Kata Ketum Golkar Bahlil soal Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku setelah salah satu kadernya, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Bahlil mengaku, dirinya belum menerima informasi secara lengkap terkait penangkapan Ardito malam ini.
“Kita hormati semua proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).
Diketahui, Ardito sudah diboyong ke Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 20.17 WIB.
Dia terlihat mengenakan topi, jaket hitam, dan membawa satu koper, berucap soal kondisi dirinya.
Ketika tiba di KPK, Ardito sempat memberikan keterangan singkat kepada awak media.
Dia membantah kabur dari aparat KPK yang menjalankan operasi tangkap tangan (OTT) terhadapnya.
“Di rumah saja (saat
OTT KPK
),” kata Ardito di Gedung KPK, Rabu malam.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa dalam operasi senyap itu, KPK menangkap
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
.
“Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.
Fitroh mengatakan, operasi senyap yang menjerat Ardito terkait dengan kasus suap proyek.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Bahlil Lahadalia
-
/data/photo/2025/12/10/6939843d03d92.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "5
Kata Ketum Golkar Bahlil soal Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK
Nasional")
5 Kata Ketum Golkar Bahlil soal Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK Nasional
-
Daftar Besaran Denda Tambang Ilegal di Kawasan Hutan
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan tarif denda administratif untuk tambang ilegal mineral dan batu bara (minerba) yang beroperasi di kawasan hutan.
Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan Untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah dan Batu bara.
Dalam beleid tersebut, Bahlil menetapkan denda penambangan nikel ilegal di kawasan hutan sebesar Rp6,5 miliar per hektare (ha).
Selanjutnya, denda untuk penambangan bauksit di kawasan hutan ditetapkan sebesar Rp1,76 miliar per ha. Kemudian, besaran denda untuk kegiatan tambang timah di kawasan hutan ditetapkan sebesar Rp1,25 miliar per ha.
Sementara itu, besaran dengan untuk kegiatan pertambangan batu bara di kawasan hutan ditetapkan sebesar Rp354 juta per ha.
“Penagihan dengan administratif atas kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha pertambangan,” demikian bunyi beleid tersebut dikutip Rabu (10/12/2025).
Adapun, hasil penagihan denda tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral.
Beleid itu juga menyebut bahwa penetapan denda administratif atas kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan berlaku pada penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Keputusan itu mulai berlaku sejak ditetapkan pada 1 Desember 2025.
Perhitungan penetapan denda administratif atas kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan dalam Keputusan ini didasarkan hasil kesepakatan Rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Nomor B-2992/Set-PKH/11/2025 tanggal 24 November 2025.
Kementerian ESDM menyatakan, penetapan tarif denda ini merupakan instrumen penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya alam, sekaligus menanggulangi kerugian negara dan dampak lingkungan.
Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak pelanggar kaidah pertambangan, terutama bila aktivitas tersebut merugikan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat Bahlil mengunjungi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada Rabu (3/12/2025).
“Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, Maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan Saya tidak segan-segan untuk mencabut,” ujarnya, dikutip dari siaran pers.
Dengan aturan baru ini, pemerintah berharap dapat memperkuat penegakan hukum di kawasan hutan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan yang melanggar ketentuan.
-
Imbas Wacana Koalisi Permanen Golkar, Parpol Mulai Nyalakan Lampu Sen
Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai gagasan koalisi permanen yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berhasil memantik respons dari PDIP dan PKS.
Menurut Arifki, reaksi cepat dua partai itu menunjukkan bahwa ide tersebut bukan sekadar wacana seremonial, melainkan sinyal politik yang mereka anggap penting untuk dicermati.
Arifki mengamati bahwa posisi PDIP sejauh ini masih ambigu. Partai berlambang banteng itu tidak masuk kabinet, tetapi tetap menunjukkan dukungan politik dari luar. Sementara itu, PKS memiliki hubungan yang lebih dinamis dengan Prabowo Subianto.
“PKS sebenarnya pernah berkoalisi dengan Prabowo, sebelum relasi itu retak ketika PKS mendukung Anies pada Pilpres 2024. Bisa mengusulkan satu menteri profesional ke Presiden terpilih sudah menjadi keuntungan tersendiri bagi PKS,” ujar Arifki lewat pesan teks, Rabu (10/12/2025).
Lebih lanjut, dia juga menyoroti pernyataan Bahlil yang sempat menyinggung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait komentarnya soal banjir di Sumatra.
Menurut Arifki, hal itu menandakan dinamika internal di antara kekuatan politik pendukung pemerintah tidak berjalan mulus. Sebagai mantan cawapres Anies, Cak Imin dinilai masih memiliki ruang elektoral yang kuat untuk menjangkau publik oposisi.
“Jika wacana koalisi permanen benar-benar digulirkan, partai-partai pasti mulai menyalakan lampu sen politiknya. Parpol yang semestinya berperan sebagai oposisi selama ini justru cukup nyaman dengan gaya Prabowo yang merangkul semua pihak dan membuka ruang bagi berbagai segmen kekuasaan. Keputusan untuk bergabung atau tidak ke pemerintahan sangat bergantung pada tawaran dan pilihan strategis masing-masing partai,” jelasnya.
Arifki menilai gaya politik Prabowo yang akomodatif memang memperluas lingkar dukungan, tetapi sekaligus dapat melemahkan posisi tawar partai-partai pengusung awal.
Alhasil, dia melihat bahwa dengan masuknya lebih banyak partai ke orbit kekuasaan Prabowo membuat pengaruh partai awal harus dibagi bersama aktor politik lainnya. Efeknya, lanskap politik menuju 2029 diprediksi akan semakin dinamis.
Dia mengatakan bahwa wacana koalisi permanen kini menjadi titik baru yang berpotensi menggeser arah konfigurasi politik nasional, seiring partai-partai mulai menghitung ulang posisi dan peluang mereka di bawah gaya kepemimpinan Prabowo yang cenderung merangkul sebanyak mungkin kekuatan.
“Kalau melihat arah politik jangka panjang, kemungkinan-kemungkinan bagi Prabowo menuju 2029 sangat terbuka. Bisa tetap bersama Gibran, bisa dengan AHY, atau bergeser ke tokoh lain seperti Puan. Bersama Dedi Mulyadi bukan hal baru, karena Prabowo–Sandi dulu sesama kader Gerindra. Jika pilihan itu tidak bertemu, bukan tidak mungkin figur seperti Seskab Teddy atau Menteri Keuangan Purbaya juga dipertimbangkan,” tandas Arifki.
-
Bahlil Teken Aturan Denda Tambang Serobot Hutan, Paling Tinggi Rp 6,5 Miliar/Ha
Jakarta –
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menerbitkan aturan baru tentang tarif denda administratif pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan. Denda ini berlaku untuk nikel, bauksit, timah, hingga batu bara.
Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor: 391.K/MB.01/MEM.B/2025, perhitungan penetapan denda administratif atas kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan dalam didasarkan pada hasil kesepakatan rapat Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Kepmen ini juga menindaklanjuti surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, selaku Ketua Satgas PKH Nomor B-2992/Set-PKH/11/2025 tanggal 24 November 2025. Berdasarkan keputusan tersebut, denda diatur berdasarkan komoditas.
Rincian denda dan produk tambangnya sebagai berikut:
(1) Tambang nikel sebesar Rp 6,5 miliar per hektare (ha).
(2) Tambang bauksit Rp 1,7 miliar per ha,
(3) Tambang timah Rp 1,2 miliar per ha,
(4) Tambang batu bara Rp 354 juta per ha.
Penagihan denda kepada perusahaan yang terbukti melanggar aturan akan dilakukan Satgas PKH.
“Penagihan denda administratif atas kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha pertambangan dan hasil penagihan denda tersebut diperhitungkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor energi dan sumber daya mineral,” tulis Kepmen tersebut, dikutip Selasa (9/12/2025).
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Adapun Kepmen ini telah ditandatangani oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada tanggal 1 Desember 2025.
(ahi/hns)
-
Shell, BP, VIVO Sudah Minta Jatah Impor BBM Tahun Depan
Jakarta –
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa seluruh badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM), baik itu Shell, BP, dan VIVO telah mengajukan kuota impor BBM tahun depan.
Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman.
“Sudah. Semuanya sudah (Ajukan impor BBM tahun depan),” ujar Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Hanya saja, Laode belum dapat memastikan berapa kuota impor BBM yang akan diberikan kepada SPBU swasta. Ia mengatakan pengumuman besaran kuota untuk SPBU swasta bisa diambil setelah seluruh usulan dipaparkan kepada Menteri ESDM.
“Nanti setelah saya paparan ke Pak Menteri, saya akan paparan ke Pak Menteri semua, mulai dari bensin, avtur, solar. Nah begitu beliau sudah setuju, kita umumkan,” kata Laode.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tahun depan SPBU swasta akan tetap memiliki kuota impor BBM untuk memenuhi stoknya. Menurutnya, pemerintah tidak akan dzalim kepada pengusaha dengan menghapus kuota impor BBM dari SPBU swasta.
Baginya, untuk perusahaan-perusahaan yang mau menaati aturan, kuota impornya tidak akan dipotong tahun depan. Bahkan bisa jadi ditambah 10% seperti tahun ini.
“Nah terkait dengan tahun 2026 kita akan memberikan kuota juga, akan kita akan berlakukan sama bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan. Saya katakan bahwa pemerintah tidak boleh dzalim pada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan mengatur- ngatur pemerintah,” tegas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).
Bagaimanapun, sejauh ini pikiran semua SPBU swasta akan mendapatkan kuota impor BBM lebih besar 10% pada tahun 2026. Persis seperti yang dilakukan tahun ini.
“Sampai saat ini pikiran saya masih begitu ya, kalau kalau ada yang agak sedikit bagaimana-gimana kita berpikir lah ya,” ujar Bahlil ketika ditanya apakah kuota impor BBM akan tetap menumpuk 10% tahun depan.
Lihat juga Video ‘Daftar Harga BBM di SPBU Shell Usai Dipasok Pertamina’:
(hns/hns)
-
Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo
GELORA.CO -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan permohonan maaf buntut jaringan listrik di Aceh masih mengalami hambatan pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor.
Permintaan maaf tersebut disampaikan Bahlil setelah masih banyaknya wilayah Aceh yang terisolasi dan gelap gulita. Hal ini berbeda dengan laporan yang Bahlil sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau ada yang memang belum maksimal kami memberikan pelayanan, kami memohon maaf,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Selasa 9 Desember 2025.
Bahlil menambahkan, pemerintah akan mengerahkan seluruh kapasitas negara untuk mempercepat pemulihan di sektor energi Aceh. Meski upaya tersebut membutuhkan waktu dan kerja teknis yang tidak mudah.
“Kami pemerintah akan secara totalitas mempergunakan semua sumber-sumber kekuatan negara dalam rangka percepatan pemulihan di sektor energi khususnya di Provinsi Aceh,” kata Bahlil.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo juga menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa kondisi kerusakan jaringan di wilayah terdampak jauh lebih parah dari perkiraan awal.
“Untuk itu, saya memahami betul kekecewaan dan kesulitan masyarakat. Tidak ada alasan apa pun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” ujar Darmawan.
Sebelumnya banyak keluhan yang beredar di media sosial terkait laporan Bahlil kepada Presiden Prabowo Subianto yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Banyak warganet yang menyebut bahwa Menteri ESDM itu melakukan prank terkait pemulihan listrik di wilayah bencana.
Diketahui, Presiden Prabowo sempat menanyakan langsung ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal perkembangan pemulihan listrik pascabencana. Pertanyaan itu diajukan Prabowo setelah meninjau jembatan bailey di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu 7 Desember 2025.
“Kementerian ESDM, lampu menyala sudah?” tanya Prabowo.
“Siap, malam ini nyala semua, Pak,” jawab Bahlil.
“Seluruh Aceh?” tanya Prabowo.
“Seluruh Aceh, 93 persen malam ini semua Aceh nyala,” tegas Bahlil.
-
PLN Minta Maaf Pemulihan Listrik di Aceh Terhambat, Tetap Berkomitmen Percepat Penormalan
Banda Aceh: PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf karena pasokan listrik di Aceh pascabencana banjir dan longsor hingga kini masih belum sepenuhnya pulih.
Hal ini disampaikan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam agenda Laporan dan Rapat Koordinasi bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dilakukan secara daring dari Banda Aceh, Selasa 9 Desember 2025.
Sebelumnya di Bireuen pada Minggu (7/12), Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo melaporkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk wilayah Aceh, listrik akan menyala 93% pada Minggu malam. Namun kesulitan di lapangan, putusnya akses dan masifnya kerusakan, membuat proses pemulihan listrik terhambat.
“Setelah adanya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, maka ada kerusakan yang sangat masif di sistem kelistrikan di Aceh,” jelas Darmawan.
Dalam laporannya, Darmawan menjelaskan bahwa bencana telah menyebabkan kerusakan besar pada sistem kelistrikan Aceh, terutama pada jaringan transmisi. Kerusakan terparah terjadi pada jalur transmisi Bireuen–Arun dengan enam tower roboh akibat terjangan banjir bandang. Kondisi ini diperparah dengan meluasnya badan sungai hingga ratusan meter. Akibatnya, pembangkit di Arun tidak dapat mengaliri Banda Aceh secara optimal sehingga terjadi pemadaman bergilir.
PLN sempat melakukan proses sinkronisasi sistem dari pembangkit Arun menuju jaringan Aceh. Pada 8 Desember 2025, PLTMG Arun kembali menyuplai Gardu Induk hingga wilayah Bireuen, Takengon dan Samalanga. Namun, saat proses perluasan sinkronisasi menuju Sigli dan Banda Aceh terjadi hambatan teknis sehingga penyaluran listrik terpaksa dihentikan sementara.
Dalam proses pemulihan, PLN harus mengerahkan upaya luar biasa, termasuk mengangkut material berat melalui jalur udara karena akses darat terputus.
“Material untuk perbaikan tower seberat 35 ton terpaksa diangkut menggunakan heli, satu persatu, satu persatu,” tambahnya.
Namun demikian Darmawan menegaskan, pihaknya berkomitmen melakukan percepatan pemulihan di tengah tantangan berat di lapangan. PLN memastikan proses sinkronisasi terus diupayakan secara bertahap dengan pengamanan sistem yang lebih ketat agar tidak menimbulkan gangguan lanjutan.
PLN juga telah berhasil menyalakan kembali empat kabupaten yang sebelumnya sempat gelap total, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Namun, masih terdapat desa-desa dan jaringan tegangan rendah yang membutuhkan waktu lanjutan untuk dipulihkan.
Selain itu, kendala juga terjadi pada jalur transmisi Langsa–Pangkalan Brandan, di mana lima tower mengalami roboh. Kondisi ini memutus sistem kelistrikan Aceh dengan Sistem Besar Sumatera dan meningkatkan risiko gangguan saat proses sinkronisasi.
Hasil asesmen teknis menunjukkan, perbaikan lima tower tersebut membutuhkan waktu maksimal sepuluh hari agar sinkronisasi sistem Aceh dengan jalur backbone Sumatera dapat berjalan aman dan tuntas. Hingga saat ini, Banda Aceh masih mengalami pemadaman bergilir akibat kekurangan pasokan sekitar 40 MW.
Atas kondisi tersebut, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh.
“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” kata Darmawan.
Untuk mengurangi dampak pemadaman selama masa pemulihan, PLN terus menambah pasokan genset untuk kebutuhan darurat di fasilitas-fasilitas layanan publik, seperti rumah sakit, pusat pemerintahan, posko posko pengungsian dan infrastruktur telekomunikasi.
Di sisi lain, PLN juga terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, serta PUPR untuk membuka akses wilayah yang masih terisolasi, mempercepat perbaikan infrastruktur, serta mengantisipasi potensi longsor susulan melalui penyisiran menyeluruh di seluruh jalur terdampak.
Darmawan juga menegaskan komitmen penuh PLN untuk menuntaskan pemulihan kelistrikan Aceh.
“Kami terus berkomitmen mengerahkan seluruh pasukan kekuatan kami agar sistem kelistrikan Aceh bisa pulih kembali.” pungkas Darmawan.
Banda Aceh: PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf karena pasokan listrik di Aceh pascabencana banjir dan longsor hingga kini masih belum sepenuhnya pulih.
Hal ini disampaikan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam agenda Laporan dan Rapat Koordinasi bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dilakukan secara daring dari Banda Aceh, Selasa 9 Desember 2025.
Sebelumnya di Bireuen pada Minggu (7/12), Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo melaporkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk wilayah Aceh, listrik akan menyala 93% pada Minggu malam. Namun kesulitan di lapangan, putusnya akses dan masifnya kerusakan, membuat proses pemulihan listrik terhambat.“Setelah adanya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, maka ada kerusakan yang sangat masif di sistem kelistrikan di Aceh,” jelas Darmawan.
Dalam laporannya, Darmawan menjelaskan bahwa bencana telah menyebabkan kerusakan besar pada sistem kelistrikan Aceh, terutama pada jaringan transmisi. Kerusakan terparah terjadi pada jalur transmisi Bireuen–Arun dengan enam tower roboh akibat terjangan banjir bandang. Kondisi ini diperparah dengan meluasnya badan sungai hingga ratusan meter. Akibatnya, pembangkit di Arun tidak dapat mengaliri Banda Aceh secara optimal sehingga terjadi pemadaman bergilir.
PLN sempat melakukan proses sinkronisasi sistem dari pembangkit Arun menuju jaringan Aceh. Pada 8 Desember 2025, PLTMG Arun kembali menyuplai Gardu Induk hingga wilayah Bireuen, Takengon dan Samalanga. Namun, saat proses perluasan sinkronisasi menuju Sigli dan Banda Aceh terjadi hambatan teknis sehingga penyaluran listrik terpaksa dihentikan sementara.
Dalam proses pemulihan, PLN harus mengerahkan upaya luar biasa, termasuk mengangkut material berat melalui jalur udara karena akses darat terputus.
“Material untuk perbaikan tower seberat 35 ton terpaksa diangkut menggunakan heli, satu persatu, satu persatu,” tambahnya.
Namun demikian Darmawan menegaskan, pihaknya berkomitmen melakukan percepatan pemulihan di tengah tantangan berat di lapangan. PLN memastikan proses sinkronisasi terus diupayakan secara bertahap dengan pengamanan sistem yang lebih ketat agar tidak menimbulkan gangguan lanjutan.
PLN juga telah berhasil menyalakan kembali empat kabupaten yang sebelumnya sempat gelap total, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Namun, masih terdapat desa-desa dan jaringan tegangan rendah yang membutuhkan waktu lanjutan untuk dipulihkan.
Selain itu, kendala juga terjadi pada jalur transmisi Langsa–Pangkalan Brandan, di mana lima tower mengalami roboh. Kondisi ini memutus sistem kelistrikan Aceh dengan Sistem Besar Sumatera dan meningkatkan risiko gangguan saat proses sinkronisasi.
Hasil asesmen teknis menunjukkan, perbaikan lima tower tersebut membutuhkan waktu maksimal sepuluh hari agar sinkronisasi sistem Aceh dengan jalur backbone Sumatera dapat berjalan aman dan tuntas. Hingga saat ini, Banda Aceh masih mengalami pemadaman bergilir akibat kekurangan pasokan sekitar 40 MW.
Atas kondisi tersebut, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh.
“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” kata Darmawan.
Untuk mengurangi dampak pemadaman selama masa pemulihan, PLN terus menambah pasokan genset untuk kebutuhan darurat di fasilitas-fasilitas layanan publik, seperti rumah sakit, pusat pemerintahan, posko posko pengungsian dan infrastruktur telekomunikasi.
Di sisi lain, PLN juga terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, serta PUPR untuk membuka akses wilayah yang masih terisolasi, mempercepat perbaikan infrastruktur, serta mengantisipasi potensi longsor susulan melalui penyisiran menyeluruh di seluruh jalur terdampak.
Darmawan juga menegaskan komitmen penuh PLN untuk menuntaskan pemulihan kelistrikan Aceh.
“Kami terus berkomitmen mengerahkan seluruh pasukan kekuatan kami agar sistem kelistrikan Aceh bisa pulih kembali.” pungkas Darmawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
(RUL)
-
/data/photo/2025/06/05/684111600e17c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Soal Koalisi Permanen, PDI-P Ingatkan soal Terjerumus Oleh Kekuasaan")
Soal Koalisi Permanen, PDI-P Ingatkan soal Terjerumus Oleh Kekuasaan
Soal Koalisi Permanen, PDI-P Ingatkan soal Terjerumus Oleh Kekuasaan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Guntur Romli menyinggung risiko terjerumus dalam penyalahgunaan kekuasaan saat menanggapi isu koalisi permanen yang diusulkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
“Cuma kami mau mengingatkan, jangan sampai koalisi yang disebut dengan permanen itu malah menjerumuskan kepada kekuasaan yang absolut,” kata Guntur saat ditemui di Sekolah Partai
PDI-P
, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
Bukan hanya itu, Guntur juga menyinggung bahwa kekuasaan yang absolut cenderung merusak, sebagaimana ungkapan power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.
Di sisi lain, Guntur Romli enggan berkomentar banyak soal usulan ini. Sebab, PDI-P merupakan partai penyeimbang.
“Ya kalau kami sendiri kan tidak punya kapasitas untuk comment soal itu karena PDI-P sudah menegaskan sebagai politik penyeimbang berada di luar pemerintahan itu merupakan hasil kongres,” jelas dia.
“Jadi kalau misalnya yang di dalam pemerintahan maupun itu
koalisi permanen
atau apapun namanya, itu di luar komentar kami, kami lebih ke sikap bahwa kami tetap menegaskan di luar pemerintahan dan sebagai politik penyeimbang,” tambah dia.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar
Bahlil Lahadalia
mengusulkan terbentuknya koalisi permanen untuk mewujudkan stabilitas politik di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Usulan tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
“Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan saran, perlu dibuatkan koalisi permanen,” ujar Bahlil, dalam sambutannya.
“Jangan koalisi on-off, on-off. Jangan koalisi in-out. Jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang,” sambung dia.
Menurut Bahlil, Indonesia sudah harus memiliki prinsip yang kuat untuk meletakkan kerangka koalisi yang benar.
Bahlil menegaskan, baik penderitaan maupun kegembiraan harus dirasakan bersama-sama.
“Kalau mau menderita, menderita bareng-bareng. Kalau mau senang, senang bareng-bareng,” tegas Bahlil.
Dalam kesempatan itu, Bahlil menyampaikan salah satu keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
Munas tersebut memutuskan agar Partai Golkar sepenuhnya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Partai Golkar harus bersama-sama dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden sebagai partai koalisi yang mendukung pemerintahan. Sampai di mana selesainya? Tergantung Bapak Presiden, karena ini keputusan Munas,” ujar Bahlil.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Sumber Listrik RI Masih Akan Didominasi Batu Bara hingga 2035
Jakarta –
Dewan Energi Nasional (DEN) menyebutkan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara masih akan mendominasi sistem kelistrikan Indonesia hingga tahun 2035 dibandingkan porsi pembangkit listrik dari gas dan energi baru terbarukan.
Meski begitu, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal DEN, Yunus Saefulhak mengatakan porsi PLTU dalam bauran pembangkit nasional bakal terus menyusut seiring percepatan transisi energi.
“Saya kira ini hingga tahun 2035, kapasitas pembangkit batu bara masih akan mendominasi di pembangkit listrik. Namun pangsanya berkurang dari 53% pada 2024 menjadi 42% di tahun 2035. Ini tentunya skenario optimis ya,” katanya dalam acara Outlook Energi Indonesia 2026 di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Yunus juga menyampaikan ke depannya, pemerintah akan melakukan program De-dieselisasi untuk mengurangi penggunaan energi fosil.
“Program De-dieselisasi berpengaruh terhadap pengurangan pembangkit fosil,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal pensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
Langkah ini diambil demi menangkal kebocoran solar subsidi. Sebagai informasi, PLTD menggunakan solar dalam operasionalnya.
“Solar nggak lagi dan kita sudah matikan semua ke depan seluruh pembangkit-pembangkit solar. Kenapa? Ini sumber kebocoran,” katanya di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Bahlil mencontohkan penggunaan PLTD di kampung halamannya, Papua, sering tak sesuai fakta di lapangan. Menurutnya banyak PLTD yang hanya menyala 4 jam namun dilaporkan beroperasi hingga 12 jam.
“Apalagi PLTD-PLTD di kampung saya itu. Nyala cuma 4 jam, laporan 12 jam. Abu leke juga itu. Abu leke itu. Jadi ini kita mulai pangkas itu semua,” ungka Bahlil.
Sebagai gantinya, pemerintah bakal memanfaatkan energi baru terbarukan. Diantaranya energi matahari, energi air, energi angin dan energi lainnya. Hal ini tertuang dalam RUPTL 2025-2035.
“RUPTL tahun 2025 sampai dengan 2035 ada 69,5 GW yang kita sudah memakai blending energi baru terbarukan dan 30% itu yang memakai batubara,” terang Bahlil.
(eds/eds)
-
Sosok Teuku Abdul Khalid Anggota DPR yang Sebut Menteri Bahlil Bohongi Prabowo Soal Listrik di Aceh
GELORA.CO – Ini lah sosok Teuku Abdul Khalid, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang menuduh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berbohong ke Presiden Prabowo karena menyatakan 97 persen listrik di Aceh telah menyala.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo pada tanggal 7 dan 8 Desember 2025 listrik di Aceh sudah menyala 93 persen dan 97 persen.
Namun, saat laporan tersebut disampaikan, mayoritas listrik di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor masih dalam keadaan padam.
Teuku Abdul Khalid menilai laporan tersebut tidak akurat.
“Saat ini baru 60 persen listrik menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor di Aceh. Saya minta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat,” ujar Khalid melalui telepon pada Selasa (9/12/2025).
Khalid menegaskan, kebohongan dalam laporan data dapat berdampak langsung pada rakyat, dan memperlambat penanganan bencana di Aceh.
“Laporkan data sesungguhnya, jangan asal bapak senang. Seluruh menteri saya minta untuk tidak bohongi Presiden soal banjir di Aceh,” tegasnya.
Dia juga memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, akan sangat merugikan masyarakat Aceh.
“Bisa jadi saat hunian sementara dibangun, data sesungguhnya juga akan dikurangi. Ini akan mengadu pemimpin lokal di Aceh dengan rakyatnya,” tambahnya.
“Kita semua bekerja untuk rakyat, jangan sampai rakyat jadi korban atas laporan palsu yang kita sampaikan kepada Presiden,” pungkasnya.
Siapakah Teuku Abdul Khalid?
Teuku Abdul Khalid biasa dipanggil T. A. Khalid lahir pada 25 Februari 1970.
Pendidikan mulai dari SD hingga S1 dihabiskan di Aceh.
Berikut riwayatnya:
SD Negeri Jangkabuya, Bandar Dua, Pidie Jaya (1978-1983)
SMP Negeri Tanjongan, Samalanga, Aceh Utara (1983-1986)
SMA Negeri Lhokseumawe, Aceh Utara (1986-1989)
S-1 Universitas Abulyatama, Aceh Besar (1989-1994)
S-2 Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2003-2004)
Selain itu, dia juga mengikuti pendidikan informal, di antaranya Leadership Academy ALGAP Jakarta (2005)
dan Workshop Best Practices Reformasi Kemenpan RI (2007).
Kemudian, workshop Sinergitas Peran Pelaku Hubungan Industri dalam Meningkatkan Investasi DPP IPHI dan Depnaker RI (2007), Rancangan UU Politik terhadap Sistem Pemerintahan Presidentil Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia Jakarta (2008), sertra Pendidikan Lemhannas RI (2008)
TA. Khalid juga aktif di sejumlah organisasi, yakni:
Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe (2002-2004)
Penasehat Ikatan Dakwah Indonesia Kota Lhokseumawe (2005-2007)
Penasehat Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Lhokseumawe (2005-2007)
Penasehat Thaliban Kota Lhokseumawe (2005-2010)
Ketua DPD Partai Gerindra Aceh (2013-2022)
Wakil Ketua KONI Aceh (2015-sekarang)
Karir politiknya di awali dengan menjadi Ketua DPR Kota Lhokseumawe dari PBR (2004-2009).
Saat ini ia menjabat sebagai Anggota DPR-RI sejak 2019 mewakili daerah pemilihan Aceh II. Khalid merupakan kader Partai Gerindra dan duduk di Komisi IV.
Berikut riwayat pekerjaan selengkapnya:
Direktur PT. ILham Teguh (1995)
Komisaris PTIlham Prima Nusantara (1998)
Komisaris PT. Ilham Teguh (2003)
Ketua DPR Kota Lholseumawe (2004)
Komisaris PT Mustika Ilham Karya Jayasakti (2017)
Anggota DPR RI (2019-sekarang)
Bahlil Diprotes Warga Aceh
Sebelum Klaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia tentang kondisi listrik fi Aceh juga diprotes warga.
Pasalnya, saat laporan disampaikan pada Minggu (7/12/2025), sejumlah wilayah di Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Timur, hingga Aceh Tamiang masih mengalami pemadaman.
Seorang warga Kabupaten Aceh Tamiang, Armiadi, mengungkapkan bahwa listrik di wilayahnya hanya menyala di titik-titik tertentu di ibu kota kabupaten.
“Itu pun hanya beberapa jam. Tolonglah Menteri Bahlil lapor ke Presiden fakta sesungguhnya,” terang Armiadi, Senin (8/12/2025) dikutip dari Kompas.com.
Senada dengan Armiadi, Halida Bahri, warga Desa Panggoi, Kota Lhokseumawe, menegaskan bahwa desa tempat tinggalnya masih gelap gulita saat Menteri Bahlil memberi laporan kepada Presiden.
“Semua klaim listrik Aceh sudah menyala. Itu tidak benar. Di Lhokseumawe saja yang relatif sudah membaik, listrik belum menyala 24 jam. Masih padam bergantian,” cetus dia.
Sementara itu, data dari internal PLN justru memperkuat keluhan warga.
Manager PT PLN UP3 Lhokseumawe, Husni, mengonfirmasi bahwa pasokan listrik di wilayah kerjanya meliputi Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Utara sebenarnya baru mencapai 65 persen.
“Kita terus berusaha mempercepat perbaikan. Namun beberapa tiang dan trafo kita tumbang dan rusak saat banjir dan longsor,” tegas dia