Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Pemerintah Klaim Ciptakan Ratusan Ribu Peluang Lapangan Kerja Baru melalui Proyek Hilirisasi di Sektor ESDM

    Pemerintah Klaim Ciptakan Ratusan Ribu Peluang Lapangan Kerja Baru melalui Proyek Hilirisasi di Sektor ESDM

    JAKARTA – Pemerintah menciptakan lebih dari 276.000 peluang kerja baru dari berbagai proyek hilirisasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang saat ini sudah berjalan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya, dikutip Antara, Senin 27 Oktober mengatakan, dalam satu tahun terakhir, kebijakan prorakyat di sektor ESDM menunjukkan hasil nyata.

    “Pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan penyerapan tenaga kerja lokal,” sebutnya.

    Langkah ini dilakukan secara terukur, mulai dari pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha milik daerah (BUMD).

    Pemerintah juga menempatkan proyek-proyek strategis di luar kawasan industri utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke kota kecil dan desa.

    Bahlil mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.

    “Transformasi ini tidak hanya berdampak kepada perubahan struktur ekonomi, tetapi juga perbaikan mutu manusia sebagai subjek pembangunan,” kata Bahlil.

    Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada puluhan ribu tenaga kerja di sektor energi dan pertambangan.

    Upaya ini ditujukan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi kebutuhan industri masa depan.

    “Dampaknya, lebih dari 276.000 peluang kerja baru tercipta dari berbagai proyek hilirisasi yang tengah berjalan,” kata dia.

    Selama setahun terakhir, Bahlil juga telah meninjau langsung kondisi lapangan di berbagai daerah.

    “Aneka program (ESDM) membuat ibu-ibu bisa menjahit hingga malam, anak-anak belajar dengan cahaya terang, dan nelayan hasil tangkapannya lebih awet,” ujarnya.

    Dampak fiskal dan investasi

    Selain memberikan dampak sosial, strategi pembangunan di sektor ESDM juga memperlihatkan hasil fiskal yang positif.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM hingga semester I 2025 mencapai Rp183,3 triliun atau 71,99 persen dari target tahunan.

    Kontribusi terbesar berasal dari subsektor mineral dan batu bara sebesar Rp100,2 triliun serta subsektor minyak dan gas bumi sebesar Rp73,3 triliun.

    Kinerja positif juga terlihat dari realisasi investasi sektor ESDM yang hingga Agustus 2025 telah menembus 17,20 miliar dolar AS atau naik 8,5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 15,85 miliar dolar AS.

    Investasi tersebut didominasi oleh subsektor migas sebesar 10,22 miliar dolar AS dan minerba 3,80 miliar dolar AS.

    Bahlil juga mengatakan capaian ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral.

    “Presiden Prabowo telah memandu dengan tepat dan tegas arah baru kebijakan sektor ESDM terhadap amanat konstitusi,” sebutnya.

    Bahlill menambahkan capaian tersebut juga menandai dua hal penting bagi perekonomian nasional yakni berlanjutnya proyek hilirisasi yang mendorong nilai tambah di dalam negeri, serta meningkatnya keyakinan investor terhadap stabilitas dan arah kebijakan pemerintah di sektor strategis ini.

  • Bahlil Ungkap Proyek DME Dimulai 2026, Bye LPG?

    Bahlil Ungkap Proyek DME Dimulai 2026, Bye LPG?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Proyek Dimethyl Ether (DME) segera digalakkan di Indonesia pada awal tahun 2026. Itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Bahlil mengatakan Danantara telah melakukan studi proyek tersebut. Dalam waktu dekat segera dieksekusi.

    “Sekarang kita hasil studinya sudah serahkan kepada Danantara dan Insya Allah di awal tahun atau di akhir tahun ini sudah bisa kita eksekusi secara bertahap,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Antara, Senin (27/10/2025).

    Di tengah wacana tersebut, muncul pertanyaan apakah liquefied petroleum gas (LPG) tidak akan digunakan lagi. Sementara itu, Bahlil menfatakan proyek DEM upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.

    Bahlil menjelaskan, konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, kapasitas produksi dalam negeri hanya sekitar 1,3 juta ton.

    Dengan demikian, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 7 hingga 7,5 juta ton LPG setiap tahunnya.

    Menurut dia, produksi LPG di dalam negeri masih terbatas karena perbedaan karakteristik gas.

    “Kenapa kita tidak bisa membangun industri LPG dalam negeri? Karena posisi gas kita itu kapasitas kualitasnya itu C1, C2, sementara untuk LPG itu C3, C4,” kata Bahlil.

    Sebagai solusi, pemerintah mendorong hilirisasi batubara menjadi DME, yang dapat digunakan sebagai bahan substitusi LPG. Proyek ini dinilai memiliki potensi ekonomi besar karena harga DME lebih murah dibandingkan LPG impor.

  • BBM Baru RI B50 Bakal Terbit Tahun Depan, Berapa Harganya?

    BBM Baru RI B50 Bakal Terbit Tahun Depan, Berapa Harganya?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penerapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 dapat terealisasi pada tahun 2026.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan pihaknya saat ini tengah mencari formulasi harga yang tepat bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sehingga implementasi B50 tidak membebani konsumen dan sektor industri.

    “Kita sekarang impor kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Kita nggak mungkin menjadi swasembada kalau tidak kita meningkatkan lifting kita,” ujar Bahlil usai acara Anugerah Subroto di Jakarta dikutip Senin (27/10/2025).

    Oleh sebab itu, untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi pemerintah gencar menggenjot penerapan B50. Meski demikian, ia mengakui implementasi B50 akan menghadapi tantangan, terutama bagi pelaku usaha sektor tambang dan transportasi karena berpotensi meningkatkan biaya operasional.

    “Sekarang saja dari B35 menuju B40 ada terjadi perbedaan. Tapi tidak apa-apa, saya dengan BPDPKS lagi mencari formulasi, boleh B50 tapi harganya tidak boleh naik terlalu banyak. Sekarang kita lagi cari celahnya untuk bisa kita clear-kan,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan pemerintah tengah mempersiapkan rencana penerapan B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

    “Jadi, kita mengharapkan B50 tahun 2026 itu bisa diimplementasikan. Ya berarti kalau B50, ketergantungan kita terhadap energi fosil itu kan bisa dikurangi,” ujar Yuliot di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Yuliot menilai penerapan B50 akan berdampak positif terhadap pengembangan energi bersih dan lingkungan sekitar. Hal ini juga sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk mencapai net zero emission. “Justru ini menjadi lebih baik ke depan. Ini bagian kita juga untuk pencapaian net zero emission,” ujarnya.

    Menurut dia, saat ini pemerintah masih melakukan assessment untuk memastikan ketersediaan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebagai bahan baku biodiesel.

    Terlebih, kebutuhan FAME untuk penerapan B45 diproyeksikan sekitar 17 juta kiloliter, sementara untuk kebutuhan B50 akan meningkat menjadi sekitar 19 juta kiloliter. “Jadi, dari assessment ini ya kita melakukan. Ini pemetaan itu apakah itu bisa, tapi kita dorong implementasinya adalah B50 untuk tahun 2026,” kata Yuliot.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Setahun Prabowo: Sektor ESDM Serap Ratusan Ribu Pekerja, PNBP Rp183 T

    Setahun Prabowo: Sektor ESDM Serap Ratusan Ribu Pekerja, PNBP Rp183 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) menjadi salah satu lokomotif utama transformasi ekonomi Indonesia dalam satu tahun terakhir.

    Di bawah kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kebijakan pro-rakyat mulai menunjukkan hasil konkret dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga penciptaan ratusan ribu lapangan kerja baru.

    “Transformasi ini tidak hanya berdampak perubahan struktur ekonomi, tetapi juga perbaikan mutu manusia sebagai subyek pembangunan,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10).

    Bahlil menjelaskan, Kementerian ESDM telah memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi puluhan ribu tenaga kerja di sektor energi dan pertambangan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan tenaga kerja lokal siap menghadapi kebutuhan industri masa depan yang semakin kompetitif.

    Hasilnya, program hilirisasi dan proyek energi berhasil membuka lebih dari 276.000 peluang kerja baru di berbagai wilayah. Selain itu, pemerintah juga memperluas akses bagi UMKM, koperasi, dan BUMD agar dapat berpartisipasi dalam rantai ekonomi sektor energi.

    Langkah ini, menurut Bahlil, merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan ekonomi.

    “Aneka program (ESDM) membuat ibu-ibu bisa menjahit hingga malam, anak-anak belajar dengan cahaya terang, nelayan hasil tangkapannya lebih awet,” ujarnya.

    Kinerja positif di sektor ESDM juga tercermin dari penerimaan negara. Data Kementerian ESDM menunjukkan, hingga semester I-2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi telah mencapai Rp183,3 triliun, atau 71,99% dari target tahunan.

    Kontribusi terbesar berasal dari subsektor mineral dan batubara (minerba) sebesar Rp100,2 triliun, serta minyak dan gas bumi (migas) Rp73,3 triliun.

    Tak hanya itu, realisasi investasi sektor ESDM juga menunjukkan tren positif. Hingga Agustus 2025, investasi mencapai US$17,20 miliar, tumbuh 8,5% dibanding periode yang sama tahun lalu (US$15,85 miliar). Subsektor migas mendominasi investasi dengan US$10,22 miliar, disusul minerba sebesar US$3,80 miliar.

    Bahlil menegaskan bahwa capaian ini tidak lepas dari arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menilai, kebijakan yang tegas dan terarah dari Presiden menjadi kunci agar Indonesia tidak terjebak sebagai negara “kutukan sumber daya alam”.

    “Presiden Prabowo telah memandu dengan tepat dan tegas arah baru (kebijakan sektor ESDM) terhadap amanat konstitusi tersebut,” kata Bahlil.

    Capaian tersebut menandai dua hal penting: keberlanjutan program hilirisasi dan meningkatnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah. Dengan semakin banyaknya produk bernilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri, potensi untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan daerah pun semakin terbuka.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sesuai Sila ke-5 Pancasila, Bahlil Sebut Hilirisasi Harus Berkeadilan

    Sesuai Sila ke-5 Pancasila, Bahlil Sebut Hilirisasi Harus Berkeadilan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa daerah harus memiliki porsi keekonomian yang signifikan dalam subsektor pertambangan dan hilirisasi.

    Pemerintah, kata dia, berkomitmen mendorong kolaborasi yang solid antara investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” kata Bahlil dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Bahlil mencontohkan keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 20 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 6 persen.

    Menurutnya, capaian ini membuktikan bahwa hilirisasi bisa menjadi penggerak transformasi ekonomi di tingkat daerah.

    “Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (Gross Domestic Product) kita masuk 10 besar pada 2045,” ungkap Bahlil.

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dalam pelaksanaan hilirisasi. Pemerintah saat ini tengah menyusun peta jalan hilirisasi pasca tambang, termasuk rencana pembangunan industri baru setelah masa pertambangan berakhir. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KPK ke Bahlil: Penindakan Tambang Emas Dekat Mandalika Tak Bisa Sendirian

    KPK ke Bahlil: Penindakan Tambang Emas Dekat Mandalika Tak Bisa Sendirian

    KPK ke Bahlil: Penindakan Tambang Emas Dekat Mandalika Tak Bisa Sendirian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mempersilakan aparat penegak hukum untuk menindak sejumlah tambang emas ilegal yang berjarak satu jam dari sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
    “Ini juga tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPK karena ini banyak
    stakeholder
    terkait lainnya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Minggu (26/10/2025).
    Budi Prasetyo mengatakan bahwa masalah tambang emas ilegal tersebut masuk dalam bidang koordinasi dan supervisi (Korsup) sehingga membutuhkan kerja kolaboratif antar kementerian/lembaga.
    “Ini kan dalam rangka koordinasi supervisi, jadi dari identifikasi masalah itu kemudian nanti KPK akan semacam membuat langkah-langkah tindak lanjut,” kata Budi.
    Budi juga mengatakan bahwa penanganan tata kelola tambang emas beririsan dengan Kementerian ESDM sehingga tindak lanjut yang dilakukan KPK membutuhkan koordinasi.
    “Maka ini kemudian menjadi PR bersama untuk sama-sama kita garap, ya termasuk bagaimana soal optimalisasi pajaknya di teman-teman Kementerian Keuangan, itu juga menjadi
    stakeholder
    terkait lainnya,” ujarnya.
    Tambang emas ilegal yang dimaksud KPK itu ada di Sekotong, Lombok Barat, atau berjarak sekitar satu jam dari Mandalika. 
    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara terkait temuan tambang emas ilegal di dekat kawasan Mandalika, Lombok, NTB.
    Ia menyatakan bahwa kewenangan kementeriannya terbatas hanya pada tambang yang memiliki izin alias legal.
    Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal memang harus diproses hukum.
    “Gini, ESDM itu mengelola tambang yang ada izinnya. Kalau enggak ada izinnya, proses hukum saja,” ujar Bahlil saat ditemui di Kawasan Monas, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Dia mengaku belum menerima laporan mendetail terkait koordinasi penanganan tambang ilegal tersebut.
    Ia pun kembali menegaskan bahwa posisi Kementerian ESDM hanya mengawasi kegiatan pertambangan legal.
    “Jadi kalau enggak ada izinnya, bisa aparat penegak hukum, proses hukum aja. Kita juga enggak mau terlalu main-main lah urus negara ini, ya,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Curhat Bahlil soal meme, sepatu kuning ESDM, hingga asa mandiri energi

    Curhat Bahlil soal meme, sepatu kuning ESDM, hingga asa mandiri energi

    Jakarta (ANTARA) – Usai menunaikan Shalat Jumat (24/10), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk pertama kalinya menyambangi wartawan Istana Kepresidenan di ruang media.

    Jika biasanya para jurnalis menghampirinya, sesudah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, dengan terburu-buru mengejar sampai ke kendaraannya, suasana kali ini berbeda.

    Masih mengenakan baju koko putih dan peci yang sering ia kenakan, Bahlil mengajak para wartawan berdiskusi santai. Ada satu hal yang menarik perhatian awak media, yakni sepatu kuning yang ia kenakan memiliki lambang Kementerian ESDM, lembaga yang ia nakhodai, saat ini.

    Sambil mengangkat sepatu, Bahlil bercerita dengan bangga bahwa sepatu itu merupakan produk lokal dari UMKM.

    Warna kuning hitam yang menjadi warna dominan sepatu juga disebutnya senada dengan logo ESDM yang berwarna serupa. Pernyataan itu seolah membantah bahwa urusan politik, khususnya partai yang ia ketuai, tidak dicampuradukkan dengan urusan pemerintah.

    Bahlil pun berkelakar ingin membagikan sepatu seharga Rp250 ribu itu untuk awak media.

    Sambil makan siang bersama, Bahlil pun kembali membicarakan banyak hal, mulai dari kisah hidupnya yang lahir dari orang tua dengan penghasilan terbatas, hingga yang belakangan ini ramai di media sosial, yakni ujaran kebencian berbentuk meme yang baginya sudah menyentuh ranah personal.

    “Saya memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat, saya anak orang dari kampung. Ibu saya hanya buruh cuci di rumah orang, ayah saya buruh bangunan,” kata Bahlil, bercerita.

    Ia menanggapi dengan santai berbagai meme yang dibuat warganet terkait dirinya. Meme itu, layaknya hinaan yang bukan lagi menjadi barang baru.

    Bahlil menceritakan dirinya sudah sering dihina sejak dirinya duduk di bangku SD. Lahir di Banda, Maluku Tengah, 7 Agustus 1976,dari pasangan Lahadalia dan Nurdjani, Bahlil menceritakan pekerjaan kedua orang tuanya yang hanya sebagai buruh cuci dan buruh bangunan.

    Menurut Bahlil, pekerjaan orang tuanya itu bisa saja menjadi dasar hinaan kepada dirinya, seolah hal yang lumrah, sekali pun ia kini sudah menjadi seorang pembantu presiden.

    Sejak kecil Bahlil memang sudah menyelami kehidupan yang cukup sulit. Anak kedua dari delapan bersaudara itu menghabiskan masa kecil dari SD hingga SMP di Seram Timur, Maluku.

    Sejak SD, Bahlil sudah terbiasa bersekolah sambil menjual kue buatan ibunya. Setelah itu, kebiasaan bekerja sambil menimba ilmu terus dia lakukan hingga duduk di bangku kuliah di Fakfak, Papua Barat.

    Setelah pindah dari Maluku ke Papua, Bahlil kembali melakoni pekerjaan serabutan untuk membiayai sekolah, dengan menjadi kenek angkot, sopir angkot, hingga kuli angkut di pasar.

    Kehidupan keras di terminal itu pun menguatkan mental Bahlil, sehingga saat meme ujaran kebencian itu merebak di media sosial, praktis tidak dihiraukannya.

    Memaafkan

    Di media sosial, Bahlil memang menjadi salah satu menteri yang ramai beredar. Tidak dapat dipungkiri, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang dipimpinnya kerap diperdebatkan.

    Banyak kebijakan Bahlil yang dinilai menuai pro-kontra karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat. Contohnya saja, larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram yang membuat masyarakat kesulitan mencari gas melon. Meski demikian, akhirnya kebijakan itu diralat.

    Hal terbaru, nama Bahlil kembali ramai karena isu kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta. Atas hal tersebut, Bahlil menegaskan bahwa kuota impor BBM untuk perusahaan swasta pada tahun ini sudah ditambah 10 persen dibandingkan Tahun 2024. Bahlil juga memberikan opsi agar SPBU swasta dapat bekerja sama dengan Pertamina, terkait pembelian BBM.

    Ia menduga berbagai meme dan ujaran kebencian terhadap dirinya ini merupakan indikasi adanya pihak yang ingin mencoba mengintervensi kebijakan pemerintah.

    Gangguan itu, baginya merupakan “vitamin” untuk membuatnya terus berjalan. Bahlil meyakini kebijakan yang berpihak pada rakyat pasti membuat risau sejumlah pihak.

    Meskipun demikian, Bahlil menyatakan telah memaafkan pihak yang membuat ujaran kebencian berupa meme itu dan meminta sayap organisasi Partai Golkar untuk menghentikan proses pelaporan mereka.

    Ia pun menegaskan bahwa ujaran kebencian terhadap seseorang yang menyerang ranah pribadi, apalagi dari segi fisik, tidak dibenarkan.

    “Saya pikir ya, kalau ada yang meme-meme, sudah lah saya maafkan. Tidak apa-apa. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya tidak bagus,” katanya.

    Menurut Bahlil, kebijakan yang ia buat semata-mata untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo, yakni kedaulatan atau kemandirian energi. Oleh karenanya, ia menegaskan tidak akan mundur, meski meme tersebut berupaya untuk menjatuhkannya.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Sebut Proyek DME Pengganti LPG Dimulai 2026, Ini Sederet Tantangannya

    Bahlil Sebut Proyek DME Pengganti LPG Dimulai 2026, Ini Sederet Tantangannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetyhl ether (DME) dapat berjalan pada tahun depan. Pengamat pun menilai tantangan proyek tersebut masih sama, yakni investasi jumbo dan nilai keekonomian.

    Bahlil menuturkan, proyek dimethyl ether (DME) menjadi keniscayaan demi mengurangi impor LPG. Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME sejatinya sudah didengungkan sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, rencana itu mandek usai PT Bukit Asam Tbk (PTBA) ditinggal investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc.

    Bahlil mengatakan proyek hilirisasi batu bara kali ini telah dirampungkan konsep dan pra-feasibility study (pra-FS) oleh Satuan Tugas Hilirisasi. 

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono menilai, masalah yang masih menjadi tantangan utama bagi rencana proyek DME adalah besarnya nilai investasi.

    Hal ini terlihat dari hasil kajian kelayakan yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang batu bara, termasuk PTBA. Widhy mengatakan, berdasarkan kajian itu, harga jual produk DME masih lebih tinggi dibandingkan patokan yang ditetapkan pemerintah, bahkan lebih tinggi dari harga LPG impor.  

    “Hal inilah yang mendasari program hilirisasi batu bara menjadi DME ini seperti masih jalan di tempat,” kata Widhy kepada Bisnis, dikutip Minggu (26/10/2025).

    Merujuk paparan PTBA dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Senin (5/5/2025), perusahaan pelat merah itu telah menjajaki sejumlah calon mitra baru proyek DME, yaitu CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, dan ECEC. Dalam hal ini, hanya ECEC (East China Engineering Science and Technology Co.) yang berminat sebagai mitra investor.

    ECEC yang telah menyampaikan proposal awal (preliminary proposal) coal to DME pada November 2024, mengusulkan processing service fee (PSF) indikatif senilai US$412 hingga US$488 per ton. Angka tersebut lebih besar dibanding ekspektasi Kementerian ESDM, yakni senilai US$310 per ton.

    Di sisi lain, harga DME yang dapat dihasilkan yakni senilai US$911-US$987 per ton.Angka ini juga lebih tinggi patokan DME yang diusulkan oleh Kementerian ESDM pada 2021 yakni sebesar US$617 per ton, belum termasuk subsidi.

    Harga DME itu juga jauh lebih mahal dari rata-rata impor LPG ke Indonesia tercatat sebesar $435 per ton pada 2024.

    Pun, PTBA memberikan perbandingan biaya subsidi LPG dengan DME apabila harga patokan DME US$911 per ton. Berdasarkan perhitungan, nilai subsidi untuk DME bisa mencapai US$710 per ton atau Rp123 triliun per tahun.

    Angka tersebut lebih besar dibandingkan nilai subsidi untuk LPG pada kesetaraan DME saat ini sebesar US$474 per ton atau Rp82 triliun per tahun. Artinya, akan ada risiko kenaikan subsidi sebesar Rp41 triliun per tahun.

    Oleh karena itu, Widhy merasa skeptis jika insentif yang direncanakan untuk diberikan oleh pemerintah dapat membantu secara signifikan penurunan biaya DME.

    Memang, Widhy tetap sepakat jika proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini tetap didorong dengan tujuan untuk dapat menyubstitusi LPG, sehingga mengurangi ketergantungan impor LPG yang cukup menguras devisa negara.  Namun demikian, perlu dievaluasi kembali bersama-sama antara pemerintah dengan kalangan pengusaha serta offtaker produknya.

    “Agar proyek nasional ini bisa direalisasikan tanpa harus merugikan karena nilai investasinya yang besar dan harga jualnya yang masih belum sebanding dengan nilai investasi yang harus dikeluarkan,” tutur Widhy.

    Alternatif Proyek DME

    Widhy berpendapat, salah satu opsi alternatif yang mungkin dapat dipertimbangkan adalah dengan memusatkan proyek DME di satu lokasi saja secara terpusat. Selanjutnya para pengusaha mengirimkan batu bara ke proyek terpusat itu.

    Dengan begitu, setiap perusahaan tidak perlu membangun proyek DME sendiri-sendiri. Menurutnya, opsi ini mampu menekan biaya untuk investasi pembangunan proyek.

    “Pemerintah dapat meminta Danantara untuk menjadi investor untuk pembangunan proyek hilirisasi batu bara secara terpusat di sebuah lokasi tersebut dan tentunya tetap dengan menggandeng partner dan investor dari negara yang memiliki teknologi hilirisasi seperti dari China,” jelas Widhy.

    Sementara itu, Ekonom Senior di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, jika masalah keekonomian masih sukar diselesaikan, sebaiknya pemerintah mengurungkan proyek DME.

    Sebagai gantinya, pemerintah sebaiknya mendorong pengembangan gasifikasi lewat jaringan gas (jargas) kota dengan memanfaatkan LNG domestik.

    “Subsidi untuk infrastruktur [jargas] memang cukup besar namun bisa mengurangi subsidi dalam jangka panjang termasuk mengurangi kebutuhan devisa untuk mengimpor bahan baku LPG, yang akan semakin membebani anggaran di masa mendatang jika tidak diatasi,” kata Ishak.

    Ishak mengamini pemberian KEK untuk proyek DME memang dapat mengurangi biaya produksi energi tersebut termasuk pembebasan bea masuk barang modal produksi DME. Namun, pemerintah harus menghitung dengan detil berapa potensi penurunan biaya produksi dengan insentif fiskal tersebut.

    “Lalu, hingga kapan proyeksi nilai keekonomiannya bisa bersaing dengan LPG. Apakah subsidinya dalam jangka panjang akan lebih rendah dari LPG?” ucapnya.

  • Mau Terapkan BBM Etanol 10%, Indonesia Bakal Berguru ke Brasil

    Mau Terapkan BBM Etanol 10%, Indonesia Bakal Berguru ke Brasil

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menggenjot rencana penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan etanol 10 persen di Indonesia. Bahkan, mereka akan belajar langsung dari Brasil sebagai ahlinya!

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya berencana mengirim tim ke Brasil untuk mempelajari pengembangan etanol untuk bahan bakar. Sebab, menurutnya, Negeri Samba sudah terbukti berhasil mengelola senyawa nabati tersebut.

    “Karena ini sesuatu yang baru, maka tim saya akan kirim ke Brasil untuk bertukar pandangan dengan beberapa pakarnya di sana dan mereka juga akan ke sini. Tetapi di B40 ke B50 itu kita yang cepat,” kata Bahlil Lahadalia, dikutip dari CNBC Indonesia, Minggu (26/10).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Foto: Heri Purnomo/detikcom

    Menurut Bahlil, Brasil merupakan salah satu negara percontohan untuk mandatori bioetanol. Dia menjelaskan, ketika Indonesia baru mau menuju E10, tapi di sana sudah mencapai E30. Bahkan, di beberapa kawasan sudah menerapkan E100.

    “Etanol itu di negara mereka E30, tapi di beberapa negara bagian sudah ada sampai E100, ada E85. Dan kita sudah sepakat untuk membentuk tim. Kemarin saya tanda tangan MOU,” tuturnya.

    Selain kerja sama dalam pengembangan bioetanol, kedua negara juga sepakat untuk menjalin kemungkinan kerja sama pengembangan nuklir. Karuan saja, Brasil punya uranium dan beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang sudah beroperasi.

    “Termasuk di dalamnya adalah dijajaki kemungkinan kerja sama nuklir. Karena mereka juga punya uranium di sana dan beberapa pembangkit mereka juga sudah memakai nuklir,” kata dia.

    Diberitakan sebelumnya, Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah akan menerapkan penggunaan etanol 10 persen (E10) sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) mulai 2027.

    “Tetapi menurut saya yang kita lagi desain kelihatannya paling lama 2027 ini sudah bisa jalan,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

    Dia menjelaskan, penerapan kebijakan tersebut mempertimbangkan kesiapan pabrik etanol. Menurutnya, pabrik etanol dalam negeri harus terbangun terlebih dulu sebelum aturan benar-benar diresmikan.

    Meski demikian, pemerintah tetap akan mendorong penerapan E10 secepatnya. Bahlil mengingatkan, kebijakan itu penting untuk kemandirian energi Indonesia.

    “E10 adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor bensin sebab impor bensin banyak, 27 juta ton per tahun,” kata Bahlil.

    (sfn/rgr)

  • Kedaulatan Energi untuk Rakyat: Produksi Migas Naik 4,79%, Sumur Rakyat jadi Motor Ekonomi Baru – Page 3

    Kedaulatan Energi untuk Rakyat: Produksi Migas Naik 4,79%, Sumur Rakyat jadi Motor Ekonomi Baru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya energi nasional. Melalui kebijakan baru yang diluncurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kini rakyat bisa ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi (migas) secara legal dan berkelanjutan.

    Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor migas menunjukkan arah baru yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kebijakan pengelolaan sumur minyak rakyat yang dijalankan ESDM dinilai menjadi tonggak penting dalam meningkatkan produksi migas nasional sekaligus membuka lapangan kerja dan pemerataan ekonomi di berbagai daerah.

    “Salah satu tonggak penting lain sesuai arahan Presiden Prabowo adalah lahirnya kebijakan pengelolaan sumur minyak rakyat oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, negara memberikan landasan legal bagi aktivitas sumur minyak rakyat,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta.

    Bahlil menegaskan, kebijakan ini merupakan wujud nyata amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    “Negara membuka ruang bagi rakyat menjadi bagian dari rantai produksi energi nasional. Migas tidak lagi dikerjakan oleh pemilik modal besar semata,” tegasnya.

    Kementerian ESDM mencatat hasil konsolidasi inventarisasi menunjukkan lebih dari 45.000 sumur rakyat siap dikelola secara legal dan produktif. Dari jumlah tersebut, potensi tambahan produksi diperkirakan mencapai 10.000 barel per hari, serta menciptakan 225.000 lapangan kerja baru di berbagai daerah.

    Menurut Bahlil, kebijakan ini membuktikan bahwa kemandirian energi bisa tumbuh dari partisipasi masyarakat yang terorganisasi.

    “Langkah ini memperkuat arah pembangunan energi nasional yang berkeadilan dan inklusif. Sejarah mencatat, tidak ada kemajuan bangsa tanpa kedaulatan atas energi,” ujarnya.

    Produksi Migas Mulai Naik

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian ESDM)… Selengkapnya

    Implementasi kebijakan ini juga mendorong peningkatan produksi minyak nasional. Data ESDM mencatat, rata-rata produksi minyak bumi (termasuk NGL) periode Januari–September 2025 naik 4,79 persen (YoY) menjadi 604,70 ribu barel per hari (MBOPD), dibandingkan 577,08 MBOPD pada periode yang sama tahun sebelumnya. Target produksi ditingkatkan menjadi 610 ribu barel per hari pada 2026.

    “Capaian ini akan terus bertambah ketika pemerintah menghidupkan kembali produktivitas lebih dari 4.400 sumur yang selama ini mati suri, mengembalikan mereka sebagai urat nadi ekonomi,” jelas Bahlil.

    Selain mengaktifkan kembali sumur lama, pemerintah juga memperluas eksplorasi dan mengadopsi teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dari 16.990 sumur idle, sebanyak 4.495 sumur kini telah kembali berproduksi.

    Warga Rasakan Dampak Langsung

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian ESDM)… Selengkapnya

    Kebijakan pengelolaan sumur rakyat membawa perubahan nyata bagi warga di berbagai daerah, termasuk di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Warga kini dapat bekerja dengan aman setelah sebelumnya berisiko akibat aktivitas penambangan tanpa izin. Salah satunya dirasakan Anita Bakti, warga Desa Mekar Sari, yang kini bisa menambang minyak dengan tenang setelah mendapat legalitas.

    “Kami bersyukur dan terima kasih kepada Pak Menteri ESDM, yang sudah bersusah payah membantu masyarakat Keluang. Nggak takut lagi kami molot (nambang). Kalau sudah legal aman kami, Pak,” kata Anita, Kamis (16/10).

    Hal senada disampaikan Joko Mulyo, penambang yang sudah bertahun-tahun bekerja di sumur minyak tradisional.

    “Sekarang kerja kami jadi tenang, nggak lagi takut atau was-was. Rasanya seperti mendapat perlindungan,” ujarnya penuh syukur.

    Kebijakan ini disebut menjadi simbol perubahan besar dalam tata kelola migas nasional bahwa energi kini bukan hanya milik korporasi besar, tetapi juga ruang bagi rakyat untuk berperan aktif dalam menopang kemandirian energi Indonesia.