Tag: Bahlil Lahadalia

Golkar: Bahlil diframming jahat, tapi kinerjanya diakui publik

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bahlil Lahadalia dan Wihaji atas kinerjanya yang sangat baik dalam menjalankan tugas sebagai menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menyoroti bahwa meskipun Bahlil kerap menjadi sasaran framing negatif di ruang publik, hasil survei justru menunjukkan bahwa masyarakat tetap menilai kinerjanya secara objektif dan positif.

“Pak Bahlil sering kali di-framing secara jahat di ruang publik, tetapi ternyata publik lebih cerdas. Penilaian positif ini menunjukkan bahwa masyarakat bisa membedakan antara opini politik dan hasil kerja nyata. Publik menilai berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan narasi yang sengaja dibentuk,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sarmuji mengungkapkan Bahlil Lahadalia berhasil meningkatkan lifting minyak nasional dan Wihaji berhasil menurunkan angka stunting balita.

Ia menyebut capaian tersebut sebagai bukti konkret bahwa kader-kader Golkar memiliki kapasitas, integritas, dan etos kerja tinggi dalam mengemban amanah publik.Partai Golkar tentu berbangga dan berterima kasih atas penilaian publik yang positif terhadap para menterinya. Kinerja Pak Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan Pak Wihaji menunjukkan bagaimana kader Golkar tidak hanya berpengalaman secara politik, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial dan keberpihakan nyata pada kepentingan rakyat,” ujar.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menegaskan keduanya adalah contoh nyata profesionalitas kader Golkar dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

“Keduanya (Bahlil Lahadalia dan Wihaji) adalah contoh nyata kader Golkar yang bekerja dengan pendekatan profesional sekaligus mengedepankan semangat pengabdian. Mereka menjalankan amanah dengan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Sarmuji.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menegaskan bahwa Partai Golkar akan terus mendukung kinerja seluruh kadernya yang berada di kabinet agar konsisten menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat, produktif, dan berdampak nyata.

Sarmuji juga menilai apresiasi publik melalui survei merupakan indikator penting dari keberhasilan kader Golkar dalam menyusun kebijakan yang pro rakyat.

“Bagi Golkar, kepuasan publik adalah ukuran utama dari keberhasilan kader dalam pemerintahan. Kami berharap capaian ini menjadi penyemangat bagi seluruh kader Golkar di berbagai posisi untuk terus bekerja secara maksimal dan menjaga kepercayaan rakyat,” kata legislator dari Jawa Timur itu.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 10:09
Kementerian ESDM Bantah Gunung Lawu Bakal DIlelang untuk Proyek Panas Bumi

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiyani Dewi membantah Gunung Lawu masuk dalam proyek panas bumi atau geothermal.

Hal ini menyusul ramainya pemberitaan di media sosial yang menyebut gunung berapi aktif di Jawa Tengah ini masuk dalam proyek panas bumi yang akan dilelang oleh Kementerian ESDM.

“Oh enggak, itu di luar. Pokoknya ada areanya adalah di luar area Lawu. Karena itu sudah dikeluarkan,” ujar Eniya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Selasa, 14 Oktober.

Dikatakan Eniya, sejatinya proyek panas bumi di sekitar Gunung Lawu masuk dalam wacana untuk dikembangkan oleh Kementerian ESDM namun tersandung isu sosial serta kearifan sosial

“Ya, karena isu sosial. Dan isu sosial di situ kan macam-macam,” sambung dia.

Eniya bilang, saat ini Kementerian ESDM masih berfokus pada proyek pengeboran panas bumi di Gunung Hamiding di Halmahera Utara, Maluku Utara, dan PLTP Bonjol di Sumatera Barat yang akan lakukan pada akhir pekan ini.

“Yang drilling pertama ke Hamiding sama Bonjol. Ini rada bersamaan, akhir minggu ini,” sambung Eniya.

Untuk informasi, Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang besar, mencapai 23.742 Megawatt (MW).

Dari jumlah itu, masih terdapat peluang besar pengembangan panas bumi di Indonesia.

Saat ini Indonesia menempati posisi nomor dua sebagai produsen listrik panas bumi secara global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dengan kapasitas terpasang listrik dari sumber panas bumi sebesar 2.744 Megawatt (MW), posisi Indonesia hanya berada di bawah Amerika Serikat yang memiliki 3.937 MW listrik dari panas bumi.

“Kita tahu geothermal adalah salah satu sumber energi baru terbarukan, dan Indonesia mempunyai cadangan yang cukup besar, terbesar di dunia. Dan dari sini, baru kurang lebih sekitar 10 persen yang bisa kita kelola. Artinya masih ada 90 persen potensi ini,” ujar Bahlil dikutip Kamis, 18 September.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian ESDM menyederhanakan perizinan dan regulasi, yang disinyalir dapat menghambat investasi, untuk mempercepat pemanfaatan panas bumi.

Tahun 2024, Kementerian ESDM telah meluncurkan platform digital untuk pengelolaan panas bumi bernama Genesis. Mulai tahun ini, lelang WKP dilakukan melalui platform Genesis.

15/10/2025 07:57
Forum Santri Tuntut Atalia Praratya Dipecat

GELORA.CO -Puluhan santri yang tergabung dalam Forum Santri Nusantara (FSN) Bandung Raya mendatangi kediaman Anggota DPR Atalia Praratya di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Selasa 14 Oktober 2025.

Kedatangan mereka sebagai bentuk protes atas pernyataan Atalia yang dinilai menyinggung dunia pesantren terkait pembangunan Pondok Pesantren Al Khoziny dengan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Aksi yang berlangsung singkat itu dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Massa tiba sekitar pukul 15.16 WIB, menyampaikan orasi serta tuntutan di depan rumah Atalia, lalu membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 15.40 WIB.

Koordinator FSN Bandung Raya, Riki Ramdan Fadilah mengatakan, pernyataan Atalia telah menimbulkan keresahan di kalangan santri. Menurutnya, pernyataan tersebut seolah menggiring opini negatif bahwa pesantren identik dengan pelanggaran hukum.

“Yang kami tolak adalah pandangan beliau yang seperti tidak sepakat penggunaan APBN untuk membangun kembali Ponpes Al Khoziny. Seolah-olah pesantren tidak pantas mendapat dukungan negara,” ujar Riki dikutip dari RMOLJabar.

Riki berpandangan ucapan Atalia telah membentuk persepsi buruk di tengah masyarakat tentang pesantren. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk segera mengambil tindakan tegas.

“Kami meminta Bahlil Lahadalia memecat Ibu Atalia dari keanggotaan DPR RI. Ucapannya telah menimbulkan kegaduhan dan bertentangan dengan nilai keadilan sosial serta konstitusi,” pungkas Riki.

15/10/2025 06:38
Video: Bahlil Minta Publik Percaya Data BPS, Bukan Sosmed

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia meminta, semua orang untuk percaya terhadap data yang disajikan Badan Pusat Statistik. Menurutnya, BPS merupakan lembaga resmi negara yang memiliki kredibilitas tinggi dalam penyajian data.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (14/10/2025).

14/10/2025 22:30
Video: Bahlil Bakal Cari Solusi Kendala Pasokan Emas Untuk Antam

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kementeriannya akan membahas solusi terkait kendala pasokan bahan baku emas untuk PT Aneka Tambang Tbk atau Antam.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (14/10/2025).

14/10/2025 22:15
Penyaluran Subsidi BBM, LPG, dan Listrik Bakal Pakai Data BPS

Jakarta –

Pemerintah terus mematangkan rencana penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan listrik agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dirinya bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti sudah sejak lama mematangkan rencana tersebut dan saat ini masih dikaji.

“Tujuannya agar data yang disajikan itu betul-betul tepat sasaran. Saya sudah bersepakat sama ibu (Kepala BPS), nanti 1-2 kali putaran lagi, rapat lagi, kita lagi men-cross check-an, karena datanya itu baik dari Pertamina, baik dari PLN, dan sudah hampir selesai,” kata Bahlil usai melakukan penandatangan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, dan Statistik dengan Kepala BPS di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Bahlil menambahkan, jika seluruh proses pendataan rampung akan segera diumumkan. Ketika ditanya apakah memungkinkan data tersebut akan diterapkan pada 2026, Bahlil hanya meminta doa dan mengatakan tidak ingin menerapkannya secara tergesa-gesa.

Bahlil juga tidak menjawab apakah hanya masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN saja yang bisa mendapatkan subsidi BBM, LPG, serta listrik.

“Insyaallah doain agar bisa lebih cepat, lebih baik, tapi apalah artinya kita mau cepat, kalau datanya tidak akurat,” katanya.

Subsidi Tetap Berbasis Komoditas

Sebelumnya, Bahlil juga bicara soal skema penyaluran subsidi energi, khususnya komoditas LPG tahun depan. Dalam RAPBN 2026, subsidi akan tetap berbasis pada komoditas meskipun ada wacana mengubah subsidi menjadi berbasis penerima.

Bahlil mengatakan tahun depan subsidi LPG akan tetap berbasis komoditas namun memang penerimanya akan mulai dikontrol. Menurutnya subsidi akan diberikan maksimal hingga desil 7-8 saja.

Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) akan jadi kontrol utama untuk kuota subsidi. Secara teknis skema subsidi akan dibahas kembali setelah UU APBN tahun 2026 disahkan.

“Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” sebut Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

Pendataan subsidi lewat NIK untuk LPG disebut Bahlil juga akan dimulai tahun depan. Dia meminta kesadaran untuk masyarakat mampu tak ikut mengonsumsi LPG subsidi.

“Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah harusnya,” sebut Bahlil.

Halaman 2 dari 2

(ara/ara)

14/10/2025 16:00
Respons Chery Soal Penerapan Etanol 10 Persen di Indonesia

Jakarta –

PT Chery Sales Indonesia (CSI) masih berdiskusi dengan prinsipal terkait kadar etanol yang aman ditenggak untuk produknya.

“Nah etanol ini kita masih konfirmasi ke headquarter, kira-kira etanolnya berapa yang bisa di Chery, cuma kita belum dapat konfirmasi berapa persen,” kata Head of Brand & Marketing Chery Sales Indonesia, Rifkie Setiawan di Bandung, belum lama ini.

“Iya kita lagi konfirmasi mereka (prinsipal Chery) untuk memastikan. Karena kita juga takut salah,” tambah Rifkie.

Chery diketahui menjual mobilnya di Thailand. Negeri gajah putih itu menyediakan bensin dengan kadar etanol: 10% dan 20%. BBM yang paling umum digunakan secara luas adalah E10 dan E20.

“Kalau untuk saat ini belum ada masalah sih dari Thailand, belum dengar untuk masalah ini khusus etanol dan lain-lain,” jelas Rifkie.

Sebagai catatan pemerintah Indonesia berencana akan mewajibkan kandungan etanol 10% (E10) pada setiap bahan bakar bensin. Kebijakan ini akan diterapkan dalam beberapa tahun ke depan.

“Ke depan kita akan mendorong untuk ada E10. Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatory 10 persen etanol,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Tujuannya untuk mengurangi impor minyak dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya, dari tanaman tebu untuk dijadikan etanol.

Rencana untuk mengembangkan E10 berangkat dari keberhasilan pemerintah mengimplementasikan biodiesel, dari yang semula B10 atau campuran 10% minyak mentah sawit (crude palm oil/CPO) dengan 90% solar untuk bahan bakar diesel.

Menteri ESDM menjelaskan implementasi E10 masih menunggu persiapan pabrik etanol, baik yang berbahan baku tebu maupun singkong. Langkah tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto soal pembangunan industri etanol.

“Untuk pabrik etanol ada dua, satu singkong, satu tebu. Tebu kemungkinan besar itu di Merauke, sementara singkong lagi dipetakan,” ucapnya.

(riar/lth)

14/10/2025 15:26
Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

GELORA.CO – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menuding Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Sri Mulyani penyebab atas kerugian negara ribuan triliun rupiah dari sektor pertambangan akibat kebijakan yang menguntungkan perusahaan asing, khususnya China.

Dalam tayangan di kanal YouTube-nya, berjudul “Inilah Biang Kerok Kebijakan ‘Perampokan’ Tambang”, Senin (13/10/2025), Said Didu mereka sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas apa yang disebutnya sebagai “perampokan tambang” selama 10 tahun terakhir.

“Kalau kita ingin kembali bahwa siapa sih yang biang kerok sebenarnya perampokan tambang di Indonesia, menurut saya yang pertama adalah Joko Widodo, yang kedua adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia, yang keempat adalah Sri Mulyani,” kata Said Didu dinukil Monitorindonesia.com, Selasa (14/10/2025).

Menurut Said Didu perusahaan tambang China di Indonesia mendapat fasilitas istimewa berupa pembebasan pajak, bea, dan berbagai pungutan lainnya selama 30 tahun. Padahal, menurutnya, umur tambang di lokasi-lokasi tersebut tidak akan mencapai 30 tahun. “Artinya mereka tidak akan pernah membayar apa pun ke Indonesia dan datang mengeruk tambang di Indonesia,” katanya.

Lantas Said mencontohkan kawasan pertambangan Morowali di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang diklaim menghasilkan kerugian negara hingga Rp700 triliun per tahun. Jika dikalkulasi selama 10 tahun, total kerugian bisa mencapai ribuan triliun rupiah.

Menurut Said Didu, Luhut Binsar Pandjaitan juga menjadi sosok kunci yang memperjuangkan masuknya perusahaan tambang China ke Indonesia. Luhut disebut mengubah aturan untuk membolehkan tenaga kerja asing China masuk secara masif, meski sebelumnya dilarang undang-undang.

“Promotor utama perusahaan China dan tambang China di Indonesia selama 10 tahun ini adalah Luhut Binsar Pandjaitan,” jelas Said.

Ia juga menyoroti pembangunan smelter di kawasan industri khusus yang bebas dari berbagai pungutan, yang menurutnya hanya menguntungkan perusahaan asing tanpa memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia.

Pun, Said Didu membantah narasi peningkatan ekspor tambang sebagai pencapaian positif. Menurutnya, ekspor yang tercatat sebenarnya bukan milik Indonesia karena setelah ore (bijih) dari rakyat masuk ke kawasan industri dan diolah di smelter China, kepemilikannya otomatis beralih.

“Yang membayar royalti itu bukanlah perusahaan China, tapi rakyat yang punya tambang. Ini pengelabuhan terus dilakukan,” jelasnya.

Ia juga menyebut perusahaan China di Indonesia beroperasi dengan membawa mesin sendiri, menggunakan bank sendiri, mempekerjakan tenaga kerja asing sendiri, tanpa membayar pajak, bea, atau pungutan apa pun.

Said Didu mengapresiasi langkah tim penertiban tambang yang dipimpin Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Prabowo yang mengungkap sekitar 4,3 juta hektar tambang bermasalah terkait izin.

Ia berharap Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya, termasuk Menteri Keuangan, mengevaluasi kembali kebijakan pembebasan pajak dan bea untuk tambang yang masih berlaku hingga saat ini.

“Kepada Menteri Keuangan, saya berharap mengevaluasi kembali tentang pembebasan pajak dan bea terhadap tambang-tambang yang masih ada sekarang. Karena sebenarnya itu tidak diperlukan,” jelasnya.

Said Didu menambahkan daftar pejabat yang disebutnya ikut bertanggung jawab, termasuk mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (era Jokowi) dan Siti Nurbaya (Menteri LHK era Jokowi), serta Kapolri atas lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran izin penggunaan hutan untuk pertambangan.

“Pelanggaran hukum ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum, Kapolri, Kejaksaan dan lain-lain,” katanya.

Said Didu menegaskan bahwa publik harus memahami dan menuntut pertanggungjawaban pejabat yang mengambil kebijakan merugikan negara, rakyat, dan bangsa dalam jangka panjang.

“Saatnya kita menuntut pertanggungjawaban atas kerugian negara, kerugian rakyat, atas kebijakan rezim Joko Widodo bersama dengan menteri-menterinya,” katanya.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang dituding Didu.

14/10/2025 15:25
Pabrik Tembaga Raksasa di Jatim Bisa Stop Operasi Akhir Oktober Ini!

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan aktivitas fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur, bisa terhenti pada akhir Oktober 2025 ini.

Hal tersebut menyusul terganggunya pasokan di sektor hulu akibat penutupan sementara tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) setelah insiden longsor beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno membeberkan operasional smelter PTFI di Gresik saat ini masih beroperasi. Namun pasokan dari tambang diperkirakan hanya mampu mencukupi kebutuhan smelter hingga akhir bulan ini.

“Sampai akhir Oktober mungkin. Jadi sementara berhenti,” kata Tri ditemui di Kementerian ESDM, Senin (13/10/2025).

Di sisi lain, Tri mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah meminta PTFI untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memulai kembali aktivitas produksi di area GBC. Dengan demikian, kejadian yang serupa tidak terulang kembali.

“Dia (PTFI) sudah kita minta untuk melibatkan pekerja yang lama yang tahu soal geoteknik, yang tahu soal terowongannya dulu, yang mendesain, gitu-gitu kan. Untuk ini tuh kemungkinan akan terjadi lagi nggak sih? Kalau misalnya akan terjadi mitigasinya apa?,” kata Tri.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal melakukan audit secara total terhadap kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI). Mengingat insiden ini telah menewaskan sebanyak tujuh orang pekerja.

Akibatnya operasi di Grasberg, kemungkinan akan dimulai kembali secara bertahap pada paruh pertama 2026.

“Tapi yang namanya musibah memang itu terjadi. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita melakukan audit total terhadap implementasi daripada operasi underground di Freeport,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, dikutip Senin (13/10/2025).

Bahlil menjelaskan operasional PTFI di tambang tersebut hingga saat ini masih terhenti. Namun yang pasti, proses audit yang dilakukan pemerintah masih terus berlangsung.

“Sekarang belum ada yang bisa dilakukan produksi. Tetapi kita lagi lakukan audit sampai kemudian kita bisa menemukan apa faktor penyebabnya,” kata Bahlil.

(pgr/pgr)

[Gambas:Video CNBC]

14/10/2025 11:15
Bahlil Restui Freeport Keruk Tambang di Papua hingga Habis, Dikabarkan Perpanjang Kontrak sampai 2061

GELORA.CO – – Pemerintah kembali memberikan lampu hijau bagi perusahaan tambang PT Freeport Indonesia untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia hingga habis cadangannya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan rencana penambahan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia sebesar 12 persen.

Sehingga total saham pemerintah Indonesia di Freeport menjadi 63 persen, sebelumnya sebesar 51 persen.

Dengan penambahan kepemilikan saham tersebut, maka operasi Freeport di Papua kemungkinan diperpanpang hingga tahun 2061.

Atau dengan kata lain, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu akan mengeruk kekayaan alam di Papua sampai cadangannya habis.

Bahlil menjelaskan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan regulasi pemerintah tentang pengelolaan tambang.

Saat ini, izin usaha pertambangan khusus bagi Freeport di tanah Papua masih sampai 2041.

“Urusan penambahan saham, itu sudah dalam diskusi, sudah ada paraf kesepakatan,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, 10 Oktober 2025.

Sebelum Bahlil mengungkapkan rencana perpanjangan kontrak ini, Kepala Danantara Rosan P Roeslani sudah membocorkan bahwa pemerintah Indonesia sepakat.

“Boleh dibilang sudah semuanya selesai ya dan sekarang ya tinggal melihat draft dari detailnya saja,” ujar Rosan saat ditemui di JICC, 8 Oktober 2025.

Dalam negosiasi itu, pemerintah ingin penambahan saham 12 persen secara gratis, tapi tidak menyebutkan alasannya.

Rosan hanya mengatakan proses itu merupakan bagian dari negosiasi yang ternyata sudah berlangsung lebih dari 6 bulan.

Terlepas dari rencana dan negosiasi ini, Freeport saat ini masih berhenti beroperasi usai terjadi longsor lumpur bijih basah di kawasan Grasberg Block Cave pada 8 September 2025.

7 orang dilaporkan terjebak di area bawah tambang dan audit masih dilakukan hingga ditemukan faktor penyebabnya.

Para pekerja yang terjebak di area tambang sudah dievakuasi dan ditemukan dalam kondisi tak bernyawa.

2 orang yang bekerja di bagian elektrik dari PT Cipta Kontrak di bawah Divisi Operation Maintenance PTFI dan 5 pekerja lainnya merupakan tim dari PT Redpath Indonesia.

Evakuasi itu berlangsung dramatis, awalnya tim penyelamat hanya menemukan 2 pekerja dalam kondisi tak bernyawa pada haris Sabtu pagi, 20 September 2025.

Menurut Bahlil, insiden ini membuat pemerintah harus melakukan audit secara menyeluruh.

Setelah hasil audit didapat, nantinya pihak dari Freeport diminta melakukan mitigasi agar kejadian serupa tak terulang.***

13/10/2025 23:01

Tag: Bahlil Lahadalia

Subsidi Tetap Berbasis Komoditas