Tag: Bahlil Lahadalia

  • Penuhi Kebutuhan Nelayan, Bahlil Akan Pangkas Birokrasi Izin Pendirian SPBUN

    Penuhi Kebutuhan Nelayan, Bahlil Akan Pangkas Birokrasi Izin Pendirian SPBUN

    Balikpapan, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berjanji akan memangkas proses izin pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN), guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) yang semakin meningkat di kalangan nelayan.

    Hal tersebut disampaikan Bahlil saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBUN 68.76103 di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kalimantan Timur, pada Minggu (15/12/2024). 

    SPBUN di Balikpapan sering kehabisan stok BBM, sehingga nelayan harus membeli di SPBU umum. Hal ini menjadi perhatian Bahlil saat berdiskusi langsung dengan kelompok nelayan untuk mendengar keluhan mereka.

    “Saya sangat memahami keluhan mereka karena saya sendiri berasal dari keluarga nelayan. Saat kecil, saya juga sering menghadapi persoalan kuota BBM yang tidak mencukupi,” ujar Bahlil.

    Bahlil menyoroti dua masalah utama terkait SPBUN, yaitu kuota BBM yang terbatas dan jumlah SPBUN yang masih sangat minim. Saat ini, hanya ada 415 SPBUN yang tersebar di Indonesia. Proses perizinan pendirian SPBUN yang panjang dan rumit menjadi salah satu penyebab minimnya jumlah SPBUN.

    Karenanya, Bahlil bertekad akan segera memangkas perizinan pendirian SPBUN, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mendirikan SPBUN agar kebutuhan BBM bagi para nelayan bisa terpenuhi.

    Hingga November 2024, penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) solar melalui SPBUN mencapai 895 kiloliter (KL) dari kuota 979 KL atau sekitar 91,42%.

  • Megawati Curhat Mengaku Dimusuhi Partai Lain, Bahlil: Enggak Ada Masalah

    Megawati Curhat Mengaku Dimusuhi Partai Lain, Bahlil: Enggak Ada Masalah

    Balikpapan, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membantah pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang merasa dimusuhi oleh sebagian besar partai politik di Indonesia. Menurut Bahlil, hubungan antara Partai Golkar dengan Megawati dan PDIP masih harmonis dan baik-baik saja.

    Pernyataan ini disampaikan Bahlil seusai berdiskusi dengan puluhan nelayan di Sungai Manggar, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Minggu (14/12/2024).

    “Enggak ada (permusuhan), baik-baik saja, enggak ada masalah,” ujar Bahlil kepada Beritasatu.com.

    Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar selalu menghormati program dan strategi politik partai-partai lain. Hal ini sejalan dengan karakter Golkar sebagai partai politik tertua di Indonesia yang telah terbukti mampu menghadapi berbagai dinamika politik sejak berdirinya. Ia membantah Golkar menjadi salah satu partai yang memusuhi PDIP, seperti pengakuan Megawati.

    “Golkar selalu menghargai semua partai. Setiap partai punya program dan strategi masing-masing. Sebagai partai tertua yang teruji dalam berbagai dinamika politik, kami sangat menghargai perbedaan,” tambahnya.

    Isu ini mencuat setelah Megawati mengungkapkan kebingungannya terkait undangan HUT Partai Golkar ke-60 yang diberikan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Megawati mengaku merasa dimusuhi oleh sejumlah partai karena PDIP belum bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Meski begitu, PDIP tetap mengirimkan perwakilan untuk menghadiri acara tersebut. Ketua DPP PDIP Puan Maharani bersama Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey hadir dalam perayaan HUT Golkar ke-60 yang digelar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (12/12/2024).

  • Bahlil Lahadalia Pastikan Stok BBM Aman Selama Natal dan Tahun Baru

    Bahlil Lahadalia Pastikan Stok BBM Aman Selama Natal dan Tahun Baru

    Balikpapan, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) untuk perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 aman dan mencukupi. Pemerintah juga menjamin distribusi BBM ke wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) tetap berjalan lancar tanpa kendala.

    “Kami, pemerintah dan Pertamina, memastikan ketersediaan BBM untuk Natal dan Tahun Baru, serta suplai ke daerah-daerah 3T, alhamdulillah clear, tidak ada masalah,” kata Bahlil Lahadalia saat ditemui di kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Sabtu (14/12/2024) Sore

    Menurut Bahlil, stok BBM yang tersedia di Pertamina saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional selama 21 hari ke depan. Hal ini memastikan pasokan BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai daerah tetap aman selama masa libur Natal dan tahun baru.

    “Yang tadi dipresentasikan oleh teman-teman Pertamina, ketersediaan BBM kita sampai hari ini mencukupi untuk 20 sampai 21 hari ke depan,” tambahnya.

    Pemerintah juga memastikan distribusi BBM ke wilayah pelosok dan pulau-pulau terluar berjalan lancar. Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa tidak akan ada kelangkaan BBM di SPBU, termasuk di daerah terpencil.

    “Dengan kondisi stok yang mencukupi, kami menjamin tidak akan terjadi kelangkaan pasokan BBM saat Natal dan Tahun Baru nanti,” kata Bahlil Lahadalia.

  • Bahlil Minta Proyek Kilang Minyak RDMP Balikpapan Siap Beroperasi pada Juli 2025

    Bahlil Minta Proyek Kilang Minyak RDMP Balikpapan Siap Beroperasi pada Juli 2025

    Balikpapan, Beritasatu.com – Dalam upaya mengurangi ketergantungan impor minyak mentah (crude oil), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta pihak Pertamina untuk mempercepat penyelesaian pembangunan proyek kilang minyak RDMP Balikpapan di Kalimantan Timur. Bahlil menegaskan, kilang tersebut harus siap beroperasi pada Juli 2025.

    Saat meninjau langsung progres pembangunan kilang minyak RDMP Balikpapan bersama direksi Pertamina, Bahlil mengakui adanya keterlambatan pada proyek ini. Target awal penyelesaian pada Desember 2024 harus mundur hingga September 2025 akibat kendala, termasuk insiden kebakaran yang menghambat pengerjaan.

    Meski mengalami keterlambatan, progres proyek kilang minyak RDMP Balikpapan sudah mencapai sekitar 97% dan kini hanya menyisakan tahap penyelesaian akhir.

    “Insyaallah yang major item-nya sudah terselesaikan ya. Tadi saya lihat tinggal minornya,” ujar Bahlil saat ditemui di kantor Pertamina Balikpapan, Sabtu (14/12/2024) Sore.

    Bahlil menegaskan perlunya percepatan penyelesaian proyek untuk mendukung ketahanan energi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Kilang minyak RDMP Balikpapan yang baru ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi minyak hingga 100.000 barel per hari, dari sebelumnya 260.000 barel menjadi total 360.000 barel per hari. Penambahan ini akan signifikan dalam mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah.

  • Keinginan Prabowo Agar Kepala Daerah Dipilih DPRD Berasal dari Keresehan Parpol

    Keinginan Prabowo Agar Kepala Daerah Dipilih DPRD Berasal dari Keresehan Parpol

    ERA.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji menilai, keinginan Presiden Prabowo Subianto agar DPRD yang memilih gubernur, bupati, dan wali kota berasal dari keresahan seluruh partai politik. Hal itu tersirat dalam sambutanya saat menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar.

    “Pak Presiden diarahannya ini kan kalau sebenarnya bisa kita putuskan di forum ini, karena banyaknya ketua umum partai. Artinya, sebenarnya ini sudah menjadi kegalauan bersama, kerisauan bersama,” kata Sarmuji di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Golkar belum membahas kenginan Prabowo itu dengan partai lainnya. Namun dia meyakini semua partai politik berkeinginan agar sistem pilkada menjadi lebih efisien.

    “Belum kita bicarakan, tapi rasa-rasanya pikirannya sama. Bahwa itu belum kita bicaran ya, baru diinisiasi oleh ketua umum Golkar,” ujarnya.

    Meski begitu, Partai Golkar siap menjadi inisitor untuk merealisasikan keinginan kepala negara. Dia mengaku, saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai kajian terkait sistem politik ke depan.

    Menurutnya, perlu waktu untuk memfinalisasi kajian tersebut.

    “Hari ini pun Golkar sudah memulai kajiannya, kita sudah memulai kahian tentang sistem politik, baik itu sistem pemilu maupun sistem pilkada,” kata Sarmuji.

    “Jadi mungkin butuh beberapa waktu kita menyusun argumentasi, butuh menyusun review, kesimpulannya seperti apa. Nanti kita tunggu hasil kajiannya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

    Prabowo lantas berkelakar, idenya ini seharusnya bisa langsung disetujui. Sebab, banyak ketua umum partai politik yang hadir di HUT ke-60 Partai Golkar.

    “Ini sebenarnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebetulnya kita bisa putuskan malam hari ini juga,” ucapnya sembari tertawa.

  • Bahlil Klaim Ikut Pelopori Reformasi, Said Didu: Saat Itu Saya Anggota DPR, Tidak Pernah Dengar Nama Bahlil

    Bahlil Klaim Ikut Pelopori Reformasi, Said Didu: Saat Itu Saya Anggota DPR, Tidak Pernah Dengar Nama Bahlil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, menanggapi pernyataan Bahlil Lahadalia yang mengklaim dirinya sebagai salah satu pelopor gerakan reformasi pada tahun 1998.

    Said Didu dengan tegas menyebut bahwa dirinya tidak pernah mendengar nama Bahlil dalam konteks pergerakan reformasi saat itu.

    “Hahaha. Saya anggota DPR/MPR saat 1998. Saya ketemu dan kenal hampir semua aktivis 98. Saya tidak kenal dan tidak pernah dengar nama Bahlil,” ujar Said Didu, dikutip dari X (Twitter), Sabtu (14/12/2024).

    Lebih lanjut, Said Didu menyindir kemungkinan lain terkait pernyataan Bahlil. “Atau mungkin sekarang sudah ganti nama dan operasi plastik,” tambahnya dengan nada sarkastik.

    Pernyataan ini memancing perhatian publik, mengingat Said Didu merupakan sosok yang aktif di panggung politik dan pemerintahan saat era reformasi bergulir. Sebagai anggota DPR/MPR kala itu, Said Didu mengaku mengenal banyak tokoh yang menjadi bagian penting dalam gerakan reformasi.

    Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebelumnya mengklaim memiliki kontribusi besar dalam perjuangan reformasi 1998. Namun, klaim tersebut tampaknya menjadi kontroversi, terutama di kalangan tokoh-tokoh yang aktif pada masa itu.

    “Dalam pandangan saya sebagai mantan aktivis yang ikut mempelopori reformasi,”pungkas Bahlil dalam sambutannya di acara puncak HUT ke 66 Partai Golkar. (Ikbal/Fajar)

  • Internal Golkar Tak Resiseten Soal Jokowi Jadi Kader

    Internal Golkar Tak Resiseten Soal Jokowi Jadi Kader

    ERA.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengungkapkan, internal partainya tak resisten terhadap isu bergabungnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke partai berlambang pohon beringin. Jokowi bisa menjadi kader tanpa penolakan.

    “Kalau di internal Golkar, tidak ada resistensi ya,” kata Sarmuji di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Dia mengatakan, Golkar merupakan partai politik yang terbuka bagi siapa saja, termasuk Jokowi. Bagi partainya, yang dinilai adalah kesetian terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi syarat utama.

    “Kita konsekuen sebagai partai yang terbuka, kita siap menerika siapapun yang masuk masuk ke Partai Golkar asal setia pada Pancasila, UUD 1945, dan mengikuti aturan partai,” kata Sarmuji.

    “Dan Pak Jokowi tidak ada problem untuk bisa masuk ke Partai Golkar,” imbuhnya.

    Soal ketidakhadiran Jokowi di acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, dia tak mempermasalahkannya.

    Dia meyakini, Jokowi memiliki acara lain yang lebih penting sehingga tak bisa memenuhi undangan partainya.

    “Pak Jokowi kali punya hajat tersendiri, sesuatu yang susah ditinggalkan. Saya pikir, seandainya beliau tidak ada keperluan yang sangat khusus, tidak ada hajatan penting, beliau akan hadir,” kata Sarmuji.

    Diketahui, Jokowi disebut tak memiliki rumah politik pasca tidak lagi diaukui sebagai bagain dari PDI Perjuangan. Meskipun dia mengaku masih menyimpan kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

    Di sisi lain, ini bukan kali pertama muncul isu bahwa Jokowi beserta anak dan menantunya bakal menjadi kader Golkar. Namun, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam sejumlah kesempatan enggan menanggapi.

  • Dukung Prabowo soal DPRD Pilih Kepala Daerah, PKB Dorong Paket RUU Politik

    Dukung Prabowo soal DPRD Pilih Kepala Daerah, PKB Dorong Paket RUU Politik

    ERA.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung keinginan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sistem politik berbiaya tinggi di Indonesia dinilai perlu diperbaiki.

    “Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid dalam keterangannya, Jumat (13/12/2024).

    Dia mengatakan, PKB sudah berkali-kali mengusulkan perlunya perbaikan sistem politik di Indonesia. Oleh karena itu, keinginan Prabowo sejalan dengan partainya.

    Jazilul mengaku, PKB kerap mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD provinsi, bukan dipilih langsung oleh rakyat.

    Sebab, otonomi daerah seharusnya berada di kabupaten/kota. Selama ini, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi. Sehingga, pemilihan gubernur bisa dilakukan oleh DPRD.

    “Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota,” kata Jazilul.

    Selain itu, pihaknya juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). Selama ini, pileg kurang mendapatkan perhatian dari masyarakatkarena publik lebih fokus pada pemilihan presiden.

    “Pilpres dan pileg perlu dipisahkan, sehingga pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi  pileg dulu baru kemudian pilpres,” paparnya.

    Dia menegaskan, perbaikan sistem politik itu bisa dilakukan melalui revisi paket Undang-Undang Politik yang menggabungkan sejumlah undang-undang, seperti UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU lainnya.

    “Kami sangat menyambut baik perbaikan sistem politik ke depan,” ujar Jazilul.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

  • Fakta-fakta Rencana Skema Penyaluran BBM Subsidi, Termasuk Buat Ojol

    Fakta-fakta Rencana Skema Penyaluran BBM Subsidi, Termasuk Buat Ojol

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pemerintah bakal menetapkan skema baru penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, termasuk untuk ojek online (ojol). Tujuannya agar lebih tepat sasaran dari saat ini.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan skemanya masih dalam pembahasan. Namun, dipastikan keputusan finalnya untuk kebaikan semua pihak.

    “2025 insya Allah. Yang jelas mencari jalan untuk kebaikan semuanya. Akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas. Setelah diputuskan lewat ratas baru kami umumkan,” ujarnya di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Rabu (11/12).

    Sebelumnya, Bahlil menyebutkan ojol tidak berhak ‘minum’ BBM subsidi seperti Pertalite. Namun, hal tersebut tidak berlaku lagi sebab ojol bakal dimasukkan dalam kategori UMKM dan berhak mengkonsumsi Pertalite cs.

    Ojol tetap bisa konsumsi Pertalite

    Hal tersebut dipastikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman yang menegaskan bahwa ojol tetap bisa ‘minum’ BBM subsidi jenis pertalite dan solar.

    “Mengingat saudara-saudara kita ojol masuk dalam kategori usaha mikro, oleh karena itu saya tegaskan mereka tetap berhak dapat alokasi BBM subsidi dalam aktivitas keseharian mereka,” ujar Maman dalam konferensi pers di Kantornya usia bertemu asosiasi ojol, Jumat (6/12).

    Oleh sebab itu, ia meminta kepada pengemudi untuk tidak khawatir. Apalagi nanti sampai terganggu aktivitasnya karena isu pencabutan subsidi BBM untuk ojol yang salah.

    “Jangan sampai terganggu, nanti akan terganggu pula rantai pasok yang digunakan oleh para pengusaha-pengusaha mikro,” imbuhnya.

    Pemerintah kumpulkan data ojol

    Menurut Maman, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data para pengemudi ojol. Tujuannya, agar nantinya bisa dimasukkan dalam kategori UMKM yang tetap bisa menggunakan BBM subsidi.

    Sebab, dari 120 juta pengguna motor di Indonesia, hanya ojol yang akan masuk kategori UMKM. Selebihnya adalah pengguna biasa yang bisa menggunakan BBM bersubsidi sesuai dengan aturan Kementerian ESDM.

    “Sekarang yang sedang disiapkan oleh pemerintah adalah mekanisme untuk memverifikasi, harus clear juga, supaya jangan bias. Bagi motor di luar ojol, tentunya kita tidak akan masukkan itu dalam kategori, tapi yang masuk dalam kategori adalah saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai ojol. Ini yang sedang kita verifikasi,” terang Maman.

    Operator siap beri data ke pemerintah

    Maman menyebutkan operator yang sudah pasti bersedia memberikan data adalah Grab Indonesia, Gojek hingga Maxim.

    “Alhamdulillah, sebagian besar perusahaan operator Ojek Online mereka bersedia (memberikan data),” ujar Maman di kantornya, Selasa (10/12).

    Menurut Maman, nanti data pengemudi yang diperoleh akan langsung disinkronkan dengan milik Pertamina (Persero). Sehingga, saat pengemudi mengisi BBM di SPBU langsung terdata.

    “Mereka bersedia untuk nanti disinkronisasi datanya dengan Pertamina. Ini juga untuk kebaikan semuanya kan. Karena pihak operator menyadari mereka juga membutuhkan aktivitas ojek online di dalam mendukung usaha mereka,” jelasnya.

    (ldy/dmi)

  • Prabowo Ngaku Heran Bahlil Bisa Jadi Menteri, Begini Ceritanya

    Prabowo Ngaku Heran Bahlil Bisa Jadi Menteri, Begini Ceritanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sempat heran Bahlil Lahadalia bisa menjabat sebagai Menteri Investasi pada kabinet kepemimpinan Joko Widodo. Namun, pandangannya berubah setelah ia mengenal Bahlil lebih jauh.

    Prabowo mengaku saat pertama kali melihat Bahlil ditunjuk sebagai Menteri Investasi Ia sempat terkejut karena pada umumnya Menteri Investasi adalah lulusan luar negeri. Hal ini berbeda dengan Bahlil yang merupakan lulusan universitas di dalam negeri.

    Namun setelah berbincang lebih jauh dengan Bahlil, Prabowo menilai Bahlil merupakan sosok yang pintar. Bahkan, menilai Bahlil merupakan sosok menteri yang berhasil dalam kinerjanya.

    “Ketemu investor-investor asing gimana? Saya nggak mau tanya Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Dia bilang ke saya, Pak nggak ada masalah lah itu,” cerita Prabowo saat memberikan pidato di acara HUT ke-60 Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024)

    Prabowo mengatakan Bahlil tidak perlu andal dalam bahasa Inggris karena memiliki 4 penerjemah yang membantunya. “Itu pengusaha pejabat dari Korea juga enggak bisa bahasa Inggris. Dari Jepang juga enggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya empat penerjemah, dia bilang,” ungkapnya.

    “Satu bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi ke mana-mana penerjemahnya empat, pintar juga orang ini. Pintar juga, jadi Google,” sebutnya.

    Prabowo terkesan pada strateginya dalam berinteraksi dengan perwakilan negara lain. “Ternyata saya lihat, boleh juga orang ini,” pungkasnya.

    (luc/luc)