Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Bahlil Janji Upayakan Driver Ojol Dapat Subsidi BBM

    Bahlil Janji Upayakan Driver Ojol Dapat Subsidi BBM

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa pemerintah akan memperhatikan mitra pengemudi ojek daring atau ojek online (ojol) untuk mendapatkan subsidi BBM.

    Dia menekankan bahwa driver ojol masuk ke kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga berhak mendapat subsidi BBM. 

    “Dia masuk ke UMKM dan tinggal kita akan ngecek mereka. Karena kan mereka kan pelat hitam ya,” ujar Bahlil kepada wartawan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait dengan subsidi energi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

    Bahlil mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha untuk bisa memperhatikan mitra pengemudi ojol. Seperti diketahui, moda transportasi itu tidak diakui sebagai transportasi umum sehingga sebelumnya tidak dipertimbangkan masuk kriteria penerima subsidi. 

    “Kita akan buat sedemikian rupa lah agar mereka bisa kita perhatikan,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu. 

    Untuk diketahui, pemerintah tengah memfinalisasi skema baru penyaluran subsidi energi ke masyarakat. Presiden Prabowo sudah mewanti-wanti agar penyaluran subsidi ke depannya bisa tepat sasaran. Dia pun pernah mewacanakan agar penyaluran subsidi diubah langsung ke penerima.

    Di sisi lain, validasi data penerima subsidi energi yang dihimpun secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) segera rampung jelang pergantian tahun ke 2025. Bahlil mengatakan bahwa data itu bakal selesai disiapkan setidaknya dalam waktu 1 pekan ini. 

    “Satu minggu ini paling terakhir, karena kan data selama ini enggak satu ya. Antara kementerian A, B, PLN, Pertamina, data kan berubah-ubah,” ucapnya. 

    Mantan Menteri Investasi itu mengatakan bahwa kini pemerintah akan menggunakan satu sumber data saja untuk menjadi rujukan penerima bantuan subsidi atau dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Sementara itu, Bahlil memastikan bahwa penyaluran subsidi direncanakan bakal menggunakan skema blending antara BLT dan subsidi langsung pada barang. Berdasarkan catatan Bisnis, subsidi langsung pada barang ditujukan untuk transportasi atau angkutan umum (pelat kuning) serta UMKM.

    “Kita mesti butuh satu dua exercise lagi yang masih kita butuhkan untuk memastikan bahwa penerima pengalihan sebagian itu tepat sasaran. Dan sekarang BPS lagi validasi data lagi untuk bisa betul-betul yang menerima itu yang berhak,” ujarnya.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) menekankan ojek online alias ojol berhak memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

    Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza pun mengakui pihaknya telah bertemu dengan ojol terkait penyaluran BBM bersubsidi yang dicanangkan bakal berlaku 2025. 

    Di samping itu, Helvi juga mengeklaim Kementerian UMKM telah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memecahkan permasalahan penyaluran BBM bersubsidi untuk ojol. 

    “Yang jelas, kami mengupayakan bahwa sebagai bagian dari UMKM, mereka [ojol] berhak untuk mendapatkan subsidi [BBM],” kata Helvi saat ditemui di sela-sela acara bertajuk Menatap Masa Depan: Transformasi dan Peluang UMKM Indonesia, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

  • Bocoran Paket Kebijakan Ekonomi yang Bakal Airlangga Cs Umumkan Senin (16/12)

    Bocoran Paket Kebijakan Ekonomi yang Bakal Airlangga Cs Umumkan Senin (16/12)

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama jajaran menteri terkait akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk 2025 di kantornya pada Senin, (16/12/2024). 

    Pengumuman ini juga akan mencakup keputusan mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang sebelumnya direncanakan hanya untuk objek pajak barang mewah. 

    “Teman-teman wartawan diundang hari Senin jam 10 di sini [kantor Kemenko Perekonomian] untuk paket ekonomi,” ujarnya kepada media massa, Jumat (13/12/2024).

    Bukan hanya soal PPN 12% yang selama ini menjadi topik pembicaraan terhangat, paket ekonomi tersebut kabarnya juga akan mencakup kebijakan yang bersifat nonperpajakan, seperti program anyar maupun insentif pada 2025.

    Airlangga yang pada sore tadi telah melakukan Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, juga menyampaikan paket kebijakan akan berisi nasib dari PPh Final UMKM. 

    Adapun, diskon PPh Final UMKM 0,5% yang berlaku sejak 2022 ini seharusnya berakhir pada Desember 2024. 

     “Paket ada yang nonperpajakan juga. Dalam bentuk paket ada yang insentif. Tunggu hari Senin,” lanjutnya. 

     Airlangga tidak menjelaskan lebih lanjut detail paket ekonomi yang akan diumumkan Senin depan. 

    Selain yang telah disebutkan Airlangga, publik juga tengah menanti kebijakan mengenai subsidi energi dan kelanjutan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) baik sektor properti maupun otomotif. 

    Terkait subsidi energi, pemerintah berencana menggunakan skema baru, yakni berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Rencananya, subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.

    Kriteria penerima BLT nantinya akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko bidang Perekonomian, hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

  • Bahlil Pastikan Penyaluran Subsidi BBM Bakal Dipadukan dengan BLT

    Bahlil Pastikan Penyaluran Subsidi BBM Bakal Dipadukan dengan BLT

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan skema baru penyaluran subsidi BBM menggunakan skema blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang.

    Dia menyebut validasi data penerima subsidi energi, termasuk subsidi BBM yang dihimpun secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) segera rampung jelang pergantian tahun ke 2025. 

    Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/12/2024), Bahlil mengatakan bahwa data itu bakal selesai disiapkan setidaknya dalam waktu 1 pekan ini. 

    “Satu minggu ini paling terakhir, karena kan data selama ini enggak satu ya. Antara kementerian A, B, PLN, Pertamina, data kan berubah-ubah,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

    Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan bahwa kini pemerintah akan menggunakan satu sumber data saja untuk menjadi rujukan penerima bantuan subsidi atau dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Sementara itu, Bahlil memastikan bahwa skema baru penyaluran subsidi energi direncanakan bakal menggunakan skema blending antara BLT dan subsidi langsung pada barang.

    Saat ini, terangnya, pemerintah masih memfinalisasi formulasi pemberian subsidi pada 2025.

    “Kita mesti butuh satu dua exercise lagi yang masih kita butuhkan untuk memastikan bahwa penerima pengalihan sebagian itu tepat sasaran, dan sekarang BPS lagi validasi data lagi untuk bisa betul-betul yang menerima itu yang berhak,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkeinginan untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi agar bisa langsung ke penerima. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum dilantik menjadi presiden, Prabowo sudah berjanji akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai. 

    “Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga,” ujar Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024).

  • Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan

    Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan

    loading…

    Ketua DPD Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan Pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius. Foto: Ist

    JAKARTA – Ketua DPD Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan Pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius.

    Menurut Ketua DPD ke-6 RI itu, pihaknya termasuk yang paling intens mengawasi dan mengkaji proses Pilkada Serentak 2024. DPD beranggapan Pilkada adalah pesta demokrasi masyarakat dan eksistensi otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala daerah berkualitas.

    “Pernyataan Pak Presiden dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin tidak efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau,” ujar Sultan, Jumat (13/12/2024).

    Di sisi lain, Pilkada langsung juga tidak menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat dalam proses pilkada. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak kemarin.

    “Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkapnya.

    Artinya, diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik khususnya sistem Pemilu hingga sistem partai politik saat ini. Karena itu melalui buku “Green Democracy”, DPD menawarkan beberapa opsi yang mungkin bisa memperbaiki sistem pemilu saat ini secara bertahap, salah satu opsi yang paling murah dan efektif adalah melalui DPRD untuk pilkada Gubernur. Sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung.

    Tujuannya, kata Senator asal Bengkulu itu, agar Gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal serta bisa dievaluasi kapan saja dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu, Gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik dan tekanan masyarakat lainnya.

    Mantan Gubernur Bengkulu itu menuturkan pihaknya akan mengevaluasi dan mengkaji sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat. Karena saat ini sedang reses, DPD akan mendengarkan masukan masyarakat soal proses pilkada selama ini.

    “Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” ujar Sultan.

    “Intinya, kita punya beberapa opsi untuk menyederhanakan dan membuat demokrasi kita makin efisien, makin efektif sekaligus meningkatkan kualitas agar demokrasi makin matang,” tambahnya.

    (jon)

  • Di Hadapan Sejumlah Ketum Partai, Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Di Hadapan Sejumlah Ketum Partai, Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Melalui sambutannya dalam perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

    Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    “Kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dilansir dari akun youtube Kabar Golkar, Jumat (13/12/2024).

    Presiden mengatakan, tidak perlu malu untuk mengakui sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dia menggambarkan meski menang pilkada, para calon tampak lesu karena telah mengeluarkan biaya yang besar.

    “Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul?,” kata Prabowo.

    “Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah,” katanya.

    Prabowo memuji sikap Bahlil yang berani mengoreksi sistem demokrasi di Indonesia. Dia juga meminta Ketua DPR Puan Maharani yang hadir di acara tersebut untuk ikut serta memikirkan sistem demokrasi yang dianggap mahal.

    “Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara maupun tokoh-tokoh politik masing-masing,” jelasnya.

    Prabowo pun mencontohkan banyak negara tetangga Indonesia yang dalam menentukan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.

  • Idrus Marham: Hentikan Upaya Memecah Belah Partai Golkar

    Idrus Marham: Hentikan Upaya Memecah Belah Partai Golkar

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, meminta semua pihak menghentikan upaya memecah belah partai dan menggoyang kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Pernyataan ini disampaikan Idrus menyusul penegasan Presiden Prabowo Subianto terkait dukungannya kepada Bahlil dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    “Pak Prabowo menilai Bahlil adalah sosok yang paripurna, memiliki sikap patriotis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai merah putih. Kecerdasan tanpa patriotisme tidak ada artinya,” ujar Idrus Marham di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Idrus juga menyoroti pernyataan Prabowo tentang keputusan Munas Partai Golkar pada Agustus lalu yang memilih Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum.

    “Pak Prabowo menyebut tidak salah pemegang suara di munas memilih Bahlil. Ini menunjukkan pengakuan atas kepemimpinan beliau,” tambahnya.

    Menurut Idrus, pernyataan Prabowo adalah isyarat tegas agar isu-isu terkait musyawarah nasional luar biasa (munaslub) atau upaya lainnya untuk memecah belah Partai Golkar dihentikan.

    “Pernyataan Presiden Prabowo adalah pengakuan seorang alumni Golkar. Ini isyarat jelas. Hentikan gerakan-gerakan yang menggoyang kepemimpinan Bahlil. Isu munaslub harus diakhiri,” tegas Idrus.

    Sebelumnya, dalam sambutannya di HUT Partai Golkar, Prabowo memuji kinerja Bahlil Lahadalia. Ia mengungkapkan Bahlil pernah memberikan 26 buku yang menjadi panduan dalam merencanakan hilirisasi.

    “Sampai sekarang, 26 buku itu jadi panduan saya untuk hilirisasi,” ungkap Prabowo.

    Prabowo juga mengklarifikasi pujiannya terhadap Bahlil tidak bermaksud berlebihan, tetapi sekadar menyampaikan fakta. Ia bahkan menyebut meskipun baru mengenal Bahlil pada Pilpres 2019, ia terkesan dengan pemikiran dan pandangan Bahlil.

    “Gerak-geriknya, pemikirannya, pandangan-pandangan Bahlil cukup meyakinkan. Serius ini,” kata Prabowo.

    Dengan dukungan yang kuat dari Presiden Prabowo, Idrus Marham berharap seluruh kader Partai Golkar solid mendukung kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Idrus juga menegaskan agar upaya memecah belah Partai Golkar diakhiri.

  • Idrus Marham Tegaskan Tidak Ada Isu Munaslub Golkar, Posisi Ketum Tetap Bahlil – Page 3

    Idrus Marham Tegaskan Tidak Ada Isu Munaslub Golkar, Posisi Ketum Tetap Bahlil – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku pernah bingung terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang kala itu memilih Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Awalnya, dia mengulas soal kedekatannya dengan Ketum Partai Golkar itu.

    “Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini saya melihat semangat yang baik terutama dari Ketua Umum saudara, Ketum baru (Bahlil), beliau saya kenal juga tidak lama,” kata Prabowo.

    “Baru-baru saja kita kenal ya Pak. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain,” tutur Prabowo disambut gelak tawa hadirin.

    Meski belum lama kenal, Prabowo mengaku terkesan dengan Bahlil, mulai dari cara berucap, gerak gerik, pemikiran, hingga pandangannya yang meyakinkan.

    “Serius ini. Serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University, atau Stanford atau Berkeley. Kalau enggak Amerika, minimal Inggris lah. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne,” ucap dia.

    “Apalagi beliau dari Papua kan. Biasanya jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal. Tapi beliau milih Menteri Investasi,” sambungnya.

     

  • 7 Pernyataan Prabowo dalam Pidato di HUT Partai Golkar, Sempat Bingung Jokowi Pilih Bahlil Jadi Menteri – Page 3

    7 Pernyataan Prabowo dalam Pidato di HUT Partai Golkar, Sempat Bingung Jokowi Pilih Bahlil Jadi Menteri – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto mengaku pernah bingung terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang kala itu memilih Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Awalnya, dia mengulas soal kedekatannya dengan Ketum Partai Golkar itu.

    “Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini saya melihat semangat yang baik terutama dari Ketua Umum saudara, Ketum baru (Bahlil), beliau saya kenal juga tidak lama,” kata Prabowo.

    “Baru-baru saja kita kenal ya Pak. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain,” tutur Prabowo disambut gelak tawa hadirin.

    Meski belum lama kenal, Prabowo mengaku terkesan dengan Bahlil, mulai dari cara berucap, gerak gerik, pemikiran, hingga pandangannya yang meyakinkan.

    “Serius ini. Serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Unvestasi itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University, atau Stanford atau Berkeley. Kalau enggak Amerika, minimal Inggris lah. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne,” ucap dia.

    “Apalagi beliau dari Papua kan. Biasanya jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal. Tapi beliau milih Menteri Investasi,” sambungnya.

    Prabowo pun mengaku pernah menanyakan riwayat pendidikan Bahlil secara langsung. Jawaban yang didapatnya pun menurutnya cukup membuat geleng kepala.

    “Waktu saya ketemu saya tanya. Pak Bahlil, Anda, pelan-pelan saya nanyanya enggak enak, takut tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya enggak ada di Google katanya. Habis itu Anda kalau ketemu investor-investor asing gimana? Saya enggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus enggak,” ujarnya disambut tawa hadirin.

    “Dia bilang ke saya, Pak enggak ada masalah lah itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga enggak bisa bahasa Inggris. Dari Jepang juga enggak bahasa Inggris. Jadi saya punya empat penerjemah. Satu bahasa Inggris, Jepang, Korea, Jerman. Jadi ke mana-mana penerjemahnya empat. Pintar juga orang ini saya bilang,” lanjut Prabowo.

    Dia pun ingat bahwa Bahlil tinggal di daerah Fakfak, yang memang berada di pinggir pantai. Prabowo lantas memuji ibu yang membesarkan Bahlil, lantaran memberikan anaknya makan dengan lauk pauk ikan.

    “Jadi cerdas. Dan saya walaupun sebentar, saya lihat dan saya saksi gimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang saja saya nilai sukses sebagai menteri, dan selain sukses beliau juga ternyata operasinya luar biasa,” terang Prabowo.

     

  • Golkar nilai pidato Presiden buktikan Bahlil paripurna sebagai Ketum

    Golkar nilai pidato Presiden buktikan Bahlil paripurna sebagai Ketum

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto pada Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar, membuktikan bahwa Bahlil Lahadalia adalah kader yang paripurna sebagai Ketua Umum Golkar.

    Oleh karenanya, dia meminta jangan ada pihak-pihak di internal Partai Golkar yang mengganggu posisi Bahlil sebagai ketua umum. Pasalnya sejak Munas Golkar yang menetapkan Bahlil sebagai ketua umum pada Agustus 2024, dia mendengar ada beberapa kelompok yang protes dan tidak menerima.

    “Kita tahu persis materi Presiden Prabowo itu bukan hanya sekedar memuji, tapi Presiden menjelaskan detail bahwa beliau mengenal persis Bahlil sebagai Ketum DPP Partai Golkar meskipun prosesnya tidak lama,” kata Idrus di Jakarta, Jumat.

    Dia pun mengaku sudah mengetahui orang-orang termasuk senior yang ada di balik gerakan protes terhadap Bahlil sebagai ketua umum.

    Bahkan, kata dia, ada pihak yang mengklaim pemerintah juga tak senang Bahlil menjadi ketua umum hingga akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Desember ini.

    Namun dia menilai bahwa pernyataan Presiden pada Kamis (12/12) malam itu seolah-olah sudah mengakui kepemimpinan Bahlil di Golkar serta kinerjanya di dalam kabinet pemerintahan.

    Terlebih lagi, dia mengatakan bahwa Prabowo adalah alumni dari Partai Golkar.

    “Siapapun yang masih mau melakukan gerakan politik, kami menanggapi itu tidak memiliki niat yang baik kepada Partai Golkar,” katanya.

    Untuk itu, dia pun mengajak kepada seluruh kader Partai Golkar agar lebih solid di usia partai yang menginjak enam dekade. Dengan doktrin kekaryaan, dia berharap Golkar lebih mengedepankan ide dan gagasan di tahun 2025.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengakui terkesan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Prabowo menyampaikan itu saat memberikan sambutan pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    “Saya harus akui saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan benar. Beliau saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Serius ini serius, serius,” kata Presiden.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri Hukum Supratman Respons Positif Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Menteri Hukum Supratman Respons Positif Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas merespons positif wacana kepala daerah dipilih DPRD. Hal ini merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Supratman menyebut pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah wacana yang baik yang perlu dipertimbangkan. Menurutnya, makna demokratis tidak berarti dipilih secara langsung melalui pemilu.

    “Pertama, pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung,” jelasnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Supratman menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan efisiensi dalam penyelengaraan pemilu. “Belum lagi aspek sosial. Kemudian kerawanan. Saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan,” imbuhnya.

    Supratman menyampaikan, wacana kepala daerah dipilih DPRD telah lama dibicarakan oleh partai politik. Dia melihat sambutan positif dari masyarakat.

    “Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Namun, sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat,” ujarnya.

    Supratman pun berharap wacana kepala daerah dipilih DPRD terus bergulir untuk mencari pola demokrasi yang sesuai dengan pendiri bangsa. “Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia,” tutur Supratman.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto setuju dengan usulan agar kepala daerah dipilih DPRD. Menurut Prabowo, pilkada langsung seperti saat ini terlalu banyak menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah.

    “Sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo dalam sambutannya dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo menilai kepala daerah dipilih DPRD lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Dia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem kepala daerah dipilih DPRD, seperti Malaysia, Singapura, dan India.