Tag: Bahlil Lahadalia

  • ESDM: SK izin tambang Muhammadiyah masih dalam kajian

    ESDM: SK izin tambang Muhammadiyah masih dalam kajian

    Muhammadiyah belum sampai sekarang karena masih dalam proses kajian dari kami soal IUPK yang akan diberikan.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menerbitkan surat keputusan (SK) terkait wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK) yang akan dikelola oleh Muhammadiyah, sebab masih dalam kajian.

    “Muhammadiyah belum sampai sekarang karena masih dalam proses kajian dari kami soal IUPK yang akan diberikan,” ujar Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, di Jakarta, Kamis.

    Julian menyampaikan, Kementerian ESDM masih mendalami berapa besar cadangan batu bara yang tersedia di wilayah tersebut.

    Saat ini, kata Julian, Kementerian ESDM baru mendapatkan indikasi awal perkiraan cadangan, namun belum mengetahui besaran cadangan secara pasti.

    “Untuk itu, penerima IUP itu wajib melakukan eksplorasi dengan jangka waktu paling lama 7 tahun,” kata Julian.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa organisasi keagamaan Muhammadiyah mendapat jatah untuk mengelola tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

    Akan tetapi, Perwakilan PP Muhammadiyah Syahrial Suandi menyampaikan bahwa hingga saat ini, organisasinya belum menerima SK soal pemberian bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

    “Sejauh ini kami belum menerima IUP-nya, tapi seperti yang kami ketahui kemarin ini kan informasinya kan bekas PKP2B yang Adaro,” ujar Suandi ketika ditemui setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait RUU Minerba, di Jakarta, Rabu (22/1).

    Selain Muhammadiyah, organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B.

    NU mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).

    Pada Jumat (3/1), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebutkan pihaknya membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN) untuk mengelola sebanyak 25 ribu hingga 26 ribu hektare tambang di Kalimantan Timur.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mengenal PLTA Jatigede, Pembangkit Listrik Andalan di Indonesia

    Mengenal PLTA Jatigede, Pembangkit Listrik Andalan di Indonesia

    Jakarta: Sebuah pencapaian penting dalam sektor energi terbarukan di Indonesia kembali tercatat dengan diresmikannya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede. 
     
    PLTA yang berlokasi di Desa Kadujaya, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini berkapasitas 2×55 Megawatt (MW) dan  menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang diandalkan untuk mendukung transisi energi bersih di Tanah Air.
     
    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dalam peresmian PLTA Jatigede, menegaskan pentingnya kedaulatan energi bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

    “Kita ingin menjadi negara modern dan maju. Kedaulatan energi adalah salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia dan menghapus kemiskinan dari bumi Indonesia,” ujar Prabowo. 
     
    Ia juga optimis bahwa Indonesia akan mampu mencapai swasembada energi dalam waktu yang tidak lama.
     

    Pemanfaatan potensi Waduk Jatigede
    PLTA Jatigede memanfaatkan potensi air dari Waduk Jatigede, yang merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia. Waduk ini telah diinisiasi sejak tahun 1963 dan proses groundbreaking pembangkitnya dilakukan pada 2015. 
     
    Dengan kapasitas 2×55 MW, pembangkit ini berperan penting dalam mengurangi emisi karbon sebesar 415.800 ton per tahun. 
     
    Selain itu, keberadaannya juga mendukung target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 serta mendukung pencapaian Net Zero Emission pada 2060.
     
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa PLTA Jatigede merupakan bagian dari 26 pembangkit yang diresmikan oleh Presiden Prabowo.
     
    “Dari total kapasitas 3,2 Gigawatt yang tersebar di 18 provinsi, sekitar 89 persen merupakan energi bersih. Ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam transisi energi,” jelas Bahlil.
     
    Sementara itu, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menyebut PLTA Jatigede sebagai pembangkit peaker yang memastikan keandalan pasokan listrik. 
     
    Pembangkit ini tidak hanya menjadi penghasil energi bersih, tetapi juga mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada energi.
     
    “PLTA Jatigede memperkuat komitmen PLN Indonesia Power dalam transisi energi bersih sekaligus mendukung visi Asta Cita Presiden, yakni merawat kekayaan alam Indonesia sebagai sumber energi untuk kemandirian bangsa,” kata Edwin.
     
    Keberadaan PLTA Jatigede tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi energi terbarukan di Indonesia, tetapi juga memperlihatkan potensi besar waduk sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. 
     
    Dengan memanfaatkan Waduk Jatigede, pembangkit ini menjadi salah satu kunci penting dalam memastikan suplai listrik yang andal, bersih, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • HGBT tidak lagi 6 dolar AS

    HGBT tidak lagi 6 dolar AS

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melayani permintaan wawancara wartawan selepas sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu (22/1/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

    Bahlil Lahadalia: HGBT tidak lagi 6 dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 07:58 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut kebijakan harga gas bumi murah yang dikenal dengan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) kemungkinan tidak lagi sebesar 6 dolar AS per MMBtu (juta meter kubik).

    Walaupun demikian, ia memastikan penerima HGBT tetap untuk tujuh sektor industri, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    “HGBT sudah tidak lagi enam dolar AS, karena sekarang harga gas dunia lagi naik. Terus yang kedua, untuk HGBT bahan bakunya dari gas itu harganya lebih rendah dari gas yang dipakai untuk energi,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1), selepas sidang kabinet.

    Bahlil memperkirakan gas yang dipergunakan untuk energi harganya kurang lebih 7 dolar AS per MMBtu, sementara gas yang dipergunakan untuk bahan baku sekitar 6,5 dolar AS.

    Terkait industri-industri yang bakal menerima harga gas murah, Bahlil menyebut keputusan soal itu sudah final.

    “Sektor-sektornya itu saja, enggak diperluas. Pernah diminta (diperluas, red.), tetapi kami lagi menghitung antara produksi dan permintaan dalam negeri. Tujuh sektor sudah final,” ujar Menteri ESDM.

    Terlepas dari itu, Bahlil menyebut kemungkinan kebijakan harga gas bumi murah untuk tujuh sektor industri itu akan berlaku selama lima tahun, tetapi bakal dievaluasi setiap tahun.

    “Kami membuatnya antara bukan setahun, tetapi mungkin beberapa tahun, apakah lima tahun dilakukan evaluasi, tetapi dia akan evaluasi per tahun,” sambungnya.

    HGBT merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan harga gas bumi lebih murah kepada beberapa sektor industri. Kebijakan itu berlaku sejak 2020 dan berakhir pada Desember 2024.

    Berkat kebijakan itu, tujuh sektor industri penerima HGBT dapat membeli gas bumi dengan harga 6 dolar AS per MMBtu.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada beberapa kesempatan memastikan kebijakan itu akan berlanjut. Namun, pemerintah masih menyempurnakan regulasi untuk melanjutkan kebijakan tersebut.

    “Masih kami sempurnakan regulasinya,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1).

    Keinginan untuk melanjutkan HGBT untuk beberapa sektor industri beberapa kali diungkap oleh Menperin Agus Gumiwang. Agus kepada wartawan Jumat (17/1) minggu lalu menekankan gas merupakan komponen krusial dalam industri.

    Dia melanjutkan, selain urusan harga, jaminan ketersediaan suplai gas bumi untuk industri juga perlu menjadi perhatian. Yang penting bagi industri itu adanya suplai gas yang terjamin dengan harga yang juga terjamin,” kata Agus Gumiwang.

    Dalam kesempatan terpisah, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan kebijakan subsidi HGBT mampu menurunkan biaya komponen energi dari total modal produksi sebesar 23-26 persen.

    Kehadiran HGBT telah memberikan multiplier effect yang besar seperti investasi baru dan penyerapan jumlah tenaga kerja di samping kontribusi pembayaran pajak kepada negara.

    Asaki berharap pemerintah segera memperpanjang kebijakan HGBT untuk industri keramik nasional pada Januari 2025, mengingat subsidi tersebut sangat vital bagi sektor ini, karena tergolong membutuhkan banyak energi untuk produksi.

    Sumber : Antara

  • Satgas Hilirisasi untuk kemandirian bangsa

    Satgas Hilirisasi untuk kemandirian bangsa

    Di masa lalu, masalah tumpang tindih regulasi sering kali menjadi hambatan bagi investasi

    Jakarta (ANTARA) – Selangkah demi selangkah, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan Asta Cita untuk menjawab tantangan situasi global yang penuh ketidakpastian.

    Salah satu fokus besar Presiden Prabowo, khususnya dalam penguatan sektor ekonomi, dituangkan dalam Asta Cita kedua, yaitu “Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”.

    Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, Presiden Prabowo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 3 Januari. Keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Satgas ini memiliki tugas strategis, yaitu menyelesaikan berbagai persoalan, seperti tumpang tindih regulasi, pemanfaatan lahan, serta mengambil langkah untuk mempercepat proses hilirisasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, sejumlah menteri strategis dalam Kabinet Merah Putih turut dilibatkan.

    Di masa lalu, masalah tumpang tindih regulasi sering kali menjadi hambatan bagi investasi pemerintah maupun swasta, salah satu contohnya adalah dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas.

    Proses ini kerap terhambat oleh keberadaan lahan migas yang berada di kawasan hutan lindung, yang dilindungi oleh Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Sementara kegiatan migas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

    Meski kedua undang-undang tersebut sama-sama merujuk pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, implementasinya sering kali menemui jalan buntu dan sering dinilai sebagai ego sektoral yang sudah menjadi permasalahan selama beberapa dekade terakhir, terutama dalam penggunaan lahan.

    Oleh karena itu, ketegasan pemimpin tertinggi menjadi sangat dibutuhkan dalam menentukan prioritas kebijakan yang selaras dengan visi nasional yang dituangkan dalam Asta Cita, sekaligus untuk mencari jalan keluar mendobrak ego sektoral dengan membangun prioritas yang tepat atas penggunaan lahan guna memenuhi amanat UUD tahun 1945 pasal 33 tersebut.

    Dibentuknya Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional diharapkan mampu memecahkan kebuntuan investasi dan masalah tumpang tindih lahan, sekaligus mengimplementasikan mimpi besar lainnya dari Asta Cita.

    Hal ini mencakup Asta Cita ketiga, yakni “Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur”, serta Asta Cita kelima, “Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri”.

    Dalam implementasinya, apabila satgas hilirisasi ini bisa memetakan sistem tata kelola dan prioritas penggunaan sumber daya alam di Indonesia, maka selanjutnya dengan konsep hilirisasi ini, maka akan terbangun pula pohon industri dalam negeri yang nantinya akan menciptakan efek berganda di seluruh ekosistem bisnis di Indonesia, dari industri besar, industri penunjang, dan bahkan sampai UMKM.

    Bergeraknya seluruh ekosistem bisnis di Indonesia tadi bukan sekadar wacana, akan tetapi sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh litbang satu media yang diluncurkan dalam artikel berjudul “Dampak Positif Industri Hulu Migas Terhadap Ketahanan dan Keberlangsungan Ekonomi Regional dan Nasional” (16 November 2023).

    Kajian itu menunjukkan bahwa industri hulu migas mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah (60,5 persen), menyerap tenaga kerja lokal (35 persen), dan menyediakan program pemberdayaan masyarakat (7,5 persen).

    Kajian tersebut menyampaikan bahwa semakin besar investasi di hulu migas, maka nilai produksi barang dan jasa akan bertambah. Hal ini sekaligus meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Dari statemen ini terlihat bahwa kalau dari kajian industri hulu migas saja sudah bisa memberikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka seluruh bidang yang diamanatkan dalam Asta Cita untuk swasembada ini dapat juga digerakkan dengan memutus ego sektoral.

    Apabila baru dari satu industri hulu migas saja ternyata dari pengadaan barang dan jasanya saja sudah bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan daerah, maka dapat dibayangkan apabila tumpang tindih regulasi dan lahan tersebut dapat dibuat sebuah masterplan yang terintegrasi.

    Melalui komando Pemerintah Presiden Prabowo dan jajarannya, maka semua lini industri yang ada di Indonesia, seperti penyiapan lahan pertanian, penguatan lahan perkebunan, maksimalisasi produksi tambang mineral dan ladang minyak dan gas bumi serta pengembangan kawasan industri menjadi dapat dipetakan dengan baik.

    Hal itu sekaligus menciptakan konsep rantai suplai yang efektif dan efisien guna memastikan produk yang dihasilkan melalui hilirisasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

    Tangan dingin Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sangat bergantung pada peran Ketua Satgas Bahlil Lahadalia beserta jajarannya sebagai the matchmaker yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan. Dimana penciptaan ekosistem dan rantai suplai yang melibatkan pabrikan dalam negeri, perbankan nasional, akademisi, dan UMKM secara sinergis merupakan langkah penting untuk membangun ekosistem industri yang tangguh.

    Sebagai the matchmaker, satgas itu nantinya akan memulai proses menciptakan nilai tambah untuk masing-masing pemangku kepentingan yang apabila dipadupadankan akan menjadi
    sebuah kekuatan besar untuk merealisasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    Dengan langkah nyata ini, presiden dan jajarannya diyakini sedang mempersiapkan pondasi kuat bagi Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Dimana keberhasilan dari proses match-making ini akan menjadi penentu Indonesia dalam melampaui jebakan negara berpenghasilan menengah, kemudian menjadi negara maju yang disegani dunia.

    *) Dr Erwin Suryadi ST MBA adalah pengamat ekonomi

    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri, wakil Menteri dan kepala Lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri mengatakan bahwa saat ini sudah ada 123 dari 124 orang yang mengirimkan LHKPN. Adapun satu yang belum melaporkan LHKPN-nya yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Tina Talisa belum melaporkan LHPKN karena baru dilantik pada 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN miliknya jatuh pada 6 Maret 2025.

    Dari 123 pejabat negara, terdapat 3 orang yang diketahui memiliki harta kekayaan paling banyak. Nomor satu ada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang tercatat memiliki harta Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    Kemudian di urutan kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang melaporkan harta kekayaan sebanyak Rp2,6 triliun.

    Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total harta kekayaan mencapai Rp2,3 triliun yang disampaikan pada 27 Maret 2024.

    Daftar Harta Kekayaan (LHKPN) Menteri di Kabinet Menteri Merah Putih

    Berikut ini daftar LHPKN semua Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilaporkan per Januari 2025:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Rp411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno: Rp15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono: Rp116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: Rp37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan: Rp49.653.596.662 (per 6 Desember 2024)
    Menteri BUMN Erick Thohir: Rp2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Rp79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Rp208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: Rp25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: Rp5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya: Rp20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    Menteri Perdagangan Budi Santoso: Rp9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: Rp82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Rp99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani: Rp860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas: Rp32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq: Rp4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: Rp11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: Rp8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Rp310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji: Rp11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo: Rp292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)

  • Harga Gas Murah untuk Industri Kini Ikuti Fluktuasi Dunia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 Januari 2025

    Harga Gas Murah untuk Industri Kini Ikuti Fluktuasi Dunia Nasional 23 Januari 2025

    Harga Gas Murah untuk Industri Kini Ikuti Fluktuasi Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    mengungkapkan bahwa
    Harga Gas Bumi Tertentu
    (
    HGBT
    ) atau
    gas murah untuk industri
    tetap berlanjut.
    Kendati demikian, nominalnya bukan lagi 6 dollar AS per MMBtu, tetapi mengikuti fluktuasi harga gas dunia.
    “HGBT sudah tidak lagi 6 dollar AS karena sekarang harga gas dunia lagi naik. Terus yang kedua untuk HGBT, bahan bakunya dari gas itu harganya lebih rendah dari gas yang dipakai untuk energi,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).
    Bahlil mengungkapkan bahwa kemungkinan gas yang dipakai untuk energi mencapai sekitar 7 dollar AS per MMBtu, sedangkan harga bahan bakunya di bawah harga tersebut, atau sekitar 6,5 dollar AS per MMBtu.
    Sektor yang menerimanya pun tidak diperluas, alias hanya 7 sektor yang menerima HGBT.
    “Sekitar-sekitar itu 6,5 dollar AS, sektor-sektornya itu saja enggak diperluas,” ucap Bahlil.
    Sejatinya, pihaknya sempat meminta agar sektor penerima HGBT diperluas.
    Namun, keputusan tetap terbatas pada 7 sektor karena mengacu pada besaran produksi dan permintaan dalam negeri.
    “7 sektor sudah final. Kita membuatnya antara bukan setahun, tetapi mungkin beberapa tahun, apakah lima tahun dilakukan evaluasi tetapi dia akan evaluasi per tahun,” kata Bahlil.
    Sebagai informasi, permintaan untuk memperluas sektor sebelumnya diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
    Namun, dalam kesepakatan final, hanya 7 sektor yang menikmati HGBT.
    Tujuh sektor tersebut adalah pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Gas Murah Industri Diperpanjang, Sri Mulyani Beberkan Alasannya

    Harga Gas Murah Industri Diperpanjang, Sri Mulyani Beberkan Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sepakat memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri, yaitu industri keramik, pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet.

    Namun, HGBT yang berlaku ke depannya akan mengalami kenaikan dibandingkan patokan pada kebijakan harga gas sebelumnya.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, HGBT yang berlaku nantinya akan mengalami penyesuaian menjadi sekitar US$ 6,5 per MMBTU, dari sebelumnya dipatok maksimal US$ 6 per MMBTU.

    “HGBT masih kita simulasikan, tapi pada prinsipnya itu diperpanjang. Namun harga HBGT nya ada penyesuaian. Bukan US$ 6, kenapa? karena harga gas bumi lagi naik,” ungkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (22/1/2025).

    “Tapi untuk yang bahan bakunya di bawah US$ 7 per MMBTU,” ucap Bahlil.

    Sayangnya Bahlil belum bisa memastikan pasti dari HGBT yang akan diberikan, namun dia mengisyaratkan bahwa HGBT yang akan berlaku sekitar US$ 6,5 per MMBTU.

    “Ya sekitar itu (US$ 6,5 per MMBTU,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Bahlil bahkan menyebut, rencananya pemerintah akan menetapkan HGBT langsung untuk lima tahun, tidak lagi per satu tahun seperti yang selama ini berlaku.

    “Kita membuatnya antara lebih dari setahun, mungkin beberapa tahun. apakah 5 tahun evaluasi. Tapi dia akan dievaluasi tiap tahun,” ungkapnya.

    Lantas, mengapa akhirnya pemerintah memperpanjang kebijakan HGBT ini?

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun turut buka suara. Dia membeberkan, selama ini penikmat HGBT yatu PLN (49%), Pupuk (37%), dan lainnya keramik (5,4%), dan Petrokimia (5%).

    “Kebijakan HGBT dilihat secara komprehensif baik dari aspek korporasi, ekonomi, dan fiskal,” ucap Sri Mulyani, melalui akun Instagramnya @smindrawati, dikutip Kamis (23/1/2025).

    Dari sisi korporasi, menurutnya terjadi perbaikan kinerja peningkatan net profit margin (NPM) dari 6,21% (2020) menjadi 7,53% (2023). NPM tahun 2023 terbesar disumbang industri pupuk (12,73%), sarung tangan karet (11,36%), dan kaca (11,24%).

    Dia menyebut, kinerja korporasi tercermin pada peningkatan penerimaan pajak pada sektor penerima HGBT dari Rp37,16T (2020) menjadi Rp65,06T (2023) penyumbang pajak tertinggi di sektor ketenagalistrikan, pupuk, baja, dan petrokimia.

    “Pemberian HGBT ke PLN berkontribusi terhadap ketahanan Energi – HGBT ke Pupuk berkontribusi pada ketahanan Pangan nasional,” ujarnya.

    Dia mengatakan, kebijakan HGBT yang sangat bermanfaat bagi industri dan perekonomian – menimbulkan beban fiskal dalam bentuk pendapatan negara (PNBP) yang tidak diterima.

    “Pemerintah akan terus memberikan dukungan perkuatan industri nasional agar terus kompetitif efisien dan memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia.”

    “APBN #uangkita terus hadir bekerja keras untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung dan memperkuat perekonomian Indonesia. APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat dan kuat menjalankan berbagai tugas menjaga perekonomian dan membangun negara,” tandasnya.

    (wia)

  • Enggak Diperpanjang, 2 Bulan Saja!

    Enggak Diperpanjang, 2 Bulan Saja!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa program diskon 50 persen untuk tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga PLN dengan daya hingga 2.200 VA tidak diperpanjang.

    Artinya, diskon tarif listrik tersebut hanya akan berlangsung selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025. “Enggak diperpanjang, dua bulan aja,” ujarnya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu (22/1/2025), dilansir dari Antara.

    Awalnya, diskon tarif listrik diberikan dengan tujuan meringankan beban masyarakat, khususnya rumah tangga kecil, di tengah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang mewah menjadi 12 persen tahun ini. Program ini diberikan kepada sekitar 81,42 juta pelanggan dan dijalankan secara otomatis oleh sistem PLN.  

    Bagi pelanggan pascabayar, diskon akan langsung terlihat pada tagihan listrik pemakaian Januari (dibayar Februari) dan pemakaian Februari (dibayar Maret). Sementara itu, pelanggan prabayar hanya perlu membayar setengah dari harga token untuk mendapatkan jumlah kWh yang sama seperti sebelumnya.  

    Meski begitu, pelanggan dengan daya listrik 3.500–6.600 VA tidak akan mendapatkan potongan ini dan tetap dikenakan PPN sebesar 12 persen.

    Diskon tarif listrik sebesar 50 persen ini mencerminkan fokus pemerintah untuk membantu masyarakat dengan daya listrik kecil, sehingga mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terlalu terbebani.  

  • Kemarin ekonomi, diskon tarif listrik sampai target serapan beras

    Kemarin ekonomi, diskon tarif listrik sampai target serapan beras

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Rabu (22/1), mulai dari Bahlil tegaskan diskon 50 persen tarif listrik tidak diperpanjang hingga Bulog sebut butuh Rp57 triliun untuk penuhi target serapan beras.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

    1.Bahlil tegaskan diskon 50 persen tarif listrik tidak diperpanjang

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemberian diskon sebesar 50 persen untuk tarif listrik pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya sampai dengan 2.200 VA, tidak diperpanjang lebih dari dua bulan.

    2. Menkeu: Kebijakan HGBT dongkrak penerimaan pajak hingga Rp65 triliun

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diterapkan sejak 2020 berdampak positif terhadap penerimaan pajak, di mana catatannya naik dari Rp37,16 triliun pada 2020 menjadi Rp65,06 triliun pada 2023.

    3.Kemenperin: Investasi pabrik AirTag Apple tak sampai 1 miliar dolar AS

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan nilai investasi pabrik AirTag Apple di Batam yang sebelumnya direncanakan sebesar 1 miliar dolar AS, ternyata hanya sebesar 200 juta dolar AS.

    4. Menperin bidik industri beri kontribusi PDB 20,92 persen pada 2029

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan sektor perindustrian memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 20,92 persen pada tahun 2029 serta tumbuh 7,29 persen pada tahun ini.

    5. Bulog sebut butuh Rp57 triliun untuk penuhi target serapan beras

    Perum Bulog menyatakan butuh anggaran hingga Rp57 triliun untuk memenuhi target baru serapan beras yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 3 juta ton.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemarin ekonomi, diskon tarif listrik sampai target serapan beras

    Kemarin ekonomi, diskon tarif listrik sampai target serapan beras

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Rabu (22/1), mulai dari Bahlil tegaskan diskon 50 persen tarif listrik tidak diperpanjang hingga Bulog sebut butuh Rp57 triliun untuk penuhi target serapan beras.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

    1.Bahlil tegaskan diskon 50 persen tarif listrik tidak diperpanjang

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemberian diskon sebesar 50 persen untuk tarif listrik pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya sampai dengan 2.200 VA, tidak diperpanjang lebih dari dua bulan.

    2. Menkeu: Kebijakan HGBT dongkrak penerimaan pajak hingga Rp65 triliun

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diterapkan sejak 2020 berdampak positif terhadap penerimaan pajak, di mana catatannya naik dari Rp37,16 triliun pada 2020 menjadi Rp65,06 triliun pada 2023.

    3.Kemenperin: Investasi pabrik AirTag Apple tak sampai 1 miliar dolar AS

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan nilai investasi pabrik AirTag Apple di Batam yang sebelumnya direncanakan sebesar 1 miliar dolar AS, ternyata hanya sebesar 200 juta dolar AS.

    4. Menperin bidik industri beri kontribusi PDB 20,92 persen pada 2029

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan sektor perindustrian memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 20,92 persen pada tahun 2029 serta tumbuh 7,29 persen pada tahun ini.

    5. Bulog sebut butuh Rp57 triliun untuk penuhi target serapan beras

    Perum Bulog menyatakan butuh anggaran hingga Rp57 triliun untuk memenuhi target baru serapan beras yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 3 juta ton.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025