Tag: Bahlil Lahadalia

  • Tok! Pemerintah Tambah Kuota LPG Bersubsidi untuk Nataru

    Tok! Pemerintah Tambah Kuota LPG Bersubsidi untuk Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan pasokan energi, khususnya LPG bersubsidi, aman menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal itu usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala BUMN Doni Oskaria untuk memastikan kecukupan suplai LPG serta kesiapan stok BBM.

    “Oh ya kemarin kami melakukan rapat dengan Menteri Keuangan, Pak Purbaya dan Kepala BUMN, Pak Doni Oskaria untuk membahas tentang subsidi LPG menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Karena harus kita memastikan semuanya harus clear,” ujar Bahlil.

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Pertamina juga hadir dalam rapat tersebut mengingat perannya sebagai penyedia utama energi nasional.

    Dalam pertemuan itu, kata Bahlil pemerintah sepakat menambah pasokan LPG bersubsidi guna mengantisipasi peningkatan konsumsi masyarakat selama periode libur panjang.

    “Termasuk stok BBM. Karena kemarin sama-sama Pertamina juga. Di situ, di salah satu disepakati adalah ada kenaikan volume LPG dari kurang lebih 8,2 juta metrik ton menjadi 8,4 juta metrik ton atau 8,5 juta metrik ton. Angkanya saya lupa. Namun, itu sudah disetujui,” kata Bahlil.

    Dengan penambahan volume tersebut, pemerintah berharap distribusi energi tetap lancar dan kebutuhan masyarakat selama masa libur akhir tahun dapat terpenuhi tanpa gangguan.

    Dia memastikan bahwa tidak ada isu maupun hambatan terkait pasokan LPG bersubsidi untuk akhir tahun. “Jadi nggak ada isu. Ya. Makasih,” tandas Bahlil.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (25/11/2025).

    Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menuturkan, pertemuan dua pembantu presiden itu membahas kecukupan pasokan LPG 3 kilogram (kg) menjelang masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Dwi menjelaskan, kuota LPG 3 kg pada 2025 dipatok sebesar 8,17 juta metrik ton. Angka itu sedikit lebih rendah dibanding realisasi 2024. Namun, kebutuhan pada 2025 berdasarkan prognosa mencapai 8,5 juta metrik ton. Artinya, dibutuhkan tambahan kuota LPG 3 kg sekitar 370.000 metrik ton.

    Meski ada koreksi kuota, pemerintah memastikan tidak ada penambahan subsidi. Pasalnya, harga LPG masih berada di bawah acuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Adapun, target alokasi anggaran subsidi LPG 3 kg tahun ini mencapai Rp87,6 triliun. “Penambahan kuota tapi enggak ada penambahan subsidi. Tapi ini masih akan dirapatkan lagi dengan presiden, dibawa ke ratas bersama Kemenkeu dan Kementerian ESDM,” ucap Anggia.

  • Menhan Sjafrie Ungkap Arahan Prabowo Usai Dipanggil Rapat di Hambalang

    Menhan Sjafrie Ungkap Arahan Prabowo Usai Dipanggil Rapat di Hambalang

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan terdapat pertemuan belum lama ini dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban kawasan hutan dan praktik tambang ilegal.

    Hal tersebut disampaikan Sjafrie melalui unggahan di akun Instagram resminya, @sjafrie.sjamsoeddin, yang dikutip Rabu (26/11/2025).

    Dalam unggahan itu, Sjafrie menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung pada Minggu (23/11/2025) tersebut membahas hasil kerja serta rencana tindak lanjut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

    “Pertemuan bersama Presiden Prabowo membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan penertiban tambang ilegal, termasuk konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran yang merugikan negara dan rakyat,” tulisnya dalam akun tersebut.

    Sjafrie menyebut Presiden Ke-8 RI itu pun kembali menegaskan amanat konstitusi terkait pengelolaan sumber daya alam.

    “Presiden menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945: ‘Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.’ Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Kementerian Pertahanan bersama kementerian dan lembaga terkait berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara konsisten.

    “Saya bersama Kementerian dan Lembaga terkait memastikan seluruh langkah penegakan hukum berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Negara hadir, negara menertibkan, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia,” ujar Sjafrie.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11/2025). Pertemuan yang berlangsung pada libur akhir pekan ini berlangsung sejak siang hingga malam dan membahas agenda strategis di bidang kehutanan serta pertambangan.

    Hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

  • Shell sepakati beli 100 ribu barel BBM dari Pertamina

    Shell sepakati beli 100 ribu barel BBM dari Pertamina

    Jakarta (ANTARA) – PT Shell Indonesia (Shell) resmi mencapai kesepakatan dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk pembelian 100 ribu barel bahan bakar minyak (BBM) guna menutup kekurangan stok di jaringan SPBU swasta.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan, Shell membeli satu kargo base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

    “Untuk Shell ini sudah terdapat kesepakatan dengan Pertamina. Jadi tanggal 24 atau 25 (November) ini sudah sampai di tempat titik serah yang disepakati antara Pertamina dengan Shell,” ujar Yuliot di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, setibanya kargo di Indonesia, Shell akan segera melakukan penjemputan dan mendistribusikannya ke SPBU. Kuota tambahan itu diproyeksikan bisa memenuhi kebutuhan stok hingga akhir 2025, sambil menunggu alokasi kuota impor berikutnya.

    Kesepakatan pembelian ini menyusul arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar Pertamina membantu badan usaha swasta yang kehabisan kuota impor BBM.

    Adapun diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan bahwa negosiasi Shell dan Pertamina telah memasuki tahap akhir.

    Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman mengatakan Shell sudah mengajukan volume yang ingin dibeli, meski belum dapat mengungkap detailnya.

    “Vivo kan kemarin sudah, sekarang kabar terakhir Shell memasuki tahap akhir,” ucap Laode ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/11).

    Kelangkaan stok BBM di SPBU Shell, BP, dan Vivo terjadi sejak pertengahan Agustus hingga Oktober 2025 akibat habisnya kuota impor sejumlah badan usaha.

    Saat ini, sudah ada sejumlah perusahaan pengelola SPBU swasta yang menjalin kesepakatan dengan Pertamina, yakni AKR, BP, dan VIVO. Pertamina sudah menyalurkan pasokan BBM kepada BP-AKR pada tahap pertama sebesar 100 ribu barel minyak.

    Lebih lanjut, Pertamina juga sudah menyalurkan pasokan BBM kepada Vivo dengan volume yang serupa, yakni 100 ribu barel minyak.

    Sementara, ExxonMobil belum mengajukan karena masih memiliki stok.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya bertemu Bahlil bahas kesiapan pasokan LPG Natal-tahun baru

    Purbaya bertemu Bahlil bahas kesiapan pasokan LPG Natal-tahun baru

    Bahas kesiapan LPG untuk Nataru nanti sampai akhir 2025, plus prognosa LPG 3 kg masuk sampai akhir tahun ini.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Selasa, untuk membahas kecukupan pasokan elpiji (Liquefied Petroleum Gas/LPG) menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Bahas kesiapan LPG untuk Nataru nanti sampai akhir 2025, plus prognosa LPG 3 kg masuk sampai akhir tahun ini,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, di Jakarta, Selasa.

    Menurut Dwi, kuota LPG 3 kg pada 2025 dipatok 8,17 juta metrik ton, sedikit lebih rendah dibanding realisasi 2024. Namun, kebutuhan berdasarkan prognosa mencapai 8,5 juta metrik ton.

    “Ada penambahan (kuota) kan over 0,37 juta (metrik ton) atau sekitar 370 ribuan lah,” ujarnya lagi.

    Meski ada koreksi kuota, pemerintah memastikan tidak ada penambahan subsidi, karena harga LPG masih berada di bawah acuan APBN.

    “Penambahan kuota (ada), tapi enggak ada penambahan subsidi. Tapi ini masih akan dirapatkan lagi ke Pak Presiden (Prabowo Subianto), dibawa ke rapat terbatas bersama dengan Pak Menteri (Bahlil) dan juga Menteri Keuangan (Purbaya),” katanya pula.

    Pemerintah sebelumnya menetapkan proyeksi penyaluran LPG subsidi dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton, sementara outlook hingga akhir 2025 diperkirakan mencapai 8,36 juta metrik ton.

    Dari pembahasan hari ini, pemerintah memastikan pasokan LPG untuk periode Nataru dalam kondisi aman.

    Adapun target alokasi anggaran subsidi LPG 3 kg tahun ini mencapai Rp87,6 triliun.

    Dwi menambahkan, pembahasan antara kedua menteri tersebut belum menyentuh skema subsidi tahun depan.

    Selain LPG, pemerintah juga memastikan kesiapan pasokan bahan bakar minyak (BBM). PT Pertamina (Persero), kata Dwi, telah menyampaikan bahwa stok BBM untuk Natal dan tahun baru aman. Persiapan dilakukan sekaligus untuk menghadapi kebutuhan energi selama periode Ramadhan hingga Lebaran pada Maret 2026.

    “Iya, itu disiapkan juga oleh Pertamina. Jadi enggak hanya Nataru saja, karena berdekatan semua tuh. Semua berdekatan Ramadhan kemudian Lebaran. Jadi mereka mempersiapkan antisipasi sampai selesai Lebaran tahun depan untuk persiapan pengamanan BBM-nya. Jadi dijamin InsyaAllah lah aman sampai selesai,” kata Dwi.

    Adapun mengutip unggahan akun media sosial Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

    “Rapatnya enggak lama, sekitar 30 menit membahas mengenai subsidi LPG dan kuota subsidi LPG,” kata Purbaya.

    Sementara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan adanya tambahan kuota untuk menjaga pasokan di masa puncak konsumsi akhir tahun.

    “Kita hari ini rapat LPG, subsidi LPG dan penambahan sedikit kuota LPG supaya menjelang hari raya natal dan tahun baru aman,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satgas Lifting catat peningkatan produksi minyak pertama sejak 2016

    Satgas Lifting catat peningkatan produksi minyak pertama sejak 2016

    Jakarta (ANTARA) – Setelah satu tahun bertugas, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas Nanang Abdul Manaf mencatat peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) pertama sejak tahun 2016.

    Dalam acara “Grand Launching Indonesia’s Oil and Gas Exploration 2025” yang digelar di Jakarta, Selasa, Nanang menyampaikan telah menyelesaikan dua proyek pengembangan lapangan migas di Blok B Offshore Natuna Selatan yang dioperasikan oleh Medco E&P Ltd.

    Adapun kedua proyek pengembangan tersebut adalah Lapangan Forel-Bronang dan Lapangan Terubuk Siput.

    “Proyek-proyek ini telah berkontribusi sekitar tambahan 20 ribu barel minyak per hari untuk lifting minyak dan 60 juta kaki kubik gas per hari,” kata Nanang.

    Lapangan-lapangan baru yang mulai berproduksi tersebut lantas berkontribusi kepada perlambatan penurunan produksi minyak nasional. Kini, dari rata-rata produksi minyak 580 ribu barel per hari pada 2024, naik menjadi 582 ribu barel per hari pada 2025.

    “Jika NGL (Natural Gas Liquids/cairan gas alam) termasuk, setara 607 ribu barel per hari pada 2025. Menjadikan ini peningkatan produksi pertama sejak 2016,” ujar Nanang.

    Paparan tersebut ia sampaikan ketika menjelaskan capaian kinerja dari Kelompok Kerja Optimalisasi Proyek Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang merupakan bagian dari Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas.

    Nanang menyampaikan Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas dibentuk melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 296 Tahun 2024 pada November 2024. Satgas tersebut dibentuk dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi.

    Percepatan peningkatan lifting migas dibutuhkan, sebab penurunan lifting migas terjadi dari tahun ke tahun dengan persentase penurunan sebesar 3–7 persen setiap tahun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tutur Nanang.

    Kesadaran tersebutlah yang mendorong Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung untuk membentuk Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas.

    Diwartakan sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto memperkirakan produksi minyak pada Desember 2025 dapat mencapai 625 ribu barel per hari atau barrels oil per day (BOPD).

    Sementara, rata-rata produksi tahun ini hingga 10 November 2025 (year to date) mencapai 606.020 BOPD atau telah melebihi target APBN 2025 sebanyak 605 ribu BOPD.

    Secara rinci, total produksi ytd per 10 November itu terdiri atas minyak 529.449 BOPD, kondensat 53.174 BOPD, natural gas liquids (NGL) 23.118 barrel per day (BPD), dan kondensat hilir dari DSLNG (PT Donggi Senoro LNG) 279 barrel of condensate per day (BCPD).

    Adapun outlook 2025, total produksi ditargetkan 608.100 BOPD dengan rincian minyak 530.600 BOPD, kondensat 53.900 BOPD, NGL 23.100 BPD, dan DSLNG 500 BCPD, serta total lifting diprediksi 607 ribu BOPD.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonomi kemarin, soal tambang ilegal hingga penerimaan pajak turun

    Ekonomi kemarin, soal tambang ilegal hingga penerimaan pajak turun

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar ekonomi yang tayang Senin (24/11), masih menarik untuk dibaca mulai dari modus tambang timah ilegal hingga soal penerimaan pajak yang turun.

    Berikut rangkumannya:

    Bahlil ungkap modus tambang timah ilegal pakai IUP pasir kuarsa-silika

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terdapat modus tambang timah ilegal yang menggunakan izin usaha pertambangan (IUP) untuk pasir kuarsa dan pasir silika.

    “Ada satu yang kemarin saya temukan, bahwa mereka izinnya pasir kuarsa (dan silika) tapi di dalamnya timah,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya

    Mentan: Beras impor 1 liter pun tidak boleh masuk RI meski harga turun

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan beras impor satu liter pun tidak boleh masuk ke Indonesia meskipun harga internasional sedang turun, sebagai bukti keseriusan menjaga swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

    “1 liter pun (beras impor) enggak boleh masuk di Indonesia,” kata Mentan ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya

    Komisi VII DPR cari model inovasi berdayakan UMKM lewat lembaga penyiaran

    Komisi VII DPR RI berupaya mencari model inovasi untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lewat lembaga penyiaran, yakni Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pemanfaatan fungsi penyiaran publik dalam mendukung UMKM dan pelaku ekonomi kreatif sejauh ini masih menghadapi sejumlah tantangan

    Baca selengkapnya

    Bea Cukai tegaskan tak pernah beri izin impor beras ilegal 250 ton

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menegaskan tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.

    “Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya ketika barang itu masuk, langsung disegel,” kata Djaka usai menghadiri usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya

    DJP: Penerimaan pajak melambat akibat lonjakan restitusi 36,4 persen

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, perlambatan penerimaan pajak per Oktober 2025 disebabkan oleh restitusi atau pengembalian pajak yang melonjak signifikan sebesar 36,4 persen.

    “Restitusi melonjak sekitar 36,4 persen, sehingga walaupun penerimaan pajak brutonya sudah mulai positif, penerimaan netonya masih mengalami penurunan,” kata Bimo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Jelaskan Alasan Tarik Pemberian Izin Tambang Pasir Kuarsa dan Silika ke Pusat

    Bahlil Jelaskan Alasan Tarik Pemberian Izin Tambang Pasir Kuarsa dan Silika ke Pusat

    JAKARTA – Pemerintah pusat berencana menarik kembali kewenangan penerbitan izin tambang pasir kuarsa dari pemerintah daerah. Langkah ini disiapkan untuk memperbaiki tata kelola, mencegah penyalahgunaan izin, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan salah satu hasil pembahasan dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar Presiden RI bersama sejumlah menteri di Hambalang, Bogor, pada Minggu 23 November yang lalu.

    “Kami melakukan rapat terbatas dengan Pak Presiden membahas berbagai hal, terutama menyangkut dengan peningkatan ekonomi khususnya pada pengelolaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) untuk menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan cara mengembalikan kawasan hutan yang dikelola secara ilegal kepada negara yang meliputi di sektor perkebunan dan pertambangan,” ujar Bahlil, Senin, 24 November.

    Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum dalam kegiatan pertambangan.

    “Saya sering juga turun terus ke lapangan. Memang tambang-tambang ilegal ada yang punya IUP, tapi nggak punya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Mereka melakukan penambangan liar dan itu semuanya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

    Dalam Ratas, pemerintah juga menyoroti dugaan praktik tidak sesuai izin oleh sejumlah penambang pasir kuarsa, termasuk temuan adanya timah yang dicampurkan dalam komoditas tersebut.

    “Penambang itu memegang izinnya pasir kuarsa tapi didalamnya adalah timah, maka kemarin ratas juga memutuskan bahwa untuk izin pasir kuarsa dan silika yang awalnya di daerah ditarik kembali ke pusat agar tata kelolanya dapat diaatur labih baik kembali,” ujar Bahlil.

    Dengan penarikan kewenangan ini, pemerintah pusat akan menata ulang dan mengevaluasi seluruh izin tambang pasir kuarsa untuk mencegah tumpang tindih dan penyalahgunaan izin, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

    Sebelumnya, Menteri ESDM bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin meninjau aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung terkait maraknya penambangan pasir kuarsa yang dinilai menyalahi aturan.

    Sebagai informasi, pasir kuarsa ditetapkan sebagai mineral kritis berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM/B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas Yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Kritis.

  • ESDM jaga ketat stok BBM sebab jarak Natal dan Lebaran berdekatan

    ESDM jaga ketat stok BBM sebab jarak Natal dan Lebaran berdekatan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjaga ketat stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG mengingat jarak antara Natal 2025 dan Lebaran 2026 yang berdekatan.

    “Jadi ini (stok BBM) kami benar-benar jaga, Natal sampai Lebaran ini dekat sekali jaraknya, itu yang kami jaga,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Perhatian khusus tersebut, tutur Laode, juga ditunjukkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengecek ketersediaan stok BBM untuk terjaga di atas 20 hari.

    Terlebih, pekan depan sudah memasuki bulan Desember, yang menandakan perayaan Natal 2025 semakin dekat.

    “Beliau (Menteri ESDM) sebelum berakhir pekan harus melihat dulu stok (BBM) berapa nih, itu yang paling penting. Karena ini grafik naik nanti Desember kan Natal,” kata Laode.

    Secara terpisah, Direktur Utama (Dirut) Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyampaikan sejumlah upaya Pertamina untuk memastikan ketersediaan BBM menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Pertamina terus meningkatkan stok dengan cara menambah produksi melalui kilang dan melakukan impor tambahan. Adapun volume penambahan impor untuk Pertalite berada di angka 1,4 juta kiloliter untuk persiapan menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Impor tambahan tersebut dipastikan oleh Laode tidak melebihi kuota impor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

    “Per hari ini, stok ada di 20,2 hari secara nasional, akan terus kami tingkatkan,” ujar Mars Ega.

    Ia membidik ketahanan stok BBM dapat meningkat hingga lebih dari 21 hari.

    Mars Ega juga berupaya untuk menjaga ketahanan stok BBM di angka 22–23 hari.

    “Pertamax Turbo ada tambahan impor, tapi juga ada tambahan produksi dari Kilang Cilacap dan Kilang Balongan,” tutur Mars Ega.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil ungkap modus tambang timah ilegal pakai IUP pasir kuarsa-silika

    Bahlil ungkap modus tambang timah ilegal pakai IUP pasir kuarsa-silika

    Sekarang, dengan keputusan ratas (rapat terbatas) kemarin, akan ada revisi peraturan. Untuk seluruh perizinan (penambangan) pasir kuarsa maupun pasir silika akan ditarik ke pusat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terdapat modus tambang timah ilegal yang menggunakan izin usaha pertambangan (IUP) untuk pasir kuarsa dan pasir silika.

    “Ada satu yang kemarin saya temukan, bahwa mereka izinnya pasir kuarsa (dan silika) tapi di dalamnya timah,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Temuan tersebut menyebabkan Bahlil memutuskan untuk menarik izin pertambangan pasir kuarsa dan pasir silika ke pusat. Sebelumnya, IUP untuk pasir kuarsa dan pasir silika merupakan kewenangan pemerintah daerah.

    “Sekarang, dengan keputusan ratas (rapat terbatas) kemarin, akan ada revisi peraturan. Untuk seluruh perizinan (penambangan) pasir kuarsa maupun pasir silika akan ditarik ke pusat,” ucap Bahlil.

    Revisi aturan tersebut nantinya tidak hanya berlaku di Bangka Belitung, tetapi juga di daerah-daerah lain.

    Langkah itu ditempuh oleh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pertambangan Indonesia.

    “Tidak hanya Babel, semuanya mau kami rapikan,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di kediamannya, Minggu (23/11), memfokuskan pembahasan pada penanganan kawasan-kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

    Dalam pertemuan di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden menekankan perlunya langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif di wilayah-wilayah rawan tersebut.

    Setelah menghadiri rapat tersebut, Bahlil menegaskan komitmen penertiban tambang ilegal.

    Selain modus tambang timah ilegal yang menggunakan izin penambangan pasir kuarsa, Bahlil juga memaparkan temuan soal penambang yang sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP), namun belum memiliki IPPKH. Dengan demikian, pertambangan tersebut digolongkan sebagai pertambangan ilegal, meskipun sudah memiliki IUP.

    Kegiatan pertambangan tanpa IPPKH tersebut lantas menyebabkan kawasan hutan dipenuhi oleh lubang-lubang dan mengalami kerusakan lingkungan.

    “Itu semuanya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Kami tidak ingin (lebih parah), jadi kami tertibkan semuanya. Jangan sampai ada gerakan-gerakan tambahan lagi,” tutur Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah berhasil atur stok LNG sehingga tak impor pada 2025

    Pemerintah berhasil atur stok LNG sehingga tak impor pada 2025

    Sekalipun awalnya defisitnya itu 50 kargo, kita bagaimana pun caranya mengatur sampai alhamdulillah tidak melakukan impor.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah berhasil mengatur stok liquefied natural gas (LNG) dalam negeri, sehingga tidak perlu mengimpor LNG pada 2025.

    “Sekalipun awalnya defisitnya itu 50 kargo, kita bagaimana pun caranya mengatur sampai alhamdulillah tidak melakukan impor,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Bahlil menjelaskan defisit LNG disebabkan oleh eskalasi permintaan domestik yang melebihi perencanaan pemerintah. Di sisi lain, pengelola wilayah kerja (WK) gas bumi yang menghasilkan LNG telanjur menjalin kontrak ekspor.

    Kontrak ekspor LNG telanjur dijalin sebab pada masa perencanaan pengembangan atau plan of development (POD) WK, pengelola WK harus memastikan kejelasan pasar untuk LNG. Ketika WK berada dalam fase POD, pasar dalam negeri belum bisa menyerap LNG yang dihasilkan.

    “Ini kita tidak bisa mundur (dari kontrak ekspor), kita harus menghadapinya, karena kalau tidak, kita bisa di-blacklist global,” ujar Bahlil pula.

    Sedangkan, Presiden Prabowo Subianto mendorong kedaulatan energi, salah satunya dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap impor.

    Mencari titik tengah dari permasalahan tersebut, pemerintah pun memutuskan untuk menunda sejumlah kargo ekspor ke 2026 untuk memenuhi kebutuhan domestik.

    Secara terpisah, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengalihkan ekspor gas dari Sumatera untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    “Nanti yang Natuna kami maksimalkan (ekspor) ke Singapura. Kemudian, ada yang kami ambil kargo dari ekspor untuk ke dalam negeri. Itu kami divert (alihkan) untuk (ekspor) ke tahun berikutnya),” ujar Djoko.

    Ihwal kebutuhan LNG pada 2026, Djoko menyampaikan masih di tahap diskusi.

    “2026 lagi dibahas. Insya Allah kami atur dengan cara yang sama,” kata Djoko pula.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.