Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Bahlil Isyaratkan Kendaraan Ini Masih Berhak Dapat Subsidi BBM

    Bahlil Isyaratkan Kendaraan Ini Masih Berhak Dapat Subsidi BBM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tuntas melakukan rapat perdana membahas mengenai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga listrik. Terdapat dua opsi yang setidaknya sedang dipertimbangkan.

    Diantaranya mengganti subsidi barang atau produk BBM dan listrik menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dan juga memblanding antara memberikan subsidi ke barang untuk kendaraan-kendaraan yang masuk ke dalam kriteria.

    Nah, diantara kendaraan yang diisyaratkan Menteri Bahlil menerima subsidi BBM adalah kendaraan umum atau plat kuning. “Andaikan terjadi subsidi (BLT), nanti sebagian kendaraan umum plat kuning itu masih kita pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya,” ungkap Menteri Bahlil dalam Konfrensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).

    Yang jelas, kata Bahlil, subsidi baik BBM maupun listrik harus tepat sasaran. Sementara itu, pihaknya tak mengotak-atik untuk subsidi LPG 3 kg, alasannya berhubungan dengan masyarakat kecil seperti UMKM dan lainnya.

    Di sisi lain, pemerintah juga terus melanjutkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 tahun 2014 mengenai BBM. Kelak, dalam revisi beleid itu akan diatur mengenai siapa yang berhak mengisi BBM subsidi.

    Bahlil menambahkan, revisi Perpres itu sedang berjalan. Untuk keputusannya, pihaknya masih mempertimbangkan mengenai inflasi dan pemerataan nilai ekonomi masyarakat.

    “Jadi harus betul hati-hati. Setelah ada aturan formulasi akan kita putuskan. Baik terima kasih,” jelas Bahlil.

    (pgr/pgr)

  • Bahlil Isyaratkan Kendaraan Ini Masih Berhak Dapat Subsidi BBM

    Sri Mulyani-Cak Imin Kumpul di Kantor Bahlil Bahas BBM, Ini Hasilnya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tiba-tiba kumpul di kantor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Kedatangan mereka untuk membahas mengenai kebijakan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sri Mulyani hadir didampingi Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu.

    Berdasarkan informasi yang beredar, rapat itu telah digelar sejak pagi tadi, dan rencananya akan digelar konferensi pers bersama para menteri pada pukul 11.00 WIB. 

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, yang hadir dalam rapat tersebut diantaranya, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin, Menperin Agus Gumiwang, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wamen BUM Kartika Wirjoatmojo atau Tiko dan lainnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan tenggat waktu dua pekan kepada jajaran menterinya untuk untuk menyelesaikan skema baru pemberian subsidi.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, ada beberapa opsi diantaranya perubahan subsidi barang menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu juga ada skema blending subsidi yang langsung ke barang atau produk BBM-nya. “Akan diputuskan nanti di hari yang tepat dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana,” ungkap Menteri Bahlil dalam Konferensi Pers, Senin (4/11/2024).

    Bahlil menyatakan, andaikan terjadi subsidi BLT, kelak, kendaraan umum yang memakai plat kuning masih dipertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya.

    “Ini kan harusnya ada yang tepat sasaran ada yang tidak. yang tidak ini akan kita bentuk yang lain. Jadi subsidi tetap ada tapi berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang,” jelas Bahlil.

    Pemerintah juga terus melanjutkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 tahun 2014 mengenai BBM. Kelak, dalam revisi beleid itu akan diatur mengenai siapa yang berhak mengisi BBM subsidi.

    Bahlil menambahkan, revisi Perpres itu sedang berjalan. Untuk keputusannya, pihaknya masih mempertimbangkan mengenai inflasi dan pemerataan nilai ekonomi masyarakat.

    “Jadi harus betul hati-hati. Setelah ada aturan formulasi akan kita putuskan. Baik terima kasih,” jelas Bahlil.

    Sementara Liquefied Petroleum Gas (LPG), kata Bahlil tidak akan ada perubahan. “Kami sudah putuskan untuk LPG kami usulkan kepada Presiden untuk tidak dilakukan koreksi. Apa artinya? Untuk LPG masih berlaku untuk sampai saat ini. Itu yang akan kami usulkan karena ini terkait dengan UMKM, konsumsi rumah tangga,” jelas Bahlil.

    (mij/mij)

  • Pemerintah Kaji Ulang Skema Penyaluran, Kemungkinan Diganti…

    Pemerintah Kaji Ulang Skema Penyaluran, Kemungkinan Diganti…

    GELORA.CO  – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp435 triliun. 

    Hal ini diungkapkan dirinya saat Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Ballroom Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, pada Minggu (3/12/2024). “Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil. 

    Padahal, pemerintah menyediakan subsidi tersebut untuk disalurkan kepada warga yang berhak menerima subsidi.

     “Tidak mau kan subsidi yang harusnya itu untuk saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, kemudian malah diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya sudah bagus,” ujarnya. 

    Bahlil mengatakan bahwa pihaknya menemukan potensi penyaluran subsidi energi yang tidak tepat sasaran tersebut dari berbagai laporan PLN, Pertamina dan BPH Migas. 

    “Nah, kami menengarai dalam berbagai laporan yang masuk, baik PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu kami melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran,” ucapnya. 

    Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah meminta membentuk tim untuk mengkaji dan menemukan solusi terkait penyaluran subsidi energi tidak tepat sasaran tersebut. 

    Tim yang diketuai oleh ia sendiri itu kini tengah mempersiapkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya memberikan subsidi melalui bantuan langsung tunai (BLT).

     “Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah agar kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT langsung kepada masyarakat,” kata Bahlil.

     Ia juga menyebutkan opsi lainnya adalah melalui kombinasi kebijakan, yakni sebagian tetap melalui skema subsidi seperti saat ini, sementara sebagian yang lain melalui BLT. 

    “Jadi, kita tunggu saja, dua minggu dikasih waktu dari Pak Presiden. Jadi dua minggu ini akan kami selesaikan (formulasi solusinya),” pungkasnya

  • Poin Penting Hasil Pertemuan Menteri-Menteri Ekonomi: Tax Holiday hingga Nasib PPN 12%

    Poin Penting Hasil Pertemuan Menteri-Menteri Ekonomi: Tax Holiday hingga Nasib PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi terbatas alias rakortas pada Minggu (3/11/2024). Terdapat sejumlah poin penting dari hasil rakortas tersebut mulai dari perpanjangan tax holiday hingga nasib rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%.

    Dalam rakortas tersebut, dibahas berbagai program kerja jangka pendek sejumlah kementerian perekonomian. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kawasan Jakarta Selatan.

    Turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, juga para wakil menteri serta para pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian.

    Usia rakortas, Airlangga dan jajaran menteri memberikan keterangan pers. Berikut rangkuman sejumlah poin penting hasil rakortas yang disampaikan Airlangga:

    Perpanjangan Tax Holiday

    Pemerintah memperpanjang ketentuan pengurangan hingga pembebasan pajak korporasi atau tax holiday. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/2020, insentif pajak itu semestinya berakhir pada 9 Oktober 2024 tetapi kini telah diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

    “Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting, proporsinya sangat besar terhadap investasi yang masuk itu kurang lebih di atas 25%,” ujar Rosan usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Kendati demikian, ada sedikit perbedaan dalam aturan terbaru tersebut. Kini, perusahaan asing atau korporasi multinasional tidak akan menerima tax holiday secara maksimal sebagai akibat dari penerapan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.

    Perpanjangan Diskon PPN Perumahan hingga Mobil Listrik

    Pemerintah memperpanjang sejumlah insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, mulai dari sektor perumahan hingga kendaraan listrik, hingga tahun depan atau 2025.

    Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

    “Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga.

    Dia belum merincikan besaran anggaran maupun unit untuk setiap perpanjangan insentif PPN-DTP tersebut karena masih dalam pembahasan lebih lanjut. Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat.

    Nasib Rencana Kenaikan PPN

    Airlangga menyatakan belum ada keputusan final soal rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Dia mengakui, kenaikan PPN sebesar 1% tersebut sudah diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Kendati demikian, aturan tersebut akan dikaji kembali bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan,” kata Airlangga.

    Insentif Industri Padat Karya

    Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

    Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

    “Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi,” jelas Airlangga.

    Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.

    Aturan Baru Perburuhan hingga Aksesi OECD & BRICS

    Airlangga juga menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyesuaikan aturan perburuhan akibat hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal UU Cipta Kerja.

    “Pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan kerjaan dan menteri tenaga kerja akan segera mempersiapkan regulasi,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan. Pihaknya juga akan melakukan penyesuaian tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif.

    Dia turut menegaskan, pemerintah akan terus berusaha mempercepat penandatanganan perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) hingga aksesi ke BRICS dan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

  • Dewan Oligarki Sang Presiden

    Dewan Oligarki Sang Presiden

    GELORA.CO – PRESIDEN Prabowo Subianto adalah pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Ada 17 partai politik yang bergabung dalam koalisi ini. Ada yang bergabung sejak proses pencalonan, dan ada pula yang bergabung setelah Presiden 08 menang.

    Partai koalisi Prabowo terdiri dari partai parlemen dan nonparlemen. Yang parlemen meliputi 7 partai, antara lain Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Sedangkan nonparlemen meliputi 10 partai, yaitu PPP, PSI, Perindo, PBB, Gelora, Garuda, Buruh, Berkarya, Prima, dan PA.

    Prabowo adalah pimpinan eksekutif yang menguasai 470 kursi dari 580 anggota parlemen di Senayan. Dia presiden powerfull yang memegang 81 persen lebih kekuatan politik saat ini.

    Apa saja bisa dilakukan oleh Prabowo sebagai episentrum kekuatan politik lima tahun ke depan. Namun begitu, ia merasa masih perlu menjaga hubungan baik dan memelihara hubungan dengan partai-partai pendukung. 

    Pertemuan dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai pada Jumat, 1 November 2024, di Istana Negara, harus dibaca dalam relasi kuasa.

    Apalagi Prabowo yang menginginkan pertemuan rutin antara para pimpinan partai setiap habis salat Jumat, sekadar makan siang dan bertukar pikiran. Di sinilah sebenarnya kendali negara berada di tangan pimpinan partai parlemen.

    Mereka adalah Bahlil Lahadalia, Surya Paloh, Abdul Muhaimin Iskandar, Ahmad Syaikhu, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Prabowo sendiri. Orang-orang tersebutlah yang sesungguhnya dewan oligarki politik Indonesia kontemporer.

    Para anggota Kabinet Merah Putih dan anggota DPR RI adalah wayang yang menjalankan arah keputusan partai dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah. Mereka tak cukup nyali melawan arah keputusan ketua umum, bila tidak, malah jabatannya menjadi taruhan.

    Pada dekade terakhir, sulit menjumpai anggota dewan yang berani melawan keputusan partai, semacam tokoh Sri Bintang Pamungkas, atau Matori Abdul Jalil, atau Effendy Choirie, Fahri Hamzah dan lain sebagainya.

    Dengan sistem suara terbanyak dan kewenangan partai yang kuat, anggota dewan itu rerata memilih berdamai dengan pimpinan partai, walau terkadang bertentangan dengan common sense dan kepentingan publik. Mereka pasti ditertibkan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Sementara, para politisi yang terpilih menjadi anggota dewan, mayoritas pengusaha yang lazim berhitung untung rugi. Arus pragmatis telah menjadi arus utama yang melumpuhkan idealisme di lembaga perwakilan sekarang.

    Kondisi ini yang telah mendorong segelintir orang memegang kendali kekuasaan. Mereka adalah pimpinan partai yang punya agenda Jumatan dengan presiden. Mereka pulah yang menentukan hitam putihnya negeri ini.

    Taklah salah, bila perkembangan demokrasi Indonesia pascareformasi dikritik semakin oligarkis. Memang faktanya, kata Jimly Asshiddiqie, partai kian membiru dan dinasti politik kian berkuasa.

    Prabowo pasti tak terlalu merisaukan perkembangan demokrasi oligarki. Asal seseorang yang berkuasa atas izin rakyat melalui pemilu yang demokratis. Ia tak mempermasalahkan. Bahkan, ia tak mau cawe-cawe terhadap hasil Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang.

    Sebagai presiden yang punya relasi kuasa dengan 7 presiden sebelumnya, Prabowo mengerti betul hakikat kekuasaan itu. Dan ia telah membuktikan di depan mahkamah sejarah memperoleh kekuasaan dengan halal.

    Jadi, adanya dewan oligarki memang dibutuhkan. Dalam istilah Pak Surya, dewan itu semacam forum konsultasi presiden dengan pimpinan partai koalisi. Ini bertujuan membangun sinergi dan kolaborasi dengan kekuatan politik yang ada dalam orkestrasi kepemimpinan demi mewujudkan simfoni kebangsaan.

    Kendati forum itu tak dilembagakan secara formal, sesungguhnya kekuasaannya mirip dengan konsep ahlul halli wal’aqdi dalam khazanah politik Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Atau serupa dewan Walisongo dalam pembentukan Kerajaan Islam Demak Bintoro. Ataupun sejenis dengan konsep wilayatul faqih dalam Republik Islam Iran, dan seterusnya.

    Mereka para tokoh setengah dewa yang punya otoritas moral politik untuk menentukan pemimpin. Mereka adalah para tokoh nasional yang sangat dihormati oleh sang khalifah atau sultan atau presiden yang berkuasa.

    Barangtentu, bangsa ini menaruh harapan besar terhadap kearifan dan kebijakan para pemimpin partai di atas. Dan dari 7 pimpinan partai koalisi, Pak Suryalah yang paling tak punya beban politis dan psikologis sebagai tokoh yang bukan anak buah presiden dalam kabinet.

    Publik boleh berharap pada Ketum Nasdem ini untuk bicara terbuka dan apa adanya mengenai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Meski publik juga tetap harus mengkonsolidasi kekuatan masyarakat sipil dari ormas yang telah dilumpuhkan melalui konsesi tambang oleh pemerintah. Semoga!

  • Top 3: Nilai Pasaran Pemain Timnas Indonesia U-22 yang Bakal Main di Piala AFF 2024 – Page 3

    Top 3: Nilai Pasaran Pemain Timnas Indonesia U-22 yang Bakal Main di Piala AFF 2024 – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sekitar 20-30 persen subsidi energi yaitu BBM dan listrik pada tahun 2024 berpotensi tidak tepat sasaran, dengan nilai mencapai Rp100 triliun.

    “Sejujurnya, sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik kemungkinan besar tidak tepat sasaran, dan nilainya cukup besar, sekitar Rp100 triliun,” ujar Bahlil setelah menghadiri Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Bahlil sebagai Menteri ESDM untuk menyusun skema subsidi yang lebih tepat sasaran bagi BBM, LPG, dan listrik.

    Selengkapnya

  • Bahlil Lahadalia Sebut Subsidi Energi Rp 100 Triliun Berpotensi Tidak Tepat Sasaran

    Bahlil Lahadalia Sebut Subsidi Energi Rp 100 Triliun Berpotensi Tidak Tepat Sasaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dana sekitar Rp 100 Triliun yang berasal dari dana subsidi energi, khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM) berpotensi tidak tepat sasaran. Ia mencurigai anggaran tersebut justru dinikmati oleh kalangan kaya.

    Bahlil menyatakan, sekitar 20 hingga 30 persen dari subsidi BBM dan listrik tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.

    “Harus saya katakan, sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik ini berpotensi tidak tepat sasaran, dan ini angka yang cukup besar, kurang lebih Rp100 triliun,” ungkap Bahlil Lahadalia seusai rapat dengan jajaran menteri bidang ekonomi di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Ia menekankan, subsidi tersebut seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin atau mereka yang memiliki pendapatan rendah. Bahlil menyayangkan apabila dana subsidi justru jatuh ke tangan mereka yang ekonominya sudah mapan.

    “Kita tidak ingin subsidi ini justru dinikmati oleh orang-orang yang sudah berkecukupan. Subsidi seharusnya untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan,” jelasnya.

    Data yang diungkapkan Bahlil berasal dari laporan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas. Bahlil terus mencari solusi agar tujuan subsidi dapat tercapai dengan baik.

    Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengadakan beberapa rapat untuk membahas masalah ini. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar dua minggu kepada Bahlil dan timnya untuk menyelesaikan persoalan terkait subsidi ini.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menggelar rapat koordinasi dengan para menteri bidang ekonomi, termasuk Bahlil, pada akhir pekan lalu. Rapat tersebut membahas berbagai isu, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judical review UU Cipta Kerja.

  • ESDM Bidik Tambahan Produksi Migas 20.000 Barel per Hari, Begini Strateginya

    ESDM Bidik Tambahan Produksi Migas 20.000 Barel per Hari, Begini Strateginya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis pengoptimalan produksi minyak dari sumur-sumur idle (tidak aktif) mampu meningkatkan produksi migas 20.000 barel per hari (bopd).

    Wakil Menteri ESDM, Yuliot mengatakan saat ini pihaknya tengah mengidentifikasi 6.000 sumur idle yang potensial untuk berproduksi.

    Menurutnya, proses identifikasi itu dilakukan guna mengetahui permasalahan pada sumur migas itu sendiri. Dia mencontohkan, permasalahan yang dihadapi seperti cadangan yang tipis, sehingga diperlukan intervensi teknologi.

    “Kami mengharapkan dalam beberapa bulan ke depan itu akan menjadi quick win. Saat ini kan tingkat produksi minyak nasional sekitar 609.000 barel dan dengan upaya ini kita paling tidak bisa meningkatkan sekitar 20.000 barel,” ujar Yuliot melalui keterangan resmi dikutip Minggu (3/11/2024).

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, dari total 44.986 sumur minyak dan gas bumi (migas) RI, terdapat 16.990 sumur yang masuk pada kriteria idle well.

    Dari jumlah tersebut, terdapat 4.495 sumur yang memiliki hidrokarbon potensial. Dengan kata lain, sumur tersebut masih bisa digunakan kembali.

    Upaya peningkatan produksi migas ini memang tengah digenjot oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin mencapai swasembada energi di masa pemerintahannya.

    Di sisi lain, Indonesia juga masih ketergantungan pada impor, khususnya minyak. Kementerian ESDM mencatat kebutuhan minyak RI mencapai 1,6 juta bopd. Sedangkan, produksi minyak Indonesia pada 2023 saja tercatat mencapai 606.000 bopd.

    Oleh karena itu, belakangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah membentuk satuan tugas (Satgas) tentang penataan sumur migas idle dan optimalisasi lifting.

    Langkah penataan di migas menjadi lanjutan setelah pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bahlil ditunjuk menjadi Ketua Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi yang membereskan 2.343 izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak beraktivitas.

    Bahlil mengaku telah melakukan pemetaan untuk lokasi sumur idle yang nantinya bakal difokuskan untuk direvitalisasi kembali.

    “Sudah pemetaannya, lokasinya di mana, sudah (dipetakan),” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

    Setelah memetakan sumur idle, Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut pihaknya bakal menindak tegas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak mengoptimalisasi sumur idle tersebut.

    Selain menindak tegas KKKS, Bahlil menuturkan dirinya telah membentuk Satgas yang nantinya akan bertugas mengawasi penataan sumur idle dan optimalisasi lifting.

    “Sekarang satgas sudah saya bentuk. Sudah mulai kerja. Satgas penataan terhadap sumur-sumur idle dan optimalisasi lifting,” ujarnya.

  • Video: Bahlil Sebut Nilai Subsidi Energi Tak Tepat Sasaran Rp100 T

    Video: Bahlil Sebut Nilai Subsidi Energi Tak Tepat Sasaran Rp100 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut nilai subsidi BBM dan listrik yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp 100 Triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp 435 Triliun.

    Selengkapnya saksikan di CNBC Indonesia.

  • Bahlil Bantah Subsidi BBM cs Dialihkan ke Program 3 Juta Rumah

    Bahlil Bantah Subsidi BBM cs Dialihkan ke Program 3 Juta Rumah

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kabar terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik akan dialihkan ke program 3 juta rumah. Dia menegaskan tidak ada rencana pengalihan tersebut.

    “Nggak benar itu. Kita lagi exercise. Nggak benar itu, belum ada ide itu,” kata Bahlil ditemui di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menjelaskan ada sejumlah opsi untuk skema baru subsidi BBM hingga listrik. Salah satu opsi yang tengah digodok adalah penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    “Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi. Nah dalam rangka itu, besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya,” ungkap dia dalam konferensi usai rapat koordinasi terbatas (rakortas).

    Skema baru untuk subsidi ini dilakukan karena diindikasi subsidi yang tidak tepat sasaran mencapai Rp 100 triliun. Kebocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik

    “Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah,” terangnya.

    Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

    “Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, belakangan beredar kabar bahwa subsidi BBM hingga listrik akan dialihkan untuk program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah sendiri merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dikutip dari detikproperti, Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto memiliki program khusus penyediaan rumah melalui program 3 juta rumah. Ia menyebut program tersebut bisa memberikan banyak lapangan kerja karena merupakan industri padat karya.

    Adik Prabowo ini mencontohkan seperti China dan Korea Selatan yang sektor perumahannya menjadi salah satu pendorong atau penggerak ekonomi negara. Bahkan, disebut bisa menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di tengah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Kalau kita lihat di banyak negara seperti di China, Korea Selatan, perumahan itu salah satu pendorong atau penggerak ekonomi. Itu sangat padat karya, kita bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru,” katanya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    (kil/kil)