Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Muncul Lagi Wacana Pilkada Lewat DPRD, Dasco: Kita Fokus Bencana Dulu

    Muncul Lagi Wacana Pilkada Lewat DPRD, Dasco: Kita Fokus Bencana Dulu

    JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi munculnya kembali wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ia menegaskan saat ini semua pihak, khususnya pemerintah tengah fokus menangani bencana di Sumatra.

    “Kalau kita bicara partai-partai politik tentunya kan semua sudah menyuarakan bagaimana keinginan ke depan, ya kan. Nah tapi, kalau ditanya pada saat sekarang ini, marilah kita sama-sama semua fokus pada penanganan bencana dulu di Sumatera,” ujar Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Januari.

    Apalagi, kata Dasco, saat ini ada beberapa gunung di Indonesia yang mulai ‘bangun dari tidur’, sehingga pemerintah perlu fokus melakukan mitigasi bencana.

    “Dan juga, kita tidak berharap, tapi ada potensi gunung yang kemudian mungkin nantinya harus juga dampaknya ditangani dengan baik,” sambungnya.

    Dasco mengatakan, sejumlah partai politik telah menyatakan sikap mengenai usulan yang disampaikan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia itu. Hanya saja, kata Dasco, lebih baik energi bangsa salah ini difokuskan kepada pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    “Oleh karena itu, masalah-masalah yang sudah kemarin menjadi polemik dan kemudian sudah ada beberapa sikap, ya kita juga akan minta supaya kita fokus pada bencana dulu,” katanya.

    Selain itu, Dasco menegaskan saat ini DPR belum membahas mengenai usulan tersebut, apakah diakomodir tahun ini atau tahun berikutnya. Terlebih, saat ini DPR masih menjalani masa reses.

    “Nah justru pembahasan atau tidak pembahasan, itu juga belum diputuskan kapan dibahasnya, karena kita masih reses. Jadi saya belum bisa jawab,” kata Dasco.

  • Kanda Bahlil Girang Disanjung dengan Sebutan ‘Mutiara dari Timur’, Netizen Ngakak!

    Kanda Bahlil Girang Disanjung dengan Sebutan ‘Mutiara dari Timur’, Netizen Ngakak!

    GELORA.CO – Heboh di media sosial sebuah momen tak terduga yang memperlihatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia.

    tersenyum lebar dan tampak sangat girang ketika dirinya mendapat julukan “mutiara dari Indonesia bagian timur”.

    Peristiwa tersebut terjadi saat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Maruarar Sirait, menyampaikan sambutan dalam acara Natal Nasional.

    Dalam momen itu, Maruarar tengah menyapa satu per satu pejabat yang hadir.

    Semuanya berlangsung formal dan rapi hingga tiba pada giliran menyebut nama Bahlil Lahadalia.

    Maruarar yang akrab disapa Ara itu tiba-tiba melontarkan kalimat yang membuat suasana berubah riuh.

    Dalam sambutannya, ia berkata, “Kemudian hadir Bapak Menteri Sosial, Gus Ipul. Dan ini yang sangat terkenal Pak, mutiara dari Indonesia bagian timur ini. Namanya, Bahlil Lahadalia.”

    Ucapan tersebut sontak memantik reaksi tak biasa. Bahlil yang duduk di barisan depan langsung berdiri sambil tersenyum lebar.

    Ekspresinya tampak benar-benar senang, seolah tidak menyangka akan mendapat pujian sehangat itu di tengah acara resmi.

    Hadirin yang memenuhi ruangan pun langsung menyambutnya dengan tepuk tangan dan sorakan kecil, membuat suasana semakin ramai.

    Momen itu menjadi bahan perbincangan publik setelah videonya beredar luas. Banyak warganet mengunggah ulang cuplikan tersebut dengan beragam komentar.

    Ada yang menertawakan kelucuan spontan dalam acara formal itu, ada pula yang mempertanyakan maksud Ara ketika menyebut julukan tersebut.

    Namun bagian yang paling menyita perhatian tentu ketika Ara memberikan julukan “mutiara dari Indonesia timur” kepada Bahlil.

    Reaksi Bahlil yang terlihat begitu girang juga ikut jadi sorotan.

    Tak sedikit warganet menilai sang menteri seperti “salting” mendengar pujian tersebut.

    Ada pula yang menganggap ekspresi itu wajar karena siapa pun pasti merasa tersanjung ketika dipuji di depan khalayak.

    Meski demikian, tidak sedikit yang melihat momen tersebut sebagai bagian dari dinamika acara yang berlangsung penuh kehangatan.

    Natal Nasional memang dikenal sebagai agenda yang tidak sekaku kegiatan pemerintahan lain.

    Sehingga komentar yang dilontarkan Maruarar dianggap sebagian orang sebagai bentuk kedekatan antarpejabat.

    Terlepas dari pro dan kontra, potongan video itu sudah telanjur viral.

    Di TikTok, Instagram, hingga X, sejumlah pengguna ramai membagikan ulang adegan ketika Bahlil berdiri sambil tersenyum lebar.

    Unggahan-unggahan itu memancing ribuan respons, menjadikannya salah satu momen paling ramai dibicarakan dalam beberapa hari terakhir.

    Momen sederhana di balik panggung acara nasional kembali menunjukkan bagaimana hal-hal kecil sering kali bisa meledak menjadi bahan diskusi publik.

    Dan kali ini, sorotan itu jatuh pada satu kalimat pujian dan satu senyuman lebar seorang menteri.***

  • Tarif Listrik Tidak Naik, Bahlil Sebut Belum Ada Rencana Diskon

    Tarif Listrik Tidak Naik, Bahlil Sebut Belum Ada Rencana Diskon

    Bogor –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tarif listrik tidak naik. Sebelumnya, Kementerian ESDM juga telah merilis keputusan tarif tenaga listrik Triwulan I (Januari-Maret) 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak berubah.

    “Harga listrik tidak kita naikkan, masih seperti yang lama,” tegas Bahlil ditemui di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    Bahlil juga sempat ditanya soal apakah ada rencana pemberian diskon tarif listrik tahun depan, menurutnya sampai saat ini belum ada pembahasan. “Belum ada pembahasan,” katanya singkat.

    Sementara itu soal skema subsidi listrik, Bahlil menyatakan sampai sekarang tidak ada rencana perubahan pola. Semua masih seperti yang sudah ada.

    “Kalau sampai sekarang belum ada pembahasan dan tidak ada perubahan pola. Sampai sekarang masih seperti yang lama,” terangnya.

    Sebagai informasi, Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

    Untuk penetapan Triwulan I Tahun 2026, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tetap atau tidak mengalami perubahan. Keputusan ini diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat serta memberikan kepastian dan stabilitas ekonomi pada awal tahun.

    “Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

    (hal/hns)

  • 5.700 Desa Masih Gelap, Prabowo Minta Bahlil Segera Turun Tangan

    5.700 Desa Masih Gelap, Prabowo Minta Bahlil Segera Turun Tangan

    Bogor –

    Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turun tangan mengatasi desa-desa yang belum teraliri listrik.

    Jumlahnya mencapai 5.700 desa. Kondisi ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai retret para menteri di Hambalang, Bogor.

    Prasetyo mengatakan dalam Retret Awal Tahun Kabinet Merah Putih ini, Praboro meminta Bahlil mempercepat sambungan listrik pada 5.700 desa di Indonesia.

    “Menteri ESDM juga melaporkan perhatian khusus Bapak Presiden terkait masih adanya 5.700 desa yang hingga saat ini belum teraliri listrik. Pada tahun 2025, sekitar 1.400 desa telah berhasil dialiri listrik,” ujar Prasetyo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    “Oleh karena itu, Bapak Presiden meminta percepatan agar seluruh 5.700 desa tersebut dapat teraliri listrik sesegera mungkin,” sambungnya.

    Pada Oktober 2025 lalu, Bahlil pernah mengungkapkan soal 5.700 desa yang belum terlistriki. Menurut Bahlil, selain 5.700 desa, ada 4.400 dusun belum teraliri listrik.

    Bahlil pun meminta PLN mempercepat akses pemerataan listrik di seluruh wilayah di Indonesia.

    “PLN ini saya minta bantuan betul, kita masih mempunyai 5.700 desa. Ini yang menggelitik di hati saya,” tutur Bahlil.

    (hal/hns)

  • Idrus Marham: Pemilihan tidak Langsung bukan Langkah Mundur, tapi Ikhtiar Ideologis untuk Tegakkan Demokrasi Pancasila

    Idrus Marham: Pemilihan tidak Langsung bukan Langkah Mundur, tapi Ikhtiar Ideologis untuk Tegakkan Demokrasi Pancasila

    Fajar.co.id, Jakarta — Wakil Ketua Umum Bidang Politik Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa wacana sistem pemilihan kepala daerah harus dibaca dalam kerangka besar ideologi dan falsafah Bangsa, sebagaimana ditekankan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pidato kemenangannya, serta Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pidato awal kepemimpinannya.

    “Sejak awal, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menggugah kesadaran kita dalam hidup berbangsa dan telah menegaskan bahwa bangsa ini adalah rumah kita bersama—rumah besar yang harus dirawat, dibangun dan dikelola bersama dengan penuh rasa tanggung jawab, kekitaan, kekeluargaan dan kegotong royongan. Demokrasi dalam konteks ini bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan instrumen ideologis untuk menjaga persatuan dan keberlanjutan bangsa,” ujar Idrus.

    Ia melanjutkan, semangat yang sama juga ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang menekankan pentingnya konsolidasi ideologi dan penguatan wawasan kebangsaan sebagai fondasi dalam setiap kebijakan politik nasional.

    “Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa ke depan bangsa ini harus berbicara tentang konsolidasi ideologis dan wawasan kebangsaan. Artinya, setiap kebijakan politik—termasuk sistem pemilihan kepala daerah—harus diuji terlebih dahulu kesesuaiannya dengan ideologi dan falsfah bangsa kita, bukan sekadar dilihat dari aspek teknis atau pragmatis,” tegas Idrus.

    Dalam kerangka tersebut, Idrus menilai bahwa penyebutan Pilkada berbiaya tinggi oleh Presiden Prabowo maupun oleh Ketua Umum GOLKAR Bahlil Lahadalia dan pimpinan partai politik bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk untuk membahas persoalan yang lebih mendasar tentang arah demokrasi Indonesia, Demokrasi PANCASILA, yang tentu berbeda dengan demokrasi negara-negara lain.

    “Pernyataan soal biaya Pilkada yang tinggi itu jangan dipahami secara sempit. Itu hanyalah pintu masuk untuk mengajak kita semua bertanya lebih jauh: sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang paling sesuai dengan karakter, ideologi, falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia?” kata Idrus.

    Menurutnya, perdebatan publik selama ini kurang pas dan tidak mendasar, karena terlalu cepat terjebak pada dikotomi langsung dan tidak langsung, tanpa terlebih dahulu meletakkan fondasi ideologisnya. Padahal, demokrasi Indonesia sejak awal tidak dirancang sebagai demokrasi liberal elektoral, melainkan demokrasi Pancasila yang bertumpu pada permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan.

    “UUD 1945 dengan sadar tidak mengunci satu model teknis. Pasal 18 ayat (4) hanya menyebut ‘dipilih secara demokratis’. Ini menunjukkan bahwa konstitusi memberi ruang bagi bangsa ini untuk menentukan mekanisme yang paling sesuai dengan karakter dan ideologinya sendiri,” jelas Idrus.

    Idrus mengingatkan bahwa UUD 1945 tidak pernah mengunci demokrasi pada satu model teknis tertentu. Pasal 18 ayat (4) menyebutkan kepala daerah “dipilih secara demokratis”, sebuah frasa yang dengan sadar dirumuskan terbuka agar selaras dengan karakter demokrasi Pancasila, bukan sekadar meniru model demokrasi liberal elektoral.

  • Arief Rosyid Pasang Badan untuk Bahlil: Jangankan Benar, Salah Pun Harus Kita Bela

    Arief Rosyid Pasang Badan untuk Bahlil: Jangankan Benar, Salah Pun Harus Kita Bela

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Muhammad Arief Rosyid Hasan, pasang badan membela Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dari berbagai isu yang belakangan beredar.

    Arief menegaskan, isu-isu yang menyerang Bahlil menurutnya tidak berdasar.

    “Menurut saya sih isu-isu yang ada di luar itu ya enggak ada apinya. Apa yang dilakukan oleh kanda Bahlil Lahadalia itu menjaga presiden dan dia adalah benteng,” ujar Arief, dikutip pada Minggu (4/1/2026).

    Ia menekankan kedekatan relasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Bahlil tidak bisa dipisahkan. Apalagi jika dilihat dari peran strategis Bahlil di pemerintahan.

    “Ya makanya kan bagaimana eratnya relasi antara presiden dan dia. Beliau itu sehari bisa tiga kali sama presiden,” katanya.

    Bahkan, Arief menyebut Bahlil sebagai sosok menteri yang memiliki akses komunikasi sangat dekat dengan Presiden.

    “Kalau beliau telepon presiden, mungkin satu-satunya menteri yang manggilkan kanda Presiden ya Bahlil Lahadalia,” sebutnya.

    Namun, Arief menepis anggapan bahwa kedekatan dengan kekuasaan dimanfaatkan Bahlil untuk kepentingan pribadi.

    “Tapi apakah kekuasaan itu dipacu untuk memperkaya dirinya?” ucap Arief mempertanyakan.

    Ia justru menegaskan bahwa gaya hidup Bahlil tetap sederhana meskipun dikelilingi fasilitas mewah.

    “Saya tiap makan siang rasa-rasanya makanan itu enggak pernah berubah. Papeda aja sama ikan kuah kulit,” ungkapnya.

    Dikatakan Arief, Bahlil bisa saja menikmati fasilitas mewah jika mau, namun memilih tetap hidup apa adanya.

    “Kalau dia mau makan di Jepang yang paling mahal itu dia bisa aja, tapi hidupnya enggak berubah,” imbuhnya.

  • Lanjutkan Penindakan Tambang Ilegal, Bahlil: Negara Tak Boleh Kalah!

    Lanjutkan Penindakan Tambang Ilegal, Bahlil: Negara Tak Boleh Kalah!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku siap memberantas mafia tambang ilegal.

    Menurutnya, ini menjadi keniscayaan demi membawa industri pertambangan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

    Dia mengatakan penindakan secara tegas telah dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Dalam Satgas itu, Bahlil menjadi anggotanya.

    Bahlil menuturkan bahwa Satgas PKH  menegakkan kedaulatan atas sumber daya alam (SDA) di Kawasan Hutan dengan menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan negara yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal.

    “Siapa saja. Dan negara harus berwibawa, tidak boleh negara kalah,” kata Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Kamis (1/1/2026).

    Bahlil pun menyebut, dengan mengoptimalkan tata kelola pertambangan, dapat memaksimalkan pendapatan negara, yang akan dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya melalui pembangunan daerah, infrastruktur, hingga kesehatan dan pendidikan.

    Dia menegaskan bahwa tambang adalah aset milik negara, di mana badan usaha diberi izin untuk mengelolanya. Oleh karena itu, negara mengatur bahwa pengelolaan tambang harus dilakukan melalui kaidah-kaidah pertambangan yang baik, yang dapat menjaga keberlangsungan kehidupan serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

    Selain itu, kesempatan mengelola tambang juga telah diberikan kepada masyarakat sekitar tambang, yang dapat dilakukan melalui Organisasi Kemasyarakatan, Koperasi, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Menurut Bahlil hal ini dilakukan agar tambang-tambang daerah tidak lagi hanya dimiliki oleh pengusaha besar dari ibu kota.

    “Saya sebagai orang yang berproses dari daerah dan pernah menjadi pengusaha daerah, lewat kita melakukan perubahan undang-undang, kita kasih ke koperasi. Kita kasih kepada organisasi kemasyarakatan,” ujar Bahlil.

    Bahlil menambahkan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya mengubah industri pertambangan menjadi lebih ramah lingkungan. Menurutnya, pengelolaan tambang harus memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan sekitar, termasuk kemajuan ekonomi masyarakat sekitar.

    “Maunya kita itu adalah pengelolaan tambang secara maksimal boleh, tetapi lingkungan juga harus kita jaga. Tidak boleh hanya semrawut-semrawut,” katanya.

  • Komisi II DPR Siap Bahas Berbagai Usulan Mekanisme Pilkada, Termasuk via DPRD Nasional 1 Januari 2026

    Komisi II DPR Siap Bahas Berbagai Usulan Mekanisme Pilkada, Termasuk via DPRD Nasional 1 Januari 2026

    Komisi II DPR Siap Bahas Berbagai Usulan Mekanisme Pilkada, Termasuk via DPRD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi II DPR RI menyatakan siap membahas berbagai usulan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berkembang belakangan ini, termasuk wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
    “Kami secara kelembagaan
    Komisi II
    DPR RI sebagai komisi yang selama ini diberikan urusan konstitusional di bidang kepemiluan tentu siap untuk kemudian melakukan pembahasan terhadap berbagai usul mekanisme pemilihan
    kepala daerah
    yang sekarang berkembang,” kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Kamis (1/1/2026).
    Rifqinizamy menjelaskan, pembahasan tersebut masih berkaitan dengan agenda revisi undang-undang kepemiluan yang telah diamanahkan kepada Komisi II DPR RI pada 2026.
    “Prolegnas 2026 mengamanahkan kepada Komisi II DPR RI untuk menyusun naskah akademik dan RUU revisi terhadap Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang
    Pemilu
    ,” jelas Rifqinizamy.
    Politikus Nasdem itu menjelaskan, jika dicermati secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur dua jenis pemilu, yakni pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.
    Sementara itu, pemilihan kepala daerah diatur dalam rezim peraturan perundang-undangan yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,
    “Kalau kita baca hitam-putih,
    black and white
    , isinya hanya dua jenis pemilu, yaitu pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif,” kata Rifqinizamy.
    “Adapun pemilihan kepala daerah diatur dalam rezim yang lain, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” sambungnya.
    Dia berpandangan langkah tersebut dibutuhkan untuk melakukan penataan sistem pemilu dan pemilihan di Indonesia ke depan.
    “Jika memungkinkan pembahasannya dilakukan dalam bentuk kodifikasi hukum kepemiluan atau kodifikasi hukum pemilihan kita ke depan, maka bisa jadi nanti dijadikan satu antara revisi Undang-Undang Pemilu dengan revisi undang-undang lain, termasuk Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota,” pungkas Rifqinizamy.
    Diberitakan sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah melalui
    DPRD
    kembali mencuat setelah disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD.
    Usulan tersebut disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    “Khusus menyangkut
    pilkada
    , setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPRD kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
    Partai Gerindra juga menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengatakan, partainya mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD di semua tingkatan.
    “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
    Sugiono menilai, pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung.
    Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno mengakui bahwa mekanisme pilkada melalui DPRD berpotensi mengurangi hak pilih rakyat. Meski demikian, ia menilai usulan tersebut tetap layak untuk dipertimbangkan.
    “Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan. Kami melihat adanya peningkatan intensitas di berbagai hal. Satu, politik uang. Dua, politik dinasti. Dan pada saat itu ada politik identitas yang sangat besar intensitasnya, ketika pilkada itu dilaksanakan secara langsung (dipilih rakyat),” ujar Eddy dalam Refleksi Akhir Tahun 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).
    Eddy menambahkan, pengembalian sistem pilkada melalui DPRD berpeluang menekan berbagai ekses negatif tersebut.
    “Memang saya akui bahwa jika masyarakat publik sudah diberikan hak untuk memilih langsung, dan kemudian haknya diambil, saya kira akan menimbulkan berbagai masukan yang menghendaki agar itu tetap melekat pada mereka,” kata Eddy.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Janji Berantas Mafia Tambang Demi Majukan Ekonomi Masyarakat

    Bahlil Janji Berantas Mafia Tambang Demi Majukan Ekonomi Masyarakat

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku siap berhadapan dengan para mafia tambang, untuk membawa industri pertambangan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

    Menurut dia, perbaikan tata kelola pertambangan mineral dan batubara (minerba) wajib dilakukan dengan menegakkan aturan sesuai dengan beleid yang berlaku. Termasuk dengan menumbangkan oknum yang tidak taat regulasi.

    “Memang kerjaan kita begitu. Harus menghadapi semuanya. Siapa yang melawan atau melanggar hukum, melanggar aturan, maka saya sebagai pembantu presiden menegakkan aturan. Siapa saja. Dan negara harus berwibawa, enggak boleh negara kalah,” tegas Bahlil dalam siaran pers resmi Kementerian ESDM, Rabu (31/12/2025).

    Penindakan secara tegas telah dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), dimana Menteri ESDM menjadi anggotanya dalam menegakkan kedaulatan atas sumber daya alam (SDA) di kawasan hutan. Dengan menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan negara yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal.

    Hal ini dilakukan, kata Bahlil, semata-mata demi kebaikan rakyat. Dengan mengoptimalkan tata kelola pertambangan, dapat memaksimalkan pendapatan negara, yang akan dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya melalui pembangunan daerah, infrastruktur, hingga kesehatan dan pendidikan.

    Saat ini, Bahlil tengah berupaya mengubah arah industri pertambangan menjadi lebih ramah lingkungan. Pengelolaan tambang harus memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan sekitar, termasuk kemajuan ekonomi masyarakat sekitar.

    “Maunya kita itu adalah pengelolaan tambang secara maksimal boleh, tetapi lingkungan juga harus kita jaga. Tidak boleh hanya semrawut-semrawut,” tegas dia.

     

  • Riuh Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Gerindra-Golkar Cs Setuju, PDIP Tolak

    Riuh Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Gerindra-Golkar Cs Setuju, PDIP Tolak

    Bisnis.com, JAKARTA – Riuh itu datang kembali, pelan tapi pasti. Di ruang-ruang diskusi elite politik, di sela konferensi pers bencana, hingga podium musyawarah wilayah partai, wacana lama yang pernah memicu sentimen publik kembali diangkat: pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

    Bagi sebagian elite, ini sekadar evaluasi sistem. Namun bagi yang lain, dia adalah tanda bahaya—lonceng peringatan bahwa demokrasi Indonesia sedang diuji arah jalannya. 

    Lebih dari dua dekade setelah Reformasi 1998 dan hampir 20 tahun sejak pilkada langsung digelar pertama kali pada 2005, gagasan mengembalikan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ke tangan wakil rakyat di parlemen daerah kembali menguat.

    Alasannya terdengar klasik: biaya politik yang mahal, maraknya politik uang, konflik sosial, hingga efektivitas pemerintahan. Namun, di balik dalih efisiensi itu, terselip pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sedang memperbaiki demokrasi, atau justru menariknya mundur ke ruang-ruang tertutup kekuasaan? 

    Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia membuka peluang formulasi baru pilkada, termasuk melalui DPRD, dengan catatan tetap menghargai hak-hak demokrasi rakyat. Golkar bahkan menawarkan konsep setengah konvensi yakni survei publik dilakukan terlebih dahulu, lalu partai menawarkan kandidat kepada publik sebelum diputuskan melalui mekanisme perwakilan. 

    Bagi Golkar, pilkada langsung bukan satu-satunya jalan demokrasi. Rakyat, dalam pandangan ini, tidak harus selalu hadir di bilik suara; cukup diwakili melalui proses yang diklaim lebih terstruktur. 

    “Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh. Dan Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya,” ucap Bahlil. 

    Di sela Diskusi Media di kompleks Senayan akhir Desember 2025, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno. dengan tenang menyebut usulan pilkada melalui DPRD sebagai sesuatu yang layak dipertimbangkan.

    Bagi Eddy, pengalaman satu dekade terakhir menunjukkan pilkada langsung tidak steril dari problem identitas politik, politik dinasti, dan terutama politik uang.

    “Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan,” ujar Eddy di sela Diskusi Media di kompleks Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Menurut Eddy, biaya besar yang harus ditanggung calon kepala daerah kerap berujung pada beban moral ketika mereka terpilih. Janji kepada sponsor kampanye, donor, dan cukong politik menjadi bayang-bayang yang mengiringi awal masa jabatan. Dalam skema pemilihan oleh DPRD, kata Eddy, beban itu diharapkan berkurang.

     “Kita bisa mendapatkan kepala daerah yang kemudian tidak perlu memiliki beban dari sejak awal dia memerintah, apakah itu beban keuangan, beban janji kepada sponsor, donor, dan lain-lain,” imbuhnya.

    Eddy bahkan menarik argumen ideologis: mekanisme perwakilan melalui DPRD disebutnya sejalan dengan sila keempat Pancasila—musyawarah untuk mufakat. Dalam bingkai itu, pilkada tak langsung bukan pengkhianatan demokrasi, melainkan upaya memperbaiki kualitasnya.

    Narasi serupa digaungkan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara terang menyebut pilkada langsung tidak produktif. Di hadapan kader PKB Jawa Timur, Cak Imin menilai sistem pemilihan kepala daerah selama ini tidak efektif dan perlu dievaluasi sebagai bagian dari pembenahan demokrasi.

    “Ya Alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum, dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif, pilkada langsung tidak produktif,” tegasnya. 

    Dukungan itu semakin nyata ketika Partai Gerindra secara terbuka menyatakan kehendaknya. Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyatakan terbuka terhadap berbagai aspirasi dan pandangan terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah, termasuk gagasan mengembalikan mekanisme Pilkada melalui DPRD.

    Wacana tersebut dinilai perlu dikaji dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi yang selama ini berjalan.

    Apalagi, Gerindra, kata Prasetyo, telah melakukan kajian internal dan menemukan banyak sisi negatif dari pilkada langsung, terutama soal ongkos politik yang sangat besar. Bukan hanya bagi kandidat, tetapi juga bagi negara.

    “Ongkos politik untuk menjadi bupati, wali kota, maupun gubernur itu sangat besar,” ujarnya.

    Di sisi lain, Prasetyo sebagai pengurus partai memberi sinyal jelas wacana ini bukan sekadar diskursus akademik, melainkan rencana politik yang sudah lama disiapkan. Apalagi, dia menyebut pembahasan revisi UU Pilkada sudah berlangsung sejak era pemerintahan sebelumnya.

    “Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo juga sudah banyak kita bahas mengenai kemungkinan revisi undang-undang pemilihan,” kata Prasetyo.

    Dengan PAN, PKB, Golkar, dan Gerindra berada di jalur yang relatif searah, peta politik soal pilkada tampak mulai mengeras. Pertanyaannya: siapa yang menahan laju?

    PDIP Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD

    PDI Perjuangan menolak usul tersebut dengan nada waspada. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut wacana mengembalikan pilkada ke DPRD sebagai langkah gegabah. Demokrasi Indonesia, katanya, sudah berjalan maju. Menariknya kembali justru berisiko merusak proses pendewasaan politik yang telah dibangun sejak Reformasi. 

    “Hati-hati. Kita sudah begitu maju, begitu maju. Tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang, atret,” tegas Said.

    Bagi Said, pilkada langsung bukan sekadar prosedur, melainkan bagian dari demokrasi substantif. Dia mempertanyakan logika bahwa pilkada lewat DPRD otomatis lebih murah dan bersih. Menurutnya, ongkos tinggi bukan monopoli pemilihan langsung. 

    “Saya minta hati-hati, kaji secara mendalam. Plus minusnya. Jangan ada istilah bahwa kalau demokrasi yang sudah kita jalankan dalam pilkada langsung itu high cost. Apakah lewat DPRD juga tidak high cost pertanyaannya? Jangan-jangan lewat DPRD sama saja,” jelasnya.

    Said menegaskan akar masalah demokrasi Indonesia bukan terletak pada sistem pemilihan, melainkan pada kualitas pendidikan politik yang dijalankan partai. Politik uang, kata dia, tidak akan hilang hanya dengan memindahkan arena kontestasi dari publik ke parlemen.

    Namun di balik pernyataan keras itu, para pengamat melihat posisi PDIP tidak sepenuhnya kokoh. Sebagai partai besar di luar kabinet pemerintahan Prabowo, PDIP dinilai berada dalam posisi ambigu—antara menjaga jarak kritis dan tetap berada dalam orbit kekuasaan.

    Partai Besar Untung, Partai Kecil Buntung 

    Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki, melihat wacana pilkada lewat DPRD bukan sekadar soal efektivitas demokrasi, melainkan penataan ulang peta kekuasaan.

    “Ini menguntungkan partai besar yang memiliki kursi dan jaringan fraksi kuat,” ujarnya.

    Dalam pilkada langsung, partai kecil masih memiliki ruang lewat figur populer atau koalisi cair. Tetapi jika pemilihan dipindahkan ke DPRD, ruang itu menyempit drastis. Kompetisi berpindah dari arena publik ke ruang tertutup parlemen, tempat lobi, barter politik, dan kesepakatan elite menjadi penentu. 

    Menurut Arifki, konfigurasi ini berpotensi melahirkan politik yang makin elitis. Penentuan kepala daerah selesai di tingkat pimpinan pusat partai, dengan skema tukar-menukar daerah sebagai bagian dari konsensus nasional. Dalam situasi seperti itu, partai kecil, calon independen, dan figur non-elite akan menjadi korban pertama.

    Situasi ini juga menekan PDIP dan Demokrat. Tanpa poros baru, keduanya berisiko berhadapan dengan blok besar yang sudah lebih dulu mengunci arah pembahasan RUU Pemilu 2026. Namun hingga kini, resistensi PDIP dan Demokrat dinilai masih “angin-anginan”.

    Di tengah tarik-menarik elite itu, kritik keras juga datang dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti yang secara terbuka menolak argumen penolakan pilkada langsung yang selama ini digaungkan.

    Menurut Ray, setidaknya ada lima alasan yang sering dipakai untuk menolak pilkada langsung: politik uang, biaya mahal, konflik sosial, ketidaksinkronan pusat-daerah, dan ketergantungan pada popularitas. Namun, semua alasan itu ia bantah satu per satu.

    Soal politik uang, Ray menilai masalahnya bukan pada sistem pemilihan, melainkan budaya politik. Jika politik uang terjadi di pilpres, pileg, dan pilkada, mengapa hanya pilkada yang ingin diubah?

    “Kalau politik uang marak di semua pemilihan, maka masalahnya bukan lagi pada sistem tapi sudah pada budaya politik Indonesia,” tegasnya.

    Ray bahkan mengutip data Bawaslu bahwa dari ratusan pilkada, hanya sekitar 130 laporan dugaan politik uang yang masuk, dan hanya segelintir yang berujung pidana atau diskualifikasi. Data itu, menurutnya, tidak sebanding dengan narasi bahwa politik uang begitu merajalela.

    Lebih jauh, Ray menuding partai politik abai menjalankan kewajibannya. Parpol, katanya, justru sering menjadikan pilkada sebagai objek penarikan dana dari kandidat. Alih-alih menegakkan zero tolerance terhadap politik uang, partai malah menjadi tempat berlindung bagi pelakunya.

    Dalam pandangan Ray, mengubah sistem pilkada bukan solusi, melainkan pengalihan tanggung jawab. Yang dirampas justru hak politik rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri.

    “Pilkada adalah petanda akhir dari reformasi. Jika ini dirampas, itu petanda bahwa reformasi habis,” ujarnya.

    Di titik inilah pertanyaan besar mengemuka: apakah wacana pilkada oleh DPRD benar-benar ditujukan untuk memperbaiki demokrasi, atau justru untuk menertibkan demokrasi agar lebih mudah dikendalikan.  

    Bagi elite partai, pilkada langsung memang mahal, bising, dan penuh ketidakpastian. Bagi rakyat, pilkada langsung adalah satu dari sedikit ruang di mana suara mereka benar-benar menentukan. Memindahkan keputusan itu ke DPRD berarti mengubah relasi kekuasaan—dari kedaulatan rakyat ke kedaulatan elite.

    Riuh pilkada oleh DPRD hari ini bukan sekadar perdebatan teknis. Dia adalah cermin kegelisahan elite menghadapi demokrasi yang terlalu bebas, terlalu mahal, dan terlalu sulit diprediksi. Di hadapan riuh itu, publik dihadapkan pada pilihan menerima demokrasi yang lebih rapi namun tertutup, atau mempertahankan demokrasi yang berisik tetapi memberi ruang pada suara rakyat. 

    Pertanyaannya kini bukan lagi apakah pilkada langsung sempurna—jelas tidak. Pertanyaannya: apakah kita siap menukar hak memilih dengan janji efisiensi yang belum tentu bersih?