Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • B-Universe Gelar Beritasatu Economic Outlook 2025, Strategi Hadapi Peluang dan Tantangan Ekonomi Nasional

    B-Universe Gelar Beritasatu Economic Outlook 2025, Strategi Hadapi Peluang dan Tantangan Ekonomi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – B-Universe menggelar Beritasatu Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta Selatan pada Kamis (30/1/2025). Tema yang diangkat yaitu “Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru”.

    Forum diskusi ini menghadirkan pembuat kebijakan dan para ahli ekonomi terkemuka untuk dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai lanskap ekonomi Indonesia pada 2025.

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut menjadi keynote speech, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Forum ini dibagi ke dalam tiga sesi dengan menghadirkan sembilan panelis.

    Beritasatu Economic Outlook 2025 sesi satu mengangkat tema “Mengejar Akselerasi Green Energy untuk Mewujudkan Ekonomi Hijau”. Tema ini diangkat untuk dapat mengetahui perkembangan ekonomi hijau di berbagai sektor di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan serta potensi kendala yang dihadapi.

    Sesi dua usung tema “Digital Economy: Mendorong Inovasi Teknologi untuk Akselerasi Transformasi Digital”. Sesi ini dihadirkan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam akselerasi transformasi digital di Indonesia dan mendorong adopsi teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

    Sedangkan, sesi tiga Beritasatu Economic Outlook 2025 akan mengangkat tema “Membangun Kemandirian Pangan: Solusi untuk Tantangan Global”. Tujuan sesi ini yaitu untuk mengeksplorasi tantangan utama dalam mewujudkan kemandirian pangan, baik dari aspek produksi, distribusi, maupun konsumsi, serta memahami dampaknya terhadap stabilitas pangan nasional dan global.

    Diketahui, Beritasatu Economic Outlook 2025 adalah komitmen B-Universe untuk turut andil dalam kontribusi nyata bagi pengembangan perekonomian Indonesia.

  • Pangkas Ekspor, Bahlil Akan Kelola Minyak Mentah Dalam Negeri demi Kemandirian Energi

    Pangkas Ekspor, Bahlil Akan Kelola Minyak Mentah Dalam Negeri demi Kemandirian Energi

    Jakarta, Beritasatu.com – Untuk mewujudkan kemandirian energi nasional, pemerintah Indonesia akan terus mengoptimalkan pengolahan minyak mentah (crude oil) dalam negeri. Rencana ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan kilang minyak dalam negeri, guna meningkatkan produksi bahan bakar minyak (BBM) nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah bagian negara yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor, agar dapat diproses di kilang dalam negeri.

    Selain itu, minyak mentah bagian kontraktor yang tidak memenuhi spesifikasi akan dicampur dan diolah untuk memenuhi standar yang diperlukan bagi konsumsi kilang domestik.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah meminta kilang-kilang dalam negeri untuk memanfaatkan semua crude, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi, sehingga ekspor crude semakin menurun,” kata Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (29/1/2025).

    Bahlil menambahkan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang minyak dalam negeri. Kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai kini telah mampu mengolah berbagai jenis minyak mentah, termasuk yang sebelumnya tidak memenuhi standar.

    Selain itu, pemerintah tengah mempercepat pembangunan kilang baru, seperti Kilang Tuban dan Balongan, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dalam beberapa tahun ke depan.

    Diperkirakan, ekspor minyak mentah Indonesia pada tahun ini akan mencapai sekitar 28 juta barel. Dari jumlah tersebut, sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalkan untuk memperkuat pasokan kilang minyak dalam negeri. Kementerian ESDM juga meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), serta PT Pertamina (Persero) untuk mendukung implementasi kebijakan ini.

    “Kami mendorong SKK Migas, KKKS, dan Pertamina untuk memastikan minyak mentah domestik memberikan nilai tambah dalam negeri, sehingga dapat mengurangi impor,” tutup Bahlil.

    Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mempercepat kemandirian energi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada impor energi.

  • Tekan Ekspor, Pertamina Bakal Perbarui Kilang Demi Serap Minyak Mentah

    Tekan Ekspor, Pertamina Bakal Perbarui Kilang Demi Serap Minyak Mentah

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) bakal memperbarui kapasitas dan fleksibilitas kilang demi mengolah minyak mentah atau crude oil jatah negara yang seharusnya diekspor.

    Hal ini dilakukan merespons wacana pemerintah yang bakal mengalihkan ekspor minyak mentah untuk diolah dalam negeri. Ini dilakukan demi mendorong komitmen kemandirian energi nasional.

    Selain itu, pemerintah juga menegaskan seluruh minyak mentah bagian negara yang semula akan diekspor akan dialihkan seluruhnya untuk diproses di kilang domestik.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso memastikan pihaknya mendukung langkah pemerintah untuk memaksimalkan crude domestik bisa diolah di dalam negeri.

    Untuk menjaga ketahanan energi nasional, Pertamina pun akan memperbaharui kilang demi mengolah crude tersebut.

    “Kilang-kilang milik Pertamina terus di-upgrade secara kapasitas dan fleksibilitasnya agar bisa mengolah berbagai jenis crude melalui proyek Refinery Development Master Plan [RDMP],” jelas Fadjar kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Dia mencontohkan, pembaharuan itu akan dilakukan Kilang Balikpapan. Adapun kilang tersebut ditargetkan dapat beroperasi penuh tahun ini.

    Menurutnya, kapasitas pengolahan kilang tersebut juga akan meningkat, yaitu bertambah 100 ribu barel per hari.

    “Sehingga total kapasitas pengolahan menjadi 360.000 barel per hari,” imbuh Fadjar.

    Senada, Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Hermansyah Y Nasroen mengaku pihaknya akan mendukung rencana pemerintah untuk mengolah crude pada kilang di dalam negeri.

    “Kami di kilang akan berbenah menyiapkan seluruh kilang untuk dapat menyerap minyak mentah domestik sesuai arahan pemerintah tersebut,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan ekspor minyak mentah akan dioptimalkan pemanfaatannya oleh kilang minyak dalam negeri sehingga meningkatkan produksi bahan bakar minyak (BBM) nasional.

    Dia pun meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), maupun Pertamina untuk mengimplementasikan hal tersebut.

    “Kami dorong SKK Migas, KKKS, dan Pertamina agar minyak mentah domestik memberikan nilai tambah dalam negeri sehingga turut mengurangi impor,” ujar Bahlil melalui keterangan resmi, Senin (27/1/2025).

    Menurutnya, kebijakan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat tercapainya tujuan swasembada energi. Oleh karena itu,  pemerintah juga tengah meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang dalam negeri.

    Dalam catatannya, kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai saat ini sudah mampu mengolah minyak mentah dengan spesifikasi beragam, termasuk jenis minyak mentah yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi standar.  

    Di sisi lain, Bahlil juga mendorong percepatan pembangunan kilang baru seperti Kilang Tuban dan Balongan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dalam beberapa tahun ke depan.

    “Perkiraan ekspor minyak mentah tahun ini sekitar 28 juta barel. Sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalkan untuk menambah pasokan kilang minyak dalam negeri,” katanya.

  • Deklarasi Dukungan untuk Bahlil Lahadalia, Tokoh Indonesia Timur Siap Kawal – Halaman all

    Deklarasi Dukungan untuk Bahlil Lahadalia, Tokoh Indonesia Timur Siap Kawal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Gerakan Pemuda Indonesia Timur (GP-Intim), Bernard D. Namang, mengumumkan bahwa pada 10 Februari 2025, GP-Intim akan mendeklarasikan dukungan bagi Bahlil Lahadalia sebagai Calon Wakil Presiden RI 2029.

    “Acara deklarasi ini akan dihadiri oleh 1.000 perantau asal Indonesia Timur yang berada di Jabodetabek,” ujar Ketua Umum Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    Kegiatan yang akan berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, ini juga rencananya akan dihadiri oleh berbagai tokoh asal Indonesia Timur yang bermukim di Jabodetabek.

    “Kami perlu mendeklarasikan ini sejak dini agar semua pihak dapat lebih siap dalam mengawal gerakan ini,” kata Wakil Ketua MPI DPP KNPI tersebut.

    Bernard juga menekankan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada 2029 seharusnya diikuti dengan terpilihnya seorang wakil presiden dari Indonesia Timur.

    “Pilihan kami kepada Bung Bahlil bukan tanpa dasar. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sebuah partai besar dengan jaringan yang kuat di seluruh Indonesia. Dengan modal tersebut, peluang beliau untuk menjadi Wapres pada 2029 sangat besar,” tegasnya.

    Ketika ditanya mengapa hanya mengusung sebagai wakil presiden, Bernard menyatakan bahwa pihaknya memperkirakan Prabowo Subianto masih akan maju sebagai calon presiden pada 2029.

    “Sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada putra Papua yang menjadi wakil presiden. Habibie dan Jusuf Kalla berasal dari Sulawesi Selatan, sementara Hamzah Haz dari Kalimantan. Oleh karena itu, pada 2029, sudah saatnya Wapres berasal dari Papua,” pungkas Bernard. 

  • Golkar: Angka Kepuasan Publik Tinggi untuk 100 Hari Prabowo-Gibran Sangat Wajar

    Golkar: Angka Kepuasan Publik Tinggi untuk 100 Hari Prabowo-Gibran Sangat Wajar

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra menilai angka kepuasan publik tinggi terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan hal yang wajar.

    Menurut dia, pencapaian tersebut mencerminkan keberpihakan nyata Pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap masyarakat, terutama kalangan kecil.

    “Kalau kita melihat, Pemerintahan Pak Prabowo-Gibran ini menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kecil melalui program-program konkret yang mereka jalankan,” ujar Tandra kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Salah satu program yang diapresiasi Tandra adalah program makan bergizi gratis yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Mantan ketua umum himpunan kurator dan pengurus Indonesia (HKPI) ini menilai, program tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan generasi masa depan yang sehat dan unggul.

    “Program makan bergizi gratis ini sangat penting karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Dengan memberikan gizi yang cukup, pemerintah menyelamatkan masa depan generasi muda kita,” tutur dia.

    Selain itu, Tandra juga menyoroti langkah strategis pemerintah di sektor energi. Dia memuji kebijakan terkait peningkatan lifting minyak hingga menargetkan produksi mencapai 900.000 barel per hari (bph).

    “Ini jelas upaya konkret untuk memotong impor BBM. Dengan begitu, devisa negara dapat dialokasikan untuk pembangunan sektor lain yang lebih produktif,” ujar Soedeson Tandra.

    Menurutnya, target tersebut realistis dicapai di bawah kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dinilai menunjukkan komitmen kuat terhadap target tersebut.

    Dalam bidang penegakan hukum, Tandra juga menyoroti langkah pemerintah yang dianggap sudah berada di jalur yang benar. Dia berharap Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dapat memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu di segala sektor.

    “Penegakan hukum yang adil dan tegas akan menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat. Kami dari Partai Golkar, terutama melalui Komisi III, akan terus mendukung agenda penegakan hukum ini,” pungkas Tandra.

    Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat cukup tinggi. Survei Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 80,9%responden merasa puas, sementara survei Indikator Politik Indonesia mencatat angka kepuasan masyarakat di angka 79,3%.

    Tandra menegaskan, Partai Golkar akan terus mengawal dan mendukung setiap kebijakan Prabowo-Gibran yang berpihak kepada rakyat. 

  • Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memastikan akan segera mempublikasikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) milik
    Raffi Ahmad
    selaku Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, proses verifikasi
    LHKPN Raffi Ahmad
    telah selesai dilakukan. Data-data yang diserahkan pun dinyatakan lengkap.
    “Sudah selesai verifikasi. Sudah lengkap,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
    Menurut Tessa, LHKPN Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu akan dipublikasikan paling lambat Jumat (31/1/2025).
    “Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis (30/1/2025) atau Jumat minggu ini,” pungkas dia.
    Adapun dalam beberapa waktu ini, KPK tengah melakukan verifikasi terhadap data LHKPN para pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk milik Raffi Ahmad.
    Setelah proses verifikasi rampung, semua data LHKPN para pembantu Presiden RI akan diungkap ke publik melalui e-Announcement di situs elhkpn.
    kpk
    .go.id.
    LHKPN merupakan dokumen yang berisi rincian aset, kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran pejabat negara. Dokumen ini dikelola oleh KPK dan wajib dilaporkan secara berkala.
    Ketentuan soal ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Publik dapat mengecek LHKPN pejabat negara melalui situs
    https://elhkpn.kpk.go.id
    .
     
    Mayoritas pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah lapor LHKPN.
    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 123 dari 124 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih telah menyerahkan data LHKPN.
    Hanya satu Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yakni Tina Talisa selaku Staf Khusus (Stafsus) Wapres.
    Pahala menjelaskan Tina baru dilantik pada 6 Desember 2024 sehingga memiliki waktu hingga 6 Maret 2025 untuk melaporkan LHKPN-nya.
    “Belum lapor 1 stafsus (Tina Talisa) karena baru diangkat pada 6 Desember, batas akhir 6 Maret 2025,” ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, 21 Januari 2025.
    Pahala pun menyebut angka kepatuhan LHKPN di Kabinet Merah Putih sudah hampir 100 persen.
    Dari data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, tercatat ada pejabat baru di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.
    Dikutip dari laman resmi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak menurut LHKPN per 22 Januari 2025.
    Harta kekayaan Menteri Pariwisata itu mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
    “Tapi (pejabat) yang baru diangkat (pejabat baru) itu (harta kekayaan) Rp 5,4 triliun,” ungkap Pahala.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempati peringkat kedua dengan harta kekayaan Rp 2,6 triliun.
    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq menjadi menteri dengan harta terendah yakni sebesar Rp 4,19 miliar per 5 Desember 2024.
    Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memiliki harta lebih rendah dibandingkan Hanif, yakni Rp 1.623.362.911. Namun, LHKPN Yusril belum diperbarui sejak 2007.
     
    Berikut daftar LHKPN menteri Kabinet Merah Putih dari paling kaya hingga “termiskin”:
    1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Rp 5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    4. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rp 1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani Rp 860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rp 411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Rp 310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo Rp 292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)
    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Rp 208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    10. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Rp 116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    12. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara Rp 112.179.522.201 (per 21 Oktober 2024)
    13. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Rp 102.117.900.000 (per 27 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    14. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Rp 99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Rp 85.803.512.722 (per 31 Desember 2019, belum ada pembaruan)
    16. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Rp 82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    17. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rp 79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    18. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Rp 75.220.471.593 (per 18 November 2024)
    19. Menteri Agama Nasaruddin Umar Rp 67.662.287.043 (per 28 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    20. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Rp 49.653.596.662 per 6 Desember 2024)
    21. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro Rp 46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    22. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Rp 37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    23. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Rp 36.234.868.425 (per 31 Desember 2024)
    24. Menteri Kebudayaan Fadli Zon Rp 34.933.909.613 (per 10 September 2024, belum ada pembaruan)
    25. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Rp 32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    26. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rp 26.206.135.783 (per 31 Desember 2024)
    27. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rp 25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini Rp 25.781.746.519 (per 31 Desember 2024)
    29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid Rp 21.875.025.024 (per 31 Desember 2024)
    30. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Rp 20.760.411.788 (per 1 November 2024)
    31. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Rp 20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    32. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    33. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Rp 19.850.919.025 (per 8 Juni 2023, belum ada pembaruan)
    34. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid Rp 18.728.216.636 (per 22 Juli 2024, belum ada pembaruan)
    35. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding Rp 16.355.469.823 (per 31 Desember 2023)
    36. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman Rp 15.789.116.232 (per 3 April 2024, belum ada pembaruan)
    37. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno Rp 15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    38. Menteri Luar Negeri Sugiono Rp 12.730.976.184 (per 11 November 2024)
    39. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Rp 12.025.292.540 (per 22 Juli 2003, belum ada pembaruan)
    40. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Rp 11.605.075.158 (per 21 Oktober 2024)
    41. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji Rp 11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    42. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rp 11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    43. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi Rp 11.175.390.317 (per 30 Oktober 2024)
    44. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rp 9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    45. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Rp 8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    46. Menteri HAM Natalius Pigai Rp 4.370.000.000 (per 28 Juni 2019, belum ada pembaruan)
    47. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq Rp 4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    48. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Rp 1.623.362.911 (per 31 Mei 2007, belum ada pembaruan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Citra Positif PDIP Paling Rendah, Gerindra Tertinggi

    Citra Positif PDIP Paling Rendah, Gerindra Tertinggi

    GELORA.CO – Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait citra partai politik di parlemen. Hasilnya, PDI Perjuangan memiliki citra positif paling rendah, berkebalikan dari Partai Gerindra.

    Dikutip dari hasil survei Litbang Kompas pada Selasa (28/1/2025), citra positif PDIP hanya sebesar 56,3 persen. Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu  hanya 53,1 persen.

    Berbanding terbalik dengan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu memperoleh citra positifnya mencapai 88,3 persen dengan tingkat kepuasan publik 83 persen.

    Kemudia citra positif Partai Demokrat berada diurutan kedua tertinggi yaitu sebesar 81,4 persen. Partai politik yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu memperoleh tingkat kepuasan sebesar 80,5 persen dari responden.

    Selanjutnya ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diurutan ketiga. Kinerja partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar mencapai 73,1 persen dengan citra positif sebanyak 78,6 persen.

    Urutan keempat ditempati Partai Golkar dengan citra positif 76,5 persen. Partai besutan Bahlil Lahadalia juga dinilai memiliki kinerja baik sebesar 73,4 persen.

    Partai NasDem dinilai memiliki citra positif sebesar 76,5 persen dengan tingkat kepuasan publik mencapai 72,7 persen.

    Hampir sama seperti NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai responden dengan tingkat kepuasan sebesar 72,6 persen dengan citra positif 75,2 persen.

    Partai Amanat Nasional menempati urutan kedua dari bawah yang dianggap kinerjanya memuaskan oleh responden yaitu sebesar 69,7 persen. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu memperoleh citra positif hanya 72,6 persen.

    Survei Litbang Kompas digelar pada 4-10 Januari 2025 dan diikuti oleh 1.000 responden yang dipilih secara acara. Margin of error kurang lebih 3,10 persen.

  • Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik ke Gerindra 83 Persen, PDIP 53,1 Persen – Page 3

    Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik ke Gerindra 83 Persen, PDIP 53,1 Persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait citra partai politik di parlemen dan mengenai kepuasan publik. Hasilnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  memiliki citra positif paling rendah, sementara Partai Gerindra paling tinggi.

    Citra positif PDIP sebesar 56,3 persen. Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu 53,1 persen.

    Sementara itu, Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto itu memperoleh citra positifnya mencapai 88,3 persen dengan tingkat kepuasan publik 83 persen. Angka tersebut paling tinggi dibandingkan parpol lainnya.

    Kemudian citra positif Partai Demokrat berada di urutan kedua tertinggi yaitu sebesar 81,4 persen. Partai politik yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu memperoleh tingkat kepuasan sebesar 80,5 persen dari responden.

    Selanjutnya ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di urutan ketiga. Kinerja partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar mencapai 73,1 persen dengan citra positif sebanyak 78,6 persen.

    Urutan keempat ditempati Partai Golkar dengan citra positif 76,5 persen. Partai besutan Bahlil Lahadalia juga dinilai memiliki kinerja baik sebesar 73,4 persen.

    Partai Nasdem dinilai memiliki citra positif sebesar 76,5 persen dengan tingkat kepuasan publik mencapai 72,7 persen.

    Hampir sama seperti Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai responden dengan tingkat kepuasan sebesar 72,6 persen dengan citra positif 75,2 persen.

    Partai Amanat Nasional (PAN) menempati urutan kedua dari bawah yang dianggap kinerjanya memuaskan oleh responden yaitu sebesar 69,7 persen. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu memperoleh citra positif 72,6 persen.

    Survei Litbang Kompas digelar pada 4-10 Januari 2025 dan diikuti oleh 1.000 responden yang dipilih secara acara. Margin of error kurang lebih 3,10 persen

  • B-Universe Gelar Beritasatu Economic Outlook 2025, Strategi Hadapi Tantangan Kompleksitas Ekonomi

    B-Universe Gelar Beritasatu Economic Outlook 2025, Strategi Hadapi Tantangan Kompleksitas Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – B-Universe dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan Beritasatu Economic Outlook 2025 yang akan digelar di Westin Hotel Jakarta pada Kamis (30/1/2025) dengan mengangkat tema “Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru”.

    Forum eksklusif ini akan menghadirkan para ahli ekonomi terkemuka dan pembuat kebijakan untuk memberikan analisis mendalam mengenai lanskap ekonomi Indonesia pada 2025.

    Direktur Pemberitaan B-Universe Apreyvita Wulansari mengatakan forum ini merupakan komitmen B-Universe untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan perekonomian Indonesia.

    “Kami berharap melalui acara ini, para pelaku bisnis dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mengambil keputusan strategis yang tepat di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks. Beritasatu Economic Outlook 2025 juga hadir sebagai wadah untuk networking bagi para pemimpin perusahaan,” ujar Apreyvita.

    Beritasatu Economic Outlook 2025 turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid, dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman yang akan menyampaikan keynote speech. Acara akan dibagi ke dalam tiga sesi dengan menghadirkan sembilan panelis.

    Sesi satu mengangkat tema “Mengejar Akselerasi Green Energy untuk Mewujudkan Ekonomi Hijau”. Narasumber yang akan dihadirkan di antaranya Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Eniya Listiani Dewi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono, dan Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies Surya Darma.

    Sesi dua membahas “Digital Economy: Mendorong Inovasi Teknologi untuk Akselerasi Transformasi Digital”. Narasumber yang akan dihadirkan di antaranya Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Edwin Hidayat Abdullah, VP Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Rangga Dian Fadillah, dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.

    Sementara sesi tiga mengangkat tema “Membangun Kemandirian Pangan: Solusi untuk Tantangan Global” dengan narasumber Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Yudi Sastro, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi, dan Pengamat Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Bustanul Arifin.

    Beritasatu Economic Outlook 2025 merupakan komitmen B-Universe untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan perekonomian Indonesia.

    “Dengan menghadirkan para pembicara yang kompeten dan topik-topik yang relevan, kami berharap forum ini dapat menginspirasi pemimpin bisnis untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan,” tutup Apreyvita.

  • Bahlil Bakal Tahan Ekspor Minyak Mentah Jatah Negara

    Bahlil Bakal Tahan Ekspor Minyak Mentah Jatah Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengalihkan ekspor minyak mentah atau crude oil jatah negara untuk pengolahan dalam negeri. Hal ini sebagai upayauntuk mendorong komitmen kemandirian energi nasional. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan ekspor minyak mentah akan dioptimalkan pemanfaatannya oleh kilang minyak dalam negeri sehingga meningkatkan produksi bahan bakar minyak (BBM) nasional.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah meminta kilang-kilang dalam negeri untuk memanfaatkan semua crude, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi. Sehingga ekspor crude semakin menurun,” ujarnya, Senin (27/1/2024).

    Bahlil menegaskan seluruh minyak mentah bagian negara yang semula akan diekspor akan dialihkan seluruhnya untuk diproses di kilang domestik. 

    Selain itu, minyak mentah bagian kontraktor yang tidak sesuai spesifikasi juga diminta untuk diolah dan dicampur sehingga memenuhi standar yang diperlukan untuk konsumsi kilang domestik. 

    Menurutnya, kebijakan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat tercapainya tujuan swasembada energi. Oleh karena itu,  pemerintah juga tengah meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang dalam negeri. 

    Dalam catatannya, kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai saat ini sudah mampu mengolah minyak mentah dengan spesifikasi beragam, termasuk jenis minyak mentah yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi standar. 

    Di sisi lain, Bahlil juga mendorong percepatan pembangunan kilang baru seperti Kilang Tuban dan Balongan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dalam beberapa tahun ke depan.

    “Perkiraan ekspor minyak mentah tahun ini sekitar 28 juta barel. Sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalkan untuk menambah pasokan kilang minyak dalam negeri,” katanya. 

    Dalam hal ini, Kementerian ESDM meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), maupun PT Pertamina (Persero) diminta untuk mengimplementasikan hal tersebut. 

    “Kami dorong SKK Migas, KKKS, dan Pertamina agar minyak mentah domestik memberikan nilai tambah dalam negeri sehingga turut mengurangi impor,” tutur Bahlil.