Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Penghormatan untuk Semua Pemimpin, Presiden Prabowo Kutip Pepatah Mikul Dhuwur Mendhem Jero

    Penghormatan untuk Semua Pemimpin, Presiden Prabowo Kutip Pepatah Mikul Dhuwur Mendhem Jero

    Cilegon (beritajatim.com) — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak masyarakat menghormati semua pemimpin yang telah berjasa membangun bangsa dengan mengutip pepatah Jawa, yakni ‘mikul dhuwur mendhem jero’.

    “Kita punya budaya. Ada istilahnya ‘mikul dhuwur mendhem jero’. Kepada keluarga kita yang baik kita angkat setinggi-tingginya, tapi janganlah kita teruskan budaya hujat-menghujat, ejek-mengejek,” ujar Prabowo dalam peresmian proyek Lotte Chemical Indonesia New Ethylene (LINE) di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025).

    Seperti diketahui, konsep pepatah itu adalah cerminan dari etika sosial dalam budaya Jawa yang berarti menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan harga diri. Pepatah itu juga menjunjung tinggi penguatan jati diri seseorang serta menggambarkan rasa hormat kepada orang lain.

    “Pemimpin itu manusia, apakah pemimpin maha-paripurna? Tidak. Pemimpin pasti ada kekurangan, tapi pada esensinya, marilah kita punya rasa keadilan. Marilah kita menjadi manusia yang jernih. Marilah kita menghormati orang tua, menghormati semua yang berjasa,” lanjut Presiden Prabowo.

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan kekagumannya kepada bangsa Korea Selatan. Menurutnya, Korea Selatan adalah bangsa pekerja keras, setelah diterjang perang berkali-kali.

    “Saya termasuk kagum dengan bangsa Korea, saya kagum dengan budaya mereka, dengan kerja keras mereka. Mereka bangsa yang mampu mendirikan suatu bangsa modern dari puing-puing perang, dari kancah peperangan,” ungkapnya.

    Kemudian, Prabowo berterima kasih kepada para pemimpin Lotre Group karena ikut membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dia meminta para pihak terkait agar terus menjaga kepercayaan dan keamanan bagi investasi yang masuk ke dalam negeri.

    “Mari kita memberi manfaat bersama. Kehormatan kita adalah mitra. Kita harus jaga, kita terima dengan hati dan jangan ada unsur-unsur yang mengganggu,” ucapnya.

    PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) merupakan pabrik petrokimia yang berlokasi di kawasan industri Cilegon, Banten. Pabrik ini dirancang untuk memproduksi 1 juta ton ethylene, 520 ribu ton propylene, hingga 250 ribu ton polypropylene per tahun.

    Proyek Lotte Chemical Indonesia New Ethylene (LINE) merupakan bagian dari kompleks petrokimia terintegrasi yang masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek LINE ini menjadi pabrik naphtha cracker pertama di Indonesia dalam 30 tahun terakhir, dengan nilai investasi mencapai USD3,9 miliar atau sekitar Rp62,4 triliun.

    Pada acara tersebut, Prabowo turut didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia; Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi; dan Menteri Luar Negeri Sugiono. [hen/aje]

  • Bahlil Sebut Mantan Presiden Pantas Jadi Pahlawan Nasional: Soeharto, Gusdur, dan Habibie

    Bahlil Sebut Mantan Presiden Pantas Jadi Pahlawan Nasional: Soeharto, Gusdur, dan Habibie

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto yang menuai perdebatan publik.

    Dia menilai, perbedaan pendapat terkait hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi bangsa Indonesia tetap harus menghargai jasa para tokoh yang telah berkontribusi besar bagi negara.

    “Ya, itu biasa saja. Persoalan negara ini kan kita harus menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa, ya. Jadi kita biasa saja. Kita tidak bisa melupakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun itu sesuatu yang luar biasa,” kata Bahlil.

    Pria yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menegaskan, Soeharto merupakan salah satu pendiri Partai Golkar yang memiliki peran penting dalam menjaga ideologi negara dari ancaman paham yang bertentangan dengan Pancasila.

    “Bagi kami, Pak Harto adalah seorang tokoh, kemudian pemimpin bangsa 32 tahun yang mampu membawa Indonesia dari inflasi yang 100% kemudian inflasinya terjaga, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian juga mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam swasembada pangan, swasembada energi, sampai kemudian bangsa kita menjadi Macan Asia pada saat itu ya, di zaman Orde Baru,” ujarnya.

    Meski begitu, menurut Bahlil, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk para pemimpin bangsa. Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak untuk menilai jasa para tokoh secara proporsional dan menghargai kontribusi positif yang telah mereka berikan bagi kemajuan Indonesia.

    Bahkan, Bahlil menilai bahwa apabila perlu partainya menyarankan agar seluruh tokoh-tokoh bangsa terkhusus mantan-mantan presiden agar dapat dipertimbangkan untuk meraih gelar pahlawan nasional.

    “Kalau kita mau bicara tentang manusia yang sempurna, kesempurnaan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Semua masih ada plus minus, sudahlah yang yang baik ya kita harus hargai semua para pendiri dan para tokoh bangsa,” imbuhnya.

    Termasuk saat ditanya mengenai usulan agar Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga diberi gelar serupa, Bahlil menegaskan bahwa Golkar bersikap terbuka terhadap penghargaan bagi seluruh mantan presiden yang telah wafat.

    “Kami itu terbuka. Bila perlu tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden, yang sudah selesai, yang sudah pergi, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu punya jasa. Sampai kapan bangsa ini kalau selalu melihat kekurangan daripada tokoh-tokohnya? Lihat dong ada kelebihan-kelebihannya.”

    Dia juga menilai Gus Dur dan BJ Habibie merupakan tokoh besar yang turut memberikan kontribusi penting bagi perjalanan bangsa.

    “Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Ya, kami menyarankan juga harus dipertimbangkan agar bisa menjadi pahlawan nasional. Pak Habibie juga, semuanyalah ya,” pungkas Bahlil.

  • Proyek Hilirisasi Prioritas Dikebut 2026, Pengganti LPG Paling Depan

    Proyek Hilirisasi Prioritas Dikebut 2026, Pengganti LPG Paling Depan

    Jakarta –

    Belasan proyek hilirisasi prioritas Presiden Prabowo Subianto bakal dikebut tahun 2026. Sejauh ini, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi telah memberikan pra feasibility study pada 18 proyek hilirisasi tersebut ke BPI Danantara, selanjutnya feasibility study akan dilakukan Danantara dengan target selesai akhir tahun ini.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga memimpin Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi mengatakan salah satu proyek hilirisasi yang mau dikebut adalah pengembangan gasifikasi batu bara atau dymethil ether (DME) yang akan menjadi energi primer pengganti LPG.

    “Salah satu di antaranya (yang dipercepat) adalah menyangkut dengan DME,” beber Bahlil usai rapat terbatas mengenai percepatan hilirisasi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

    Bahlil menilai proyek ini urgensinya cukup besar, sebab kebutuhan LPG Indonesia terus meningkat hingga 10 juta ton di tahun depan. Indonesia harus bisa membuat substitusi LPG yang selama ini lebih banyak diimpor dari luar negeri.

    “Kita tahu bahwa tadi kita baru habis resmikan di Cilegon itu kita membutuhkan LPG kurang lebih sekitar 1,2 juta ton per tahun. Maka konsumsi kita nanti ke depan di 2026 itu sudah mencapai hampir 10 juta ton LPG. Tidak bisa kita lama, kita harus segera membangun industri-industri dalam negeri,” papar Bahlil.

    Eks Menteri Investasi itu juga mengatakan bulan ini bakal ada juga peresmian proyek RDMP Kilang Pertamina Balikpapan. Proyek ini juga akan memperkuat ketahanan energi Indonesia.

    “Selain itu, kita akan membangun kilang minyak kita. Kita tahu bahwa 10 November besok kita akan resmikan, tapi sisanya yang lain akan berjalan,” ujar Bahlil.

    Dalam rencana besarnya, pemerintah ingin mengembangkan industri DME di beberapa daerah potensial seperti Bulungan, Kalimantan Utara, lalau di Kutai Timur, Kalimantan Timur, kemudian di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ada juga di Muara Enim, Pali, dan Banyuasin di Sumatera Selatan.

    Total nilai investasinya untuk pengembangan seluruh proyek DME sekitar Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja.

    (hal/fdl)

  • Bahlil Ungkap 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Rp 16 T Mulai Digarap 2026

    Bahlil Ungkap 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Rp 16 T Mulai Digarap 2026

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan 18 proyek hilirisasi prioritas dapat direalisasikan mulai tahun 2026 mendatang. Sejauh ini, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang dipimpin olehnya telah memberikan dokumen pra feasibilty study kepada BPI Danantara.

    Nah Danantara diminta untuk menyelesaikan segera dokumen feasibility study 18 proyek tersebut pada akhir tahun ini. Dengan begitu pengerjaan 18 proyek hilirisasi itu bisa mulai berjalan di tahun 2026.

    Arahan ini didapatkan Bahlil dalam rapat terbatas mengenai percepatan hilirisasi yang dipimpin Prabowo siang ini. CEO Danantara Rosan Roeslani hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir dalam rapat tersebut.

    “Tadi kami sudah membicarakan setelah pulang dari Cilegon, arahan Bapak Presiden dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS dan sudah dibicarakan dengan Danantara, tadi Pak Rosan juga, kita akan selesaikan di tahun ini untuk semuanya dan di 2026 langsung pekerjaan di lapangan bisa berjalan,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

    Bahlil menyatakan 18 proyek hilirisasi itu investasinya menyentuh Rp 16 triliun lebih dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan produksi barang hilirisasi yang jadi subtitusi impor.

    “Ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor. Salah satu di antaranya adalah menyangkut dengan DME,” beber Bahlil.

    Daftar 18 Proyek Hilirisasi yang dimaksud Bahlil adalah sebagai berikut:

    1. Industri Smelter Aluminium (Bauksit) yang berada di wilayah Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp 60 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 14.700 pekerja.

    2. Industri DME (batu bara) yang berada di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja.

    3. Industri aspal yang berada di Buton, ulawesi Tenggara dengan nilai investasi Rp 1,49 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 3.450 pekerja.

    4. Industri Mangan Sulfat yang berada di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai investasi Rp 3,05 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 5.224 pekerja.

    5. Industri Stainless Steel Slab (Nikel) yang berada di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi Rp 38,4 Triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 12.000 pekerja.

    6. Industri Cooper Rod, WIre & Tube (katoda tembaga) yang berada di Gesik, Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 19,2 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 9.700 pekerja.

    7. Industri Besi Baja (Pasir Besi) yang berada di Kabupaten Sarmi, Papua dengan nilai investasi Rp 19 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 18.000 pekerja.

    8. Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit) yang berada di Kendawangan, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp 17,3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 7.100 pekerja.

    9. Industri Olresin (Pala) yang berada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dengan nilai investasi Rp 1,8 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 1.850 pekerja.

    10. Industri Oleofood (Kelapa Sawit) yang berada di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK) Rp 3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 4.800 pekerja.

    11. Industri Nata de Coco, Medium-Chain Triglycerides (MTC), Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa) yang berada di Kawasan Industri Tenayan, Riau dengan nilai investasi Rp 2,3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 22.100 pekerja.

    12. Industri Chlor Alkali Plant (Garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT dengan nilai transaksi Rp 16 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 33.000 pekerja.

    13. Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 1 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 27.600 pekerja.

    14. Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT dengan nilai investasi sebesar Rp 212 miliar. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 1.700 pekerja.

    15. Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp 160 Triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 44.000 pekerja.

    16. Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp 72 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 6.960 pekerja.

    17. Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah dengan nilai investasi Rp 24 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 19.500 pekerja.

    18. Industri Boavtur (Used Cooking Oil) di KBN Marunda, Kawasan Industri Cikarang dan Kawasan Industri Karawang dengan nilai investasi Rp 16 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 10.152 pekerja.

    (hal/fdl)

  • Sejarah Baru Hilirisasi Industri Petrokimia

    Sejarah Baru Hilirisasi Industri Petrokimia

    Oleh: Laode Sulaeman

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi, KESDM

    Hari ini, 6 November 2025, sejarah baru investasi di Indonesia ditorehkan kembali. Presiden RI, Prabowo Subianto, meresmikan Industri Petrokimia Nafta Crackers terbesar di Asean, yaitu pusat industri petrokimia PT. Lotte Chemical Indonesia yang berlokasi di jalan Raya Merak, km 116, Cilegon, Banten di atas luas areal 110 hektar dengan luas bangunan pabrik 70 hektar. Investasi kakap ini punya banyak cerita sehingga layak dianggap sebagai salah satu sejarah penting negara, khususnya terkait investasi, industri dasar, dan ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

    Industri petrokimia ini dibangun dengan nilai investasi yang besar, yakni 3,9 miliar USD atau setara Rp62 triliun. Pabrik ini membutuhkan bahan baku nafta dan LPG sekitar 3,2 juta ton per tahun yang kemudian akan menghasilkan sebanyak 15 produk petrokimia, antara lain Etilena dan Propilena. Sebanyak 70% produknya dipakai untuk keperluan yang begitu vital bagi bangsa, yakni mensubstitusi impor di dalam negeri dan sisanya 30% untuk ekspor. Agenda kemandirian ekonomi bisa dicicil, salah satunya, dari investasi ini.

    Industri petrokimia sendiri adalah bentuk hilirisasi industri migas yang menghasilkan produk-produk bernilai tinggi dengan produk akhir seperti komponen kendaraan, peralatan medis pipa, kemasan plastik, peralatan isolasi listrik, dan berbagai bahan baku industri lainnya. Hilirisasi merupakan mantra baru bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bahan baku diolah untuk menghasilkan nilai tambah yang akan mengerek penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

    Setiap investasi yang besar dan bersejarah pasti meninggalkan banyak kisah yang tidak terungkap di baliknya. Investasi ini awalnya dipenuhi awan yang kerap menciptakan suasana gelap dan pesimisme. Sempat terhenti lama setelah peletakan batu pertama akibat ragam kendala, akhirnya peluang pembangunan pabrik terbuka kembali. Keberhasilan pembangunan ini tidak lepas dari perjuangan satu sosok yang super gigih: Bahlil Lahadalia. Saat itu posisinya masih sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM di era Presiden RI Joko Widodo.

    Perbesar

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Foto: Kementerian ESDM… Selengkapnya

    Ketika pandemi membuat eknomi dunia dan nasional murung, Bahlil berhasil menginisiasi dan mengoperasikan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Pada saat yang sama ia juga secara paralel memperjuangkan industri petrokimia yang diresmikan hari ini. Sejarah yang pertama ialah pabrik ini berdiri 30 tahun setelah dibangunnya Petrochemical Complex Chanda Asri. Sejak masa itu belum ada lagi hilirisasi migas yang sampai pada tahap industri petrokimia terintegrasi hingga tercetusnya investasi raksasa ini, yakni dengan diresmikannya PT. Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project.

    Sejarah berikutnya, proses merintis dan menghidupkan kembali industri ini tidaklah mudah. Atas arahan Presiden saat itu, Bapak Jokowi, Menteri Bahlil dan tim di BKPM memulai menelisik kembali aneka persoalan yang menjadi sebab mangkraknya investasi, mulai dari pembebasan lahan, penyelesaian berbagai perizinan investasi di kementerian/lembaga dan daerah, fasilitasi impor mesin/peralatan, pemberian insentif investasi yang kompetitif hingga mengawal proses pembangunan. Rapat di kantor yang dipimpin langsung oleh menteri dilakukan lebih dari 10 kali untuk memastikan setiap masalah segera diselesaikan.

    Di luar itu, kunjungan lapangan dikerjakan pula secara spartan agar tidak hanya laporan “manis-manis” saja yang diterima. Lebih dari 5 kali kunjungan pabrik dikerjakan, bahkan hingga jam 12 malam, sekadar untuk memastikan segalanya berjalan sesuai dengan rencana. Langkah-langkah itu pun belum sepenuhnya membikin semuanya berjalan lancar. Seperti disampaikan di muka, proses pembangunan dipenuhi banyak tantangan. Walaupun proyek ini telah dicanangkan sejak tahun 2016, namun sempat terhenti pembangunannya karena beberapan rintangan, salah satunya yang cukup serius adalah masalah akuisisi lahan.

    Perbesar

    Sejarah baru industri petrokimia Indonesia. Foto: Kementerian ESDM… Selengkapnya

    Perkara lebih rumit lagi sebab adanya serangan wabah Covid sehingga kian menambah beban ujian atas proyek ini. Hanya atas keteguhan dan kepemimpinan Bahlil, dan tentu saja dukungan penuh Presiden, pada Januari 2022 bisa dilakukan MoU dengan Lotte Chemical dalam rangka akselerasi proyek, sekaligus kontrak EPC ditandatangani. Tepat pada April 2022 awal konstruksi dapat dilaksanakan. Proyek ini dalam pekerjaannya juga membanggakan karena dijalankan dengan kompleksitas dan standar ketelitian yang tinggi, juga melibatkan pembangunan unit-unit operasi yang berteknologi tinggi.

    Setelah pergantian kekuasaan pada Oktober 2024, Presiden Prabowo juga mengawal terus program ini di bawah koridor visi hilirisasi yang dikumandangkan tiada henti. Hal ini yang menyebabkan pembangunan proyek bisa selesai tepat waktu selama 3 tahun. Proses komisioning sudah dimulai pada Mei 2025 dan beroperasi komersial pada Oktober 2025. Pabrik ini juga menjadi simbol keberlanjutan program meski terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Kekuasaan politik boleh mengalami pergantian, namun program-program strategis berjalan tanpa gangguan. Inilah bentuk investasi politik hakiki yang penting bagi kemajuan ekonomi.

    Perbesar

    Sejarah baru industri petrokimia Indonesia. Foto: Kementerian ESDM… Selengkapnya

    Proyek vital publik ini sejak dibangun hingga beroperasi telah memberikan banyak manfaat bagi kepentingan nasional. Pertama, memperkuat pemenuhan tambahan kebutuhan produk petrokimia dalam negeri yang selama ini sekitar 50% masih harus diimpor. Kedua, menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 40.000 tenaga kerja mulai dari tahap konstruksi hingga tahap operasi. Ketiga, meningkatkan kapasitas SDM dalam negeri melalui transfer teknologi dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM. Keempat, mendorong tumbuhnya industri hilir. Kelima, memberikan peningkatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

    Ringkas cerita, peresmian proyek Petrokimia Lotte Chemical Indonesia ini menjadi tanda atas 3 kata kunci penting dalam pembangunan ekonomi: visi, konsistensi, dan determinasi. Sosok Bahlil Lahadalia, yang sekarang menjabat sebagai Menteri ESDM, menjadi figur yang secara utuh merepresentasikan tiga kata kunci tersebut. Keteguhannya berjuang menghadapi karang rintangan tersebut tentu juga ditopang oleh visi Asta Cita yang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satunya bertekad memajukan bangsa lewat strategi hilirisasi. Jadi, proyek gigantik ini menjadi bagian dari sejarah baru hilirisasi nasional.

  • Pro-Kontra Soeharto Jadi Pahlawan: Antara Jasa dan Luka Lama Bangsa

    Pro-Kontra Soeharto Jadi Pahlawan: Antara Jasa dan Luka Lama Bangsa

    Pro-Kontra Soeharto Jadi Pahlawan: Antara Jasa dan Luka Lama Bangsa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, dinilai berisiko menghapus jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama masa Orde Baru.
    Aktivis
    Gen Z
    sekaligus mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM),
    Virdian Aurellio Hartono
    , menegaskan, penolakan terhadap wacana tersebut bukan sekadar persoalan masa lalu, tetapi menyangkut masa depan bangsa.
    Virdian menyoroti bahaya pengangkatan
    Soeharto
    sebagai pahlawan, yang menurutnya berpotensi menutupi berbagai pelanggaran HAM di masa pemerintahannya.
    Bahaya itu ia samakan dengan pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang sempat mengatakan bahwa peristiwa pemerkosaan massal terhadap perempuan pada 1998 tidak pernah terjadi.
    Menurut Virdian, pandangan semacam itu bisa memperkuat upaya pengingkaran terhadap penderitaan korban.
    “Bayangkan kalau Soeharto jadi pahlawan, sepaket dengan ucapan Fadli Zon, pemerkosaan massal 98 bisa dianggap tidak pernah ada,” kata Virdian, dalam diskusi #SoehartoBukanPahlawan, di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    Bagi Virdian, pengakuan terhadap Soeharto sebagai pahlawan dapat berdampak luas terhadap cara negara memandang kekerasan dan pelanggaran HAM, baik di masa kini maupun mendatang.
    “Kalau Soeharto pahlawan, korban bisa dianggap bohong. Besok-besok, kalau ada korban pembungkaman atau pembunuhan oleh negara, bisa saja dianggap tidak pernah ada,” ujar dia.
    Virdian menekankan bahwa penolakan terhadap Soeharto bukan semata membela korban masa lalu, melainkan juga merupakan bentuk kesadaran generasi muda untuk mencegah kembalinya kultur kekuasaan otoriter.
    “Menolak Soeharto punya relevansi terhadap kehidupan kita hari ini dan masa depan. Kita tidak bisa membiarkan kultur itu kembali,” tegas dia.
    Ia juga menyinggung hasil penelitian yang menunjukkan rendahnya literasi sejarah di kalangan muda, sehingga banyak yang gagal memahami konteks kekuasaan Orde Baru.
    Kondisi ini, menurut dia, membuat sebagian masyarakat mudah menerima narasi romantisasi terhadap Soeharto dan masa pemerintahannya.
    Virdian mengingatkan, otoritarianisme tidak hadir secara tiba-tiba, tetapi muncul perlahan ketika publik tidak lagi kritis terhadap kekuasaan.
    “Otoritarian itu datang pelan-pelan, kita enggak sadar,” ucap dia.
    Ia mencontohkan sejumlah praktik pembatasan kebebasan yang masih terjadi hingga kini, termasuk ratusan aktivis yang diproses hukum karena aksi demonstrasi, serta jurnalis dan pegiat yang dikriminalisasi.
    “Kalau kita biarkan Soeharto jadi pahlawan, pelan-pelan semua itu akan dianggap hal yang normal,” kata dia.
    Selain itu, Virdian juga menyoroti pola pikir warisan Orde Baru yang masih bertahan hingga kini, seperti anggapan bahwa pembangunan merupakan hadiah dari negara dan politik hanya urusan elite.
    Menurut dia, generasi muda harus menolak upaya romantisasi terhadap Soeharto maupun nilai-nilai politik Orde Baru.
    “Jadi, bagi gue, enggak ada alasan untuk mengizinkan Soeharto jadi pahlawan, dan kita harus tolak Soeharto jadi pahlawan demi kehidupan kita hari ini dan masa depan kita semua,” imbuh dia.
    Di sisi lain, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menyatakan, Soeharto memenuhi syarat mendapat gelar
    pahlawan nasional
    .
    Hal itu disampaikan usai Fadli melaporkan 49 nama calon pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    “Tentu dari kami, dari tim GTK ini, telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat ya, sidang terkait hal ini. Jadi, telah diseleksi tentu berdasarkan, kalau semuanya memenuhi syarat ya, jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat,” kata Fadli.
    Ia menegaskan, Soeharto telah melalui seluruh tahapan penilaian, mulai dari usulan masyarakat di tingkat kabupaten/kota hingga pemerintah provinsi.
    “Dari TP2GP yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi, memenuhi syarat dari bawah,” ujar dia.
    Menurut Fadli, nama Soeharto bahkan telah diusulkan sebanyak tiga kali.
    “Nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat,” tutur dia.
    Fadli kemudian memerinci jasa Soeharto yang dinilai layak mendapat penghargaan negara, di antaranya kepemimpinan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.
    “Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia, masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah
    cease to exist
    , sudah tidak ada lagi,” ujar dia.
    Selain itu, lanjut Fadli, Soeharto juga memiliki peran penting dalam operasi pembebasan Irian Barat dan berbagai operasi militer lainnya.
    “Pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada, ada rinciannya. Nanti rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan,” ujar dia.
    Sebelumnya, pemerintah diketahui tengah menggodok 40 nama calon pahlawan nasional.
    Beberapa di antaranya adalah Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah.
    Namun, wacana pemberian gelar kepada Soeharto menuai penolakan dari berbagai pihak.
    Sebanyak 500 aktivis dan akademisi menyatakan menolak rencana tersebut.
    Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P Bonnie Triyana juga menyampaikan keberatannya.
    Di sisi lain, dukungan datang dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ia menilai, jasa Soeharto sangat besar bagi bangsa dan negara.
    “Kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang, Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional,” kata Bahlil, usai menemui Prabowo, di Istana Kepresidenan, Senin (3/11/2025).
    Menurut Bahlil, Soeharto adalah tokoh penting di balik kebangkitan ekonomi Indonesia dan dikenal sebagai “Macan Asia” pada masa Orde Baru.
    “Soeharto juga merupakan pendiri Partai Golkar dan sudah menjabat sebagai Presiden RI selama lebih dari 30 tahun,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selain Soeharto, Golkar Juga Dukung Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    Selain Soeharto, Golkar Juga Dukung Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    Jakarta –

    Partai Golkar sempat menyampaikan usulan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Presiden RI ke-2 Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 10 November. Sekjen Partai Golkar Muhamad Sarmuji mengatakan pihaknya juga mendukung Presiden ke-3 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dianugerahi gelar tersebut.

    “Saya kan sudah memberikan pernyataannya jauh hari ya. Jadi Pak Harto itu terlepas dari sisi-sisi kelemahan beliau sebagai manusia tapi jasa besarnya itu tidak bisa dipungkiri. Jasa besarnya melakukan pembangunan Indonesia, mentransformasikan ekonomi Indonesia dari yang sangat terpuruk menjadi disegani di Asia Tenggara bahkan di Asia itu tidak bisa dilupakan orang. Memori kolektif masyarakat itu sampai sekarang masih mengingat Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan,” kata Sarmuji mengawali pernyataannya, Kamis (4/11/2025).

    Sarmuji tak mempersoalkan adanya perdebatan di publik mengenai wacana pemberian gelar kepada Soeharto. Menurutnya, setiap tokoh yang dianugerahi gelar tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.

    “Dan kalau ada orang yang Ada yang tidak setuju itu wajar saja. Siapa yang di dunia ini yang bisa setuju bulat-bulat, nggak ada. Dan kalau bicara kelemahan orang, siapa yang tidak punya kelemahan. Semua yang mendapatkan gelar pahlawan nasional, itu semuanya punya kelemahan yang melekat dalam dirinya sebagai manusia,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Sarmuji membeberkan partainya tak hanya mengusulkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Golkar disebut juga mendukung pemberian gelar itu kepada Gus Dur.

    “Dari kami juga mendukung, misalnya, figur yang lain. Bukan hanya Pak Harto sebenarnya. Gus Dur juga layak untuk mendapat gelar pahlawan nasional dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Posisi kami mendukung penganugerahan gelar Pak Harto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional,” katanya.

    Bahlil Sampaikan Usulan ke Prabowo

    Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengaku menyampaikan usulan mengenai Soeharto menjadi pahlawan nasional saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Bahlil mengatakan Prabowo mempertimbangkan ihwal usulan tersebut.

    “Yang berikut kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional,” kata Bahlil setelah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11).

    Bahlil menuturkan Prabowo menerima aspirasi yang disampaikan partainya tersebut. Menurut dia, Prabowo juga akan mempertimbangkan apa yang menjadi usulan partai beringin itu.

    “Bapak Presiden menerima aspirasi dari Golkar tentang permohonan Golkar agar Pak Harto, Presiden Soeharto menjadi Pahlawan Nasional,” kata Bahlil.

    “Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa saya menerima dan akan mempertimbangkan. Sudah barang tentu itu lewat mekanisme internal, kan ada, ada mekanisme yang harus dilalui,” lanjut dia.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/idn)

  • Pseudo-Demokrasi, Demokrasi Seolah-olah di Era Soeharto…

    Pseudo-Demokrasi, Demokrasi Seolah-olah di Era Soeharto…

    Pseudo-Demokrasi, Demokrasi Seolah-olah di Era Soeharto…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aktivis 1998 sekaligus anggota DPR RI, Ansy Lema, menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
    Menurut dia,
    Soeharto
    justru meninggalkan warisan kelam bagi bangsa dalam bidang kemanusiaan, korupsi, dan
    demokrasi
    .
    “Dia (Soeharto) berkuasa sampai 32 tahun, dan kekayaannya semua diambil begini. Kemiskinan luar biasa. Gap ekonomi luar biasa,” kata Ansy, dalam diskusi bertajuk #SoehartoBukanPahlawan di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Rabu (5/11/2025).
    Ansy mengatakan, penolakannya didasari tiga alasan utama. Pertama, karena melakukan kejahatan kemanusiaan.
    Kedua, dugaan korupsi di era pemerintahannya. Ketiga, kejahatan demokrasi yang nyata saat Soeharto memimpin.
    Ia menuturkan, selama Orde Baru, kebebasan berserikat dan berekspresi dibatasi. Organisasi masyarakat, serikat pekerja, hingga media, berada di bawah kendali pemerintah.
    Menurut dia, sistem politik saat itu hanya formalitas belaka. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap tidak merepresentasikan kepentingan rakyat.
    “Dalam Orde Baru ada enggak demokrasi? Ada institusi politik. DPR ada. Eksekutif ada. Legislatif ada. Yudikatif ada. Tetapi cuma pajangan. Pemilu ada? Ada. Partai politik ada? Ada. Tetapi apa? Aksesoris,” kata Ansy.
    “Istilah keren yang orang politik bilang, pseudo-demokrasi. Demokrasi seolah-olah. Demokrasi prosedural yang ada. Demokrasi substansial enggak ada,” ucap dia.
    Ansy juga menilai, teori pembangunan Orde Baru yang disebut
    trickle down effect
    tidak pernah benar-benar terjadi.
    Dia menuturkan, pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan segelintir orang dekat kekuasaan.
    “Kekayaan pertumbuhan ekonomi ini dicuri dan terkumpul di tangan segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin,” kata dia.
    Ia menilai, seseorang layak disebut
    pahlawan
    bila memiliki integritas dan nilai moral. Ansy menekankan bahwa indikator tersebut tidak dimiliki oleh Soeharto.
    “Ada demokrasi zaman Orde Baru? Tidak. Ada penghormatan terhadap hak asasi manusia? Tidak. Ada transparansi dan akuntabilitas? Tidak,” tegas dia.
    Dalam kesempatan ini, Ansy turut menyoroti upaya penulisan ulang sejarah Orde Baru yang dinilainya berpotensi menghapus jejak pelanggaran masa lalu.
    “Itu mau dihilangkan kejahatan-kejahatan korupsi, kemanusiaan, dan kejahatan demokrasi di era Orde Baru. Supaya upaya menjadikan Soeharto pahlawan bisa lolos,” kata dia.
    Tidak sampai di situ, Ansy juga menyinggung sebagian mantan aktivis 1998 yang kini berpihak pada kekuasaan.
    Padahal, kekuatan rakyat bersatu luar biasa untuk menggulingkan Soeharto dari kekuasaan.
    “Gue heran kalau ada aktivis 98 dulu teriak lawan Soeharto, hari ini kok tiba-tiba bisa dukung,” ucap dia.
    Di sisi lain, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menyatakan, Soeharto memenuhi syarat mendapat gelar pahlawan nasional.
    Hal itu disampaikan usai Fadli melaporkan 49 nama calon pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    “Tentu dari kami, dari tim GTK ini, telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat ya, sidang terkait hal ini. Jadi, telah diseleksi tentu berdasarkan, kalau semuanya memenuhi syarat ya, jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat,” kata Fadli.
    Ia menegaskan, Soeharto telah melalui seluruh tahapan penilaian, mulai dari usulan masyarakat di tingkat kabupaten/kota hingga pemerintah provinsi.
    “Dari TP2GP yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi, memenuhi syarat dari bawah,” ujar dia.
    Menurut Fadli, nama Soeharto bahkan telah diusulkan sebanyak tiga kali.
    “Nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat,” tutur dia.
    Fadli kemudian memerinci jasa Soeharto yang dinilai layak mendapat penghargaan negara, di antaranya kepemimpinan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.
    “Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia, masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah
    cease to exist
    , sudah tidak ada lagi,” ujar dia.
    Selain itu, lanjut Fadli, Soeharto juga memiliki peran penting dalam operasi pembebasan Irian Barat dan berbagai operasi militer lainnya.
    “Pembebasan Irian Barat dan lain-lain. Jadi ada, ada rinciannya. Nanti rinciannya kalau mau lebih panjang nanti saya berikan,” kata dia.
    Sebelumnya, pemerintah diketahui tengah menggodok 40 nama calon pahlawan nasional.
    Beberapa di antaranya adalah Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah.
    Namun, wacana pemberian gelar kepada Soeharto menuai penolakan dari berbagai pihak. Sebanyak 500 aktivis dan akademisi menyatakan menolak rencana tersebut.
    Di sisi lain, dukungan datang dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ia menilai, jasa Soeharto sangat besar bagi bangsa dan negara.
    “Kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang, Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional,” kata Bahlil, usai menemui Prabowo di Istana Kepresidenan, Senin (3/11/2025).
    Menurut Bahlil, Soeharto adalah tokoh penting di balik kebangkitan ekonomi Indonesia dan dikenal sebagai “Macan Asia” pada masa Orde Baru.
    “Soeharto juga merupakan pendiri Partai Golkar dan sudah menjabat sebagai Presiden RI selama lebih dari 30 tahun,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Pahlawan Nasional, Fadli Zon Sebut Soeharto Tak Pernah Terbukti Terlibat dalam Genosida 1965

    Soal Pahlawan Nasional, Fadli Zon Sebut Soeharto Tak Pernah Terbukti Terlibat dalam Genosida 1965

    Soal Pahlawan Nasional, Fadli Zon Sebut Soeharto Tak Pernah Terbukti Terlibat dalam Genosida 1965
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menyebut tidak pernah ada bukti Presiden ke-2 RI Soeharto terlibat dalam genosida 1965-1966.
    Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis Suseno, bahwa
    Soeharto
    tidak layak menjadi pahlawan nasional.
    “Enggak pernah ada buktinya kan? Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu,” kata
    Fadli Zon
    di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    Ia lantas melemparkan pertanyaan yang sama kepada awak media.
    Ia mempertanyakan, siapa yang berani memberi bukti, sedangkan keterlibatan dalam genosida tidak terjadi berdasarkan fakta sejarah.
    “Apa faktanya? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data gitu. Ada enggak? Enggak ada kan?” ucapnya.
    Fadli Zon juga menegaskan, 49 nama yang telah diusulkan, termasuk Soeharto, telah memenuhi syarat untuk mendapat
    gelar pahlawan nasional
    .
    Soeharto telah memenuhi syarat dari tingkat yang paling bawah, dari usulan masyarakat di tingkat kabupaten/kota hingga diusulkan kepada pemerintah provinsi.
    Artinya, kata dia, bukan hanya Dewan GTK yang dipimpinnya yang menyatakan sosok Presiden ke-2 RI itu memenuhi ketentuan.
    “Dari TP2GP yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah,” ucap Fadli.
    Bahkan, kata Fadli, nama Soeharto sudah diusulkan sebanyak tiga kali, mulai dari tahun 2011, tahun 2015, hingga tahun ini.
    Ia lalu memerinci berbagai jasa Soeharto sehingga dapat diberikan gelar pahlawan nasional.
    Soeharto memimpin serangan umum pada 1 Maret 1949.
    Serangan tersebut merupakan serangan militer selama Revolusi Nasional Indonesia.
    Yogyakarta saat itu dikuasai oleh pasukan Indonesia selama enam jam.
    “Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia, masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi,” tandas Fadli.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah tengah menggodok 49 nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional.
    Sebanyak 24 di antaranya masuk dalam daftar prioritas.
    Beberapa nama yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah Presiden ke-2 RI Soeharto;
    Presiden ke-4 RI Aburrahman Wahid atau Gus Dur; hingga aktivis buruh, Marsinah.
    Nama-nama itu diusulkan dari beragam unsur hingga di tingkat kabupaten/kota.
    Tak jarang, nama-nama yang diusulkan juga diperdebatkan.
    Sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto.
    Begitu pula dengan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P, Bonnie Triyana.
    Kendati begitu, ada pula pihak yang pro terhadap usulan tersebut.
    Pada awal pekan ini, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendatangi Prabowo untuk mengusulkan agar Soeharto menjadi pahlawan nasional.
    Ia berpandangan, jasa Soeharto cukup besar dan luar biasa bagi bangsa dan negara.
    Soeharto juga merupakan pendiri Partai Golkar dan sudah menjabat sebagai Presiden RI selama lebih dari 30 tahun.
    Indonesia yang dikenal sebagai Macan Asia saat Pemerintahan Orde Baru juga tidak terlepas dari jasa Soeharto.
    “Kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional,” kata Bahlil usai menemui Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dari Sawit hingga Kilang, Indonesia Bangun Energi Bernilai Tambah

    Dari Sawit hingga Kilang, Indonesia Bangun Energi Bernilai Tambah

    Jakarta –

    Di persimpangan antara energi dan industri, Indonesia sedang melangkah ke fase baru yang sangat menentukan: mengubah sumber daya alam menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Program biofuel dan pengembangan petrokimia bukan sekadar proyek teknis, melainkan pilar untuk mewujudkan energi yang mandiri, ekonomi yang tumbuh, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.

    Dengan memanfaatkan biodiesel, bioetanol, serta industri hilir petrokimia, pemerintah dan pelaku industri berupaya mendorong nilai tambah dalam negeri, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat posisi Indonesia di peta global energi. Pengembangan produk olahan migas menjadi petrokimia memperlihatkan bahwa kita tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga mulai mengolah dan menghasilkan produk bernilai tinggi.

    Begitu juga dengan biofuel, dari ladang sawit, tebu atau singkong, energi baru terbarukan ini bertemu dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan. Semua ini menunjuk ke satu arah: bangsa yang mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri. Pengembangan petrokimia menunjukkan peralihan industri migas dari ekspor bahan mentah ke produk olahan dengan nilai tinggi, dan memperkuat kemandirian ekonomi energi.

    Berangkat dari hal tersebut, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM) Todotua Pasaribu mendorong hilirisasi minyak dan gas bumi (migas) untuk menjadi jalur masuk Indonesia ke industri petrokimia.

    “Kami melihat migas ini strategis. Selain berbicara ketahanan energi, kita juga bicara penetrasi kita ke dalam industri petrokimia,” ucap Todotua, dikutip dari Antara, Rabu (5/11/2025).

    Todotua menyampaikan sebagian besar dari bahan petrokimia berasal dari minyak dan gas bumi. Adapun tren industri yang memiliki keterkaitan dengan petrokimia dan menuai perhatian dari Todotua adalah industri pupuk yang bahan baku utamanya dari amonia.

    “Amonia kan dari gas, dan turunan-turunan produk metanol dan lain-lain,” ucap Totodua.

    Oleh karena itu, Todotua menekankan bahwa investasi yang datang ke dalam negeri haruslah untuk proyek-proyek strategis, serta berkontribusi kepada program hilirisasi dengan produk yang berdaya saing kompetitif.

    “Inilah memang yang harus kami atur sama-sama, sehingga nanti dalam penetrasi ke industri hilirisasinya, produk-produk turunannya sudah bisa punya daya saing,” kata Todotua.

    Sebelumnya ia menyampaikan realisasi investasi kuartal II 2025 tembus Rp 475 triliun, lebih tinggi daripada kuartal I sebesar Rp 465 triliun. Todotua berharap agar realisasi investasi pada kuartal III dan kuartal IV bisa mencapai target, sebab terdapat berbagai tantangan ekonomi global yang bisa mempengaruhi investasi.

    Tak hanya petrokimia, pengembangan biofuel atau bahan bakar nabati seperti biodiesel 50% (B50) dan bioetanol 10% (B10) juga dinilai mampu memperkuat kemandirian energi sekaligus menekan emisi karbon. Kebijakan ini rencananya akan dilaksanakan pada 2026.

    “Kalau bensin ini 60 % konsumsi bensin kita itu masih impor. Maka ke depan kita akan mendorong untuk ada E10,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Menurutnya, kebijakan ini akan diatur secara bertahap agar kebutuhan etanol di dalam negeri dapat terpenuhi. Langkah ini juga sejalan dengan visi nasional untuk memperkuat kemandirian energi dan mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

    Bahlil sendiri bakal mempertimbangkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan penerapan program B50 akan berdampak pada peningkatan kebutuhan CPO di dalam negeri.

    “Nah kalau alternatif ketiga yang dipakai, memangkas sebagian ekspor, maka salah satu opsinya, saya ulangi, salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Itu di dalamnya adalah salah satu instrumennya DMO,” kata Bahlil.

    Dari sisi industri, PT Pertamina (Persero) juga tengah memperkuat bisnis petrokimia untuk meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memberikan kontribusi nyata sebagai BUMN bagi negara. Pengembangan bisnis petrokimia dilakukan melalui sejumlah anak usaha dan afiliasi.

    Contohnya, PT Trans‑Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai salah satu anak usahanya telah berhasil menyelesaikan proyek peningkatan kapasitas produksi aromatik dari 600 ribu ton menjadi 780 ribu ton per tahun. Saat ini TPPI juga terus dikembangkan melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang tengah mengkaji pembangunan kompleks Pabrik Olefin.

    Proyek ini diharapkan dapat menambah pasokan bahan baku plastik dalam negeri sampai dengan 1.600 ribu ton per tahun. Jika indikator keekonomian menunjukkan prospek positif, pengembangan ini tentu akan memperkuat pertumbuhan industri hilir petrokimia nasional.

    Lebih jauh, pengembangan lain juga dilakukan melalui PT Polytama Propindo di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, dengan rencana peningkatan kapasitas produksi petrokimia sebesar 300 ribu ton per tahun yang ditargetkan beroperasi pada 2028. Selain itu, Pertamina juga berupaya untuk terus mengidentifikasi dan mengembangkan potensi produk petrokimia baru yang prospektif di Indonesia. Di samping itu, Pertamina juga mendorong pemanfaatan biofuel sebagai realisasi dari program transisi energi.

    Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menyebut pihaknya telah mencatatkan capaian penting seperti produksi Sustainable Aviation Fuel berbasis minyak jelantah dan penerapan biodiesel B40, yang akan meningkat menjadi B50 tahun depan.

    “Dukungan Pertamina dalam ketahanan energi juga semakin terlihat, dengan komitmen Pertamina sebagai pemimpin dalam transisi energi. Sejalan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan, termasuk panas bumi,” ujar Simon.

    Simon mengatakan seluruh upaya subholding Pertamina dalam inisiatif net zero carbon (NZE) merupakan amanah nasional untuk menjaga keberlangsungan energi bagi generasi sekarang maupun masa depan.

    “Kami menargetkan NZE sebagai komitmen strategis jangka panjang yang terintegrasi dan selaras dengan visi Indonesia Emas. Visi yang menempatkan keberlanjutan dan kemandirian energi serta pertumbuhan ekonomi rendah karbon sebagai kemajuan bangsa melalui peran seluruh subholding dan anak perusahaan Pertamina,” jelas Simon.

    Sementara itu, Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menegaskan pihaknya siap memberikan edukasi publik mengenai bioetanol dan perubahan kebijakan bahan bakar.

    “Sebagai perusahaan yang melakukan layanan publik di bidang BBM, kami memahami perlunya edukasi kepada masyarakat dan konsumen apabila terdapat perubahan kebijakan terkait dengan BBM,” ujarnya.

    Menurutnya, Pertamina Patra Niaga juga akan berkolaborasi dengan pabrikan otomotif, akademisi, dan praktisi untuk memastikan kesiapan masyarakat terhadap bahan bakar campuran bioetanol.

    Kolaborasi antara pengembangan biofuel dan petrokimia menjadi bukti nyata transformasi energi Indonesia tidak lagi sebatas wacana. Kedua sektor ini kini menjadi pilar strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional, sekaligus menggerakkan ekonomi bernilai tambah tinggi di dalam negeri.

    Upaya pemerintah dan industri melalui pengembangan biofuel serta petrokimia menunjukkan bahwa Indonesia semakin matang dalam merancang masa depan energinya sendiri. Bukan lagi sekadar memanfaatkan sumber daya alam secara mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

    Dengan sinergi yang makin erat antara kebijakan nasional, BUMN seperti Pertamina, dan industri swasta, transformasi energi menuju kemandirian dan ekonomi hijau bukan sekadar impian, melainkan arah nyata yang sedang dijalankan.

    Tonton juga video “Wamen LH: Pemda Sediakan Lahan-3% APBD Buat Proyek Sampah Jadi Energi”

    (hnu/ega)