Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Indonesia-Brazil teken delapan MoU disaksikan Prabowo dan Lula

    Indonesia-Brazil teken delapan MoU disaksikan Prabowo dan Lula

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dan Brazil serta badan usaha dari kedua negara menandatangani delapan nota kesepahaman (MoU) kerja sama yang prosesinya disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka.

    Penandatanganan delapan dokumen MoU antara Indonesia dan Brazil itu merupakan rangkaian dari kunjungan kenegaraan Presiden Lula di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Dalam prosesi itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengawali rangkaian penandatanganan MoU bersama perwakilan dari Kementerian Pertambangan dan Energi Brazil.

    Bahlil yang mewakili Kementerian ESDM menandatangani MoU untuk kerja sama bidang energi dan pertambangan.

    “Di sektor energi, khususnya kita akan kerja sama di (sektor) energi baru dan terbarukan, termasuk di dalamnya kita mendorong, kan mereka salah satu negara yang sukses memberikan mandatory bio-etanol, sekarang mandatory di negara mereka E30, sudah ada juga yang E100 di beberapa negara bagian (Brazil, red.). Itu kita akan kolaborasi, kita akan cek ke sana,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selesai acara di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    MoU kedua yang ditandatangani terkait kerja sama bidang sains, teknologi, dan inovasi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Brazil.

    Kemudian, MoU ketiga yang diteken oleh perwakilan dari Indonesia dan Brazil merupakan kerja sama bidang sanitari dan finosanitari beserta sertifikasinya antara Badan Karantina Indonesia dengan Kementerian Pertanian dan Peternakan Brazil.

    Kerja sama lainnya yang ditandatangani hari ini, yaitu MoU kerja sama bidang statistik antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Institut Geografi dan Statistik Brazil.

    Selanjutnya, MoU kelima terkait kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan JBS, perusahaan multinasional di Brazil yang bergerak di bidang pengolahan daging dan makanan.

    MoU lainnya, yaitu kerja sama antara PT PLN (Persero) dan J&F S. A. Brazil. Dalam prosesi itu, PLN diwakili Direktur Utama Darmawan Prasodjo.

    Kemudian ada juga MoU antara Pertamina dengan Fluxus, perusahaan minyak dan gas yang berkantor pusat di Brazil. Pertamina juga diwakili Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri.

    Terakhir, MoU yang diteken di hadapan Presiden Prabowo dan Presiden Lula terkait kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan ApexBrasil, instansi di pemerintahan Brazil yang bertugas mempromosikan investasi, usaha, dan perdagangan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legalisasi Sumur Minyak Rakyat, Langkah RI Kurangi Impor Energi

    Legalisasi Sumur Minyak Rakyat, Langkah RI Kurangi Impor Energi

    Jakarta –

    Pemerintah memperkuat langkah menuju kedaulatan energi dengan menata pengelolaan sumur minyak rakyat. Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, kegiatan eksplorasi dan produksi minyak rakyat kini memiliki dasar hukum yang jelas, sekaligus diharapkan berkontribusi terhadap lifting minyak nasional.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, pemerintah menyiapkan skema pembelian hasil produksi minyak rakyat dengan harga 80 persen dari Indonesia Crude Price (ICP). Kebijakan ini dirancang agar masyarakat memperoleh kepastian ekonomi, sementara negara dapat memastikan seluruh kegiatan produksi berjalan sesuai regulasi.

    “Pemerintah ingin kegiatan minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan. Dengan harga beli 80 persen dari ICP, masyarakat tetap mendapat keuntungan, dan negara pun bisa mengawasi agar kegiatan ini sesuai aturan,” ujar Bahlil saat meninjau sumur minyak rakyat di Desa Mekar Sari, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dikutip, Kamis (23/10/2025)

    Bahlil menambahkan, penataan sumur minyak rakyat tak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan. Ia meminta dukungan pemerintah daerah, BUMD, dan SKK Migas untuk memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada penambang rakyat.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas partisipasi masyarakat dalam sektor energi. Sumur minyak rakyat kini bisa dikelola oleh koperasi, UMKM, maupun BUMD, dengan prioritas bagi pelaku lokal agar masyarakat menjadi “tuan rumah” di wilayahnya sendiri.

    Setidaknya terdapat 45.000 sumur minyak rakyat di enam provinsi utama-Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur-yang berpotensi masuk dalam program legalisasi ini.

    Dampak Ekonomi dan Energi Nasional

    Langkah legalisasi sumur minyak rakyat ini dinilai sebagai kebijakan strategis untuk mengurangi ketergantungan impor minyak mentah, yang saat ini masih sekitar 1 juta barel per hari.

    Ekonom dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai, kebijakan ini berpotensi meningkatkan produksi minyak nasional yang saat ini mencapai 608.000 barel per hari.

    “Besar atau kecil, sumur minyak rakyat pasti berpengaruh terhadap lifting nasional kita,” ujarnya.

    Senada, Falih Suaedi, pakar kebijakan publik dari Universitas Airlangga, menyebut legalisasi ini sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap energi rakyat.

    “Ini arah baru dalam tata kelola energi yang lebih adil. Pemerintah tak hanya bicara ketersediaan energi, tapi juga kemandirian pengelolaan,” katanya.

    Sementara itu, Ary Bachtiar Krishna Putra dari ITS menilai kebijakan ini juga membuka ruang inovasi energi di daerah. “Sumur minyak rakyat adalah langkah awal. Tapi kita juga perlu kembangkan inovasi lokal agar kemandirian energi benar-benar terwujud,” ujarnya.

    Kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat ini menjadi bagian dari Asta Cita Pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional, memperluas partisipasi publik, dan membangun sistem energi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Tonton juga video “Menteri Bahlil Buat Aturan yang Legalkan Sumur Minyak Masyarakat” di sini:

    (rrd/rrd)

  • ESDM Dorong Kontribusi Migas Nasional Lewat Sumur Minyak Rakyat

    ESDM Dorong Kontribusi Migas Nasional Lewat Sumur Minyak Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumur minyak rakyat untuk memberikan kontribusi terhadap lifting minyak dan gas (migas) nasional.

    Tata kelola mengenai sumur minyak rakyat diatur melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM No. 14/2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian ekonomi bagi masyarakat, sekaligus mendorong aktivitas penambangan rakyat berada di bawah regulasi resmi.

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pembelian hasil produksi minyak rakyat dengan harga sebesar 80% dari Indonesia Crude Price (ICP). Adapun, harga jual minyak yang sebelumnya hanya 70%.

    “Dengan harga beli 80% dari ICP, masyarakat tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara negara bisa mengawasi agar kegiatan ini sesuai aturan,” kata Bahlil saat meninjau sumur minyak rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, seperti dikutip dalam siaran pers, Kamis (23/10/2025).

    Di beleid tersebut, pemerintah mengatur mulai dari pembinaan aspek keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran, hingga kepastian harga jual minyak yang lebih adil bagi penambang. Produksi rakyat kini juga akan tercatat sebagai bagian dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), menjadikannya bagian resmi dari perekonomian nasional.

    Dia juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah, BUMD, dan SKK Migas dalam memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada para penambang rakyat, agar kegiatan mereka sesuai dengan ketentuan dan standar operasional yang berlaku.

    Adapun sumur minyak rakyat ini bisa dikelola oleh koperasi, UMKM, maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Terdapat enam daerah yang paling banyak terdapat sumur minyak rakyat, yakni Sumatra Selatan, Jambi, Aceh, Sumatra Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    Sementara itu, ekonom dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menjelaskan legalisasi sumur minyak rakyat berpotensi memberikan dampak signifikan pada peningkatan produksi minyak nasional.

    “Besar atau kecil, sumur minyak rakyat pasti berpengaruh terhadap lifting nasional kita,” katanya.

    Dia menyebut legalisasi ini berpotensi membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah. Saat ini produksi minyak nasional mencapai 608.000 barel per hari, sementara kebutuhan nasional sekitar 1,6 juta barel per hari, sehingga Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.

    Hal senada juga dikatakan oleh pakar kebijakan publik dari Universitas Airlangga (Unair), Falih Suaedi, yang menilai legalisasi ini sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap energi rakyat. “Ini arah baru dalam tata kelola energi yang lebih adil,” katanya.

    Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia (REIDI) ITS, Ary Bachtiar Krishna Putra, memandang legalisasi ini sebagai bagian penting dalam pembangunan kemandirian energi di daerah. “Sumur minyak rakyat adalah langkah awal, tetapi kita juga perlu kembangkan inovasi lokal,” ujarnya.

  • Presiden Brasil Lula da Silva Tiba di Istana, Disambut Pelukan Hangat Prabowo

    Presiden Brasil Lula da Silva Tiba di Istana, Disambut Pelukan Hangat Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva bakal bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (23/10/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Presiden Lula da Silva disambut secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam Upacara Penyambutan Kenegaraan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025) pagi.

    Presiden Brasil itu tiba dengan diiringi formasi 17 pasukan motoris, 60 pasukan berkuda, pasukan jajar kehormatan, serta sekitar ratusan pelajar yang berdiri rapi di sepanjang jalan sambil mengibarkan bendera Merah Putih dan bendera Afrika Selatan.

    Upacara dimulai dengan lagu kebangsaan Brasil yakni Hino Nacional Brasileiro diikuti Indonesia Raya, yang diiringi dentuman meriam salvo sebanyak 21 kali sebagai tanda penghormatan tertinggi bagi kepala negara yang berkunjung. Setelah itu, kedua pemimpin melakukan pemeriksaan pasukan kehormatan.

    Dalam sesi perkenalan perkenalan delegasi, Lula da Silva mengajak sejumlah pejabatnya mulai dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Brasil Mauro Vieira, Menteri Pertanian (Mentan) Brasil Carlos Fávaro, Menteri Pertambangan dan Energi Brasil Alexandre Silveira, Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Brasil Luciana Santos, Sekretaris Eksekutif Kementerian Pembangunan Industri Perdagangan dan Jasa Brasil Márcio Elias Rosa serta Presiden Bank Sentral Brasil Gabriel Galípolo, termasuk juga Presiden Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Brasil Jorge Viana serta Presiden Institut Geografi dan Statistik Brasil (IBGE) Marcio Pochmann. 

    Sementara pejabat dari Indonesia yang hadir yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri LH Hanif Faisol, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek Brian Yuliarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, hingga Seskab Teddy Indra Wijaya.

    Selanjutnya, kedua pemimpin menuju ruang kredensial untuk sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu serta foto bersama, dilanjutkan pertemuan tête-à-tête di ruang kerja Presiden Prabowo dan pembahasan mengenai Kemitraan Strategis antara kedua negara serta ditutup dengan penandatanganan awal untuk kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) kedua negara.

    Mengingat, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di sektor perdagangan dan investasi saat kunjungan kenegaraan Prabowo pada Juli 2025 lalu. Salah satunya, agar segera menyelesaikan Perjanjian Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Mercosur (IM-CEPA). Mercosur adalah blok perdagangan di Amerika Selatan yang beranggotakan Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay.

    Saat itu, Kepala Negara juga mendorong kerja sama bilateral melalui peran dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ia menambahkan, Indonesia terbuka untuk berdiskusi terkait dengan sektor peternakan, pengembangan agrikultur, serta industri pangan.

    Hubungan antara Indonesia dan Brasil memiliki sejarah panjang di dalam hubungan diplomatik yang telah berjalan sejak 1953, kedua negara secara konsisten mempererat kerja sama yang komprehensif di berbagai sektor untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Brasil merupakan mitra strategis Indonesia di kawasan Amerika Latin.

    Peningkatan ekspor Indonesia ke Brasil pun sebesar 9,31% pada 2024 yang menjadi salah satu indikator positif dalam kerja sama yang dapat terus dikembangkan ke depan. Indonesia juga berupaya menjalin kerja sama ekonomi komprehensif dengan blok pasar dagang di Amerika Selatan yang dipimpin Brasil.

    Setelah pembicaraan bilateral, kedua kepala negara menyampaikan pernyataan pers bersama kepada media, menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama bilateral dan mendorong kemitraan.

    Brasil dan Indonesia saat ini juga merupakan anggota aktif dari forum strategis global seperti BRICS, yang menjadi wadah penting dalam kerja sama multilateral negara-negara berkembang.

  • Motor Lebih Siap Pakai Etanol 10% Ketimbang Mobil, Ini Penjelasannya

    Motor Lebih Siap Pakai Etanol 10% Ketimbang Mobil, Ini Penjelasannya

    Jakarta –

    Dibandingkan mobil, motor ternyata lebih siap menggunakan BBM dengan campuran etanol 10 persen. Sebab, teknologinya diklaim lebih canggih ketimbang kendaraan roda empat. Kok bisa, ya?

    Pakar Teknik Mesin di Pertamina University, Profesor Iman Reksowardojo mengatakan, motor-motor keluaran baru di Indonesia umumnya sudah bisa menenggak BBM etanol 10 persen. Sebab, kendaraan tersebut sudah menggunakan cara kerja 3-way catalyst untuk menekan emisi gas buang.

    “Motor biasanya keluaran baru, jadi lebih nggak masalah lagi. Yang pasti 2000 ke atas aman lah. Motor lebih maju teknologinya dibandingkan mobil di Indonesia, mereka sudah pakai 3-way catalyst, katalis yang bisa menurunkan emisi gas buang,” ujar Prof Iman di Kuningan, Jakarta Selatan.

    Motor lebih siap pakai etanol 10% ketimbang mobil. Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    Berkaca dari kenyataan tersebut, bisa disimpulkan, motor lebih siap menggunakan BBM E10 ketimbang mobil. Bahkan, motor-motor keluaran lama juga bisa ‘meminum’ kandungan tersebut. Syaratnya, ada pengaturan ulang di bagian pengapian.

    “Mobil belum semua. Jadi sebenarnya motor lebih gak masalah. Harusnya ya. Sebenarnya kalau ada masalah pun tinggal diganti gasketnya. Atau diatur pengapiannya. Ini masalahnya bukan teknis tapi masalah non teknis tadi,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah akan menerapkan penggunaan etanol 10 persen (E10) sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) mulai 2027.

    Bahlil mengatakan pemerintah masih mengkaji waktu paling tepat menerapkan kebijakan ini. Namun, ia melihat kebijakan ini kemungkinan berlaku dua tahun lagi.

    “Tetapi menurut saya yang kita lagi desain kelihatannya paling lama 2027 ini sudah bisa jalan,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

    Dia menjelaskan, penerapan kebijakan tersebut mempertimbangkan kesiapan pabrik etanol. Menurutnya, pabrik etanol dalam negeri harus terbangun terlebih dulu sebelum penerapan kebijakan.

    Meski demikian, pemerintah tetap akan mendorong penerapan E10 secepatnya. Bahlil berkata kebijakan itu penting untuk kemandirian energi Indonesia.

    “E10 adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor bensin sebab impor bensin banyak, 27 juta ton per tahun,” kata dia.

    (sfn/din)

  • Segini Harga Etanol yang Bakal Jadi Campuran BBM di Indonesia

    Segini Harga Etanol yang Bakal Jadi Campuran BBM di Indonesia

    Jakarta –

    Sejak sebulan terakhir, masyarakat Indonesia ramai membahas soal etanol. Sebab, menurut rencana, senyawa tersebut bakal menjadi campuran BBM mulai 2027. Lantas, berapa sebenarnya harga etanol?

    Dosen Program Studi Teknik Pangan FTI – Institut Teknologi Bandung (ITB), Profesor Ronny Purwadi mengatakan, harga etanol murni dengan konsentrasi 100 persen punya nilai jual Rp 16 ribu/liter. Namun, nominal persisnya tentu bisa berbeda-beda.

    “Itu harga etanol yang untuk bahan bakar, itu E100 yang anhydrous ya,” ujar Prof Ronny saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

    Berapa sih harga etanol? Foto: Agung Pambudhy

    Etanol anhydrous merupakan etanol dengan kandungan hampir murni, yakni hingga 99,5 persen. Itu artinya, kandungan airnya hanya sebatas 0,5 persen. Senyawa tersebut umumnya digunakan sebagai substitusi gasoline.

    Jadi, secara hitung-hitungan kasar, jika etanol yang dicampur ke BBM hanya 10 persen atau E10, maka ada tambahan ongkos bensin sekira Rp 1.600. Nominal tersebut merupakan 10 persen dari harga pasaran E100.

    “Ya, benar (10 persen dari Rp 16 ribu), dampaknya nggak terlalu tinggi tapi kalau banyak kerasa juga,” tuturnya.

    “Saya melakukan itung-itungan, misalnya bagaimana kalau dari singkong, kemarin kira-kira segitu (Rp 16 ribu) untuk E100, harga nett-nya. Kalau dari hitung-hitungan teknis kurang lebih segitu. Itu juga tergantung dari bahan bakunya ya,” kata dia menambahkan.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah akan menerapkan penggunaan etanol 10 persen (E10) sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) mulai 2027.

    Bahlil mengatakan pemerintah masih mengkaji waktu paling tepat menerapkan kebijakan ini. Namun, ia melihat kebijakan ini kemungkinan berlaku dua tahun lagi.

    “Tetapi menurut saya yang kita lagi desain kelihatannya paling lama 2027 ini sudah bisa jalan,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

    Dia menjelaskan, penerapan kebijakan tersebut mempertimbangkan kesiapan pabrik etanol. Menurutnya, pabrik etanol dalam negeri harus terbangun terlebih dulu sebelum penerapan kebijakan.

    Meski demikian, pemerintah tetap akan mendorong penerapan E10 secepatnya. Bahlil berkata kebijakan itu penting untuk kemandirian energi Indonesia.

    “E10 adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor bensin sebab impor bensin banyak, 27 juta ton per tahun,” kata dia.

    (sfn/din)

  • Pesan buat Pemerintah soal Dampak B50 ke Industri Sawit

    Pesan buat Pemerintah soal Dampak B50 ke Industri Sawit

    Jakarta –

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merespons rencana pemerintah menerapkan penggunaan campuran biodiesel pada solar sebesar 50% atau B50 mulai semester II-2026.

    GAPKI menilai rencana tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi industri maupun ekosistem pendukungnya.

    Kompartemen Hubungan Stakeholders Bidang Sustainability GAPKI Agam Fatchurrochman mengatakan rencana ini akan mengakibatkan ekspor sawit Indonesia anjlok dan juga program peremajaan sawit rakyat bakal terhenti.

    “Kami di industri sawit ini sebenarnya sudah melihat bahwa dinaikannya dari B40 menjadi B50 ini tidak sehat. Tidak sehat bagi pasar, tidak sehat bagi BPDPKS, eskpor Indonesia akan anjlok dan peremajaan sawit rakyat bisa berhenti dan segalanya,” ujar Agam dalam acara dari ‘Limbah Menjadi Anugerah’ di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Menurut Agam daripada memaksakan peningkatan kadar campuran biodiesel, pemerintah sebaiknya mendorong pengembangan bioenergi menjadi biometana.

    Biometana merupakan energi bersih yang dihasilkan dari limbah pertanian, residu industri, dan kotoran ternak. Hal ini dikarenakan pengelolaan limbah produktif yang menekan emisi metana dan meningkatkan ekonomi lokal.

    “Jadi lebih baik kalau bisa B40 diturunkan, tetapi yang didorong adalah bioenergi atau biometana ini,” kata Agam.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia bisa saja tidak perlu lagi impor solar. Hal itu bisa terjadi apabila Indonesia berhasil mengebut implementasi biosolar B50 tahun depan.

    Dia menjelaskan sampai saat ini Indonesia sudah berhasil melakukan produksi B40 alias solar dengan campuran 40% biodiesel dari olahan minyak kelapa sawit.

    “Untuk tutupi defisit kita, kita dorong B40, itu dicampur CPO. Sekarang impor kita tinggal 4 juta ton per tahun. Di 2026 rencana kita dorong B50,” ungkap Bahlil dalam detikSore on Location, di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Bila pengembangan B50 bisa diimplementasikan pada tahun 2026, dia bilang Indonesia benar-benar akan berhenti impor solar.

    “Dengan demikian kita tak perlu impor solar di 2026. Jadi kita campur antara solar murni dengan CPO, olahan FAME itu dicampur. Jadi CPO dalam negeri bisa jadi solar,” ujar Bahlil.

    (hns/hns)

  • Bahlil Hadiahi 4 Ibu Pengemudi Ojek Online Umroh Nasional 22 Oktober 2025

    Bahlil Hadiahi 4 Ibu Pengemudi Ojek Online Umroh Nasional 22 Oktober 2025

    Bahlil Hadiahi 4 Ibu Pengemudi Ojek Online Umroh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan hadiah kepada empat ibu pengemudi ojek
    online
    (ojol) untuk berangkat umrah ke Mekkah, Arab Saudi.
    Hadiah ini diberikan Bahlil saat sambutan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, yang digelar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
    Awalnya, Bahlil mengajak sejumlah ibu pengemudi ojol yang telah menjanda naik ke atas panggung.
    “Ibu tinggal di mana? Suami sudah meninggal?” tanya Bahlil.
    “Meninggal,” jawab mereka.
    Setelahnya, ia bertanya apakah mereka ingin berangkat umrah.
    Empat ibu yang ada di sebelah Bahlil pun langsung mengiyakan.
    “Oke, DPP Partai Golkar memberikan bantuan untuk umrah ya,” lanjut Bahlil.
    Beberapa ibu terlihat bahagia saat mendengar hadiah umrah tersebut.
    “Jadi, doakan, doakan bagi suaminya yang sudah mendahului kita, didoakan agar diberikan tempat yang paling mulia,” ujar Bahlil.
    Selain itu, Bahlil juga memberikan hadiah kepada satu ibu pengendara ojol yang nonmuslim.
    Bahlil lantas menyuruh kadernya, Abraham Srijadja, mengatur kunjungan rohani untuk ibu yang nonmuslim.
    “Nanti Abraham, mana Abraham? (Abraham Srijadja) Yang untuk Kristen, kau yang urus. Untuk umrah di Vatikan atau di Yerusalem ya. Oke, ya ibu ya,” kata Bahlil.
    Dari atas panggung, beberapa ibu pun mengucapkan terima kasih sambil menangis.
    Kemudian, mereka juga sempat memeluk Bahlil.
    “Jangan lupa ya, hati kita Golkar ya,” ujar Bahlil lagi.
    Dalam rangkaian HUT ke-61 ini, Golkar juga membagikan sembako dan menggelar pasar dengan harga murah di berbagai wilayah Indonesia.
    Bahlil menyebut, ini wujud komitmen Golkar untuk membantu dan menjalin hubungan yang makin erat dengan masyarakat Indonesia.
    Menurut Bahlil, Golkar sejak awal didirikan selalu bersama-sama pemerintah memperjuangkan yang terbaik untuk rakyat.
    “Ini adalah sebagai bentuk komitmen, Golkar selalu respons terhadap kondisi-kondisi kekinian, dari apa yang dirasakan oleh masyarakat sekarang,” ucap Bahlil.
    “Kita tahu, dalam kondisi bangsa yang seperti ini, kita butuh kekompakkan, kita butuh kerja keras, kita butuh bergandengan tangan untuk saling membantu,” sambung dia lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar: Pemerintahan Prabowo lakukan penataan sistematis dalam setahun

    Golkar: Pemerintahan Prabowo lakukan penataan sistematis dalam setahun

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Partai Golkar Idrus Marham menilai berbagai langkah yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanah rakyat satu tahun pertama menunjukkan arah penataan yang sistematis serta berlandaskan falsafah dan ideologi bangsa.

    Menurut dia, kebijakan pemerintah saat ini bukan sekadar administrasi teknis, melainkan merupakan bagian dari pembaruan mendasar terhadap sistem pengelolaan negara.

    “Langkah Presiden Prabowo sangat jelas. Beliau melakukan penataan menyeluruh berdasarkan nilai-nilai falsafah dan ideologi bangsa seperti asas kekeluargaan, gotong royong, nasionalisme, dan keadilan sosial,” ujar Idrus dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Idrus menjelaskan langkah awal pemerintah berupa memantapkan kembali nilai dasar pembangunan nasional agar sejalan dengan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

    Selanjutnya, pemerintah melakukan evaluasi serta pembongkaran terhadap praktik lama yang tidak mencerminkan nilai ideologis bangsa dan kerap hanya menguntungkan kelompok tertentu.

    Menurut dia, Prabowo sudah bersikap tegas. dan tidak ragu membongkar sistem lama yang tidak berpihak kepada rakyat, termasuk di sektor energi dan sumber daya alam, di mana banyak kebijakan selama ini yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak.

    Dikatakan bahwa langkah itu terlihat dalam kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia. Dalam beberapa bulan terakhir, Bahlil mempercepat reformasi tata kelola tambang dan energi dengan memberi akses lebih besar kepada UMKM, koperasi, serta masyarakat daerah.

    “Golkar menilai kebijakan Pak Bahlil sangat inovatif dan memihak rakyat. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati segelintir elite, tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama,” ucap dia.

    Data Badan Geologi 2025 menunjukkan pemerintah telah memperbarui Neraca Sumber Daya Mineral dan Batubara Indonesia untuk 29 komoditas utama, termasuk nikel, tembaga, emas, dan bauksit.

    Idrus menyebutkan langkah tersebut menjadi bentuk transparansi dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam nasional.

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen, yang sebagian besar didorong oleh hilirisasi tambang dan perluasan peran UMKM di sektor energi.

    Dirinya pun berpendapat perubahan besar tersebut membutuhkan waktu, komunikasi publik yang efektif, dan bukti nyata di lapangan.

    “Penataan besar tidak bisa instan. Ini bukan sulap, melainkan proses yang membutuhkan dukungan dan partisipasi semua pihak,” kata Idrus.

    Ia juga menegaskan komitmen partainya, di mana Golkar siap di garis terdepan mendukung agenda reformasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kami memastikan arah pembangunan tetap berlandaskan ideologi bangsa dan menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh warga,” ungkapnya menegaskan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Listrik Masuk Pelosok, Warga Kini Nikmati Terangnya Malam

    Listrik Masuk Pelosok, Warga Kini Nikmati Terangnya Malam

    Jakarta –

    Pemerintah memperluas akses energi hingga ke wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Melalui program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), masyarakat di pelosok kini bisa menikmati penerangan di rumah mereka.

    Program ini dijalankan sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerataan energi.

    “Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

    Kementerian ESDM mencatat, program Listrik Desa telah menjangkau 10.068 lokasi dan memberi manfaat bagi lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Program BPBL juga terus berjalan.

    Realisasi periode 2024 telah diterima 155.429 rumah tangga, sedangkan Januari-September 2025 telah terpasang 135.482 rumah tangga dari target 215.000 rumah hingga akhir tahun.

    Bahlil menyampaikan, rasio elektrifikasi nasional kini mencapai 99,1%. Menurutnya, sebagian kecil wilayah yang belum terjangkau merupakan daerah dengan kondisi geografis sulit seperti pulau kecil dan pedalaman. Untuk menjangkau daerah tersebut, pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

    “Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” kata Bahlil.

    Bahlil menegaskan tekad pemerintah mempercepat capaian elektrifikasi hingga 100% pada 2030.

    “Setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih mengalami gelap gulita,” ujarnya.

    “Kami ingin semua wilayah Indonesia terang. Tidak boleh ada satu pun warga yang hidup dalam kegelapan,” tegas Bahlil.

    Manfaat nyata dari program ini dirasakan langsung masyarakat. Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, merasa kehidupannya kini jauh lebih mudah.

    “Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang,” ucap Ruslam.

    Sementara itu, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, Papua Barat, kini menikmati listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi.

    “Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita,” kata warga bernama Elias Inyomusi.

    (prf/ega)