Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Rosneft Kena Sanksi AS, Bagaimana Nasib Kilang Tuban di RI?

    Rosneft Kena Sanksi AS, Bagaimana Nasib Kilang Tuban di RI?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan proyek Kilang Tuban di Indonesia, yang salah satu pemegang sahamnya adalah Rosneft, terus berjalan meskipun perusahaan minyak asal Rusia tersebut baru saja mendapatkan sanksi dari Presiden AS Donald Trump. 

    Proyek Tuban rencananya akan digarap oleh mitra asal Rusia, Rosneft dan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Pemerintah pun masih mengevaluasi ulang rencana investasi pada megaproyek Grass Root Refinery (GRR) di Jawa Timur itu. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bersama Pertamina akan fokus untuk mengeksekusi proyek tersebut karena salah satu kebutuhan untuk ketahanan energi nasional. 

    “Menyangkut kilang yang selama ini kerja sama antara Pertamina dan Rosneft, sekarang masih dalam tetap masih on progress bahwa plan A plan B semuanya akan dalam pembahasan,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025). 

    Sebelumnya, Bahlil juga masih menilai sanksi yang dikenakan AS ke Rosneft tidak akan berdampak pada proyek Kilang Tuban di RI. Namun, dia mengakui bahwa saat ini Pertamina dan Rosneft masih dalam pertimbangan. 

    Adapun, FID ditargetkan rampung pada kuartal IV/2025 mendatang. 

    “Tenang aja, banyak jalan menuju surga. Jangan terlalu khawatir berlebihan ya. Kita sudah siasati,” ujar Bahlil. 

    Menurut Bahlil, Kilang Tuban belum jalan karena pemerintah masih menghitung keekonomian dari proyek itu. 

    “Nah, sekarang kenapa belum jalan? Setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya masih terjadi review kembali lah,” kata Bahlil, beberapa waktu lalu. 

    Dia juga berpendapat perhitungan itu menjadi hal penting. Sebab, nilai investasi dari proyek Kilang Tuban cukup fantastis. Terlebih, belakangan nilai investasi proyek Kilang Tuban membengkak. 

    Tercatat, nilai investasi proyek tersebut kini berada di angka US$23 miliar atau setara Rp377,38 (asumsi kurs Rp16.408 per US$). Angka ini naik dari rencana awal yang senilai US$13,5 miliar atau Rp205,05 triliun. 

    “Sampai dengan sekarang kita lagi melakukan evaluasi terhadap investasinya. Memang investasinya cukup gede di awal itu,” ucap Bahlil.

  • Meme Tak Jadi Soal Bagi Bahlil

    Meme Tak Jadi Soal Bagi Bahlil

    Jakarta –

    Meme berupa gambar hingga video berisi wajah Ketum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bertebaran di media sosial (medsos). Bahlil menanggapi santai wajahnya dijadikan meme, diunggah, dan disebarkan sejumlah akun medsos.

    Bahlil buka suara soal meme dirinya setelah organisasi sayap Golkar hendak melaporkan akun media sosial ke polisi karena dianggap menyerang pribadi Bahlil. Golkar menegaskan tidak ada arahan dari partai untuk dibuatnya laporan tersebut.

    Organisasi sayap Golkar, DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) mengadukan 30 akun medsos terkait dugaan pencemaran terhadap Bahlil. Pelaporan itu dilakukan ke Bareskrim Polri pada Senin (20/10).

    Lalu, PP Angkatan Muda Pemuda Golkar (AMPG) menyambangi Polda Metro Jaya pada Senin (20/10). Mereka melakukan konsultasi untuk melaporkan akun medsos yang menyerang dan menghina pribadi Bahlil.

    Pasca-organisasi pemuda partainya bergerk, Bahlil menanggapi santai soal meme berwajah dirinya yang beredar medsos. Bahlil mengatakan sudah biasa menerima hinaan sejak kecil.

    “Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut pendapat saya, terkait dengan meme-meme, ataupun pemberitaan yang sesungguhnya berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Saya jujur mengatakan begini, ya,” kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10).

    Bahlil bercerita dilahirkan bukan dari keluarga pejabat. Jadi, Bahlil merasa sudah terbiasa dengan hinaan sejak masih kecil.

    “Kalau meme ke pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat, kan. Saya kan anak orang dari kampung,” ujar Bahlil.

    “Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang. Ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu terjadi sejak saya SD, masih kecil,” imbuh Bahlil.

    Bahlil Maafkan Akun Medsos

    Tak hanya santai menanggapi meme wajahnya, Bahlil telah memaafkan akun-akun yang menyebarkan meme. Lagi-lagi, Bahli tak masalah dengan unggahan dan sebaran meme wajah dirinya dari warganet.

    “Dan saya pikir ya, kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah. Nggak apa-apa kok,” kata Bahlil.

    Mantan Ketum Hipmi itu tak mempersoalkan adanya pihak yang mengkritik kebijakannya. Namun, ia menyarankan jangan sampai ada hinaan bernuansa rasis terhadap pribadi.

    Ketum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025). (Firda Cynthia Anggrainy Al Djokya/detikcom)

    “Sebenarnya kalau kritis kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarahi rasis, itu menurut saya nggak baguslah,” ujarnya.

    Tak masalah dengan meme yang dianggap menghina, Bahlil menyinggung soal pihak yang ingin mengotak-atik kebijakan negara. Bahlil menentang pihak-pihak tersebut.

    “Jadi menurut saya itu nggak apa-apalah. Tetapi, saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba untuk mendorong keinginannya untuk mengintervensi kebijakan negara. Ini saya tidak mau,” imbuhnya.

    Bahlil Minta AMPG-AMPI Setop Bikin Laporan

    Bahlil telah mengarahkan Sekjen Golkar Sarmuji agar berbicara dengan organisasi sayap Golkar yang hendak melaporkan akun medsos. Bahlil meminta agar mereka tidak melanjutkan pelaporan.

    “Saya nanti kasih tau sama Sekjen. Sekjen kemarin sudah, tadi pagi panggilnya. Sekjen coba panggil itu adik-adik kita. Ya pastilah mereka juga kan manusia ya. Jadi ya itu pasti ada rasa spontanitas ya. Tapi nanti saya akan minta udah setop. Apa lagi kalau sudah ada yang minta maaf, kan,” kata Bahlil.

    “Jadi Insyaallah saya akan memanggil adik-adik saya itu, organisasi, untuk udah. Sudah minta maaf, udah lah maafkan. Jangan kita memperpanjang lagi,” pungkasnya.

    Elite Golkar lainnya telah merespons soal organisasi sayap partai yang mau melaporkan akun media sosial ke polisi karena dianggap menyerang pribadi Bahlil. Golkar menegaskan tidak ada arahan dari partai untuk dibuatnya laporan tersebut.

    “Nggak, saya jamin nggak, nggak ada (pelaporan arahan dari partai),” kata Sekjen Partai Golkar M Sarmuji di DPP Golkar, Jakarta, Rabu (22/10).

    Halaman 2 dari 3

    (rfs/whn)

  • Maaf dan Pesan Bahlil untuk Pembuat Meme…

    Maaf dan Pesan Bahlil untuk Pembuat Meme…

    Maaf dan Pesan Bahlil untuk Pembuat Meme…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya bersuara terkait kadernya yang melaporkan pembuat dan penyebar konten meme berisi hinaan terhadap dirinya.
    Laporan ke polisi tersebut dibuat oleh dua organisasi sayap Partai Golkar, yakni Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).
    Mereka menilai sejumlah akun media sosial telah menyebarkan konten yang menyerang personal dan martabat Bahlil Lahadalia.
    Konten-konten berisi serangan terhadap Bahlil itu juga dianggap sudah mengandung SARA dan melampaui batas etika.
    Merespons ini, Bahlil pun meminta kepada para kadernya untuk berhenti melaporkan akun media sosial yang membuat meme mengenai dirinya.
    Bahlil mengaku telah memanggil Sekjen Golkar Sarmuji untuk memberi arahan kepada kader-kader tersebut.
    “Saya nanti kasih tahu sama Sekjen. Sekjen kemarin sudah, tadi pagi saya panggil ya. Sekjen coba panggil itu adik-adik kita. Ya pastilah mereka juga kan manusia ya. Jadi, ya itu, pasti ada rasa spontanitas ya. Kemanusiaan saja sebenarnya. Tapi, nanti saya akan minta, sudah setop,” kata Bahlil, di Istana, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
    Bahlil menyebut sebagian akun media sosial yang dilaporkan ke polisi sudah meminta maaf. Ia pun mengaku telah memaafkan pembuat dan penyebar meme yang menghina dirinya.
    Bahlil menuturkan, Allah SWT pasti memaafkan umat yang meminta ampun. Maka dari itu, sebagai manusia, ia merasa tidak pantas melampaui kehendak Ilahi.
    “Jadi insya Allah saya akan memanggil adik-adik saya itu. Sayap organisasi untuk, sudah. Kalau yang sudah minta maaf, sudah maafkan. Jangan kita memperpanjang lagi. Tapi, jangan lagi. Ya kita memberikan didikan yang baiklah untuk rakyat bangsa negara,” imbuh dia.
    Bagi Bahlil, kritik terkait berbagai kebijakan yang dikeluarkannya adalah hal yang biasa. Namun, ia tidak memungkiri meme tersebut kerap mengarah ke ranah pribadi dan mengandung unsur rasisme.
    “Saya pikir kalau ada yang meme-meme apa, sudahlah saya maafkan, lah. Enggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasial, itu menurut saya nggak bagus, lah,” tuturnya.
    Selain itu, Bahlil mengaku sudah terbiasa dihina sejak kecil. Hinaan itu sering didapatkan karena ia hanya anak kampung dan bukan anak seorang pejabat.
    “Karena saya kan bukan anak pejabat, saya kan anak orang dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang. Ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu terjadi sejak saya SD, masih kecil. Jadi menurut saya itu enggak apa-apa, lah,” imbuh Bahlil.
    Di sisi lain, Bahlil tidak ingin meme-meme tersebut dijadikan alat untuk memobilisasi massa guna mengintervensi kebijakan pemerintah.
    Ia menegaskan akan tetap bekerja membantu presiden mewujudkan kedaulatan energi dalam negeri.
    Sebagai menteri, ia menyatakan akan bekerja sesuai arahan presiden untuk menjaga marwah negara dan memenuhi target kinerja pemerintah.
    “Saya sering mengatakan, dengan segala hormat, jangankan sejengkal, jangankan selangkah, sejengkal pun saya nggak akan pernah mundur,” ucap Bahlil.
    Salah satu buktinya, lanjut Bahlil, lifting minyak dan gas bumi saat ini sudah di atas target APBN, setelah bertahun-tahun tidak pernah mencapai target.
    Menurutnya, hilirisasi juga berjalan baik. Begitu pun pemasangan listrik desa yang berlanjut, sehingga makin banyak desa yang kini terang-benderang.
    Dia tidak memungkiri langkah maju dan berani itu akan diganggu oleh pihak-pihak yang dirugikan, yang selama ini serakah mengambil sumber daya alam.
    “Memang kalau kita menuju perbaikan, pasti ada gangguan. (Tapi) Gangguan itu jangan membuat kita lemah. Gangguan itu harus menjadi vitamin untuk kita. Tetap harus jalan. Saya doakan yang risau-risau pun nggak perlu risau, kok. Indonesia ini kan milik kita semua,” tandas Bahlil.
    Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia ini pun memberikan pesan kepada para pembuat meme di media sosial.
    Dalam negara demokrasi, lanjut Bahlil, masyarakat juga harus memahami standar etika demokrasi yang berlaku saat menyampaikan pendapat.
    “Kalau sudah ke hal yang nggak mendidik, mbok saran saya, demokrasi sih demokrasi. Tapi kita harus juga tahu standar etika demokrasi kita,” ucap Bahlil.
    Dia menekankan bahwa hinaan tidak boleh ditujukan kepada penampilan hingga ras seseorang.
    Apalagi Indonesia memiliki beragam ras dan budaya yang berbeda-beda di setiap wilayah.
    “Apa urusannya dengan pribadi masing-masing? Karena saya kulit, kulit saya hitam, mungkin tubuh saya yang tidak terlalu tinggi, terus apakah enggak boleh gitu, loh?” ucap Bahlil.
    “Terus bagaimana dengan saudara-saudara kita di Papua, di Maluku, di Kalimantan, di NTT? Kan kita pikir Indonesia ini kan satu kesatuan yang utuh,” imbuh dia.
    Bahlil mengatakan, Indonesia tanpa Aceh, NTT, Kalimantan, hingga Papua artinya bukanlah Indonesia.
    Dia ingin Indonesia menjadi rumah bersama untuk satu bangsa sehingga hinaan terhadap penampilan seseorang tidak dapat dibenarkan.
    “Belum tentu orang ganteng itu cerdas pikirannya. Belum tentu orang yang tidak sempurna tubuhnya itu jelek pikirannya. Yang bisa membedakan kemuliaan orang, manusia di muka bumi, hanyalah dia dengan Tuhan. Kita enggak boleh menilai, melebihi batas kemampuan kita,” jelas Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Ubah Pola Pembayaran Kompensasi Energi agar PLN dan Pertamina Tak Bergantung pada Utang

    Purbaya Ubah Pola Pembayaran Kompensasi Energi agar PLN dan Pertamina Tak Bergantung pada Utang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengubah skema pembayaran kompensasi energi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero) mulai tahun depan. Perubahan ini bertujuan memperbaiki arus kas dua badan usaha milik negara (BUMN) tersebut agar tidak terlalu bergantung pada pinjaman perbankan.

    Saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (23/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ingin membantu arus keuangan PLN dan Pertamina sehingga mereka tidak perlu banyak meminjam ke perbankan.

    Sebelumnya, skema pembayaran kompensasi energi dilakukan secara triwulanan dengan besaran 100%. Mulai 2026, Purbaya berencana membayar kompensasi tersebut setiap bulan, tetapi hanya sebesar 70% terlebih dahulu.

    “Itu akan membantu keuangan Pertamina dan PLN karena kan paling enggak short term cash-nya terpenuhi di situ. Jadi mereka enggak harus pinjam terlalu banyak ke perbankan dengan semua yang harus dibayar oleh mereka. Bukan tambah yang harus dibayar,” terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Dalam skema baru tersebut, pembayaran sebesar 70% akan dilakukan setiap bulan hingga September, sedangkan sisa 30% akan dibayarkan setelah hasil audit keuangan keluar.

    Purbaya memastikan perubahan skema pembayaran kompensasi itu tidak akan memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan hanya mengubah alur arus kas (cash flow).

    “Nanti setiap bulan kami bayar 70% terus sampai bulan September nanti di situ diaudit. Nanti hasil audit yang 30% kurangnya dibayar semua di situ,” terang pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Berdasarkan catatan, belakangan ini Purbaya telah melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk membahas implementasi skema tersebut.

    Sebelumnya, Kemenkeu telah merealisasikan pembayaran subsidi dan kompensasi energi senilai Rp192,2 triliun per 3 Oktober 2025. Nilai realisasi itu setara 49% dari pagu Rp394,3 triliun dan telah diterima oleh 42,4 juta pelanggan.

    Dari jumlah tersebut, Rp123 triliun merupakan subsidi energi yang dibayarkan setiap bulan kepada badan usaha yang mendapatkan penugasan, yaitu PLN dan Pertamina. Sementara itu, Rp69,2 triliun sisanya merupakan pembayaran kompensasi energi.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025), menuturkan bahwa pembayaran kompensasi energi tahun 2024 telah dilakukan pada Juni 2025.

    Adapun Menkeu Purbaya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria telah menyepakati angka kompensasi energi untuk triwulan I dan triwulan II tahun 2025.

  • Bahlil sebut lelang EPC proyek gas Blok Masela ditargetkan pada 2026

    Bahlil sebut lelang EPC proyek gas Blok Masela ditargetkan pada 2026

    …Kalau (EPC) ini sudah selesai, maka insyaAllah lifting kita akan bisa kita kejar sesuai dengan target apa yang menjadi harapan Bapak Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa proyek gas (LNG) Abadi, Blok Masela di Tanimbar, Maluku, akan memasuki tahap selanjutnya yakni lelang pengadaan, rekayasa teknis dan konstruksi (EPC) yang ditargetkan pada 2026.

    Inpex Masela, sebagai operator, yang mewakili mitra perusahaan patungannya, yaitu Pertamina Hulu Energi Masela dan Petronas Masela, sebelumnya telah mengumumkan pengerjaan tahap front-end engineering and design (FEED) atau desain rekayasa teknis pada Agustus 2025.

    “Untuk urusan Impex ini sudah 26 tahun. Ini salah satu blok ‘giant’ yang ada di Maluku. Insyaallah tahun ini sudah mulai tender FEED-nya sekarang sudah mulai jalan. Sekarang kita akan tender EPC-nya kemungkinan besar di 2026,” kata Bahlil saat menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Setelah lelang EPC diumumkan, lifting dari proyek gas raksasa diharapkan bisa berjalan sesuai yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau (EPC) ini sudah selesai, maka insyaAllah lifting kita akan bisa kita kejar sesuai dengan target apa yang menjadi harapan Bapak Presiden,” kata Bahlil.

    Adapun volume produksi tahunan dari proyek Abadi diperkirakan mencapai 10,5 juta ton setara LNG, yang mencakup 9,5 juta ton LNG per tahun atau lebih dari 10 persen impor LNG tahunan Jepang, serta pasokan gas pipa lokal.

    Proyek ini juga diperkirakan bisa memproduksi sekitar 35 ribu barel kondensat per hari.

    Inpex berharap proyek ini dapat memberikan kontribusi signifikan, khususnya terhadap pembangunan ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur, serta mendukung pencapaian target nasional Indonesia untuk mencapai net zero emisi CO2 pada 2060.

    Adapun jangka waktu production sharing contract (PSC) proyek tersebut ditetapkan hingga 15 November 2055, dengan wilayah kontrak seluas 2.503 km2 dan kedalaman laut dalam rentang 400-800 meter.

    Blok ini berlokasi sekitar 170-180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

    Proyek Abadi ditetapkan oleh pemerintah sebagai proyek strategis nasional (PSN) pada Juni 2017 dan sebagai proyek infrastruktur prioritas pada September 2017.

    Inpex berharap proyek tersebut dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan energi di Indonesia, Jepang, dan negara Asia lainnya, serta menyediakan pasokan energi bersih yang stabil dalam jangka panjang.

    Hal ini didukung oleh karakteristik lapangan gas yang unggul dan cadangan yang melimpah, sehingga memungkinkan pengembangan secara efisien, serta adanya komponen CCS (carbon capture and storage) dari proyek ini.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil sebut program B50 mulai dijalankan semester II tahun depan

    Bahlil sebut program B50 mulai dijalankan semester II tahun depan

    …kalau ini sudah kita lakukan maka impor BBM khususnya solar tidak lagi kita lakukan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan program penggunaan bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati atau Biodiesel B50 mulai dijalankan pada semester II tahun 2026.

    Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas, ingin mempercepat implementasi dari saat ini B40 menjadi B50. Saat ini, uji coba mandatori B50 masih dilakukan.

    “B50 ini sekarang lagi diujicobakan. Insyaallah Di semester kedua akan kita implementasikan, dan kalau ini sudah kita lakukan maka impor BBM khususnya solar tidak lagi kita lakukan,” kata Bahlil saat menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Bahlil menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih harus impor solar sekitar 4,9-5 juta ton per tahun.

    Namun jika B50 diimplementasikan, ia meyakini impor bahan bakar khususnya solar dapat ditekan, karena produksi BBM sudah tercukupi dengan bioetanol.

    “Kalau (B50) ini sudah kita lakukan, maka Impor BBM khususnya solar tidak lagi kita lakukan karena sudah memenuhi semua antara produksi dalam negeri dicampur dengan bioetanol sudah bisa dicukupi,” kata Bahlil.

    Adapun Kementerian ESDM mencatat pemanfaatan biodiesel selama periode 2020-2025 telah menghemat devisa hingga 40,71 miliar dolar AS.

    Dengan penerapan B50 pada 2026, potensi penghematan tambahan diproyeksikan mencapai 10,84 miliar dolar AS hanya dalam satu tahun.

    Secara teknis, program B50 dirancang untuk menutup sisa impor solar yang masih tersisa di bawah kebijakan B40 saat ini.

    Pada 2025, impor solar diperkirakan mencapai 4,9 juta kiloliter atau 10,58 persen dari total kebutuhan nasional.

    Implementasi B50 akan menghilangkan ketergantungan tersebut dan menjadikan pasokan solar sepenuhnya berasal dari sumber daya domestik.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Setahun Prabowo, Lebih dari 1.100 Desa Dapat Akses Listrik

    Setahun Prabowo, Lebih dari 1.100 Desa Dapat Akses Listrik

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, pemerintah membangun jaringan listrik di lebih dari 1.100 desa selama satu tahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, peningkatan akses listrik ke desa-desa menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

    Bahlil mengatakan, pemerintah menargetkan semua desa dan dusun di Indonesia sudah dialiri listrik pada 2030. “Tahun ini Bapak Presiden kita mampu membangun jaringan di 1.100 lebih desa. Total desa yang kita belum aliran listrik 5.700, ada 4.400 dusun. Sekarang lagi pasang 1.100 lebih desa,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/205).

    Diketahui, Listrik Desa atau Lisdes merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menargetkan elektrifikasi 5.758 desa dan 1,2 juta rumah tangga. Program ini diprioritaskan bagi rumah tangga di desa-desa dengan ketertinggalan akses, tantangan geografis, dan kebutuhan sosial tertinggi. Rasio elektrifikasi nasional telah mencapai sekitar 99,83% pada akhir 2024, sehingga Lisdes 2025-2029 difokuskan untuk menuntaskan kantong-kantong yang belum berlistrik.

    Bahlil menambahkan, Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus kepada anak-anak di seluruh pelosok Tanah Air agar bisa menikmati dukungan teknologi di sekolah-sekolah.

    “Presiden mempunyai perhatian khusus kepada anak-anak kita di pedalaman-pedalaman, daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Bahwa Presiden punya keinginan agar sekolah-sekolah itu harus memakai teknologi, pakai layar. Jadi, mau tidak mau listrik harus kita masukkan,” ujar dia.

    Dia juga menjelaskan, ada dua model pasokan listrik yang dibangun pemerintah, salah satunya solar panel atau listrik tenaga surya.

    “Sambil kita paralel untuk mendorong transisi energi dengan memakai tenaga surya. Ini juga kita lagi siapkan ke depan,” kata Bahlil. [hen/ian]

  • Per 17 Oktober, Pemerintah Terbitkan 4.700 Izin Pengusahaan Air Tanah

    Per 17 Oktober, Pemerintah Terbitkan 4.700 Izin Pengusahaan Air Tanah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan sekitar 4.700 izin pengusahaan air tanah di seluruh Indonesia hingga 17 Oktober 2025. Jumlah tersebut termasuk untuk perusahaan-perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK).

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, seluruh kegiatan pengambilan air tanah, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan air minum dalam kemasan, sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM dan diawasi oleh Badan Geologi.

    Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No.14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. Peraturan ini ditetapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 2 Desember 2024. Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 9 Desember 2024.

    “Jadi ini berdasarkan data. Ini kan regulasinya kan kita terbitkan dari November (maksudnya Desember) 2024, sampai dengan 17 Oktober kemarin, itu total perizinan yang sudah diterbitkan untuk seluruh Indonesia air tanah itu sekitar 4.700-an,” ungkap Yuliot di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Ia pun mengungkapkan pemberian izin pengambilan air tanah diberikan setelah proses evaluasi teknis terhadap kondisi lingkungan sekitar dilakukan. Adapun, apabila ditemukan pelanggaran izin, maka pihaknya akan melakukan perbaikan.

    “Untuk perbaikan ini, ya termasuk nanti ya bagaimana untuk pengendaliannya. Kalau memang itu harus disesuaikan, disesuaikan. Kalau dihentikan, itu harus dihentikan. Sesuai dengan kondisi air tanah yang ada,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, proses produksi di pabrik produsen air merek Aqua di Subang membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kaget. Pasalnya, air yang digunakan untuk produksi diambil dari sumur bor, bukan dari mata air di permukaan bumi.

    Kebingungan Dedi juga dialami oleh banyak warga RI. Mereka terbiasa mendengar bahwa air mineral Aqua berasal dari mata air pegunungan. Faktanya, industri air minum dalam kemasan (AMDK) mengambil air dari bawah tanah.

    Pihak manajemen Danone Aqua pun memberikan klarifikasi. Corporate Communication Director Danone Aqua Arif Mujahidin menjelaskan, sumber air yang digunakan pabrik Aqua di Subang memang berasal dari aquifer atau lapisan air tanah di kawasan pegunungan, bukan air permukaan biasa.

    “Sebenarnya sumber airnya ada di aquifer tanah area pegunungan. Pengambilannya di pabrik Subang menggunakan pipa untuk memastikan air sumber terjaga dari potensi cemaran selama dialirkan ke proses produksi,” kata Arif Mujahidin kepada CNBC Indonesia, Kamis (23/10/2025).

    Arif menambahkan, perbedaan lokasi pengambilan air di wilayah pegunungan dan dataran rendah turut memengaruhi karakteristik hidrologi air.

    “Yang membedakan karakter hidrologinya, air dari aquifer di wilayah pegunungan beda dengan di wilayah dataran rendah,” ujarnya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hoaks di Sektor Energi Iringi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Nasional 24 Oktober 2025

    Hoaks di Sektor Energi Iringi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Nasional 24 Oktober 2025

    Hoaks di Sektor Energi Iringi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa angin segar bagi pembangunan Indonesia.
    Visi “Menuju Indonesia Emas 2045” yang diusung duet kepemimpinan ini menekankan kedaulatan pangan, penguatan pertahanan, pemerataan ekonomi, hingga akselerasi transformasi digital.
    Berbagai kebijakan strategis telah digulirkan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta masa depan bangsa yang lebih cerah.
    Namun, di balik keseriusan upaya pemerintah, ruang digital justru diwarnai gelombang disinformasi yang menyasar berbagai sektor strategis. Salah satunya adalah hoaks dan penipuan digital yang mengatasnamakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi, yakni PT Pertamina (Persero).
    Selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat, total 1.593 kasus hoaks yang terverifikasi, sebanyak 773 hoaks atau 48,5 persen di antaranya bertemakan politik.
    Kemudian, hoaks bertemakan lowongan kerja menempati posisi kedua dengan 171 kasus atau 10,7 persen. Disusul hoaks bantuan sebanyak 100 kasus atau 6,3 persen serta hadiah 97 kasus atau 6,1 persen.
    BUMN, seperti Pertamina, paling sering dicatut dalam hoaks lowongan ataupun bantuan. Bahkan, ada contoh akun tiruan pejabat atau entitas seperti “Lowongan besar PT Pertamina (Persero)” atau klaim “Direktur Pertamina Simon menjual SPBU di Wonogiri”.
    Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho menjelaskan, ada dua kategori hoaks yang menyasar sektor energi.
    Pertama
    , hoaks terkait kebijakan energi.
    Kedua
    , penipuan digital yang meliputi lowongan kerja palsu, bantuan fiktif, dan modus bisnis.
    “Entitas BUMN dan perusahaan swasta, seperti Pertamina dan PLN, sering disasar oleh hoaks energi ini,” ujar Septiaji kepada Kompas.com lewat jawaban tertulis kepada Kompas.com, Jumat (24/10/2025).
    Khusus Pertamina, lanjut Septiaji, ada beberapa alasan BUMN energi ini menjadi sasaran utama hoaks dan penipuan digital. Pertamina adalah penyedia utama BBM dan
    liquefied petroleum gas
    (LPG) di Indonesia yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
    Isu sekecil apa pun terkait ketersediaan, harga, atau kualitas produk dapat langsung memengaruhi jutaan orang dan memicu reaksi publik yang kuat.
    “Karena sifatnya yang strategis dan menyentuh hajat hidup orang banyak, informasi terkait Pertamina sangat mudah menjadi viral,” jelasnya.
    Hoaks yang menyerang Pertamina, baik berupa penipuan digital maupun informasi bohong soal kebijakan, sama-sama memiliki daya rusak besar terhadap kepercayaan publik.
    Hoaks kebijakan dapat menimbulkan sentimen negatif terhadap perusahaan dan pemerintah, sedangkan penipuan digital mengakibatkan kerugian finansial langsung kepada korban.
    Septiaji mencontohkan salah satu kasus pada November 2024. Kala itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pengemudi ojek
    online
    dipertimbangkan tidak akan dimasukkan ke dalam penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
    Meskipun Kementerian ESDM telah meralat pernyataan tersebut pada Desember 2024, narasi keliru terus beredar di media sosial.
    Konten-konten berisi informasi seolah sudah ada kebijakan yang melarang ojek
    online
    membeli Pertalite tersebar. Narasi ini menciptakan kebingungan dan keresahan di kalangan pengemudi ojek
    online
    yang mengandalkan BBM bersubsidi untuk menunjang pekerjaan mereka.
    Hoaks lain yang sempat viral adalah klaim bahwa kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor dilarang mengisi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Narasi keliru ini dikemas dengan bahasa provokatif untuk memancing emosi publik.
    Bahkan, beredar video yang menarasikan ada SPBU yang dibakar masyarakat karena marah dengan kebijakan motor mati pajak dilarang mengisi BBM. Faktanya, peristiwa di video tersebut merupakan kebakaran SPBU di Aceh akibat korsleting pada mobil pikap yang sedang mengisi BBM pada Kamis (10/10/2024).
    “Beberapa hoaks berisi narasi provokatif untuk memancing kemarahan publik terhadap kebijakan yang sebenarnya tidak ada,” kata Septiaji.
    Kebijakan pemerintah terkait izin impor BBM bagi SPBU asing turut menambah sentimen negatif terhadap Pertamina. Situasi ini kemudian berkorelasi dengan kemunculan hoaks penjarahan SPBU Pertamina.
    Faktanya, konteks asli dari video yang beredar adalah momen unjuk rasa di depan kantor PT Pertamina Patra Niaga TBBM Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (23/9/2025). Para demonstran memprotes pengalihan bantuan susu, bukan melakukan penjarahan sebagaimana yang dinarasikan dalam konten hoaks.
    Adapun puncak hoaks, berdasarkan data Mafindo, terjadi pada Juli 2025 dengan 180 kasus atau 11,3 persen. Periode pertengahan tahun ini identik dengan fase evaluasi publik ketika isu energi atau BBM marak dipelintir.
    Selain hoaks kebijakan, Pertamina juga menjadi sasaran empuk penipuan digital berkedok lowongan kerja. Septiaji menjelaskan, minat tinggi pencarian pekerjaan di Indonesia membuat pelaku penipuan memanfaatkan nama besar BUMN energi.
    Perusahaan, seperti Pertamina, diasosiasikan dengan tempat kerja bergaji tinggi dan fasilitas menarik. Persepsi ini dimanfaatkan penipu untuk membuat konten lowongan kerja palsu yang terlihat meyakinkan.
    “Tercatat ada 30 hoaks lowongan kerja yang mengatasnamakan BUMN, termasuk Pertamina, PLN, dan lain-lain selama 2025,” ungkap Septiaji.
    Menurutnya, hoaks lowongan kerja dan bantuan dengan mengatasnamakan perusahaan energi, seperti Pertamina semakin canggih. Kontennya dibuat semakin rapi dan profesional sehingga berpotensi menjerat banyak korban, khususnya masyarakat dengan tingkat literasi keamanan digital yang belum memadai.
    Para penipu sering menggunakan taktik urgensi, iming-iming gaji fantastis, dan klaim eksklusif. Mereka mendesak calon korban untuk bertindak cepat dan membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi, pendaftaran, atau pelatihan.
    Temuan Mafindo menunjukkan, entitas yang paling banyak dicatut sebagai sumber atau pemberi kerja palsu adalah pemerintah, korporasi domestik, dan BUMN, seperti Pertamina.
    Pola serupa juga ditemukan pada hoaks bertema bantuan. Sebanyak 74 hoaks mencatut atau mengatasnamakan pemerintah dan BUMN.
    Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau
    artificial intelligence
    (AI) dalam produksi hoaks menunjukkan peningkatan signifikan.
    Mafindo mencatat, dari total 1.593 hoaks yang terverifikasi, sebanyak 202 hoaks atau 12,7 persen menggunakan teknologi AI dalam pembuatannya.
    Deepfake
    menjadi salah satu bentuk hoaks yang memanfaatkan teknologi AI.
    Teknologi
    deepfake
    dapat mengubah wajah, bibir, dan suara tokoh publik agar tampak mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Sementara itu, AI generatif mampu menghasilkan teks, narasi, atau konten yang tampak meyakinkan.
    Meskipun belum ada kasus
    deepfake
    besar yang secara spesifik menargetkan pejabat Pertamina, potensi ancaman tersebut tetap harus diwaspadai. Contoh kasus
    deepfake
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Agustus 2025 membuktikan betapa berbahaya teknologi ini.
    Video
    deepfake
    yang menampilkan Sri Mulyani seolah mengatakan “guru itu beban negara” mampu memantik kemarahan luas dan bahkan menormalisasi wacana perusakan. Padahal, pernyataan tersebut tidak pernah diucapkan oleh Sri Mulyani.
    Pada kesempatan berbeda, Septiaji juga menyoroti soal
    scam
    .
    ”
    Scam
    merupakan salah satu jenis hoaks yang jarang dibahas tuntas di media, padahal korbannya sangat masif dan bisa menimpa orang terdekat kita,” ucapnya dalam Diskusi Media bertajuk “Potret Hoaks Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” di Jakarta, Selasa (22/10/2025).
    Ia menambahkan,
    scam
    semakin canggih karena sudah mulai memanfaatkan AI dan menggunakan big data dari hasil kebocoran data pribadi. Hal ini membuat
    scam
    menjadi ancaman serius bagi siapa pun.
    Agar tidak menjadi korban hoaks yang mengatasnamakan Pertamina, Septiaji memberikan beberapa saran kepada masyarakat. Salah satunya, masyarakat perlu berhati-hati dengan informasi yang beredar di media sosial.
    Selalu cek sumber dan verifikasi informasi dengan membandingkan dari media kredibel. Situs periksa fakta, seperti
    turnbackhoax.id
    dan
    cekfakta.com
    , dapat menjadi rujukan untuk memastikan kebenaran informasi.
    “Selalu mencari informasi dari situs resmi lembaga, seperti
    website
    resmi Pertamina, PLN, Antam, dan sebagainya,” imbau Septiaji.
    Ia juga mendorong lembaga yang menjadi target hoaks untuk merespons hoaks secara cepat dan terukur. Pertamina dan BUMN lain perlu melakukan klarifikasi segera agar masyarakat tidak terlanjur menjadi korban, khususnya penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut.
    Adapun saluran penyebaran utama hoaks adalah Facebook (45,6 persen) dan TikTok (23,0 persen). Keduanya didominasi video pendek provokatif yang cepat viral untuk isu-isu SPBU ataupun BBM.
    Dari sisi platform digital, Septiaji menyarankan pembuatan regulasi seputar penandaan otomatis untuk konten yang dibuat dengan AI. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak kebingungan membedakan konten sintetik dan autentik.
    Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, platform digital, organisasi masyarakat sipil, dan media massa juga menjadi kunci dalam memerangi disinformasi. Peningkatan literasi digital masyarakat, terutama terkait keamanan digital dan kemampuan memverifikasi informasi, menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem informasi yang sehat.
    Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang Loina Lalolo Krina Perangin-angin menyoroti signifikansi penguatan ketahanan masyarakat terhadap hoaks. Upaya ini memerlukan sinergi lintas sektor untuk memperkuat literasi digital dan kemampuan kritis masyarakat.
    “Kami menemukan peningkatan signifikan konten hoaks berbasis AI, terutama deepfake yang sulit dideteksi oleh publik awam,” ujar Loina dalam diskusi yang sama.
    Tahun pertama pemerintahan baru memang diwarnai berbagai dinamika, termasuk disinformasi. Dengan kesadaran kolektif dan upaya bersama dalam memverifikasi informasi, ekosistem digital Indonesia dapat menjadi lebih sehat dan tepercaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Bahlil Lahadalia Minta Pembuat Meme Pahami Etika Demokrasi

    Video: Bahlil Lahadalia Minta Pembuat Meme Pahami Etika Demokrasi

    Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyarankan agar pembuat dan penyebar meme dirinya memahami standar etika dalam bermedia sosial. Bahlil menegaskan dalam negara demokrasi kebebasan berpendapat harus dibarengi dengan tanggung jawab dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (24/10/2025).