Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Muhammadiyah Dapat Jatah Tambang Bekas Adaro, NU Dapat Bekas PT Kaltim Prima Coal

    Muhammadiyah Dapat Jatah Tambang Bekas Adaro, NU Dapat Bekas PT Kaltim Prima Coal

    GELORA.CO – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa organisasi keagamaan Muhammadiyah mendapat jatah untuk mengelola tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

    “Muhammadiyah sekarang sudah turun juga (izin usaha pertambangan/IUP). Sudah positif pakai yang eks Adaro. Eks Adaro sudah positif untuk Muhammadiyah” ujar Bahlil seperti ditulis Antara.

    Selain Muhammadiyah, lanjut Bahlil, organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B.

    NU mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC). Pada Jumat (3/1), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebutkan pihaknya membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN) untuk mengelola sebanyak 25 ribu hingga 26 ribu hektare tambang di Kalimantan Timur.

    Saham usaha tersebut dimiliki oleh koperasi NU yang dikelola oleh pengurus dan warga. Adapun saat ini mereka tengah berupaya memenuhi berbagai persyaratan untuk memulai eksplorasi.

    “Nah soal potensi batu baranya, tentu kita harus menunggu hasil eksplorasinya nanti, karena belum. Sekarang izin untuk eksplorasi itu saja masih baru diproses,” kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Jumat (3/1).

    Pemerintah Siapkan Enam Wilayah Tambang

    Pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara untuk badan usaha ormas agama.

    Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau lahan dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara generasi pertama.

    Keenam WIUPK yang dipersiapkan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

    Aturan yang mengatur organisasi keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

    Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan organisasi masyarakat keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

  • Pengusaha Beber Segudang Masalah yang Harus Diselesaikan Satgas Hilirisasi

    Pengusaha Beber Segudang Masalah yang Harus Diselesaikan Satgas Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang baru saja dibentuk Presiden Prabowo Subianto, harus segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat hilirisasi. 

    Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 1 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas itu pun dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu bara Indonesia (Aspebindo) Anggawira mengatakan, persoalan yang harus segera diselesaikan Satgas tersebut seperti koordinasi kebijakan antarkementerian dan lembaga. 

    “Satgas perlu meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan regulasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan keselarasan dalam percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional,” ucap Anggawira kepada Bisnis, Jumat (10/1/2025).

    Selanjutnya, Satgas juga perlu melakukan penetapan prioritas kegiatan usaha. Anggawira mengingatkan Satgas untuk merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan, dan penerimaan negara. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis mendapatkan dukungan yang diperlukan.  

    Kemudian, Satgas juga perlu segera melakukan pemanfaatan tata ruang dan lahan. Anggawira mengatakan Satgas harus mampu merekomendasikan penyesuaian perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan atau kawasan hutan.

    “Hal ini untuk mendukung percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional,” imbuh Anggawira.

    Selain itu, kata dia, Satgas juga perlu mengidentifikasi proyek strategis. Anggawira menyebut, Satgas harus mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

    Lebih lanjut, Anggawira memberikan sejumlah rekomendasi untuk Satgas agar hilirisasi nasional bisa berjalan optimal. Pertama, pemetaan wilayah potensial.

    Anggawira mengingatkan agar Satgas perlu memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional. 

    “Sehingga fokus pengembangan dapat diarahkan ke area yang paling prospektif,” sambungnya.

    Kedua, debottlenecking permasalahan. Anggawira mengatakan Satgas harus memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala dalam proses hilirisasi dan pengembangan energi. Hal ini pun harus dilakukan dengan pendekatan yang proaktif dan solusi yang efektif.

    Ketiga, penyelesaian permasalahan hukum. Anggawira menyebut Satgas harus melaksanakan percepatan penyelesaian permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan proyek. Hal ini diperlukan untuk memastikan kelancaran dan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha.  

    Keempat, pemberian rekomendasi administratif. Dia mengatakan Satgas harus memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat atau pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Hal ini guna memastikan akuntabilitas dan responsibilitas aparatur negara. 

    “Dengan fokus pada persoalan-persoalan tersebut dan mengatasi tantangan yang ada, diharapkan Satgas dapat mempercepat hilirisasi dan meningkatkan ketahanan energi nasional secara efektif,” tutup Anggawira. 

  • Kader PDIP Teriakkan Nama Bahlil di Depan Megawati, Usai Singgung Gelar Doktor Batal

    Kader PDIP Teriakkan Nama Bahlil di Depan Megawati, Usai Singgung Gelar Doktor Batal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Umum Partai Golkar, terdengar ramai saat Megawati menyampaikan pidato politik dalam acara HUT ke-52 PDIP. Acara tersebut berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Saat itu, Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut menyinggung gelar doktoral yang batal diberikan Universitas Indonesia (UI) kepada Bahlil.

    Megawati mengaku heran dengan batalnya pemberian gelar dari universitas ternama tersebut.

    “Tradisi intelektual itu opo? Supaya jadi orang pintar. Jangan munggu mawon, munggu mawon, opo neh? Nah, betul, planga plongo. Padahal pura-pura ngerti, tapi ga ngerti. Loh, banyak orang kayak begitu sekarang. Aku saja suka jadi gagap-gagap, iki pintar opo ora iki? Ngambil doktornya opo, iku sopo yang doktornya ga jadi, itu sopo yo?” katanya.

    Pertanyaan Megawati soal sosok yang batal mendapatkan gelar doktor itu dijawab kompak oleh para kader PDIP yang hadir. “Bahlil!” jawab para kader PDIP.

    Megawati merasa lucu dengan kejadian pembatalan pemberian gelar itu. Sebab, ia merasa Universitas Indonesia bukan kampus abal-abal.

    “Profesor wae telu, bingung dewek aku. Itu bukannya universitas elek-elek loh,” tegas Megawati.

    Presiden Ke-5 RI itu juga bercerita soal dirinya diminta menjadi pengajar pada salah satu universitas di Rusia. Namun yang menjadi lucu, ia mengaku diminta berbicara soal kecerdasan buatan alias artificial intelligent (AI).

    “Lucu deh, kemarin ini ke Rusia, suruh kasih lecture. Tapi lecture-nya lucu dan yang hadir seluruh rektor se-Rusia dan negara bagian. Yang lucunya, kok saya suruh kasih kuliah urusan AI, artificial Intelligence. Wih keren toh, yo? Tapi kan aku mikir, loh ngopo nggak yang lain? Tapi mintanya itu,” pungkas Megawati. (jpg)

  • Menteri ESDM: Muhammadiyah akan Kelola Tambang Batu Bara Bekas Adaro – Halaman all

    Menteri ESDM: Muhammadiyah akan Kelola Tambang Batu Bara Bekas Adaro – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Muhammadiyah akan mengelola lokasi tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik Adaro.

    Hal itu diungkap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Adapun Muhammadiyah telah mendirikan PT Mentari Swadaya Ecomining (PT MSE) sebagai badan usaha untuk mengelola tambang.

    “Oh kalau NU sudah selesai. Muhammadiyah sekarang sudah turun juga. Kita sudah positif. Kita pakai eks-Adaro (untuk Muhammadiyah). Sudah positif,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (10/1/2025), dikutip dari Kontan.

    Meski sudah mendirikan badan usaha pengelola tambang, Muhammadiyah saat ini belum memperoleh Surat Keputusan (SK) tentang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dari pemerintah.

    Menanggapi perkataan Bahlil, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengonfirmasi kebenaran pihaknya mendapatkan lahan bekas tambang Adaro.

    “Katanya begitu,” ujarnya singkat kepada Kontan pada Jumat ini.

    Sebelum ini, Anwar pernah mengatakan bahwa Bahlil telah menyampaikan bahwa Muhammadiyah bakal segera mendapatkan penyerahan WIUPK.

    “Bapak Bahlil kemarin bilang insya Allah akan diusahakan agar proses penyerahan nya kepada Muhammadiyah bisa lebih cepat,” kata Anwar kepada Kontan, Rabu (8/1/2025).

    Menurut Anwar, begitu perizinan terbit, PT Mentari Swadaya Ecomining bakal langsung beroperasi. Ia menyebut, perusahaan ini telah memiliki jajaran pengurus/direksi yang diisi mantan pejabat di kementerian dan pasar modal.

    “Tapi, saya tidak ingat karena saya fokusnya ke WIUP,” sambungnya.

    Yang jelas, Muhammadiyah menunjuk mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang.

    Sebelumnya, pada Juli 2024, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah resmi memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau izin tambang yang ditawarkan pemerintah.

    Hal itu diputuskan dalam Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

    “Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah sesuai nomor 25 tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam konferensi pers, yang disiarkan langsung dari akun YouTube Muhammadiyah Channel.

    Adapun sebelum memutuskan menerima izin pengelolaan tambang, PP Muhammadiyah menganalisis masukan, melakukan pengkajian, mencermati kritik pengelolaan tambang dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup.

    Selain itu PP Muhammadiyah juga menerima masukan dari perguruan tinggi, majelis dan lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah serta pandangan anggota PP Muhammadiyah.

    Dengan begitu, Muhammadiyah menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kedua yang menerima izin tambang, setelah sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerimanya.

    Meski demikian, PP Muhammadiyah siap mengembalikannya apabila tidak memungkinkan melakukan pengelolaan.

    “Kalau nanti dalam perjalanan tim kami menemukan berbagai macam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro-keadilan sosial, pro-kesejahteraan sosial dan pro-lingkungan maka kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggung jawab pula, IUP itu kami kembalikan,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

  • Tambang Eks Adaro Positif untuk Muhammadiyah

    Tambang Eks Adaro Positif untuk Muhammadiyah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Muhammadiyah telah memperoleh izin mengelola tambang yang sebelumnya dikelola PT Adaro Energy Tbk.

    Adaro sebelumnya beroperasi di tambang tersebut di bawah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).  

    “Muhammadiyah sekarang sudah turun juga (izin usaha pertambangan/IUP). Sudah positif pakai yang eks Adaro. Eks Adaro sudah positif untuk Muhammadiyah,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (10/1/2025), dilansir dari Antara.

    Selain Muhammadiyah, organisasi Nahdlatul Ulama (NU) juga telah merampungkan proses perizinan untuk lahan tambang eks PKP2B lainnya. NU mendapatkan hak pengelolaan tambang yang sebelumnya dioperasikan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC).  

    Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjelaskan bahwa NU membentuk badan usaha bernama PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN) untuk mengelola tambang seluas 25.000 hingga 26.000 hektare di Kalimantan Timur. Pihaknya masih dalam tahap memenuhi persyaratan untuk memulai eksplorasi.  

    “Nah soal potensi batu baranya, tentu kita harus menunggu hasil eksplorasinya nanti, karena belum. Sekarang izin untuk eksplorasi itu saja masih baru diproses,” kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Pemerintah telah menetapkan enam wilayah tambang batu bara bekas PKP2B yang dapat dikelola oleh organisasi keagamaan. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) ini mencakup tambang eks PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.  

    Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, yang merupakan revisi dari PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 83A pada PP tersebut memberikan izin bagi organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU untuk mengelola WIUPK.  
     

  • Bahlil Buka-bukaan Peluang RI Beli Minyak Rusia Usai Jadi Anggota BRICS

    Bahlil Buka-bukaan Peluang RI Beli Minyak Rusia Usai Jadi Anggota BRICS

    Jakarta –

    Indonesia resmi bergabung masuk blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa). Sejalan dengan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang Indonesia mengimpor minyak dari Rusia.

    Bahlil mengatakan Indonesia merupakan negara yang menganut azas politik bebas aktif. Hal ini berarti Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara mana saja selama tidak melanggar aturan.

    “Ketika kita bangun dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan kenapa tidak,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

    Bahlil menegaskan hal tersebut tidak hanya berlaku ketika Indonesia bergabung di blok ekonomi BRICS saja. Namun, juga di blok ekonomi internasional lainnya asalkan tetap menguntungkan Indonesia, seperti Organization for Economic Cooperation and Development.

    “Artinya, semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan OECD, itu saya pikir nggak ada masalah,” terang Bahlil.

    Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan, Pemerintah Brasil selaku pemegang keketuaan BRICS mengatakan Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh. Mulanya, BRICS beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kemudian berkembang dengan masuknya Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Pemerintah Brasil mengatakan negara-negara anggota telah menyetujui bergabungnya Indonesia sesuai dengan kesepakatan perluasan keanggotaan yang disetujui pada KTT BRICS 2023 di Johannesburg. Namun, pada saat itu, Indonesia meminta bergabung secara resmi setelah Pemilihan Presiden 2024 yang dimenangi oleh Prabowo Subianto.

    “Indonesia berbagi dukungan dengan anggota kelompok ini terhadap reformasi lembaga tata kelola global, dan memberikan kontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di kawasan Selatan,” kata Pemerintah Brasil, dikutip dari Reuters, Selasa (7/12).

    Indonesia telah disetujui bergabung menjadi mitra BRICS bersama dengan 9 negara lainnya. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (24/12) lalu.

    (acd/acd)

  • Tok! Muhammadiyah Dapat Jatah Tambang Bekas Adaro

    Tok! Muhammadiyah Dapat Jatah Tambang Bekas Adaro

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Muhammadiyah positif akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk.

    “Muhammadiyah sekarang sudah turun. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks-Adaro,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

    Sebelumnya, Muhammadiyah mendapatkan tawaran menggarap tambang di tiga wilayah PKP2B dari Kementerian ESDM, eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung atau Arutmin. Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy.

    “Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” ungkap Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) lalu.

    Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan telah menerjunkan tim untuk mengurusi izin pengelolaan tambang. Pada saat ditemui di Yogyakarta, Haedar bilang belum menerima laporan terkait pengelolaan area tambang itu.

    “Kami belum memperoleh (laporan) dari tim. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri tentu itu terkait dengan policy pak Menteri dan jika itu memang diperuntukkan untuk Muhammadiyah tentu akan ada pertemuan biasanya, antara tim dengan tim Kementerian,” kata dia ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Gondokusuma, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).

    (acd/acd)

  • Indonesia Gabung BRICS, Bahlil Buka Peluang Impor Minyak Rusia

    Indonesia Gabung BRICS, Bahlil Buka Peluang Impor Minyak Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan Indonesia membeli minyak dari Rusia. Hal ini seiring dengan bergabungnya Indonesia dengan forum ekonomi BRICS.

    BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Bahlil menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut azas bebas aktif. Dengan kata lain, Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara mana saja selama tidak melanggar aturan.

    Oleh karena itu, dia mengatakan sah-sah saja jika kelak ada peluang untuk RI bisa membeli minyak dari Rusia. Di sisi lain, saat ini Rusia masih menerima sanksi dari negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

    “Ketika kita bangun dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan, kenapa tidak?” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dia pun mengatakan Indonesia bakal tetap mengambil peluang kerja sama dengan negara mana saja selama itu menguntungkan. Menurutnya, hal ini tak hanya berlaku bagi negara anggota BRICS, tetapi juga dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

    “Artinya, semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan OECD, itu saya pikir nggak ada masalah,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Pemerintah Rusia menyambut baik bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh forum ekonomi BRICS. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Rusia mengatakan pencalonan Indonesia telah diajukan dan disetujui sebelumnya selama fase pertama ekspansi BRICS pada KTT di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 2023.

    “Namun, karena pemilihan presiden 2024, Indonesia memutuskan untuk menunda permintaan resmi Jakarta sambil menunggu pelantikan kepala negara yang baru dan penunjukan kabinet yang baru,” demikian ungkap Kemlu Rusia dalam keterangan resminya.

    Kemlu Rusia mengatakan Indonesia memiliki kesamaan nilai dengan BRICS yang mendukung kerja sama multilateral berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati, keterbukaan, pragmatisme, solidaritas, dan konsensus.

    “Keanggotaan Indonesia dalam BRICS akan membantu meningkatkan otoritas dan prestise kelompok ini lebih jauh lagi,” ungkapnya.

    Rusia mengatakan pihaknya akan memfasilitasi konsolidasi yang konsisten antara negara-negara Selatan dan Timur untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang.

  • Jadi Ketua Satgas, Bahlil Dorong Perbankan Biayai Hilirisasi di RI

    Jadi Ketua Satgas, Bahlil Dorong Perbankan Biayai Hilirisasi di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi. Hal itu merujuk pada yang sudah tertuang dalam Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Salah satu hal yang didorong oleh Bahlil dalam menjalankan program hilirisasi dalam negeri adalah peran dari lembaga keuangan seperti perbankan dalam negeri, maupun lembaga non keuangan untuk bisa turut berpartisipasi dalam memberikan pembiayaan hilirisasi di Tanah Air.

    “Satgas ini juga diperintahkan lewat Keppres adalah merumuskan, mengidentifikasi, dan merekomendasikan agar pembiayaannya juga bisa dilakukan di pembiayaan perbankan atau non-perbankan atau APBN,” jelasnya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Hal ini juga sejalan dengan apa yang sudah dipesankan oleh Presiden RI Prabowo Subianto mengenai nilai tambah dari program hilirisasi yang harus sepenuhnya didapatkan oleh negara. Cara yang bisa dilakukan salah satunya dengan pembiayaan dari berbagai lembaga keuangan maupun non keuangan yang ada di Indonesia.

    “Nah atas dasar itu Pak Presiden lewat Kepres ini memperjelas bahwa hilirisasi ini harus betul-betul dioptimalkan manfaatnya di Indonesia. Salah satu dari antaranya adalah perbankan-perbankan kita, lembaga-lembaga keuangan non-bank harus mau ikut mengambil bagian dalam membiayai proyek investasi hilirisasi,” tambahnya.

    Selain itu, kata Bahlil, sesuai dengan yang sudah tertuang dalam beleid anyar tersebut, hilirisasi bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membiayai program hilirisasi di dalam negeri.

    Walaupun memang, pembiayaan melalui APBN itu akan diminimalisasi serendah mungkin supaya tidak hanya mengandalkan pendanaan negara.

    “Di dalam Kepres. Contoh, PMN. Kan PMN ada APBN. Kalau kemudian dikasih tanggung jawab itu adalah di BUMN. BUMN, katakanlah, membutuhkan equity yang cukup. Kan harus ada PMN. Tapi itu kan opsinya kecil sekali. Kami dari Satgas berpikir bahwa untuk hilirisasi ini sekecil mungkin untuk kita hindari memakai dana APBN. Sekecil mungkin,” tegasnya.

    Lalu apakah ada keringanan bunga dari Perbankan? Bahlil mengatakan hal itu tergantung oleh perusahaan yang memiliki rata-rata IRR (Internal Rate of Return) di bawah 11-12%.

    “Ini tergantung IRR. Dan IRR dalam hilirisasi kan bagus semua. Rata-rata di atas 11-12 persen. Kalau 11-12 persen IRR-nya, saya pikir nggak perlu ada intervensi bunga. Bagus kok ini,” ucap Bahlil.

    Dia juga mencontohkan bila sebuah fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) nikel sudah bisa mendapatkan ‘balik modal’ dalam kurun waktu 4-5 tahun, maka tidak perlu diberikan keringanan bunga oleh sebagai intervensi dari pemerintah.

    “Ada smelter nikel itu kan, dulu NPI (Nickel Pig Iron) itu kan 45 tahun break even point. Ngapain pakai intervensi bunga?,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Punya Tugas Baru, Bahlil Ungkap Pekerjaan di Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi

    Punya Tugas Baru, Bahlil Ungkap Pekerjaan di Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperoleh tugas baru, yakni menjadi ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Bahlil mengungkapkan, dirinya diamanatkan untuk menjalankan empat poin utama dalam satgas yang dimaksud.

    “Saya juga baru membaca isi daripada Keputusan presiden dan itu tanggung jawab yang besar sekali, yang terkait dengan hilirisasi dan ketahanan energi,” ungkap Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Adapun Bahlil memerinci empat tugas dalam Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada awal 2025.

    Pertama, tim satgas yang dipimpinnya diminta untuk segera merumuskan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah atau lokasi, serta sumber daya bahan baku yang dapat dioptimalkan ke dalam program hilirisasi.

    Hal ini termasuk berbagai sektor, seperti ESDM, kehutanan, perikanan, hingga pertanian.

    Kedua, Satgas ini diminta untuk dapat merekomendasikan rancangan pendanaan atau pembiayaan yang diperlukan untuk program-program hilirisasi yang akan dijalankan.

    Adapun pembiayaan ini dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari swasta.

    “Satgas ini juga diperintahkan lewat Kepres untuk merumuskan, mengidentifikasi, dan merekomendasikan agar pembiayaannya juga bisa dilakukan di pembiayaan perbankan atau non-perbankan atau APBN,” papar Bahlil.

    Ketiga, hadirnya Satgas diharapkan dapat mengatasi permasalahan perihal perizinan proyek-proyek hilirisasi, agar nantinya tak tumpang-tindih.

    Bahlil menyebut, terkadang proses sinkronisasi perizinan terkendala di masing-masing kementerian/lembaga.

    “Dalam rangka sinkronisasi terhadap persoalan kebijakan hilirisasi, maka jangan sampai ada yang tumpang tindih,” bebernya.

    Terakhir atau keempat, satgas dapat menjalankan dan mengawasi proyek-proyek hilirisasi dapat berkeadilan kepada semua pihak.

    Bahlil menyebut, Presiden Prabowo Subianto juga akan meminta dan me-review laporan dari proyek-proyek hilirisasi yang berjalan, dalam kurun waktu setiap 6 bulan sekali.

    “Kami diminta untuk memberikan laporan selambat-lambatnya 6 bulan sekali atau ketika dibutuhkan sewaktu-waktu,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas ini akan dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

    Keputusan pembentukan satgas ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang ditandatangani oleh Prabowo pada Jumat (3/1/2025) di Jakarta.

    Bahlil Lahadalia bersama anggota satgas memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi serta memberikan rekomendasi terkait percepatan hilirisasi dan ketahanan energi yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

    Berikut adalah susunan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional:

    – Ketua: menteri energi dan sumber daya mineral

    – Wakil ketua bidang kemudahan berusaha dan percepatan hilirisasi: menteri investasi dan hilirisasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

    – Wakil ketua bidang penyediaan lahan: menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional

    – Wakil ketua bidang pertanian: menteri pertanian

    – Wakil ketua bidang hilirisasi kehutanan: menteri kehutanan

    – Wakil ketua bidang hilirisasi kelautan dan perikanan: menteri kelautan dan perikanan

    – Wakil ketua bidang dukungan kebijakan: menteri sekretariat negara

    Sementara, anggota Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang dipimpin Bahlil, meliputi menteri perindustrian, menteri keuangan, menteri hukum, menteri BUMN, menteri lingkungan hidup, menteri pekerjaan umum, menteri perdagangan, jaksa agung, dan kepala kepolisian RI.