Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • RI Gabung BRICS, Bagaimana Nasib Rosneft Rusia di Megaproyek Kilang Tuban?

    RI Gabung BRICS, Bagaimana Nasib Rosneft Rusia di Megaproyek Kilang Tuban?

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) buka suara terkait kelanjutan megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban atau Kilang Tuban usai Indonesia resmi bergabung dengan forum ekonomi BRICS. 

    BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Megaproyek GRR Tuban di Jawa Timur saat ini masih mandek. Hal ini tak lepas dari keterlibatan perusahaan asal Rusia, Rosneft dalam proyek tersebut. Rusia selama ini masih mendapat sanksi dari negara-negara Barat imbas invasi ke Ukraina. 

    Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen belum mau berkomentar banyak terkait bergabungnya RI dengan BRICS terhadap kelanjutan investasi Rosneft pada proyek senilai US$13,5 miliar atau setara dengan Rp205,05 triliun itu.

    Dia hanya mengatakan, proyek GRR Tuban saat ini masih digarap bersama Rosneft. Adapun, progres proyek Kilang Tuban saat ini masih dalam proses final investment decision (FID) dan paralel proses pengadaan engineering, procurement & construction (EPC).

    EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya.

    “Pertamina melalui anak usaha PT KPI, yaitu PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia [PRPP] saat ini masih bersama Rosneft untuk pelaksanaan proyek GRR Tuban,” katanya kepada Bisnis, Senin (13/1/2025).

    Sejatinya, target perampungan FID Kilang Tuban molor dari jadwal yang ditentukan sebelumnya. Pasalnya, KPI sebelumnya menargetkan FID bisa rampung pada kuartal I/2024. 

    Oleh karena itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belakangan membuka opsi mencari investor baru untuk menggarap proyek Kilang Tuban.

    “Opsi bisa saja [cari investor lain]. Karena kita enggak bisa menunggu sampai lama kan. Karena kita harus punya batas limit waktu,” tutur Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Bahlil juga menyebut dirinya akan segera melakukan komunikasi dengan KPI untuk menentukan hal tersebut. Menurutnya, KPI adalah pihak yang paling mengetahui kelanjutan investasi Rosneft. 

    “Pertamina [KPI] kan yang melakukan komunikasi dan punya feeling mereka ini [Rosneft] serius banget atau tidak,” ucap Bahlil.

  • Potensi Risiko Bila RI Beli Minyak Rusia usai Gabung BRICS

    Potensi Risiko Bila RI Beli Minyak Rusia usai Gabung BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan sejumlah hal sebelum benar-benar memutuskan membeli minyak mentah dari Rusia.

    Potensi pembelian minyak dari Rusia itu semula disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Hal ini seiring dengan bergabungnya Indonesia dengan forum ekonomi BRICS. 

    BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum RI membeli minyak dari Rusia. Maklum, saat ini Rusia masih menerima sanksi dari negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

    Memang, kata Fabby, harga minyak Rusia lebih murah karena negara tersebut memberikan diskon. Namun, Indonesia juga perlu melihat sisi lain.

    Dia menuturkan, sanksi kepada Rusia tak hanya kepada negara saja, tetapi Barat juga ikut memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang membantu Negeri Beruang Merah.

    Fabby mencontoh industri perkapalan dan asuransi pengapalan ikut kena sanksi karena membantu Rusia mengekspor minyak. Dengan sanksi tersebut, bisa jadi pembeli minyak dari Rusia menjadi cukup mahal.

    “Bisa saja harga minyak Rusia murah, di bawah harga pasar, tapi bagaimana dengan biaya yang lain? Walaupun saya kira masih lebih murah daripada beli internasional ya ujung-ujungnya, tapi ini semuanya harus dihitung,” jelas Fabby kepada Bisnis, Senin (13/1/2025).

    Selain itu, sebelum membeli minyak Rusia, Indonesia juga perlu mempertimbangkan implikasi yang mungkin dihadapi. Fabby menjelaskan sanksi embargo kepada Rusia diberikan oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa.

    Menurutnya, jika Indonesia membeli minyak dari Rusia, bisa saja AS dan Eropa menganggap RI mendukung negara beribu kota Moskow itu. Oleh karena itu, Fabby menilai hal ini bisa mengancam hubungan Indonesia dengan AS dan Eropa.

    Apalagi, diplomasi Indonesia dengan AS dan Eropa cukup luas, mulai dari perdagangan hingga industri keuangan.

    “Nah, ini yang perlu jadi pertimbangan kita. Apakah dalam jangka panjang hubungan diplomatik kita dengan negara-negara tersebut akan terganggu atau tidak?” kata Fabby.

    “Karena nanti misalnya di internasional saja, Indonesia misalnya menyuarakan untuk kepentingan kita, itu kan harus dapat dukungan dari negara-negara itu juga,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, Fabby mengingatkan Indonesia juga harus mempertimbangkan kesesuaian karakteristik minyak Rusia dengan kilang yang dimiliki di Tanah Air.

    Menurutnya, kilang Indonesia memiliki kriteria minyak kadar tertentu agar bisa memberikan hasil yang optimal. Karenanya, kadar atau karakteristik minyak Rusia juga harus menjadi perhatian. Sebab, hal ini pun akan menentukan harga minyak yang dijual kepada masyarakat.

    “Tentunya perlu jadi pertimbangan untuk nanti melihat apakah akhirnya harga produknya kompetitif?” kata Fabby.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut azas bebas aktif. Dengan kata lain, Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara mana saja selama tidak melanggar aturan, termasuk membeli minyak Rusia.

    “Ketika kita bangun [kerja sama] dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan, kenapa tidak?” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dia pun mengatakan Indonesia bakal tetap mengambil peluang kerja sama dengan negara mana saja selama itu menguntungkan. Menurutnya, hal ini tak hanya berlaku bagi negara anggota BRICS, tetapi juga dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

    “Artinya, semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan OECD, itu saya pikir nggak ada masalah,” kata Bahlil.

  • Video : Kabar Penerima Gas Murah Mau Dikurangi, Ini Kata Kemenperin

    Video : Kabar Penerima Gas Murah Mau Dikurangi, Ini Kata Kemenperin

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kemenperin merespons pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal potensi berkurangnya penerima program harga gas bumi tertentu (HGBT) alias gas murah

    Selengkapnya dalam program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (13/01/2025).

  • Pemerintah Ingin Paksa Lembaga Keuangan Danai Hilirisasi, DPR: Harus Ada Insentif

    Pemerintah Ingin Paksa Lembaga Keuangan Danai Hilirisasi, DPR: Harus Ada Insentif

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR Fathi mengingatkan agar pemerintah tidak semena-mena mewajibkan lembaga keuangan mendanai proyek hilirisasi. Dia mendukung wacana tersebut, tetapi pemerintah juga perlu memberi insentif kepada lembaga keuangan.

    Fathi meyakini lembaga keuangan tidak akan serta merta mau membiayai proyek-proyek hilirisasi. Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya insentif agar perbankan maupun lembaga keuangan non-bank mau mengambil resiko di proyek hilirisasi.

    “Pemerintah dapat memberikan jaminan atau dukungan kebijakan yang memperkuat kepercayaan investor,” jelas Fathi dalam keterangannya, Senin (13/1/2025).

    Politisi Partai Demokrat ini merasa hilirisasi yang berkeadilan bukan hanya akan meningkat nilai tambah ekonomi atas produk dalam negeri, tetapi juga membuka kesempatan kerja yang layak di sektor industri kepada generasi muda.

    Oleh sebab itu, tambahnya, perlu adanya kerja sama para pemegang kepentingan untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

    Menurut Fathi, jika lembaga keuangan partisipasi aktif membiayai proyek-proyek hilirisasi maka ketergantungan akan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berkurang.

    “Namun, saya juga ingin mengingatkan agar akses pendanaan ini bersifat inklusif dan tidak hanya menguntungkan sektor tertentu seperti nikel. Sektor bauksit, yang memiliki potensi besar, juga perlu mendapatkan perhatian serius,” katanya.

    Bahkan, dia mengaku akan mengusulkan agar pembahasan mengenai pendanaan proyek hilirisasi dimasukkan ke dalam agenda Komisi XI DPR. Fathi mengklaim perlu perhatian khusus agar implementasi kebijakan tersebut berjalan optimal.

    Sebagai informasi, wacana kewajiban perbankan hingga lembaga keuangan non bank membiayai proyek hilirisasi muncul usai dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi ketua satgas tersebut. Bahlil pun mengungkapkan salah satu tugas dari Prabowo adalah mendorong perbankan untuk ikut membiayai proyek hilirisasi.

    “Perbankan-perbankan kita, [dan] lembaga-lembaga keuangan non-bank harus mau ikut mengambil bagian dalam membiayai proyek investasi hilirisasi,” tutur Bahlil di Kantor ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

  • Kemenperin berharap subsidi gas industri tetap 6 dolar AS per MMBTU

    Kemenperin berharap subsidi gas industri tetap 6 dolar AS per MMBTU

    Kami tetap berharap bahwa harga gas untuk industri tetap di harga 6 dolar AS dan suplainya lancar

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap harga gas industri yang disubsidi melalui Program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tetap di angka 6 dolar AS per million british thermal unit (MMBTU).

    “Kami tetap berharap bahwa harga gas untuk industri tetap di harga 6 dolar AS dan suplainya lancar,” ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif ditemui di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, ia menyatakan apabila merujuk pada riset yang sudah ada, terdapat korelasi yang negatif antara kebijakan HGBT dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) maupun Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur.

    Ia menjelaskan apabila harga dari subsidi industri dinaikkan, hal tersebut akan berimbas tak baik pada angka pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia, dan berlaku sebaliknya.

    “Kalau harga gasnya naik, maka PMI-nya turun. Kalau harga gas turun, PMI-nya naik atau IKI-nya naik,” kata Febri.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sedang membahas kemungkinan pemangkasan jumlah penerima harga gas bumi tertentu (HGBT).

    Berdasarkan rapat-rapat HGBT yang sudah berlangsung, Bahlil mengatakan pemerintah masih melakukan kajian mengenai dampak kebijakan tersebut kepada para penerima gas murah.

    Bahlil mengingatkan tujuan dari kebijakan HGBT adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional.

    Apabila internal rate of return (IRR) suatu perusahaan dinilai sudah bagus maka terdapat kemungkinan perusahaan tersebut akan dikeluarkan dari daftar penerima HGBT.

    “Tetapi kalau yang masih membutuhkan dan kita lihat IRR-nya belum bagus, itu tetap kami pertahankan,” kata Bahlil.

    Adapun HGBT ditetapkan untuk tujuh subsektor industri, yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada Kabar Industri Penerima Gas Murah Mau Dikurangi, Kemenperin Wanti-wanti Ini

    Ada Kabar Industri Penerima Gas Murah Mau Dikurangi, Kemenperin Wanti-wanti Ini

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merespons pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal potensi berkurangnya penerima program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU alias gas murah. Program HGBT sendiri sebenarnya sudah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni menjelaskan, terdapat korelasi antara harga gas denganPurchasing Managers Index (PMI) atau Indeks Kepercayaan Industri (IKI). Hal itu merupakan hasil riset dari Universitas Indonesia.

    “Kalau bagi kami ya HGBT hasil riset ekonomi UI menyatakan bahwa ada korelasi negatif antara harga gas dengan PMI dan IKI. Ada korelasi negatif. Jadi kalau harga gasnya naik maka PMI-nya turun,” katanya di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2025).

    Bahkan bukan tidak mungkin rapor PMI dan IKI tersungkurke zona merah atau kontraksi. Sebaliknya saat harga gas turun maka PMI dan IKI cenderung meningkat.

    “Kalau harga gas turun, PMI-nya naik atau IKI-nya naik. Jadi korelasi negatif. Jadi kami hanya bisa menyampaikan itu. Jadi kalau harga gas bahan baku industri naik maka PMI dan IKI akan tertekan. Dan mungkin bisa dibawah 50 (kontraksi),” jelas Febri.

    Ia juga berharap kebijakan HGBT tetap berlanjut demi keberlangsungan industri. Selain itu diharapkan juga suplai gas ke industri dapat disalurkan dengan lancar.

    Sebagai informasi, subsektor industri yang sebelumnya mendapat HGBT atau gas murah ini adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet. Namun Bahlil menyebut ada potensi jumlah industri yang menerima HGBT akan berkurang.

    Sebab pembahasan dan evaluasi perpanjangan program HGBT tersebut, pihaknya akan mempertimbangkan kondisi perusahaan penerima gas murah industri. Apabila efisiensi investasi atau internal rate of return (IRR) subsektor industri sudah bagus, menurutnya pemberian gas murah ini sudah tidak diperlukan lagi.

    “HGBT itu kan tujuannya adalah untuk memberikan sebuah nilai bisnis yang masuk. Nah kalau yang sudah masuk, yang IRR-nya sudah bagus, kemungkinan kita dapat pertimbangkan untuk dikeluarkan di dalam checklist HGBT. Tetapi kalau yang masih dibutuhkan, dan kita lihat IRR-nya belum bagus, itu tetap kita pertahankan,” jelasnya.

    “Berarti ada kemungkinan pengurangan subsektor industri yang berhak mendapat HGBT?) ada kemungkinan, kita lagi ada bahas, tapi belum final ya,” jawab Bahlil lagi saat dimintai penegasan.

    (acd/acd)

  • Pertamina Buka Suara soal Wacana Impor Minyak dari Rusia

    Pertamina Buka Suara soal Wacana Impor Minyak dari Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) buka suara soal potensi pembelian minyak mentah dari Rusia usai Indonesia resmi bergabung dengan forum ekonomi BRICS.

    BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasroen menuturkan pihaknya membuka kesempatan yang sama untuk semua jenis minyak dari negara manapun.

    Dia menjelaskan, KPI dalam melakukan pengadaan feedstock/bahan baku berupa minyak mentah disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi masing-masing kilang. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan keekonomian kilang menyesuaikan dengan kondisi pasar.

    “KPI membuka kesempatan yang sama untuk semua jenis minyak yang dapat dikelola kilang dengan efektif dan efisien,” kata Hermansyah kepada Bisnis, Senin (13/1/2025).

    Dia menuturkan proses pengadaan minyak mentah dilakukan dengan mematuhi semua ketentuan baik yang berlaku di internal, nasional maupun internasional.

    “Proses pengadaan minyak mentah di KPI juga dilakukan dengan memenuhi standar Good Corporate Governance yang berlaku di perusahaan,” jelasnya.

    Adapun, potensi impor minyak dari Rusia disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Dia menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut azas bebas aktif. Dengan kata lain, Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara mana saja selama tidak melanggar aturan.

    Oleh karena itu, dia mengatakan sah-sah saja jika kelak ada peluang untuk RI bisa membeli minyak dari Rusia. Di sisi lain, saat ini Rusia masih menerima sanksi dari negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

    “Ketika kita bangun dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan, kenapa tidak?” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dia pun mengatakan Indonesia bakal tetap mengambil peluang kerja sama dengan negara mana saja selama itu menguntungkan. Menurutnya, hal ini tak hanya berlaku bagi negara anggota BRICS, tetapi juga dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

    “Artinya, semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan OECD, itu saya pikir nggak ada masalah,” kata Bahlil.

  • Bahlil Lahadalia Minta Hilirisasi Batu Bara Menjadi DME Tetap Berjalan

    Bahlil Lahadalia Minta Hilirisasi Batu Bara Menjadi DME Tetap Berjalan

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tetap mendukung hilirisasi batu bara menjadi dimetyl ether (DME). Dikatakan Bahlil, hal ini merupakan keharusan karena DME dapat menjadi pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG) yang masih diimpor.

    “Hilirisasi batu bara kan dulu juga pernah kita dorong untuk DME sebagai substitusi daripada LPG. Sekarang, kita mau dorong lagi untuk bangun DME,” ujar Bahlil yang dikutip Sabtu, 11 Januari.

    Bahlil menambahkan, untuk memasifkan program ini pemerintah mewajibkan lahan eks-Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) untuk menjalankan proyek hilirisasi.

    Tak hanya menguban batu bara menjadi DME, pemerintah juga menyasar hilirisasi batu bara menjadi metanol.

    “Sudah ada yang mengajukan untuk membangun metanol juga dan bahkan sampai dengan gasifikasi,” imbuh Bahlil.

    Sebelumnya program hilirisasi batu bara menjadi DME ini digarap oleh PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dengan menggandeng perusahaan asal Amerika, Air Products yang kemudian mundur dari proyek ini.

    Belum lama ini PTBA juga kembali mengumumkan telah bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) menjalankan program penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D) batu bara kalori rendah menjadi asam humat.

    Pengembangan batu bara menjadi asam humat akan membantu pemenuhan kebutuhan produk pupuk, demi mendukung ketahanan pangan nasional.

  • PM Jepang bawa pulang oleh-oleh 5 spanduk penyambutannya di Indonesia

    PM Jepang bawa pulang oleh-oleh 5 spanduk penyambutannya di Indonesia

    Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba saat berkunjung ke Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025). (ANTARA/HO-Sekretariat Presiden RI)

    PM Jepang bawa pulang oleh-oleh 5 spanduk penyambutannya di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 11 Januari 2025 – 21:49 WIB

    Elshinta.com – Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba membawa pulang oleh-oleh berupa 5 unit banner atau spanduk ucapan selamat datang terhadap dirinya yang terpampang di sejumlah kawasan di Kota Bogor, Jawa Barat, usai kunjungannya ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    “Perdana Menteri Jepang meminta oleh-oleh banner-nya 5 eksemplar dibawa pulang ke Jepang, banner yang (menampilkan gambar) perdana menteri dan istri,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari di Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Hery pun langsung berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Bogor untuk menyiapkan 5 banner terbaik dan segera diberikan kepada tim protokoler Ishiba untuk dibawa pulang ke Jepang.

    “Artinya alhamdulillah ini hasil kerja keras warga Kota Bogor dan Forkopimda, terutama dalam pengamanan dan segala sesuatunya semua turun tangan,” ujarnya.

    Adapun Hery menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto sangat detail dalam menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tamu negara di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

    “Ekspektasinya beliau memang sangat detail dan kami membantu memenuhi ekspektasi tadi sampai jam 3 dini hari kami mengecek semuanya. Karena ekspektasinya sampai sejauh itu,” sebut Hery.

    Pemerintah Kota Bogor bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kini dilibatkan lebih jauh dalam menyambut tamu negara.

    Hery bersyukur persiapan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor dan Forkopimda setempat dalam menyambut PM Jepang Shigeru Ishiba mendapat apresiasi dari banyak pihak, mulai dari Kementerian Luar Negeri RI, Sekretariat Dukungan Kabinet (Setkab), hingga Sekretariat Presiden RI.

    “Semua dipersiapkan dengan baik. Disampaikan terima kasih kepada warga Kota Bogor, terima kasih kepada para siswa para guru, terima kasih kepada Pak Sekda dan jajaran yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dalam penyambutan tamu negara,” kata Hery.

    PM Ishiba beserta Istri PM Yoshiko Ishiba berkunjung ke Istana Bogor, Sabtu pagi, dan keduanya diterima oleh Presiden Prabowo dalam prosesi upacara penyambutan jajar pasukan.

    Selepas mengikuti prosesi penyambutan, yang turut diiringi dentuman meriam, Presiden Prabowo dan PM Ishiba melakukan pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden. Kemudian, PM Jepang dan Presiden RI beserta delegasi masing-masing negara melanjutkan dengan pertemuan bilateral.

    Dalam pertemuan bilateral itu, delegasi Indonesia terdiri atas jajaran menteri dan anggota Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan P. Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Sekretaris Kabinet Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya.

    Sementara itu, delegasi Jepang di antaranya terdiri atas Wakil Kepala Sekretariat Kabinet Aoki Kazuhiko, Sekretaris Jenderal Sekretariat Keamanan Nasional Akiba Takeo, Penasihat Khusus untuk Perdana Menteri Mori Masahumi, Penasihat Khusus Kabinet Iijima Isao, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, kemudian Direktur Jenderal Wilayah Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Nakamura Ryo, dan Sekretaris PM Kaihara Kentaro.

    PM Ishiba merupakan pemimpin negara asing pertama yang diterima oleh Presiden Prabowo di Istana Bogor setelah Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

    Sementara itu, kunjungan PM Ishiba ke Indonesia merupakan rangkaian dari lawatan Asia Tenggaranya sejak 9 Januari 2025. Sebelumnya, PM Ishiba melawat ke Malaysia pada 9–10 Januari.

    Sumber : Antara

  • Pj Walkot Bogor sebut Presiden Prabowo lebih detail sambut tamu negara

    Pj Walkot Bogor sebut Presiden Prabowo lebih detail sambut tamu negara

    Kota Bogor (ANTARA) – Penjabat Wali Kota Bogor Hery Antasari mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto lebih detail dalam menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tamu negara di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

    “Ekspektasinya beliau memang sangat detail dan kita membantu memenuhi ekspektasi tadi sampai jam 3 dini hari kita mengecek semuanya. Karena ekspektasinya sampai sejauh itu,” ungkap Hery usai kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu.

    Pemerintah Kota Bogor bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kini dilibatkan lebih jauh dalam menyambut tamu negara.

    Hery bersyukur persiapan yang dilakukan oleh Pemkot Bogor dan Forkopimda setempat dalam menyambut PM Jepang Shigeru Ishiba mendapat apresiasi dari banyak pihak, mulai dari Kementerian Luar Negeri RI, Sekretariat Dukungan Kabinet (Setkab), hingga Sekretariat Presiden RI.

    “Semua dipersiapkan dengan baik. Disampaikan terima kasih kepada warga Kota Bogor, terima kasih kepada para siswa para guru, terima kasih kepada Pak Sekda dan jajaran yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dalam penyambutan tamu negara,” kata Hery.

    Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Rahmat Hidayat, memaparkan beberapa persiapan yang diminta Setkab kepada Pemkot Bogor dan Pemprov DKI Jakarta seperti bendera Indonesia-Jepang di sepanjang jalur yang dilalui, hingga videotron dengan ucapan selamat datang.

    Kemudian, kini persiapan penyambutan tamu negara melibatkan langsung kepala daerah setempat. Karena, sebelumnya hanya melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

    “Pak Prabowo juga bersama Seskab meninjau persiapan secara langsung ke Istana Bogor pada satu hari sebelum kunjungan kenegaraan,” kata Rahmat.

    PM Ishiba beserta Istri PM Yoshiko Ishiba berkunjung ke Istana Bogor, dan keduanya diterima oleh Presiden Prabowo dalam prosesi upacara penyambutan jajar pasukan.

    Selepas mengikuti prosesi penyambutan, yang turut diiringi dentuman meriam, Presiden Prabowo dan PM Ishiba lanjut bertemu empat mata (tête-à-tête) di ruang kerja presiden. Kemudian, PM Jepang dan Presiden RI beserta delegasi masing-masing negara lanjut mengikuti pertemuan bilateral.

    Dalam pertemuan bilateral itu, delegasi Indonesia terdiri atas jajaran menteri dan anggota Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan P. Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Sekretaris Kabinet Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya.

    Sementara itu, delegasi Jepang di antaranya terdiri atas Wakil Kepala Sekretariat Kabinet Aoki Kazuhiko, Sekretaris Jenderal Sekretariat Keamanan Nasional Akiba Takeo, Penasihat Khusus untuk Perdana Menteri Mori Masahumi, Penasihat Khusus Kabinet Iijima Isao, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, kemudian Direktur Jenderal Wilayah Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Nakamura Ryo, dan Sekretaris PM Kaihara Kentaro.

    PM Ishiba merupakan pemimpin negara asing pertama yang diterima oleh Presiden Prabowo di Istana Bogor setelah Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025