Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Bos PPI Nilai Politik Uang Tak Akan Sirna dengan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Bos PPI Nilai Politik Uang Tak Akan Sirna dengan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta –

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno tak setuju dengan usulan calon kepala daerah dipilih DPRD. Adi menilai wacana itu sama saja mengebiri hak masyarakat untuk berpolitik.

    Adi lantas menyinggung masa ketika aturan pilkada langsung diubah menjadi dipilih DPRD pada 2014 silam. Meskipun wacana itu kembali dihembuskan elite politik pada pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo, sikap Adi tetap menolak keras.

    “Jelas saya menolak. Karena mengebiri hak politik rakyat. Di akhir-akhir masa SBY ada peraturan pillkada dipilih DPRD juga saya tolak. Waktu sejumlah elite di era Jokowi bicara pilkada oleh DPRD saya menolak keras,” kata Adi kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

    Dengan sistem itu, Adi menilai kepala daerah yang terpilih bukan sesuai selera rakyat, tapi selera elite. Selain itu, Adi meyakini politik uang tak akan sirna hanya karena kepala daerah dipilih DPRD.

    “Meski kepala daerah dipilih DPRD, bukan berarti politik uang sirna. Politik uang akan terus terjadi tapi bergeser ke sejumlah elite kunci,” jelasnya.

    “Pertama ke elite partai. Untuk mencalonkan diri pasti harus keluar modal untuk dapat rekom partai. Kedua, untuk dipilih oleh DPRD sang calon pastinya persiapkan logistik yang juga fantastik,” sambungnya.

    “⁠Kalau biaya penyelenggaraan pilkada mahal, tinggal DPR dan pemerintah bikin aturan menekan biaya pilkada rendah. Mereka yang punya kewenangan. Kalau perlu penyelenggara pemilu adhoc saja, toh kerjaan penyelenggara cuma 5 tahun sekali, yang mahal kan fasilitas penyelenggara semacam ini. Padahal kerjaannya 5 tahun sekali,” jelasnya.

    Adi memandang wacana tersebut hanya akan menguntungkan parpol pemenang pilpres. Ia juga meyakini wacana itu dapat memunculkan banyak calon boneka pada kontestasi pilkada mendatang.

    “Dikesankan seolah ada kompetisi tapi pemenangnya sudah dikondisikan. Sudah diatur siapa yang harus jadi calon pemenang dan siapa yang jadi calon boneka. ⁠Elite tak lagi takut pada rakyat karena untuk jadi kepala daerah tak perlu turun langsung ke rakyat. Cukup yakinkan segelintir elite partai yang punya kuasa atur-atur suara DPRD,” tambahnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berbicara mengenai perbaikan sistem Pilkada. Prabowo mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.

    Hal itu diungkap Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis (12/12). Prabowo mengaku tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang menyatakan perlu adanya perbaikan sistem demokrasi.

    (taa/gbr)

  • Isu Politik Terkini: Seruan Tobat Nasuhah hingga Bahlil Tanggapi Curhatan Megawati

    Isu Politik Terkini: Seruan Tobat Nasuhah hingga Bahlil Tanggapi Curhatan Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Respons keras disampaikan Syaifullah Tamliha terkait seruan tobat nasuhah Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuzi jadi salah satu isu politik terkini yang banyak disorot dalam laman Beritasatu.com pada Minggu (15/12/2024).

    Kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membantah pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang merasa dimusuhi oleh sebagian besar partai politik di Indonesia.

    Berikut rangkuman isu politik terkini sepanjang Minggu (15/12/2024).

    Syaifullah Tamliha: Yang Paling Pertama Kali Bertobat Adalah Romy Sendiri

    Respons keras disampaikan Syaifullah Tamliha terkait seruan taubatan nasuhah Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy. Menurut Tamliha, justru Romy, panggilan akrab Romahurmuziy, yang harus terlebih dahulu bertobat.

    Tamliha mengatakan, Romy dalam struktur kepengurusan saat ini menjabat sebagai ketua majelis pertimbangan DPP PPP. Sekadar diketahui, DPP PPP terdiri atas pengurus harian, majelis pertimbangan, majelis pakar, majelis syariah, dan majelis kehormatan.

    Megawati Curhat Mengaku Dimusuhi Partai Lain, Bahlil: Enggak Ada Masalah

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membantah pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang merasa dimusuhi oleh sebagian besar partai politik di Indonesia. Menurut Bahlil, hubungan antara Partai Golkar dengan Megawati dan PDIP masih harmonis dan baik-baik saja.

    Pernyataan ini disampaikan Bahlil seusai berdiskusi dengan puluhan nelayan di Sungai Manggar, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Minggu (14/12/2024).

    Mardiono: Mukernas PPP 2024 Tidak Bahas Calon Ketua Umum

    Isu politik terkini yang juga menjadi sore adalah Mukernas PPP 2024 di Ancol, Jakarta Utara berlangsung alot. Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono memastikan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP II tersebut tidak membahas tentang calon ketua umum partai.

    Mardiono mengatakan Mukernas PPP 2024 tersebut membahas beberapa isu di antaranya wacana penggantian AD/ART dan persiapan untuk menggelar muktamar X yang diperkirakan seusai Lebaran 2025.

    Profil Elza Syarief yang Kritis di ICCU dan Kasus Besar yang Pernah Ditangani

    Elza Syarief adalah salah satu advokat senior di Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam sejumlah kasus besar dan kontroversial.

    Elza Syarief yang kini dirawat di ICCU akibat serangan jantung di Rumah Sakit Siloam, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pernah menangani kasus tukar guling Bulog-Goro hingga korupsi mantan Bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

    Napi Bali Nine Dipindahkan ke Australia, Indonesia Tetap Pantau lewat KBRI

    Isu politik terkini lainnya adalah Menteri Koordinator Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah Indonesia akan terus memantau perkembangan lima narapidana (napi) anggota Bali Nine setelah mereka dipindahkan ke Australia. Pemantauan ini akan dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia.

    Yusril menjelaskan pemerintah Australia telah menyetujui semua persyaratan yang diajukan Indonesia terkait pemindahan kelima napi Bali Nine tersebut juga menjadi bagian isu politik terkini yang cukup banyak disorot.

  • Legislator Setuju Gubernur Dipilih DPRD, tapi Pemilihan Bupati dan Walikota Langsung

    Legislator Setuju Gubernur Dipilih DPRD, tapi Pemilihan Bupati dan Walikota Langsung

    ERA.id – Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mendukung keinginan Presiden Prabowo Subianto soal pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Namun hanya untuk gubernur saja, sedangan bupati dan wali kota tetap dipilih langsung.

    “Paling bagus menurut saya memang gubernur dipilih oleh DPRD saja. Pertimbangan adalah karena kekuasaan dan wewenang gubernur hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi untuk bupati/walikota, lebih bagus untuk tetap langsung,” kata Irawan dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/12/2024).

    Menurutnya, gubenur sebaiknya dipilih oleh DPRD karena pertimbangan otonomi daerah. Pilkada disebut merupakan wujud dari kebijakan desentralisasi politik.

    “Jadi daerah punya otonomi memilih sendiri siapa kepala daerahnya. Dalam design kebijakan desentralisasi kita, otonomi daerah itu ada pada pemerintahan Kabupaten/Kota. Provinsi melakukan tugas pembantuan (dekonsentrasi) atau sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” kata Irawan.

    Selain itu, perpindahan pemilihan kepala daerah ke DPRD dapat mengefisiensikan anggaran pelaksanaan Pilkada. Sebab, bongkar pasang kebijakan pelaksanaan Pilkada di Indonesia selama ini tidak berjalan efisien.

    “Terkait dengan prinsip efisiensi, hal tersebut merupakan asas/prinsip yang kita jadikan dasar dalam merumuskan kebijakan/teknis penyelenggaraan pemilu. Efisiensi tergantung dari kebijakan politik hukum kita yang diatur dengan undang-undang,” ujarnya.

    Irawan menilai, efisiensi merupakan masalah teknis. Hal yang yang penting dilakukan adalah agar pelaksanaan Pilkada masih dalam koridor dan prinsip konstitusionalisme.

    “Menurut penalaran yang wajar, kita bisa mendapatkan kepala daerah yang lebih berkualitas dengan biaya yang efisien jika dipilih DPRD. Kita sudah coba mengefisienkan lewat pemilihan serentak, ternyata maksud kita melakukan efisiensi tidak tercapai. Implementasinya justru mahal dan rumit,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

  • Usulan DPRD Pilih Kepala Daerah Jadi Bahan DPR Susun Omnibus Law UU Politik

    Usulan DPRD Pilih Kepala Daerah Jadi Bahan DPR Susun Omnibus Law UU Politik

    ERA.id – Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD akan menjadi bahan untuk menyusun omnibus law undang-undang politik. Revisi paket UU Politik tersebut sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

    “Bagi Komisi II DPR RI, hal ini menjadi penting sebagai salah satu bahan untuk kami melakukan revisi terhadap omnibus law politik,” kata Riqfi kepada wartawan, dikutip Minggu (15/12/2024).

    Dia mengatakan, dalam omnibus law UU Politik itu akan berisi bab tentang pilkada, pemilu, partai politik, hingga hukum acara sengketa kepemiluan.

    Dia mengatakan, wacana kepala daerah dipilih DPRD masih tetap konstitusional. Asalkan dalam pemilihannya masih memiliki legitimasi demokratis.

    Sebab, hal itu tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi kabupaten kota dipilih secara demokratis.

    “Sepanjang kita masih memiliki derajat dan legitimasi demokratis dalam pemilihan kepala daerah, sepanjang itu pula usulan ini menjadi kontitusional,” kata Rifqi

    Di sisi lain, wacana kepala daerah dipilih DPRD muncul karena adanya kegelisihan bahwa Pilkada lekat dengan praktik politik uang atau money politic.

    Meski begitu, menurutnya perlu dicari formula yang tepat agar praktik politik uang tidak terbawa, apabila pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara langsung.

    “Kita harus mencari forumula yang tepat agar korupsi dan money politic itu tidak beralih ke partai politik dan DPRD,” katanya.

    “Agar traumatik politik kita berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dulu mengamanatkan pemilihan wali kota di DPRD itu tidak terjadi, karena dulu diwarnai oleh aksi premanisme politik dan politik uang di berbagai daerah,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

  • Bahlil Pede Kilang Balikpapan Bisa Sunat Banyak Impor Minyak

    Bahlil Pede Kilang Balikpapan Bisa Sunat Banyak Impor Minyak

    Balikpapan: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengharapkan proyek peningkatan kapasitas pengolahan kilang minyak (refinery development master plan/RDMP) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selesai pada Juni atau Juli 2025.
     
    “Dengan segala cara, selesai Juni atau Juli 2025 lebih baik,” kata Bahlil usai meninjau proyek peningkatan kapasitas kilang itu di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dikutip Minggu, 15 Desember 2024.
     
    Menurut dia, jika sudah selesai, maka kapasitas pengolahan kilang minyak PT Pertamina (Persero) di daerah itu bakal naik atau bertambah dari kapasitas saat ini.
     
    “Saat selesai, kapasitas pengolahan kilang minyak Pertamina menjadi 360 ribu barel per hari atau bertambah 100 ribu barel per hari dari 260 ribu barel per hari kemampuan sekarang,” jelas dia.
     
    Kemudian, lanjutnya, mutu bahan bakar minyak yang dihasilkan juga jauh lebih tinggi, setara Euro IV yang lebih ramah lingkungan. “Jadi, proyek itu agar dapat segera diselesaikan, agar impor minyak dapat segera ditekan,” ujarnya.
     
    Bahlil menjelaskan, kebutuhan minyak Indonesia saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari. Sebanyak 525 ribu barel di antaranya dipenuhi dengan hasil produksi sendiri (lifting) di dalam negeri dan 1,1 juta barel kekurangannya diimpor, baik berupa minyak mentah atau pun minyak jadi (produk).
     

     

    Pembangunan sempat tertunda
     
    Pada rencana awal, RDMP ditargetkan rampung pada Desember 2024 sejak mulai dikerjakan pada Juni 2020. Namun, kebakaran pada unit crude distillation unit (CDU) IV pada Mei 2024 membuat kemajuan proyek mundur beberapa langkah.
     
    Meskipun demikian, kata Bahlil, saat ini seluruh bagian penting dan utama dari proyek tersebut sudah selesai. Unit CDU IV yang terbakar bahkan sudah diujicobakan setelah menjalani perbaikan total.
     
    Bahkan, pada September 2024, kemajuan proyek RDMP sudah 91 persen dan manajemen PT Pertamina (Persero) membuat target pembangunan selesai pada September 2025.
     
    “Pertamina harus meningkatkan lifting-nya agar juga bisa membantu menekan impor migas Indonesia,” tegas Bahlil.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Bahlil Minta Pertamina Kebut Proyek RDMP Balikpapan, Kapan Rampung?

    Bahlil Minta Pertamina Kebut Proyek RDMP Balikpapan, Kapan Rampung?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengakui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) yang digarap oleh PT Kilang Pertamina Balikpapan (KBP) masih mandek.

    Hal tersebut disampaikan Bahlil saat meninjau proyek di Balikpapan, Kalimantan Timur itu pada Sabtu (14/12/2024). Bahlil bahkan menyebut proyek strategis nasional (PSN) itu mengalami defisit progres.

    Padahal, keberadaan RDMP Balikpapan sangat strategis dalam mewujudkan ketahanan energi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Bahlil mendorong untuk terus melakukan percepatan penyelesaian.

    “Tadi saya lihat tinggal minornya dan progres pekerjaannya itu sudah mencapai 91%. Saya akui berdasarkan presentasi dari teman-teman Pertamina itu ada terjadi defisit progres. Namun saya sudah minta kepada mereka dipercepat, awalnya bulan September [2025], tapi saya minta dimajukan dengan cara apapun agar bisa menuju ketahanan energi,” tutur Bahlil.

    Menurutnya, proyek itu mampu menghasilkan produksi minyak jadi sebesar 100 ribu barel per hari. Oleh karena itu, produksi yang dulunya 260 ribu barel per hari bisa menjadi 360 ribu barel per hari.

    Selain itu, RDMP Balikpapan juga mampu meningkatkan kualitas produk dari EURO II menjadi EURO V, hingga meningkatkan produk BBM dari 197 KBPD menjadi 339 KBPD dan produk LPG dari 48 Kilotonnes Per Annum (KTPA) menjadi 384 KTPA.

    “Ini kalau bisa kita selesaikan dalam waktu cepat, maka akan mengurangi impor kita,” kata Bahlil.

    Belakangan, Bahlil memang tengah menyoroti proyek RDMP Balikpapan yang tak kunjung rampung. Dia bahkan mengajak Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani membuat satgas lantaran proyek RDMP Balikpapan difasilitasi oleh Kementerian Investasi terhadap tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan master list-nya.

    “Jadi kalau boleh bila perlu kita bentuk tim dari Kementerian Investasi,” tutur Bahlil dalam acara Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024) lalu.

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu berpendapat belum optimalnya proyek strategis nasional itu menjadi salah satu penyebab impor minyak Indonesia semakin tinggi. 

    “RDMP di Kalimantan Timur ini bagian tugas Pak Rosan dengan saya untuk kita mengecek. Begitu RDMP-nya tidak selesai-selesai, impornya ini naik terus,” ujar dia.

    Selain itu, Bahlil mencurigai ada permainan dari para importir minyak yang sengaja membuat beberapa bagian dari RDMP menjadi rusak. Hal ini pun menghambat jalannya proyek tersebut. 

    “Jadi kami akan ikut bapak-bapak untuk kita periksa ini, ini sengaja, apakah para importir yang sengaja membuat barang ini rusak supaya impor terus atau apa? Nah, ini problemnya,” tegasnya.

  • ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Megapolitan 15 Desember 2024

    ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Megapolitan 15 Desember 2024

    ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Arif Satria menilai, usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) layak dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia.
    Menurut dia, usulan tersebut menjadi salah satu bahan kajian dan diskusi ICMI dalam menyusun rekomendasi terhadap penataan ulang sistem demokrasi di Indonesia.
    “Itu salah satu bagian penting adalah tentang apakah nanti pemilihan gubernur simetris-asimetris dan lain sebagainya, apakah tertutup-terbuka dan lain sebagainya, itu saya kira akan dikaji,” ujar Arif dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI di Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12/2024).
    Nantinya, kata Arif, hasil kajian soal pentingnya penataan ulang sistem politik di Indonesia, termasuk usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD, akan diserahkan kepada pemerintah dan DPR RI untuk dijadikan bahan pertimbangan.
    “Dan kemarin kami sudah mendiskusikan dengan Kementerian Dalam Negeri, dan insya Allah ICMI akan bersama-sama untuk melakukan kajian, sehingga kajian ini, 2025 bisa kita serahkan kepada pemerintah, termasuk kepada DPR, MPR, terkait dengan format politik ke depan akan seperti apa,” kata Arif.
    Dia berharap hasil kajian ICMI bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan DPR dalam membahas perbaikan sistem politik di Indonesia.
    “Karena apapun juga yang kita harapkan adalah demokrasi yang lebih substansial, bukan demokrasi yang transaksional seperti yang terjadi sekarang ini,” imbuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani meminta ICMI turut mengkaji usulan soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.
    Menurut Muzani, usulan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto itu sebetulnya bertujuan untuk meminta semua pihak bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pilkada.
    “Kami berharap teman-teman ICMI juga bisa memberikan pandangan kepada pemerintah untuk melakukan kajian-kajian ini, agar pemerintah juga bisa mendapatkan pemikiran untuk menyampaikan pandangan-pandangan ini termasuk kepada legislatif,” ujar Muzani dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Minggu (15/12/2024) di Bogor, Jawa Barat.
    Sementara itu, Arif Satria mendorong penataan ulang terhadap sistem politik di Indonesia Sebab, sistem yang dijalankan saat ini masih cenderung bersifat transaksional.
    “ICMI kemarin sudah mendiskusikan, terkait dengan soal evaluasi terhadap sistem politik di Indonesia. Jadi ICMI akan melakukan kajian tentang perlunya menata ulang sistem politik di Indonesia,” ujar Arif dalam Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Minggu (15/12/2024) di Bogor, Jawa Barat.
    Menurut Arif, persoalan tersebut tidak terlepas dari mahalnya ongkos untuk penyelenggaraan Pemilu, khususnya Pilkada. Hal ini akhirnya memunculkan banyak praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.
    Berdasarkan data yang dimiliki ICMI, sekitar 600 kasus korupsi yang dilakukan para kepala daerah sejak Pilkada digelar pada 2004 lalu.
    “Apalagi demokrasi di Indonesia, pilkada yang kita rasakan sebuah proses yang sangat mahal, kemudian transaksional, sehingga kita juga bisa melihat dari 2004 sampai 2024, ada 600 lebih kasus korupsi yang ada di kabupaten/kota, ada 167 bupati wali kota yang masuk KPK,” kata Arif.
    Arif berpandangan, sistem transaksional ini juga jelas terlihat dari maraknya praktik politik uang dalam setiap pesta demokrasi, demi mendapatkan dukungan dan memenangkan kontestasi.
    Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem demokrasi dan pelaksanaan Pilkada yang selama ini dijalankan.
    “Jadi artinya, ini ada masalah dengan demokrasi kita, ada masalah dengan pilkada kita, sehingga ICMI akan melakukan kajian terkait dengan perlunya penataan ulang sistem politik di Indonesia,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.
    Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.
    “Malaysia, Singapura, India, sekali memilih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo, Kamis (12/12/2024) malam.
    Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik. Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.
    “(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir,” ajak Prabowo.
    “Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?” imbuh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Megapolitan 15 Desember 2024

    Ketua MPR Minta ICMI Ikut Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Ketua MPR Minta ICMI Ikut Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (
    MPR
    ) RI Ahmad Muzani meminta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (
    ICMI
    ) turut mengkaji usulan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
    Menurut Muzani, usulan yang disampaikan Presiden
    Prabowo
    Subianto itu sebetulnya bertujuan untuk meminta semua pihak bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pilkada.
    “Kami berharap teman-teman ICMI juga bisa memberikan pandangan kepada pemerintah untuk melakukan kajian-kajian ini, agar pemerintah juga bisa mendapatkan pemikiran untuk menyampaikan pandangan-pandangan ini termasuk kepada legislatif,” ujar Muzani dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Minggu (15/12/2024) di Bogor, Jawa Barat.
    Muzani menerangkan, gagasan tersebut disampaikan Prabowo karena melihat ongkos Pilkada yang mahal. Persoalan ini bahkan diklaim tidak hanya dikeluhkan oleh pihak-pihak yang kalah, tetapi juga pemenangnya.
    “Karena nyatanya demokrasi sebagai sebuah jalan sudah kita anggap sesuai, sudah benar. Tapi caranya ada yang bilang terlalu mahal, ada yang bilang terlalu ribet,” kata Muzani.
    “Padahal ujung dari demokrasi itu adalah pengabdian. Dan pengabdian itu artinya kerelaan untuk memberi bakti kepada rakyat dan bangsa. Itu sebabnya maka Presiden Prabowo memberikan pemikiran apakah ini tidak ada jalan keluar untuk dicari solusi,” sambungnya.
    Di sisi lain, kata Muzani, faktor rendahnya partisipasi pemilih juga masih menjadi salah satu hal yang mendorong perlunya perbaikan dalam pelaksanaan Pilkada ke depan.
    “Partisipasinya kemarin kan rata-rata 60 persen, rendah. Pilkadanya mahal, kemudian itu menjadi beban, biaya ekonomi tinggi. Jadi kira-kira seperti itu,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.
    Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.
    “Malaysia, Singapura, India, sekali memilih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo, Kamis (12/12/2024) malam.
    Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik. Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.
    “(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir,” ajak Prabowo.
    “Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?” imbuh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Pastikan BBM saat Nataru Aman, Segini Stoknya

    Bahlil Pastikan BBM saat Nataru Aman, Segini Stoknya

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengecek Refinery Unit (RU)V Balikpapan di Kalimantan Timur pada Sabtu (14/12) kemarin. Bahlil pun menyatakan, pasokan BBM saat libur Natal dan Tahun Baru dalam kondisi aman.

    “Pemerintah dengan PT Pertamina (persero) memastikan bahwa ketersediaan BBM untuk Natal dan Tahun Baru sekaligus suplai ke daerah tertinggal sampai daerah terluar, alhamdulillahclear(aman), nggak ada masalah. Stok ketersediaan BBM bisa sampai 20 hingga 21 hari,” kata Bahlil dikutip dari laman Kementerian ESDM, Minggu (15/12/2024).

    Bahlil menegaskan ketersedian pasokan BBM tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Natal dan Tahun Baru (Nataru) saja, melainkan menjaga ativitas perekonomian terutama di wilayah yang jauh dari perkotaan, seperti nelayan, petani dan sebagainya.

    Berdasarkan data PT Pertamina, ketahanan stok BBM nasional hingga per 12 Desember 2024 meliputi Pertalite dengan coverage day selama 18,47 hari, Pertamax (20,58 hari), Pertamax Turbo (32,60 hari), Solar (16,75 hari), Pertamax Dex (36,93 hari), dan Avtur (32,11 hari).

    Kendati begitu, pemerintah tengah berupaya meningkatkan produksi dan coverage day BBM nasional melalui pelaksanaan proyekRefinery Development Master Plan (RDMP)yang digarap oleh PT Kilang Pertamina Balikpapan (KBP).

    “Tadi saya lihat tinggal minornya dan progres pekerjaannya itu sudah mencapai 91%. Saya akui berdasarkan presentasi dari teman-teman pertamina itu ada terjadi defisit progres. Namun saya sudah minta kepada mereka dipercepat, awalnya bulan September (2025), tapi saya minta dimajukan dengan cara apapun agar bisa menuju ketahanan energi,” ungkapnya.

    Bahlil menilai keberadaan RDMP Balikpapan sangat strategis dalam mewujudkan ketahanan energi sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang dituangkan dalam program Asta Cita. Pembangunan RDMP Balikpapan diproyeksikan akan menggenjot produksi minyak nasional.

    “Penambahan kilang ini akan bisa menghasilkan produksi minyak jadi sebesar 100 ribu barel per hari. Dulunya 260 ribu barel per hari, sekarang tinggal nambah 100 ribu barel per hari. Jadi totalnya 360 ribu barel per hari. Ini kalau bisa kita selesaikan dalam waktu cepat, maka akan mengurangi impor kita,” tutup Bahlil.

    Sebagai informasi, Kilang RU V Balikpapan merupakan kilang pengolahan minyak terbesar kedua di Indonesia dengan kapasitas kilang 260 Kilo Barrel Per Day (KBPD) atau 25,2% dari total kapasitas kilang yang dimiliki Pertamina, luas area kilang 283.82 ha dan jumlah pekerja 1.771 pekerja.

    Proyek RDMP Balikpapan sendiri akan mampu meningkatkan kapasitas kilang dari 260 KBPD menjadi 360 KBPD, meningkatkan kualitas produk dari EURO II menjadi EURO V, hingga meningkatkan produk BBM dari 197 KBPD menjadi 339 KBPD dan produk LPG dari 48 Kilotonnes Per Annum (KTPA) menjadi 384 KTPA.

    (acd/acd)

  • Bahlil Harap Reaktivasi Sumur Idle Tingkatkan Produksi Migas Jadi 1,5 Juta Bph

    Bahlil Harap Reaktivasi Sumur Idle Tingkatkan Produksi Migas Jadi 1,5 Juta Bph

    Jakarta, Beritasatu.com– Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengharapkan, reaktivasi sumur-sumur migas menganggur (idle) mampu mengembalikan produksi minyak Indonesia hingga di atas 1,5 juta barel per hari sebagaimana pernah terjadi pada 1997. Dengan begitu, kesenjangan (gap) antara kebutuhan dan produksi migas dalam negeri dapat diperbaiki.

    “Jadi kondisi 1997 terbalik dengan kondisi sekarang. Kalau dahulu kita ekspor 1 juta barel per hari, sekarang kita impor 1 juta barel per hari,” kata Bahlil saat menghadiri acara silaturahim kerja nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Bogor, Sabtu (14/12/2024) dilansir Antara.

    Saat ini, kebutuhan konsumsi minyak Indonesia rata-rata adalah 1,6 juta barel per hari. Peningkatan lifting minyak dan gas bumi menjadi salah satu langkah strategis Kementerian ESDM untuk mewujudkan swasembada energi sebagai program Astacita sektor ESDM yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dua langkah strategis lainnya adalah hilirisasi, dan penerapan transisi energi secara berkelanjutan.

    Saat ini, kata Bahlil, Indonesia memiliki 44.985 sumur migas. Dari jumlah itu, sebanyak 16.433 sumur aktif berproduksi, 16.990 sumur idle tidak berproduksi, dan 11.562 sumur lain-lain (abandoned, injection, dry-hole). Terdapat 4.993 sumur idle yang tidak memiliki potensi hydrocarbon (HC), 4.495 sumur idle yang memiliki potensi HC, dan 7.502 sumur idle yang dalam proses reviu.

    Bahlil meyakini, intervensi teknologi mampu mendongkrak kapasitas produksi minyak nasional. Sebagai contoh, Blok Cepu yang dikelola oleh ExxonMobil awalnya hanya menemukan 100.000 barel minyak per hari, tetapi dengan teknologi, mampu menaikkan kapasitas produksi menjadi 163.000 minyak barel per hari.

    Sejalan dengan reaktivasi sumur migas idle, pemerintah menyiapkan 60 blok migas yang ditawarkan kepada investor hingga 2028. Enam blok, di antaranya telah siap ditawarkan pada 2024.

    “Strategi ini seperti main bola, ada periode bertahan, ada menyerang. Bertahan adalah mengoptimalkan sumur-sumur, termasuk sumur idle dengan teknologi dan menyelesaikan plan of development (POD). Sementara menyerang adalah kita harus melakukan eksplorasi,” kata Bahlil.

    Bahlil juga optimistis mampu memasifkan penggunaan biodiesel dan konversi kendaraan bermotor dari energi fosil ke kendaraan berbasis listrik. Hal ini sebagai langkah taktis menekan impor BBM dan menjalankan komitmen energi hijau berkelanjutan.

    “Kita sudah memasuki campuran biodiesel sebesar 40% (B40), 2026 kita sudah masuk ke B50. Arahan Bapak Presiden (Prabowo) kepada saya, segera mencapai B60 dan B70,” kata Bahlil.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, sektor transportasi telah menyumbang paling besar konsumsi BBM nasional sebesar 49%, disusul sekor industri 34%, sektor ketenagalistrikan 8%, dan sektor aviasi atau penerbangan menyumbang 6%.

    Selain reaktivasi sumur migas idle, hal lain yang disoroti Bahlil adalah hilirisasi. Ia kembali menegaskan dampak positif hilirisasi akan mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Melalui hilirisasi di sektor tambang dan migas, akan membuka banyak peluang kerja baru.

    “Nanti kalau sudah hilirisasi, tidak ada lagi anak-anak lulus kuliah hanya bermimpi menjadi pegawai negeri sipil (PNS), sudah mulai memikirkan bagaimana terjun di industri energi,” kata dia.