Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Golkar Kucurkan Rp 3 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Kader Diminta Turun Langsung ke Lapangan

    Golkar Kucurkan Rp 3 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Kader Diminta Turun Langsung ke Lapangan

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan, partainya menaruh perhatian terkait musibah yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Karena itu, menurut dia, DPP Golkar langsung menyalurkan bantuan sebesar Rp 3 Miliar untuk mendukung penanganan darurat, membantu kebutuhan dasar masyarakat, serta mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak.

    “Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga dan menjadi dorongan semangat untuk bangkit kembali,” kata Bahlil dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).

    Tak hanya itu, Bahlil juga meminta seluruh elemen Golkar, baik di eksekutif maupun legislatif, untuk aktif terlibat dalam penanganan longsor dan banjir Sumatra. 

    Selain itu, dia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan, dan memastikan penanganan bencana dilakukan secara cepat dan tepat.

    “Musibah ini adalah ujian kebersamaan kita. Dengan gotong royong, kita pasti mampu melewati masa sulit ini,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi usai bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dia mengatakan, negara hadir bukan hanya soal respons darurat, tapi juga pemulihan jangka panjang.

    “Pemerintah perlu mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur publik yang rusak, seperti jembatan, jalan, dan sekolah, serta membantu masyarakat membangun kembali rumahnya,” ujar Aprozi seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (30/11/2025).

  • Tambang Ilegal Penyebab Bencana Sumatera

    Tambang Ilegal Penyebab Bencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Bencana melanda sebagian besar wilayah Sumatera Barat sejak 22 November 2025, mulai dari banjir bandang hingga longsor. Bencana ini tidak hanya merendam ribuan rumah, merusak infrastruktur, tetapi juga menimbulkan korban jiwa. Bencana kali ini diduga dampak akumulasi krisis ekologis selama dua dekade terakhir.

    Bencana ini diduga merupakan konsekuensi dari ketidakadilan ruang dan lemahnya tata kelola lingkungan oleh pemerintah. Degradasi hutan, lanjutnya, rusaknya daerah aliran sungai, alih fungsi lahan, pertambangan ilegal, hingga pembangunan yang mengabaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun buka suara mengenai dugaan tambang ilegal sebagai penyebab banjir bandang hingga longsor di Sumatera.

    Artikel mengenai penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatera ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak.

    Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Minggu (30/11/2025):

    1. Tambang Ilegal Diduga Penyebab Bencana Sumatera, Ini Kata Bahlil

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara mengenai dugaan tambang ilegal jadi pemicu banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara. Kegiatan tambang, diakuinya sering jadi faktor bencana jika tidak dikelola secara baik.

    Bahlil mengaku masih akan mengecek dugaan aktivitas tambang ilegal jadi pemicu bencana banjir bandang di Aceh dan Sumut. “Nanti kita cek, nanti kita cek ya,” kata Bahlil, di DPP Golkar, Jakarta, dikutip Sabtu (29/11/2025).

    Simak berita selengkapnya di sini

     

  • Bahlil Ungkap 5.700 Desa di Indonesia Belum Punya Listrik, Janji Diselesaikan 5 Tahun Regional 30 November 2025

    Bahlil Ungkap 5.700 Desa di Indonesia Belum Punya Listrik, Janji Diselesaikan 5 Tahun Regional 30 November 2025

    Bahlil Ungkap 5.700 Desa di Indonesia Belum Punya Listrik, Janji Diselesaikan 5 Tahun
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia mengungkap masih ada 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia masih gelap belum teraliri listrik.
    Pihaknya menargetkan persoalan ini akan selesai dalam 5 tahun ke depan, di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Bayangkan negara sudah hadir 80 tahun tapi masih ada desa yang belum ada listrik,” ungkap Bahlil saat menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golongan Karya (Golkar)
    Kalimantan Tengah
    (Kalteng) di Palangka Raya, Sabtu (29/11/2025).
    Pihaknya berjanji bahwa sebelum 2029 hingga 2030 berakhir, seluruh desa dan dusun tersebut bisa teraliri listrik melalui program
    Listrik Desa
    (Lisdes).
    “Saya berjanji, sudah lapor juga ke Pak Presiden, bahwa sebelum 2029-2030 berakhir, maka seluruh desa akan kami aliri listrik melalui
    program Listrik
    Desa,” tambahnya.
    Dia kemudian menyoroti kondisi sejumlah desa di Provinsi Kalimantan Tengah yang belum punya listrik.
    Hal ini membuat Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengirimkan Dinas ESDM menghadap Kementerian ESDM untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
    “Saya tahu Kalimantan Tengah juga banyak, rasio elektrifikasi kita sudah 99 persen, tapi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) itu baru 89 persen yang berlistrik,” jelasnya.
    Dia kemudian mengenang masa lalunya yang tinggal di kampung dan tidak pernah menikmati listrik sejak sekolah dasar (SD) kelas 1 sampai kelas 6.
    Menurut Bahlil, tidak mungkin bisa memberikan pendidikan yang baik tanpa adanya listrik.
    “Karena tidak mungkin kita bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak didik, mengenalkan mereka dengan teknologi dan IT di sekolah, kalau tidak ada listrik, bagaimana cerita,” ujarnya.
    Bahlil menyebut, ribuan desa dan dusun yang belum berlistrik ini merupakan masalah nyata di lapangan yang harus segera diselesaikan.
    Sehingga, menurutnya, sudah saatnya kebijakan yang diambil pemerintah lebih menyentuh kondisi riil di lapangan, yakni listrik desa.
    Diketahui, program Listrik Desa merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyediakan akses listrik yang merata ke seluruh pelosok negeri, khususnya di 3T yang belum terjangkau oleh jaringan listrik nasional.
    Pelaksana utama program ini adalah PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Kementerian ESDM RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Kirim Tower Listrik ke Lokasi Banjir Aceh-Sumut Pakai Hercules

    Bahlil Kirim Tower Listrik ke Lokasi Banjir Aceh-Sumut Pakai Hercules

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berbicara terkait bencana banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Bahlil mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan PLN untuk mengatasi permasalahan listrik yang padam di daerah terdampak.

    Bahlil mengungkap dirinya telah mengirimkan tower listrik ke daerah terdampak menggunakan pesawat Hercules. Diketahui, sebelumnya 9 tower transmisi 150 kV di Aceh roboh akibat diterjang banjir yang mengakibatkan sebagian besar wilayah di Aceh mengalami pemadaman listrik.

  • IUP Terancam Dicabut Jika Ormas Keagamaan Tak Penuhi Batas Kepemilikan 67% Saham

    IUP Terancam Dicabut Jika Ormas Keagamaan Tak Penuhi Batas Kepemilikan 67% Saham

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengingatkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) pertambangan harus memiliki minimal 67% saham dari badan usaha (BU). 

    Dia menyebut, jika saham ormas keagamaan pada BU yang dibentuk untuk mengelola tambang itu di bawah 67%, maka pihaknya bisa mencabut IUP. 

    Menurutnya, ketentuan ini sesuai dengan regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 (Permen ESDM 18/2025) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 14 November 2025.

    “Ormas yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi ini kan memberikan kontribusi untuk pembinaan masyarakat dari sisi ekonomi, di situ kan juga nanti dari hasilnya itu kalau ini sahamnya sedikit itu kan maksud dari regulasinya kan tidak tercapai,” jelas Yuliot di kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/11/2025).

    Oleh karena itu, kata Yuliot, terdapat batasan kepemilikan saham dan juga tidak bisa dialihkan. 

    “Jadi itu mengunci di situ kalau ada pengalihan ya berarti IUP-nya dicabut,” tegasnya.

    Dalam Pasal 28 ayat 1 Permen ESDM 18/2025, dijelaskan bahwa BU ormas keagamaan dapat mengajukan WIUP mineral logam maksimal 25.000 hektar (ha) dan WIUP batu bara maksimal seluas 15.000 ha.

    Adapun, untuk memperoleh WIUP tersebut secara prioritas, badan usaha ormas keagamaan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan pernyataan komitmen.

    Syarat Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan Kelola Tambang 

    Syarat administratif 

    1. badan usaha berbentuk perseroan terbatas persekutuan modal; 

    2. saham badan usaha memiliki paling sedikit 67% oleh ormas keagamaan yang terdaftar dalam sistem informasi ormas keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah; 

    3. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha pertambangan mineral logam atau batu bara sesuai dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia komoditas yang dimohon; 

    4. dimiliki oleh ormas keagamaan yang lingkup kegiatannya secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ormas; 

    5. dimiliki oleh ormas keagamaan yang mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan lingkungan hidup serta memelihara norma, nilai, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; 

    6. merupakan badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan yang telah terverifikasi status badan hukumnya dalam data badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan pada sistem yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

    Syarat teknis

    1. memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat keahlian kompetensi di bidang pertambangan dan/atau geologi; dan 

    2. perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan eksplorasi.

    Syarat pernyataan komitmen: 

    1. kesanggupan untuk membayar kompensasi data informasi; 

    2. tidak memindahtangankan IUP kepada pihak lain; 

    3. tidak menjaminkan IUP termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan 

    4. menjamin komposisi kepemilikan saham ormas keagamaan paling sedikit 67% tidak terdilusi selama menjadi pemegang IUP; 

    5.melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Banjir di Sumatera Tewaskan Ratusan Orang, Video Bahlil Pertanyakan Pelarangan Membabat Hutan dan Tambang Kembali Mencuat

    Banjir di Sumatera Tewaskan Ratusan Orang, Video Bahlil Pertanyakan Pelarangan Membabat Hutan dan Tambang Kembali Mencuat

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Bencana banjir di sejumlah daerah di Pulau Sumatera menewaskan ratusan orang. Di tengah kabar duka itu, kembali mencuat video Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mempertanyakan pelarangan membabat hutan dan tambang.

    Pernyataan itu diungkapkan Bahlil dalam pidatonya Geopolitical Forum IX di Jakarta dengan tema “Geoeconomic Fragmentation and Energy Security”. Berlangsung di Jakarta pada Selasa (24/6/2025).

    Bahlil mengaku heran karena banyak yang memprotes ketika Indonesia ingin mengeruk kekayaan alamnya sendiri.

    Padahal menurutnya, membabat habis hutan dan melakukan pertambangan untuk mencari nilai tambah pembangunan nasional. Di sisi lain, ia membandingkannya dengan negara-negara maju saat ini.

    Sebagian negara-negara lain pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga, mereka punya tambang juga banyak, semuanya mereka banyak, pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang,” kata Bahlil.

    Lebih jauh, Bahlil mengatakan, kerusakan karena mengeksploitasi SDA, disebutnya lebih parah yang dilakukan negara maju. Ketimbang Indonesia saat ini.

    “Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu, hutannya dibabat, tambangnya diambil, dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu a’lam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang,” ujarnya.

    Ketua Umum DPP Partai Golkar ini pun bertanya, ketika negara-negara tersebut melakukan kegiatan eksploitasi alam, apalah ada yang memprotes mereka pada saat itu.

  • Material Tower Listrik Diangkut Hercules ke Daerah Terdampak Banjir di Sumatera

    Material Tower Listrik Diangkut Hercules ke Daerah Terdampak Banjir di Sumatera

    Jakarta –

    Pemerintah fokus memulihkan sistem kelistrikan di wilayah Sumatera yang terdampak banjir. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia salah satu yang dilakukan adalah mengirima tiang listrik memakai pesawat hercules.

    “Semalam listriknya sempat mati, saya koordinasi terus sama PLN, saya langsung juga berkomunikasi dengan tim, jadi sebagian tower atau tiang listrik ini kita kirim pakai Hercules,” ujar Bahlil dalam acara Aksi Nyata Bumi Lestari yang diselenggarakan oleh Bidang Lingkungan Hidup DPP Golkar di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    “Subuh tadi sebagian sudah masuk, dan sekarang kita mulai pemasangan. Dan jalan di sana kan putus, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah bagaimana percepatan untuk aliran listrik bisa nyala,” sambung Bahlil.

    Selain sistem kelistrikan, Bahlil mengatakan ia terus melakukan kordinasi dengan sejumlah pihak terkait agar pasokan BBM tidak terganggu. Pasalnya banyaknya akses jalan yang terputus membuat suplai bahan bakar tidak bisa berjalan normal.

    “Pasti, itu juga termasuk (Jadi perhatian). Karena begitu jalan putus, itu terganggu. Tapi kita lagi putar otak semuanya. InsyaAllah kita akan lakukan pemulihan secara cepat,” terang Bahlil.

    (hrp/hns)

  • 8 Bahlil Akui Kesalahan Masa Lalu, Usahanya di Sektor Tambang Kerap Tebang Pohon Nasional

    8 Bahlil Akui Kesalahan Masa Lalu, Usahanya di Sektor Tambang Kerap Tebang Pohon Nasional

    Bahlil Akui Kesalahan Masa Lalu, Usahanya di Sektor Tambang Kerap Tebang Pohon
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengakui kesalahan masa lalunya karena usahanya di sektor pertambangan kerap bersinggungan dengan aktivitas penebangan pohon.
    Hal tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara Talkshow
    Aksi Nyata untuk Bumi Lestari
    di DPP
    Partai Golkar
    , Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (28/11/2025).
    “Saya menceritakan sedikit, saya juga merasa bersalah. Karena waktu saya jadi pengusaha dulu, saya kebetulan usaha saya dulunya main main sama tambang, yang semua urusannya pasti tebang pohon,” kata Bahlil, seperti dilansir dari YouTube DPP Partai Golkar Official. 
    “Atas dasar pengalaman itu, dampaknya sekarang adalah apa yang terjadi ketika pertambangan dan perkebunan tidak ditata dan dikelola secara baik. Maka dampaknya kepada sosial. Hal ini yang terjadi karena longsor, karena penggundulan hutan. Banjir juga mengalami hal yang sama,” tambah dia.
    Usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil mengeklaim menata ulang secara menyeluruh proses penambangan agar lebih ramah lingkungan, salah satunya adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).
    Jika tidak dikelola dengan baik, menurut Bahlil, akan sangat berbahaya sekali bagi masyarakat.
    Bahlil mengatakan, saat dia meninjau bekas area pertambangan dari udara menggunakan helikopter, kondisi terbaik adalah ketika reklamasi dan reboisasi sudah dilakukan.
    “Kalau belum, waduh. Maka kemudian itulah yang mendorong kami untuk melakukan penataan secara komprehensif, dengan meminta kepada seluruh izin-izin pertambangan agar menjaminkan biaya reklamasinya dulu. Supaya jangan sampai tambang, terus tinggalkan hutan,” ucap dia.
    Oleh karena itu, Bahlil menilai, pengusaha sudah tidak boleh lagi mengatur negara.
    “Yang mengatur pengusaha adalah negara. Tapi, negara juga tidak boleh sewenang-wenang,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil soal Dugaan Tambang Ilegal Penyebab Banjir Sumatera: Nanti Kita Cek

    Bahlil soal Dugaan Tambang Ilegal Penyebab Banjir Sumatera: Nanti Kita Cek

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Beredar kabar pemicu banjir adalah aktivitas tambang ilegal.

    “Nanti kita cek ya,” kata Bahlil saat ditemui dalam acara Aksi Nyata Bumi Lestari yang diselenggarakan oleh Bidang Lingkungan Hidup DPP Golkar di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Bahlil menjelaskan aktivitas pertambangan ilegal biasanya menjadi pemicu kerusakan lingkungan hingga bencana alam.

    Oleh sebab itu, pemerintah memerinthkan setiap aktivitas pertambangan tidak melupakan aspek lingkungan.

    “Maka kami melakukan penataan secara totalitas terhadap proses penambangan yang betul-betul ramah terhadap lingkungan. Amdal nya harus sudah diperketat, karena kalau tidak ini berbahaya sekali,” katanya.

    Kementerian ESDM juga sudah membuat aturan baru dalam sektor pertambangan. Kini, perusahaan harus memberikan jaminan biaya reklamasi pascatambang.

    Kebijakan ini dilakukan agar perusahaan bertanggung jawab atas kegiatan tambang yang telah dilakukannya.

    “Supaya jangan sampai nambang terus tinggalkan hutan. Banyak yang memprotes saya. Saya katakan untuk mereka sudah saatnya tidak boleh pengusaha mengatur negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara. Tapi negara juga tidak boleh sewenang-wenang,” tegas Bahlil.

    “Jadi kepada adik-adik saya dari aktivis lingkungan, kami dari ESDM sekarang ketat sekali terhadap pertambangan, begitupun di Migas,” sambung Bahlil.

    (hrp/hns)

  • Kuota LPG 3 Kg Ditambah, Wamen ESDM Buka Peluang Ambil dari AS

    Kuota LPG 3 Kg Ditambah, Wamen ESDM Buka Peluang Ambil dari AS

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah akan menambah kuota LPG subsidi 3 kilogram (kg) sebanyak 350.000 metrik ton (MT). Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Yuliot Tanjung buka kemungkinan kalau pemenuhan kuota LPG 3 kg diambil dari impor asal Amerika Serikat (AS).

    Penambahan 350.000 MT tersebut untuk memenuhi prediksi kenaikan konsumsi dari masyarakat khususnya periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Yuliot membuka kemungkinan adanya impor dari AS.

    “Kita lihat itu kemungkinannya,” kata Yuliot, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Menurut dia, porsi impor LPG Indonesia sebetulnya sebagian besar didapat dari negeri Paman Sam. Jika AS sendiri bisa memasok LPG ke RI, Yuliot bakal mengambil porsi tersebut.

    “Kalau bisa, ini  kita sudah sekitar 50% lebih itu impor dari AS. Kalau mereka bisa menambah untuk pasokan kita, ya kita juga tidak menutup kemungkinan untuk itu,” ujar Yuliot.

    Meski begitu, pihaknya masih menunggu keputusan kapan waktu pelaksanaan impor sejalan dengan negosiasi tarif resiprokal AS. “Ini negosiasinya dilakukan oleh Kemenko Perekonomian. Jadi ini seluruhnya satu pintu. Jadi kita mengharapkan, ini karena kita komit di dalam resiprocal tarriff, kita juga akan memenuhi,” ujar dia.

    Pemerintah Tambah Kuota LPG Subsidi

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut Presiden Prabowo Subianto sepakat penambahan kuota LPG subsidi 3 kilogram sebanyak 350 ribu metrik ton (MT). Penambahan ini dipastikan tidak menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Hal tersebut diungkap Bahlil usai dipanggil Prabowo mengenai stok LPG nasional. Penambahan tersebut juga dalam rangka mengantisipasi lonjakkan konsumsi LPG 3 kilogram (kg) pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Tadi dalam rapat terbatas yang dipimpin bapak Presiden menyangkut dengan LPG, kita ada penambahan kuota di mana kuota kita di dalam APBN itu 8,16 juta (MT) kita tambah kurang lebih 0,35 juta atau 350.000 metrik ton, untuk apa? untuk menjaga antisipasi kebutuhan Nataru,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (28/11/2025).