Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Bahlil Sebut PPN 12 Persen Tak Pengaruhi Harga BBM

    Bahlil Sebut PPN 12 Persen Tak Pengaruhi Harga BBM

    PPN 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Gedung BPH Migas, Jakarta, Kamis (19/12/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

    Intinya Sih…

    PPN 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025 tanpa pengaruh pada harga BBM nonsubsidi.
    Ketua DPR RI, Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah terkait dampak kenaikan tarif PPN 12 persen untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran.
    Petisi di Change.org mendapat 90.040 tanda tangan menentang kenaikan PPN yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

    1. Puan ingatkan dampak yang diakibatkan kenaikan PPNKetua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan komisi akan diumumkan di rapat paripurna besok. (IDN Times/Amir Faisol)2. Harus ada solusi jangka panjang buat kelompok rentan

    Lanjutkan membaca artikel di bawah

    Editor’s picks

    ilustrasi PPN 12% (IDN Times/Aditya Pratama)3. Ramai-ramai isi petisi batalkan kenaikan PPN jadi 12 persenilustrasi PPN 12% (IDN Times/Aditya Pratama)

    Berita Terkini Lainnya

  • Bahlil sebut kenaikan PPN 12 persen tak pengaruhi harga BBM

    Bahlil sebut kenaikan PPN 12 persen tak pengaruhi harga BBM

    PPN untuk minyak, nggak ada isu, tidak ada isu, (harga) tetap

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tidak akan mempengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM).

    Bahlil dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis menyebutkan bahwa harga BBM tetap stabil dan tidak akan mengalami kenaikan akibat perubahan tarif PPN.

    “PPN untuk minyak, nggak ada isu, tidak ada isu, (harga) tetap,” kata Bahlil.

    Meski pun PPN 12 persen akan berlaku untuk sejumlah kebutuhan seperti listrik, Bahlil memastikan bahwa harga BBM tidak akan terpengaruh terhadap kebijakan tersebut. “Nggak ada (pengaruh harga usai kenaikan PPN 12 persen), nggak ada, nggak ada,” tegas Bahlil.

    Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari (2025),” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Jakarta, Senin (16/12).

    Meskipun demikian, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN. Airlangga merinci, pemerintah bakal memberikan fasilitas dengan membebaskan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting).

    Adapun beberapa barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN yakni; beras, daging ayam ras, daging sapi, ikan bandeng/ikan bolu, ikan cakalang/ikan sisik, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, ikan tuna, telur ayam ras, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan gula pasir.

    Selain itu, tepung terigu, Minyakita, dan gula industri menjadi bahan pokok yang diberikan fasilitas berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 1 persen, yang artinya tarif PPN dikenakan tetap di 11 persen.

    “Stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok, dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan minuman yang perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3 persen, juga (PPN) tetap 11 persen. Kemudian juga akan ada bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2 ini sebesar 10 kg per bulan,” jelas Airlangga.

    Lebih lanjut, beberapa jasa yang bersifat strategis juga mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024.

    Jasa tersebut di antaranya jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa angkutan umum, jasa keuangan, dan jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum.

    Sejumlah fasilitas perpajakan itu diusulkan pemerintah bersama dengan paket kebijakan insentif fiskal lainnya untuk tahun 2025 mendatang.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penetapan kebijakan perpajakan dilakukan dengan tetap memerhatikan azas keadilan, keberpihakan kepada masyarakat serta gotong royong.

    “Setiap tindakan untuk memungut (pajak) harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Dan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Di sinilah prinsip negara hadir. Ini azas keadilan yang akan kita coba terus. Tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki,” ucap Sri Mulyani.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPH Migas resmikan 10 penyalur BBM Satu Harga di klaster Papua

    BPH Migas resmikan 10 penyalur BBM Satu Harga di klaster Papua

    Peresmian BBM Satu Harga klaster Papua ini merupakan tahap kedua untuk tahun 2024. Rampung sudah janji kami untuk membangun 583 penyalur BBM Satu Harga sejak 2017 hingga 2024,

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meresmikan 10 penyalur program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga untuk klaster Papua dalam rangka mewujudkan kemandirian energi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis mengatakan, pemerintah terus berupaya menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI melalui program BBM Satu Harga, yang telah dilaksanakan sejak 2017.

    “Peresmian BBM Satu Harga klaster Papua ini merupakan tahap kedua untuk tahun 2024. Rampung sudah janji kami untuk membangun 583 penyalur BBM Satu Harga sejak 2017 hingga 2024,” kata Yapit dalam sambutannya pada acara peresmian, yang dipusatkan di Terminal BBM PT Pertamina (Persero) Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Rabu (18/12/2024).

    Dengan peresmian tersebut hingga saat ini telah terbangun 583 penyalur BBM Satu Harga, yang 208 unit penyalur diantaranya berlokasi di klaster Papua.

    Yapit mengharapkan masyarakat dapat menikmati BBM Satu Harga sesuai dengan aturan yang berlaku, membawa dampak positif bagi perekonomian, dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.

    Program BBM Satu Harga merupakan upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik masyarakat.

    Penghematan pengeluaran BBM diharapkan diikuti dengan penurunan harga bahan pokok serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

    “Program ini juga merupakan program prioritas nasional sebagai upaya pemerintah mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui percepatan pemberlakuan satu harga untuk jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) secara nasional,” katanya.

    Menurut Yapit, pembangunan penyalur BBM Satu Harga bukan hal yang mudah mengingat lokasi geografis dan ongkos angkut yang tinggi, sehingga peruntukannya perlu dipastikan tepat sasaran.

    BPH Migas pun mengapresiasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder terkait yang secara bersama-sama terus mengawal pelaksanaan program, sehingga dapat terwujud sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

    Target pembangunan penyalur BBM Satu Harga sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu sebanyak 71 penyalur.

    Peresmian pertama dilakukan pada 30 Oktober 2024 untuk 40 penyalur yang dipusatkan di Kota Ternate, Kota Padang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

    Pada peresmian tahap ke-2, terdapat 31 penyalur BBM Satu Harga yang diresmikan secara serentak, yaitu klaster Maluku dipusatkan di Integrated Terminal BBM PT Pertamina (Persero) Wayame, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

    Selanjutnya, untuk klaster Papua dipusatkan di Terminal BBM PT Pertamina (Persero), Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat; klaster Nusa Tenggara dan Sulawesi dipusatkan di SPBU BBM Satu Harga, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta klaster Sumatera dan Kalimantan dipusatkan di SPBU BBM Satu Harga, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

    Acara peresmian penyalur BBM Satu Harga di Terminal BBM PT Pertamina (Persero) Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Rabu (18/12/2024). ANTARA/HO-BPH Migas

    Pada peresmian kali ini juga dilakukan wawancara secara virtual bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang tengah meresmikan penyalur BBM Satu Harga di Ambon, Maluku.

    Pada kesempatan itu, Menteri ESDM juga meminta pasokan BBM untuk periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Kabupaten Fakfak dapat terjaga dengan baik.

    Turut hadir dalam peresmian antara lain Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi, Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Maompang Harahap, dan Asisten II Sekda Kabupaten Fakfak Arobi Hindom.

    Adapun ke-10 penyalur BBM Satu Harga klaster Papua yang diresmikan adalah:

    1. SPBU 8699402 di Kecamatan Arso Timur, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
    2. SPBU 8698603 di Kecamatan Oudate, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua.
    3. SPBU 8698811 di Kecamatan Yair, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah
    4. SPBU 8698325 di Kecamatan Roon, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
    5. SPBU 8698326 di Kecamatan Sough Wepu, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
    6. SPBU 8698327 di Kecamatan Kaitaro, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
    7. SPBU 8698444 di Kecamatan Botain, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
    8. SPBU 8698445 di Kecamatan Beraur, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
    9. SPBU 8698446 di Kecamatan Sayosa, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
    10. SPBU 8698447 di Kecamatan Kofiau, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kuota LPG 3 Kg Jebol, Bahlil Tambah Kuota 200 Ribu Metrik Ton

    Kuota LPG 3 Kg Jebol, Bahlil Tambah Kuota 200 Ribu Metrik Ton

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan penyaluran LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi yang melebihi kuota. Saat ini penyaluran kuota LPG 3 kg sudah mencapai 103%.

    Terkait overkuota itu, Bahlil mengatakan sudah menyiapkan kuota tambahan 150-200 ribu metrik ton. Tambahan pasokan ini digunakan untuk menutupi kelebihan kuota sekaligus menjaga ketersediaan LPG 3 kg selama Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

    “Ya kurang lebih sekitar 150-200 ribu metrik ton dan barangnya sudah ada. Jadi, nggak perlu dipersoalkan. (Pasokan buat Nataru) Aman,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Lebih lanjut, penambahan kuota ini sudah dikoordinasikan dengan PT Pertamina (Persero), Kementerian Keuangan, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan Bahlil juga sudah melapor ke Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, penambahan kuota ini tidak akan bertambah pada anggaran subsidi.

    “Jadi ada terjadi memang penambahan kuota. Tapi penambahan kuota ini tidak berdampak pada penambahan subsidi. Saya dengan Pak Simon (Direktur Utama Pertamina) sudah rapat dan sudah kami rapatkan dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Udah clear, dan saya juga sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat ratas ya,” jelas Bahlil.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri membeberkan progres penyaluran LPG 3 kg bersubsidi terkini. Dia mengatakan, penyaluran LPG 3 kg mencapai 103% dari kuota.

    “Untuk realisasi PSO yang sudah dijalankan hingga Desember ini, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk LPG memang ada kelebihan kurang lebih 3% over quota,” kata Simon saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

    Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenarkan bahwa penyaluran LPG 3 kg bersubsidi telah melampaui kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pihaknya mengaku akan terus memantau perkembangan ini sambil melihat ruang fiskal.

    Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan anggaran subsidi energi cukup fleksibel dengan LPG 3 kg, BBM dan listrik. Ia menyebut sejauh ini masih ada ruang untuk bermain dalam pagu itu.

    “Untuk LPG 3 kg subsidi, Pertamina mengatakan kuotanya sudah terlampaui. Memang kita lihat di sini volumenya sudah di atas 1,9% di atas pagu atau kuotanya ini,” kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (11/12/2024).

    “Apakah ada ruang fiskal? Secara keseluruhan pagu untuk subsidi kita cukup fleksibel antara LPG, BBM, listrik dan kita melihat sejauh ini masih ada ruang untuk kita bermain dalam pagu itu,” tambahnya.

    Lihat juga Video: Beli Elpiji 3 Kg Wajib Pakai KTP, Ini Kata Pemilik Pangkalan Gas

    (ara/ara)

  • Momen Bahlil Mengendarai Motor Roda 3 Saat Cek Stok BBM Nelayan

    Momen Bahlil Mengendarai Motor Roda 3 Saat Cek Stok BBM Nelayan

    Foto Bisnis

    ANTARA FOTO/Alfian Sanusi – detikFinance

    Kamis, 19 Des 2024 14:10 WIB

    Ambon – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau ketersediaan BBM untuk nelayan di SPBUN Pelabuhan Perikanan Ambon. Bahlil sempat naik motor roda 3 yang membawa BBM.

  • Ada Dugaan Persekongkolan Tender Cisem 2, Bahlil: Jangan Duga-duga Terus

    Ada Dugaan Persekongkolan Tender Cisem 2, Bahlil: Jangan Duga-duga Terus

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons dugaan persekongkolan tender dalam pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (ruas Batang-Cirebon Kandanghaur).

    Dugaan tersebut dilaporkan oleh Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU). Bahlil mengatakan, sudah mengecek di tim proyek tersebut dan memastikan proyek tersebut berjalan sesuai dengan aturan.

    “Saya sudah cek kok di tim ESDM, semua bekerja proper sesuai aturan. Jangan main duga-duga terus,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Bahlil meminta agar KPPU dapat membuktikan terlebih dahulu sebelum menduga. Bahkan dia menekankan pihaknya bekerja sesuai aturan.

    “Mana ada dugaan. Kita ini kerja benar, diduga terus. Kalau boleh KPPU-nya itu ada hasil baru ngomong. Jangan masih dalam telusuri ngomong-ngomong terus,” imbuh Bahlil.

    Sebagai informasi, KPPU saat ini melaksanakan penyelidikan atas laporan yang berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Multi Years Contract (‘Cisem 2’) dengan nilai pagu tender mendekati Rp 3 triliun.

    Tender yang diumumkan pada 23 April 2024 tersebut meliputi berbagai pekerjaan seperti pembuatan rancangan rinci, pengadaan material/komponen, manufaktur dan pabrikasi material/komponen, konstruksi dan instalasi jaringan pipa gas +245 km dan instalasi termasuk pembangunan stasiun/instalasi metering dan uji commissioning.

    Instalasi baja karbon berdiameter 20 inchi tersebut bertujuan untuk mentransmisikan gas alam dengan kapasitas 183 MMscfd dari Batang ke Kandang Haur Timur. Tender pembangunan pipa gas bumi tersebut dimenangkan oleh KSO PT Timas Suplindo-PT Pratiwi Putri Sulung yang diumumkan pada tanggal 14 Juli 2024.

    Tender tersebut dilaporkan terindikasi memuat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu sejak 4 September 2024, KPPU mulai melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut dan mengagendakan berbagai panggilan guna mengumpulkan minimal dua jenis alat bukti.

    Panggilan penyelidikan tersebut antara lain dialamatkan ke berbagai pihak terkait, termasuk Arifin. Dalam waktu dekat, KPPU juga akan meminta keterangan kepada pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tender tersebut.

    (ara/ara)

  • Kuota LPG 3 Kg Jebol, Bahlil Tambah Kuota 200 Ribu Metrik Ton

    Skema Baru Subsidi BBM Bakal Diumumkan Prabowo Awal 2025

    Jakarta –

    Pemerintah terus menggodok skema subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terbaru. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan skema subsidi akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto tahun depan.

    Bahlil mengatakan, saat ini perencanaan skema terbaru sudah mencapai 99%. Pihaknya tengah menunggu konsolidasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Pasti tahun depan. Sekarang sudah hampir selesai, nanti kita umumkan 2025. Progresnya sudah 99%. Datanya nanti data BPS,” kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Dia menjelaskan, BPS akan melaporkan data penerima subsidi BBM dengan skema baru pekan depan. Kemudian, pihaknya menindaklanjuti lebih lanjut.

    “Sekarang BPS-nya lagi saya menunggu hari Senin (datanya) kalau sudah selesai baru kita bicarakan,” jelas Bahlil.

    Dia menyebut, salah satu skema yang berpotensi diterapkan untuk subsidi BBM, yakni skema Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, Bahlil belum dapat membeberkan lebih lanjut terkait skema yang lainnya karena masih menunggu keputusan Prabowo.

    “Salah satu yang berpotensi untuk formulasinya seperti itu (BLT). Tapi jangan dulu saya umumkan sekarang, yang berhak mengumumkan itu tunggu keputusan dari Bapak Presiden,” tambah Bahlil.

    Lihat Video: Subsidi BBM-Listrik Tak Tepat Sasaran, Bahlil Bakal Kaji Jadi BLT

    (ara/ara)

  • Ali Armunanto: Selama Ini Kita Ditipu Elite dengan Pilkada Langsung

    Ali Armunanto: Selama Ini Kita Ditipu Elite dengan Pilkada Langsung

    Hanya saja, diungkapkan Ali, itu merupakan opsi politik elite yang diframing seakan-akan demokratis dengan pemilihan langsung.

    “Jadi tidak ada opsi di masyarakat.Kita lihat siapa sih calon yang muncul dari keinginan rakyat? Di Makassar tidak ada yang muncul dari keinginan rakyat,” imbuhnya.

    Ia melihat bahwa semua calon yang maju selama proses Pilkada muncul dari kepentingan politik elite.

    “Di Sulsel juga begitu. Jadi Pilkada langsung itu adalah seperti praktek money laundryng. Uang kejahatan yang dicuci dalam praktek demokratis supaya kesannya bersih dan legal,” terangnya.

    “Tapi praktek-praktek pencalonan itu semuanya ilegal. Semuanya melalui proses yang kita telusuri, anti demokratis,” sambung dia.

    Ali bilang, jika publik diperhadapkan dengan wacana seperti itu, maka sudah seharusnya memberikan respons yang baik.

    “Ini adalah upaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa sebenarnya selama ini kita ditipu para elite, Partai Politik dengan Pilkada langsung,” kuncinya.

    Sebelumnya diketahui, melalui sambutannya dalam perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

    Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    “Kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dilansir dari akun youtube Kabar Golkar, Jumat (13/12/2024).

    Presiden mengatakan, tidak perlu malu untuk mengakui sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dia menggambarkan meski menang pilkada, para calon tampak lesu karena telah mengeluarkan biaya yang besar.

  • Dukung Pilkada Lewat DPRD, Bayu Golkar: Hemat Biaya

    Dukung Pilkada Lewat DPRD, Bayu Golkar: Hemat Biaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Politisi muda Partai Golkar Jawa Timur, Bayu Airlangga, memberikan dukungan penuh terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto soal pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Ia menyebut usulan ini sebagai langkah maju untuk menciptakan efisiensi sekaligus meningkatkan kualitas kepala daerah yang terpilih.

    Menurut Bayu, usulan Presiden Prabowo yang juga didukung Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, relevan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini.

    “Pemilihan melalui DPRD bisa menjadi solusi untuk mengurangi biaya politik yang tinggi tanpa mengabaikan prinsip konstitusional,” ujarnya di Surabaya, Kamis (19/12/2024).

    Ia menambahkan, pembahasan terkait mekanisme Pilkada melalui DPRD dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Paket Politik yang mencakup pemilu, pilkada, dan partai politik. RUU ini diharapkan menjadi prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2025.

    Bayu menjelaskan, bahwa efisiensi dalam konteks ini bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga memastikan proses politik berjalan lebih efektif.

    “Biaya besar dalam Pilkada langsung sering menjadi beban bagi calon kepala daerah. Dengan pemilihan lewat DPRD, kita bisa meminimalkan itu sambil tetap menjaga kualitas pemimpin yang terpilih,” tegasnya.

    Ia juga menekankan bahwa usulan ini tetap berada dalam koridor konstitusi dan demokrasi. Menurutnya, mekanisme pemilihan melalui DPRD tidak akan mengurangi semangat demokrasi jika dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

    Gagasan ini tentu memunculkan beragam pendapat di tengah masyarakat. Sebagian kalangan menilai Pilkada langsung memberikan ruang lebih besar bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya.

    Namun, di sisi lain, biaya politik yang tinggi sering kali menimbulkan masalah baru, seperti korupsi atau praktik politik uang.

    Bayu percaya bahwa usulan ini bisa menjadi bahan diskusi yang konstruktif di tingkat nasional. “Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama mencari solusi terbaik untuk masa depan demokrasi Indonesia,” tutupnya.

    Dengan wacana ini, langkah reformasi politik tampaknya akan menjadi salah satu fokus penting dalam pemerintahan mendatang.  [tok/aje]

  • Aturan Pajak Karbon, Bahlil Diskusikan Langkah Penting Bersama Sri Mulyani dan Raja Juli

    Aturan Pajak Karbon, Bahlil Diskusikan Langkah Penting Bersama Sri Mulyani dan Raja Juli

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejak pertama kali digaungkan, pemerintah belum kunjung menerapkan aturan pajak karbon di Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah mengaku masih dalam tahap diskusi untuk mengkaji aturan implementatif pajak karbon.

    Padahal, selain menjadi solusi untuk menjaga lingkungan dan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), pajak karbon dapat menambah pendapatan negara tanpa membebani masyarakat luas seperti pajak pertambahan nilai (PPN) yang dinaikkan menjadi 12%.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam sesi doorstop seusai wawancara eksklusif bersama BTV Program Beritasatu Special, Rabu (18/12/2024).

    “Dari pemerintah, kami butuh diskusi satu hingga dua putaran lagi. Masih dalam satu hingga dua putaran lagi supaya ada aturan implementatifnya,” ungkap Bahlil.

    Bahlil menyebut, saat ini pihaknya masih terus melakukan diskusi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait aturan pajak karbon di Indonesia.

    “Pajak karbon itu kan bicara dengan menteri keuangan, menteri ESDM sama menteri kehutanan, kami butuh satu hingga dua putaran lagi,” ucapnya.

    Adapun baru-baru ini, ramai masyarakat memprotes kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif PPN sebesar 1% dari 115 menjadi 12% yang memukul hampir seluruh sektor industri di Indonesia.

    Sejumlah pakar menilai, opsi meningkatkan penerimaan negara tak harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif PPN. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan opsi lain, seperti penerapan pajak karbon, yang landasan hukumnya juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).