Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Berani Tangguhkan Kelulusan S3 Bahlil, Lukman Simandjuntak: MK Harus Belajar dar UI

    Berani Tangguhkan Kelulusan S3 Bahlil, Lukman Simandjuntak: MK Harus Belajar dar UI

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Universitas Indonesia resmi menangguhkan kelulusan S-3 Bahlil Lahadalia. Hal itu mendapat apresiasi.

    Pegiat Media Sosial Lukman Simandjuntak menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) mesti belajar dari kampus dengan almamater kuning itu.

    “MK harus belajar dari UI,” ucapnya dikutip dari unggahannya di X, Kamis (14/11/2024).

    Lukman mengatakan awalnya UiI diragukan memproses dugaan pelanggaran akademik oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Golkar itu. Namun akhirnya memberi keputusan yang memuaskan.

    “Ketika prosesnya diragukan, keputusannya ditangguhkan,” ucapnya.

    Di sisi lain, Lukman mengungkit kinerja MK. Saat Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua Majelis Kehormatan MK hanya mencabut cabatan Anwar Usman, alih-alih dipecat sebagai hakim MK.

    “Lah Jimly cabut jabatan Anwar Usman,” ujarnya.

    Di sisi lain, ia menyebut Fufufafa, dalam hal ini yang kerap dikaitkan dengan Gibran malah diloloskan. Padahal Gibran waktu itu dianggap melanggar konstitisui karena keputusan MK yang diketaui Anwar Usman.

    “Tapi keputusan loloskan Fufufafa tetap dijalankan, keputusan macam apaan tuh?” imbuhnya.

    Adapun penangguhan itu disampaikan melalui Nota Dinas dengan Nomor: ND-539/UN2.MWA/OTL.01.03/2024 yang beredar di Jakarta, Rabu (13/11).

    0ihak UI meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait Bahlil Lahadalia, mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

    Selanjutnya, UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik.
(Arya/Fajar)

  • Pengadilan Dikabarkan Batalkan Pengesahan AD/ART Baru Partai Golkar, Cek Faktanya!

    Pengadilan Dikabarkan Batalkan Pengesahan AD/ART Baru Partai Golkar, Cek Faktanya!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dikabarkan telah membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-3.AH.11.03 Tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golongan Karya.

    Sekretaris Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali menegaskan kabar tersebut adalah informasi bohong alias hoaks.

    “Seperti yang dimuat dalam viral di Media Indonesia.com tanggal 12 November 2024 oleh Muhammad Kadafi selaku Kuasa Hukum M Ilhamsyah Ainul Mattimu, bahwa Hakim PTUN telah membatalkan SK Menkumham RI terkait pengesahan AD/ART Partai Golkar adalah pemberitaan bohong, tendensius dan tidak benar,” terang Muhamad Sattu Pali dalam keterangannya, Rabu (13/11/2024).

    Diketahui, gugatan atas AD/ART Partai Golkar dibawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia itu dilayangkan kader Golkar Ilhamsyah Ainul Mattimu ke PTUN.

    Saat ditelusuri di situs sipp.ptun-jakarta.go.id, Kamis (14/11/2024) belum ada gugatan yang dikabulkan hakim PTUN.

    Di situs resmi tersebut hanya tertera jadwal sidang perdana pokok perkara yang akan digelar pada 20 November 2024 mendatang seperti yang tertulis di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.

    “Namun berdasarkan informasi detail perkara yang kami dapatkan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, ternyata sidang perkara dimaksud baru mulai disidangkan pada hari Rabu, 20 November 2024 dengan agenda Sidang Pertama (pembacaan gugatan Penggugat),” kata Muhamad Sattu Pali.

  • Dukungan China dan AS untuk Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

    Dukungan China dan AS untuk Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

    Jakarta –

    Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perjalanan ke sejumlah negara beberapa hari belakangan. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat memperkenalkan program makan bergizi gratis yang disambut dukungan oleh China dan Amerika Serikat (AS).

    China

    Pemerintahan China mendukung program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan itu tertuang melalui kesepakatan pendanaan “Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia”.

    Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.

    Selain pendanaan, MoU itu juga menyepakati tujuh hal, meliputi Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke Tiongkok, Pedoman Kerja Sama Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan, Nota Kesepahaman Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru.

    Kemudian, Nota Kesepahaman Kerja Sama Sumber Daya Minera, Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Mineral Hijau, Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penilaian Kesesuaian, dan Nota Kesepahaman mengenai Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air.

    Penandatangan MoU itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Simak dukungan Amerika Serikat di halaman berikutnya.

  • Bocoran 3 Skema Pengalihan Subsidi Menjadi BLT

    Bocoran 3 Skema Pengalihan Subsidi Menjadi BLT

    Jakarta –

    Pemerintah bakal mengubah skema penyaluran subsidi energi, BBM dan listrik, agar lebih tepat sasaran. Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun membeberkan tiga skema disiapkan pemerintah.

    Skema tersebut disiapkan oleh tim khusus bentukan Presiden Prabowo Subianto lewat rapat terbatas (ratas), dan tugasnya merumuskan formulasi untuk subsidi energi.

    “Presiden Prabowo membentuk tim, yang mana tim itu adalah subsidi tepat sasaran. Dalam ratas sudah diputuskan, di mana kami yang ditugaskan sebagai ketua tim dari ESDM. Rapat kami sudah lakukan 2-3 kali. Sekarang tim lagi bekerja, lagi mencari formulasi,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

    Skema pertama, mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Namun, menurut Bahlil rumah sakit, transportasi, sekolah, hingga rumah ibadah yang selama ini menikmati subsidi, ke depannya tidak akan mendapat subsidi lagi.

    “Kalau ini kita alihkan ke BLT maka rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, yang selama ini mendapatkan subsidi, itu berarti nggak dapat. UMKM dan segala macamnya, transportasi umum,” beber Bahlil.

    Kedua, tetap menggunakan BLT, dan semua fasilitas umum tetap mendapat subsidi. Hal ini bertujuan untuk menahan laju inflasi. Ketiga, disiapkan agar sebagian yang disubsidi adalah barang.

    “Hari ini saya belum bisa menjelaskan secara detail, karena masih dalam pembahasan,” tutur Bahlil.

    Bahlil menamahkan akan melapor dulu kepada Prabowo terkait ketiga formulasi tersebut. Setelah ada keputusan baru selanjutnya mengajukan ke DPR.

    Pada kesempatan itu Bahlil menyebut skema subsidi terhadap LPG tidak akan diubah menjadi BLT, karena ada aspirasi dari pelaku UMKM.

    (ily/hns)

  • 3 Pernyataan Bahlil Usai Dengar Kabar Kelulusan Doktor Ditangguhkan UI

    3 Pernyataan Bahlil Usai Dengar Kabar Kelulusan Doktor Ditangguhkan UI

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal kabar penangguhan kelulusannya meraih gelar Doktor dari Universitas Indonesia (UI).

    Menteri Era Presiden Joko Widodo dan kini lanjut dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ini pun buka suara menyampaikan 3 hal terkait informasi tersebut.

    (1) Belum Tahu Isi Surat dari UI

    Bahlil mengaku belum mengetahui detail isi surat dari UI. Namun, mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM ini menyebut sudah mendapatkan rekomendasi dari pihak universitas.

    “Saya belum tahu isinya. Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat. Saya sudah dapat,” kata Bahlil di Gedung DPR, Rabu (13/11/2024).

    (2) Bukan Penangguhan

    Bahlii juga menegaskan informasi dari UI tersebut bukan penangguhan, tapi terkait yudisium.

    “Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium. Dan yudisium saya kan di Desember,” ujar Bahlil.

    (3) Minta Cek ke UI

    Selain itu, Bahlil menambahkan, setelah disertasi masih ada perbaikan yang mesti dijalankan. Namun Bahlil enggan berkomentar lagi, dan meminta awak media menanyakan langsung ke UI.

    Bahlil menambahkan setelah disertasi ada proses perbaikan. “Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Selebihnya rinciannya nanti tanya di UI aja, ya,” jelas dia.

    Penangguhan Kelulusan Doktor

    Sebelumnya diberitakan dari detikEdu Universitas Indonesia (UI) menangguhkan kelulusan doktor Bahlil Lahadalia. Keputusan ini diambil UI setelah rapat koordinasi 4 organ UI.

    “Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik,” demikian rilis yang dikirimkan Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI KH Yahya Cholil Staquf diterima Rabu (13/11/2024).

    Keputusan ini diambil pada Rapat Koordinasi 4 (empat) Organ UI, yang merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen UI untuk terus meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan keadilan. UI pun meminta maaf kepada masyarakat atas hal ini.

    (ily/hns)

  • 7 Fakta Penangguhan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia dari Universitas Indonesia

    7 Fakta Penangguhan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia dari Universitas Indonesia

    Jakarta: Universitas Indonesia (UI) memutuskan untuk menangguhkan kelulusan Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa doktoral di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). Keputusan ini merupakan hasil rapat koordinasi empat organ UI yang dilakukan untuk meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik. Berikut tujuh fakta menarik terkait penangguhan ini:

    1. Kelulusan Bahlil Ditangguhkan Hingga Sidang Etik 

    UI memutuskan untuk menunda kelulusan Bahlil sampai ada keputusan dari sidang etik terkait permasalahan ini. Penangguhan ini mengikuti ketentuan Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022.

    “Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan,” kata Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI KH Yahya Cholil Staquf, Rabu 13 November 2024.

    Baca juga: UI Tangguhkan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia

    2. Hasil Rapat Koordinasi Empat Organ UI 

    Penangguhan gelar ini merupakan hasil dari rapat koordinasi empat organ penting di UI. Rapat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab UI dalam menjaga tata kelola akademik yang transparan dan adil.
    3. UI Meminta Maaf kepada Publik

    UI menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait masalah yang melibatkan Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa doktoral. UI juga mengakui adanya kekurangan dalam tata kelola yang menjadi bagian dari penyebab permasalahan ini. 

    “Universitas Indonesia meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait BL,” demikian rilis resmi dari UI.

    4. Audit Mendalam pada Program Doktoral SKSG 

    UI telah melakukan audit mendalam terhadap tata kelola program doktoral di SKSG sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas akademik. Audit ini mencakup beberapa aspek, seperti proses penerimaan mahasiswa, pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan ujian.

    5. Moratorium Penerimaan Mahasiswa Baru di Program SKSG 

    UI juga memutuskan untuk menghentikan sementara (moratorium) penerimaan mahasiswa baru di program doktor SKSG. Keputusan ini akan diberlakukan sampai audit komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik selesai dilakukan.
    6. Peran Dewan Guru Besar dalam Sidang Etik 

    Dewan Guru Besar UI akan menggelar sidang etik untuk mengevaluasi potensi pelanggaran dalam proses pembimbingan di program doktoral SKSG. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pendidikan di UI bebas dari konflik kepentingan dan dilaksanakan secara profesional.
    7. Komitmen UI untuk Perbaikan Tata Kelola Akademik
    UI berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pendidikan agar sesuai dengan prinsip transparansi dan integritas. Mereka menegaskan upaya ini sebagai bagian dari visi UI untuk menjadi institusi pendidikan yang terpercaya. 

    “UI terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjadi institusi pendidikan yang terpercaya,” tegas pernyataan UI.

    Jakarta: Universitas Indonesia (UI) memutuskan untuk menangguhkan kelulusan Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa doktoral di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). Keputusan ini merupakan hasil rapat koordinasi empat organ UI yang dilakukan untuk meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik. Berikut tujuh fakta menarik terkait penangguhan ini:

    1. Kelulusan Bahlil Ditangguhkan Hingga Sidang Etik 

    UI memutuskan untuk menunda kelulusan Bahlil sampai ada keputusan dari sidang etik terkait permasalahan ini. Penangguhan ini mengikuti ketentuan Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022.
     
    “Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan,” kata Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI KH Yahya Cholil Staquf, Rabu 13 November 2024.
     
    Baca juga: UI Tangguhkan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia

    2. Hasil Rapat Koordinasi Empat Organ UI 

    Penangguhan gelar ini merupakan hasil dari rapat koordinasi empat organ penting di UI. Rapat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab UI dalam menjaga tata kelola akademik yang transparan dan adil.

    3. UI Meminta Maaf kepada Publik

    UI menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait masalah yang melibatkan Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa doktoral. UI juga mengakui adanya kekurangan dalam tata kelola yang menjadi bagian dari penyebab permasalahan ini. 
    “Universitas Indonesia meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait BL,” demikian rilis resmi dari UI.

    4. Audit Mendalam pada Program Doktoral SKSG 

    UI telah melakukan audit mendalam terhadap tata kelola program doktoral di SKSG sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas akademik. Audit ini mencakup beberapa aspek, seperti proses penerimaan mahasiswa, pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan ujian.

    5. Moratorium Penerimaan Mahasiswa Baru di Program SKSG 

    UI juga memutuskan untuk menghentikan sementara (moratorium) penerimaan mahasiswa baru di program doktor SKSG. Keputusan ini akan diberlakukan sampai audit komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik selesai dilakukan.

    6. Peran Dewan Guru Besar dalam Sidang Etik 

    Dewan Guru Besar UI akan menggelar sidang etik untuk mengevaluasi potensi pelanggaran dalam proses pembimbingan di program doktoral SKSG. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pendidikan di UI bebas dari konflik kepentingan dan dilaksanakan secara profesional.

    7. Komitmen UI untuk Perbaikan Tata Kelola Akademik

    UI berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pendidikan agar sesuai dengan prinsip transparansi dan integritas. Mereka menegaskan upaya ini sebagai bagian dari visi UI untuk menjadi institusi pendidikan yang terpercaya. 
     
    “UI terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjadi institusi pendidikan yang terpercaya,” tegas pernyataan UI.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Bahlil sebut ada tiga opsi penyaluran subsidi BBM tepat sasaran

    Bahlil sebut ada tiga opsi penyaluran subsidi BBM tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang menyiapkan tiga opsi skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik agar tepat sasaran.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu, Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim khusus yang bertugas merumuskan formulasi untuk penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Tim yang dipimpin oleh Kementerian ESDM itu, kata Bahlil, sudah melakukan dua kali rapat koordinasi.

    Bahlil mengatakan tim tersebut sudah menyiapkan tiga opsi untuk dipertimbangkan. Pertama, mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

    Baca juga: Bahlil sebut formula subsidi BBM-listrik hingga saat ini belum final

    “Namun, opsi ini akan membuat rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, UMKM, dan transportasi umum yang selama ini menerima subsidi tidak lagi menerima subsidi,” ujar Bahlil.

    Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum. Ini dilakukan untuk menahan laju inflasi. Sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan ke dalam bentuk BLT.

    Alternatif ketiga adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi.

    “Namun, hari ini saya belum bisa menjelaskan secara detail karena masih dalam pembahasan,” ucap Bahlil.

    Menteri ESDM menyebut bahwa ketiga opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final. Pemerintah akan terlebih dahulu melaporkan hasil kajian tersebut kepada presiden sebelum menyampaikannya kepada DPR RI.

    Sementara itu, terkait subsidi LPG, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mempertahankan penyalurannya dalam bentuk barang. Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas aspirasi dari berbagai pihak, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Baca juga: Dukung misi Asta Cita, Polda Metro Jaya bentuk Subsatgas Gakkum

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • 3 Pernyataan Bahlil Usai Dengar Kabar Kelulusan Doktor Ditangguhkan UI

    Bahlil Minta Dirjen Gakkum ESDM Diisi Polri atau TNI

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera memiliki Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum). Ditjen tersebut memiliki sejumlah tugas, di antaranya mengatasi aktivitas tambang ilegal dan pengeboran minyak ilegal.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berharap orang yang nanti mengisi jabatan Dirjen Gakkum berasal dari aparat, baik pihak kejaksaan, kepolisian, maupun TNI. Mereka dinilai siap berhadapan dalam persoalan tambang ilegal.

    “Yang jadi Dirjen Gakkum ini kalau kalau bukan jaksa, polisi, kalau nggak angkatan darat aja pak, TNI lah. Mau angkatan udara, darat, angkatan laut. Yang memang dipertanggungjawabkan orangnya,” ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

    Menurut Bahlil aktivitas tambang ilegal di Tanah Air cukup besar dan merugikan. Bahlil lalu mencontohkan kegiatan pengeboran minyak ilegal yang bisa menyedot 7.000 sampai 8.000 barel minyak per hari.

    “Karena kami sudah menyampaikan bahwa illegal drilling per hari itu kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 barrel per day,” sebutnya.

    Bahlil menyebut struktur di Ditjen Gakkum sedang dibuat dan dipersiapkan. Bahlil meminta dukungan kepada parlemen atas pembentukan Ditjen Gakkum.

    Apalagi ia menduga akan banyak rayuan yang ditawarkan oknum tertentu kepada pejabat di Ditjen tersebut. Adapun pembentukan Ditjen Gakkum tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM.

    “Tapi saya minta tolong bapak ibu semua agar tolong dukung ini Dirjen Gakkum. Tolong dukung sekali karena pasti rayuannya, godaannya banyak ini Dirjen,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Bantah Gelar Doktor Ditangguhkan UI, Bahlil Sebut Wisuda Digelar Desember

    Bantah Gelar Doktor Ditangguhkan UI, Bahlil Sebut Wisuda Digelar Desember

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan tanggapan soal keputusan Universitas Indonesia (UI) yang menangguhkan gelar doktor yang diraihnya dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). Bahlil menyebut gelar doktornya tidak ditangguhkan melainkan masih dalam tahap menunggu yudisium dan penyempurnaan disertasi.

    Bahlil mengaku belum membaca isi surat mengenai penundaan tersebut, tetapi telah menerima rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti.

    “Saya belum tahu isi suratnya tetapi yang jelas kalau dari rekomendasi sudah saya dapat. Dari pemahaman saya, ini bukan penangguhan, hanya saja wisuda saya memang dijadwalkan pada Desember,” ujar Bahlil saat ditemui di kompleks parlemen Jakarta, Rabu (13/11/2024) dilansir Antara. 

    “Saya baru dinyatakan lulus setelah yudisium dan jadwal yudisium saya di Desember. Kemarin, disertasi saya memang memerlukan perbaikan, jadi setelah perbaikan itu barulah disertasi dianggap selesai,” tambahnya.

    Bahlil juga menyarankan agar informasi lebih lanjut mengenai penangguhan gelar ini ditanyakan langsung ke pihak Universitas Indonesia. “Lebih jelasnya, silakan tanya langsung ke UI,” ucapnya.

    Sebelumnya, Universitas Indonesia (UI) menunda kelulusan studi doktoral Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Dalam Nota Dinas Nomor: ND-539/UN2.MWA/OTL.01.03/2024 yang beredar di Jakarta pada Rabu, UI menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait permasalahan ini dan melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola program doktor (S3) di SKSG demi menjaga kualitas serta integritas akademik.

    Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari anggota Senat Akademik dan Dewan Guru Besar UI, telah melakukan audit investigatif terhadap program doktor (S3) di SKSG, mencakup pemenuhan syarat penerimaan mahasiswa, pembimbingan, publikasi, kelulusan, dan pelaksanaan ujian.

    Berdasarkan audit tersebut, UI memutuskan untuk menunda sementara (moratorium) penerimaan mahasiswa baru di program doktor (S3) SKSG hingga evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan proses akademik program tersebut rampung dilaksanakan.

  • Soal moratorium gelar doktor, Bahlil: Yang saya tau bukan ditangguhkan

    Soal moratorium gelar doktor, Bahlil: Yang saya tau bukan ditangguhkan

    Saya belum tau isinya ya, tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan tapi memang wisuda saya itu harusnya di DesemberJakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan persoalan menunda sementara (moratorium) gelar doktoral yang diperoleh dirinya dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) bukan ditangguhkan, melainkan menunggu yudisium dan melakukan perbaikan disertasi terlebih dahulu.

    Bahlil ditemui di Komplek Parlemen Jakarta, Rabu, menyatakan dirinya belum mengetahui isi surat penangguhan gelar doktoral tersebut, namun sudah mendapat rekomendasi yang perlu dilakukan.

     

    “Saya belum tau isinya ya, tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember,” kata Bahlil.

     

    “Saya menyertakan lulus itukan setelah yudisium, dan yudisium saya Desember. Kalau kemarin, disertasi saya itu setelah disertasi ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai,” lanjutnya.

     

     

    Sebelumnya, Universitas Indonesia (UI) menangguhkan kelulusan studi doktoral (S3) yang ditempuh oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia.

     

    Dalam Nota Dinas dengan Nomor: ND-539/UN2.MWA/OTL.01.03/2024 yang beredar di Jakarta, Rabu, pihak UI meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait Bahlil Lahadalia (BL), mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

     

    Selanjutnya, UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik.

     

    Adapun Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan dan pelaksanaan ujian.

     

     

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024