Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Harga Gas Bumi Tertentu Naik, Subsidi BBM dan Diskon Listrik 50% Dievaluasi

    Harga Gas Bumi Tertentu Naik, Subsidi BBM dan Diskon Listrik 50% Dievaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi kenaikan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Penyesuaian ini dilakukan akibat lonjakan harga gas dunia, yang sebelumnya ditetapkan sebesar US$ 6 per MMBTU.

    Menurut Bahlil, harga gas untuk bahan baku kini berada kisaran US$ 6,5 per MMBTU, sedangkan untuk energi mencapai US$ 7 per MMBTU.

    “HGBT bahan baku dari gas itu harganya lebih rendah dibanding gas untuk energi. Kalau untuk energi sekitar US$ 7, sedangkan bahan baku di bawah itu, sekitar US$ 6,5,” jelasnya seusai sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).

    Bahlil menyebutkan alokasi HGBT tetap terbatas pada tujuh sektor prioritas, yaitu baja, kaca, industri keramik, petrokimia, pupuk, oleokimia, sarung tangan karet.

    Meski Kementerian Perindustrian mengusulkan perluasan cakupan sektor penerima HGBT, Bahlil menegaskan pemerintah masih menghitung kebutuhan produksi dan permintaan gas domestik. Evaluasi HGBT dilakukan secara tahunan, dengan rencana peninjauan menyeluruh setiap lima tahun.

    Bahlil juga mengungkapkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih dalam tahap pembahasan. “Tadi kita diskusikan, tetapi belum ada keputusan final. Timing dan data dari BPS masih dieksplorasi,” ungkapnya.

    Sementara itu, kebijakan diskon listrik 50% dipastikan tidak akan diperpanjang. “Enggak diperpanjang,” tegas Bahlil, tanpa memberikan penjelasan lebih rinci.

    Penyesuaian HGBT dan evaluasi subsidi energi mencerminkan langkah pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan energi nasional dengan dinamika harga global. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

  • Golkar Sebut Survei Celios Soal Kinerja Bahlil Menyesatkan dan Tidak Objektif

    Golkar Sebut Survei Celios Soal Kinerja Bahlil Menyesatkan dan Tidak Objektif

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengkritik keras hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai salah satu menteri berkinerja terburuk dalam 100 hari pertama Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

    Menurut Idrus, survei tersebut menyesatkan dan tidak objektif. “Jadi tidak hanya mengkritisi tetapi menyesalkan (survei Celios) karena menyesatkan,” ujar Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (22/1/2025).

    Idrus menegaskan survei Celios tersebut hanya menilai kinerja Menteri Bahlil dari sektor tertentu tanpa mempertimbangkan cakupan tugas Kementerian ESDM yang luas. Termasuk, pencapaian-pencapaian Menteri Bahlil dalam 100 hari kerja di kabinet Merah Putih.

    “Kalau kita bicara tentang ruang lingkup kerja daripada ESDM, di situ ada banyak Dirjen. Jadi ada Dirjen Minerba, yang mineral dan batubara, ada Dirjen migas, minyak dan gas, ada kelistrikan, ada energi baru terbarukan dan konservasi energi, ada badan geologi, dan ada pengembangan sumber daya manusia,” jelas dia.

    Idrus mengingatkan bahwa kebijakan besar seperti implementasi energi baru terbarukan sesuai Paris Agreement memerlukan proses bertahap dan tidak bisa dilakukan secara instan.

    “Nah untuk menerapkan ini kan tidak membalik tangan begitu saja karena ada implikasi yang ditimbulkan dari ini. Misalkan terkait dengan batubara dan lain-lain sebagainya, ini kan ada implikasi yang sangat luar biasa,” tegas Idrus. 

    Golkar, kata dia, memandang survei Celios tidak komprehensif dan tidak menyeluruh, melainkan parsial dan tidak terintegrasi. Dia meminta agar survei seperti ini lebih komprehensif dan mempertimbangkan aspek yang lebih luas sebelum memberikan penilaian terhadap kinerja. 

    “Sekali lagi kami mengatakan bahwa ini tidak cukup dan kalau dilakukan pasti sangat subjektif dan saya kira perlu diskusi lebih jauh mengenai survei Celios ini,” pungkas Idrus.

  • Bahlil Pastikan HGBT Berlanjut, Harga Tak Lagi US Per MMBtu

    Bahlil Pastikan HGBT Berlanjut, Harga Tak Lagi US$6 Per MMBtu

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan kelanjutan program HGBT, tetapi dengan catatan kenaikan harga mengikuti fluktuasi harga gas bumi dunia.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan program Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT berlanjut untuk industri pada 2025.

    Bahlil mengatakan kementeriannya masih melakukan simulasi HGBT yang nantinya akan diterapkan mulai tahun ini. Sebagaimana diketahui, kebijakan yang diberlakukan sejak 2020 untuk tujuh sektor industri itu sudah berakhir pada 31 Desember 2024. 

    “HGBT masih kami simulasikan, tapi pada prinsipnya itu  diperpanjang. Namun harga HBGT-nya ada penyesuaian,” jelasnya kepada wartawan usai rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

    Bahlil lalu memastikan HGBT yang akan dilanjutkan tahun ini tidak akan lagi dipatok pada harga US$6 per MMBtu. Harga gas bumi yang sekarang sedang naik disebut menjadi alasan penyesuaian HGBT.

    Tidak hanya itu, lanjut Bahlil, untuk HGBT dengan bahan baku dari gas harganya lebih rendah dibandingkan dengan gas yang dipakai untuk energi. Dalam rancangan pemerintah, kemungkinan  gas yang dipakai untuk energi besar kurang lebih sekitar US$7 per MMBtu.

    Sayangnya, Bahlil tidak mengungkap berapa HGBT yang nantinya akan ditetapkan pemerintah. Dia tak menampik apabila harganya bisa sekitar US$6,5 per MMBtu. 

    “Ya sekitar itu [US$6,5 per MMBtu],” ungkap Ketua Umum Partai Golkar itu. 

    Adapun untuk tujuh sektor industri penerima HGBT juga tidak diperluas. Sektor penerima HGBT masih terdiri dari pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Sebelumnya,  Kementerian Perindustrian sempat mengharapkan adanya perluasan industri penerima HGBT. 

    “Pernah diminta tapi kami lagi menghitung tentang antara produksi dan permintaan dalam negeri kita. Itu tujuh sektor udah final,” katanya. 

  • Prabowo Minta Produksi Minyak RI Jadi 1 Juta Barel, KADIN: Perlu Dibarengi Kepastian Hukum Berusaha – Halaman all

    Prabowo Minta Produksi Minyak RI Jadi 1 Juta Barel, KADIN: Perlu Dibarengi Kepastian Hukum Berusaha – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan target produksi minyak menjadi 1 juta barel per hari pada 2028-2029.

    Langkah ini dilakukan untuk mengatasi defisit imbas konsumsi minyak RI yang sudah mencapai 1,6 juta barel per hari atau jauh di atas produksi domestik sebesar 590 ribu barel per hari.

    Perihal ini, Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Aryo Djojohadikusumo mengatakan, target tersebut bisa dicapai jika pemerintah dan swasta bekerja sama dalam hal teknologi, eksplorasi dan pengelolaan sumber daya.

    Selain itu dibutuhkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha sektor migas agar iklim usaha kondusif.

    “Itulah sebabnya diperlukan iklim usaha yang kondusif yang memberikan kepastian bagi para pelaku usaha sektor migas,” kata Aryo kepada wartawan, Rabu (22/1/2025).

    Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor minyak Indonesia pasca pandemi Covid-19 melonjak tajam.

    Pada tahun 2023, total volume impor minyak di luar gas mencapai 45,21 juta ton atau naik 10,38 persen dibanding tahun 2022.

    Sementara sepanjang tahun 2024, nilai impor BBM tercatat sebesar 25,9 miliar dolar AS, dan 47,88 persen merupakan impor BBM ringan untuk kendaraan bermotor.

    Aryo mengatakan, tren kenaikan impor minyak ini jadi salah satu penyumbang defisit neraca perdagangan Indonesia yang berpengaruh terhadap stabilitas moneter, khususnya terhadap cadangan devisa dan rupiah.

    “Tren peningkatan impor minyak selama ini menjadi salah satu penyumbang defisit neraca perdagangan Indonesia yang berpengaruh terhadap stabilitas moneter, khususnya tekanan terhadap cadangan devisa dan rupiah,” ucapnya.

    Keponakan Presiden Prabowo Subianto ini menyebut, pengurus KADIN bidang ESDM periode 2024-2029 memiliki 3 program prioritas di sektor migas. Diantaranya peningkatan produksi dan eksplorasi migas, keberlanjutan dan efisiensi energi, dan pengembangan infrastruktur migas.

    Adapun pada tahun ini, KADIN akan mulai mengadopsi teknologi seismik 3D, analisis big data dan kecerdasan buatan (AI).

    Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Rencana Strategis dan Kelembagaan Bidang ESDM KADIN Indonesia, Dwi Wahyu Daryoto mengatakan target 1 juta barel per hari perlu disusun dengan rencana strategis yang berfokus pada efisiensi operasional dan optimalisasi teknologi sektor hulu migas.

    “Kita harus fokus pada efisiensi operasional dan optimalisasi teknologi di sektor hulu migas. Dengan kerangka regulasi yang mendukung, kami yakin target lifting ini dapat tercapai,” kata dia.

    Menurutnya, target ini bisa memberikan dampak positif bagi stabilitas moneter khususnya nilai tukar rupiah, seiring berkurangnya beban impor minyak.

    Berkenaan dengan ini, KADIN mendorong pemerintah untuk memastikan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik, serta adanya kepastian regulasi, penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal, dan penghapusan hambatan birokrasi.

    “Jika kondisi ini terpenuhi dunia usaha dapat lebih fokus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan lifting minyak,” kata Dwi. 

  • Bahlil Masuk Katagori Menteri Terburuk, Golkar Sebut Survei Tidak Objektif Nasional 22 Januari 2025

    Bahlil Masuk Katagori Menteri Terburuk, Golkar Sebut Survei Tidak Objektif Nasional 22 Januari 2025

    Bahlil Masuk Katagori Menteri Terburuk, Golkar Sebut Survei Tidak Objektif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar
    Idrus Marham
    menilai survei yang memuat Menteri ESDM
    Bahlil Lahadalia
    masuk daftar terburuk (rapor merah) tidak objektif.
    Dalam survei Center of Economic and Law Studies (Celios), Bahlil menjadi satu dari 10 menteri dengan kinerja buruk dalam 100 hari masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Salah satu lembaga survei memberikan penilaian yang menurut pandangan kami itu sangat tidak objektif dan sangat tidak realistis,” kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
    Sebab, diklaimnya, kinerja Bahlil selama menjabat sebagai Menteri ESDM sangat positif.
    Oleh karenanya, ia menyayangkan hasil survei itu karena dianggap menyesatkan.
    “Setelah kami pelajari, ternyata penilaian yang diberikan hanya pada sektor tertentu dan tidak dilihat dalam perspektif yang lebih menyeluruh, yang lebih komprehensif,” imbuhnya.
    Dia menambahkan, penilaian survei tidak dilakukan secara menyeluruh. Sebab, ada banyak sektor yang dikerjakan Bahlil di Kementerian ESDM.
    “Jadi, ini banyak sekali dan ini penilaian yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan tidak mengikuti ini, sehingga kita berkesimpulan bahwa penilaian yang dijadikan dasar di situ hanya sektor tertentu, tidak komprehensif, tidak menyeluruh, parsial, dan tidak terintegrasi,” katanya.
    Menurut Idrus, hasil survei ini tidak bisa dinilai secara objektif karena tidak dilakukan secara menyeluruh.
    “Secara objektif, ini tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan justifikasi apa, (rapor) merah, apa tidak gitu,” ucapnya.
    Adapun Celios adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makroekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik.
    Berdasarkan
    survei Celios
    , Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menduduki urutan ketiga sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari kabinet Prabowo-Gibran.
    Dua urutan menteri di atas Bahlil adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
    Studi yang dilakukan Celios menggunakan survei berbasis expert judgment.
    Para jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.
    “Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah,” ungkap Celios dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Rabu (22/1/2025).
    Setiap panelis diminta memberikan peringkat terkait kinerja para menteri dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Lima indikatornya adalah pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan.
    Para jurnalis itu berasal dari berbagai fokus kanal atau bidang, seperti ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • APNI: Pemangkasan Produksi Nikel Bisa Kerek Harga ke US.000 per Ton

    APNI: Pemangkasan Produksi Nikel Bisa Kerek Harga ke US$20.000 per Ton

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai bahwa wacana pemangkasan produksi nikel RI berpotensi menaikkan harga komoditas tersebut di pasar global.

    Dilansir dari Bloomberg, Kementerian ESDM sebelumnya disebut berencana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun ini. Hal ini bertujuan untuk mendongkrak harga nikel di pasaran.

    Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menjelaskan, produksi bijih nikel Indonesia saat ini menyumbang 63% dari total produksi global. Hal ini pun membuat pasokan nikel di dunia berlebih atau oversupply.

    Menurutnya, oversupply itu timbul dari persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang cukup besar. Oleh karena itu, dia menyebut harga nikel global telah turun sejak awal 2024.

    Meidy mengungkapkan RKAB nikel yang disetujui untuk 2025 adalah sebesar 298,49 juta ton. Dia menyebut, jika jumlah persetujuan kuota dalam RKAB tersebut benar dipangkas menjadi ke level 150 juta ton, harga nikel bisa naik ke level US$20.000 per ton.

    “Kemarin kita ada isu pemangkasan produksi sampai 150 juta [ton]. Baru dikasih isu saja, dari Macquarie London sudah memberikan statement jika RKAB dipangkas sampai 150 juta ton, harga nikel akan menyentuh US$20.000 lagi, hari ini US$15.000,” ucap Meidy dalam rapat pleno dengan Baleg DPR RI, Rabu (22/1/2025).

    Indonesia sebelumnya disebut bakal memangkas kuota produksi bijih nikel menjadi 150 juta ton mulai 2025. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum berencana memangkas produksi.

    Menurutnya, pemerintah hanya ingin menjaga keseimbangan permintaan perusahaan yang diajukan lewat RKAB.

    “Pemangkasan belum ada. Yang ada itu adalah menjaga keseimbangan antara permintaan perusahaan terhadap RKAB dan kapasitas industri,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025).

    Selain itu, Bahlil juga ingin memastikan pelaku usaha lokal tetap mendapat perhatian. Dia mengatakan, pengusaha besar harus ikut melibatkan pengusaha lokal dalam mengolah nikel.

    Bahlil mencontohkan, jika perusahaan mengajukan produksi nikel sebanyak 20 juta ton, maka pemerintah hanya akan memberikan izin sebanyak 60% dari jumlah tersebut. Sedangkan 40% sisanya, perusahaan harus menyerap nikel dari pengusaha lokal. Menurut Bahlil, pola tersebut bisa menjaga harga nikel.

    “Dia [perusahaan] harus mengambil yang masyarakat lokal. Kalau tidak, gimana? Masyarakat lokal mau jual ke mana?” jelas Bahlil.

  • Harta Kekayaan Anak Buah Bahlil, Wamen ESDM Yuliot Tanjung yang Capai Rp12,6 Miliar

    Harta Kekayaan Anak Buah Bahlil, Wamen ESDM Yuliot Tanjung yang Capai Rp12,6 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Aset dan harta kekayaan para wakil menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran telah tercantum dalam e-lhkpn KPK. Tak terkecuali Wakil Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, yang kini pendamping Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. 

    Berdasarkan situs remsi e-lhkpn KPK dikutip Rabu (22/2/2025), total harta kekayaan Yuliot mencapai Rp12,6 miliar atau Rp12.610.626.656 yang telah dilaporkan per 13 November 2024. Harta tersebut mencakup tanah dan bangunan, alat transportasi, hingga kas. 

    Secara rinci, aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki Yuliot yakni sebesar Rp8,27 miliar untuk 9 properti yang dihasilkan sendiri. Aset tersebut berada di berbagai kota seperti Bogor, Padang, Bekasi, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. 

    Di sisi lain, alat transportasi yang dimiliki anak buah Bahlil itu bernilai Rp1,18 miliar yang mencakup Tranlog Tractor roda 4 tahun 2019, mobil Honda HRV tahun 2021, mobil Toyotaa Fortuner tahun 2022, dan mobil Toyota Raize tahun 2022. 

    Sementara untuk harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp595 juta, surat berharga Rp1 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp1,56 miliar. Adapun, Yuliot tidak tercatat memiliki utang. 

    Lebih lanjut, dalam kurun waktu 2 tahun total harta kekayaan Yuliot meningkat 13,81% dari semula Rp11,08 miliar pada Desember 2022, menjadi Rp12,6 miliar pada November 2024. 

    Sebelumnya diketahui, Yuliot juga sempat berdampingan dengan Bahlil Lahadalia di Kementerian Investasi/BKPM pada pemerintahan Joko Widodo periode kedua. 

    Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sebelumnya Yuliot menjabat sebagai deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sejak September 2023 hingga Juni 2024. 

    Semasa di Kedeputian tersebut, pria kelahiran Padang Panjang, 7 Oktober 1963 itu fokus pada pencapaian realisasi investasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan.

    Yuliot juga pernah menjabat sebagai deputi bidang pengembangan iklim penanaman modal sejak Oktober 2020-September 2023. Karir Yuliot semasa di Kementerian Investasi/BKPM berawal pada tahun 1988. 

    Dia kemudian menjabat sebagai kepala kantor perwakilan BKPM di Taiwan, kepala Biro Perencanaan dan Informasi, direktur promosi dalam negeri, direktur pengendalian pelaksanaan wilayah II, dan direktur deregulasi.

  • PLTA Jatigede di Sumedang Beroperasi, Dapat Kurangi Emisi Karbon Sebanyak 415,8 Ribu Ton per Tahun – Halaman all

    PLTA Jatigede di Sumedang Beroperasi, Dapat Kurangi Emisi Karbon Sebanyak 415,8 Ribu Ton per Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, – Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede berkapasitas 2×55 Megawatt (MW).

    PLTA yang dioperasikan PLN Indonesia Porwer tersebut berada di kawasan Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

    PLTA ini merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi penyumbang besar dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), mengurangi emisi karbon sebesar 415.800 ton per tahun dan wujud nyata dalam mengakselerasi transisi energi Tanah Air. 

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam laporannya menyampaikan, 26 pembangkit listrik yang tersebar di 18 provinsi dan diresmikan Presiden Prabowo mayoritas menyuplai energi bersih.

    “Bapak presiden kami juga laporkan, bahwa peresmian kali ini 26 pembangkit totalnya 3,2 Gigawatt dan ini tersebar di 18 provinsi. Dari total 3,2 Gigawatt tersebut 89 persen itu adalah energi bersih,” kata Bahlil dalam keterangannya, ditulis Rabu (22/1/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengungkapkan, PLTA Jatigede merupakan pembangkit dengan kapasitas 2×55 MW yang memanfaatkan air dari Waduk terbesar kedua di Indonesia yang telah diinisiasi sejak tahun 1963 dan di groundbreaking pada tahun 2015.

    “PLTA Jatigede merupakan salah satu proyek strategis ketenagalistrikan yang dioperasikan oleh PLN Indonesia Power untuk mewujudkan swasembada energi,” kata Edwin.

    Edwin melanjutkan, PLTA yang terletak di Desa Kadujaya, dapat mengurangi emisi karbon 415.800 ton per tahun.

    PLTA Jatigede juga merupakan proyek pembangkit yang menjadi target untuk meningkatkan bauran energi terbarukan 23 persen pada tahun 2025 serta mendukung Net Zero Emission 2060.

    PLTA Jatigede tidak hanya menjadi penghasil energi bersih, tetapi juga sebagai pembangkit peaker yang memastikan keandalan pasokan listrik di Indonesia, sehingga dapat menjadi mendungkung terwujudnya swasembada energi.

    “Kehadiran PLTA Jatigede turut memperkuat komitmen PLN Indonesia Power dalam mendukung transisi energi bersih serta menyukseskan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, merawat kekayaan alam Indonesia sebagai sumber energi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi,” tutur Edwin.

  • Prabowo Resmikan Proyek Ketenagalistrikan Terbesar di Dunia

    Prabowo Resmikan Proyek Ketenagalistrikan Terbesar di Dunia

    Bisnis.com, SUMEDANG – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, meresmikan 37 proyek ketenagalistrikan mulai dari pembangkit, jaringan transmisi sampai dengan gardu induk yang tersebar di 18 provinsi se-Indonesia. Seremoni peresmian proyek strategis ketenagalistrikan terbesar ini dilakukan Presiden Prabowo di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat pada Senin (20/1). Dari 26 pembangkit listrik yang diresmikan, 89 persennya bersumber dari pemanfaatan potensi energi bersih.

    “Pada hari ini saya mendapat kehormatan besar dan saya sangat bangga dapat hadir di Jatigede ini dalam rangka meresmikan kelompok proyek-proyek besar di 18 provinsi. Mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan, 3,2 Gigawatt (GW) sekaligus,” ungkap Presiden Prabowo.

    Secara rinci, proyek yang diresmikan meliputi 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3.222,75 Megawatt (MW) dan 11 jaringan transmisi dan gardu induk sepanjang 739,71 kilometer sirkit (kms) dengan kapasitas 1.740 Megavolt Ampere (MVA). Hadirnya infrastuktur ini akan memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan pemerataan pasokan listrik, serta mendukung pengembangan sektor industri dan perekonomian daerah.

    Pada peresmian ini, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi.

    Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengembangan sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari swasembada energi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri,” imbuh Prabowo.

    Prabowo juga menekankan sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia terus melakukan transformasi ke energi yang ramah lingkungan, pengembangan energi terus dilakukan dengan berorientasi kepada energi baru dan terbarukan (EBT).

    “Untuk itu energi sangat vital, kita punya sumber alam yang cukup besar dan kita sekarang punya kemampuan untuk melakukan transformasi ini. Untuk itu saya kira kita sekarang ini menjadi salah satu di dunia negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan,” ujarnya.

    Sementara itu Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi secara masif adalah kunci untuk mendukung swasembada energi.

    “(Peresmian ini) dalam rangka menerjemahkan apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden untuk melakukan transisi energi dari energi fosil kepada energi baru terbarukan. Dan ini adalah salah satu (proyek ketenagalistrikan) terbesar di dunia yang kita resmikan bersama-sama,” tegas Bahlil.

    Bahlil menambahkan, seiring dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, penyediaan energi listrik yang sustainable akan terus digenjot, untuk itu pemerintah terus mendukung pengembangan infrastruktur listrik yang berbasis EBT.

    “Ke depan kita akan menambah 71 GW atau 71.000 MW dengan jaringan kurang lebih sekitar 48 ribu kms, 48 ribu kms itu kalau dia berbanding lurus, kurang lebih sekitar 8.000 km,” imbuh Bahlil.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN berkomitmen penuh untuk menyukseskan visi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi. Dukungan ini diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berfokus kepada EBT.

    “PLN siap menjalankan penugasan dari pemerintah untuk bisa memberikan akses listrik yang merata untuk seluruh masyarakat. Terlebih dari itu, upaya ini menjadi langkah PLN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah melalui swasembada energi,” kata Darmawan.

    Darmawan juga menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang terjalin baik antara PLN dengan Pemerintah, sehingga tantangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini dapat diatasi dengan baik.

    “Terima kasih kepada pemerintah yang telah mendukung upaya PLN mewujudkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat, sehingga tantangan dan hambatan proyek mampu diselesaikan secara cepat bersama,” imbuh Darmawan.

    Darmawan merinci, 89 persen pembangkit berbasis energi bersih yang diresmikan terdiri dari: PLTA dengan kapasitas total 284 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) 29,98 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 41,52 MW, PLTS 50,25 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) 27 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 2.380 MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 60 MW.

    “Proyek strategis ketenagalistrikan ini tidak hanya akan memberikan suplai listrik yang andal untuk masyarakat, tetapi juga akan mendukung perekonomian dan menciptakan ribuan lapangan kerja baru,” pungkas Darmawan.

  • ORI ingatkan menteri saat ini perbaiki sistem di Kementerian ESDM

    ORI ingatkan menteri saat ini perbaiki sistem di Kementerian ESDM

    Jangan lagi ada Plh/Plt yang berlarut-larut menjabat, apalagi menandatangani RKAB

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini, yakni Bahlil Lahadalia, untuk memperbaiki sistem di kementeriannya.

    Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menjelaskan bahwa perbaikan diperlukan usai institusinya menemukan dugaan malaadministrasi dalam penetapan dan pelaksanaan kewenangan Pelaksana Harian/Tugas Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM terkait persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kegiatan usaha pertambangan minerba periode 2021-2024.

    “Saya berharap Menteri Bahlil Lahadalia bisa menjadikan temuan Ombudsman sebagai sebuah perbaikan tersistem di Kementerian ESDM dalam penerbitan RKAB, termasuk penunjukan pejabat di Direktorat Minerba,” kata Hery di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa.

    Selain itu, dia berharap bahwa tidak ada lagi Plh/Plt yang lama menjabat di luar ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil pada masa kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri ESDM.

    “Jangan lagi ada Plh/Plt yang berlarut-larut menjabat, apalagi menandatangani RKAB, karena ini adalah dokumen strategis terkait dengan penerimaan negara,” ujarnya.

    Ia mengingatkan bahwa sebelumnya sempat ada pejabat Kementerian ESDM yang terlibat kasus hukum karena RKAB tersebut, yakni sejumlah petinggi Ditjen Minerba dalam kasus korupsi di Blok Mandiodo.

    Dia menjelaskan bahwa temuan malaadministrasi Ombudsman tersebut terjadi pada saat Kementerian ESDM dipimpin oleh Menteri Arifin Tasrif.

    Menurut dia, Tasrif pada saat itu membiarkan Plh/Plt Dirjen Minerba menjabat lebih dari batas waktu sebagaimana diatur dalam Permen PANRB Nomor 22 Tahun 2021, dan menandatangani persetujuan RKAB.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025