Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Tingkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri, Bahlil Dorong Bank BUMN Biayai Proyek Hilirisasi

    Tingkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri, Bahlil Dorong Bank BUMN Biayai Proyek Hilirisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Bahlil Lahadalia mengimbau perbankan, khususnya yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek hilirisasi yang digagas pemerintah.

    Bahlil, yang juga menjabat sebagai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), mengungkapkan komunikasi terkait pembiayaan ini telah dilakukan dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

    “Kami sudah rapat dengan Pak Erick (Thohir) terkait pembiayaan, dan secara informal sudah kami komunikasikan,” ujar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Hilirisasi Jadi Prioritas Pembiayaan Perbankan
    Menurut Bahlil, sektor hilirisasi memiliki potensi nilai tambah yang besar untuk perekonomian Indonesia. Proyek hilirisasi dinilai lebih menjanjikan dibandingkan sektor konsumsi karena memiliki waktu balik modal (break-even point) yang lebih cepat.

    “Hilirisasi harus memberikan nilai tambah yang signifikan di dalam negeri, dan kepemilikan proyek ini juga harus berada di dalam negeri. Oleh karena itu, perbankan nasional perlu berperan aktif dalam pembiayaannya,” tegas Bahlil.

    Rapat Perdana Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi
    Sebelumnya, sejumlah menteri menghadiri rapat perdana Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi di Kantor Kementerian ESDM. Rapat ini membahas langkah-langkah strategis untuk menjalankan program hilirisasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, strategi hilirisasi. Menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan investasi dan mempercepat hilirisasi.

    Kedua, kontribusi ekonomi. Memastikan program hilirisasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

    Ketiga, pembiayaan proyek. Merumuskan sumber pembiayaan yang mendukung keberlanjutan program hilirisasi, dengan fokus pada pembiayaan dalam negeri.

    Keempat, posko Satgas Hilirisasi. Menetapkan Kantor Kementerian ESDM sebagai posko Satgas hingga 2029.

    Bahlil menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perbankan, terutama bank BUMN, untuk memastikan keberhasilan program hilirisasi. Dengan pembiayaan yang tepat, program ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian nasional.

  • Pemerintah Mau Kurangi Impor LPG yang Tembus 7 Juta Ton Per Tahun – Halaman all

    Pemerintah Mau Kurangi Impor LPG yang Tembus 7 Juta Ton Per Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah tengah berupaya mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa impor LPG Indonesia mencapai 7 juta ton per tahun.

    “Impor kita sekitar 6-7 juta ton per tahun,” katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

    Sementara itu, kebutuhan konsumsi LPG Indonesia mencapai 8 juta ton per tahun. Produksi dalam negeri hanya sebesar 1,4 juta ton.

    Maka dari itu, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan untuk mempercepat proses pengurangan impor dengan mengembangkan industri dalam negeri.

    Beberapa upaya pengembangan industri dalam negeri antara lain adalah dengan memanfaatkan gas C3 (propane) dan C4 (butana) serta mendorong  jaringan gas untuk rumah rakyat.

    “Nah caranya adalah kita membangun LPG dengan mempergunakan gas C3-C4, kurang lebih sekitar 1,7 juta ton yang sudah ada,” ujar Bahlil.

    “Selebihnya kita akan dorong pada gasifikasi untuk jargas, jaringan gas kepada rumah rakyat,” sambungnya.

    Sebelumnya, Bahlil pernah mengungkap bahwa saat ini Indonesia mengeluarkan devisa yang signifikan untuk impor LPG, sekitar Rp 450 triliun keluar setiap tahun untuk membeli minyak dan gas, termasuk LPG.

    Hal ini berdampak langsung pada neraca perdagangan dan pembayaran negara, sehingga pembangunan industri domestik dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengurangi beban tersebut.

    Untuk pengembangan jaringan gas rumah tangga sebagai bagian dari upaya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, saat ini Bahlil menyebut pemerintah tengah membangun pipa gas dari Aceh hingga Pulau Jawa.

    “Ini sebagai bagian daripada instrumen untuk memediasi ketika gas kita di Jawa lebih banyak, bisa kita kirim ke Aceh atau ke Sumatera. Atau gas kita di Sumatera lebih banyak bisa kita kirim ke Pulau Jawa,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Kamis (12/9/2024).

    Lebih lanjut, untuk mendorong investasi di sektor hulu migas, Pemerintah sedang merumuskan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan penyederhanaan regulasi perizinan.

    “Perizinan kita terlalu banyak. Ada kurang lebih sekitar 300 lebih izin. Nah ini kita akan pangkas, kita akan potong,” kata Bahlil.

    Selain penyederhanaan perizinan, Bahlil menekankan pentingnya memberikan insentif menarik bagi investor di sektor hulu minyak dan gas.

    “Kita akan memperhatikan sweetener-sweetener yang mumpuni untuk kemudian bisa kita menawarkan kepada investor. Kemudian kita akan bicara sama K3S untuk sharing masalah dan sharing pendapatan dengan baik” pungkasnya.

  • Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Rapat Perdana Hampir 2 Jam, Ini Isi Pembahasannya – Halaman all

    Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Rapat Perdana Hampir 2 Jam, Ini Isi Pembahasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah melakukan rapat perdana.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selaku ketua satgas ini mengungkapkan bahwa mereka telah merumuskan langkah-langkah strategis.

    “Hari ini kami melakukan rapat perdana Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Alhamdulillah tadi kami sudah rapat kurang lebih sekitar hampir 2 jam,” katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

    “Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Bapak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi,” lanjutnya.

    Bahlil mengatakan, arahan Prabowo adalah hilirisasi harus betul-betul menjadi target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah.

    Nilai tambahnya ini harus dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai arahan Prabowo, satgas juga akan merumuskan bagaimana agar sumber pembiayaannya berasal dari dalam negeri.

    “Supaya persepsi yang seolah-olah mengatakan bahwa itu nanti asing lebih banyak mendapatkan hasilnya, itu perlahan-lahan kita akan kurangi,” ujar Bahlil.

    Ia menyebut Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk satgas ini bekerja dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sampai ada arahan terbaru dari Prabowo.

    Sebagaimana diketahui, Prabowo membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Pembentukan Satgas tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2025. Satgas tersebut berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    Pembentukan Satgas tersebut dalam rangka mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

    Selain itu juga untuk melakukan percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batubara, serta energi baru dan terbarukan.

    “Dibentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas,” bunyi Pasal 1 Keppres tersebut dikutip Tribunnews dari JDIH Sekretariat Negara, Senin, (13/1/2025).

    Satgas tersebut bertugas dalam peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

    Selain itu merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara.

    Kemudiam memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Lalu melakukan perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan / kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Satgas juga bertugas mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

    Kemudian memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala.

    Lalu melaksanakan percepatan penyelesaian hukum dan memberikan rekomendasi administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional

    Satuan tugas tersebut terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, anggota pelaksana, dan sekretariat.

    Satgas dipimpin oleh seorang Ketua yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu Wakil Ketua Bidang kemudahan berusaha dan percepatan hilirisasi: Menteri Investasi dan Hilirisasi.

    Wakil Ketua Bidang penyediaan lahan: Menteri Agraria dan Tata Ruang

    Wakil Ketua Bidang hilirisasi pertanian: Menteri Pertanian

    Wakil Ketua Bidang hilirisasi kelautan dan perikanan: Menteri Kelautan dan Perikanan

    Wakil Ketua Bidang dukungan kebijakan: Menteri Sekretaris Negara

    Sekretaris: Ahmad Erani Yustika.

    Sementara itu Anggota terdiri dari:

    Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum,  Menteri Perdagangan, Jaksa Agung, dan Kapolri

  • Tingkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri, Bahlil Dorong Bank BUMN Biayai Proyek Hilirisasi

    Arahan Presiden Prabowo, Sejumlah Menteri Bahas Program Hilirisasi di Kantor Bahlil Lahadalia

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah menteri menghadiri rapat perdana Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Jumat (17/1/2025). Rapat ini bertujuan merumuskan langkah strategis untuk mempercepat program hilirisasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan rapat yang berlangsung selama dua jam tersebut menghasilkan empat poin utama yang menjadi fokus Satgas. Pertama, strategi hilirisasi nasional.

    Rapat merumuskan langkah strategis untuk mendukung program hilirisasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. “Kami telah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Bapak Presiden dalam meningkatkan investasi dan hilirisasi,” ungkap Bahlil di Jakarta.

    Kedua, kontribusi pada ekonomi domestik. Program hilirisasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan nilai tambah dari potensi komoditas dalam negeri.

    Ketiga, sumber pembiayaan dalam negeri. Satgas juga membahas sumber pembiayaan yang dapat mendukung keberlanjutan program ini.

    “Arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan pembiayaan dilakukan di dalam negeri,” tambah Bahlil.

    Keempat, kantor Kementerian ESDM sebagai posko. Kementerian ESDM ditetapkan sebagai posko utama Satgas hingga 2029 untuk memantau dan mengoordinasikan program hilirisasi dan ketahanan energi.

    Hadir dalam rapat tersebut sejumlah menteri, termasuk Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir.

    Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025
    Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan pembentukan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Satgas ini dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan mandat untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

    Dengan pembentukan satgas ini, pemerintah berharap program hilirisasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan energi nasional.

  • Satgas Hilirisasi Sebut Penggunaan Biodiesel sesuai dalam Peta Jalan Ketahanan Energi

    Satgas Hilirisasi Sebut Penggunaan Biodiesel sesuai dalam Peta Jalan Ketahanan Energi

    Jakarta, Beritasatu.com – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyampaikan, penggunaan biodiesel berbahan dasar minyak kelapa sawit (CPO) merupakan bagian dari strategi peta jalan ketahanan energi.

    “Kami telah merencanakan berbagai langkah terkait energi. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, kami fokus pada penguatan kedaulatan energi. Salah satu langkahnya adalah memanfaatkan biodiesel berbasis CPO. Saat ini, kami sudah mencapai B40 pada 2025, dan akan terus ditingkatkan menuju B50,” ujar Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Menurut ketua Satgas Hilirisasi, terkait dengan biodiesel, campuran yang digunakan memerlukan komponen metanol dan etanol.

    “Tentu saja, dalam campuran biodiesel tersebut diperlukan metanol dan etanol. Misalnya, untuk B40, kami memerlukan 2,3 juta ton metanol. Sesuai arahan presiden, kami akan membangun fasilitas produksi metanol di Bojonegoro, Jawa Timur, dengan menggunakan bahan baku gas,” jelasnya.

    Bahlil menambahkan, etanol untuk biodiesel ini akan diproduksi dari tanaman tebu yang sebagian akan ditanam di Jawa dan Merauke, Papua Selatan.

    “Tujuan kami adalah memastikan bahwa seluruh komponen biodiesel ini diproduksi secara domestik. Ini bagian dari rencana kami dalam peta jalan ketahanan energi,” ucapnya.

    Presiden Prabowo Subianto telah resmi membentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan melibatkan sejumlah menteri serta pemimpin lembaga lainnya.

    Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengungkapkan bahwa pembentukan satgas bertujuan untuk mempercepat hilirisasi di berbagai sektor serta memperkuat ketahanan energi nasional.

    Keppres tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada 3 Januari, juga menyebutkan bahwa langkah ini akan difokuskan pada sektor-sektor, seperti mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan.

    Kemudian, Satgas Hilirisasi, juga akan fokus pada sektor kelautan dan perikanan, untuk meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas yang diproduksi di dalam negeri, termasuk penggunaan biodiesel.

  • RI Mau Tambah Kapasitas Listrik 71 GW, PLN Butuh Rp2.400 Triliun

    RI Mau Tambah Kapasitas Listrik 71 GW, PLN Butuh Rp2.400 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) memperkirakan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 gigawatt (GW) hingga 2034 mencapai Rp2.400 triliun.

    Adapun, proyek penambahan listrik tersebut sesuai dengan rancangan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034. Dalam RUPTL tersebut pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 GW dengan 70%-nya merupakan energi baru terbarukan (EBT).
     
    RUPTL PLN merupakan dokumen perencanaan strategis untuk mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik di Indonesia.

    “Kami butuh Rp2.400 triliun. Jadi on average ada Rp24 triliun yang dibutuhkan untuk investasi dalam 10 tahun ke depan, rata-rata,” kata EVP Aneka Energi Terbarukan PLN Zainal Arifin dalam acara ‘Semangat Awal Tahun 2025’ by IDN Times di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Dia mengakui kemampuan keuangan PLN memang tidak sebesar itu. Menurut Zainal, PLN hanya mampu membiayai sekitar Rp70 triliun hingga Rp100 triliun.

    Oleh karena itu, perusahaan pelat merah tersebut membuka kesempatan bagi perusahaan pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP) untuk berinvestasi.

    “Maka kita buka kesempatan seluas-seluasnya kepada IPP. Makanya, komposisi proyek-proyek EBT itu juga akan dominan IPP, 60%-70% atau 70%-30%. Dominan oleh IPP,” kata Zainal.

    Pemerintah mulai membahas rancangan RUPTL PLN 2025-2034 di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (13/1/2025). 

    Adapun, rapat itu dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

    Beberapa hal yang dibahas dalam RUPTL antara lain skema pemenuhan kebutuhan listrik nasional, peningkatan kualitas dan keandalan pasokan listrik hingga pengembangan energi terbarukan.

    Erick menyebut dalam RUPTL tersebut pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt (GW). 

    “Kami menargetkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 GW, dengan 70% merupakan energi baru terbarukan [EBT],” kata Erick seperti dikutip dari akun Instagram resminya @erickthohir.

    Erick menambahkan bahwa hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan transisi energi yang lebih ramah lingkungan, baru, dan terbarukan untuk generasi yang akan datang.

  • Gas Murah Industri, Bahlil: Jangan Sampai Negara Gak Dapat Pendapatan

    Gas Murah Industri, Bahlil: Jangan Sampai Negara Gak Dapat Pendapatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2025 ini jangan sampai mengorbankan potensi pendapatan negara.

    Bahlil menyebut, pemerintah telah “mengorbankan” potensi pendapatan negara hingga Rp 67 triliun selama 2021-2024 untuk program HGBT yang dinikmati oleh tujuh sektor industri.

    Kehilangan pendapatan ini berasal dari berkurangnya bagi hasil bagian negara dari produksi di hulu migas. Dengan bagi hasil negara yang berkurang, maka harga gas ke sektor industri tertentu bisa dipatok US$ 6 per MMBTU.

    “HGBT selama 2021-2024 potensi pendapatan negara yang terkonversi menjadi HGBT itu sebesar Rp 67 triliun. Jadi jangan sampai semua gas kita kasih ke HGBT negara nggak dapat pendapatan,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Bahlil menyebut, saat ini pihaknya tengah mengkaji adanya usulan tambahan sektor industri penerima HGBT tersebut. Saat ini, ada tujuh sektor industri penikmat harga gas “murah”, antara lain industri keramik, pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet.

    “Nah sekarang kalau dari tujuh itu rasanya hampir bisa dapat dipastikan untuk dilanjutkan. Tetapi karena ada pengusulan tambahan. Nah pengusulan tambahan itu kita lagi menghitung secara ekonominya,” bebernya.

    Dengan begitu, Bahlil mengatakan, pihaknya harus menghitung ulang nilai keekonomian dari HGBT yang akan diberikan pada tujuh sektor industri saat ini, beserta usulan tambahan sektor industri baru.

    Setidaknya, Bahlil menilai, seharusnya negara bisa mendapatkan pemasukan dari konversi menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari program HGBT di Indonesia yang direncanakan akan dilanjutkan untuk tahun 2025 ini.

    “Jadi kita hitung betul, dia harus kita kasih (HGBT), tapi dia harus industri yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terus gas itu menjadi bahan baku. Terus dia harus mengkonversi ke PPN atau PPh. Ini yang kita lagi hitung ya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana pernah menyebutkan bahwa ada usulan tambahan industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dari Kementerian Perdagangan untuk tahun 2025 ini.

    Dadan menyebutkan, sejatinya ada 258 industri penerima harga gas murah dari pemerintah hingga tahun 2024. Dadan mengatakan, saat ini yang masih berlaku adalah 7 sektor penerima HGBT di Indonesia.

    Pihaknya, masih menunggu rapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk merumuskan perjanjian jual-beli gas sektor industri penerima HGBT. Seperti diketahui, HGBT ini ditetapkan US$ 6 per MMBTU.

    “Ada yang usulannya itu ada dua jenis. Satu, yang sektor industrinya sama dengan yang sekarang yang existing, yang sudah berlaku, yang tujuh (sektor industri). Terus ada juga yang di luar itu. Nah, minggu lalu kan saya bilang untuk yang di luar itu perlu ada rapat yang dipimpin oleh Presiden. Nah ini kita belum memikirkan itu, tapi basisnya adalah bahwa gasnya sudah ada. Dia kan sudah punya perjanjian jual-beli gas sekarang,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Senin (13/1/2025).

    Walaupun masih menunggu arahan lebih lanjut, Dadan menyebutkan pihaknya tetap memperhitungkan kecukupan penerimaan negara dan kecukupan dari pasokan gas untuk sektor industri penerima HGBT yang akan berlaku tahun 2025 ini.

    “Kan sudah ada (Perjanjian Jual Beli Gas), tapi nanti komposisi penerimaan negara dan komposisi penerimaan dari KKKS itu akan berubah. Begitu komposisi yang HGBT-nya misalkan naik. Kan totalnya itu menjadi berkurang,” tambahnya.

    Pihaknya saat ini tengah memperhitungkan keekonomian dari industri yang sudah menerima HGBT pada tahun 2024 lalu. Jika ada evaluasi penerima HGBT di Indonesia, maka pihaknya juga akan memperhitungkan keekonomian dari keputusan yang akan datang.

    “Itu yang menjadi tahap kedua kalau bagi ESDM untuk yang baru. Untuk yang baru ini masih kita pelajari. Yang sedang saya proses itu untuk yang existing. Existing kan lebih jelas, sudah ada basis harga dari yang kemarin. Lebih cepat lah hitung-hitungnya. Tapi kita juga lagi mengerjakan juga,” paparnya.

    (wia)

  • PR Satgas Bentukan Prabowo Tak Sekadar Muluskan Hilirisasi

    PR Satgas Bentukan Prabowo Tak Sekadar Muluskan Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas ini diharapkan dapat memecah segudang permasalahan dan tantangan yang menghambat hilirisasi.

    Adapun, pembentukan satgas tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Beleid ini ditandatangani langsung oleh Prabowo pada 3 Januari 2025.

    Prabowo menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai ketua Satgas. Bahlil mengatakan, Prabowo meminta Satgas segera merumuskan, mengusulkan, dan menetapkan areal-areal dan sumber daya bahan baku yang potensial untuk hilirisasi, baik yang ada di sektor ESDM, kehutanan, perikanan, maupun pertanian.

    Prabowo, kata Bahlil, juga ingin Satgas segera mengidentifikasi dan mendorong agar pembiayaan hilirisasi bisa dilakukan oleh perbankan, non-perbankan, hingga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Jadi beliau [Prabowo] ingin untuk manfaat nilai tambahnya itu ada di Indonesia. Selama ini kan banyak yang mengkritik bahwa hilirisasi betul terjadi, tapi nilai tambahnya kan tidak maksimal dilakukan di Indonesia,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Oleh karena itu, Bahlil menyebut Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional diperintahkan untuk menyinkronkan aturan yang tumpang-tindih dan menghambat penghiliran.

    Ketua Umum Golkar itu pun mengungkapkan bahwa Prabowo juga meminta untuk segera melapor jika ada oknum pejabat yang menghambat proses hilirisasi. Sebab, hilirisasi yang diinginkan oleh Prabowo harus menerapkan azas berkeadilan.

    “Pak Presiden meminta untuk segera melaporkan dan merekomendasikan untuk diberikan sanksi [jika ada] oknum-oknum gitu,” tutur Bahlil.

    Bahlil menambahkan bahwa Satgas bakal memberikan laporan kepada Prabowo selambat-lambatnya 6 bulan sekali.

    “Bapak Presiden Prabowo, dalam beberapa rapat dengan kami, beliau akan mendorong pada semua sektor. Ada 26-28 komoditas yang akan didorong. Terutama pada sektor perikanan, kehutanan, pertanian, oil and gas, dan mineral batu bara,” tutup Bahlil.

    Secara terperinci, Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional memiliki delapan tugas utama. Pertama, mendorong peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

    Kedua, merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara. Ketiga, memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Keempat, merekomendasikan penyesuaian perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan/kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Kelima, mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

    Keenam, memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala. Ketujuh, melaksanakan percepatan penyelesaian permasalahan hukum.

    Kedelapan, memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Jangan Sekadar Hilirisasi

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, selain mengurai hambatan hilirisasi, tantangan terbesar bagi Satgas adalah agar hilirisasi tidak hanya sebatas sampai pada pengolahan dan pemurnian.

  • Tutup Munas Kadin, Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Inovasi

    Tutup Munas Kadin, Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Inovasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia (Munas Kadin) di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025). Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya persatuan, kekompakan, dan kerukunan di antara seluruh anggota Kadin Indonesia.

    “Saya ucapkan selamat kepada Kadin yang telah berhasil melaksanakan musyawarah konsolidasi ini. Inilah yang selalu kita harapkan, yakni menjaga persatuan, kerukunan, dan kekompakan,” ujar Prabowo.

    Meski tidak secara langsung membahas permasalahan dualisme kepemimpinan di Kadin, Prabowo mengingatkan bahwa perbedaan adalah hal biasa dalam organisasi besar. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dalam memimpin dan mendukung kemajuan ekonomi bangsa.

    “Pemimpin harus kompak. Siapa nomor satu, dua, atau tiga tidak masalah. Gantian saja, jangan semuanya ingin memimpin. Mari bersama-sama menuju kemakmuran bersama,” paparnya di Munas Kadin.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan dari pengusaha yang berani dan inovatif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Ia percaya Kadin Indonesia dapat menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan kemakmuran nasional.

    “Persaingan itu baik, asalkan tidak saling menjatuhkan. Mari bersama-sama membangun kemakmuran rakyat di bawah kepemimpinan para pengusaha,” ungkap Prabowo.

    Munas Kadin ini sekaligus menjadi momen penting dalam menyatukan dualisme kepemimpinan yang sempat terjadi antara Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia hasil Munas 2021, dan Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia hasil Munaslub.

    Melalui fasilitasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, keduanya sepakat untuk bersatu. Dalam Munas ini, Anindya Bakrie dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029, sementara Arsjad Rasjid resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    Presiden Prabowo menyampaikan harapan besar kepada Kadin Indonesia untuk bekerja keras dan mendukung pemerintah dalam memajukan perekonomian nasional.

    “Selamat bekerja, Kadin. Selamat berjuang, rakyat menanti kepemimpinan saudara-saudara sekalian,” pungkas Prabowo menutup Munas Kadin.

  • Presiden Prabowo dan 23 Pejabat Negara Hadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia – Halaman all

    Presiden Prabowo dan 23 Pejabat Negara Hadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta Selatan, pada Kamis (16/1/2025).

    Kedatangan Prabowo Subianto langsung disambut oleh Ketua Umum Kadin Indonesia yakni Anindya Bakrie dan Ketua Umum Kadin sebelumnya yakni Arsjad Rasyid.

    Pantauan Tribunnews di lokasi, Presiden Prabowo kompak mengenakan kemeja putih senada dengan dress code Kadin Indonesia yakni kemeja putih lengan panjang.

    Presiden Prabowo hadir didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kepala Negara itu sempat menyapa anggota Kadin yang telah menunggu di loby Hotel The Ritz Carlton Mega Kuningan.

    Adapun agenda Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia ini adalah pengukuhan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie.

    Gelaran tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP) mulai dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia hingga Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra.

    Selain para menteri KMP, tokoh lain yang juga hadir di acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia ini yakni Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri Kreatif Kadin Raffi Ahmad.

    Berikut daftar tokoh yang hadir dalam acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia: 

    1. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani

    2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia 

    3. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra

    4. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 

    5. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara

    6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian

    7. Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri Kreatif Kadin Raffi Ahmad

    8. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 

    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 

    10. Menteri PAN-RB Rini Widyantini

    11. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

    12. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi 

    13. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri

    14. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi 

    15. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding

    16. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli 

    17. Kepala Bappenas Rachmat Pambudy 

    18. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya

    19. Menteri Pariwisata Widiyanti Wardhana

    20. Menteri ATR Nusron Wahid

    21. Menteri Luar Negeri Sugiono

    22. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

    23. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo