Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Geber Program Prioritas, Airlangga Gelar Rakortas Bareng 7 Menteri Ekonomi di Hari Minggu – Page 3

    Geber Program Prioritas, Airlangga Gelar Rakortas Bareng 7 Menteri Ekonomi di Hari Minggu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan tujuh menteri yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dalam rapat koordinasi terbatas di Jakarta, pada Minggu 3 November 2024.

    Mereka antara lain, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Menteri Pariwisata Widyanti.

    Rapat kordinasi terbatas itu dilakukan untuk menyelaraskan program kerja prioritas jangka pendek dan menengah di bidang perekonomian.

    “Saya memimpin Rapat Koordinasi Terbatas bersama para menteri dan wakil menteri dari tujuh kementerian dalam lingkup koordinasi Kemenko Perekonomian. Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti retreat di Magelang beberapa waktu lalu, serta untuk mengantisipasi sejumlah perkembangan,” ucap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lewat postingan Instagram @airlanggahartarto_official dikutip Selasa (5/11/2024).

    Airlangga menjelaskan, rapat di akhir pekan ini diadakan sebagai upaya dalam meningkatkan koordinasi kebijakan sekaligus konsolidasi berbagai program jangka pendek dan menengah, hingga target-target yang harus dicapai untuk program jangka panjang dalam koordinasi bidang perekonomian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami menyadari bahwa kolaborasi dan sinergitas adalah kunci utama dalam rangka mengawal serta menyukseskan berbagai agenda pemerintah,” tandas Airlangga.

  • Subsidi BBM Bakal Dialihkan ke Program 3 Juta Rumah? Ini Kata Bahlil

    Subsidi BBM Bakal Dialihkan ke Program 3 Juta Rumah? Ini Kata Bahlil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat suara perihal isu subsidi energi, termasuk untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dirumorkan akan dialihkan untuk program 3 juta rumah.

    Mendengar adanya isu tersebut, Bahlil menegaskan bahwa subsidi energi tidak akan dialihkan untuk program 3 juta rumah. Bahlil bahkan mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan perihal peralihan subsidi untuk program tersebut.

    “Nggak benar itu, kita lagi exercise. Nggak benar itu, belum ada ide itu,” bantah Bahlil saat dikonfirmasi perihal isu peralihan subsidi energi untuk program 3 juta rumah, ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, dikutip Selasa (5/11/2024).

    Memang, saat ini pemerintah tengah berupaya agar subsidi energi di Indonesia bisa tepat sasaran diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

    Terbarunya, Bahlil mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan opsi yang terbaik untuk perubahan skema subsidi BBM dan listrik. Di antara opsi-opsi itu, Bahlil mengungkapkan ada opsi perubahan subsidi barang menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu juga ada skema blending subsidi yang langsung ke barang atau produk BBM-nya.

    “Akan diputuskan nanti di hari yang tepat dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana,” ungkap Menteri Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (5/11/2024).

    Bahlil menyatakan, andaikan terjadi subsidi BLT, kelak, kendaraan umum yang memakai plat kuning masih dipertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya.

    “Ini kan harusnya ada yang tepat sasaran ada yang tidak. yang tidak ini akan kita bentuk yang lain. Jadi subsidi tetap ada tapi berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang,” jelas Bahlil.

    (wia)

  • Isyarat Terbaru Bahlil, Kendaraan Ini Masih Bisa Nenggak BBM Subsidi

    Isyarat Terbaru Bahlil, Kendaraan Ini Masih Bisa Nenggak BBM Subsidi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama dengan sejumlah menteri lainnya, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin, Senin (04/11/2024) baru saja mengadakan rapat membahas subsidi energi.

    Dari rapat tersebut diputuskan ada setidaknya dua opsi skema penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Opsi pertama, subsidi barang atau produk BBM dan listrik diganti menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke warga yang berhak menerima subsidi. Opsi kedua, mencampurkan antara memberikan subsidi ke barang untuk kendaraan-kendaraan yang masuk ke dalam kriteria.

    Bahlil mengisyaratkan kendaraan tertentu ini masih bisa menikmati BBM bersubsidi, yakni kendaraan umum atau plat kuning.

    “Andaikan terjadi subsidi (BLT), nanti sebagian kendaraan umum plat kuning itu masih kita pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya,” ungkap Menteri Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Yang jelas, kata Bahlil, subsidi baik BBM maupun listrik harus tepat sasaran.

    Di sisi lain, pemerintah juga terus melanjutkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 tahun 2014 mengenai BBM. Kelak, dalam revisi beleid itu akan diatur mengenai siapa yang berhak mengisi BBM subsidi.

    Bahlil menambahkan, revisi Perpres itu sedang berjalan. Untuk keputusannya, pihaknya masih mempertimbangkan mengenai inflasi dan pemerataan nilai ekonomi masyarakat.

    “Jadi harus betul hati-hati. Setelah ada aturan formulasi akan kita putuskan. Baik terima kasih,” jelas Bahlil.

    Sementara itu, pihaknya tak mengotak-atik untuk subsidi LPG 3 kg, alasannya berhubungan dengan masyarakat kecil seperti UMKM dan lainnya.

    (wia)

  • Skema Baru Subsidi BBM & Listrik Masih Menunggu Data Pertamina dan PLN

    Skema Baru Subsidi BBM & Listrik Masih Menunggu Data Pertamina dan PLN

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran subsidi BBM dan listrik bakal diputuskan usai pendataan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga BPH Migas rampung.

    Hal itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers rapat koordinasi skema subsidi tepat sasaran bersama kementerian/lembaga terkait di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).

    Bahlil menuturkan saat ini pemerintah masih mengkaji skema penyaluran subsidi BBM dan listrik yang ideal. Menurutnya, keputusan harus diambil secara hati-hati.  

    “Kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam,” ucap Bahlil.

    Dia pun memastikan pengkajian laporan dari Pertamina, PLN, dan BPH Migas itu bisa rampung dalam satu pekan ke depan. Adapun, jika sudah rampung, Bahlil bakal segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, 1 minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden,” jelasnya.

    Khusus BBM, Bahlil pun sebelumnya mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua opsi penyaluran subsidi yang sedang dikaji.

    Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini maka BBM akan dipasarkan di harga pasar, sementara masyarakat miskin akan membeli dengan harga pasar ditambah uang BLT.  

    Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua harga BBM dinaikkan lebih tinggi namun masih subsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.

    Bahlil pun menilai opsi penyaluran BBM subsidi menjadi BLT menjadi pilihan paling kuat.

    “BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana,” katanya.

    Wacana mengubah skema penyaluran subsidi energi dilakukan agar tepat sasaran. Maklum, subsidi energi masih dinikmati oleh orang mampu alias tak berhak.

    Bahlil menyebut, pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Akan tetapi, Bahlil melihat penyaluran subsidi dengan nominal jumbo itu masih belum tepat sasaran. 

    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut seharusnya subsidi energi didapatkan oleh masyarakat yang berhak menerima. Namun, kenyataannya subsidi energi masih dinikmati oleh masyarakat kelas atas. 

    Dia mengatakan, penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran juga menjadi arahan dari Prabowo kepada dirinya. 

    “Dari subsidi BBM dan listrik Itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi,” tutur Bahlil. 

  • Prabowo Bakal Ubah Subsidi BBM, Jenis Kendaraan Ini Masih Kebagian – Page 3

    Prabowo Bakal Ubah Subsidi BBM, Jenis Kendaraan Ini Masih Kebagian – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.

    “Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan,” kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.

    “Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG,” ungkapnya.

    Tak Tepat SasaranBahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.

    “Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya,” katanya.

     

  • Subsidi BBM Jadi BLT, Harga Pertalite Bakal Naik? – Page 3

    Subsidi BBM Jadi BLT, Harga Pertalite Bakal Naik? – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.

    “Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan,” kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.

    “Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG,” ungkapnya.

    Tak Tepat Sasaran

    Bahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.

    “Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya,” katanya.

     

  • Subsidi BBM dan Listrik Bakal Diubah Jadi BLT, Gimana Formulanya? – Page 3

    Subsidi BBM dan Listrik Bakal Diubah Jadi BLT, Gimana Formulanya? – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.

    “Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan,” kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.

    “Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG,” ungkapnya.

    Tak Tepat Sasaran

    Bahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.

    “Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya,” katanya.

  • Bahlil Lahadalia Akan Panggil Bos Baru Pertamina Pekan Ini – Page 3

    Bahlil Lahadalia Akan Panggil Bos Baru Pertamina Pekan Ini – Page 3

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merombak susunan direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) pada Senin (04/11/2024). Perombakan yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini mengubah susunan Direktur Utama dan Dewan Komisaris Pertamina.

    Keputusan RUPS tersebut tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Ditetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

    Selain itu, RUPS tersebut juga memutuskan untuk mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

    “Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkap Fadjar.

    Kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

    Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagi Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

    Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN.

    Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

    Di saat yang sama, Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Ibu Nicke Widyawati dan Bapak Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

    “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” pungkas Fadjar.

  • Demi Emak-Emak, Prabowo Tak Otak-Atik Subsidi LPG – Page 3

    Demi Emak-Emak, Prabowo Tak Otak-Atik Subsidi LPG – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.

    “Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan,” kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.

    “Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG,” ungkapnya.

    Tak Tepat SasaranBahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.

    “Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya,” katanya.

     

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: Merdeka.com

  • Komisaris hingga Direksi Pertamina Dirombak, Bahlil Lahadalia: Erick Thohir Punya Pertimbangan – Page 3

    Komisaris hingga Direksi Pertamina Dirombak, Bahlil Lahadalia: Erick Thohir Punya Pertimbangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait perombakan komisaris dan direksi PT Pertamina (Persero). Menurutnya pergantian manajemen jadi suatu hal yang wajar.

    Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Mochamad Iriawan atau Iwan Bule jadi Komisaris Utama Pertamina. Sementara itu, Simon Aloysius Mantiri didapuk jadi Direktur Utama Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati.

    Bahlil bilang, Erick Thohir  punya pertimbangan dalam penggantian posisi tersebut. Termasuk juga terkait arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pergantian kepemimpinan itu hal yang biasa, apalagi ya tergantung dari pimpinan, dan tergantung dari Pak Menteri BUMN, sama Bapak Presiden, tapi biasanya kalau itu kan di Menteri BUMN,” ujar Bahlil, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Dia mengatakan, pergantian manajemen dengan menggeser posisi Simon Aloysius dan memasukkan Iwan Bule berdasarkan pada pertimbangan matang. 

    Dia menuturkan, pergantian pengurus di BUMN, termasuk Pertamina juga telah melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut.

    “Pasti Menteri BUMN mempunyai penilaian-penilaian khusus, untuk melakukan rotasi kepada siapa saja yang akan diganti, termasuk di dalamnya adalah Pertamina,” ujar dia.

    Rombak Susunan Pimpinan Pertamina

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan ini, Erick Thohir mencopot Nicke Widyawati dari posisi Direktur Utama Pertamina. 

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, perombakan tersebut tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Pertamina.

    Diputuskan untuk mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina. Dengan begitu, posisi Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina digantikan oleh Simon Aloysius Mantiri.