Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • ESDM Pastikan Kebijakan Bioetanol E10 Tak Ganggu Produksi Gula

    ESDM Pastikan Kebijakan Bioetanol E10 Tak Ganggu Produksi Gula

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan implementasi bensin campur etanol 10% atau mandatory E10, tak akan mengganggu produksi gula di dalam negeri.

    Produksi E10 membutuhkan etanol dengan bahan bakar nabati berupa singkong, jagung, hingga tebu.

    Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan, produksi E10 hanya akan menggunakan molase tebu. Molase merupakan cairan kental berwarna cokelat tua yang merupakan hasil samping dari proses pembuatan gula.

    Oleh karena itu, dia menilai pembuatan E10 tak akan menggerus produksi gula.

    “Molase itu kayak produk samping dari gula tadi. Gulanya terdapat [tetap diproduksi]. Nah ini [molases] untuk sampingnya bisa diolah lagi [menjadi E10],” ucap Edi di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (30/10/2025).

    Dia lantas mencontohkan produksi gula di Brasil pun tak tergerus. Padahal, negara itu telah mencampurkan bioetanol dengan bensin hingga 27% atau E27.
    Bahkan, kata dia, Brasil bakal meningkatkan campuran bioetanol hingga 100% atau E100.

    “Makanya disebut molase pakai fleksibel engine, kan? Sekarang E27 mandatory-nya sampai E100 di Brasil,” ucap Edi.

    Kementerian ESDM sebelumnya menargetkan mandatory E10 dimulai pada 2027. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan pasokan bahan baku hingga mekanismenya.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kebutuhan etanol dengan bahan bakar nabati berupa singkong, jagung, hingga tebu dalam proses penanaman untuk kemudian diolah di pabrik etanol. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu 1,5-2 tahun.  

    “[Kebutuhan etanol 2027] sekitar 1,4 juta ton,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/10/2025).  

    Dalam rangka mempercepat langkah penerapan E10 ini, pemerintah juga menggandeng Brasil sebagai salah satu produsen etanol terbesar dunia. Kesuksesan penggunaan etanol di Brasil dinilai dapat menjadi arah bagi pengembangan di Indonesia. 

    Brasil dinilai sebagai negara yang melakukan transisi energi dengan cepat, khususnya pada produk bensin. Hal ini dilakukan dengan mandatory etanol 30%. Bahlil juga mengungkap ada potensi investasi pengembangan etanol di Indonesia oleh investor Brasil.  

    “Kemarin, semalam saya pas tanda tangan MoU, kami diskusi juga, ada kemungkinan besar [investor Brasil],” tuturnya. 

  • Menteri ESDM izinkan Aceh terlibat kelola hulu migas hingga 200 mil

    Menteri ESDM izinkan Aceh terlibat kelola hulu migas hingga 200 mil

    Banda Aceh (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengizinkan pemerintah Aceh terlibat dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas (Migas) pada wilayah kerja 12 mil sampai 200 mil laut dari wilayah kewenangan Aceh.

    “Alhamdulillah, ini buah dari usaha bersama seluruh elemen Pemerintah Aceh, DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh), serta dukungan masyarakat Aceh,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, di Banda Aceh, Kamis.

    Pemerintah Aceh menyambut baik kebijakan terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia yang membuka peluang bagi Aceh untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) di wilayah laut sejauh 12 mil hingga 200 mil dari garis pantai.

    Kebijakan tersebut disampaikan lewat surat resmi yang ditandatangani Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia dengan nomor T-465/MG.04/MEM.M/2025 tertanggal 23 Oktober 2025, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh perihal pengelolaan migas pada wilayah laut 12 sampai 200 mil dari wilayah kewenangan Aceh.

    Surat Menteri ESDM itu juga bagian dari tindak lanjut surat Gubernur Aceh pada 11 Maret 2025 perihal rekomendasi pengelolaan dan pengendalian kegiatan operasi hulu migas di atas 12 mil laut di wilayah kewenangan Aceh.

    Dalam surat itu, Menteri ESDM menegaskan bahwa keikutsertaan Aceh dapat dilakukan melalui kerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

    M Nasir menyatakan, keputusan Menteri ESDM ini merupakan capaian penting dari hasil perjuangan dan kerja sama berbagai pihak di Aceh yang selama ini konsisten memperjuangkan hak daerah dalam pengelolaan sumber daya alamnya.

    “Ini berkat usaha bersama dan dukungan masyarakat Aceh yang terus mendorong agar kewenangan migas di luar 12 hingga 200 mil dapat menjadi bagian dari tanggung jawab bersama Aceh dan pusat,” ujarnya.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BBM Etanol Terkesan Dipaksakan, Herwin Sudikta: Pabrikan Saja Melarang, Kok Pemerintah Wajibkan?

    BBM Etanol Terkesan Dipaksakan, Herwin Sudikta: Pabrikan Saja Melarang, Kok Pemerintah Wajibkan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, kembali blak-blakan mengenai kebijakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) mengandung etanol yang terkesan dipaksakan pemerintah.

    Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk policy bullying terhadap masyarakat dan pihak swasta.

    Dikatakan Herwin, kebijakan yang diklaim sebagai bagian dari transisi energi itu justru menekan rakyat dan pengelola SPBU.

    “Dengan berkedok transisi energi, Bahlil sedang mempraktikkan policy bullying kepada SPBU swasta dan rakyat,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Kamis (30/10/2025).

    Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi di lapangan.

    Alasannya, kata Herwin, banyak kendaraan yang belum dirancang untuk menggunakan bahan bakar dengan campuran etanol.

    Bahkan, menurutnya, sejumlah pabrikan kendaraan secara tegas melarang penggunaannya.

    “Rakyat dan SPBU dipaksa dan wajib mengonsumsi BBM yang mengandung etanol, sementara pabrikan kendaraan melarang penggunaan BBM dengan etanol,” timpalnya.

    Herwin juga menyinggung potensi dampak hukum dari kebijakan tersebut, menyebut sudah saatnya publik mempertimbangkan langkah hukum bersama atau class action terhadap kebijakan yang dinilainya arogan itu.

    “Sudah saatnya dipertimbangkan class action terhadap arogansi kebijakan seperti ini,” tegasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean menyebut, kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang mewajibkan pencampuran bahan bakar minyak (BBM) dengan etanol tidak perlu dikhawatirkan.

    Menurutnya, kebijakan itu merupakan hal yang lazim dan sudah lama diterapkan di banyak negara.

  • BBM jenis RON 92 kembali tersedia di SPBU bp

    BBM jenis RON 92 kembali tersedia di SPBU bp

    BP-AKR menginformasikan bahwa saat ini SPBU bp melayani penjualan produk BP 92 dan BP Ultimate Diesel,

    Jakarta (ANTARA) – Bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 92, yakni BP 92, kembali tersedia di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bp.

    “BP-AKR menginformasikan bahwa saat ini SPBU bp melayani penjualan produk BP 92 dan BP Ultimate Diesel,” tulis manajemen bp di laman resminya yang diakses dari Jakarta, Kamis.

    Ketersediaan bahan bakar di SPBU swasta bernuansa hijau itu menyusul pernyataan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, yang mengungkapkan bahwasanya seluruh pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta sepakat untuk melakukan negosiasi dengan Pertamina ihwal pembelian bahan bakar minyak (BBM).

    “SPBU bp tetap setia melayani pelanggan dengan produk berkualitas, fasilitas lengkap, beserta tenant yang tetap buka untuk menemani perjalanan Anda,” tulis manajemen SPBU bp.

    Kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, termasuk bp, telah berlangsung sejak pertengahan Agustus 2025.

    Berbagai negosiasi dilakukan antara badan usaha pengelola SPBU swasta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Pertamina.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun menyarankan kepada badan usaha pengelola SPBU swasta untuk menggunakan kuota impor Pertamina untuk memulihkan kembali stok BBM di SPBU mereka.

    Laode menyoroti poin terpenting yang diperbaharui dalam negosiasi yang berlangsung antara Pertamina dengan badan usaha pengelola SPBU swasta adalah pengecekan kualitas BBM di titik awal pengiriman atau loading port.

    Setelah proses negosiasi yang berlangsung kurang lebih selama dua bulan, kini stok BBM di SPBU bp mulai pulih.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR Minta Pemerintah Pastikan Legalisasi Sumur Rakyat Bawa Manfaat

    Anggota DPR Minta Pemerintah Pastikan Legalisasi Sumur Rakyat Bawa Manfaat

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah akan melegalisasi sekitar 45 ribu sumur minyak rakyat. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi masyarakat di daerah penghasil minyak bumi.

    Anggota Komisi XII DPR, Cek Endra meminta pemerintah bisa memastikan legalisasi sumur rakyat itu benar-benar membawa dampak positif ke masyarakat.

    “Yang terpenting, manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan hanya berhenti di atas kertas,” kata Cek Endra, dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

    Asal tahu saja, pelibatan sumur rakyat menjadi mandat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025. Cek Endra menilai, aturan ini memberikan harapan bagi masyarakat penghasil minyak.

    “Kalau ribuan sumur rakyat ini dilegalkan dan dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM, dampaknya bukan cuma pada peningkatan produksi nasional, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan ekonomi rakyat,” tutur dia.

    Menurut dia, kebijakan ini dapat menciptakan efek berantai bagi ekonomi lokal dari jasa pengeboran, transportasi, hingga tumbuhnya UMKM di sekitar wilayah operasi. “Kita sudah lihat contohnya di Musi Banyuasin, Aceh, dan Bojonegoro. Ketika pemerintah hadir dengan regulasi yang jelas, praktik ilegal menurun dan produktivitas meningkat,” tambahnya.

    Masalah Panjang Sumur Minyak Rakyat

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai sumur minyak rakyat telah menjadi masalah sejak lama. Bahkan, masalah sumur rakyat itu tak pernah selesai sejak masa pasca kemerdekaan.

    Dia pun mengisahkan pernah membawa masalah sumur rakyat ini ke tingkat rapat terbatas (ratas) semasa mejabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    “Ini sumur-sumur masyarakat ini dari dulu enggak pernah selesai-selesai. Saya sejak jadi Menteri Investasi di bawa ke ratas 3 kali. Sejak zaman pasca kemerdekaan juga sumur masyarakat ini sudah ada tapi enggak clear-clear,” tuturn Bahlil dalam Penghargaan Subroto 2025, di Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.

  • Menteri ESDM pastikan kualitas Pertalite di Jatim dalam kondisi baik

    Menteri ESDM pastikan kualitas Pertalite di Jatim dalam kondisi baik

    saya akan memantau karena mereka yang bertanggung jawab untuk urusan kualitas terhadap konsumen, dan penyaluran BBM untuk subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kualitas bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di wilayah Jawa Timur dalam kondisi baik.

    Menurut dia, hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas Kementerian ESDM menunjukkan bahwa kualitas BBM jenis Pertalite di lokasi tersebut berada dalam kondisi baik.

    Hasil ini, dalam keterangannya, yang dikutip di Jakarta, Kamis, sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang sempat muncul beberapa waktu terakhir.

    “Di sini, saya pikir clear, karena ada dari Lemigas, kemudian dari Dirjen (Direktur Jenderal) Migas, ada Dirut (Direktur Utama) Pertamina Patra Niaga, yang punya tugas untuk menyediakan stok sampai kemudian menyalurkan. Ini Pak Ega Dirutnya (PT Pertamina Patra Niaga) dan Ibu BPH Migas, Ibu Erika, yang mengontrol stok dan penyaluran BBM subsidi,” ujar Bahlil saat mengecek kualitas BBM Pertalite di salah satu SPBU Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (29/10/2025).

    Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta menjadi tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan penurunan kualitas BBM di sejumlah wilayah.

    Menteri Bahlil menyebut bahwa kegiatan pengecekan ini merupakan bagian dari langkah cepat pemerintah menindaklanjuti laporan masyarakat di wilayah Lamongan, Gresik dan Tuban, Jatim, terkait kendaraan bermotor yang mengalami kendala seusai menggunakan BBM Pertalite.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah bersikap transparan terhadap hasil pengecekan di lapangan.

    “Saya akan melakukan rapat langsung di Kementerian ESDM untuk mengecek perkembangan apa yang menjadi kunjungan lapangan hari ini di lokasi-lokasi yang ditengarai, yang diinformasikan ada problem. Nanti, kalau ada apa-apa, kita sampaikan,” paparnya.

    Bahlil juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas BBM sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kebutuhan energi masyarakat.

    Ia juga mengingatkan Pertamina Patra Niaga agar menjamin kualitas produk yang dijual di lapangan.

    “Kita meminta kepada Pertamina jangan main-main ya. Saya nggak main-main. Sekalipun BUMN, tapi saya akan memantau karena mereka yang bertanggung jawab untuk urusan kualitas terhadap konsumen, dan penyaluran BBM untuk subsidi,” sebutnya.

    Dalam kegiatan ini, Menteri ESDM turut pula didampingi Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

    Stok BBM Terkendali

    Selain mendampingi Menteri ESDM, Erika Retnowati juga melakukan kunjungan ke Fuel Terminal (FT) Malang untuk memastikan stok dan pasokan BBM subsidi dan kompensasi tetap aman.

    Dalam kunjungan itu, Erika menegaskan pentingnya kesiapan pasokan menjelang periode akhir tahun.

    “Kita harus bisa memastikan bahwa Natal dan Tahun Baru (Nataru) nanti bisa berjalan lancar seperti tahun-tahun sebelumnya. Stok BBM harus tersedia cukup hingga akhir tahun, penyaluran dan distribusinya berjalan lancar,” tambahnya.

    Erika juga mengingatkan bahwa faktor cuaca ekstrem dan kondisi geografis dapat menjadi tantangan dalam penyaluran energi.

    “Semoga kendala-kendala dalam penyediaan dan distribusi BBM tidak banyak terjadi. Kita harus memastikan stok BBM cukup karena dapat berdampak atau memunculkan kondisi atau isu-isu yang tidak kita inginkan,” harapnya.

    FT Malang, yang berdiri sejak 1947, memiliki 10 unit tangki dengan kapasitas total 6.987 kiloliter dan disuplai dari Integrated Terminal Surabaya, Jatim.

    BBM dari terminal ini disalurkan untuk 114 SPBU, 150 Pertashop, dan 1 stasiun pengisian diesel nelayan (SPDN), serta untuk kebutuhan industri dan instansi lain.

    Kunjungan ke terminal ini juga diikuti Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, Sales Area Manager Retail Malang Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Alam Kanda Winali, serta Fuel Terminal Manager Malang Doly Pratama Yudha.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM pastikan kualitas Pertalite di Jatim dalam kondisi baik

    Menteri ESDM pastikan kualitas Pertalite di Jatim dalam kondisi baik

    saya akan memantau karena mereka yang bertanggung jawab untuk urusan kualitas terhadap konsumen, dan penyaluran BBM untuk subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kualitas bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di wilayah Jawa Timur dalam kondisi baik.

    Menurut dia, hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas Kementerian ESDM menunjukkan bahwa kualitas BBM jenis Pertalite di lokasi tersebut berada dalam kondisi baik.

    Hasil ini, dalam keterangannya, yang dikutip di Jakarta, Kamis, sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang sempat muncul beberapa waktu terakhir.

    “Di sini, saya pikir clear, karena ada dari Lemigas, kemudian dari Dirjen (Direktur Jenderal) Migas, ada Dirut (Direktur Utama) Pertamina Patra Niaga, yang punya tugas untuk menyediakan stok sampai kemudian menyalurkan. Ini Pak Ega Dirutnya (PT Pertamina Patra Niaga) dan Ibu BPH Migas, Ibu Erika, yang mengontrol stok dan penyaluran BBM subsidi,” ujar Bahlil saat mengecek kualitas BBM Pertalite di salah satu SPBU Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (29/10/2025).

    Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta menjadi tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan penurunan kualitas BBM di sejumlah wilayah.

    Menteri Bahlil menyebut bahwa kegiatan pengecekan ini merupakan bagian dari langkah cepat pemerintah menindaklanjuti laporan masyarakat di wilayah Lamongan, Gresik dan Tuban, Jatim, terkait kendaraan bermotor yang mengalami kendala seusai menggunakan BBM Pertalite.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah bersikap transparan terhadap hasil pengecekan di lapangan.

    “Saya akan melakukan rapat langsung di Kementerian ESDM untuk mengecek perkembangan apa yang menjadi kunjungan lapangan hari ini di lokasi-lokasi yang ditengarai, yang diinformasikan ada problem. Nanti, kalau ada apa-apa, kita sampaikan,” paparnya.

    Bahlil juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas BBM sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kebutuhan energi masyarakat.

    Ia juga mengingatkan Pertamina Patra Niaga agar menjamin kualitas produk yang dijual di lapangan.

    “Kita meminta kepada Pertamina jangan main-main ya. Saya nggak main-main. Sekalipun BUMN, tapi saya akan memantau karena mereka yang bertanggung jawab untuk urusan kualitas terhadap konsumen, dan penyaluran BBM untuk subsidi,” sebutnya.

    Dalam kegiatan ini, Menteri ESDM turut pula didampingi Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

    Stok BBM Terkendali

    Selain mendampingi Menteri ESDM, Erika Retnowati juga melakukan kunjungan ke Fuel Terminal (FT) Malang untuk memastikan stok dan pasokan BBM subsidi dan kompensasi tetap aman.

    Dalam kunjungan itu, Erika menegaskan pentingnya kesiapan pasokan menjelang periode akhir tahun.

    “Kita harus bisa memastikan bahwa Natal dan Tahun Baru (Nataru) nanti bisa berjalan lancar seperti tahun-tahun sebelumnya. Stok BBM harus tersedia cukup hingga akhir tahun, penyaluran dan distribusinya berjalan lancar,” tambahnya.

    Erika juga mengingatkan bahwa faktor cuaca ekstrem dan kondisi geografis dapat menjadi tantangan dalam penyaluran energi.

    “Semoga kendala-kendala dalam penyediaan dan distribusi BBM tidak banyak terjadi. Kita harus memastikan stok BBM cukup karena dapat berdampak atau memunculkan kondisi atau isu-isu yang tidak kita inginkan,” harapnya.

    FT Malang, yang berdiri sejak 1947, memiliki 10 unit tangki dengan kapasitas total 6.987 kiloliter dan disuplai dari Integrated Terminal Surabaya, Jatim.

    BBM dari terminal ini disalurkan untuk 114 SPBU, 150 Pertashop, dan 1 stasiun pengisian diesel nelayan (SPDN), serta untuk kebutuhan industri dan instansi lain.

    Kunjungan ke terminal ini juga diikuti Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, Sales Area Manager Retail Malang Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Alam Kanda Winali, serta Fuel Terminal Manager Malang Doly Pratama Yudha.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag Belum Beri Izin Ekspor Konsentrat untuk Amman Mineral

    Kemendag Belum Beri Izin Ekspor Konsentrat untuk Amman Mineral

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum menerima rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Hal ini merespons pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin ekspor untuk anak usaha PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) itu. Adapun, rekomendasi perpanjangan izin ekspor itu diberikan selama 6 bulan.

    Terkait hal tersebut, Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kemendag Andri Gilang Nugraha mengatakan, pihaknya masih belum menerima rekomendasi resmi dari Kementerian ESDM.

    “Sampai saat ini belum ada, kami masih menunggu rekomendasi resmi dari Kementerian ESDM,” ujar Andri kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

    Asal tahu saja, perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk AMNT baru akan sah jika mendapat keputusan dari Kemendag. Sementara itu, Kemendag bakal menerbitkan izin ekspor setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian ESDM.

    Oleh karena itu, Andri menegaskan bahwa hingga saat ini AMNT belum bisa melakukan ekspor. Sebab, pihaknya belum menerbitkan izin.
     
    “Belum ada persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan,” katanya.

    Izin ekspor konsentrat tembaga untuk AMNT sejatinya telah berakhir sejak 31 Desember 2025 lalu. Namun, belakangan AMNT mengajukan relaksasi ekspor lantaran keadaan kahar alias force majeure.

    Adapun, keadaan kahar itu yakni kerusakan pada fasilitas smelter yang terjadi sejak akhir Juli 2025. Hal tersebut mengganggu produksi sehingga konsentrat tembaga tak terserap oleh smelter.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun memastikan pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk AMNT.

    “Sudah keluar. Kalau tidak salah sudah keluar ya,” ucap Bahlil pada Selasa (28/10/2025).

    Kendati demikian, Bahlil tak memerinci berapa volume ekspor konsentrat yang diberikan untuk AMNT. Dia hanya menyebut, perusahaan memiliki kapasitas memproduksi konsentrat sebesar 900.000 ton.

    Menurutnya, perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga memang bisa berlaku jika pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) mengalami kondisi kahar.

    Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

    “Mungkin [perpanjangan izin ekspor diberikan] sekitar 6 bulan ya. Sampai dengan pabriknya selesai [diperbaiki] itu,” ucap Bahlil.

  • ESDM Beri Kuota Ekspor Konsentrat ke Amman Mineral hingga 400.000 Ton

    ESDM Beri Kuota Ekspor Konsentrat ke Amman Mineral hingga 400.000 Ton

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga untuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), anak usaha PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN). Hal ini seiring dengan kondisi kahar yang terjadi pada fasilitas smelter Amman. 

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, kuota ekspor yang diberikan kepada Amman mencapai sekitar 400.000 ton selama 6 bulan ke depan.

    “Saya lupa angkanya, sekitar 400.000-an ton,” kata Tri saat ditemui di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10/2025).

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk AMNT.

    Bahlil memberikan relaksasi ekspor konsentrat untuk anak usaha PT Amman Mineral International Tbk (AMMN) itu selama 6 bulan ke depan. Adapun, izin ekspor konsentrat tembaga untuk AMNT sejatinya telah berakhir sejak 31 Desember 2024.

    “Sudah keluar. Kalau tidak salah sudah keluar ya,” ucap Bahlil pada Selasa (28/10/2025), dikutip Rabu (29/10/2025).

    Untuk diketahui, perusahaan memiliki kapasitas memproduksi konsentrat sebesar 900.000 ton. Bahlil juga menyebut, pemberian relaksasi ekspor konsentrat itu diberikan lantaran AMNT menghadapi kondisi kahar.

    Adapun, keadaan kahar itu yakni kerusakan pada unit flash converting furnace dan sulfuric acid plant di smelter AMNT yang terjadi sejak akhir Juli 2025 sehingga kegiatan operasional smelter terpaksa dihentikan sementara.

    Perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga memang bisa berlaku jika pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) mengalami kondisi kahar.

    Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

    Mungkin [perpanjangan izin ekspor diberikan] sekitar 6 bulan ya. Sampai dengan pabriknya selesai [diperbaiki] itu,” imbuh Bahlil.

  • Perannya Disorot, Bahlil Buka Suara Terkait Motor di Jatim Brebet Massal Usai Isi Pertalite

    Perannya Disorot, Bahlil Buka Suara Terkait Motor di Jatim Brebet Massal Usai Isi Pertalite

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka sauara. Setelah perannya disorot dalam fenomena motor brebet massal di Jawa Timur (Jatim) karena isi Pertalite.

    Dia mengatakan pihaknya tengah melakukan investigasi. Bahlil juga menyebut ditinya telah memanggil pihak terkait.

    Hal tersebut diungkapka kepada jurnalis di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (29/10/2025).
    Usai mengunjungi pembukaan Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

    “Tadi saya begitu mendarat, langsung saya panggil Dirut Pertamina Patra Niaga, kemudian BPH Migas, sama Lemigas, untuk menerima laporan langsung dari mereka,” kata Bahlil.

    Kini, dia mengatakan timnya sudah di lapangan. Setelah proses investigasi dilakukan, maka dia akan melakukan rapat.

    “Sekarang tim saya masih berada di daerah sini, nanti setelah ini saya akan rapat dengan mereka di airport,” ujarnya.

    Tim tersebut, terdiri dari perwakilan Dirjen Migas, Lemigas, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga. Dibentuk untuk menelusuri dugaan oplosan Pertalite.

    “Karena untuk minyak yang didistribusi baik solar maupun bensin, Pertalite, di SPBU itu di bawah Pertamina Patra Niaga. Dirutnya ada di sini,” jelasnya.

    Apakah benar atau tidak adanya dugaan Pertalite di oplos, dia tak memberi kepastian. Katanya menunggu uji laboratorium.

    “Kita lihat, kita belum bisa mengandai-andai. Saya belum bisa menyimpulkan tentang kebenarannya, apa benar atau tidak benar, kita tunggu kajian tim,” terangnya.

    Fenomena motor brebet ini diketahui terjadi. di berbagai daerah di Jawa Timur. Seperti Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, dan Malang.
    (Arya/Fajar)