Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Anwar Abbas Buka Suara Soal Muhammadiyah Resmi Kelola Tambang Eks Adaro

    Anwar Abbas Buka Suara Soal Muhammadiyah Resmi Kelola Tambang Eks Adaro

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas buka suara soal organisasinya yang akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

    Adapun pernyataan mengenai Muhammadiyah bakal mengelola tambang eks Adaro sebelumnya disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Menanggapi hal itu, Anwar tak membantah maupun membenarkan secara langsung pernyataan Bahlil. Anwar hanya menyebut pihaknya yakin dan percaya dengan Bahlil.

    “Kalau sudah Pak Bahlil yang bicara baru kita yakin dan percaya,” kata Anwar kepada Bisnis, Sabtu (11/1/2025).

    Kendati, Anwar tak mau bicara lebih banyak mengenai pengelolaan tambang Muhammadiyah. Sebab, pihaknya belum menerima langsung Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk tambang eks Adaro dari pemerintah.

    “Kalau WIUP belum di tangan, saya belum mau bicara,” katanya.

    Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa Muhammadiyah secara positif akan mengelola tambang bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Tbk.

    “Muhammadiyah sekarang sudah turun juga. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks-Adaro,” kata Bahlil singkat di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025). 

    Dengan demikian, kini Muhammadiyah telah memilih. Sebab, sebelumnya pemerintah memberikan dua opsi lokasi pertambangan bekas PKP2B untuk Muhammadiyah sebagai penawaran prioritas izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Dua lokasi itu yakni bekas lahan PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

    Adapun, lokasi bekas tambang Adaro dan Arutmin keduanya berlokasi di Kalimantan Selatan. Luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk. mencapai 7.437 hektare (ha), sedangkan lahan eks PKP2B yang dimiliki PT Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha. Adapun, lahan eks Kideco seluas 13.613 ha.

    Dalam kesempatan terpisah, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy telah membentuk dua perusahaan usai mendapat tawaran pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Nantinya, kedua perusahaan yang dibentuk untuk mengelola tambang itu berperan sebagai holding dan perusahaan operator.    

    “Sekarang ini sudah dibentuk tim yang saya sebagai ketua timnya, tapi dalam kapasitas itu bukan sebagai ahli tambang, tapi sebagai ketua PP yang membidangi ekonomi karena itu sekarang sudah kami bentuk dua korporasi badan, ada strategic company ini jadi holding. Kemudian, juga nanti ada operating company,” tuturnya beberapa waktu lalu.  

    “Kemudian nanti ada operating company yang bertugas mengoperasikan lembaga kita untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan dan ini kumpulan para ahli di Muhammadiyah,” imbuhnya.

  • Finalisasi Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, Bahlil Segara Rapat dengan BPS

    Finalisasi Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, Bahlil Segara Rapat dengan BPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perkembangan finalisasi data penerima BBM subsidi terbaru.

    Dia mengatakan bahwa ESDM segera mengadakan rapat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pemutakhiran data penerima. BPS sendiri saat ini tengah mengkonsolidasikan data penerima BBM subsidi yang berasal dari PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Kami saja belum melakukan rapat. Ini saya baru abis mau rapat sama Kepala BPS,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan skema baru penyaluran BBM subsidi bakal diterapkan usai pemutakhiran data penerima oleh BPS rampung. 

    Namun demikian, dia belum bisa memastikan skema baru itu bisa diterapkan pada Januari 2025 ini. Yang pasti, kata dia, skema baru penyaluran BBM subsidi bakal berlaku tahun ini.

    “Saya enggak bisa menjamin [berlaku Januari]. Tapi kalau tahun ini, InsyaAllah,” kata Bahlil.

    Skema baru penyaluran BBM subsidi belakangan direncanakan berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Khusus subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.

    Dalam kesempatan lain, Bahlil mengungkapkan penggodokan skema baru penyaluran subsidi BBM telah mencapai 98%.

    “Ya 98% lah ya [progres penggodokan skema penyaluran BBM subsidi],” ucap Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkeinginan untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi agar bisa langsung ke penerima.

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum dilantik menjadi presiden, Prabowo sudah berjanji akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai.   

    “Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga,” ujar Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024). 

  • Nasib Program HGBT di 2025, ESDM Masih Hitung Harga Hulu

    Nasib Program HGBT di 2025, ESDM Masih Hitung Harga Hulu

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menghitung harga sebelum menetapkan kelanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri pada 2025.

    HGBT merupakan kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga gas bumi yang lebih murah untuk beberapa sektor industri. Kebijakan yang diberlakukan sejak 2020 untuk tujuh sektor industri dengan harga gas sebesar US$6 per MMBtu itu telah berakhir pada 31 Desember 2024. 

    Adapun, program HGBT menyasar tujuh subsektor industri yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya masih memperhitungkan harga di tingkat hulu serta penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa atau toll fee. 

    “Kami ini ingin memastikan bahwa gasnya itu ter-deliver kepada konsumen dengan harga yang baik,” kata Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (11/1/2025).

    Danan pun mengaku ingin memastikan kecukupan penerimaan negara dan ketersediaan gas sebelum melanjutkan program HGBT.

    Dia pun mengatakan pada program HBGT 2024, sebanyak 258 perusahaan dari tujuh sektor industri telah menjadi pelanggan. Dadan pun mengaku akan melakukan review kepada 258 perusahaan tersebut apakah masih layak mendapatkan HGBT atau tidak.

    Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa Kementerian Perindustrian mengusulkan memperluas sektor industri penerima HGBT. Kendati, Dadan menyebut usulan itu perlu didiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ada yang usulannya itu ada dua jenis. Satu, yang sektor industri-nya sama dengan yang sekarang yang existing, yang sudah berlaku, yang tujuh. Terus ada juga [usulan tambahan] yang di luar itu,” tutur Dadan.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya masih mengkaji terkait kelanjutan program HGBT pada tahun ini. Dia juga membuka opsi untuk memangkas jumlah sektor industri penerima HGBT itu. 

    “Ada kemungkinan [memangkas jumlah perusahaan atau industri], kami lagi ada bahas, tapi belum final ya,” kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025). 

    Selain itu, Bahlil juga mengatakan, pemerintah tengah mengevaluasi pelaksanaan program HGBT sebelumnya. Dia menjelaskan, HGBT sejatinya bertujuan untuk memberikan keuntungan bisnis bagi perusahaan penerima. 

    Oleh karena itu, jika ada perusahaan yang sudah untung, Bahlil akan mengeluarkan perusahaan tersebut dari daftar penerima HGBT. Menurutnya, tolak ukur keuntungan perusahaan itu dilihat dari kesehatan internal rate of return (IRR). 

    “Yang IRR-nya udah bagus, kemungkinan kita dapat pertimbangkan untuk dikeluarkan di dalam checklist HGBT,” kata Bahlil.

  • Kompak Pakai Jas Abu-Abu, Prabowo Lakukan Pertemuan Bilateral dengan PM Ishiba di Istana Bogor

    Kompak Pakai Jas Abu-Abu, Prabowo Lakukan Pertemuan Bilateral dengan PM Ishiba di Istana Bogor

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan tee-a-tee atau pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba di ruang Ruang Kerja Presiden di Istana Bogor, Sabtu (11/1/2025).

    Menurut pantauan Bisnis, orang nomor satu di Indonesia itu awalnya bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dan delegasi.

    Terlihat keduanya kompak mengenakan setelan jas berwarna abu-abu. Prabowo mengenakan dasi berwarna biru terang sedangkan Ishiba memakai dasi motif hitam putih bergaris.

    Sebelum duduk, terlihat Ishiba memberikan penghormatan dan menunggu Prabowo mempersilahkan. Lalu keduanya duduk bersama.

    “Terima kasih,” kata Prabowo kepada wartawan.

    Sebelumnya, pada pukul 10.00 WIB, sejumlah pasukan berpakaian tradisional, pasukan berkuda Paspampers, dan marching band turut menyambut kedatangan Ishiba.

    Presiden Ke-8 RI itu langsung menyalami Ishiba saat keluar dari mobil Mercedes-Benz berwarna hitam.

    Setelah bersalaman, kedua pimpinan negara itu kemudian mengikuti prosesi upacara penyambutan resmi. Lagu kebangsaan dari dua negara dikumandangkan dengan diiringi oleh dentuman meriam. Lalu keduanya berkeliling untuk inspeksi pasukan.

    Kemudian, Prabowo dan Ishiba saling memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Selanjutnya, kedua pemimpin memasuki Ruang Teratai untuk sesi foto bersama dan pengisian buku tamu.

    Nampak hadir mendampingi Prabowo, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digitalisasi Meutya Hafid, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

    Kunjungan ini merupakan kunjungan perdana Shigeru Ishiba ke Indonesia sejak dilantik pada November 2024 lalu yang juga menjadi pertama kali bagi Prabowo menerima tamu Negara di Istana Bogor.

  • Penyaluran Pertalite Dibatasi Tahun Ini, Tinggal Tunggu Data BPS – Page 3

    Penyaluran Pertalite Dibatasi Tahun Ini, Tinggal Tunggu Data BPS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah melakukan finalisasi penerima BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar. Pemerintah di tahun ini tengah menyiapkan skema baru penyaluran BBM subsidi ini sehingga penyaluran Pertalite dan Solar tepat sasaran.

    Dalam finalisasi data itu, Bahlil masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, dia berencana menemui Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

    “Kita aja belum rapat, ini saya baru mau rapat sama ketua BPS,” kata Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Sabtu (11/1/2025).

    Dia belum bisa bicara banyak mengenai waktu pelaksanaan skema baru tersebut. Pasalnya, data penerimanya masih harus lebih dulu dipastikan.

    “Setelah saya rapat sama BPS, BPS presentasikan data sejauh mana, baru (diumumkan waktu pelaksanaannya),” ujarnya.

    Bahlil tak memberi kemungkinan skema baru BBM subsidi itu meluncur Januari 2025. Dia hanya menyebut kemungkinan terbesar tetap berjalan tahun ini.

    “Saya enggak bisa menjamin (dirilis Januari 2025), tapi kalau tahun ini InsyaaAllah,” pungkasnya.

    Penerapan BLT

    Untuk diketahui, skema penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite bakal segera diubah dalam waktu dekat. Salah satunya dengan mengalihkan komponen biaya subsidi ke dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

    Namun, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima koordinasi lanjutan terkait pengalihan skema subsidi BBM. Tiko, sapaan akrabnya, masih menunggu kebijakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Belum, belum, masih nunggu kebijakan pemerintah dulu. Lagi nunggu dari ESDM,” ujar Tiko saat dijumpai di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim, Jakarta, dikutip Rabu (25/12/2024).

  • Bahlil Bakal Wajibkan Perbankan dan LK Non-Bank Danai Proyek Hilirisasi

    Bahlil Bakal Wajibkan Perbankan dan LK Non-Bank Danai Proyek Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mewajibkan perbankan hingga lembaga keuangan non bank ikut berkontribusi dalam membiayai proyek hilirisasi.

    Rencana itu muncul seiring dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.  Pembentukan Satgas tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 1 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Bahlil pun ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua satgas itu. Bahlil mengungkapkan salah satu tugas dari Prabowo adalah mendorong perbankan untuk ikut membiayai proyek hilirisasi.

    “Perbankan-perbankan kita, [dan] lembaga-lembaga keuangan non-bank harus mau ikut mengambil bagian dalam membiayai proyek investasi hilirisasi,” tutur Bahlil di Kantor ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Menurutnya semua perbankan di Indonesia kelak harus ikut aturan main dari pemerintah. Bahlil mengingatkan perbankan tidak boleh pilih-pilih dalam mengambil peran pembiayaan proyek hilirisasi.

    Apalagi, Bahlil menilai tingkat pengembalian modal atau internal rate of return dari perusahaan di sektor hilirisasi terbilang baik. Dia memastikan seluruh IRR perusahaan rata-rata berada di posisi 11% hingga 12%.

    “IRR dalam hilirisasi kan bagus semua. Rata-rata di atas 11%-12%,” ucap Bahlil.

    Dalam kesempatan lain, Bahlil mengakui pembiayaan dari perbankan Indonesia masih menjadi tantangan untuk mengembangkan program hilirisasi. Hal ini lah yang membuat industri pengolahan nikel 85% masih dikuasai asing.

    Menurutnya, hal ini terjadi lantaran untuk terjun ke industri pengolahan pengusaha butuh modal besar. Dia menjelaskan bank lokal memang menawarkan kredit investasi untuk industri pengolahan nikel. Namun, bank lokal mensyaratkan pengusaha harus memiliki ekuitas 30% hingga 40%.

    Bahlil berpendapat para pengusaha lokal kesulitan memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, pengusaha memiliki pilihan untuk meminjam modal ke bank luar negeri.

    Meski begitu, ketika mendapat kredit investasi dari bank luar negeri, pengusaha dibebankan kewajiban membayar pinjaman pokok dan bunga. Untuk membayar itu, pengusaha membayar dari pendapatan ekspor. Nilainya bisa mencapai 60% dari pendapatan.

    “Jadi, apa yang saya bilang oleh Pak JK [Jusuf Kalla], itu benar, 60% DHE [devisa hasil ekspor] kembali ke sana [luar negeri] dari hasil industri. Tetapi itu terjadi karena memang membiayai pokok tambah bunga,” terang Bahlil di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

  • Prabowo Sambut PM Jepang Shigeru Ishiba dengan Pasukan Berkuda dan Dentuman Meriam

    Prabowo Sambut PM Jepang Shigeru Ishiba dengan Pasukan Berkuda dan Dentuman Meriam

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan resmi Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (11/1/2025). Foto/Riyan Rizki Roshali

    BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan resmi Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (11/1/2025).

    Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat PM Jepang Ishiba tiba di Komplek Istana Bogor sekira pukul 09.58 WIB. Kedatangan PM Ishiba diiringi korps musik, pasukan berkuda dan Marching Band dari Akademi Militer (Akmil).

    Selain itu, kedatangan PM Jepang Ishiba disambut oleh dentuman meriam dan pasukan yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah.

    Tak hanya itu, PM Jepang juga disambut oleh para siswa-siswi dari SD-SMP sembari memegang bendera Merah Putih dan Bendera Jepang.

    Presiden Prabowo terlihat menyambut langsung kedatangan PM Jepang. Setelah saling menyapa, Presiden Prabowo kemudian mengajak PM Jepang melakukan penyambutan kenegaraan.

    Setelah itu, keduanya pun saling memperkenalkan delegasi masing-masing. Adapun Menteri yang dikenalkan yakni Menteri Komunikasi dan digital Meutya Hafid, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Kemudian Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo mengajak PM Jepang memasuki Istana Bogor untuk mengisi buku daftar tamu.

    (shf)

  • Pimpin Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi

    Pimpin Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang baru saja dibentuk Prabowo.

    Satgas tersebut dibentuk lewat Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pecepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Beleid itu diteken langsung Prabowo pada 3 Januari 2025 di Jakarta.

    Dalam pasal 1 beleid tersebut, dilihat Jumat (10/1/2025), Satgas dibentuk untuk dua hal. Pertama, mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

    Kedua untuk mewujudkan percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi,batu bara, maupun energi terbarukan.

    Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional ini terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Anggota Pelaksana, dan Sekretariat. Semuanya bertanggung jawab langsung kepada Prabowo.

    Bahlil dan seluruh anggota Satgas memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi terkait percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional dan memberikan rekomendasi percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

    Tugas Utama Bahlil

    Dalam pasal 3 Keppres nomor 1 tahun 2025 disebutkan ada sekitar 8 tugas utama Satgas yang dipimpin Bahlil. Pertama, melakukan peningkatan koordinasi perumusan kebijakan atau regulasi dengan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Kedua, merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara.

    Ketiga, memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Keempat, merekomendasikan penyesuaian perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan atau kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Kelima, mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, dan atau anggaran APBN. Keenam, memberikan keputusan secara cepat mengenai permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala hilirisasi dan pemenuhan energi nasional.

    Ketujuh, melaksanakan percepatan penyelesaian permasalahan hukum terkait degan hilirisasi dan ketahanan energi. Kedelapan, Satgas juga bertugas memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan kementerian dan lembaga atau pemerintah daerah terhadap pejabat yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi.

    Lingkup pekerjaan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional adalah hilirisasi di bidang mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk negeri.

    Kemudian, berupa ketahanan energi nasional dengan produksi minyak dan gas bumi, batu bara, ketenagalistrikan, serta pengembangan energi baru dan terbarukan. Terakhir, lingkup kerja lainnya adalah melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional termasuk infrastruktur ketenagalistrikan, serta fasilitas penyimpanan,pipanisasi, dan jaringan minyak dan gas bumi.

    Susunan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi

    Ketua: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    Wakil Ketua Bidang Kemudahan Berusaha dan Percepatan Hilirisasi: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
    Wakil Ketua Bidang Penyediaan Lahan: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    Wakil Ketua Bidang Pertanian: Menteri Pertanian
    Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kehutanan: Menteri Kehutanan
    Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kelautan dan Perikanan: Menteri Kelautan dan Perikanan
    Wakil Ketua Bidang Dukungan Kebijakan: Menteri Sekretariat Negara
    Sekretaris: Ahmad Erani Yustika
    Anggota Satgas: Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI.

    (hal/hns)

  • Muhammadiyah Akhirnya Dapat Jatah Tambang

    Muhammadiyah Akhirnya Dapat Jatah Tambang

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Muhammadiyah akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Bahlil mengatakan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B. NU mendapatkan WIUPK di lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26.000 hektar.

    “Kalau NU sudah selesai. Muhammadiyah sekarang sudah turun. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks Adaro,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

    Muhammadiyah sebelumnya mendapatkan tawaran tiga wilayah tambang yakni eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung atau Arutmin. Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy.

    “Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin. Jadi, kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” ungkap Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) lalu.

    Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan telah menerjunkan tim untuk mengurusi izin pengelolaan tambang. Pada saat ditemui di Yogyakarta, Haedar bilang belum menerima laporan terkait pengelolaan area tambang itu.

    “Kami belum memperoleh (laporan) dari tim. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri tentu itu terkait dengan policy pak Menteri dan jika itu memang diperuntukkan untuk Muhammadiyah tentu akan ada pertemuan biasanya, antara tim dengan tim Kementerian,” kata dia ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Gondokusumo, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).

    (acd/acd)

  • Presiden bentuk satgas percepatan hilirisasi dan ketahanan energi

    Presiden bentuk satgas percepatan hilirisasi dan ketahanan energi

    Tampak depan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. ANTARA/HO-JDIH Setneg.

    Presiden bentuk satgas percepatan hilirisasi dan ketahanan energi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 14:10 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.

    Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang diakses dari laman resmi Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa pembentukan satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional.

    Keppres itu, yang diteken oleh Presiden Prabowo pada hari Jumat (3/1), menyebutkan bahwa percepatan hilirisasi menyasar sektor-sektor seperti mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Hilirisasi di sektor-sektor itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas yang diproduksi di dalam negeri.

    Untuk mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional, lingkup kerja satgas mencakup produksi minyak dan gas bumi, batu bara, ketenagalistrikan, pengembangan energi baru dan terbarukan, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Infrastruktur yang dimaksud dalam keppres itu mencakup infrastruktur ketenagalistrikan, fasilitas penyimpanan, pipanisasi, serta jaringan minyak dan gas bumi. Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keppres Nomor 1 Tahun 2025, berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

    Dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, satgas berwenang untuk berkoordinasi terkait dengan percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional, kemudian memberikan rekomendasi percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah.

    Setidaknya ada delapan tugas utama satgas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yaitu pertama, meningkatkan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga
    dan/atau pemerintah daerah; kedua, merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan dan penerimaan negara.

    Ketiga, satgas bertugas memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional; keempat, satgas bertugas membuat perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan/kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Kelima, satgas bertugas mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan/atau APBN.

    Keenam, satgas dapat memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala; ketujuh, melaksanakan percepatan penyelesaian hukum; kedelapan, satgas dapat memberikan rekomendasi administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Dalam keppres yang sama, satgas diwajibkan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Satgas paling sedikit satu kali dalam waktu enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Sementara itu, untuk segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Satgas, dananya bersumber dari APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kemudian, struktur kepengurusan satgas, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yaitu:

    Ketua Satgas: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

    Wakil Ketua Bidang Kemudahan Berusaha dan Percepatan Hilirisasi: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

    Wakil Ketua Bidang Penyediaan Lahan: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

    Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Pertanian: Menteri Pertanian;

    Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kelautan dan Perikanan: Menteri Kelautan dan Perikanan;

    Wakil Ketua Bidang Dukungan Kebijakan: Menteri Sekretaris Negara;

    Sekretaris: Ahmad Erani Yustika.

    Susunan Anggota Satgas: Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan, Jaksa Agung, dan Kapolri.

    Susunan anggota pelaksana, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Keppres itu, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Satgas. Kemudian, kerja-kerja Satgas juga bakal dibantu oleh sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.

    Sekretariat itu berkedudukan di Kementerian ESDM dan dipimpin oleh kepala sekretariat. Susunan organisasi sekretariat nantinya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Satgas.

    Sumber : Antara