Tag: Bahlil Lahadalia

  • Bahlil Bicara soal PPN 12 Persen: Presiden Disumpah untuk Jalankan UU
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        29 Desember 2024

    Bahlil Bicara soal PPN 12 Persen: Presiden Disumpah untuk Jalankan UU Yogyakarta 29 Desember 2024

    Bahlil Bicara soal PPN 12 Persen: Presiden Disumpah untuk Jalankan UU
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Soal
    kenaikan PPN
    12 persen pada Januari 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar menyebut kebijakan itu merupakan kewajiban pemerintah untuk menjalankan undang-undang.
    “Prinsipnya Presiden itu disumpah untuk menjalankan undang-undang. Terkait apapun yang dilakukan dan diperintahkan undang-undang, saya pikir kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya,” katanya di Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (29/12/2024) sore.
    “Khusus PPN memang dalam undang-undang tahun 2021 dibuat. Bahwa kenaikan itu dilakukan bertahap 11 persen dan paling lambat 2025 12 persen,” imbuh dia.
    Namun lanjut Bahlil, Presiden Prabowo mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sehingga diambil jalan tengah.
    Jalan tengah yang diambil yakni PPN 12 persen dikenakan pada barang-
    barang mewah
    , sedangkan untuk barang kebutuhan masyarakat yang sifatnya produk lokal, PPN tetap 11 persen.
    “Kalau beli mobil, barang-barang mahal itu dikenakan 12 persen,” imbuhnya.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah menegaskan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) hanya naik 1 persen pada tahun 2025 dan berlaku tidak hanya untuk barang mewah.
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (
    Kemenkeu
    ) Dwi Astuti mengatakan, tarif PPN hanya naik 1 persen pada 1 Januari 2024, yaitu dari yang saat ini sebesar 11 persen menjadi 12 persen.
    “Terkait dengan mungkin perbincangan di media sosial, ini ada kesan seolah-olah naiknya tuh 12 persen dari tadinya nol. Nah ini yang mungkin perlu saya luruskan. Naiknya itu 1 persen dari 11 persen jadi 12 persen nanti di tanggal 1 Januari 2025,” ujarnya dalam Media Briefing di kantornya, Jakarta, Senin (23/12/2024).
    Terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen juga tidak dilakukan pemerintah secara mendadak.
    Dalam Pasal 7 UU HPP disebutkan, tarif PPN sebesar 11 persen berlaku pada 1 April 2022 dan tarif PPN 12 persen berlaku mulai paling lambat 1 Januari 2025.
    “Jadi sebenarnya pengenaan per 1 Januari itu kan bukan pengenaan tiba-tiba jadi 12 persen. Pengenaannya kan hanya naik dari 11 persen ke 12 persen,” jelas Susi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bongkar pasang skema subsidi energi demi ketepatan distribusi

    Bongkar pasang skema subsidi energi demi ketepatan distribusi

    Jakarta (ANTARA) – Komoditas energi mencaplok lebih dari separuh anggaran subsidi yang dialokasikan oleh Pemerintah pada 2025. Berdasarkan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp203,41 triliun dialokasikan oleh Pemerintah untuk menyubsidi komoditas energi.

    Adapun total anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam APBN TA 2025 mencapai Rp307,93 triliun. Dengan demikian, komoditas energi memperoleh 66 persen dari anggaran subsidi secara keseluruhan.

    Rincian dari subsidi energi tersebut, yakni Rp26,66 triliun untuk jenis bahan bakar tertentu (JBT), yang terdiri atas minyak tanah dan minyak solar untuk konsumen tertentu. Sasaran konsumen pengguna BBM tertentu itu adalah rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum.

    Selanjutnya, alokasi subsidi LPG tabung 3 kg mencapai Rp87 triliun, berikut dengan subsidi listrik yang mencapai Rp89,746 triliun.

    Anggaran subsidi tersebut belum termasuk kompensasi energi senilai Rp190,89 triliun untuk 2025. Kompensasi energi merupakan dana yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada badan usaha, dalam hal ini Pertamina dan PLN, atas kekurangan penerimaan badan usaha sebagai akibat dari kebijakan penetapan harga oleh Pemerintah.

    Contohnya, ketika Pemerintah menahan harga BBM saat minyak dunia mengalami gejolak akibat konflik di Timur Tengah. Kekurangan penerimaan Pertamina akan dibayarkan oleh Pemerintah melalui dana kompensasi energi.

    Besarnya anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk sektor energi menunjukkan bahwa energi memegang peranan yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Melalui skema subsidi energi, Pemerintah berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi biaya produksi dan konsumsi.

    Kini, Pemerintah terus memutar otak untuk menekan subsidi energi tanpa memengaruhi pergerakan ekonomi yang bergulir di masyarakat, sebab ketidaktepatan dalam penyaluran subsidi energi menjadi salah satu penyebab kebocoran anggaran.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa sekitar 20–30 persen subsidi energi selama ini kemungkinan dinikmati oleh kelompok yang tidak termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan.

    Oleh karena itu, sepanjang 2024, Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan demi memastikan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

    Wajib daftar untuk beli LPG 3 kg

    Mulai 1 Januari 2024, pembelian LPG tabung 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata. Kebijakan ini bertujuan agar besaran subsidi tersebut benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, sesuai kewajaran konsumsi.

    PT Pertamina Patra Niaga mencatat hingga akhir November 2024, jumlah pendaftar LPG bersubsidi 3 kg telah mencapai sebanyak 57 juta nomor induk kependudukan (NIK).

    LPG 3 kg diperuntukkan bagi empat sektor pengguna utama, yaitu rumah tangga, usaha kecil, petani sasaran, dan nelayan.

    Dari seluruh sektor tersebut, rumah tangga mendominasi penggunaan LPG 3 kg dengan kontribusi sebesar 85 persen, sementara 15 persen sisanya oleh digunakan usaha mikro dan lainnya.

    Bahlil Lahadalia selaku Ketua Tim Penggodok Kebijakan Subsidi Energi menyampaikan skema pemberian subsidi LPG 3 kg diusulkan untuk tetap dilanjutkan tanpa perlu melakukan koreksi apa pun, sebab terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, serta konsumsi rumah tangga.

    Lanjutan program QR Code Pertalite

    Pertamina Patra Niaga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pengguna Pertalite, untuk mendaftarkan kendaraan dan mendapatkan QR Code demi subsidi yang tepat sasaran.

    Jumlah pendaftar kode quick response (QR) bahan bakar minyak penugasan jenis Pertalite per 1 Oktober 2024 menembus 5.515.878 unit kendaraan.

    Kode QR yang digunakan tersebut digunakan oleh Pertamina Patra Niaga untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah untuk produk Pertalite.

    Oleh karena itu, Pertamina sebagai operator memiliki kewajiban untuk mencatat konsumen dan volume transaksi BBM subsidi yang dimandatkan oleh regulator atau BPH Migas.

    Penerapan pembelian Pertalite menggunakan QR Code tidak menjadi satu-satunya solusi yang diandalkan oleh Pemerintah untuk memastikan penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Skema baru penyaluran subsidi energi menjadi fokus pemerintah, utamanya Kementerian ESDM yang kini dipimpin oleh Bahlil.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Surya Paloh Tak Hadiri Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo di Kertanegara, Ini Penjelasan Nasdem

    Surya Paloh Tak Hadiri Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo di Kertanegara, Ini Penjelasan Nasdem

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir dalam pertemuan para ketum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024) sore.

    Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan Surya Paloh berhalangan hadir dalam pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo karena sedang berada di luar negeri. Surya Paloh diwakili oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Viktor Laiskodat dalam pertemuan di kediaman Prabowo itu.

    Menurut Saan, meski tidak hadir dalam pertemuan tersebut, hubungan Surya Paloh dengan Prabowo tetap hangat.

    “Tidak ada masalah, bahkan (berhubungan) semakin hangat,” kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (29/12/2024).

    Saan menegaskan Partai Nasdem tetap berkomitmen untuk menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo, serta terus mendukung berbagai kebijakan yang akan dijalankan.

    Saan mengaku belum mendapatkan informasi terkait topik yang dibicarakan dalam pertemuan para ketum parpol koalisi pemerintahan dengan Prabowo. Pasalnya, Saan sedang menjalani masa reses DPR  dengan berkunjung ke daerah pemilihan saat pertemuan berlangsung.

    Saan mengatakan pertemuan ketum parpol KIM plus dengan Prabowo merupakan agenda rutin presiden.

    “Itu kan (pertemuan) reguler, Pak Prabowo memang presiden, memang berkeinginan untuk melakukan pertemuan antarketum partai secara reguler,” kata Saan dikutip dari Antara.

    Menurut ia, pertemuan itu biasanya membicarakan berbagai persoalan dan kebijakan yang akan diambil, salah satunya terkait Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Beberapa waktu lalu pun pertemuan antara para ketua umum partai politik dilakukan di Istana.

    “Jadi, untuk komunikasi dan sebagainya, saling memperkuatlah. Kan semua partai berkomitmen untuk memperkuat dan memberikan dukungannya kepada pemerintahan Pak Prabowo. Nah makanya penting pertemuan secara reguler,” kata Saan yang juga wakil ketua DPR.

    Sebelumnya sejumlah ketum parpol KIM plus bertemu Prabowo di kediaman pribadinya sang presiden di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024) sore.

    Pertemuan berlangsung tertutup sekitar dua jam. Namun, jajaran ketua umum partai pendukung itu enggan buka suara terkait isi pertemuan, bahkan langsung meninggalkan kediaman Prabowo selepas acara.

    Jajaran ketua umum partai yang datang adalah Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

    Kemudian Ketua Fraksi Nasdem DPR Viktor Laiskodat, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga hadir dalam pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo.
     

  • NasDem: hubungan Surya Paloh-Prabowo hangat walau tak hadiri pertemuan

    NasDem: hubungan Surya Paloh-Prabowo hangat walau tak hadiri pertemuan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan bahwa hubungan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Prabowo Subianto tetap hangat, walaupun Surya tidak hadir dalam pertemuan para ketua partai politik di kediaman Prabowo pada Sabtu.

    Dia mengatakan Surya Paloh berhalangan hadir karena sedang berada di luar negeri sejak beberapa waktu lalu dan kehadirannya diwakili Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Laiskodat.

    “Tidak ada masalah, bahkan (berhubungan) semakin hangat,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, Partai NasDem tetap berkomitmen untuk menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo, serta berkomitmen terus mendukung berbagai kebijakan yang akan dijalankan.

    Namun, sejauh ini Saan mengaku belum mendapatkan informasi terkait topik yang dibicarakan dalam pertemuan para ketua umum partai politik koalisi pemerintahan tersebut karena dirinya sedang menjalani masa reses DPR RI dengan berkunjung ke daerah pemilihan.

    “Itu kan reguler, Pak Prabowo memang Presiden, memang berkeinginan untuk melakukan pertemuan antarketum partai secara reguler,” katanya.

    Menurut ia, pertemuan itu biasanya membicarakan berbagai persoalan dan kebijakan yang akan diambil, salah satunya terkait Natal dan Tahun Baru. Beberapa waktu lalu pun pertemuan antara para ketua umum partai politik dilakukan di Istana.

    “Jadi, untuk komunikasi dan sebagainya, saling memperkuatlah. Kan semua partai berkomitmen untuk memperkuat dan memberikan dukungannya kepada pemerintahan Pak Prabowo. Nah makanya penting pertemuan secara reguler,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengumpulkan ketua umum partai-partai pendukung pemerintah di kediaman pribadinya Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Sabtu (28/12).

    Pertemuan itu berlangsung tertutup selama sekitar dua jam. Namun, jajaran ketua umum partai pendukung itu enggan buka suara terkait isi pertemuan, bahkan langsung meninggalkan kediaman Prabowo selepas acara.

    Jajaran ketua umum partai yang datang, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

    Adapula Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Laiskodat, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kumpulkan Ketum Parpol, Prabowo Dinilai Sedang Konsolidasikan Koalisi

    Kumpulkan Ketum Parpol, Prabowo Dinilai Sedang Konsolidasikan Koalisi

    Kumpulkan Ketum Parpol, Prabowo Dinilai Sedang Konsolidasikan Koalisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro, menilai, Presiden
    Prabowo Subianto
    tengah mengonsolidasikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) saat mengumpulkan ketua umum partai politik KIM, Sabtu (28/12/2024) kemarin.
    Ia mengatakan, pertemuan semacam itu sering menjadi ruang untuk membahas isu sensitif yang dapat memicu perdebatan dan polarisasi di tengah masyarakat, misalnya kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 12 persen.
    “Pertemuan seperti itu bisa menjadi ruang untuk mensinkronkan respons-respons terhadap isu krusial seperti kenaikan PPN, termasuk strategi untuk mengantisipasi potensi konflik internal karena perbedaan sikap atau pandangan,” ujar Verdy kepada
    Kompas.com
    , Minggu (29/12/2024).
    Verdy berpandangan, lewat pertemuan itu, Prabowo memberikan sinyal untuk menjaga soliditas koalisi pemerintah.
    Menurut Verdy, ini penting untuk memastikan stabilitas politik dan memastikan program-program pemerintah berjalan lancar.
    “Presiden tampak ingin melakukan koordinasi yang lebih dekat dengan partai-partai koalisi terkait kebijakan yang akan diambil. Hal itu penting untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antarpartai atau menghindari miskomunikasi (tidak satu suara) dalam urusan-urusan krusial,” ujar dia.
    Verdy menambahkan, pertemuan ini juga penting untuk membahas dan menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan.
    Dengan demikian, masing-masing ketua umum parpol dapat menyampaikan aspirasi dan masukannya.
    “Pertemuan ini dapat menjadi sarana untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Dengan melibatkan partai-partai koalisi dalam pengambilan keputusan, Presiden dapat memperkuat legitimasinya,” imbuh Verdy.
    Diberitakan sebelumnya, Prabowo mengelar pertemuan dengan ketua umum partai politik KIM di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Sabtu sore hingga malam.
    Para ketua umum yang hadir adalah Muhaimin Iskandar (PKB), Ahmad Syaikhu (PKS), Agus Harimurti Yudhoyono (Partai Demokrat), Zulkifli Hasan (PAN), dan Bahlil Lahadalia (Partai Golkar).
    Selain itu, ada juga Anggota DPR RI sekaligus Politikus Partai Nasdem, Viktor Laiskodat; serta Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dari Partai Gerindra.
    Prabowo menjelaskan bahwa pertemuan tersebut adalah agenda rutin yang biasanya dilakukan seminggu sekali.
    “Pertemuan kan sudah beberapa saat saya keliling pergi ke luar negeri. Biasanya kita seminggu sekali bertemu,” kata Prabowo, Sabtu malam.
    Para ketua umum partai politik kompak menampik bahwa ada perbincangan terkait isu-isu tertentu dalam pertemuan tersebut.
    Mereka sama-sama mengeklaim bahwa pertemuan itu adalah silaturahmi biasa.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil: Skema baru grosssplit pacu investasi hulu migas

    Bahlil: Skema baru grosssplit pacu investasi hulu migas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan penerapan skema baru kontrak kerja sama minyak dan gas bumi berbentuk gross split akan lebih memacu investasi di sektor hulu migas.

    Menurut dia, skema baru bagi hasil tersebut bertujuan untuk memberikan insentif yang lebih menarik bagi investor, sekaligus mempercepat eksplorasi dan produksi migas.

    “Skema gross split yang baru ini lebih kompetitif dan dirancang untuk menarik minat investor global. Diharapkan dapat mempercepat peningkatan kapasitas produksi migas dalam negeri,” kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Penandatanganan kontrak kerja sama wilayah kerja minyak dan gas bumi (WK migas) Central Andaman merupakan WK pertama, yang menggunakan skema baru gross split.

    Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) WK Central Andaman adalah konsorsium Harbour Energy Central Andaman Ltd dan Mubadala Energy (Central Andaman) Rsc Ltd. Sebagai operator adalah Harbour Energy.

    Konsorsium KKKS telah melakukan pembayaran bonus tanda tangan sebesar 300.000 dolar AS serta menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 1,5 juta dolar AS.

    Kontrak WK Central Andaman adalah sejarah baru bagi investasi sektor migas, karena merupakan kontrak dengan skema baru gross split, yang pertama sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

    Permen tersebut menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

    Selain itu, ditetapkan pula Kepmen ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

    Pembaruan aturan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan pemerintah.

    Salah satu poin penting pada aturan tersebut adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, yang dapat mencapai 75-95 persen.

    Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga nol persen pada kondisi tertentu.

    Bahlil menambahkan pemerintah juga menyederhanakan proses perizinan sektor migas untuk mempercepat kegiatan eksplorasi.

    Kementerian ESDM telah memangkas ratusan perizinan yang selama ini menghambat proses eksplorasi migas.

    Bahlil menegaskan pemerintah telah memangkas izin eksplorasi migas dari 320 menjadi hanya 140 izin untuk menarik lebih banyak investor dan mempercepat eksplorasi.

    “Kami ingin memastikan bahwa eksplorasi migas tidak terhambat oleh birokrasi yang rumit. Kami telah memangkas ratusan perizinan untuk mempercepat eksplorasi migas di Indonesia,” sebut Bahlil.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Benarkah Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo di Kertanegara Bahas Soal PDIP?

    Benarkah Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo di Kertanegara Bahas Soal PDIP?

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus bertemu Presiden Prabowo Subianto di rumahnya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024) sore. Apa yang dibahas?

    Pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo berlangsung sekitar dua jam sejak pukul 16.46 WIB. Namun, detail pembahasan mereka sampai sekarang masih belum banyak diketahui publik. 

    Ada kabar menyebut mereka membahas isu-isu terkini dihadapi pemerintah seperti libur Nataru 2025 hingga kenaikan pajak penghasilan nilai (PPN) 12 persen. Ada rumor juga mereka turut membahas soal PDIP yang sedang dirundung kasus Harun Masiku hingga isu masuk kabinet Prabowo.

    Ketum parpol yang hadir di kediaman Prabowo adalah Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan,  Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

    Para ketum parpol tersebut kompak tak mau buka mulut mengungkap secara gamblang apa saja isi pertemuan dengan Prabowo. 

    AHY mengaku pertemuan ketum parpol dengan Prabowo hanya membahas hal-hal bersifat internal. Ia membantah pertemuan itu turut membahas soal PDIP.

    “Enggak ada (bahasa soal PDIP),” kata AHY. 

    Zulkifli Hasan menyebut pertemuan ketum parpol dengan Prabowo hanya agenda rutin ketum parpol untuk melaporkan hasil kerja masing-masing. “Kita melaporkan masing-masing yang kita lakukan,” katanya.

    Zulhas yang juga menko pangan juga menyangkal pertemuan itu membahas isu PDIP akan masuk kabinet Prabowo. 

    Bahlil Lahadalia mengatakan pertemuan ketum parpol dengan Prabowo hanya untuk diskusi ringan, tidak menyinggung soal penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus Harun Masiku oleh KPK.

    “Ya diskusi biasa karena mau akhir tahun, bagaimana ke depan,” ujar Bahlil yang juga menteri ESDM saat ditanya wartawan.

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pertemuan dirinya dengan para ketum parpol KIM plus di Kertanegara tersebut merupakan agenda tiap minggu dan sudah berlangsung beberapa kali. 

    “Saat saya keliling pergi ke luar negeri biasanya kita seminggu sekali bertemu,” kata Prabowo kepada wartawan seusai menghadiri perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (29/12/2024) malam.

    “Pertemuan kan sudah beberapa, saat saya keliling pergi ke luar negeri biasanya kita seminggu sekali bertemu,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta.

  • Menteri ESDM: Hulu migas jadi kunci capai swasembada energi

    Menteri ESDM: Hulu migas jadi kunci capai swasembada energi

    Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah reaktivasi sumur-sumur menganggur (idle) yang tidak berproduksi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan sektor hulu minyak dan gas (migas) menjadi kunci pencapaian target swasembada energi sesuai program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, pencapaian swasembada energi memerlukan peningkatan produksi migas, yang berkelanjutan dan optimal.

    “Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah reaktivasi sumur-sumur menganggur (idle) yang tidak berproduksi,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, potensi yang ada di sumur-sumur yang telah lama tidak beroperasi tersebut cukup besar untuk meningkatkan lifting migas nasional.

    “Kami mengincar tambahan lifting migas dari sumur idle yang memiliki potensi besar,” ujar Bahlil.

    Saat ini, kata Bahlil, Indonesia memiliki 44.985 sumur migas. Dari jumlah itu, sebanyak 16.433 sumur aktif berproduksi, 16.990 sumur idle tidak
    berproduksi, dan 11.562 sumur lain-lain berstatus abandoned, injection, atau dry-hole.

    Terdapat 4.993 sumur idle yang tidak memiliki potensi hidrokarbon (HC), 4.495 sumur idle yang memiliki potensi HC, dan 7.502 sumur idle yang dalam proses kajian.

    Lebih jauh, Bahlil menjelaskan reaktivasi sumur-sumur migas idle mampu mengembalikan produksi minyak Indonesia hingga di atas 1,5 juta barel per
    hari sebagaimana pernah terjadi pada 1997.

    Dengan begitu, kesenjangan antara kebutuhan dan produksi migas dalam negeri dapat diperbaiki.

    “Jadi kondisi 1997 terbalik dengan kondisi sekarang. Kalau dahulu kita ekspor 1 juta barel per hari, sekarang kita impor 1 juta barel per hari,” kata Bahlil

    Saat ini, sambung Bahlil, kebutuhan konsumsi minyak Indonesia rata-rata adalah 1,6 juta barel per hari.

    Peningkatan lifting minyak dan gas bumi menjadi salah satu langkah strategis Kementerian ESDM untuk mewujudkan swasembada energi.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Apa yang Dibahas dalam Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol di Kertanegara?

    Apa yang Dibahas dalam Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol di Kertanegara?

    Apa yang Dibahas dalam Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol di Kertanegara?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com- 
    Presiden Republik Indonesia,
    Prabowo Subianto
    , mengundang sejumlah ketua umum partai politik ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Pada Sabtu (28/12/2024),
    Pertemuan tertutup ini berlangsung selama hampir dua jam, dimulai pukul 17.00 WIB, dan dihadiri oleh berbagai ketua umum parpol dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
    Dalam kesempatan ini, ketua umum yang hadir antara lain Muhaimin Iskandar (PKB), Ahmad Syaikhu (PKS), Agus Harimurti Yudhoyono (Partai Demokrat), Zulkifli Hasan (PAN), Bahlil Lahadalia (Partai Golkar).
    Selain itu, ada juga Anggota DPR RI sekaligus Politikus Partai Nasdem Viktor Laiskodat; serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra.
    Pertemuan ini berlangsung sebelum mereka menuju acara Perayaan Natal Nasional 2024 di Gelora Bung Karno, Jakarta, yang dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB.
    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa kedatangan para ketua umum parpol tersebut adalah untuk mendampingi Presiden Prabowo dalam acara Natal.
    Namun, ia enggan mengungkapkan isi pembicaraan yang terjadi selama pertemuan.
    “Sambil ngobrol-ngobrol karena sudah lama enggak ketemu itu aja,” ujarnya.
    Bahlil mengatakan, pertemuan itu diisi dengan diskusi terkait situasi jelang akhir tahun.
    Bahlil menyebutkan, pertemuan itu merupakan pertemuan biasa untuk menemani Prabowo yang hendak menghadiri acara perayaan Natal pada Sabtu malam.
    “Kumpul-kumpul aja mau nemenin Pak Presiden jalan ke (perayaan) Natal (di GBK). Diskusi-diskusi biasa karena mau menjelang akhir tahun, bagaimana ke depan,” kata Bahlil
    Seusai menghadiri perayaan Natal nasional, Prabowo Subianto menjelaskan kepada awak media bahwa pertemuan tersebut adalah agenda rutin yang biasanya dilakukan seminggu sekali.
     Terlebih, dirinya baru pulang lawatan dari luar negeri. Diketahui Prabowo sempat melakukan kunjungan kerja ke Kairo, Mesir, beberapa hari lalu.
    “Pertemuan kan sudah beberapa saat saya keliling pergi ke luar negeri. Biasanya kita seminggu sekali bertemu,” kata Prabowo, Sabtu malam.
    Ia menekankan bahwa topik pembicaraan tidak spesifik, dan lebih kepada persiapan menghadapi libur akhir tahun.
    “Jadi ini dalam rangkaian menghadapi libur dan sebagainya,” kata Prabowo.
    Hal yang sama dinyatakan oleh Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, yang menyebutkan bahwa pertemuan itu tidak membahas isu tertentu, melainkan merupakan pertemuan rutin.
    Ia juga menjelaskan bahwa biasanya pertemuan diadakan setiap Jumat dengan agenda makan siang, namun kali ini dilakukan pada hari Sabtu karena kesibukan.
    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyatakan bahwa pertemuan tersebut bersifat internal dan tidak berkaitan dengan agenda politik tertentu.
    “Enggak (bahas PDI-P masuk kabinet). Enggak bahas urusan politik, nanti lagi, ya,” jelasnya.
    Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menambahkan bahwa pertemuan bertujuan untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
    Ia menjelaskan bahwa diskusi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
    “Untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar dapat mempercepat cita-cita mewujudkan masyarakat adil makmur,” ujar Viva Yoga.
    Ia juga menekankan bahwa pertemuan itu hanyalah silaturahmi dan diskusi antara para ketua umum partai politik.
    “Hanya silaturahmi dan diskusi antara ketua umum partai politik dengan Pak Prabowo,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri ESDM Bahlil Harapkan MoU Indonesia-Kanada Bisa Penuhi Kebutuhan Energi Tanah Air

    Menteri ESDM Bahlil Harapkan MoU Indonesia-Kanada Bisa Penuhi Kebutuhan Energi Tanah Air

    JAKARTA – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengharapkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait mineral kritis antara Indonesia dan Kanada dapat membantu pemenuhan kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat.

    “Listrik kita saat ini sebesar 91 gigawatt dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 6 persen. Target Presiden Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi ke depan adalah 8 persen, sehingga kami memerlukan tambahan 61 gigawatt untuk mendukung target tersebut,” kata Bahlil dalam keterangan resmi, dikutip Antara, Sabtu 28 Desember.

    Hal itu disampaikan Bahlil terkait MoU terkait mineral kritis antara Indonesia dan Kanada yang diteken oleh kedua negara pada Desember 2024 ini.

    Bahlil mengatakan MoU ini mencakup beberapa area kerja strategis, antara lain penerapan standar lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG), pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui teknologi bersih, serta penguatan perdagangan dan investasi sektor pertambangan.

    Kolaborasi ini diharapkan mendukung percepatan transisi energi dan pertumbuhan ekonomi kedua negara. Bahlil pun menekankan pentingnya kerja sama ini untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat.

    Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa dunia saat ini menghadapi ancaman serius akibat pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, telah berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih, dengan target global pada tahun 2050.

    Indonesia menargetkan pengurangan emisi 915 juta ton CO2 pada 2030, termasuk kontribusi sektor energi sebesar 358 juta ton. Sementara itu pencapaian Indonesia pada 2023, emisi berhasil dikurangi sebesar 128 juta ton.