Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Ekspor Listrik Bersih ke Singapura, Menteri ESDM: Harus Saling Menguntungkan

    Ekspor Listrik Bersih ke Singapura, Menteri ESDM: Harus Saling Menguntungkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masih mempertimbangkan ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura. Pemerintah ingin kerja sama tersebut nantinya saling memberi keuntungan.

    Menurutnya, perjanjian ekspor listrik bersih itu harus dibicarakan secara government to government (G2G). Selain itu, dia juga ingin membintangkan Indonesia terlebih dahulu agar lebih unggul di sektor EBT.

    “Nah, Indonesia kita harus memanfaatkan hal-hal yang tidak dimiliki oleh negara lain, keunggulan kompetitif, termasuk dalamnya energi baru terbarukan kita lagi mau bicarakan dulu dengan pemerintah,” jelas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, (22/11/2024).

    Oleh karena itu, Bahlil belum menyetujui kerja sama ekspor listrik kepada Singapura. Sebab, dia juga mempertimbangakn timbal balik dari Negara Singa untuk Indonesia.

    “Jangan mau kita hanya menguntungkan satu negara tertentu kita harus sama-sama win-win [solution]. Negara lain butuh energi kita, tapi kita juga butuh negara lain untuk ada sharing investasi,” ucapnya.

    Adapun, Indonesia telah memiliki kesepakatan kerja sama ekspor listrik hijau dan pengembangan industri panel surya dengan Singapura mencapai US$20 miliar atau setara dengan Rp308 triliun (asumsi kurs Rp15.423 per dolar AS).  

    Dalam agenda International Sustainability Forum (ISF) 2024, otoritas Singapura melalui Energy Market Authority (EMA) memberikan persetujuan bersyarat kepada dua perusahaan Singapura, Total Energies & RGE dan Shell Vena Energy Consorsium, untuk impor listrik rendah karbon dari Indonesia.  

    Sebelumnya, Singapura juga telah memberikan izin impor listrik dari Indonesia kepada lima perusahaan, yaitu Pacific Metcoal Solar Energy, Adaro Solar International, EDP Renewables APAC, Venda RE, dan Kepel Energy. 

    EMA menerbitkan lisensi bersyarat kepada kelima perusahaan tersebut sebagai pengakuan bahwa proyek-proyek ini berada dalam tahap pengembangan lanjutan. Kendati, Bahlil menilai belum ada kesepakatan hitam di atas putih.

    “Belum ada, yang ada cuma MoU, MoU tidak mengikat yah, kesepahaman yah. Oh nggak ada gagal, gagal, semua berpotensi baik-baik saja ya,” ujar Bahlil. 

  • Menteri ESDM Bahlil Siap Suntik Mati PLTU dalam 15 Tahun, Arahan Prabowo di G20

    Menteri ESDM Bahlil Siap Suntik Mati PLTU dalam 15 Tahun, Arahan Prabowo di G20

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku siap jika diminta melakukan suntik mati pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam 15 tahun ke depan.

    Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil, Selasa (19/11/2024) lalu. Prabowo optimis Indonesia akan mencapai target emisi nol atau net zero emission sebelum 2050. 

    Janji tersebut lebih cepat 10 tahun dari target pemerintahan sebelumnya, yaitu emisi nol pada 2060. Menurut Prabowo, pensiun dini PLTU tenaga batu bara bisa terealisasi dalam 15 tahun ke depan lantaran RI memiliki cadangan geothermal atau panas bumi yang melimpah.

    Terkait hal itu, Bahlil menilai pernyataan Prabowo itu sebagai bentuk komitmen Indonesia menuju net zero emission (NZE) 2060. Oleh karena itu, dirinya pun siap mengejar target tersebut.

    “Sudah barang tentu dalam penyampaiannya Bapak Presiden Prabowo, kami sebagai pembantunya akan melakukan penyesuaian-penyesuaian,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

    Dia pun segera melakukan kajian untuk pensiun dini sejumlah PLTU. Sebab, transisi menuju energi baru terbaru (EBT) menjadi keniscayaan.

    Di sisi lain, Bahlil memastikan proses transisi energi itu tak membebani keuangan negara.

    “Jadi kita mau [transisi energi], tapi jangan negara dibebankan. Karena pasti energi baru terbarukan itu pasti harganya mahal,” ucap Bahlil.

    Oleh karena itu, Bahlil bersama para pemangku kepentingan harus memutar otak untuk menemukan skema terbaik. Ini khususnya terkait pembiayaan.

    “Ini yang kita lagi ada exercise tapi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo di G20 adalah harus kita jalankan, orang pemerintah presiden, ya kita harus lakukan,” tuturnya.

    Bahlil menambahkan bahwa dirinya bakal segera bertemu Prabowo untuk meminta arahan lebih teknis terkait suntik mati PLTU tersebut.

    “Saya malam ini akan ikut berangkat ke Uni Emirat Arab untuk mendampingi Bapak Presiden. Nanti saya akan meminta arahan-arahan lebih teknis,” katanya.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia memiliki 253 PLTU hingga 20 April 2022. PLTU itu tersebar di berbagai provinsi. Dari jumlah tersebut, PLTU terbanyak berada di Kalimantan Timur, yaitu 26 unit.

    PLTU juga banyak tersebar Banten dan Jawa Timur yang masing-masing sebanyak 22 unit. Kemudian, ada 16 PLTU yang berada di Bangka Belitung. Ada pula 13 PLTU yang beroperasi di Kalimantan Barat.

    Sementara, Papua Barat hanya memiliki satu PLTU di wilayahnya. Posisinya diikuti oleh enam provinsi yang sama-sama memiliki enam PLTU, yaitu Aceh, Bengkulu, Jakarta, Jambi, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat.

    Adapun, terdapat dua provinsi yang tidak memiliki PLTU sama sekali. Kedua provinsi tersebut adalah Yogyakarta dan Maluku. Sementara, PLTU yang memiliki kapasitas terbesar di Indonesia adalah PLTU Jawa 7. PLTU yang terletak di Kabupaten Serang, Banten tersebut berkapasitas 2 x 1.000 megawatt dari dua unit.

  • ESDM buat penyesuaian penuhi target pensiunkan seluruh PLTU batu bara

    ESDM buat penyesuaian penuhi target pensiunkan seluruh PLTU batu bara

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tengah melakukan penyesuaian untuk memenuhi target Presiden Prabowo yang ingin menghentikan operasional seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di tanah air dalam kurun waktu 15 tahun ke depan.

    “Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo itu sebagai bentuk komitmen dalam rangka Indonesia menuju net zero emission 2060. Sudah barang tentu, dalam penyampaiannya Bapak Presiden Prabowo, kami sebagai pembantunya akan melakukan penyesuaian-penyesuaian,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditemui di Jakarta, Jumat.

    Dikatakan Bahlil, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian secara mendalam untuk menghentikan operasional beberapa PLTU tanpa membebani perekonomian negara.

    “Kita lagi exercise. Karena energi baru terbarukan itu penting bagi bangsa kita, tapi tidak mesti membebani negara kita dan masyarakat kita,” ujar dia.

    Ia menyatakan, salah satu PLTU batu bara yang akan dipensiunkan yakni PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat, yang saat ini tengah dilakukan koordinasi dengan lembaga keuangan terkait agar tidak membebani kas negara.

    “Sekarang kita lagi rapat koordinasi terus dengan keuangan dan lembaga pembiayaannya. Jadi kita mau, tapi jangan negara dibebankan. Karena pasti energi baru terbarukan itu harganya mahal. Itu sudah pasti mahal,” ujarnya.

    Bahlil mengatakan, terkait PLTU lain yang akan dihentikan operasionalnya, dirinya akan menunggu terlebih dahulu arahan teknis dari Presiden Prabowo.

    Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam gelaran KTT G20 di Brasil 19 November, memiliki keyakinan penuh bahwa Indonesia mampu mencapai target “net zero” pada 2050 berkat kekayaan sumber daya alam (SDA) yang bisa diolah menjadi energi terbarukan dan ramah lingkungan.

    Dalam gelaran tersebut Presiden menyatakan Indonesia menargetkan untuk menghentikan seluruh PLTU batu bara dalam kurun waktu 15 tahun ke depan.

    “Kami berencana untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil dalam 15 tahun ke depan. Kami juga berencana untuk membangun lebih dari 75 gigawatt tenaga terbarukan dalam 15 tahun ke depan,” kata Presiden Prabowo.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Skema Baru Subsidi BBM dan Listrik Nyaris Rampung, Ini Bocorannya – Page 3

    Skema Baru Subsidi BBM dan Listrik Nyaris Rampung, Ini Bocorannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan formula atau skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik sudah hampir selesai, tinggal menunggu Presiden Prabowo Subianto pulang ke Indonesia untuk menyampaikan laporan secara komprehensif.

    “Subsidi BBM udah hampir final skemanya. Kita nanti tunggu Bapak Presiden balik. Kami akan laporkan secara komprehensif ke Bapak Presiden,” kata Bahlil ditemui di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Dikatakannya setelah dirinya melaporkan skema tersebut kepada Presiden Prabowo, ia segera mengumumkan formulasi atau skema distribusi subsidi BBM dan listrik agar lebih tepat sasaran.

    “Setelah itu saya akan mengumumkan kepada teman-teman wartawan,” kata Bahlil.

    Selain itu, ia mengatakan, malam ini dirinya akan pergi ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk menemani Presiden Prabowo dalam lawatannya ke luar negeri yang sudah terhitung sejak tanggal 8–24 November.

    “Saya malam ini akan ikut berangkat ke Uni Emirat Arab untuk mendampingi Bapak Presiden,” kata Bahlil.

    Diketahui sebelumnya Bahlil mengungkapkan ada tiga skema penyaluran subsidi BBM dan tarif listrik agar tepat sasaran. Pertama, mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

    Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum. Ini dilakukan untuk menahan laju inflasi. Sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan ke dalam bentuk BLT, serta alternatif ketiga adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi.

    Adapun ketiga formula tersebut dikatakan Bahlil bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran subsidi yang selama ini dinilai kurang tepat sasaran.

    “Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil Lahadalia di Jakarta, Minggu (3/11).

  • Bahlil Buka-bukaan Skema Subsidi BBM Jadi BLT Hampir Final

    Bahlil Buka-bukaan Skema Subsidi BBM Jadi BLT Hampir Final

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal progres pembahasan reformasi subsidi energi yang dilakukan pemerintah. Subsidi BBM baru menurutnya sudah hampir final skemanya.

    Saat ini, pihaknya tinggal menunggu Presiden Prabowo Subianto yang masih di luar negeri tiba di Indonesia. Prabowo sendiri kemungkinan akan tiba di Indonesia pada 24 November 2024 mendatang.

    Setelah Prabowo tiba, Bahlil menegaskan pihaknya akan langsung memaparkan skema subsidi yang sudah dibahas. Bila sudah ada keputusan, pihaknya akan langsung mengumumkan skema baru yang disetujui oleh Prabowo.

    “Subsidi BBM sudah hampir final skemanya. Kita nanti tunggu Bapak Presiden balik. Kami akan laporkan secara komprehensif ke Bapak Presiden setelah itu saya akan mengumumkan kepada teman-teman wartawan,” ungkap Bahlil ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

    Sebelumnya, Bahlil pernah mengatakan subsidi BBM dan listrik ada kemungkinan skemanya diubah jadi bantuan langsung tunai (BLT). Nah untuk subsidi listrik dan BBM sejauh ini pihaknya masih melakukan pengkajian mendalam skema subsidi baru yang akan diterapkan. Hal ini diungkapkan usai Bahlil melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian di kantornya.

    “Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam,” ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024) yang lalu.

    Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

    “BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana,” ungkap Bahlil.

    Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik. “Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang,” kata Bahlil.

    Namun, Bahlil menyatakan subsidi untuk tabung gas LPG 3 kilogram tidak akan mengalami perubahan skema menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Namun Bahlil bilang subsidi tepat sasaran akan tetap diupayakan untuk penyaluran LPG. Skema yang dipilih adalah subsidi tertutup dengan pendaftaran melalui NIK seperti yang selama ini sudah mulai dilakukan. Masyarakat yang butuh subsidi akan diminta mendaftar, apabila profilnya tepat untuk menerima subsidi maka akan diberikan LPG subsidi.

    “Kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa,” ungkap Bahlil.

    (hal/rrd)

  • Bahlil sebut skema subsidi BBM hampir selesai, tunggu lapor Presiden

    Bahlil sebut skema subsidi BBM hampir selesai, tunggu lapor Presiden

    Subsidi BBM udah hampir final skemanya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan formula atau skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik sudah hampir selesai, tinggal menunggu Presiden Prabowo Subianto pulang ke Indonesia untuk menyampaikan laporan secara komprehensif.

    “Subsidi BBM udah hampir final skemanya. Kita nanti tunggu Bapak Presiden balik. Kami akan laporkan secara komprehensif ke Bapak Presiden,” kata Bahlil ditemui di Jakarta, Jumat.

    Dikatakannya setelah dirinya melaporkan skema tersebut kepada Presiden Prabowo, ia segera mengumumkan formulasi atau skema distribusi subsidi BBM dan listrik agar lebih tepat sasaran.

    “Setelah itu saya akan mengumumkan kepada teman-teman wartawan,” kata Bahlil.

    Selain itu, ia mengatakan, malam ini dirinya akan pergi ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk menemani Presiden Prabowo dalam lawatannya ke luar negeri yang sudah terhitung sejak tanggal 8–24 November.

    “Saya malam ini akan ikut berangkat ke Uni Emirat Arab untuk mendampingi Bapak Presiden,” kata Bahlil.

    Diketahui sebelumnya Bahlil mengungkapkan ada tiga skema penyaluran subsidi BBM dan tarif listrik agar tepat sasaran. Pertama, mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

    Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum. Ini dilakukan untuk menahan laju inflasi. Sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan ke dalam bentuk BLT, serta alternatif ketiga adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi.

    Adapun ketiga formula tersebut dikatakan Bahlil bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran subsidi yang selama ini dinilai kurang tepat sasaran.

    “Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil Lahadalia di Jakarta, Minggu (3/11).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • PIS siapkan dua kapal guna jaga kelancaran distribusi BBM akhir tahun

    PIS siapkan dua kapal guna jaga kelancaran distribusi BBM akhir tahun

    Kedua armada tanker ini disiapkan untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi BBM terutama menjelang masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina International Shipping (PIS) menyiapkan dua armada kapal, PIS Rokan dan PIS Natuna, untuk menjaga kelancaran distribusi dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) pada akhir tahun.

    “Kedua armada tanker ini disiapkan untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi BBM terutama menjelang masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025, di mana kebutuhan akan BBM di masyarakat biasanya akan meningkat,” kata Corporate Secretary PIS Muhammad Baron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Kedua kapal ini, lanjut Baron, merupakan small tanker yang akan dioptimalkan untuk memperkuat keandalan distribusi BBM khususnya di area Indonesia Timur, yakni termasuk Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku.

    Secara rinci, Kapal PIS Rokan dan Natuna memiliki spesifikasi teknis yang mendukung kebutuhan distribusi BBM domestik, dengan kapasitas angkut hingga 6,245 Cbm, panjang kapal (LOA) 99.90 meter, draft 5.7 meter, dan daya angkut total (DWT) sebesar 4,990 ton.

    “Penambahan armada ini juga sejalan dengan Asta Cita untuk ketahanan energi nasional. Menjaga keamanan pasokan BBM domestik, serta menjamin kelancaran arus distribusi energi agar masyarakat bisa menikmati masa libur panjang dengan aman dan nyaman,” tambah dia.

    Sementara itu, Pemerintah sedang menyiapkan tiga opsi skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik agar tepat sasaran.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (13/11), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim khusus yang bertugas merumuskan formulasi untuk penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Tim yang dipimpin oleh Kementerian ESDM itu, kata Bahlil, sudah melakukan dua kali rapat koordinasi.

    Bahlil mengatakan tim tersebut sudah menyiapkan tiga opsi untuk dipertimbangkan. Pertama, mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

    Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum. Ini dilakukan untuk menahan laju inflasi. Sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan ke dalam bentuk BLT.

    Alternatif ketiga adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi.

    Menteri ESDM menyebut bahwa ketiga opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final. Pemerintah akan terlebih dahulu melaporkan hasil kajian tersebut kepada presiden sebelum menyampaikannya kepada DPR RI.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Isu Politik Terkini: Apel Siaga Masa Tenang Pilkada 2024 hingga SK Kepengurusan Partai Golkar

    Isu Politik Terkini: Apel Siaga Masa Tenang Pilkada 2024 hingga SK Kepengurusan Partai Golkar

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik terkini Beritasatu.com sepanjang Rabu (20/10/2024) diisi dengan beragam peristiwa, mulai dari apel siaga masa tenang Pilkada 2024 yang dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Bahlil Lahadalia menerima surat keputusan (SK) terkait kepengurusan Partai Golkar periode 2024 -2029.

    Berikut 5 isu politik terkini Beritasatu.com: 

    1. Wapres Pimpin Apel Siaga Masa Tenang Pilkada 2024
    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memimpin apel siaga masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

    Gibran berpesan agar para pengawas pemilu di Indonesia bisa menjaga amanat agar Pilkada Serentak 2024 bisa dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil). 

    “Ini adalah pilkada terbesar yang pernah kita selenggarakan. Oleh sebab itu, kita harus mendukung penuh pelaksanaan pilkada serentak ini agar prosesnya berjalan baik dan lancar, sehingga masyarakat dapat memberikan hak suaranya dengan aman, nyaman, luber, dan jurdil,” kata Wapres Gibran.

    2. Gibran Berikan Bantuan Penyelesaian kepada Pengadu ‘Lapor Mas Wapres’
    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memberikan bantuan langsung pada 20 pengadu “Lapor Mas Wapres”.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, ada 400 lebih pengaduan yang disampaikan masyarakat dan akan dilakukan proses secara berkala.

    “Baru saja mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menyerahkan beberapa bantuan penyelesaian persoalan dari masyarakat yang kemarin datang melapor kepada Bapak Wakil Presiden. Jadi rencananya 20 yang menerima bantuan penyelesaian langsung dari Bapak Wakil Presiden dan kalau tidak salah ada dua atau tiga berhalangan hadir,” ujar Hasan di kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/11/2024)

  • Waketum Golkar tegaskan Munas XI sesuai AD/ART terkait adanya gugatan

    Waketum Golkar tegaskan Munas XI sesuai AD/ART terkait adanya gugatan

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K.

    Waketum Golkar tegaskan Munas XI sesuai AD/ART terkait adanya gugatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 November 2024 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menegaskan  Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang menyetujui Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

    “Munas sudah sesuai dengan AD/ART, dan kalau ada pihak-pihak yang ingin menggugat ya kami hadapi saja. Kami hadapi karena memang kami sudah melaksanakan semua sesuai dengan AD/ART,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

    Hal itu disampaikan untuk merespons gugatan yang dilayangkan terhadap SK Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) terkait AD/ART Partai Golkar yang mengesahkan kepengurusan partai hasil Munas XI. Terkait gugatan tersebut, dia lantas membantah isu yang beredar bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah mengeluarkan putusan pembatalan SK Kemenkumhan soal AD/ART terkait kepengurusan partainya itu.

    “Jadi kalau ada yang bilang ini sudah selesai, itu sudah putus, itu tidak benar, itu berita hoaks atau berita bohong,” ucapnya.

    Dia menjelaskan bahwa sedianya gugatan terhadap Partai Golkar ada empat, yakni dua di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dua di PTUN Jakarta. Dia merinci bahwa satu gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah ditolak, namun kemudian masuk satu gugatan baru lainnya yang saat ini tengah berlangsung dan dalam tahap pemeriksaan hakim.

    “Kemudian di TUN (Tata Usaha Negara) itu yang satu (gugatan nomor) 424, dan (gugatan nomor) 389, yang 424 itu masih sidang pemeriksaan awal. Kemudian yang 389 baru masuk sidang pembacaan gugatan, sidang pembacaan gugatan besok (Rabu, 20 November),” katanya.

    Untuk itu, dia meluruskan kembali bahwa belum ada putusan yang membatalkan hasil Munas XI Partai Golkar.

    “Jadi tidak benar kalau ada berita-berita itu sudah ada putusan, yang benar itu gugatan mereka pernah diajukan, tetapi dikembalikan karena belum memenuhi unsur, belum lengkap. Jadi dilengkapi baru diajukan kembali. Nah, pengajuan yang kedua ini yang diterima. Jadi bukan gugatannya yang diterima, pengajuan yang diterima,” tuturnya.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham pun menyebut isu yang beredar bahwa PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan terkait pembatalan kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil merupakan bentuk penggiringan opini.

    “Karena perkembangan terakhir ini banyak penggiringan opini. Penggiringan opini seakan-akan sudah ada keputusan padahal belum,” kata dia.

    Sebelumnya, Sabtu (16/11), Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut berita terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan hasil Munas Partai Golkar adalah hoaks.

    “Itu hoaks. Saya tidak perlu menanggapi yang hoaks ya,” kata Bahlil saat ditemui awak media di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Bahlil Terima SK Kepengurusan Partai Golkar dari Kemenkum

    Bahlil Terima SK Kepengurusan Partai Golkar dari Kemenkum

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menerima surat keputusan (SK) terkait kepengurusan Partai Golkar periode 2024 -2029 dari Kementerian Hukum (Kemenkum). Dengan SK tersebut, maka Golkar memiliki kepengurusan yang sah

    “Kami dari Kemenkum telah menyerahkan SK tentang susunan lengkap pengurus Partai Golkar. Dengan demikian, SK yang lama itu kami cabut dan menerbitkan SK baru tentang kepengurusan lengkap Partai Golkar,” ujar Menteri Hukum Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

    Bahlil hadir didampingi oleh Waketum Partai Golkar Adies Kadir didampingi oleh sekjen dan bendahara DPP Partai Golkar. Ia mengungkap sangat bersyukur kepengurusan Golkar telah sah.

    “Ya alhamdulillah hari ini kami didampingi oleh sekjen, wakil ketua umum, dan bendahara dapat menghadap Pak Menkum di kementerian ini untuk menerima SK kami yang baru,” kata Bahlil.

    Ia juga menyebut penyerahan SK ini merupakan babak baru bagi Golkar. Ia menjelaskan bahwa Golkar memiliki 159 pengurus.

    “SK yang pertama itu kan pengurus sementara, baru sekitar 9 orang, dan hari ini SK yang keluar lengkap sudah 100 lebih, 159 dan sudah ada dewan pembina, dewan kehormatan, dewan etik, kemudian mahkamah partai,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi terkait kabar pembatalan SK Menkumham RI mengenai pengesahan AD/ART Partai Golkar. Bahlil mengatakan kabar tersebut tidak benar.

    “Oh itu hoaks,” kata Bahlil di DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (16/11/2024).

    Namun, Bahlil mengaku enggan menanggapi lebih lanjut mengenai kabar itu. Menurutnya, pembatalan itu merupakan kabar tidak benar.