Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Kampung Halaman Ibu Presiden Prabowo Masih ‘Gelap’, Bahlil Pasang Listrik Baru

    Kampung Halaman Ibu Presiden Prabowo Masih ‘Gelap’, Bahlil Pasang Listrik Baru

    Bisnis.com, MINAHASA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meresmikan 112 rumah tangga yang menjadi penerima manfaat Program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Minahasa, Sulawesi Utara.

    Agenda tersebut dilakukan pada hari ini, Rabu (29/10/2025). Untuk diketahui, BPBL merupakan bagian dari proyek strategis ketenagalistrikan ‘Merdeka dari Kegelapan’ yang merupakan bagian dari bantuan elektrifikasi pemerintah.

    “Saya sebelum ke sini menghadap Bapak Presiden Prabowo dan kemudian saya melaporkan saya akan datang meresmikan beberapa listrik desa. Karena program listrik desa ini adalah program Bapak Presiden yang diperintahkan kepada kami. Saya bilang saya akan ke kampung [halaman] Bapak hari ini. Bapak Presiden tanya, ‘kapan?’, Malam ini juga saya Kampung Bapak,” ungkap Bahlil dalam acara peresmian tersebut.

    Minahasa, kecamatan Langowan merupakan daerah tanah asal kelahiran dari garis keturunan ibu Presiden Prabowo Subianto, Dora Marie Sigar.

    Seiring dengan itu, Bahlil menegaskan bahwa program elektrifikasi yang masuk dalam bagian listrik desa ini merupakan upaya kehadiran negara dalam memberikan pemerataan.

    “Indonesia sudah merdeka 80 tahun, masih ada 5.700 desa yang belum ada listrik 4.400 dusun yang belum ada listrik,” tuturnya.

    Momen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyapa warga yang mendapat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di kampung halaman ibu Prabowo Subianto, Kec Langowan, Sulawesi Utara / BISNIS-Afifah Rahmah

    Dalam catatan ESDM, realisasi program BPBL di Kabupaten Minahasa pada tahun 2023–2024 telah dirasakan oleh 20 rumah tangga, sedangkan tahun ini telah terealisasi 112 rumah tangga.

    Program BPBL juga ikut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara, dengan realisasi sambungan listrik bagi 1.000 rumah tangga (RT) pada 2023, 550 rumah tangga pada 2024, dan target 2.700 rumah tangga pada 2025.

    Paket program BPBL berupa Instalasi Listrik Rumah 3 titik lampu + 1 kotak kontak dan pemasangan, Pemerikasaan & Pengujian Instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), Penyambungan ke Jaringan PLN Biaya Penyambungan (BP) Pelanggan Daya 900 VA, dan Token Perdana Rp100.000.

    Secara nasional, realisasi program BPBL pada tahun 2024 sebesar 155.429 rumah tangga dan periode Januari-September 2025 sebanyak 135.482 RT telah terpasang dari target 215.000 RT sampai akhir 2025.

    Tak hanya itu, proyek strategis ini juga mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara dengan kapasitas terpasang 1 x 128 kilowatt (kW) di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dan peresmian PLTMH Anggi Tahap I berkapasitas 1 x 150 kW dan groundbreaking PLTMH Anggi Tahap II sebesar 2 x 250 kW di Pegunungan Arfak, Papua Barat.

  • Ramai Motor Mogok di Jatim Diduga karena BBM, Bahlil Lahadalia Didesak Bertanggung Jawab

    Ramai Motor Mogok di Jatim Diduga karena BBM, Bahlil Lahadalia Didesak Bertanggung Jawab

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum memberikan sorotan tajam ke Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Sorotan ini diberikannya karena banyak kejadian motor mogok di wilayah Jawa Timur (Jatim).

    Diantara ada beberapa wilayah yang mengeluhkan dan mengalami masalah yang sama yaitu motor mogok atau mengalami kerusakan.

    Seperti Tuban, Bojonegoro, Kediri, Surabaya dan beberapa wilayah lainnya di Jatim.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yusuf Dumdum punya pertanyaan ke Menteri Bahlil.

    Dimana, masalah motor yang mogok ini diduga karena BBM yang digunakan para pengendara.

    “Dari Tuban, Bojonegoro, Kediri, Surabaya dan mungkin masih banyak lagi daerah lain,” tulisnya dikutip Rabu (29/10/2025).

    “Semua bermasalah akibat isi BBM di @MyPertaminaID @pertamina ,” sebutnya:

    Ia pun memberikan sindiran keras karena menurutnya tidak ada yang bertanggung jawab baik dari pihak Pertamina maupun Kementerian ESDM soal kejadian ini.

    “Emang BGST! Gini gak ada tanggung jawabnya,” ujarnya.

    “Kalau gak bisa bantu rakyat minimal jangan bikin susah!@bahlillahadalia 🗿,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ramai Motor Mogok di Jatim Diduga karena BBM, Bahlil Lahadalia Didesak Bertanggung Jawab

    Ramai Motor Mogok di Jatim Diduga karena BBM, Bahlil Lahadalia Didesak Bertanggung Jawab

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum memberikan sorotan tajam ke Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Sorotan ini diberikannya karena banyak kejadian motor mogok di wilayah Jawa Timur (Jatim).

    Diantara ada beberapa wilayah yang mengeluhkan dan mengalami masalah yang sama yaitu motor mogok atau mengalami kerusakan.

    Seperti Tuban, Bojonegoro, Kediri, Surabaya dan beberapa wilayah lainnya di Jatim.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yusuf Dumdum punya pertanyaan ke Menteri Bahlil.

    Dimana, masalah motor yang mogok ini diduga karena BBM yang digunakan para pengendara.

    “Dari Tuban, Bojonegoro, Kediri, Surabaya dan mungkin masih banyak lagi daerah lain,” tulisnya dikutip Rabu (29/10/2025).

    “Semua bermasalah akibat isi BBM di @MyPertaminaID @pertamina ,” sebutnya:

    Ia pun memberikan sindiran keras karena menurutnya tidak ada yang bertanggung jawab baik dari pihak Pertamina maupun Kementerian ESDM soal kejadian ini.

    “Emang BGST! Gini gak ada tanggung jawabnya,” ujarnya.

    “Kalau gak bisa bantu rakyat minimal jangan bikin susah!@bahlillahadalia 🗿,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Wih, Kendaraan Ini Ternyata Mampu Isi BBM Campur Etanol 100%

    Wih, Kendaraan Ini Ternyata Mampu Isi BBM Campur Etanol 100%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu buka-bukaan mengenai Pabrikan Kendaraan asal Jepang, yakni Toyota yang tertarik membangun pabrik bioetanol di Indonesia.

    Hal tersebut sejalan dengan langkah perusahaan yang sudah lebih dulu menggunakan hidrogen dan bioetanol dalam dunia otomotif. Bahkan beberapa produk Toyota sudah mampu beroperasi menggunakan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebanyak 100% (E10).

    “Bahkan produk Toyota itu sebenarnya sudah ada yang mampu sampai kalau saya gak salah mereka 100% pakai E100, 100% pakai etanol,” usai acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).

    Di sisi lain, ia juga membeberkan bahwa ketertarikan Toyota dalam membangun pabrik etanol di Indonesia menyusul dengan kebutuhan perusahaan untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau feedstock bioetanol.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM juga menyampaikan kemungkinan masuknya investor asal Brasil terkait rencana pembangunan pabrik etanol di Indonesia. Hal ini menyusul mandatori penggunaan etanol sebagai campuran BBM jenis bensin sebanyak 10% (E10).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahan baku etanol diperoleh dari tanaman seperti singkong, jagung, dan tebu. Adapun program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru.

    “Nah ini banyak menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat pertanian. Tetapi memang harus ada prosesnya itu, mekanisasi teknologi. Jadi ini kita akan kolaborasi plasma intilah. Jadi supaya juga ekonomi daerah bisa tumbuh. Nah begitu ditanam, selesai, baru kita bangun pabrik etanolnya,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Ia lantas mengungkapkan adanya peluang investasi dari Brasil di sektor bioetanol Indonesia. Terlebih, Indonesia dan Brasil baru saja menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) baru di bidang ESDM.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi VI DPR minta Pertamina transparan untuk jaga kepercayaan publik

    Komisi VI DPR minta Pertamina transparan untuk jaga kepercayaan publik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta Pertamina untuk memperkuat sistem pengendalian mutu serta transparansi informasi kepada masyarakat demi menjaga kepercayaan publik.

    Nurdin meminta Pertamina Patra Niaga segera melakukan investigasi menyeluruh dan membuka hasil uji laboratorium bahan bakar minyak secara terbuka.

    “Fenomena motor brebet ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional. Pertamina harus menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium secara terbuka dan memastikan tindak lanjut cepat di lapangan,” kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Nurdin menanggapi peristiwa gangguan massal pada sepeda motor di sejumlah wilayah di Jawa Timur usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

    Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, hingga Lamongan ramai melaporkan sepeda motor mereka mendadak mesinnya brebet atau tersendat hingga mogok setelah mengisi BBM di sejumlah SPBU. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap kualitas Pertalite dan efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.

    Pertamina telah menurunkan tim investigasi dan membuka posko aduan masyarakat serta melakukan pengambilan sampel BBM di sejumlah titik. Sejumlah pengamat otomotif menduga gejala tersebut berkaitan dengan kadar oktan yang tidak sesuai atau potensi kontaminasi air dalam bahan bakar.

    Namun, hingga kini, belum ada hasil laboratorium resmi yang menyimpulkan adanya kelainan pada Pertalite.

    Nurdin menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi VI, meminta Pertamina memberikan atensi serius terhadap kasus ini.

    Ia juga mengimbau publik tidak mengaitkan fenomena ini dengan kebijakan tambahan etanol yang sedang dikaji Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia.

    “Kebijakan etanol masih berada dalam tahap perencanaan jangka panjang untuk mendukung transisi energi hijau, belum diterapkan dalam sistem BBM saat ini. Jadi, tidak ada kaitannya dengan kasus motor brebet massal di Jawa Timur,” kata Nurdin.

    Nurdin Halid mengatakan langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mendorong inovasi energi terbarukan justru menunjukkan visi jangka panjang menuju kemandirian energi nasional.

    Ia menambahkan arah kebijakan Bahlil selaras dengan komitmen pemerintah memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

    “Pak Bahlil sedang menyiapkan fondasi besar menuju energi bersih. Kasus ini murni masalah distribusi dan pengawasan operasional Pertamina, bukan kebijakan ESDM. Karena itu, DPR akan mengawal agar Pertamina bertindak cepat dan terbuka, sementara langkah transformasi energi tetap berjalan sesuai arah pembangunan nasional,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Pertanyakan Peran Bank di RI dalam Pembiayaan Hilirisasi

    Bahlil Pertanyakan Peran Bank di RI dalam Pembiayaan Hilirisasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertanyakan peran bank dalam negeri dalam pembiayaan program hilirisasi. Menurutnya, bank belum memberikan peran signifikan dalam menunjang program prioritas pemerintah.

    “Dulu kan gak ada perbankan nasional kita yang membiayai secara baik. Mohon maaf ya, saya memberikan masukan sedikit para ekonom-nya. Perbankan kita coba cek di tahun 2022, mana perbankan yang membiayai hilirisasi?,” kata Bahlil dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Dia menegaskan pendanaan khususnya untuk proyek hilirisasi dalam negeri khususnya sejak tahun 2022 justru didominasi oleh pendanaan asing. Hal itulah yang dinilai nilai tambah program hilirisasi tidak didapatkan secara optimal di dalam negeri.

    “Setelah itu para ekonom-nya mengatakan bahwa hilirisasi itu hanya bertumpu pada asing. Tidak pada dalam negeri. Ya mau gimana yang biayai kreditnya di luar,” tambahnya.

    Atas hal itu, pemerintah menginisiasi untuk membuat badan pengelola investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Tidak lain, hal itu agar nilai tambah hilirisasi bisa didapatkan secara maksimal untuk Tanah Air. “Dan sekarang semuanya dibiayai oleh Danantara,” tegasnya.

    Saat ini, sudah ada 18 program hilirisasi yang masuk dalam tahap kajian untuk bisa didanai oleh Danantara. Bahkan, 75% dari proyek yang diajukan tersebut berasal dari sektor ESDM.

    “Supaya apa? Nilai tambahnya semuanya dalam negeri. Jadi itu udah mulai berjalan? Udah mulai jalan. Para FS-nya udah, sekarang FS udah putus di atas, sekarang tinggal eksekusi,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kementerian ESDM uji dua teknologi DME dari China dan Korea-Eropa

    Kementerian ESDM uji dua teknologi DME dari China dan Korea-Eropa

    ANTARA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menguji dua teknologi gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) dari China dan teknologi gabungan antara Korea-Eropa. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan hasil pengujian akan menentukan teknologi dari negara mana yang akan digunakan oleh Indonesia. (Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil bidik gas murah untuk industri terpenuhi pada 2027

    Bahlil bidik gas murah untuk industri terpenuhi pada 2027

    Kami dorong agar 2027 ini semuanya (industri) bisa ter-cover. Industri akan ter-cover.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan pasokan gas murah melalui kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri dapat terpenuhi pada 2027.

    “Kami dorong agar 2027 ini semuanya (industri) bisa ter-cover. Industri akan ter-cover,” ujar Bahlil dalam paparannya di Jakarta, Selasa.

    Bahlil menjelaskan bahwa dalam rentang 2025-2026, Indonesia memiliki pasokan gas yang melimpah. Akan tetapi, masing-masing Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sudah menandatangani kontrak ekspor sebesar 30 persen.

    Dengan demikian, pasokan gas tersebut tidak serta-merta bisa digunakan untuk kebutuhan dalam negeri.

    Pada 2027 nanti, kata dia lagi, sejumlah blok minyak dan gas bumi (migas) raksasa akan on stream atau mulai berproduksi.

    Ia mencontohkan proyek gas yang dikelola oleh ENI di lepas pantai Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi gas sekitar 1.000 MMscfd (juta kaki kubik standar per hari), Mubadala Energy di Blok Andaman Selatan dengan kapasitas sekitar 300 MMscfd untuk tahap pertama, hingga sejumlah lapangan gas di Papua dan Jawa Timur.

    “Itu semua kita on stream (produksinya) ke dalam negeri,” kata Bahlil.

    Saat ini, pemberian gas murah atau HGBT tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024 tentang pengguna gas bumi tertentu di bidang industri.

    Adapun tujuh sektor industri yang menjadi penerima HGBT, yakni industri pupuk, industri petrokimia, industri oleokimia, industri baja, industri kaca, dan industri sarung tangan.

    Gas yang dipergunakan untuk energi harganya kurang lebih 7 dolar Amerika Serikat (AS) per million british thermal unit (MMBTU), sementara gas yang dipergunakan untuk bahan baku sekitar 6,5 dolar AS per MMBTU.

    “HGBT tetap kami berikan. Kami berikan, tapi ukurannya yang mungkin tidak seperti ekspektasi. Karena HGBT itu harganya 6,5 dolar AS dan 7 dolar AS, sementara harga pasar sekarang itu 10-11 dolar AS per MMBTU,” kata dia lagi.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah akan menambah pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri manufaktur.

    Namun demikian, Agus belum bisa memastikan sumber bahan baku tersebut akan mengambil dari luar negeri atau dalam negeri.

    Ia memaparkan sebanyak 225 perusahaan industri ditetapkan sebagai penerima HGBT dengan total kuota 693,307 billion british thermal unit per day (BBUTD).

    Lebih lanjut, Agus mengatakan, pemerintah berkomitmen mengawal agar seluruh seluruh sektor industri yang berhak mendapatkan HGBT, bisa menikmati insentif tersebut.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil tepis kekhawatiran minyak goreng langka dampak program B50

    Bahlil tepis kekhawatiran minyak goreng langka dampak program B50

    ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis kekhawatiran adanya kelangkaan minyak goreng akibat penerapan program biodiesel 50 (B50) yang menyedot stok minyak sawit mentah (CPO). Menurut Bahlil, pemerintah telah menyiapkan kebijakan pengaturan dari program tersebut. (Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gapki sebut penerapan B50 berpotensi naikkan harga CPO

    Gapki sebut penerapan B50 berpotensi naikkan harga CPO

    pasar juga akan sedikit khawatir karena peningkatan permintaan ini bisa mendorong harga CPO naik

    Jakarta (ANTARA) – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai implementasi Program Biodiesel B50 Tahun 2026 berpotensi mendorong kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO).

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan lonjakan permintaan domestik untuk bahan baku diesel akan mempengaruhi dinamika pasar dan ekspor.

    “Dengan B50, produksi pasti akan naik, dengan asumsi semua berjalan normal dan kondusif. Tapi pasar juga akan sedikit khawatir karena peningkatan permintaan ini bisa mendorong harga CPO naik,” ujar Eddy dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Eddy mengatakan kenaikan harga CPO dapat memicu penurunan ekspor, terutama jika negara pembeli beralih ke minyak nabati lain yang lebih kompetitif.

    Kondisi ini sempat terjadi pada 2024, ketika ekspor CPO Indonesia turun menjadi 17,34 miliar dolar AS per Agustus, dibandingkan 24,78 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun ini.

    Gapki memperkirakan produksi sawit nasional tahun ini berada di kisaran 54 juta –55 juta ton, tidak melonjak drastis meski ada dorongan dari kebijakan B50.

    Namun, Eddy optimistis bahwa inovasi seperti introduksi serangga penyerbuk baru yang direncanakan mulai semester II dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan dalam jangka menengah, terutama mulai 2027.

    Terkait kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk CPO, Eddy menyebut masih ada ketidakjelasan arah kebijakan, terutama apakah DMO akan tetap dikaitkan dengan ekspor seperti saat ini.

    DMO merupakan kewajiban bagi perusahaan, terutama di sektor sumber daya alam, untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri terlebih dahulu sebelum mengekspor produknya.

    “Kalau dikaitkan dengan ekspor, apakah nanti akan dinaikkan kewajiban untuk DMO di dalam negeri. Kalau begitu pasti harga minyak sawit dalam negeri akan tertekan. Kalau CPO tertekan, harga TBS (tandan buah segar) juga pasti ikut turun,” kata Eddy.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan rencana penerapan skema DMO bagi perusahaan sawit sebagai bagian dari strategi pemenuhan kebutuhan CPO untuk mendukung Program Biodiesel B50.

    Program B50 merupakan kebijakan mandatori penggunaan bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati (fatty acid methyl ester/FAME), yang ditargetkan mulai berlaku pada 2026 sebagai bagian dari strategi pengurangan impor solar dan transisi energi nasional.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.