Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Optimalisasi Produksi LPG: Peran Nyata Pertagas Demi Swasembada Energi

    Optimalisasi Produksi LPG: Peran Nyata Pertagas Demi Swasembada Energi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki visi untuk mewujudukan swasembada energi. Berbagai program untuk merealisasikan target tersebut pun terus digencarkan.

    Salah satu langkah untuk mencapai swasembada energi ini melalui pengurangan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Seperti diketahui, LPG merupakan salah satu sumber bahan bakar yang masih didominasi oleh impor.

    Berdasarkan data Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2023, yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebutuhan LPG pada 2023 mencapai 8,71 juta ton. Namun, produksi dari dalam negeri pada 2023 tercatat hanya 1,97 juta ton. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor LPG sebesar 6,95 juta ton pada 2023.

    Kebutuhan LPG tersebut mendorong Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar badan usaha semakin menggencarkan pengembangan LPG di dalam negeri.

    Bahlil pun meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan perusahaan migas untuk menggencarkan temuan lapangan migas yang mengandung Propana (C3) dan Butana (C4) sebagai bahan baku LPG.

    “Gas itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita tapi produksi kita hanya 1,7 juta ton, selebihnya kita impor jadi impor kita 6-7 juta ton. Maka program ke depan adalah bangun industri gas untuk konversi ke LPG C3 C4,” kata Bahlil dalam acara Rakornas REPNAS 2024 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Lebih lanjut, Bahlil membeberkan bahwa berdasarkan hitungan pihaknya bersama SKK Migas dan Pertamina, Indonesia masih mempunyai potensi untuk memproduksikan LPG hingga 2 juta metrik ton.

    Di sisi lain, cadangan gas bumi Indonesia semakin turun setiap tahunnya. Berdasarkan data Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2023, yang dirilis Kementerian ESDM 2023, per 1 Januari 2023, jumlah cadangan gas bumi nasional tercatat sebesar 54,76 triliun standar kaki kubik (TSCF), terdiri dari cadangan terbukti (proven) 35,30 TSCF dan potensial 19,46 TSCF.

    Jumlah cadangan gas bumi ini terpantau menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Per 1 Januari 2022, cadangan gas bumi nasional tercatat mencapai 54,83 TSCF, terdiri dari cadangan terbukti 36,34 TSCF dan potensial 18,49 TSCF.

    Dengan semakin menurunnya cadangan gas bumi nasional, maka ini akan berimbas pada suplai gas untuk LPG itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan dukungan pemerintah untuk menggiatkan kembali eksplorasi guna meningkatkan temuan cadangan gas bumi nasional.

    Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto, pemerintah juga akan menggiatkan eksplorasi dan pengembangan lapangan gas yang ada. Apalagi, lanjutnya, adanya sejumlah penemuan lapangan gas bumi baru di Tanah Air.

    “Alhamdulillah kita diberkati oleh Tuhan yang maha kuasa, temuan-temuan pada akhir-akhir ini adalah banyak di gas bumi dan banyak yang sedang kita akan kembangkan sebagai contoh di Masela, di Genting Oil Papua, di Andaman, kemudian di Sakakemang dan beberapa lapangan migas lainnya nanti kita sampaikan,” ucapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (18/11/2024).

    Peran Nyata Pertagas

    Salah satu perusahaan yang memiliki peran nyata untuk mendukung ketahanan energi dan swasembada energi nasional yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas), anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

    Pertagas merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembangunan infrastruktur energi terintegrasi, mulai dari regasifikasi gas, pemrosesan gas menjadi LPG, transportasi gas, termasuk pengoperasian pipa transmisi gas bumi, hingga pengelola pipa Bahan Bakar Minyak (BBM).

    PT Perta-Samtan Gas (PSG), merupakan anak usaha Pertagas sebagai bagian dari Subholding Gas PT Pertamina (Persero), memiliki kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan LPG domestik. PSG mengelola dua kilang utama, yaitu Kilang Ekstraksi di Prabumulih dan Kilang Fraksinasi di Sungai Gerong, Sumatera Selatan. Dengan kapasitas desain 250 MMSCFD, PSG mampu memproduksi ±710 MT LPG dan ±2.200 barel kondensat per hari.

    Produksi ini disalurkan melalui PT Pertamina Patra Niaga untuk kebutuhan domestik dengan rute distribusi dari Depot LPG Pulau Layang (Sungai Gerong) dan Jetty 01 RU III menggunakan kapal ke wilayah Pontianak dan Bangka. Dengan konsistensinya, PSG turut mendukung pencapaian swasembada energi nasional sekaligus membantu pengurangan ketergantungan impor LPG.

    Selain PSG, peran strategis lainnya juga datang dari Kilang LPG Plant Gresik yang dioperasikan oleh Pertamina Gas di Gresik, Jawa Timur. Kilang LPG Plant Gresik ini memiliki kapasitas feed gas sebesar 100 MMSCFD, dan mampu menghasilkan ±350 ton LPG per hari, serta kondensat sebesar ±880 barel per hari.

    Keberadaan LPG Plant Gresik menjadi pelengkap dalam upaya memperkuat produksi LPG domestik, sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi nasional. Kilang LPG Plant Gresik ini secara konsisten memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi impor LPG dan memperkuat ketahanan energi negara.

    Pada tahun 2023, Pertagas Bersama dengan anak usahanya telah mampu mengoptimalkan produksi gas menjadi LPG melalui Perta-Samtan Gas mencapai + 184.305 ton dan LPG Plant Gresik mencapai + 38.783 Ton.

    Sehingga, dengan kapasitas yang dimiliki, Pertagas memiliki potensi besar untuk lebih maksimal dalam melakukan pemrosesan gas menjadi LPG. Langkah ini tidak hanya memperkuat pasokan energi domestik tetapi juga turut mendukung pencapaian swasembada energi melalui produksi LPG domestik yang berkesinambungan.

    Peran perusahaan dalam negeri ini menjadi krusial dalam mendukung program pemerintah, seperti konversi minyak tanah ke LPG, yang bertujuan menyediakan energi yang lebih bersih dan efisien bagi masyarakat serta mengurangi beban subsidi BBM.

    Dengan konsistensinya dalam menghasilkan LPG berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, perusahaan – perusahaan ini telah berkontribusi langsung terhadap pengurangan ketergantungan impor energi dan penguatan pasokan LPG nasional. Hal ini mendukung upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi Tanah Air, sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan sektor energi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

    (pgr/pgr)

  • Golkar Dukung Ojol Tetap Bisa Pakai BBM Bersubsidi – Page 3

    Golkar Dukung Ojol Tetap Bisa Pakai BBM Bersubsidi – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya mengungkapkan bahwa kriteria penerima subsidi BBM, termasuk untuk pengemudi ojek online (ojol), masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final.

    Alasan Utama: Fokus pada Transportasi PublikSalah satu alasan utama pengemudi ojol dipertimbangkan tidak masuk dalam daftar penerima subsidi adalah jenis kendaraan yang mereka gunakan.

    Kendaraan ojol dianggap sebagai alat usaha pribadi, berbeda dengan transportasi publik yang dinilai lebih memerlukan subsidi untuk mendukung mobilitas masyarakat luas.

    Menurut Bahlil, BBM subsidi sebaiknya dialokasikan untuk mendukung sektor transportasi umum yang memiliki dampak langsung pada masyarakat luas. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan distribusi subsidi yang lebih adil dan merata.

    Menanggapi rencana itu, jutaan mengemudi ojek online atau ojol siap turun ke jalan melakukan aksi demo jika memang pemerintah melarang mereka untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono.

    “Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi nanti, maka pastinya akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia untuk memprotes keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini,” kata Igun dikutip dari Antara, Sabtu (30/11/2024). 

     

  • Pertamina Bidik Produksi Minyak Tembus 748.000 Barel per Hari pada 2025

    Pertamina Bidik Produksi Minyak Tembus 748.000 Barel per Hari pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menargetkan peningkatan produksi minyak hingga 748.000 barel per hari (bopd) pada 2025 atau naik dari prognosa tahun ini sebanyak 556.000 bopd. 

    Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro mengatakan, target dari Rencana Jangka Panjang Pembangunan (RJPP) tersebut dikontribusikan dari produksi domestik sebesar 417.000 bopd dan sisanya dari sumur di luar negeri. 

    “Di 2029 kita produksinya 914.000 barrel oil per day, sementara di domestik 480.000 bopd ini dengan menghitung semua potensi yang kita miliki, termasuk lapangan baru dan yang menggunakan teknologi,” kata Wiko dalam RDP Komisi VI, Selasa (3/12/2024). 

    Dia optimistis target tersebut dapat tercapai dengan penambahan sumber minyak dari lapangan baru maupun optimalisasi sumur eksisting. Hingga Oktober 2024, produksi minyak Pertamina mencapai 555.000 bopd. 

    Terlebih, saat ini pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) bersama Kementerian ESDM untuk meningkatkan produksi nasional yang saat ini mencapai 407.000 bopd dari domestik. 

    “Pada saat rapat dengan ESDM kita menargetkan 416.000 bopd tahun depan finish-nya. Namun, ditantang untuk kita bisa sampai 430.000, kami bersemangat untuk itu,” ujarnya. 

    Untuk mewujudkan target tersebut, Pertamina memiliki sejumlah program kerja strategis di sektor hulu migas yakni fokus menjaga baseline produksi melalui program seperti revitalisasi aset eksisting dan optimisasi sumur. 

    Selanjutnya, upaya peningkatan produksi melalu investasi organik dan anorganik, pelaksanaan program transisi energi dan CCS/CCUS, serta peningkatan cost competitiveness melalui digitalisasi dan otomasi. 

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap sejumlah upaya untuk meningkatkan target lifting minyak. Pertama, intervensi teknologi di sumur-sumur minyak, meski biayanya terbilang mahal. 

    Kendati demikian, Bahlil mengakui intervensi dengan teknologi ini hanya menahan agar produksi tidak turun saja.

    Kedua, Bahlil meminta agar sumur-sumur yang sudah selesai dieksplorasi untuk segera melanjutkan perencanaan pengembangan lapangan migas (PoD). Ketiga, melakukan eksplorasi untuk meningkatkan lifting minyak tersebut.

    Meski optimistis target 2025 tercapai, Bahlil mengaku tidak bisa berjanji bahwa target lifting 2024 yang dipatok sebesar 635.000 bopd akan tercapai.

  • Bos Pertamina Ungkap Progres Penyusunan Skema Baru Subsidi BBM

    Bos Pertamina Ungkap Progres Penyusunan Skema Baru Subsidi BBM

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan, skema baru penyaluran subsidi BBM masih terus digodok.

    Simon menjelaskan bahwa Pertamina menjadi bagian dari satuan tugas (Satgas) BBM subsidi tepat sasaran yang dipimpin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

    Pertamina, kata Simon, mengambil bagian untuk memberikan data-data calon penerima subsidi BBM. Selanjutnya, semua data dari Pertamina akan diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kemarin yang akan menjadi leading sektor di situ adalah BPS. Semua pembaruan data ini bisa benar-benar mencerminkan dan menggambarkan kondisi penerima manfaat yang sebaik-baiknya,” jelas Simon dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).

    Oleh karena itu, Simon menyebut, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait target penerima subsidi BBM itu. Dia pun memastikan segala keputusan akan diambil secara adil.

    “Tentunya segala hal yang akan diambil akan melewati proses diskusi dan lintas kementerian, tentunya untuk mencari solusi mana yang paling baik,” kata Simon.

    Adapun, pemerintah berencana menyalurkan subsidi BBM secara kombinasi atau blending antara skema subsidi langsung pada barang dengan bantuan langsung tunai (BLT).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, opsi skema subsidi tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan lebih detail oleh sang kepala negara. 

    “Kenapa ini kita lakukan? Agar di samping memang kita menggairahkan daya beli masyarakat, kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran,” kata Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Untuk subsidi barang langsung, dia mengatakan, nantinya akan dikhususkan salah satunya untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan umum. Dengan kata lain, kendaraan di luar itu tidak diperkenankan menerima BBM subsidi. 

    “Salah satu di antaranya adalah yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berpelat kuning. Angkot, transportasi umum, supaya apa? Harganya [tarif] transportasinya enggak boleh naik. Harga angkutannya enggak boleh naik,” tutur Bahlil.

    Sedangkan, khusus kriteria penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, Pertamina, Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh BPS. 

    “Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah, kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka, BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data,” tutur Bhalil. 

    Ketua Umum Golkar itu pun mengaku bakal segera bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membicarakan hal ini. Dia ingin mendorong agar BLT untuk BBM subsidi bisa berjalan dulu. Dengan begitu, kata Bahlil, masyarakat kurang mampu ekonominya bisa terjaga. Sebab, harga BBM subsidi untuk masyarakat mampu kemungkinan naik. 

    “Ini bagian dari strategi agar saudara-saudara kita begitu terjadi pergeseran subsidi, ini kan subsidi-nya tidak dicabut. Ini kan cuma bergeser saja. Angkanya, volumenya semua sama. Supaya apa? Ada keadilan,” ucapnya.

  • Indonesia-Kanada Perkuat Kerjasama Mineral Kritis dan Transisi Energi – Page 3

    Indonesia-Kanada Perkuat Kerjasama Mineral Kritis dan Transisi Energi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada, Mary Ng dan pelaksanaan Energy Transition Roundtable (ETR).

    Pada kesempatan tersebut, kedua negara menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) terkait kerja sama mineral kritis.

    MoU ini mencakup beberapa area kerja strategis, antara lain penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui teknologi bersih, serta penguatan perdagangan dan investasi sektor pertambangan.

    Pada sesi Energy Transition Roundtable, Bahlil menekankan pentingnya kerja sama ini untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat.

    “Listrik kita saat ini sebesar 91 gigawatt dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 6 persen. Target Presiden Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi ke depan adalah 8 persen. Sehingga kami memerlukan tambahan 61 gigawatt untuk mendukung target tersebut,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2024).

    Fokus Utama Pemerintah

    Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa transisi energi menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. “RUPTL 2025-2033 kami rancang dengan target 60 persen energi baru terbarukan. Kami berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada 2060, bahkan mendorong agar bisa lebih cepat pada 2050,” imbuhnya.

    Pada kesempatan sama, Mary Ng menegaskan dukungan Kanada terhadap transisi energi berkelanjutan di Indonesia.

    “Komitmen kami untuk mendukung transisi energi Indonesia yang adil dan berkelanjutan bersifat substansial. Ini termasuk pendanaan iklim global kami sebesar 5,3 miliar dolar Kanada, termasuk Indonesia selama lima tahun terakhir,” kata Mary Ng.

    Sebagai bagian dari pendanaan ini, sambung Mary Ng, Kanada mendukung proyek-proyek utama dengan Bank Pembangunan Asia, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla di Sumatera Utara dan pembangkit listrik tenaga angin dan surya di Sulawesi Selatan dan Lombok.

    Ia juga menyebutkan bahwa Kanada bangga menjadi mitra dalam Just Energy Transition Partnership (JETP), yang bertujuan memobilisasi pembiayaan publik dan swasta hingga USD 20 miliar untuk mendukung transisi energi Indonesia.

     

  • Penjualan Listrik 2025 Ditargetkan Naik Jadi 327,7 TWh

    Penjualan Listrik 2025 Ditargetkan Naik Jadi 327,7 TWh

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT PLN (Persero) menargetkan penjualan listrik perusahaan pada 2025 dapat naik menjadi 327,7 terawatt hour (TWh). Hal tersebut sebagai upaya perusahaan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

    Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan harapannya agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat mendekati 8% pada 2029, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Sehingga hal ini sejalan dengan target penjualan listrik yang akan dipatok perusahaan.

    “Harapannya ada revamping pertumbuhan ekonomi hingga 2029 mendekati 8%, sesuai target Presiden. Untuk itu, PLN siap menjalankan amanah menghadirkan listrik di tanah air sesuai dengan sila kelima Pancasila,” ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII, Senin (2/12/2024).

    Sebelumnya di kesempatan yang berbeda, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan peningkatan konsumsi listrik nasional hingga mencapai 6.300 kilo Watt hour (kWh) per kapita. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya kedaulatan energi sebagai pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun, di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pemerintah telah menetapkan strategi untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita.

    Bahlil membeberkan, angka konsumsi listrik nasional tidak akan mencukupi jika hanya dipatok di level 5.000 hingga 5.300 kWh per kapita. Pasalnya, angka tersebut hanya cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di bawah 6%.

    “Dalam RUPTL kita sudah dorong, sekarang konsumsi per kapita kita akan kita dorong sampai dengan 6.300. Kalau hanya 5.000 dengan 5.300 itu pertumbuhan ekonominya di bawah 6 persen. Kita akan dorong sampai dengan 6.000 lebih, agar itu ketika terjadi pertumbuhan ekonomi kita tidak mengalami krisis energi,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII, Senin (2/12/2024).

    (hsy/hsy)

  • Indonesia Bangun Pabrik Metanol Senilai USD 1,2 Miliar di Bojonegoro – Page 3

    Indonesia Bangun Pabrik Metanol Senilai USD 1,2 Miliar di Bojonegoro – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia akan bangun pabrik metanol senilai USD 1 miliar-USD 1,2 miliar atau sekitar Rp 19,09 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 15.910) pada 2025. Pabrik methanol itu akan dibangun di Bojonegoro, Jawa Timur.

    Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. “Itu akan lagi dibangun, sekitar 1 sampai 1,2 miliar dolar AS,” tutur Bahlil, di Kompleks Parlemen DPR/MPR, Jakarta, Senin (2/12/2024) seperti dikutip dari Antara.

    Pabrik metanol ini dibangun di Bojonegoro, Jawa Timur dengan kapasitas produksi 800 ribu ton metanol per tahun. Ia menuturkan, langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan metanol dalam negeri yang saat ini masih impor.

    Bahlil menuturkan, pembangunan pabrik metanol dapat hemat devisa, dan neraca perdagangan yang positif. “Yang jelas itu untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kita selama ini impor 80 persen. Kalau kita bangun biodiesel kayak B40,B50, itu pasti nambah lagi volume impor kita,” ujar dia.

    Pembangunan pabrik metanol ini untuk mendukung rencana pemerintah dalam mengembangkan biodiesel B50 supaya Indonesia tak lagi mengimpor solar.

    Bahlil mengatakan, dengan mengimplementasikan biofuel jenis B50 pada 2026 akan secara langsung membuat Indonesia terbebas dari impor solar.

    Bahlil menuturkan, hal itu karena apabila bahan bakar diesel ramah lingkungan itu sudah diimplementasikan dua tahun ke depan bakal mencukupi kebutuhan domestik.

    “Kalau B50 kita langsung adakan di 2026 InsyaAllah tidak lagi melakukan impor solar. Sudah cukup dalam negeri, jadi produksi dalam negeri sudah cukup dengan konversi B50,” ujar dia.

    Untuk menuju implementasi B50 itu akan dilakukan secara bertahap. Pada 2025, dicontohkan, pemerintah menetapkan akan mewajibkan (mandatory) pemakaian biofuel jenis B40.

     

  • Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Bahas Isu Subsidi BBM

    Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Bahas Isu Subsidi BBM

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu akan membahas isu-isu tertentu di Sidang Kabinet Paripurna tersebut.

    Saat ditanyakan mengenai subsidi BBM juga menjadi pembahasan, mantan Ketua Umum partai Golkar itu tak menjawab secara lugas. Namun, ada potensi isu itu turut dibahas.

    “Nanti ada SKP (Sidang Kabinet Paripurna). [untuk subsidi BBM bakal dibahas] Nanti kita lihat ya, makasih,” tandas Airlangga.

    Menurut catatan Bisnis, ikhwal subsidi BBM kian mengencang usai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membocorkan kriteria dan syarat penerima subsidi BBM yang bakal diubah menjadi berbentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Hal ini seiring skema penyaluran BBM subsidi baru akan dilakukan secara kombinasi atau blending. Artinya, skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang.

    Bahlil mengatakan pilihan subsidi ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan lebih detil oleh sang kepala negara.

    Menurut Bahlil, khusus penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia.

    Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah, kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka, BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data,” kata Bhalil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

  • Kejar Ekonomi RI Tumbuh 8%, Bahlil Mau Genjot Konsumsi Listrik 6.300 kWh/Kapita

    Kejar Ekonomi RI Tumbuh 8%, Bahlil Mau Genjot Konsumsi Listrik 6.300 kWh/Kapita

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan konsumsi listrik per kapita di Indonesia akan ditingkatkan dalam beberapa waktu ke depan. Targetnya, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dibuat untuk tahun 2021-2030 konsumsi listrik per kapita ditarget mencapai 6.300 kWh/kapita.

    Hal ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi yang ditargetkan pemerintah hingga mencapai 8%.

    Target ini disampaikan Bahlil dalam rapat kerja Dewan Energi Nasional (DEN) dengan Komisi XII DPR. Bahlil sendiri merupakan Ketua Harian DEN.

    “Dalam RUPTL didorong sekarang konsumsi per kapita kita akan kita dorong sampai 6.300, kalau hanya 5.000-5.300 itu di bawah 6%,” ujar Bahlil pada rapat yang dilakukan Senin (2/12/2024).

    “Kita dorong sampai 6.000 lebih agar itu ketika pertumbuhan ekonomi kita tidak mengalami krisis energi,” lanjutnya.

    Sejauh ini, secara tren, konsumsi listrik per kapita masyarakat Indonesia memang terus meningkat sejak tahun 2017. Namun, jumlahnya masih jauh dari target yang ditetapkan Bahlil.

    Dalam data Kementerian ESDM, pada 2023 realisasi konsumsi listrik rata-rata setiap orang di Indonesia mencapai 1.285 kWh/kapita. Angka ini meningkat dari 1.173 kWh/kapita pada tahun 2022.

    Pada tahun 2024 ini saja, konsumsi listrik hanya ditargetkan mencapai 1.408 kWh/kapita.

    (hal/rrd)

  • Benarkah Ojol Tak Dapat Subsidi BBM? Begini Kata Mensos

    Benarkah Ojol Tak Dapat Subsidi BBM? Begini Kata Mensos

    Jakarta –

    Menteri Sosial (Mensos RI) Saefullah Yusuf buka suara soal kabar ojek online (ojol) tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Dia memastikan, rencana tersebut masih sebatas simulasi dan diskusi.

    Pernyataan ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM sebelumnya disampaikan Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Ketika itu, dia beralasan, motor yang dipakai ojol merupakan milik personal dan difungsikan untuk usaha mandiri.

    Mensos Saefullah kemudian menegaskan, aturan terkait masih belum ditentukan hingga sekarang. Sebab, semuanya masih dalam tahap simulasi.

    “Itu masih simulasi. Semua masih simulasi. Jadi itu masih diskusi, masih simulasi, belum diputuskan. Jadi tunggu saja,” ujar Mensos Saefullah, dikutip dari Antaranews, Senin (2/12).

    Ojek online (ojol) tidak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Foto: Agung Pambudhy

    Kemensos, kata dia, masih menunggu keputusan dan nantinya akan menjadi pedoman bagi pihaknya untuk melakukan langkah lanjutan.

    “Jadi nanti seperti apa tentu, keputusan itulah yang akan menjadi pedoman kita selanjutnya. Jadi apa yang disampaikan Pak ESDM itu baru simulasi,” ungkapnya.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Bahlil juga telah menyampaikan klarifikasinya soal kisruh pernyataan ojol tak berhak menerima subsidi BBM. Dia, sama seperti Mensos, memastikan kebijakan tersebut masih belum final.

    “Saya kan sudah bilang kemarin masih di-exercise ya, nanti tunggu exercise selesai baru kita bisa umumkan. Lagi meng-exercise, belum ada keputusan final. Yang jelas kita akan membuat adil semuanya,” kata Bahlil.

    Driver ojek online (ojol) se-Jabodetabek menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Foto: Ari Saputra

    Di lain kesempatan, Ketua Umum Asosiasi Ojol Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengancam, jika ojol benar-benar tak masuk kriteria penerima subsidi BBM, maka pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran di jalan. Bukan hanya itu, dia memastikan, ada mogok kerja secara nasional!

    “Apapun finalnya, jika subsidi BBM bagi ojol dicabut dengan alasan apapun, tetap akan kami lawan dan kami pastikan akan terjadi gelombang unjuk rasa maupun mogok kerja nasional di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” kata Igun kepada detikOto.

    (sfn/sfn)