Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Bukan Cuma Ubah Subsidi BBM cs Jadi BLT, Pemerintah Perlu Lakukan Ini

    Bukan Cuma Ubah Subsidi BBM cs Jadi BLT, Pemerintah Perlu Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebutkan, salah satu formulasi subsidi tepat sasaran yang tengah digodok pemerintah saat ini adalah dengan mengubah skema subsidi energi termasuk bahan bakar minyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu (skema BLT). Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada Bapak Presiden,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Namun, pihak lain menilai bahwa hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk membuat anggaran negara tepat sasaran, tidak bisa dilakukan dengan program subsidi tepat sasaran saja. Lantas, apa yang perlu dilakukan pemerintah?

    Koordinator Peneliti The Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Massita Ayu Cindy mengungkapkan, selain dengan program subsidi tepat sasaran, pemerintah juga perlu memastikan bahwa subsidi yang digelontorkan negara tepat guna.

    “Kita juga harus memaksimalkan, meminta pemerintah untuk memaksimalkan ke tepat sasaranan subsidi. Tetapi tepat sasaran saja menurut kami kurang. Selain tepat sasaran juga harus tepat guna,” kata Ayu dalam acara Press Briefing di Gedung PYC, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Alasannya, lanjut Ayu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pihaknya, masih banyak masyarakat Indonesia yang termasuk dalam golongan penerima subsidi BBM Cs namun tidak menggunakan subsidi tersebut dengan tepat guna.

    Misalnya, orang-orang tersebut tahu bahwa mereka tidak mampu secara ekonomi, namun mereka membeli misalnya motor yang memiliki sifat boros. “Itu kan jadi pemerintah memberikan subsidi lebih besar kepada orang-orang yang boros menggunakan energi dibanding orang yang efisien secara menggunakan energi. Nah sehingga selain tepat sasaran, maka tepat guna ini juga harus boleh dipertimbangkan,” jelasnya.

    Untuk bisa memastikan subsidi yang digelontorkan pemerintah tepat sasaran dan tepat guna, Ayu mengatakan perlu adanya pembenahan data masyarakat yang memang berhak menerima subsidi energi dari negara.

    Hal itu pun dinilai bisa dilakukan dengan program digitalisasi data masyarakat. “Tidak hanya data kependudukan yang misalnya pendapatan, tapi berapa banyak sih rumah yang pemiliknya siapa, tapi kemudian langganan PLN-nya namanya berbeda. Kalau seperti itu harus mulai diperbaiki,” ungkapnya.

    Ayu menambahkan, pihaknya telah melakukan penelitian perihal subsidi energi oleh pemerintah terhadap 1.041 responden. Hasilnya, sejatinya sebanyak 31% masyarakat menilai bahwa subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah memang belum tepat sasaran.

    “Apakah menurut mereka subsidi itu tepat sasaran? Nah jawaban dari mereka adalah mereka tidak setuju bahwa subsidi tepat sasaran. 31% menjawab itu dan 28% netral. Jadi mereka cukup paham bahwa subsidi itu tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

    Bahkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihaknya, masyarakat menilai bahwa memang pemerintah harus melakukan reformasi terhadap subsidi energi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.

    Ayu mengatakan, salah satu jenis reformasi subsidi yang disetujui masyarakat adalah dengan skema pemberian BLT pada masyarakat yang membutuhkan.

    Hal tersebut dapat berimbas pada harga energi termasuk BBM yang akan naik mengikuti harga pasar sebenarnya, karena tidak disubsidi oleh pemerintah.

    “Surprisingly, 88% mereka setuju bahwa harus ada reformasi. Jadi masyarakat setuju perlu ada reformasi walaupun mereka tidak tahu sebetulnya apa dampak subsidi ini,” bebernya.

    Hal tersebut dengan catatan, reformasi subsidi yang dinilai perlu dilakukan oleh pemerintah harus diiringi dengan peningkatan kenyamanan transportasi umum hingga peningkatan kualitas fasilitas lainnya. “Misalnya subsidi BBM dicabut, tapi transportasi publik ditingkatkan, kualitas-kualitas dimaksimalkan, mereka setuju dengan itu,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • RI Bakal Nambah 10% Saham Freeport, Berpotensi Gratis!

    RI Bakal Nambah 10% Saham Freeport, Berpotensi Gratis!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rencana penambahan porsi saham milik pemerintah sebesar 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI) berpotensi gratis.

    Awalnya, Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu laporan hasil finalisasi oleh PTFI. Mengingat, sebelumnya fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) tembaga PTFI di Gresik, Jawa Timur, pernah mengalami kebakaran beberapa waktu lalu.

    “Sekarang kita lagi menunggu hasil finalisasi dari Freeport. Kemarin kita tahu bahwa smelter di Freeport lagi ada sedikit kejadian terbakar di asam sulfatnya, jadi nanti mungkin begitu timnya sudah selesai, kita baru mulai bicara lagi (soal tambahan porsi saham pemerintah),” kata Bahlil di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Adapun, rencana penambahan saham milik pemerintah di PTFI sebesar 10% tersebut dikatakan akan ditawar semurah mungkin. Tidak tanggung-tanggung, Bahlil mengatakan rencana penambahan saham tersebut berpotensi gratis.

    “(Rencana tambah saham) 10%. Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis,” tegasnya.

    Asal tahu saja, saat ini, porsi kepemilikan pemerintah pada saham PTFI sekitar 51%. Dengan rencana tambahan 10% tersebut, nantinya kepemilikan Indonesia terhadap saham PTFI bisa mencapai 61%.

    “Tapi saya yakinkan bahwa perpanjangan ini akan bagus, baik untuk Indonesia. Karena 50% sahamnya itu adalah sekarang milik pemerintah indonesia, maupun Freeport-McMoran,” tambahnya.

    Dia menegaskan, pemerintah akan melakukan lobi penambahan saham di PTFI pada awal tahun 2024 mendatang. Sayangnya, Bahlil tidak bisa memberikan keterangan detail kapan pertemuan tersebut akan dilakukan.

    “Insyaallah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya,” bebernya.

    Sebagaimana diketahui, setidaknya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi PTFI agar mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pasca tahun 2041. Salah satunya yakni penambahan saham Indonesia sebesar 10% di PTFI.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, pernah mengungkapkan negosiasi untuk penambahan kepemilikan saham pemerintah 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah memasuki tahap final.

    “Sekarang dalam proses itu sudah tahap final untuk penambahan saham 10% untuk Pemerintah Indonesia,” kata Bahlil dalam Program Economic Update CNBC Indonesia, Kamis (1/8/2024).

    Selain penambahan saham 10%, PTFI juga berkewajiban membangun smelter baru di Fak-Fak, Papua. Pembangunan smelter baru di Papua sangat penting bagi masyarakat di sana.

    (pgr/pgr)

  • Bahlil Lobi Freeport agar Penambahan Saham 10% Gratis, Kapan Rampung?

    Bahlil Lobi Freeport agar Penambahan Saham 10% Gratis, Kapan Rampung?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah masih melobi dan menjalin komunikasi dengan Freeport-McMoran terkait dengan penambahan saham Indonesia 10% pada PT Freeport Indonesia atau PTFI.

    Bahlil menambahkan Upaya komunikasi dengan Freeport-McMoran itu ditargetkan rampung awal 2025. Untuk diketahui, saat ini kepemilikan saham Indonesia pada PTFI sudah sebesar 51% atau menjadi pemegang saham mayoritas melalui Holding BUMN PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID). 

    “[Penambahan saham] 10%, saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

    Saat ditanya lagi soal upaya yang dilakukan, Bahlil enggan mengungkap cara pemerintah dalam merayu Freeport-McMoran untuk bisa menambah saham MIND ID di PTFI. Namun, dia memastikan pihaknya melakukan lobi kepada perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu. 

    “Ah itu kan lobinya, masa [saya] harus lapor ke [kamu],” ujarnya sambil berkelakar kepada wartawan. 

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu lalu memaparkan, pemerintah Indonesia masih menunggu hasil finalisasi dengan pihak Freeport-McMoran terkait dengan penambahan saham 10% menjadi 61% itu. Upaya komunikasi yang dijalin sempat terhambat setelah terjadinya kebakaran di smelter asam sulfat di smelter PTFI, Gresik, Jawa Timur. 

    Bahlil menargetkan upaya komunikasi dengan Freeport itu bisa membuahkan hasil pada awal tahun depan. Namun, dia enggan memerinci kapan. 

    “InsyaAllah tahun depan, awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya,” pungkas mantan Menteri Investasi itu. 

    Di sisi lain, PTFI masih mempersiapkan proses pengajuan permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Perpanjangan IUPK selepas 2041 itu menjadi salah satu bahan negosiasi untuk penambahan saham Indoensia di PTFI sebesar 10%, atau menjadi total 61%. 

    “Terkait dengan perpanjangan IUPK, saat ini masih dalam proses finalisasi,” kata VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati singkat kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

    Adapun, untuk bisa mendapatkan perpanjangan IUPK selepas 2041, induk PTFI, Freeport-McMoRan Inc (FCX) masih melakukan negosiasi divestasi 10% sahamnya di PTFI dengan holding BUMN tambang PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

    Saat ini, MIND ID telah menguasai 51,2% saham Freeport Indonesia. Artinya, dengan divestasi tambahan saham maka kepemilikan MIND ID di Freeport Indonesia bertambah menjadi 61%.

  • Pemerintah Lobi 10% Saham Freeport Semurah Mungkin!

    Pemerintah Lobi 10% Saham Freeport Semurah Mungkin!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara perihal rencana pemerintah menambah porsi saham 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI). Untuk harganya, Bahlil meyakini akan menawar semurah mungkin.

    Tak cuma murah, Bahlil bahkan menegaskan, enambahan jumlah saham pemerintah di PTFI sebesar 10% berpotensi gratis. “(Rencana tambah saham) 10%. Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis,” tegasnya saat ditanya perihal kelanjutan rencana pemerintah menambah porsi saham di PTFI, ditemui awak media di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Yang terang, kata Bahlil, penambahan porsi saham merupakan upaya yang baik. Saat ini, porsi kepemilikan pemerintah pada saham PTFI sekitar 51%. Dengan rencana tambahan 10% tersebut, nantinya kepemilikan Indonesia terhadap saham PTFI bisa mencapai 61%.

    “Tapi saya yakinkan bahwa perpanjangan ini akan bagus, baik untuk Indonesia. Karena 50% sahamnya itu adalah sekarang milik pemerintah Indonesia, maupun Freeport-McMoran,” tambahnya.

    Bahlil membeberkan, pemerintah akan melakukan lobi penambahan saham di PTFI pada awal tahun 2025 mendatang. Sayangnya, Bahlil tidak bisa memberikan keterangan detail kapan pertemuan tersebut akan dilakukan. “Insyaallah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya,” bebernya.

    Sebagaimana diketahui, setidaknya terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi PTFI agar mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pasca tahun 2041. Salah satunya yakni penambahan saham Indonesia sebesar 10% di PTFI.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, pernah mengungkapkan negosiasi untuk penambahan kepemilikan saham pemerintah 10% di Freeport Indonesia sudah memasuki tahap final.

    “Sekarang dalam proses itu sudah tahap final untuk penambahan saham 10% untuk Pemerintah Indonesia,” kata Bahlil dalam Program Economic Update CNBC Indonesia, Kamis (1/8/2024).

    Selain penambahan saham 10%, PTFI juga berkewajiban membangun smelter baru di Fak-Fak, Papua. Pembangunan smelter baru di Papua sangat penting bagi masyarakat di sana.

    (pgr/pgr)

  • RI Bakal Tambah Saham 10% di Freeport Awal Tahun Depan

    RI Bakal Tambah Saham 10% di Freeport Awal Tahun Depan

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah bakal melanjutkan rencana tambah saham 10% pada PT Freeport Indonesia. Saat ini sudah 51% saham Freeport dikempit pihak Indonesia, rencananya akan ditambah jadi 61%.

    Bahlil menargetkan proses pengambilan saham tambahan ini akan rampung awal tahun depan. Semua sesuai dengan komunikasi dengan Freeport.

    “Insyaallah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

    “Nanti lihat. Pertanyaan kayak dosen lagi disertasi aja,” katanya lagi ketika ditanyakan lebih lanjut apakah proses bisa selesai di kuartal I 2025.

    Pada intinya, Bahlil mengatakan nasib proses divestasi Freeport masih menunggu finalisasi dari Freeport-nya sendiri.

    Dia menyinggung sempat terjadi kecelakaan di smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur. Karena hal itu, perusahan sedang fokus untuk menyelesaikan masalah yang ada di pabrik smelter.

    “Sekarang kita lagi menunggu hasil finalisasi dari Freeport. Kemarin kita tahu bahwa smelter di Freeport lagi ada sedikit kejadian terbakar di asam sulfatnya jadi nanti mungkin begitu timnya sudah selesai, kita baru mulai bicara lagi,” ungkap Bahlil.

    Lihat Video: Menteri Bahlil Ngaku Susah Bangun Pagi saat Ikut Retret

    (hal/kil)

  • Tanggapi Penetapan Tersangka Tom Lembong, Bahlil: Saya Sebagai Junior Prihatin

    Tanggapi Penetapan Tersangka Tom Lembong, Bahlil: Saya Sebagai Junior Prihatin

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku prihatin dengan kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong. 

    Untuk diketahui, keduanya sama-sama merupakan mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di bawah pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Tom Lembong, sapaannya, menjabat sebagai Kepala BKPM sebelum digantikan Bahlil pada 2019. 

    Meski demikian, Bahlil mengaku tidak mengetahui sama sekali perkara hukum yang kini menjerat Tom di Kejaksaan Agung (Kejagung). 

    “Saya sendiri enggak tahu apa masalah, apa segala macam apalagi saya kan tidak pernah di [kementerian] perdagangan. Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik aja lah,” katanya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

    Ketua Umum Partai Golkar itu lalu menilai bahwa seluruh pihak perlu memercayai aparatur negara, saat ditanya apabila kasus Tom ditengarai merupakan intervensi dari penguasa. 

    Apalagi, saat Pilpres 2024, Tom yang merupakan Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) kerao melontarkan kritik ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, yang kini resmi memimpin pemerintahan lima tahun ke depan. 

    “Lihat proses aja. Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan kepala BKPM, jadi kami mendoakan yang terbaik,” ucap Bahlil. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku sedih mendengar penetapan Tom Lembong tersangka korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. 

    Mantan Mendag 2015-2016 itu merupakan figur penting dalam kampanye Cak Imin sebagai calon wakil presiden 2024, kendati kini dia memutuskan untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo. 

    “Ya saya turut bersedih sebenarnya. Semoga Pak Tom sabar, mudah-mudahan kuat,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Cak Imin hanya singkat merespons soal penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia pun tidak mengomentari lebih lanjut apabila ada dugaan kriminalisasi dalam perkara hukum yang menjerat Tom Lembong.

    “Saya enggak tahu [soal dugaan kriminalisasi],” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Untuk diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar. 

    Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih. 

    Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan. 

    “Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah,” jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

  • Bahlil Prihatin Tom Lembong Jadi Tersangka: Kita Doakan yang Terbaik – Page 3

    Bahlil Prihatin Tom Lembong Jadi Tersangka: Kita Doakan yang Terbaik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku prihatin mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula. Bahlil mengatakan dirinya merupakan junior Tom Lembong karena lebih dulu menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    “Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan kepala BKPM jadi kami mendoakan yang terbaik,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Dia tak mengetahui kasus korupsi yang menjerat Wakil Ketua Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu. Saat ditanya adanya intervensi penguasa dalam kasus tersebut, Bahlil enggan menanggapinya dan menyerahkan ke pihak yang berwenang.”Saya melihatnya kita harus percaya pada aparatur negara. Lihat proses aja,” ujarnya.

    “Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik aja lah,” sambung Bahlil.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah penetapan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) alias Tom Lembong sebagai tersangka bersifat politis.

    Tom Lembong yang merupakan mantan tim sukses Anies Baswedan di Pilpres 2024 terjerat kasus korupsi komoditas gula di lingkungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015-2023.

    “Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapa pun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

    “Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pun itu, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup,” sambungnya.

  • Bukan Gosip, Nikel Bahan Baku Baterai Tesla Memang dari RI

    Bukan Gosip, Nikel Bahan Baku Baterai Tesla Memang dari RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – CNGR Indonesia, produsen komponen baterai asal China yang turut memproduksi logam nikel di Indonesia, membeberkan bahwa pabrik kendaraan listrik kelas internasional seperti Tesla dan BYD secara tidak langsung memang menggunakan bahan material dari Indonesia.

    Direktur Hubungan Masyarakat CNGR Indonesia Magdalena Veronika mengatakan, pihaknya memproduksi prekursor untuk baterai kendaraan listrik. Prekursor itu sendiri mengandung nikel sulfat yang berasal dari nickel matte yang diproduksi di Indonesia.

    Dengan begitu, Veronika menyebutkan bahwa baterai kendaraan listrik kelas kakap tersebut memang menggunakan salah satu komponen baterai dari Indonesia.

    “Jadi kami membuat prekursor, kemudian prekursor bahan utamanya adalah nikel sulfat kelas baterai. Nikel sulfat kelas baterai itu berasal dari nickel matte, nickel matte berasal dari Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa memang nikel yang mereka pakai semua ya ada dari Indonesia,” bebernya dalam sebuah diskusi di Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Namun, Veronika menekankan bahwa sejatinya pembuatan prekursor baterai kendaraan listrik tersebut juga melibatkan rantai pasok dari berbagai negara di dunia.

    “Tapi dalam proses-prosesnya itu, kami supply chain-nya ada di mana-mana. Ada di Indonesia, ada di Tiongkok, ada di Moroko, ada di Korea Selatan,” tambahnya.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia saat masih menjabat sebagai Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pernah mengungkapkan bahwa prekursor baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/ EV) yang diproduksi dari Indonesia akan dijual kepada pabrikan kendaraan listrik asal Amerika Serikat, Tesla.

    Bahlil menyebut, prekursor baterai yang dipasok untuk Tesla akan berasal dari pabrik pengolahan nikel di Kawasan Industri Weda Bay, Pulau Halmahera, Maluku Utara, milik Huayou Indonesia.

    “Kemarin dari Huayou sedang bangun prekusor di Maluku Utara untuk suplai permintaan Tesla, jadi ke depan 1 Januari 2025 Indonesia akan mengirim material bahan baterai prekusor dari Indonesia yaitu pabriknya di Weda Bay,” ungkapnya saat konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal II 2024 di Jakarta, Senin (29/04/2024).

    “Jadi sebenarnya bahan baku setengah jadi kita sudah 60-70% bahannya sudah kita kirim ke sana,” ujarnya.

    (wia)

  • IPDN Berikan Bahlil Bintang Kartika Astha Brata dan Gelar Alumni Kehormatan

    IPDN Berikan Bahlil Bintang Kartika Astha Brata dan Gelar Alumni Kehormatan

    Jakarta, Gatra.com- Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memberikan penghargaan Bintang Kartika Astha Brata Utama serta gelar alumni kehormatan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

    Rektor IPDN, Prof. Hadi Prabowo menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi dan dedikasi Menteri Bahlil dalam mengkoordinasikan investasi di kementerian teknis serta menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk kemajuan ekonomi Indonesia.

    “Atas prestasi dan semangat Bapak dalam mewujudkan investasi, menjadi vokal point dalam mengkoordinasikan investasi di kementerian teknis, serta dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk investasi guna memajukan perekonomian, maka pada hari ini IPDN akan menghaturkan penghargaan kepada Bapak berupa Bintang Kartika Astha Brata Utama,” ujar Prof Hadi dalam keterangannya,  Sabtu (12/7).

    Beliau juga berharap agar para Praja IPDN dapat meneladani semangat dan prestasi dari Menteri Bahlil dalam mewujudkan visi Indonesia Emas.

    Dalam acara tersebut, Bahlil juga memberikan kuliah umum dengan tema “Kepemimpinan Transformasional dan Strategi Hilirisasi Nasional menuju Indonesia Emas 2045.”

    Kuliah umum ini dihadiri secara langsung oleh 2.478 Praja yang terdiri dari 1.079 Praja Utama, 863 Praja Madya, dan 536 Praja Pratama. Selain itu, sebanyak 1.483 Praja mengikuti secara daring melalui Zoom dari berbagai kampus daerah IPDN, termasuk Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

    Menteri Bahlil dalam sambutannya mengapresiasi IPDN atas penghargaan tersebut dan menekankan pentingnya peran Praja IPDN sebagai penerus bangsa.

    “Saya sangat berterima kasih kepada IPDN yang telah menerima saya menjadi bagian dari keluarga besar ini. Tidak semua anak bangsa dari pelosok tanah air berkesempatan masuk IPDN, dan mereka yang terpilih adalah yang terbaik,” ungkapnya.

    Menurut Bahlil, Praja IPDN merupakan pewaris masa depan bangsa untuk menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Investasi dengan Praja-Praja IPDN yang nantinya akan menjadi pemangku kepentingan di daerah dalam menjaga kedaulatan ekonomi daerah melalu investasi.

    “Kita buat supaya adik-adik Praja ini menjaga kedaulatan ekonomi di daerah. Kami (Kementerian Investasi) tugas investor masuk, tugas kalian melayani. Dan inilah penciptaan nilai tambah di sana. Kalau penciptaan nilai tambah terjadi di sana daerah akan maju,” ucapnya.

    Diketahui, selain Bahlil, penghargaan serupa juga pernah diterima oleh mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD pada tahun 2023.

    38

  • Pendanaan EBT Kurang, Penyesuaian Tarif Listrik hingga Insentif Pajak Diperlukan

    Pendanaan EBT Kurang, Penyesuaian Tarif Listrik hingga Insentif Pajak Diperlukan

    Bisnis.com, JAKARTA – Institute Essential for Services Reform (IESR) menilai keterbatasan kemampuan investasi PT PLN (Persero) menjadi salah satu hambatan utama dalam mengakselerasi pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT).  

    Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, margin usaha yang bisa diinvestasikan juga kecil. Menurutnya, margin usaha yang bisa diinvestasikan itu hanya sebesar US$2 miliar hingga US$3 miliar per tahun. 

    “Idealnya PT PLN memiliki equity US$5 miliar hingga US$6 miliar per tahun. Selain itu, karena tingkat utang PLN besar, ada keterbatasan menarik pinjaman baru,” kata Fabby kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024). 

    Fabby berpendapat fakta tersebut juga menunjukan bahwa investasi swasta tidak masuk secara optimal di proyek PLN. Padahal di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), investasi swasta seharusnya mencapai 60% hingga 65% dari kebutuhan investasi. 

    “Ini bisa disebabkan proyek-proyek yang ditawarkan oleh PLN tidak menarik secara finansial bagi swasta dan/atau tidak bankable,” ucap Fabby.

    Dia pun memberikan lima rekomendasi bagi pemerintah guna meningkatkan pendanaan pembangunan pembangkit EBT. Pertama, memperkuat kemampuan investasi PLN dengan melakukan penyesuaian tarif listrik yang memberikan margin usaha yang wajar bagi PLN. 

    Kedua, pemerintah juga bisa memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PLN untuk pengembangan energi terbarukan. Ketiga, perbaiki mekanisme lelang pembangkit energi terbarukan di PLN supaya lebih terjadwal dan frekuensi lebih sering.

    Keempat, perbaiki tarif listrik energi di Perpres No. 112/2022 dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru, yaitu biaya capex pembangkit dan kenaikan suku bunga. Kelima, berikan insentif kepada investor pengembang energi terbarukan.

    “Misalnya, insentif fiskal dan pajak, serta menyediakan pendanaan murah [low cost finance] untuk pembangkit energi terbarukan skala kecil, di bawah 10 MW yang dibangun di Indonesia Timur atau daerah terpencil,” imbuh Fabby.

    Fakta kesiapan pendanaan pembangunan pembangkit EBT yang belum memadai terungkap berdasarkan Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga itu mengungkapkan terdapat keterbatasan operator listrik untuk mendanai pembangunan pembangkit energi terbarukan.

    Menurut BPK, secara keseluruhan selama 2021 sampai dengan semester I/2023, realisasi pendanaan yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur tenaga listrik dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PLN di bawah kebutuhan pendanaan yang diperlukan.

    BPK mencatat dari investasi yang dianggarkan sebesar Rp230,2 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp138,2 triliun atau sebesar 60,03% dari RKAP atau sebesar 28,39% dari proyeksi investasi RUPTL.

    “Selain itu, skema pendanaan pengembangan EBT belum terealisasi secara optimal di mana belum ada penyusunan komite pengarah yang mendukung skema pendanaan Energy Transition Mechanism [ETM], serta belum terbentuknya struktur tata kelola Just Energy Transition Partnership [JETP],” demikian bunyi laporan IHPS I-2024 BPK dikutip Senin (28/10/2024).

    Berdasarkan hal tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan Kemenkomarves, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN. 

    Koordinasi itu untuk mendorong penyusunan komite pengarah skema pendanaan ETM, penyusunan struktur tata kelola JETP, mengidentifikasi secara detil skema, sumber, dan pembagian porsi pendanaan. 

    “Serta mendorong lembaga keuangan dalam negeri untuk mampu membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan suku bunga yang kompetitif,” imbuh BPK.