Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Bahlil pastikan RI pakai cara sendiri capai NZE dan transisi energi

    Bahlil pastikan RI pakai cara sendiri capai NZE dan transisi energi

    selama teknologinya masih mahal, dan ekonomi kita belum kuat, kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi kita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia memakai cara sendiri sesuai kapabilitas industri dalam negeri dalam proses menuju nol emisi karbon (net zero emissions/NZE) dan transisi energi.

    Menurut Bahlil, pemerintah setuju dengan agenda dunia untuk mewujudkan nol emisi karbon, namun selama teknologi penerapan proses transisi masih mahal, dan ekonomi dalam negeri belum kuat, Indonesia akan mengedepankan kepentingan domestik.

    “Kita setuju dengan global net zero emission, menurunkan emisi rumah kaca, dan program kita adalah 2060 harus kita mencapai net zero emission. Tetapi selama teknologinya masih mahal, dan ekonomi kita belum kuat, kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi kita,” kata Menteri Bahlil dalam acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu.

    Bahlil menyatakan pemerintah Indonesia akan menetapkan proses transisi energi dan nol emisi karbon berdasarkan batas kemampuan (baseline) sendiri, bukan mengikuti baseline negara-negara maju.

    Oleh karena itu, hingga saat ini dirinya menganggap sektor batu bara masih menjadi energi yang kompetitif, murah, dan bisa menghasilkan produk yang menguntungkan ekonomi Indonesia.

    “Perlahan-lahan kita akan masuk pada energi baru terbarukan, tetapi batu bara, sampai dengan hari ini kami masih menganggap sebagai salah satu energi yang cukup kompetitif, murah, dan bisa menghasilkan biaya yang kompetitif untuk menghasilkan produk,” ujarnya.

    Meski demikian menurutnya, pelaku usaha di sektor batu bara harus segera melakukan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah domestik.

    Sebelumnya ia optimistis bahwa Indonesia bisa memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan nol emisi karbon (net zero emissions/NZE) secara global.

    Hal tersebut karena Indonesia memiliki potensi besar untuk memaksimalkan pemanfaatan energi hijau, dengan sumber daya energi terbarukan yang melimpah.

    Indonesia memiliki potensi pengembangan bauran EBT mencapai 3.687 gigawatt, potensi ini terdiri atas pengembangan tenaga air (hidro) sebesar 95 gigawatt, tenaga surya 3.294 gigawatt, bioenergi 57 gigawatt, panas bumi (geotermal) 23 gigawatt, energi bayu atau angin 155 gigawatt, serta potensi elektrifikasi dari laut mencapai 63 gigawatt.

    Selain itu, pemerintah telah menetapkan target pengurangan gas rumah kaca (GRK) sesuai Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) yakni sebanyak 912 juta ton CO2 pada 2030.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Data Penerima Subsidi BBM dan Listrik serta BLT Bakal Diumumkan Desember 2024 – Page 3

    Data Penerima Subsidi BBM dan Listrik serta BLT Bakal Diumumkan Desember 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, skema penyaluran BBM subsidi saat ini masih digodok. Salah satu rencananya melalui skema blending, dengan tetap memberikan subsidi BBM secara langsung untuk produk kepada kelompok tertentu, sembari melakukan pengalihan subsidi ke bantuan langsung tunai (BLT). 

    Bahlil menyampaikan, Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini tengah menyusun data calon penerima BLT pengganti subsidi BBM. Itu membutuhkan proses lantaran pemerintah tak ingin konversi daripada BBM subsidi tersebut salah sasaran. 

    Targetnya, seluruh data siapa saja kelompok yang berhak menenggsk BBM subsidi dan penerima BLT akan diumumkan Desember 2024 ini. Termasuk untuk data penerima subsidi listrik. 

    “InsyaAllah bulan ini, semuanya (diumumkan). Tapi nanti kita laporkan dulu kepada bapak Presiden, apa arahan bapak Presiden, baru kami umumkan secara resmi,” ujar Bahlil di sela kegiatan Indonesia Mining Summit 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Kendati begitu, ia belum bisa memastikan alokasi subsidi ini akan lebih banyak dialihkan untuk komoditas langsung atau kepada BLT. “Nanti setelah diputuskan, kami umumkan,” imbuh Bahlil. 

    Namun, Bahlil memperkirakan, seluruh pelaku UMKM nantinya akan dikelompokkan sebagai konsumen yang berhak menenggak langsung BBM subsidi, bukan dalam bentuk BLT. Termasuk para pengemudi ojek online, atau ojol. 

    “Terkait dengan UMKM, semua UMKM itu kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau dia minyak, kita tidak akan mengalihkan ke BLT. Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM,” ungkapnya. 

    Hanya saja, Bahlil mempersoalkan kendaraan para pengemudi ojol yang berpelat nomor hitam. Sehingga diperlukan uji coba lebih lanjut agar ojol tetap bisa menenggak BBM subsidi bersamaan dengan kendaraan berpelat nomor kuning. 

    “Bagi ojol yang sekarang lagi terjadi dinamika, itu kita lagi meng-excercise, agar bagaimana kita membedakan mana pelat hitam yang usaha ojol, dan mana yang bukan. Tetapi untuk yang ojol, mereka ini kan UMKM. Cuman kemarin disalahtafsirkan saja,” tuturnya.

     

  • Prabowo Tunjuk Bahlil sebagai Ketua Satgas Hilirisasi

    Prabowo Tunjuk Bahlil sebagai Ketua Satgas Hilirisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) hilirisasi dalam waktu dekat. Nantinya,  pembentukan satgas ini akan disahkan melalui keputusan presiden (keppres)

    “Dalam rapat dengan Bapak Presiden Prabowo, (satgas hilirisasi) baru diputuskan dan ditindak lanjut lewat keppres. Keppresnya sekarang lagi dalam proses dan kita tunggu arahan secara teknisnya dari Bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil seusai menghadiri Indonesia Mining Summit di Mulia Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

    Bahlil menyampaikan, pembentukan satgas hilirisasi ini sebelumnya belum ada di era pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk itu, pemerintah ingin menyempurnakan tata kelola hilirisasi dengan pembentukan satgas.

    “Kenapa dibuat Satgas? Agar terpadu kerjanya, tidak lagi ego-ego sektoral. Itu arahan Bapak Presiden Prabowo. Jadi Bapak Presiden Prabowo maunya adalah agar semua persoalan-persoalan yang terkait dengan hilirisasi di semua sektor itu bisa terkondisi di satu tim,” ujarnya.

    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebutkan, pembentukan satgas hilirisasi ini akan melibatkan kementerian-kementerian teknis, antara lain Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian.

    Bahlil menyatakan, ketua satgas hilirisasi ini akan berasal dari Kementerian ESDM. Kendati demikian, Bahlil tidak menjelaskan siapa sosok yang akan menjadi ketua satgas hilirisasi.

    Ketika ditanya ketua satgas hilirisasi adalah dirinya, dia menjawab diplomatis.  “Ya saya tidak tahu menteri ESDM siapa ya,” kata Bahlil.

  • Ojol Disebut Layak Dapat Subsidi BBM: Pekerja Informal-Kaum Rentan

    Ojol Disebut Layak Dapat Subsidi BBM: Pekerja Informal-Kaum Rentan

    Jakarta –

    Anggota DPR RI dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membatalkan rencana menghapus ojek online (ojol) dari daftar penerima subsidi BBM. Sebab, menurutnya, ‘pasukan hijau’ tersebut masuk kategori rentan.

    Rieka menjelaskan, ojol merupakan pekerja informal yang semua kebutuhan kerjanya dipenuhi sendiri, mulai dari kendaraan, bahan bakar, sampai keperluan sehari-hari. Mereka tidak ditanggung perusahaan seperti pekerja formal. Itulah mengapa, mencabut subsidi BBM, membuat hidup mereka makin berat.

    “Rencana kementerian terkait yang mau menghapus ojol dari penerima BBM subsidi, tolong diusulkan agar dikaji ulang. Karena ojol pekerja sektor informal yang termasuk rentan, mereka tidak punya jaminan apapun selain bayar sendiri,” ujar Rieke saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina.

    Rieke Diah Pitaloka alias Oneng. Foto: Grandyos Zafna

    Kata Rieke, hidup ojol sudah susah dengan potongan aplikasi yang besar. Maka, sudah selayaknya mereka mendapat kemudahan melalui subsidi BBM.

    “Kemudian ada masalah dengan operator, potongan tinggi dan sebagainya. Karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, maka terindikasi kuat mereka masuk definisi fakir miskin,” tuturnya.

    [Gambas:Youtube]

    Di kesempatan yang sama, Rieke berkisah soal pengalamannya berbaur dengan ojol. Dia pernah membantu memulangkan jenazah anak driver ojol yang terkena online scamming ke Kamboja. Pekerja tersebut, saking susahnya, sampai harus menyewa motor. Bukan milik pribadi.

    “Mohon dukungannya, agar pencabutan subsidi ojol dibatalkan. Kasihan mereka, kasihan betul,” kata dia.

    Bahlil Lahadalia Foto: Ilyas Fadilah

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM RI memberikan isyarat, ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Sebab, motor yang dipakai para driver merupakan milik personal dan difungsikan untuk kegiatan usaha.

    “Enggak (masuk kriteria). Ojek kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini di subsidi?” kata Bahlil.

    (sfn/dry)

  • IMA jamin anggotanya patuhi prinsip good mining practice

    IMA jamin anggotanya patuhi prinsip good mining practice

    Kami ingin IMA menjadi partner yang baik dengan pemerintah dan membantu pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia Mining Association (IMA) menjamin bahwa para anggotanya selalu mematuhi prinsip pertambangan yang baik atau good mining practice.

    Adapun good mining practice merupakan serangkaian prinsip, metode, dan prosedur yang diterapkan dalam industri pertambangan yang bertujuan untuk memastikan kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

    “Kami ingin IMA menjadi partner yang baik dengan pemerintah dan membantu pemerintah. Dalam hal ini, IMA memastikan untuk menerapkan good mining practices di Indonesia dan juga bisa menjadi pelayan, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar dunia,” kata Ketua Umum IMA Rachmat Makkasau dalam acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu.

    Kepatuhan tersebut juga mencakup dalam hal keterbukaan laporan keuangan hingga perpajakan. Rachmat bahkan mengatakan, apabila ada salah satu anggota asosiasi yang melanggar aturan atau prinsip good mining practice, maka IMA tidak segan untuk mencabut status keanggotaannya.

    Lebih lanjut, guna mewujudkan ambisi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang menargetkan pertumbuhan ekonomi delapan persen, Rachmat menilai sektor pertambangan saat ini memegang peranan kunci. Sektor pertambangan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui program hilirisasi.

    “Kita bisa mempromosikan datangnya investor untuk masuk dalam downstream industri, kita bisa meminta industri yang baru, kita bisa meminta pengolahan produk-produk downstream industri untuk diteruskan menjadi kabel, baterai, dan lain-lain,” jelasnya.

    Meskipun demikian, ia juga menyoroti peran pemerintah yang perlu menjaga biaya energi agar tetap terjangkau sehingga dapat dimaksimalkan industri.

    “Energi akan menjadi kunci. Kalau energi kemahalan, (hilirisasi) tidak bisa dimaksimalkan. Jadi tujuan utama yang akan kami sampaikan adalah kita mendorong dalam downstream industri, Indonesia harus menjadi negara industri, pertumbuhan delapan persen dan Indonesia Emas 2024, tapi faktor utama yang perlu kita lakukan bersama adalah biaya dalam menyiapkan energi untuk proses tersebut,” ucapnya.

    Pada kesempatan yang sama, saat menyampaikan pidato pembuka, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyorot pentingnya kebijakan komprehensif dan kerangka kerja yang jelas untuk mendorong eksplorasi pertambangan.

    Dengan adanya eksplorasi pertambangan yang terencana dan berkelanjutan, sumber daya mineral yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi delapan persen secara nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

    Dalam kegiatan hari ini juga tujuannya untuk kembali menekankan peran krusial industri pertambangan dalam mewujudkan kemandirian energi nasional dengan pengelolaan berkelanjutan dan inovatif untuk mewujudkan delapan persen pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan.

    Adapun Indonesia Mining Summit 2024 menjadi forum strategis IMA untuk merumuskan strategi pengelolaan sektor pertambangan.

    Dengan mengangkat tema “The Vision of Indonesia’s Mining Sector : Empowering Energy Resilience for Indonesia”, diskusi mempertemukan para pemimpin industri, pembuat kebijakan, serta akademisi untuk mendorong lahirnya inisiatif konkret untuk mengatasi tantangan utama dalam industri pertambangan Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bahlil beri sinyal ojol tetap dapat subsidi BBM dengan skema UMKM

    Bahlil beri sinyal ojol tetap dapat subsidi BBM dengan skema UMKM

    Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa pengemudi ojek online (ojol) bakal tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dengan menggunakan skema usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    “Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM,” kata Menteri Bahlil ditemui di Jakarta, Rabu.

    Dikatakan Menteri Bahlil, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian (exercise) untuk membedakan kendaraan milik ojol dan yang bukan, mengingat skema subsidi BBM untuk transportasi sebelumnya disalurkan bagi kendaraan yang berpelat nomor kuning atau transportasi publik.

    “Bagi ojol yang saat ini terjadi dinamika, itu kita lagi meng-erxercise agar bagaimana membedakan mana plat hitam usaha ojol mana yang bukan,” kata dia.

    Dijelaskan Bahlil, skema pemberian subsidi BBM untuk UMKM ini akan dilakukan melalui insentif atau pengurangan harga barang, serta bukan melalui bantuan langsung tunai (BLT).

    “Semua UMKM itu kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau dia minyak kita tidak akan mengalihkan ke BLT,” katanya.

    Menurut dia, pihaknya saat ini masih menunggu pemadanan data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai landasan satu data formulasi subsidi BBM dan listrik tepat sasaran. “Kalau sudah selesai, kami akan umumkan,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, ia menyatakan pemerintah sedang menyiapkan tiga opsi skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik agar tepat sasaran.

    Pertama, mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum. Ini dilakukan untuk menahan laju inflasi, sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan ke dalam bentuk BLT.

    Alternatif ketiga adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri ESDM: Ojol Boleh Beli BBM Subsidi, Masuk Kategori UMKM – Page 3

    Menteri ESDM: Ojol Boleh Beli BBM Subsidi, Masuk Kategori UMKM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara terkait isu pengemudi ojek online (ojol) yang tidak dimasukkan ke dalam daftar penerima BBM subsidi.

    Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji mekanisme agar pelaku UMKM, termasuk pengemudi ojol, tetap dapat menikmati BBM subsidi secara langsung, tanpa melalui bantuan langsung tunai (BLT).

    “Terkait dengan UMKM, semua UMKM kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi, kalau berupa BBM, kita tidak akan mengalihkan ke BLT. Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM,” ujarnya di sela kegiatan Indonesia Mining Summit 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Namun, Bahlil menyoroti persoalan teknis terkait kendaraan ojol yang umumnya menggunakan pelat nomor hitam, bukan pelat kuning sebagaimana kendaraan umum. Oleh sebab itu, diperlukan uji coba dan mekanisme lebih lanjut untuk memastikan pengemudi ojol dapat mengakses BBM bersubsidi.

    “Bagi ojol, kita sedang menguji bagaimana membedakan mana pelat hitam untuk usaha ojol, dan mana yang bukan. Tetapi untuk ojol, mereka ini UMKM. Hanya saja, kemarin ada salah tafsir,” katanya.

    Ancaman Demo Besar-Besaran

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyatakan bahwa jutaan pengemudi ojol siap melakukan aksi unjuk rasa jika pemerintah melarang mereka membeli BBM bersubsidi.

    “Jika sampai ojol tidak dapat menerima atau mengisi BBM bersubsidi, akan terjadi gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia,” tegas Igun.

    Ia menilai, rencana pencabutan BBM subsidi bagi pengemudi ojol tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Menurutnya, banyak pengemudi ojol yang sudah kesulitan mencukupi kebutuhan harian mereka.

    “Jangankan membeli BBM non-subsidi, untuk mengisi BBM subsidi saja, pengemudi ojol sering harus menahan lapar di jalan agar kendaraan tetap bisa beroperasi,” ungkap Igun.

     

  • Bahlil Beri Sinyal Driver Ojol Tetap Dapat Subsidi BBM, Sempat Tuai Protes Keras

    Bahlil Beri Sinyal Driver Ojol Tetap Dapat Subsidi BBM, Sempat Tuai Protes Keras

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kini memberi sinyal bahwa ojek online atau ojol bakal tetap menerima subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    Hal ini merespons gejolak di kalangan driver ojol yang menolak rencana pemerintah tak akan memberikan subsidi BBM kepada angkutan tersebut.

    Bahlil menjelaskan skema penyaluran BBM subsidi baru yang bakal dilakukan secara kombinasi atau blending. Artinya, skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. 

    Adapun subsidi barang akan hanya diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM. Di sisi lain, ojol merupakan transportasi publik berpelat hitam.

    Kendati, Bahlil mengatakan ojol akan masuk ke dalam kategori UMKM. Dengan begitu, mereka berpotensi tetap mendapat subsidi BBM langsung kepada barang.

    “Terkait UMKM, semua UMKM kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau minyak, maka gak akan mengalihkan ke BLT. Nah ojol akan masuk dalam kategori UMKM,” ucap Bahlil usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Kendati, Bhalil mengatakan pihaknya bakal tetap memilih ojol mana yang tergolong dalam UMKM. Pasalnya, terdapat ojol yang memiliki bos atau dia hanya menyewa kendaraan dari seorang pengusaha.

    Sementara, pelaku usaha sejatinya tak boleh mengkonsumsi BBM subsidi. 

    “Nah bagi ojol sekarang terjadi dinamika kita lagi exercise gimana membedakan mana pelat hitam yang usaha ojol dan mana yang bukan,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil memberi sinyal bahwa ojek online atau ojol tak akan diperbolehkan menggunakan BBM subsidi. Pasalnya, ojol tak masuk kategori kendaraan berpelat kuning.

    Bahlil menjelaskan ojol itu merupakan usaha. Dia menyebut ada pengusaha yang memiliki sejumlah unit kendaraan bermotor dan menyewakannya kepada masyarakat untuk menjadi ojol.

    Dengan fakta tersebut, maka kendaraan untuk usaha sejatinya tak berhak menenggak BBM subsidi.

    “Mungkin juga ada teman-teman saya yang punya motor, habis itu diambillah saudara-saudaranya dari daerah, datang [dipekerjakan] bawa ojek,” jelas Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    “Masa yang kayak gini disubsidi? Tetapi kita hitung, yang jelas [subsidi dilakukan secara] bijaksana,” imbuhnya.

    Pernyataan Bahlil pun direspons negatif oleh para driver ojol. Mereka merasa cemas akan memikul beban yang lebih berat seiring dengan rencana pemerintah yang akan membatasi akses BBM subsidi. 

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia mengatakan bahwa pengemudi ojek daring selama ini berpenghasilan rendah. Dengan penghasilan yang tidak terlalu besar itu, mereka harus menyetorkan uang kepada perusahaan aplikasi karena menggunakan jasa aplikasi.  

    Dia menilai rencana pembatasan BBM Subsidi akan membuat nasib driver makin sulit. Garda mengancam akan melakukan demo besar-besaran jika pemerintah tidak membatalkan rencana pembatasan BBM subsidi bagi mitra driver. 

    “Bahlil harus lihat di lapangan, jangankan untuk membeli bensin nonsubsidi, terkadang untuk mengisi bensin subsidi saja ojol ini harus menukar dengan rasa lapar di jalanan agar sepeda motornya tetap bisa beroperasi, Garda menilai hal yang tidak populer yang dinyatakan oleh Bahlil akan menyusahkan semua pihak,” kata Igun kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024). 

  • Ketua Komisi XII: Belum ada keputusan soal BBM bersubsidi untuk ojol

    Ketua Komisi XII: Belum ada keputusan soal BBM bersubsidi untuk ojol

    Tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah, jadi belum merupakan suatu keputusan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk ojek online (ojol).

    “Tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah, jadi belum merupakan suatu keputusan,” kata Bambang dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Ia memastikan Fraksi Golkar di DPR RI mendukung para ojol untuk mendapatkan subsidi BBM. Salah satunya, para ojol harus dipastikan tetap mendapat mengisi pertalite.

    Lebih lanjut, Bambang menegaskan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan ojol mengisi BBM bersubsidi. Ia menyebut DPR bersama pemerintah akan mencari jalan terbaik untuk masyarakat.

    “Kira-kira poinnya seperti itu, yang lain-lainnya tentang apa yang menjadi keputusan pemerintah itu belum ada, jadi bisa di exercise segala kemungkinan-kemungkinan yang ada, jadi pada dasarnya kita akan cari dan mendukung apa yang terbaik untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan terkait skema pengemudi ojek online (ojol) yang tak masuk kriteria penerima subsidi BBM tepat sasaran untuk pembelian pertalite bukan merupakan keputusan akhir.

    Dikatakan Bahlil hingga saat ini pihaknya masih menggodok formulasi subsidi energi untuk BBM dan listrik agar lebih tepat sasaran.

    “Belum ada keputusan final,” ujar Menteri Bahlil ditemui di Jakarta, Jumat (29/11).

    Ia menyampaikan formulasi subsidi yang tengah diolah pihaknya hanya memiliki satu tujuan yakni untuk menciptakan distribusi insentif yang adil bagi semua kalangan masyarakat.

    “Yang jelas kita akan membuat adil semuanya,” ujar dia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bocoran Kendaraan yang Bisa ‘Minum’ BBM Subsidi, Pelat Hitam Nggak Termasuk?

    Bocoran Kendaraan yang Bisa ‘Minum’ BBM Subsidi, Pelat Hitam Nggak Termasuk?

    Jakarta –

    Pengguna BBM subsidi jenis Pertalite dan solar akan diperketat. Berikut ini calon kendaraan yang berpotensi tak lagi bisa menenggak BBM subsidi.

    Pemerintah masih terus menyusun skema pembatasan BBM subsidi. Tujuannya agar BBM subsidi lebih tepat sasaran dan dinikmati oleh mereka yang berhak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Bahlil Lahadalia) mengungkap pemerintah masih akan memberikan subsidi pada BBM jenis Pertalite dan juga solar subsidi. Dikutip CNBC Indonesia, Bahlil membocorkan nantinya BBM subsidi itu masih bisa dikonsumsi oleh kendaraan pelat kuning.

    “Saya kasih bocoran, salah satu di antaranya, jangan tanya detail ya, detailnya nanti kita jelaskan di hari dan tanggal yang tepat. Salah satu di antaranya adalah yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berpelat kuning, (seperti) angkot, transportasi umum,” tutur Bahlil.

    Sedangkan kendaraan pelat hitam, menurutnya tak termasuk yang berhak mendapatkan BBM subsidi.

    “Karena kita kan ingin memberikan ini kan kepada yang berhak. Nggak enak dong pelat hitam dapat (subsidi), ternyata yang diurus bukan angkutan umum, dia angkutan tambang dia, atau angkutan sawit dia, atau angkutan barang pabrik dia. Masa dikasih Solar pakai, atau kasih minyak subsidi,” lanjut Bahlil.

    Di lain pihak, Pertamina sebagai penyalur BBM subsidi masih menanti arahan pemerintah. Dalam catatan Pertamina, data penerima solar subsidi sudah menyentuh 100 persen. Sementara peserta pengguna Pertalite yang sudah mendaftar baru mencapai 83 persen.

    “Insyaallah untuk tahun 2024 ini seluruh pengguna gasoline Pertalite sudah bisa dicatatkan, sehingga data tersebut juga nantinya akan bisa digunakan untuk mengunci dan juga manage siapa-siapa yang dapat memperoleh produk subsidi tersebut,” ungkap Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dilansir detikFinance.

    Adapun pencatatan pengguna solar subsidi dan Pertalite dilakukan untuk mendukung keputusan pemerintah terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Lewat pencatatan itu, penerima BBM subsidi jadi bisa lebih tepat sasaran.

    (dry/din)