Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Keuntungan Golkar usai Luthfi-Yassin Menang Pilkada Jateng

    Keuntungan Golkar usai Luthfi-Yassin Menang Pilkada Jateng

    Dalam peristiwa ini, Henry menyebut bahwa kader-kader Golkar di Jateng pun all out bergerak.

    “Pidato Ketum Bahlil menjadi penyemangat para kader. Bukan berarti menghalalkan segala cara, tapi di internal kami setiap langkah didahului dengan riset dan diakhiri dengan evaluasi,” katanya.

    Dalam pidatonya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta agar kader menggunakan semua cara untuk memenangkan jagoannya. Bahkan ada beberapa hal yang sifatnya internal disampaikan ke publik.

    Prof Henry mengungkapkan bahwa tradisi di Golkar, jika ketua umum sudah ikut berbicara, artinya sudah menjadi hal penting dan mendesak untuk diwujudkan. 

    Selain memegang komitmen yang lebih besar, ada agenda partai yang bisa diakomodir oleh si calon sehingga Golkar kemudian bisa total bekerja.

    “Golkar ini kan mesin besar partai modern.Tentu saja untuk memanaskan mesin politik juga butuh waktu lebih lama. Menyadari hal itu, ketika partai sudah memutuskan mendukung Luthfi-Yasin, para kader Golkar di Jateng langsung berkoordinasi dan memetakan persoalan sekaligus merumuskan solusinya,” kata Henry.

    Menurutnya, peristiwa politik di Jawa Tengah ini bisa menjadi bahan studi bagi partai Golkar untuk menentukan langkah maupun strategi ke depan paska pasangan KIM Plus menang. 

    “Sekalipun Pak Luthfi kader Gerindra, tapi Golkar tetap mendukungnya karena sudah ada komitmen dan konsensus politik di tingkat elit. Dan dengan momentum Jateng sudah tidak lagi jadi kandang banteng, maka secepatnya kader Beringin berkonsolidasi membangun kebangkitan dan kekuatan Golkar,” kata Henry.

    Semangat kerja keras dan memegang komitmen politik itulah yang disebut Henry sebagai keuntungan politik bagi Golkar.

  • Anindya Bakrie Tegaskan Tidak Akan Ada Munas Kadin Lanjutan

    Anindya Bakrie Tegaskan Tidak Akan Ada Munas Kadin Lanjutan

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan tidak akan ada penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas). Menurutnya, Munas telah selesai digelar di September.

    Penyelenggaraan Munas sendiri menjadi salah satu agenda yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah sengketa kepemimpinan antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid. Sebelumnya, direncanakan agenda Munas digelar usia pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.

    “Nggak ada (Munas lanjutan). Kita fokus ke Rapimnas. Karena Munas-nya sudah selesai September lalu,” kata Anindya, ditemui di sela-sela acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Rencana Munas tersebut muncul usai pertemuan Anindya dengan Arsjad Rasjid, bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada akhir September lalu. Saat dipastikan kembali mengenai hal itu, Anindya kembali menekankan fokusnya dalam gelaran Rapimnas.

    “Kita fokus di Rapimnas program kerja. Karena kita lihat ke depannya lebih penting kita pikirin suatu yang non-ceremonial,” ujarnya.

    Senada, Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Nita Yudi menambahkan, Kadin tidak akan kembali menggelar Munas. Menurutnya, Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) telah dilangsungkan pada 14 September 2024 lalu dengan hasil mengangkat Anindya sebagai ketua umum Kadin

    “Jadi sudah dilantik, dikukuhkan, langsung kerja (mengurus Rapimnas),” sambung Nita, dalam kesempatan yang sama.

    Sebagai tambahan informasi, Kadin Indonesia sempat mengalami kisruh internal. Kadin menghadapi dualisme kepemimpinan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Arsjad merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia yang menyisakan jabatan hingga 2026.

    Sedangkan Anindya Bakrie baru terpilih setelah digelarnya Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu, 14 September 2024. Namun Arsjad menyatakan Munaslub tersebut ilegal, sehingga pengangkatan Anindya Bakrie dinilai tidak sah.

    Di tengah kisruh itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertemukan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Merespons pertemuan itu, Arsjad mengatakan pertemuan dengan Anindya Bakrie pada Jumat (27/9) atas undangan dari Bahlil yang telah disampaikan beberapa hari sebelumnya.

    Berdasarkan pertemuan itu, disepakati dilakukannya Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia setelah pelantikan presiden. Waktu dan tempat belum diketahui.

    “Kami sepakat untuk mengadakan Musyawarah Nasional Kadin setelah pelantikan presiden terpilih. Adapun waktu dan tempat menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” kata Arsjad Rasjid dalam video yang diunggah di Instagram resminya, Senin (30/9/2024).

    Dalam kesempatan terpisah, Arsjad sendiri telah menyatakan tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin Kadin apabila Munas kembali digelar. Meski begitu, akan tetap bertanggung jawab mengemban amanah yang masih didudukinya hingga saat ini.

    “Jika Munas terselenggara, saya tidak akan maju. Karena saya tidak akan mempertahankan posisi atas dasar kekuasaan. Karena Kadin harus tetap satu! Kadin harus solid!,” tegas Arsjad, dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Pullman Hotel Central Park, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    (shc/fdl)

  • Duh! Ojol Ancam Mogok Kerja Nasional Andai Tak Dapat Subsidi BBM

    Duh! Ojol Ancam Mogok Kerja Nasional Andai Tak Dapat Subsidi BBM

    Jakarta –

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia telah mendengar pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengenai pembatasan BBM subsidi untuk ojol yang belum final. Meski demikian, mereka tetap akan memantau perkembangannya.

    Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan, jika ojol benar-benar dilarang isi BBM subsidi, maka pihaknya tetap akan melakukan aksi besar-besaran di jalanan. Bukan hanya itu, dia memastikan, ada mogok kerja secara nasional!

    “Apapun finalnya, jika subsidi BBM bagi ojol dicabut dengan alasan apapun, tetap akan kami lawan dan kami pastikan akan terjadi gelombang unjuk rasa maupun mogok kerja nasional di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” ujar Igun kepada detikOto, Sabtu (30/11).

    Driver ojek online (ojol) se-Jabodetabek menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Foto: Ari Saputra

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons kecaman publik soal ojek online (ojol) tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Dia menegaskan, rencana tersebut masih dalam tahap pematangan alias belum final.

    “Saya kan sudah bilang kemarin masih di-exercise ya, nanti tunggu exercise selesai baru kita bisa umumkan. Lagi meng-exercise, belum ada keputusan final. Yang jelas kita akan membuat adil semuanya,” katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/11).

    Bahlil memastikan, dia sudah melaporkan skema penyaluran subsidi energi kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya penyaluran dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Kini, dia masih menunggu data keluarga penerima subsidi energi baik listrik dan BBM yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam BLT tersebut katanya sudah mencakup subsidi listrik dan BBM.

    “Di situ kita akan dorong agar penerima BLT harus menyisihkan sebagian untuk membayar listrik dan sebagian untuk membayar kompensasi daripada BBM,” kata dia.

    (sfn/sfn)

  • Ojol Siap Demo Besar Jika Tak Dapat Subsidi BBM – Page 3

    Ojol Siap Demo Besar Jika Tak Dapat Subsidi BBM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jutaan mengemudi ojek online atau ojol siap turun ke jalan melakukan aksi demo jika memang pemerintah melarang mereka untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono.

    “Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi nanti, maka pastinya akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini,” kata Igun dikutip dari Antara, Sabtu (30/11/2024). 

    Seperti diketahui, Menteri ESDM Bahlil sebelumnya mengisyaratkan untuk tidak memasukkan pengemudi ojol dalam daftar penerima subsidi BBM tepat sasaran. Hal ini karena kendaraan yang dipakai ojol masuk jenis kendaraan untuk usaha dan bukan kendaraan umum.  

    Igun menilai rencana pencabutan BBM subsidi tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Menurutnya, banyak pengemudi ojol kesulitan mencukupi kebutuhan harian, bahkan untuk membeli BBM bersubsidi sekalipun.

    “Jangankan untuk membeli BBM non subsidi, terkadang untuk mengisi BBM subsidi saja ojol ini harus menukar dengan rasa lapar di jalanan agar sepeda motornya tetap bisa beroperasi,” ucap Igun.

    Oleh karena itu, pihaknya berharap agar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dapat memperhatikan dan mensejahterakan pengemudi ojol, salah satunya dengan tidak mencabut BBM bersubsidi bagi mereka.

    “Ojol ini penghasilan tidak seberapa bahkan sudah menjadi sapi perah dari perusahaan aplikasi. Dimana hati nurani kepada rakyat kecil yang berprofesi sebagai ojol,” ujarnya.

    Dia menegaskan dampak jika subsidi BBM bagi ojol dibatasi atau dicabut maka inflasi akan melonjak, karena jumlah empat juta pjol diseluruh Indonesia melayani sekitar 21 juta pengguna jasa ojol.

    Kemudian 60-70 persen pengemudi ojol menjalankan profesi sebagai pengiriman barang atau kurir barang, yang menjadi tulang punggung ekonomi digital.

     

  • Bahlil Sebut Ojol Tidak Bisa Isi BBM Bersubsidi, DPR Protes Keras

    Bahlil Sebut Ojol Tidak Bisa Isi BBM Bersubsidi, DPR Protes Keras

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beberapa saat lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ojek online (ojol) tidak memenuhi kriteria penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite lantaran dianggap sebagai kegiatan usaha yang dipekerjakan.

    Pernyataan tersebut kemudian memicu reaksi para pengemudi Ojol yang statusnya adalah mitra dari aplikasi. Pernyataan yang disampaikan Bahlil Lahadalia dinilai menantang para pengemudi ojol dan berpotensi untuk melakukan protes secara besar-besaran

    Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak, menegaskan tidak setuju dengan kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha mikro.

    “Pada hakikatnya pengemudi ojol merupakan pelaku usaha mikro, yang mereka jual adalah jasa transportasi. Mereka layak dapat bantuan,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2024).

    Politisi Fraksi PKS itu membeberkan bahwa pengemudi ojek online adalah bagian dari pelaku usaha mikro yang menopang perekonomian keluarga. Dalam banyak kasus, mereka mengandalkan subsidi BBM untuk menjaga biaya operasional tetap rendah sehingga penghasilan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

    Merujuk data yang diolah dari berbagai sumber, jumlah pengemudi ojol di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 4 juta orang pada tahun 2024. Angka ini mencakup mitra dari berbagai platform.

    Rata-rata penghasilan pengemudi ojek online di Indonesia bervariasi tergantung pada wilayah, jumlah pesanan, dan sistem insentif dari aplikator. Menurut survei terbaru, rata-rata perbulan pendapatan pengemudi ojek online berada di bawah Rp 3,5 juta dengan jam kerja antara 8 hingga 12 jam per hari tanpa hari libur.

  • Belum Punya Legalitas, Terancam Tak Dapat Subsidi BBM

    Belum Punya Legalitas, Terancam Tak Dapat Subsidi BBM

    Jakarta –

    Perjuangan ojek online (ojol) harus menghadapi tantangan berat di Indonesia. Sebab, ketika mereka sedang lantang-lantangnya menyuarakan legalitas profesi, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) justru mengancam akan mencabut subsidi BBM untuk ‘pasukan hijau’ tersebut.

    Ketua Umum Asosiasi Ojol Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan, pihaknya telah mengusulkan legalitas ojol sebagai angkutan publik sejak enam tahun terakhir. Namun, hingga kini, usulan tersebut tak pernah didengar pemerintah.

    “Sudah sejak 2018 kami asosiasi Garda Indonesia telah mendesak pemerintah untuk mendorong inisiatif kepada DPR RI agar legalitas ojol sebagai salah satu angkutan publik dapat direalisasikan,” ujar Igun kepada detikOto, dikutip Sabtu (30/11).

    “Atau mendorong Presiden RI bisa mengeluarkan aturan legalitas ojol agar dapat menjadi angkutan publik. Namun nyatanya pemerintah tidak juga dapat memberikan legalitas tersebut,” tambahnya.

    Ojek online atau ojol. Foto: Agung Pambudhy

    Ketika usulan tersebut sedang diperjuangkan mati-matian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru mengirim sinyal ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Pernyataan tersebut, kata Igun, sangat melukai hati para pekerja di sektor terkait.

    “Tiba-tiba menteri ESDM menolak ojol sebagai penerima BBM subsidi karena bukan angkutan publik. Sehingga kami anggap hal ini merupakan hal yang tidak dapat kami terima,” tegasnya.

    Seandainya kelak aturan tersebut benar-benar disahkan, Igun memastikan, ojol akan melakukan demo besar-besaran di jalan raya. Bahkan, aksi tersebut bukan hanya terpusat di Jakarta, melainkan tersebar se-Indonesia.

    “Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi, maka pasti akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini,” ungkapnya.

    Ojek online atau ojol. Foto: Agung Pambudhy

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Bahlil Lahadalia memberikan isyarat, ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Sebab, motor yang dipakai para driver merupakan milik personal dan difungsikan untuk kegiatan usaha.

    “Enggak (masuk kriteria). Ojek kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini di subsidi?” kata Bahlil.

    (sfn/lth)

  • Ojol Terancam Tak Bisa Beli Pertalite, Bahlil: Belum Final

    Ojol Terancam Tak Bisa Beli Pertalite, Bahlil: Belum Final

    Jakarta: Kabar kalau para pengemudi ojek online (ojol) tidak masuk dalam kriteria penerima subsidi BBM tepat sasaran untuk pembelian Pertalite memunculkan reaksi publik khususnya di kalangan pengemudi ojol sendiri. 

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan ojol memang tak masuk kriteria. Alasannya karena ojol merupakan kegiatan usaha yang berstatus mitra dari sebuah aplikasi. 

    Meski begitu, Bahlil menyampaikan kalau keputusan tersebut belum final. “Belum ada keputusan final,” ujar Menteri Bahlil ditemui dikutip dari Antara, Jumat, 29 November 2024.
     

    Ia menyampaikan formulasi subsidi yang tengah diolah pihaknya hanya memiliki satu tujuan yakni untuk menciptakan distribusi insentif yang adil bagi semua kalangan masyarakat.

    “Yang jelas kita akan membuat adil semuanya,” ujar dia.

    Lebih lanjut, ia mengatakan sudah melapor terkait rencana formulasi subsidi yang bakal digunakan kepada Presiden Prabowo, serta tinggal menunggu data penerima yang dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Saya sudah laporan, datanya kita tinggal tunggu data yang untuk penerima dari keluarga. itu akan dikerjakan oleh BPS. Sebentar lagi,” pungkasnya.

    Jakarta: Kabar kalau para pengemudi ojek online (ojol) tidak masuk dalam kriteria penerima subsidi BBM tepat sasaran untuk pembelian Pertalite memunculkan reaksi publik khususnya di kalangan pengemudi ojol sendiri. 
     
    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan ojol memang tak masuk kriteria. Alasannya karena ojol merupakan kegiatan usaha yang berstatus mitra dari sebuah aplikasi. 
     
    Meski begitu, Bahlil menyampaikan kalau keputusan tersebut belum final. “Belum ada keputusan final,” ujar Menteri Bahlil ditemui dikutip dari Antara, Jumat, 29 November 2024.
     

    Ia menyampaikan formulasi subsidi yang tengah diolah pihaknya hanya memiliki satu tujuan yakni untuk menciptakan distribusi insentif yang adil bagi semua kalangan masyarakat.
     
    “Yang jelas kita akan membuat adil semuanya,” ujar dia.
     
    Lebih lanjut, ia mengatakan sudah melapor terkait rencana formulasi subsidi yang bakal digunakan kepada Presiden Prabowo, serta tinggal menunggu data penerima yang dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
     
    “Saya sudah laporan, datanya kita tinggal tunggu data yang untuk penerima dari keluarga. itu akan dikerjakan oleh BPS. Sebentar lagi,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Diprotes soal Ojol Tak Dapat Subsidi BBM, Begini Jawaban Bahlil

    Diprotes soal Ojol Tak Dapat Subsidi BBM, Begini Jawaban Bahlil

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia merespons kecaman publik soal ojek online (ojol) tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Dia menegaskan, rencana tersebut masih dalam tahap pematangan alias belum final.

    Sebelumnya, asosiasi ojol Garda Indonesia mengecam keras penyataan Bahlil soal rencana pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ‘pasukan hijau’. Bahkan, mereka mengancam akan menggelar aksi besar-besaran.

    Bahlil menegaskan, keputusan tersebut belum benar-benar final. Pemerintah katanya masih mengkaji skema penyaluran BBM subsidi.

    “Saya kan sudah bilang kemarin masih di-exercise ya, nanti tunggu exercise selesai baru kita bisa umumkan. Lagi meng-exercise, belum ada keputusan final. Yang jelas kita akan membuat adil semuanya,” katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (29/11).

    Driver ojek online (ojol) se-Jabodetabek menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Foto: Ari Saputra

    Bahlil memastikan, dia sudah melaporkan skema penyaluran subsidi energi kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya penyaluran dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Kini, dia masih menunggu data keluarga penerima subsidi energi baik listrik dan BBM yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam BLT tersebut katanya sudah mencakup subsidi listrik dan BBM.

    “Di situ kita akan dorong agar penerima BLT harus menyisihkan sebagian untuk membayar listrik dan sebagian untuk membayar kompensasi daripada BBM,” ungkapnya.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Bahlil Lahadalia memberikan isyarat, ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Sebab, motor yang dipakai para driver merupakan milik personal dan difungsikan untuk kegiatan usaha.

    “Enggak (masuk kriteria). Ojek kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini di subsidi?” kata Bahlil.

    Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Foto: Herdi Alif Al Hikam/detikcom

    Pernyataan tersebut lantas memantik reaksi asosiasi ojol Garda Indonesia. Bahkan, jika rencana itu benar-benar diterapkan, mereka mengancam akan melakukan aksi besar-besaran.

    “Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi, maka pasti akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini,” kata Igun Wicaksono selaku Ketua Umum Garda Indonesia.

    (sfn/sfn)

  • Pemerintah Larang Ojol Pakai BBM Subsidi, Asosiasi Ancam Turunkan 4 Juta Pengemudi Berunjuk Rasa

    Pemerintah Larang Ojol Pakai BBM Subsidi, Asosiasi Ancam Turunkan 4 Juta Pengemudi Berunjuk Rasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia berencana mencabut subsidi BBM bagi ojek online (ojol). Itu berarti dalam waktu dektan ojol tak lagi diizinkan membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi alias pertalite.

    Terkait kebijakan itu, para pengemudi ojol mengancam akan turun ke jalan bila subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk mereka dicabut. Rencana demonstrasi itu disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono.

    Asosiasi ini akan mengonsolidasi hingga total 4 juta buruh yang tergabung dalam asosiasi untuk melakukan aksi unjuk rasa sekaligus mogok massal. Bila mogok massal ojol dilakukan, hal tersebut akan membuat pola distribusi barang secara nasional akan terganggu.

    Sementara itu, terkait ramainya protes tersebut, Menteri Bahlil mengatakan keputusan itu belum final. Pemerintah, kata dia, masih mengkaji skema penyaluran BBM subsidi.

    “Saya kan sudah bilang kemarin masih di-exercise ya, nanti tunggu exercise selesai baru kita bisa umumkan. Lagi meng-exercise, belum ada keputusan final. Yang jelas kita akan membuat adil semuanya,” katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Bahlil mengatakan ia sudah melaporkan skema penyaluran subsidi energi kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya penyaluran dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Bahlil mengatakan ia masih menunggu data keluarga penerima subsidi energi baik listrik dan BBM yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam BLT tersebut katanya sudah mencakup subsidi listrik dan BBM.

  • Bahlil Bilang Ojol Tak Dapat Subsidi BBM, Asosiasi: Kami akan Lawan!

    Bahlil Bilang Ojol Tak Dapat Subsidi BBM, Asosiasi: Kami akan Lawan!

    Jakarta –

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia mengkritik keras pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia soal ‘pasukan hijau’ tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Mereka secara terbuka telah menyerukan perlawanan!

    Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan, pernyataan Bahlil itu telah menunjukkan sisi arogansinya. Menurutnya, sikap tersebut sudah semestinya mendapat perlawanan.

    “Saudara-saudara pengemudi ojol seluruh Indonesia, mari rapatkan barisan kembali. Kita bergerak kembali melawan arogansi Bahlil Lahadalia yang akan membatasi/mencabut/mengalihkan subsidi BBM bagi ojol,” ujar Igun melalui keterangan resminya, Jumat (29/11).

    “Kami akan lawan arogansi Bahlil Menteri ESDM! Satu kata, lawan!” tambahnya.

    Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Foto: Herdi Alif Al Hikam/detikcom

    Igun juga meminta atensi Presiden Prabowo Subianto agar profesi ojek online mendapat perhatian lebih. Sebab, sebagai pekerjaan ‘kaum kecil’, ojol seharusnya mendapat perlindungan, bukan justru dicabut hak-haknya.

    “Presiden Prabowo mohon atensinya, kami rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online bukanlah profesi orang kaya, namun rakyat kecil yang seharusnya mendapat perlindungan dan diberikan subsidi BBM secara layak, bukan malah dicabut,” ungkapnya.

    Igun meminta agar Bahlil menarik kembali kata-katanya tersebut. Sebab, jika tidak, perlawanan tersebut akan direalisasikan dalam bentuk demo atau aksi besar-besaran di jalan.

    “Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi, maka pasti akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini,” kata Igun.

    demo ojol di jember Foto: Yakub Mulyono

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Bahlil Lahadalia memberikan isyarat, ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Sebab, motor yang dipakai para driver merupakan milik personal dan difungsikan untuk kegiatan usaha.

    “Enggak (masuk kriteria). Ojek kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini di subsidi?” kata Bahlil.

    (sfn/sfn)