Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Bahlil Akui RI Masih Impor Nikel: Tidak Haram

    Bahlil Akui RI Masih Impor Nikel: Tidak Haram

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengamini Indonesia masih melakukan impor nikel. Menurutnya, hal itu sah-sah saja lantaran impor nikel bukan hal terlarang. 

    Impor nikel menjadi sorotan karena selama ini Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Oleh karena itu, impor nikel seolah menjadi kontradiksi.

    “Impor itu sebenarnya nggak haram. Untuk memenuhi stok bahan baku dia [perusahaan], kan? Nggak apa-apa,” kata Bahlil di Balai kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

    Menurut Bahlil, impor nikel yang dilakukan Indonesia juga tidak dalam jumlah besar. Bahkan, menurutnya, jumlahnya tak sampai 10% dari total produksi sekitar 150 juta ton per tahun.

    “Impor itu, menurut saya baru dua kapal kok. Baru dua kapal, dan itu pun limonit [nikel kadar rendah],” ucap Bahlil.

    Sebelumnya, Laporan PT UBS Sekuritas Indonesia dalam Global Research and Evidence Lab pada 20 Agustus 2024 menyebut bahwa impor bijih nikel ke Indonesia mencapai 896.000 wet metric ton (wmt) pada Juni 2024, atau naik sekitar 62% secara bulanan (month-on-month/mom). 

    “Setelah lonjakan impor bijih mom ke Indonesia pada Mei 2024, ada rekor impor bijih tertinggi sebesar 896.000 wmt pada bulan Juni,” dikutip dari laporan tersebut.

    Dalam laporan tersebut, lonjakan impor bijih nikel pada Juni 2024 terjadi di wilayah kawasan industri nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, yang merupakan pusat ekspor nikel global. Adanya lonjakan impor mengindikasikan bahwa pasokan bijih nikel di Indonesia mengetat, yang menghambat produksi nickel pig iron (NPI).

    Laporan UBS selaras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data BPS yang diakses Kamis (22/8/2024), impor bijih nikel dan konsentrat dengan kode HS 26040000 pada Juni 2024 sebanyak 896.375 ton hampir seluruhnya berasal dari Filipina. Total nilainya mencapai US$34,68 juta. 

    Dari jumlah tersebut, impor bijih nikel di Morowali tercatat mencapai 339.800 ton, Weda Bay 440.765 ton, Kendari 59.240 ton, dan Kolonade 56.570 ton. Volume impor bijih nikel di Morowali pada Juni 2024 itu melonjak dibandingkan volume impor pada Mei 2024 yang hanya sebesar 52.800 ton.

    Di sisi lain, Indonesia sebenarnya merupakan salh satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.

    Berdasarkan data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Nasional pada Tahun 2023, total sumber daya bijih nikel Indonesia saat ini mencapai 18,55 miliar ton dan untuk logam nikel sebesar 184,60 juta ton. 

    Dari sisi cadangan, Indonesia tercatat masih memiliki total cadangan bijih nikel sebesar 5,32 miliar ton dan logam nikel sebesar 56,11 juta ton. 

    Dengan besaran sumber daya dan cadangan tersebut, menurut  Kementerian ESDM, umur cadangan nikel saprolite diperkirakan tinggal 13 tahun dan cadangan nikel limonit 33 tahun.

  • Shell Dikabarkan Tutup Semua SPBU di Indonesia, Menteri ESDM Beri Kepastian – Page 3

    Shell Dikabarkan Tutup Semua SPBU di Indonesia, Menteri ESDM Beri Kepastian – Page 3

    Manajemen Shell Indonesia dengan tegas membantah isu yang menyebutkan bahwa perusahaan akan menutup seluruh jaringan SPBU-nya. Vice President Corporate Relations Shell Indonesia, Susi Hutapea, menyebut informasi tersebut tidak benar.

    “Informasi yang beredar terkait rencana Shell untuk menutup seluruh SPBU di Indonesia tidak benar. Kami tidak dapat berkomentar atas spekulasi di pasar,” kata Susi dalam pernyataan resmi pada Minggu (24/11/2024).

    Ia menegaskan bahwa Shell Indonesia tetap berkomitmen melayani pelanggan melalui operasional SPBU yang ada. “Kami tetap fokus pada kegiatan operasional SPBU untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami,” tambahnya.

    Shell Indonesia Tetap Kompetitif di Tengah Persaingan

    Meski menghadapi tantangan berat di sektor ritel bahan bakar, Shell Indonesia tetap berupaya menjaga posisinya di pasar. Dengan komitmen pada layanan pelanggan, Shell diharapkan dapat terus bersaing di industri yang didominasi oleh Pertamina.

    Isu ini menjadi perhatian masyarakat karena Shell dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam pasar SPBU global. Dengan klarifikasi dari pihak Shell dan tanggapan Menteri ESDM, diharapkan kabar ini tidak menimbulkan spekulasi lebih lanjut.

    Kesimpulan

    Shell Indonesia membantah tegas rencana penutupan SPBU di Tanah Air. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kabar tersebut sebagai isu belaka. Dengan tetap fokus pada layanan pelanggan, Shell Indonesia terus berupaya menghadapi persaingan di industri bahan bakar domestik.

     

     

     

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: Merdeka.com

  • Bahlil Pastikan Ditjen Gakkum ESDM Bakal Dipimpin Polisi, Tentara, atau Jaksa

    Bahlil Pastikan Ditjen Gakkum ESDM Bakal Dipimpin Polisi, Tentara, atau Jaksa

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) bakal dipimpin oleh seorang direktur jenderal (dirjen) berlatar belakang aparat penegak hukum.

    Menurutnya, seseorang latar belakang aparat dibutuhkan agar proses penegakan hukum di sektor ESDM bisa lebih disiplin. Ini khususnya terkait penyelesaian masalah izin usaha pertambangan (IUP).

    “Dirjen gakkum akan dipimpin kalau tidak polisi, TNI, kalau nggak jaksa. Dengan demikian, maka penyelesaian konflik-konflik IUP terselesaikan di Kementerian ESDM. Supaya clear barang ini,” ujar Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Bahlil juga sebelumnya telah menyarankan agar Ditjen Gakkum kelak dipimpin aparat. Hal itu dia sampaikan tatkala menghadiri rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, aparat tidak mudah dirayu jika ada oknum yang melobi. Selain itu, aparat juga dinilai bukan orang yang memiliki konflik kepentingan di dunia pertambangan.

    “Yang penting harus jangan sampai dirayu nih orang [calon Dirjen Gakkum]. Jadi kita harus menjamin bahwa ini steril, ya,” kata Bahlil.

    Kendati demikian, Bahlil belum bisa mengungkap secara detail kapan Ditjen Gakkum dibentuk dan dilantik. Dia hanya menyebut ditjen baru di Kementerian ESDM itu segara terbentuk dalam waktu dekat.

    Pembentukan Ditjen Gakkum sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024. 

    Berdasarkan beleid itu, Ditjen Gakkum akan menyelenggarakan sejumlah fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Lalu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Kemudian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Selanjutnya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

  • Menteri ESDM Sebut Hilirisasi Jadi Syarat Utama Perpanjangan PKP2B

    Menteri ESDM Sebut Hilirisasi Jadi Syarat Utama Perpanjangan PKP2B

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pembentukan ekosistem hilirisasi merupakan syarat utama bagi perusahaan di sektor pertambangan yang ingin memperpanjang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

    “Salah satu syarat utama untuk memperpanjang PKP2B adalah membangun hilirisasi,” kata Bahlil dikutip dari Antara, Senin (25/11/2024).

    Menurut Bahlil, ketentuan ini diberlakukan sebagai bentuk dukungan terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga melampaui 8%.

    Bahlil melanjutkan, kebijakan ini bertujuan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan nasional agar tidak terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) yang masih signifikan.

    “Konsumsi LPG kita mencapai 8 juta ton per tahun, tetapi 6 juta ton, di antaranya masih harus diimpor. Kapasitas produksi LPG dalam negeri hanya berkisar antara 1,6 hingga 1,8 juta ton. Karena itu, kita perlu mendorong produksi gas seperti C3 dan C4, yang saat ini masih sangat terbatas di Indonesia,” jelasnya.

    Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo, Bahlil menyebut pemerintah telah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi untuk 28 komoditas utama.

    Sebanyak 91% dari komoditas tersebut berada di bawah Kementerian ESDM dan membutuhkan investasi sebesar USS 618 miliar hingga 2040.

    “Dari total kebutuhan investasi itu, sekitar 91%  berada di lingkup Kementerian ESDM,” ungkapnya.

    Selain menerapkan hilirisasi jadi syarat perpanjangan PKP2B, Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memastikan pemerataan alokasi produksi mineral di dalam negeri. Hal ini dilakukan melalui pengaturan porsi dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahunan bagi perusahaan tambang.

    Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya permintaan dari salah satu perusahaan tambang domestik yang menginginkan porsi RKAB lebih besar dari yang semestinya.

    “Ada perusahaan yang meminta alokasi RKAB hingga 30–40 persen dari total produksi nasional. Sebagai contoh, produksi nikel kita mencapai 150 juta ton, namun ada perusahaan yang meminta jatah hingga 50–60 juta ton,” tutup Bahlil.

    Pernyataan Bahlil menegaskan, perusahaan tambang yang ingin perpanjang PKP2B harus memiliki syarat pembentukan ekosistem hilirisasi.

  • Bahlil Sebut Ada Perusahaan Tambang Ingin Keruk Nikel Besar-besaran

    Bahlil Sebut Ada Perusahaan Tambang Ingin Keruk Nikel Besar-besaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap ada perusahaan tambang yang mengajukan permintaan kuota produksi nikel hingga 40% dari total produksi nasional.

    Hal ini tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diajukan perusahaan. Menurut hitungan Bahlil, produksi nikel RI mencapai 150 juta ton per tahun.

    Adapun, kata Bahlil, 40% dari total produksi itu mencapai sekitar 50 juta hingga 60 juta ton. Oleh karena itu, Bahlil menyebut permintaan perusahaan itu tidak adil.

    “Untuk nikel ya kalau satu perusahaan yang minta sampai 50 juta-60 juta, ini berarti kan nggak bijak dong,” kata Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu mengatakan, jatah produksi nikel dalam RKAB harus adil dan merata untuk perusahaan. Dia mengingatkan produksi nikel tidak boleh dilakukan secara jor-joran.

    Dia menilai jika produksi nikel jor-joran dalam RKAB malahan akan merusak harga. Bahkan, Bahlil menyebut harga nikel bisa jadi turun.

    “Itu terjadi antara hukum permintaan dan penawaran,” imbuh Bahlil.

    Di sisi lain, Bahlil mengungkapkan cadangan nikel Indonesia meningkat signifikan. Berdasarkan data Badan Geologi Amerika Serikat, Indonesia menyumbang 25% dari total cadangan nikel dunia pada 2022-2023.

    Namun, pada Maret-April 2024, Badan Geologi Amerika merevisi angka tersebut menjadi 42%. Menurut Bahlil, hal itu menggambarkan Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel yang luar biasa besar di dunia.

    “Total cadangan nikel dunia yang ada di Indonesia itu 42%. Jadi memang, ini adalah sebagai bentuk cadangan kita yang luar biasa sekali,” katanya.

  • Keren! Indonesia Pasok Bahan Produksi Baterai Mobil Listrik ke Tesla – Page 3

    Keren! Indonesia Pasok Bahan Produksi Baterai Mobil Listrik ke Tesla – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan program hilirisasi nikel Indonesia berada di jalur yang tepat. Salah satu indikator keberhasilannya adalah ekosistem produksi baterai kendaraan listrik yang mulai terbentuk.

    “Hilirisasi nikel sudah berada pada rel yang benar,” ujar Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Ekspor Prekursor untuk Tesla

    Indonesia kini telah mencapai tahap di mana material prekursor untuk baterai kendaraan listrik dapat diekspor ke produsen global, termasuk Tesla. Prekursor adalah bahan baku utama baterai yang digunakan untuk membuat katode.

    “Bulan ini, prekursor baterai buatan Indonesia sudah diekspor ke Amerika untuk produk Tesla,” tegas Bahlil.

    Selain ekspor prekursor, Indonesia juga memiliki fasilitas produksi baterai listrik dengan kapasitas 10 gigawatt di Karawang, Jawa Barat. Fasilitas ini dikelola oleh PT Indonesia Battery Corporation (IBC), yang menjadi tulang punggung pembangunan ekosistem baterai di Tanah Air.

    “Sekarang kita sudah punya ekosistem baterai mobil listrik. Kapasitasnya mencapai 10 gigawatt di Karawang,” jelasnya.

    Fokus pada Hilirisasi Produk Jadi

    Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus mendorong hilirisasi mineral, khususnya nikel, untuk menghasilkan produk jadi. Upaya ini bertujuan meningkatkan nilai tambah dan memperluas dampak ekonomi dari sektor pertambangan.

    “Kita tidak hanya menciptakan nilai tambah, tapi juga mendorong hilirisasi hingga ke produk barang jadi,” tambah Bahlil.

     

  • Bahlil tekankan hilirisasi sebagai syarat utama perpanjangan PKP2B

    Bahlil tekankan hilirisasi sebagai syarat utama perpanjangan PKP2B

    Syarat utama PKP2B, kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan pembentukan ekosistem hilirisasi sebagai syarat utama bagi para pengusaha di sektor pertambangan untuk memperpanjang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

    “Syarat utama PKP2B, kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin.

    Menurut Bahlil persyaratan tersebut ditetapkan pihaknya guna mendukung keinginan Presiden Prabowo untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam guna meningkat nilai tambah domestik sehingga bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen.

    Ia mengatakan persyaratan tersebut juga bertujuan untuk mendiversifikasi pendapatan Indonesia agar tidak terlalu mengandalkan ekspor komoditas mentah, serta menekan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang masih cukup tinggi.

    “LPG kita impor satu tahun itu 6 juta ton, konsumsi LPG kita 8 juta ton per tahun. Industri dalam negeri LPG kita itu hanya 1,6 sampai 1,8 juta ton, sisanya ya impor. Kita mau bikin gas, gasnya harus C3, C4, dan di Indonesia itu sedikit,” katanya.

    Lebih lanjut, dikatakan dia guna membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi dari Presiden Prabowo, pemerintah sudah menyiapkan peta jalan (roadmap) 28 komoditas utama hilirisasi yang 91 persen di antaranya berada di lingkup Kementerian ESDM, dan membutuhkan realisasi investasi sebesar 618 miliar dolar AS hingga tahun 2040.

    “Dari 618 miliar dolar AS itu sekitar 91 persen ada di kementerian ESDM,” katanya.

    Selain mensyaratkan hilirisasi sebagai perpanjangan PKP2B, Menteri Bahlil mengatakan pihaknya juga bakal membagi rata alokasi produksi mineral di tanah air untuk para pengusaha, melalui pemerataan porsi dalam rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (RKAB).

    Hal tersebut ditetapkan dirinya, karena ada salah satu perusahaan dalam negeri yang meminta porsi RKAB lebih besar.

    “Ada satu perusahaan RKAB minta sampai 30–40 persen dari total RKAB. Produksi kita kan 150 juta ton untuk nikel, ada satu perusahaan yang minta sampai 50 sampai 60 juta (ton),” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kantongi investasi Tangguh, Pemerintah fokus dongkrak produksi migas

    Kantongi investasi Tangguh, Pemerintah fokus dongkrak produksi migas

    Keputusan investasi akhir atas proyek UCC ini merupakan bukti bahwa industri migas di Indonesia masih menjanjikan dan dapat menarik investasi dari luar negeri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan fokus meningkatkan produksi migas seiring dengan telah diperolehnya keputusan investasi akhir proyek Tangguh Ubadari, Carbon Capture Utilization & Storage/CCUS, dan Compression (UCC) senilai 7 miliar dolar AS.

    “Kami mengapresiasi keputusan investasi BP dan mitra, pada proyek Tangguh UCC. Keputusan investasi akhir atas proyek UCC ini merupakan bukti bahwa industri migas di Indonesia masih menjanjikan dan dapat menarik investasi dari luar negeri,” kata Bahlil di Jakarta, Senin.

    Keputusan investasi akhir proyek Tangguh disampaikan Chief Executive Office (CEO) BP Murray Auchincloss yang mewakili para mitra kerja sama Tangguh di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto pada CEO Roundtable Forum di London, Inggris, Kamis (21/11).

    “Investasi sekitar 7 miliar dolar AS ini sangat besar, dan turut mendukung produksi migas nasional, juga yang terpenting meningkatkan nilai tambah bagi daerah. Peningkatan pendapatan daerah, multiplier effect yang positif bagi daerah,” ujar Bahlil.

    Bahlil mengatakan Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajaran menteri untuk meningkatkan produksi dan lifting migas.

    “Dengan adanya proyek BP Tangguh, Pemerintah akan lebih fokus mengupayakan peningkatan produksi migas,” kata Bahlil.

    Cadangan gas dari Proyek UCC ini sekitar 3 triliun kaki kubik (TCF) dan direncanakan onstream tahun 2028. Proyek UCC ini mencakup pengembangan lapangan gas Ubadari, peningkatan perolehan gas (EGR) melalui penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan Karbon (CCUS) di lapangan Vorwata, serta pemasangan kompresor di darat, memperluas dan memanfaatkan infrastruktur yang telah ada di fasilitas Tangguh LNG di Papua Barat, Indonesia.

    Proyek CCUS ini merupakan proyek CCUS skala besar yang paling terdepan dan berpotensi menjadi CCS Hub pertama di Indonesia, dengan potensi kapasitas penyimpanan CO2 sekitar 1,8 Gigaton dan pada fasa awal akan menginjeksikan sekitar 15 juta ton CO2 dari emisi fasilitas operasi Tangguh LNG.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bahlil Ungkap Modus ‘Dokumen Terbang’ Izin Tambang, Pakai Nomor Surat Pengantar Jenazah

    Bahlil Ungkap Modus ‘Dokumen Terbang’ Izin Tambang, Pakai Nomor Surat Pengantar Jenazah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah modus kecurangan dalam pembuatan izin usaha pertambangan (IUP).

    Dia menyebut, hal itu dengan istilah ‘dokumen terbang’. Artinya, pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pengusaha ataupun pemangku kepentingan terkait.

    Bahlil bahkan menyebut ada pengusaha yang memalsukan nomor surat pada IUP. Dia mengatakan, nomor surat IUP diganti dengan nomor surat pengantar KTP ataupun surat pengantar jenazah.

    “Kita kan tahu ada dokumen terbang. Bupati sudah meninggal, tanda tangan masih jalan. Sudahlah jangan kita baku tipu. Kita sama-sama tahu ini barang. Nomor surat kadang-kadang [diganti] surat pengantar KTP, kadang-kadang surat pengantar jenazah pun masuk dalam nomor surat IUP,” ucap Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Bahlil pun meminta para pengusaha mengakhiri modus-modus tersebut. Dia ingin tahap penerbitan IUP memasuki babak baru, yakni lebih transparan dan disiplin.

    Di sisi lain, Bahlil juga mengamini kecurangan penerbitan IUP tentu melibatkan oknum di Kementerian ESDM. Oleh karena itu, Dirjen Minerba ESDM Tri Winarno mengevaluasi karyawan-karyawannya.

    “Ini bisa terjadi kalau ada kolaborasi yang baik antara eksternal dan internal. Ya Pak Dirjen, evaluasi juga karyawan kita. Nggak mungkin itu [kecurangan] terjadi kalau tanpa ada kolaborasi-kolaborasi,” ucap Bahlil.

    Sekali lagi, Bahlil meminta pengusaha dan para pemangku kepentingan untuk berhenti menjalankan modus kecurangan.

    “Saya ingin mengatakan demi Allah, di mimbar ini, cukup sudah. Jangan lagi buat gerakan tambahan. Saya mohon dengan hormat,” kata Bahlil.

  • Bahlil Ultimatum Pengusaha, Tagih Janji Hilirisasi Batu Bara

    Bahlil Ultimatum Pengusaha, Tagih Janji Hilirisasi Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan para bos perusahaan untuk segera menjalankan hilirisasi batu bara.

    Menurutnya, hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) atau proyek gasifikasi batu bara harus terus digarap. DME selama ini ditargetkan bisa menjadi pengganti liquefied petroleum gas (LPG). 

    Oleh karena itu, DME jadi keniscayaan demi menekan impor LPG yang masih tinggi. Hilirisasi batu bara saat ini masih jalan ditempat. 

    Bahlil pun menegaskan bahwa eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara [PKP2B] yang mendapatkan perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), wajib menjalankan hilirisasi batu bara.

    “Syarat utama PKP2B kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi. Saya melihat sampai sekarang belum ada [perusahaan melakukan hilirisasi],” kata Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    “Hati-hati, karena perjanjiannya dengan kalian waktu itu saya yang tanda tangan IUP waktu masih di Kementerian Investasi,” imbuhnya.

    Bahlil menuturkan Indonesia masih ketergantungan impor LPG. Dia menyebut industri dalam negeri hanya mampu memproduksi LPG sekitar 2 juta ton per tahun.

    Sementara itu, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 8 juta ton. Karena itu, RI masih mengimpor sekitar 6 juta ton LPG senilai US$3,45 miliar per tahun.

    Bahkan, Indonesia harus mengeluarkan devisa yang signifikan untuk impor LPG, sekitar Rp450 triliun keluar setiap tahun untuk membeli minyak dan gas, termasuk LPG. 

    Di sisi lain, Indonesia belum mampu menggenjot produksi LPG lantaran kekurangan gas propana (C3) dan butana (C4). Oleh karena itu, DME untuk pengganti LPG menjadi penting.

    Bahlil pun mengingatkan pengusaha tak boleh ingkar janji atau lari dari kewajiban untuk melakukan hilirisasi batu bara menjadi DME itu.

    “Biar mu [pengusaha] lari sampai kemanapun, saya tahu ini barang. Jangan sampai orang Papua bilang tulis lain, baca lain,” ucap Bahlil. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah proyek DME yang tengah digarap saat ini pun belum tampak membuahkan hasil nyata. Proyek milik PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) hingga PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) pun mandek.