Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • HUT Golkar, Bagi-bagi Sembako dan Undang Pelaku UMKM

    HUT Golkar, Bagi-bagi Sembako dan Undang Pelaku UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golongan Karya (Golkar) akan menggelar beberapa rangkaian acara dalam memperingati HUT ke-61.

    Ketua Panitia Penyelenggara, Muhidin M Said mengatakan perayaan akan dimulai dengan berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata yang rencananya dihadiri Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia pada 20 Oktober 2025, pukul 07.30 WIB. Kemudian dilanjutkan acara potong tumpeng di Graha DPP Golkar, Jakarta Barat.

    Terkait kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan tokoh penting lainnya dalam gelaran HUT ini, Muhidin menyampaikan masih perlu berkonsultasi dengan Ketua Umum.

    “Menyangkut masalah kehadiran Bapak Presiden dan pejabat-pejabat lainnya, akan kami konsultasikan dengan Ketua Umum apakah nanti beliau-beliau bisa kita undang, di mana acaranya dan bagaimana bentuknya. Ini belum kita kemas karena memang rangkaian acara puncak itu sifatnya hanya doa bersama,” jelas Muhidin, dalam konferensi pers di Graha DPP Golkar, Sabtu (18/10/2025).

    Lalu, rangkaian dilanjutkan pada tanggal 22 Oktober dengan agenda donor darah, pembagian sembako gratis yang diselenggarakan di DPD tingkat provinsi serta kabupaten/kota. 

    Setelahnya pada 25 Oktober, Golkar menggelar peringatan Maulid Nabi dan mengundang pelaku UMKM.

    “Acara ini terbuka untuk masyarakat umum dan akan dilengkapi dengan bazaar UMKM,” kata Muhidin.

    Selain itu, pertunjukan wayang kulit akan digelar pada 14 November 2025 pukul 20.00 WIB beserta hiburan lainnya.

    Muhidin mengatakan Golkar juga menggelar lomba film pendek yang ditujukan bagi sineas di seluruh Indonesia. Pengumpulan karya film yang akan dilombakan telah dimulai sejak 25 September lalu dan akan dibuka hingga 25 Oktober 2025. 

    Total hadiah dari lomba ini mencapai Rp100 juta. Adapun puncak acara diadakan pada Desember 2025.

  • Soal Tata Kelola Pertambangan, Bahlil Ingatkan Masih Ada Generasi Penerus

    Soal Tata Kelola Pertambangan, Bahlil Ingatkan Masih Ada Generasi Penerus

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM mengajak pemangku kepentingan industri pertambangan nasional memastikan implementasi tata kelola pertambangan dijalankan secara komprehensif dari kegiatan pra tambang hingga pasca tambang. 

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan penting dilakukan untuk memastikan kekayaan sumber daya alam mampu berkontribusi pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan peradaban masa depan. 

    Menurutnya, pengelolaan tambang juga tidak boleh semata-mata untuk keuntungan jangka pendek, dan harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan aturan.

    “Sumber daya alam kita, tambang kita dalam pengelolaannya jangan kita pikir dihabiskan sekaligus. Kita harus ingat bahwa ada generasi berikutnya, sehingga kita harus lakukan pengelolaan dengan baik, dengan lingkungan yang baik, serta proses-proses yang sesuai dengan aturan berlaku,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10/2025).

    Bahlil menekankan praktik reklamasi sebagai syarat wajib bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Langkah ini guna memastikan kegiatan tambang berjalan sesuai aturan dan menjaga kelestarian lingkungan. 

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi, Purnomo Yusgiantoro, memiliki pandangan serupa terkait dengan pentingnya tata kelola dan etika di sektor pertambangan. 

    Hal itu dikarenakan masih terdapat risiko korupsi, transparansi yang lemah, serta budaya etika yang belum kuat di industri. Alhasil, penguatan tata kelola menjadi fondasi bagi pertambangan yang produktif dan berintegritas. 

    “Penguatan tata kelola berbasis ESG perlu dilakukan karena bersifat trans-disiplin,” katanya.

    Salah satu pemain kunci pertambangan nasional, grup MIND ID mendukung penuh tata kelola pertambangan dari operasional seluruh anggota grup. Oleh karena itu, MIND ID terus berupaya memperkuat sistem pengawasan, transparansi, dan pengelolaan SDM di seluruh rantai nilai industri pertambangan nasional.

    Selain mendorong peningkatan kinerja operasional, MIND ID sebagai Holding BUMN Industri Pertambangan Indonesia telah melakukan reklamasi pasca tambang hingga 7.200 hektare (Ha) lahan pada 2024. Realisasi reklamasi pasca tambang pada tahun lalu itu lebih besar dibandingkan dengan 2023 sebesar 6.700 Ha.

    Hal ini menjadi bukti bahwa industri pertambangan tumbuh sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan, tanpa kehilangan daya saing dan nilai strategisnya dalam menciptakan kontribusi ekonomi yang optimal bagi negara.

  • PKS dan Nasdem Temui Menhan Sjafrie, Bagaimana dengan Golkar?

    PKS dan Nasdem Temui Menhan Sjafrie, Bagaimana dengan Golkar?

    Bisnis.com, JAKARTA – Usai pertemuan terpisah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan NasDem, muncul pertanyaan apakah Partai Golkar akan ikut sowan membahas penguatan pertahanan nasional. 

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Muhidin M Said mengatakan bahwa pihaknya belum merencanakan pertemuan dengan Menhan menyusul kunjungan elite dua partai tersebut ke kantor Sjafrie.  

    “Oh itu kami belum ada rencana,” kata Muhidin saat konferensi pers di Graha DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (18/10/2025).

    Menhan sebelumnya diberitakan menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantornya, Rabu (15/10/2025). Selang beberapa hari, giliran Presiden PKS Al Muzammil Yusuf, didampingi Ketua Majelis Syro PKS Sohibul Iman yang menemui Sjafrie, Jumat (17/10/2025). 

    Pertemuan itu disebut-sebut membahas penguatan sistem pertahanan nasional, pentingnya pendekatan human security atau keamanan manusia yang melengkapi aspek ekonomi, pangan, kesehatan, hingga lingkungan. Melalui pendekatan ini, katanya, mampu melengkapi sistem pertahanan seperti Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

    Salah satu upaya yang direkomendasikan adalah melatih kader-kader PKS guna berkontribusi dalam sistem pertahanan Tanah Air.

    Sementara itu, Muhidin mengatakan pihaknya masih akan menunggu arahan dari Ketua Umum Bahlil Lahadalia untuk merencanakan pertemuan tersebut.

    “Itu nanti adalah kebijakan daripada Ketua Umum Dewan Pemimpinan Pusat Partai Golkar untuk bertemu dengan Menhan,” jelasnya.

  • Pengusaha Hentikan Operasional, Produksi Tambang Batu Bara di Sumsel Anjlok 50%

    Pengusaha Hentikan Operasional, Produksi Tambang Batu Bara di Sumsel Anjlok 50%

    Bisnis.com, PALEMBANG — Kinerja sektor pertambangan batu bara di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengalami keterpurukan dalam beberapa waktu terakhir, imbas berhentinya operasi akibat terputusnya jalur transportasi logistik batu bara. 

    Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel (APBS), Andi Asmara, mengungkapkan bahwa sudah hampir tiga bulan sejumlah perusahaan di wilayah Muara Enim dan Lahat menghentikan operasional tambang mereka.

    “Makanya sekarang ini batubara Sumsel, khususnya di Muara Enim, Lahat, dropnya besar sekali lebih dari 50%,” ujarnya usai mengikuti rakor tindak lanjur jalan khusus di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (17/10/2025).

    Penghentian operasional ini disebabkan oleh belum terhubungnya jalan khusus angkutan batubara yang masih dalam proses pembangunan.

    Saat ini, panjang jalan khusus tersebut baru mencapai sekitar 120 kilometer (km), sementara target pengembangan mencapai 150 km agar seluruh proses pengangkutan batubara dari Muara Enim hingga Lahat dapat terintegrasi.

    “Targetnya, seluruh tambang bisa saling terhubung, mulai dari Tanjung Enim ke tambang BAS milik Grup Titan, PT Bara Murti, eks tambang ABS, GGB, lalu ke Banjar Sri Bumi atau C-Way RDP, hingga akhirnya tersambung ke jalan SLR,” jelas Andi.

    Oleh karena itu, APBS bersama pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan jalan khusus ini.

    Dia juga berharap dapat segera menemukan win-win solution, sehingga aktivitas pertambangan bisa kembali normal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Kita belum bisa menggambarkan bentuk solusinya seperti apa, tapi koordinasi terus dilakukan. Mudah-mudahan sampai Januari nanti sudah terlihat hasilnya,” tutup Andi.

    Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga batu bara acuan (HBA) untuk penjualan periode kedua Oktober 2025. Tercatat semua jenis HBA kompak naik.

    HBA periode pertama Oktober 2025 tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 339.K/MB.01/MEM.B/2025. Beleid ini ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 14 Oktober 2025.

    Perinciannya, HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada periode kedua Oktober ditetapkan sebesar US$109,74 per ton. Harga tersebut naik dibanding periode pertama Oktober 2025 yang sebesar US$106,94 per ton.

    Berikutnya, HBA untuk batu bara nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR ditetapkan sebesar US$67,76 per ton untuk periode kedua Oktober. Angka ini naik dibandingkan periode pertama Oktober, yakni US$64,8 per ton.

    Sementara, HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR dipatok US$43,71 per ton untuk periode kedua Oktober ini. Angka tersebut naik dibandingkan pada periode pertama Oktober yang senilai US$43,1 per ton.

    Lalu, HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR dipatok US$33,92 per ton pada periode kedua Oktober. Angka itu naik dibandingkan periode pertama Oktober yang sebesar US$32,95 per ton.

    Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu bara, nilai HBA periode kedua bulan berjalan merupakan rata-rata tertimbang volume harga jual batu bara pada titik serah secara free on board di atas kapal pengangkut (FOB vessel).  

  • Pemerintah Bakal Uji BBM Etanol 10% di Iklim Tropis Indonesia

    Pemerintah Bakal Uji BBM Etanol 10% di Iklim Tropis Indonesia

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menguji kecocokan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan etanol 10 persen untuk negara tropis seperti Indonesia. Mereka akan menggandeng sejumlah industri otomotif di dalam negeri.

    Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi setelah penandatanganan nota kesepahaman di Kementerian ESDM, Jakarta.

    “Jadi pengujiannya menyeluruh, statistiknya mesin-mesin seperti apa, korosif atau nggak, filternya diganti berapa, atau karetnya seperti apa, ini nanti akan persis seperti (uji) biodiesel,” ujar Eniya Listiani Dewi, dikutip dari Antaranews.

    Pemerintah mau uji coba BBM etanol 10 persen untuk negara tropis. Foto: Agung Pambudhy

    Masyarakat Indonesia sejauh ini masih menyimpan sejumlah kekhawatiran terhadap BBM dengan kandungan etanol, salah satunya saat dipakai di daerah dengan iklim tropis. Selain itu, mereka juga khawatir kandungan tersebut membuat komponen kendaraan mereka korosi.

    Pengimplementasian etanol, kata dia, direncanakan untuk diterapkan pada 2-3 tahun ke depan, sehingga memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan pemutakhiran.

    “Dua-tiga tahun ke depan, sekitar 2028,” kata Eniya.

    Menariknya, Eniya menegaskan, penerapan bioetanol saat ini belum menjadi bagian dari mandatori. Bioetanol yang dijual Pertamina dalam bentuk Pertamax Green juga merupakan bagian dari uji pasar, sehingga masyarakat masih memiliki opsi untuk membeli BBM yang lain.

    “Nanti bioetanol kami mandatorikan ke wilayah non-PSO dulu, seperti sekarang uji pasar yang 5 persen kan sudah berjalan,” kata dia.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan masih menyusun peta jalan atau road map pengimplementasian E10 atau bahan bakar minyak (BBM) yang mengandung etanol sebesar 10 persen.

    Rencana untuk mengembangkan E10 berangkat dari keberhasilan pemerintah mengimplementasikan biodiesel, dari yang semula B10 atau campuran 10 persen minyak mentah sawit (crude palm oil/CPO) dengan 90 persen solar untuk bahan bakar diesel.

    Kebijakan biodiesel tersebut sudah berkembang hingga B40. Bahkan untuk 2026, pemerintah menargetkan pengimplementasian B50.

    Menteri ESDM menjelaskan implementasi E10 masih menunggu persiapan pabrik etanol, baik yang berbahan baku tebu maupun singkong. Langkah tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto soal pembangunan industri etanol.

    (sfn/lth)

  • Kader Golkar Laporkan Akun Penyebar Fitnah terhadap Bahlil ke Mabes Polri

    Kader Golkar Laporkan Akun Penyebar Fitnah terhadap Bahlil ke Mabes Polri

    GELORA.CO – Sejumlah kader Golkar yang tergabung dalam Kaukus Golkar Bersatu, secara resmi melaporkan akun media sosial yang diduga menyebarkan fitnah terhadap Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Mabes Polri, Jumat (18/10).

    Laporan pidana ini diajukan melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian, penyebaran berita bohong (hoaks), dan konten provokatif yang dilakukan oleh dua akun media sosial, yakni @kementrianbakuhantam dan @kementrian_kurangajar di platform Instagram.

    Inisiator Kaukus Golkar Bersatu, Fajar R. Zulkarnaen, menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil bukan semata untuk membela pribadi Bahlil Lahadalia, melainkan juga untuk menjaga marwah Partai Golkar.

    “Kami menempuh jalur hukum karena ini sudah menyentuh ranah pribadi Pak Bahlil dan kehormatan partai. Kritik boleh saja, tapi jangan berubah jadi fitnah. Kalau sudah menyerang pribadi dan membawa kebencian, itu bukan kritik itu pelanggaran hukum,” tegas Fajar di Jakarta, (17/10).

    Fajar menjelaskan, serangan terhadap Bahlil tidak lepas dari perannya sebagai Menteri ESDM yang saat ini on the track menjalankan berbagai program strategis demi mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional.

    “Banyak kebijakan beliau yang berpihak kepada rakyat dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Jadi sangat mungkin ada pihak-pihak yang merasa terganggu karena kepentingannya terusik,” ujarnya.

    Sementara itu Zulfikar Akbar yang juga perwakilan Kaukus Golkar Bersatu menilai langkah hukum yang dilakukan pihaknya penting untuk menjaga stabilitas dan konsistensi kebijakan publik yang sedang dijalankan Bahlil.

    “Ketika pejabat publik yang bekerja baik diserang dengan fitnah, itu bukan hanya serangan personal, tapi serangan terhadap arah kebijakan negara,” ujarnya di Gedung Bareskrim Polri.

    Zulfikar yang berprofesi advokat menegaskan bahwa laporan pidana ini diajukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kader Partai Golkar dalam menjaga kehormatan Ketua Umum serta marwah partai.

    “Kami melihat ini bukan serangan acak, tapi ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menghancurkan nama baik Pak Bahlil. Karena itu kami minta Polri menelusuri siapa aktor di baliknya hingga ke akar-akarnya, termasuk akun-akun serupa yang menyebarkan fitnah,” ujarnya.

    Dedy Ansari selalu perwakilan Kaukus Golkar Bersatu lainnya menegaskan, akan mengawal proses hukum ini hingga tuntas.

    “Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kerja-kerja Pak Bahlil yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan bangsa dapat terus berjalan tanpa gangguan dari upaya fitnah pihak tertentu di media sosial,” tutupnya.

    Hadir dalam pelaporan tersebut ialah Zulfikar Akbar, Dedy Ansari, Andi Muh Riski AD, dan Cania Sunni.

    Kaukus Golkar Bersatu sendiri merupakan wadah para kader Golkar dari berbagai elemen internal yang bertujuan membela dan menjaga marwah Partai Golkar. Organisasi ini diinisiasi oleh aktivis Partai Golkar Fajar R Zulkarnaen, Rendra Falentino, dan Fanty Faisal, bersama sejumlah kader serta simpatisan Partai Golkar lainnya. (*)

  • NHM Bawa Semangat ‘Menambang dengan Hati’ ke Minerba Convex 2025

    NHM Bawa Semangat ‘Menambang dengan Hati’ ke Minerba Convex 2025

    Jakarta –

    PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) ikut ambil bagian dalam ajang Minerba Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2025 yang digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba). Acara berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 15-16 Oktober 2025 dan dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama jajarannya.

    NHM hadir bersama PT Puncakbaru Jayatama (PTPJ) dan Noor Dinar di bawah satu grup perusahaan induk. NHM dan PTPJ dikenal memiliki sejarah panjang dalam eksplorasi di wilayah Gosowong, Halmahera Utara. Deposit emas Gosowong yang kini masih aktif ditambang merupakan hasil eksplorasi greenfield yang dimulai sejak 1996 oleh NHM dan PTPJ.

    Sementara Noor Dinar menampilkan produk koin emas Dinar sebagai hasil nyata industri hilir pertambangan emas. Kolaborasi tiga entitas ini menampilkan ekosistem lengkap dari hulu hingga hilir pertambangan emas di stan pameran NHM.

    “Kami membawa nama besar NHM di Minerba Convex sebagai salah satu tambang emas terbesar di Indonesia, sekaligus menggandeng PTPJ sebagai bagian dari perjalanan kami. Disini kami juga ingin mengangkat nama besar PTPJ yang berperan penting bagi penemuan Tambang Emas Gosowong. Momentum ini sekaligus sebagai sarana informasi serta edukasi kepada masyarakat dan pemangku bisnis tambang bahwa NHM masih eksis, produktif dan punya potensi pengembangan bisnis yang besar,” ujar Direktur Pengembangan Bisnis NHM, Indra Febrian dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10/2025)

    Dalam pameran tersebut, NHM menampilkan infografis dan video yang menyoroti praktik pertambangan berkelanjutan, mulai dari pengelolaan sumber daya mineral, lingkungan, hingga tanggung jawab sosial bagi masyarakat sekitar wilayah operasi. Konten tersebut menarik perhatian ratusan pengunjung, termasuk mahasiswa tambang yang ingin mengenal lebih dekat Tambang Emas Gosowong.

    Senior Mine Engineer Tambang Bawah Tanah Kencana NHM, Khalidazia Saleh, mengatakan partisipasi NHM di Minerba Convex menjadi ajang memperlihatkan bagaimana praktik pertambangan berkelanjutan dapat berjalan seiring tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan dengan membawa semangat ‘Menambang Dengan Hati.’

    “Kesempatan ini juga menjadi sarana edukatif bagi mahasiswa tambang dan masyarakat luas untuk memahami praktik industri Tambang Emas Gosowong yang memiliki keunikan dibanding tambang lain. Di antaranya adanya tambang bawah tanah Kencana yang terkenal dengan tekstur batuan yang sangat rapuh tapi memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi serta mata air panas di Tambang Bawah Tanah Toguraci,” ujarnya.

    Melalui keikutsertaannya di Minerba Convex 2025, NHM menegaskan peran sebagai bagian dari ekosistem pertambangan nasional yang terus tumbuh. Lewat kolaborasi, inovasi, dan keterbukaan informasi, NHM berupaya menjembatani dunia industri dengan masyarakat dan generasi muda untuk memperkuat pemahaman tentang peran strategis sektor tambang dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia.

    (akn/ega)

  • Pemerintah wujudkan janji melistriki desa, warga Muba Sumsel bersyukur

    Pemerintah wujudkan janji melistriki desa, warga Muba Sumsel bersyukur

    Jakarta (ANTARA) – Warga Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, merasa bersyukur karena pemerintah telah mewujudkan janji untuk melistriki desanya.​​​​​​

    “Saya bersyukur sekali, karena menjadi bagian daripada orang-orang yang menerima bantuan listrik. Alhamdulillah, dengan meteran 900 watt mendapatkan subsidi dan pulsa Rp100.000, yang dapat dipakai selama dua bulan,” kata Ruslan (52), warga Bandar Jaya, dalam keterangannya yang diperoleh di Jakarta, Jumat.

    Petani sawit itu menyatakan nyala listrik bukan sekadar penerangan, tapi simbol perubahan hidup.

    “Saya juga ingin merasakan makan nasi yang dimasak dari magic jar dan memiliki kulkas agar bisa minum air dingin,” tambahnya.

    Ruslan adalah satu dari ribuan penerima bantuan pasang baru listrik (BPBL), yang disalurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Program ini merupakan wujud pelaksanaan Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pemerataan akses energi hingga pelosok negeri.

    Bantuan diserahkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Dusun Sungai Putih, Desa Bandar Jaya, Sumsel, pada Kamis (16/10/2025).

    Melalui BPBL, pemerintah menyediakan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga miskin yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial, terutama di wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal.

    Ruslan menambahkan listrik berarti harapan karena anak-anak bisa belajar lebih lama, istrinya dapat menjahit pesanan hingga malam, dan rumahnya terasa hidup.

    “Semoga bantuan ini membawa berkah bagi saya dan keluarga juga teman-teman saya, dan akan menambah semangat bagi orang tuanya untuk bekerja dan meningkatkan semangat anak-anak belajar dan mengejar impian mereka,” ujarnya.

    Dalam sambutannya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerataan listrik adalah wujud nyata kehadiran negara.

    “Kementerian ESDM itu ada program listrik desa yang ditargetkan Bapak Presiden Prabowo pada 2029-2030 semua listrik di desa sudah harus terlayani. Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya, 4.400 dusun yang belum ada listriknya, dan ini yang menjadi target kita untuk kita selesaikan,” kata Bahlil.

    Ia menambahkan program ini bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat.

    “Ini semua adalah sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, khususnya dari sektor ESDM yang akan kita lakukan terus menerus hingga seluruhnya terlistriki,” ujarnya.

    Bahlil pun sempat menahan haru saat mengenang masa kecilnya.

    “Saya adalah salah satu anak kampung yang sekolah SD enggak ada listriknya. Karena itu, saya tidak ingin kejadian pada masa kecil saya di kampung itu terjadi sekarang,” katanya.

    Ia melanjutkan Presiden Prabowo sangat perhatian untuk memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Program BPBL dan listrik desa dibiayai penuh oleh APBN Kementerian ESDM.

    Tahun ini, puluhan ribu rumah tangga di seluruh Indonesia ditargetkan bisa menikmati akses listrik.

    Di Sumatera Selatan, program listrik desa mencakup 11 desa dan dusun pada tahun anggaran 2025.

    Untuk BPBL, provinsi ini mendapat jatah 8.050 rumah tangga.

    Hingga pertengahan Oktober 2025, sekitar 5.500 rumah sudah siap sambung, sementara 2.500 lainnya masih menunggu proses usulan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah targetkan 1.285 desa teraliri listrik pada akhir tahun 2025

    Pemerintah targetkan 1.285 desa teraliri listrik pada akhir tahun 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir tahun 2025 untuk memperluas pemerataan akses listrik PT PLN (Persero) di seluruh pelosok negeri.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, saat meninjau progres Program Listrik Desa sekaligus penyalaan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (16/10) menegaskan bahwa akses listrik merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah bersama PLN berkomitmen memberikan akses listrik merata hingga tahun 2030.

    “Target Bapak Presiden Prabowo yang kami terjemahkan dalam arah kebijakan adalah penyelesaian pemerataan listrik di seluruh Indonesia pada 2029–2030,” ujar Bahlil dikutip dari siaran pers PLN di Jakarta, Jumat.

    Saat ini masih ada 5.758 desa dan 4.310 dusun yang belum teraliri listrik. Pemerintah memastikan akan terus menggenjot program ini agar seluruh wilayah dapat menikmati terang dan memanfaatkan listrik untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

    Menurut Bahlil, pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil memang tidak selalu menguntungkan secara bisnis bagi PLN. Namun, ia menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk memberikan akses setara bagi seluruh warga.

    “Jadi itu (melistriki desa) biayanya cukup tinggi, tapi negara harus hadir untuk memastikan itu (penerangan). Bapak Presiden sangat peduli untuk bagaimana bisa memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa sejalan dengan arahan Presiden, PLN berkomitmen menuntaskan agenda pemerataan listrik hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

    “Melalui listrik, perubahan besar dapat terjadi bagi masyarakat, mulai dari peningkatan taraf hidup, pertumbuhan ekonomi desa, hingga pembukaan lapangan kerja baru. PLN siap menjalankan amanat pemerintah untuk menerangi seluruh negeri tanpa terkecuali,” kata Darmawan.

    Darmawan menambahkan untuk melistriki 1.285 desa pada tahun ini, PLN akan membangun infrastruktur jaringan tegangan menengah sepanjang 4.770 kilometer sirkuit (kms), 3.265 kms jaringan tegangan rendah, dan 94.040 kilovolt ampere (kVA) gardu distribusi. Targetnya, lebih dari 77 ribu keluarga bisa menikmati listrik.

    “Ini bukan sekadar angka, tapi kehidupan yang berubah. Anak-anak bisa belajar malam hari, usaha kecil bisa tumbuh, dan desa jadi lebih sejahtera,” ujarnya.

    Di Sumatera Selatan, terdapat 11 desa yang merupakan bagian dari total 1.285 lokasi Program Listrik Desa Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025.

    Dari sebelas desa tersebut, tujuh desa di antaranya berada di wilayah Musi Banyuasin, yakni Desa Bandar Jaya, Desa Epil Barat, Desa Kepayang, Desa Mangsang, Desa Muara Merang, Desa Pangkalan Bulian, dan Desa Sako Suban.

    Kepala Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Banyuasin, Rosidin, menyampaikan rasa syukur karena penantian panjangnya kini membuahkan hasil. Dusun 4 Sungai Putih akan segera dilistriki lewat Program Listrik Desa ABT 2025.

    “Hampir sekitar 10 tahun warga menunggu. Alhamdulillah, dalam waktu yang dekat ini, jaringan listrik dan sarana penerangan khususnya untuk masyarakat bakal terealisasi … Listrik ini sangat membantu perekonomian warga dan mendukung anak-anak kami belajar dengan lebih baik,” ucapnya.

    Senada diungkapkan Rohiya, warga Dusun 4 Sungai Putih, yang selama ini harus bergantung pada genset untuk penerangan malam hari dengan biaya hingga Rp25 ribu per malam. Ia berharap agar seluruh proses yang dikerjakan untuk melistriki desanya dapat segera rampung.

    “Biasanya kami nyalakan genset dari jam enam sampai jam sembilan malam, biaya Rp25 ribu semalam. Kalau sedang tak punya uang, ya gelap-gelapan,” ujarnya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina ikut arahan pemerintah soal campuran etanol 10 persen di BBM

    Pertamina ikut arahan pemerintah soal campuran etanol 10 persen di BBM

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan bahwa Pertamina mendukung kebijakan pemerintah terkait penerapan campuran etanol sebesar 10 persen pada bahan bakar minyak (BBM).

    “Kami akan dukung arahan pemerintah,” kata Simon di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Pencampuran etanol dalam BBM, menurut Simon, juga telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Brasil yang bahkan mewajibkan penggunaan bahan bakar dengan kandungan etanol hingga 100 persen di sejumlah wilayah.

    “Kami tahu bahwa di beberapa negara sudah banyak yang mencampur etanol. Bahkan di Brasil, sudah beberapa tempat itu campuran 100 persen mandatori sudah e-100. Tempat lain mungkin hanya e-20,” katanya.

    Dia menjelaskan langkah tersebut juga sejalan dengan inisiatif Pertamina dalam mendorong transisi energi dan pengurangan emisi pada produk BBM.

    “Ini juga bagian dari inisiatif kami juga mendorong transisi energi dan penciptaan emisi yang lebih rendah utamanya dari produk BBM,” ucap Simon.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menyetujui mandatori campuran etanol 10 persen untuk bahan bakar minyak (BBM), dalam rangka mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor BBM.

    “Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol (E10),” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10).

    Dengan demikian, lanjut Bahlil, Indonesia akan mewajibkan campuran bensin dengan etanol untuk membuat BBM yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

    “Agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan,” kata Bahlil.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol dalam bahan bakar minyak hingga 20 persen.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.