Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Blunder Pemerintah di Kebijakan LPG 3 Kg – Page 3

    Blunder Pemerintah di Kebijakan LPG 3 Kg – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Larangan Penjualan LPG 3 Kg di Pengecer Tuai Kritikan TajamPada 1 Februari 2025, pemerintah resmi melarang penjualan Liquefied Petroleum Gas atau LPG 3 Kg di pengecer, sehingga distribusi hanya diperbolehkan melalui pangkalan atau penyalur resmi Pertamina.

    Kebijakan ini, yang diputuskan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi.

    Menurut Fahmy, kebijakan ini merupakan sebuah “blunder” karena berpotensi mematikan usaha kecil dan menyulitkan konsumen.

    “Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merupakan kebijakan blunder karena mematikan usaha kecil, menyusahkan konsumen, dan melanggar komitmen Presiden Prabowo yang berpihak pada rakyat kecil,” ujar Fahmy kepada Liputan6.com, Selasa (4/2/2025).

    Sebagian besar pengecer LPG 3 Kg adalah pengusaha kecil dan warung-warung yang mengandalkan penjualan gas elpiji sebagai sumber penghidupan mereka. Larangan ini berisiko membuat mereka kehilangan pendapatan dan berujung pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.

    Pengusaha Kecil Terancam Kehilangan Mata Pencaharian

    Fahmy menegaskan bahwa pengecer LPG 3 Kg merupakan bagian dari pengusaha kecil yang sangat bergantung pada sektor ini untuk bertahan hidup. Mereka tidak hanya menjual barang, tetapi juga berperan penting dalam distribusi energi rumah tangga bagi masyarakat miskin.

    Menurutnya, dengan kebijakan baru ini, pengecer harus mengubah status mereka menjadi pangkalan atau penyalur resmi Pertamina agar bisa tetap menjual LPG 3 Kg. Namun, untuk menjadi pangkalan, dibutuhkan modal besar guna membeli LPG dalam jumlah banyak, sesuatu yang sulit dipenuhi oleh pengusaha kecil yang memiliki keterbatasan modal.

    “Mustahil bagi pengusaha kecil untuk beralih menjadi pangkalan atau penyalur resmi Pertamina karena modal yang dibutuhkan tidak kecil untuk membeli LPG dalam jumlah besar,” jelasnya.

    Kebijakan ini tidak hanya menyulitkan pengecer LPG 3 kg, tetapi juga berdampak lebih besar pada konsumen, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi rendah.

     

  • Antrean Panjang Berakhir! Prabowo Kembali Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg

    Antrean Panjang Berakhir! Prabowo Kembali Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian ESDM untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas 3 Kg. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Setelah sempat terjadi kelangkaan LPG 3 Kg yang memicu antrean panjang di berbagai daerah, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas bersubsidi tersebut.

    Keputusan ini diambil setelah aturan yang melarang pengecer menjual LPG 3 Kg diberlakukan pada 1 Februari 2025 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan distribusi LPG lebih tertata dan tepat sasaran. Namun, efeknya justru memicu kepanikan di tengah masyarakat hingga membuat mereka mengantre panjang berjam-jam di pangkalan resmi demi mendapatkan LPG 3 Kg.

    Menanggapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo bergerak cepat resmi mencabut larangan pengecer menjual LPG 3 Kg hari ini.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, kebijakan larangan pengecer bukan berasal dari Presiden Prabowo, sehingga pencabutan aturan ini merupakan langkah untuk mengatasi kegelisahan masyarakat.

    Ekonom dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dr. Hendry Cahyono, S.E., M.E., menilai keputusan Presiden Prabowo ini berdampak positif bagi masyarakat. Hendry menyebut LPG 3 Kg merupakan kebutuhan dasar rumah tangga yang belum memiliki substitusi yang terjangkau. Larangan pengecer sebelumnya dinilai justru mempersulit akses masyarakat terhadap LPG.

    “Tentu kebijakan diizinkannya kembali pengecer menjual LPG 3 kg bersubsidi berdampak pada masyarakat. Mereka tidak perlu lagi antre panjang di pangkalan, yang sebelumnya sangat menyulitkan. Gas LPG ini adalah kebutuhan utama rumah tangga yang belum memiliki substitusi murah,” ujar Hendry Cahyono kepada SindoNews, Selasa (4/2/2025).

    Meski demikian, Hendry menyoroti perbedaan harga yang terjadi di pasaran. Harga resmi LPG 3 Kg seharusnya berkisar Rp12.700 hingga Rp15.000, namun di lapangan sering dijual dengan harga Rp18.000 hingga Rp22.000. Hendry menegaskan perbedaan harga ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah agar kebijakan distribusi LPG lebih efektif tanpa merugikan masyarakat.

    Selain memperbolehkan pengecer menjual LPG, Hendry juga menyarankan agar pemerintah mulai mengembangkan infrastruktur jaringan gas rumah tangga sebagai alternatif distribusi yang lebih efisien. Menurutnya, jika jaringan gas tersedia hingga ke rumah tangga, masyarakat tidak perlu lagi antre untuk membeli LPG.

    “Pemerintah bisa mulai menggalakkan pembangunan jaringan pipa gas LPG bersubsidi. Dengan begitu, jika ingin memangkas rantai distribusi, masyarakat tidak harus mengantre di pangkalan karena sudah memiliki akses langsung melalui jaringan pipa,” jelasnya.

    Dengan pencabutan larangan pengecer, kini masyarakat dapat kembali membeli LPG 3 Kg di warung atau toko pengecer terdekat tanpa harus mengantre di pangkalan resmi. Langkah cepat Presiden Prabowo ini diharapkan mampu menormalkan kembali distribusi LPG dan mencegah kelangkaan yang dapat mengganggu aktivitas rumah tangga di berbagai daerah.

    (cip)

  • Wow! Pengecer LPG 3 Kg Kini Ada 370.000, Semuanya Jadi Sub Pangkalan

    Wow! Pengecer LPG 3 Kg Kini Ada 370.000, Semuanya Jadi Sub Pangkalan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan sampai saat ini sudah terdapat 370 ribu pengecer Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilo gram (kg) yang statusnya akan diubah menjadi sub-pangkalan.

    Dengan status yang berubah menjadi sub pangkalan, maka menurutnya pihaknya dan Pertamina akan melengkapi sub pangkalan ini dengan sistem informasi teknologi. Dampaknya, penjualan LPG 3 kg hingga tingkat sub pangkalan tetap terdata oleh Pertamina.

    “Sekarang begini, ada sekitar 370 ribu supplier sekarang. Ini semuanya kita angkat sebagai sub pangkalan. Kriterianya yang sudah beroperasi kita angkat semua jadi sub pangkalan. Sambil kita lihat ke depan,” jelasnya saat melakukan sidak di pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Dia menjelaskan, langkah tersebut diambil tidak lain untuk memastikan penyaluran LPG 3 kg bisa tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan.

    “Ini dalam rangka memastikan bahwa pangkalan-sub-pangkalan menjalankan apa yang menjadi misi pemerintah untuk rakyat harus mendapat harga LPG 3 kg dengan harga yang terjangkau,” imbuhnya.

    “Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” imbuhnya.

    Selain itu, Bahlil mengatakan dengan status sub-pangkalan, diharapkan bisa meminimalisasi praktik culas dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

    Tidak main-main, Bahlil menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi bagi oknum-oknum yang dimaksud.

    “Andaikan pun ada yang mungkin tidak mengikuti, contoh dia (oknum) jual harganya mahal. Ya nggak boleh dong, harus dikasih sanksi. Jangan harga dibuat mau-maunya, nggak boleh,” tandasnya.

    Seperti diketahui, per 1 Februari 2025 pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg melalui pengecer. Warga hanya bisa membeli LPG bersubsidi ini di tingkat pangkalan atau pun agen resmi LPG 3 kg Pertamina.

    Namun sayangnya, kurangnya sosialisasi atas kebijakan ini alhasil menimbulkan kekhawatiran warga atas ketersediaan LPG bersubsidi tersebut. Imbasnya, antrean panjang di agen maupun pangkalan resmi LPG Pertamina mulai terlihat sejak Sabtu, 1 Februari 2025 lalu. Antrean panjang juga masih terlihat hingga Selasa pagi (04/02/2025).

    Kondisi ini pun terpantau sampai Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto akhirnya memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer-pengecer LPG 3 kg.

    “Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini. Mulai menjadi sub-pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT. Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan dari para subsidi ini tidak lagi terjadi,” ungkap Bahlil, Selasa (4/2/2025).

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub-pangkalan. Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apapun,” ujarnya.

    (wia)

  • 5 Kontroversi Bahlil Lahadalia, Bukan Cuma Larang Gas LPG 3 Kg Dijual Eceran

    5 Kontroversi Bahlil Lahadalia, Bukan Cuma Larang Gas LPG 3 Kg Dijual Eceran

    PIKIRAN RAKYAT – Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tengah menjadi sorotan pasca melarang gas LPG 3 kg dijual pengecer lantaran adanya penyalahgunaan distribusi.

    Hal ini dilakukan pemerintah demi mengendalikan harga jual gas LPG 3 kg di masyarakat yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK, bahwa ada penyalahgunaannya dari oknum-oknum pengecer,” kata Bahlil dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Namun kini, pria kelahiran Maluku itu mengatakan jika pengecer bisa kembali menjual gas melon, namun berganti nama menjadi subpangkalan yang dibekali aplikasi MerchantApps Pangkalan Pertamina.

    Sebagaimana diketahui, bukan kali ini saja Bahlil Lahadalia menuai kontroversi. Berikut ini daftar kontroversi mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM tersebut:

    1. Diduga Minum Miras

    Sempat beredar sebuah foto di media sosial X (dulunya Twitter) diduga Bahlil Lahadalia sedang tumpang kaki dan duduk di sebelah meja berisi Wishkey Habiki 21 Year Old seharga Rp38 juta.

    Menanggapi hal itu, Koordinator Kader Muda Partai Golkar, Lisman Hasibuan meminta Bareskrim Polri menyelidiki pihak yang menyebarkan foto tersebut.

    Potret Bahlil Lahadaila di samping minuman keras yang viral di mdia sosial.

    “Indikasinya ada pihak-pihak dari internal juga yang tidak ingin solidaritas Partai Golkar ini solid dan tidak ingin Partai Golkar ini besar serta ingin merusak nama baik ketua umum Partai Golkar yang terpilih, yaitu Pak Bahlil.

    “Itu yang kami sayangkan, dan kami minta Bareskrim untuk mengusut tuntas masalah ini,” ucapnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    2. Dituding Depak Airlangga Hartarto

    Bahlil Lahadalia pernah dituding merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar dari Airlangga Hartarto, dan diduga mendapatkan dukungan dari Istana.

    Airlangga pun mengundurkan diri pada Sabtu, 10 Agustus 2024, sementara Bahlil terpilih secara aklamasi dalam Munas XI Golkar pada Rabu, 21 Agustus 2024 usai mendapat dukungan dari 38 dewan pimpinan daerah I.

    3. Gelar Doktor Kilat

    Pria 48 tahun tersebut sempat menjadi sorotan saat menyelesaikan studi S3 di Universitas Indonesia dan meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024 lalu.

    Hal ini mengundang pertanyaan lantaran Bahlil Lahadalia hanya menyelesaikan studi dengan predikat cumlaude hanya dalam durasi 1 tahun 8 bulan saja.

    Bahlil Lahadalia mendapat gelar Doktor Kajian Stratejik dan Global dari UI, simak profil singkat program studi tersebut. Kolase foto Instagram @bahlillahadalia

    Netizen pun ramai-ramai membuat petisi agar rektor UI mengkaji ulang gelar doktor tersebut lantaran program doktor memerlukan waktu yang lebih panjang.

    4. Terseret Isu Jual-Beli Izin Tambang

    Mantan Ketua Umum HIPMI tersebut sempat terseret isu jual-beli izin tambang, di mana ia disebut tebang pilih dalam membatalkan dan mencabut izin usaha tambang.

    Bahlil Lahadalia sempat merespon tudingan tersebut dengan mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan pencatutan nama dirinya dalam isu tersebut.

    “Saya datang ke Bareskrim Polri untuk memenuhi komitmen saya dalam rangka meluruskan berita yang terindikasi bahwa di kementerian saya ada yang mencatut nama saya lewat proses perizinan pemulihan IUP,” ungkapnya.

    5. Singgung ‘Raja Jawa’

    Bapak lima anak itu juga pernah menyinggung sosok ‘Raja Jawa’ saat dirinya berpidato usai melenggang menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada 21 Agustus 2024 lalu.

    Dalam pernyataannya, Bahlil Lahadalia meminta semua pihak untuk berhati-hati dan jangan bermain-main dengan sosok tersebut lantaran bakal celaka.

    Bahlil Lahadalia (tengah) terpilih jadi Ketua Umum Golkar periode 2024-2029.

    “Kita harus lebih paten lagi. Soalnya, Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita,” ujar Bahlil dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

    Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi saat itu enggan menanggapi soal ‘Raja Jawa’

    Ia bahkan membiarkan masyarakat menafsirkan masing-masing soal siapa sosok ‘Raja Jawa’ yang dimaksud oleh Bahlil Lahadalia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 370 Ribu Pengecer Bakal jadi Sub Pangkalan, Stok LPG 3 Kg Aman? – Page 3

    370 Ribu Pengecer Bakal jadi Sub Pangkalan, Stok LPG 3 Kg Aman? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan memastikan stok LPG 3 kg untuk penyaluran di seluruh Indonesia aman. Kepastian itu diberikan setelah pemerintah memutuskan mengangkat sebanyak 370 ribu pengecer jadi sub pangkalan LPG 3 kg.

    Kendati begitu, Riva belum menyebut secara detil berapa kesiapan alokasi untuk penyaluran LPG 3 kg secara masif. “Stoknya aman. (Untuk seluruh Indonesia?) Alhamdulillah iya, dan Insya Allah iya,” ujarnya singkat kepada Liputan6.com di Kota Tangerang, Banten, Selasa (4/2/2025).

    Senada, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menilai, kehadiran pengecer yang naik kelas jadi sub pangkalan bakal membuat LPG 3 kg tak lagi langka di tengah masyarakat.

    “Sebenarnya kan karena sub pangkalan sudah ada, jadi ya harusnya aman,” kata Heppy kepada Liputan6.com di tempat yang sama.

    PT Pertamina Patra Niaga disebutnya bakal mendata seluruh pengecer yang ada untuk dinaikan status menjadi sub pangkalan.

    “Kalau pengecer kan ada 370 ribu. Itu nanti akan kita proses untuk menjadi sub pangkalan. Nanti kan kita dikasih waktu untuk bersosialisasi segala macam. Kan baru berjalan hari ini,” terang dia.

    Ikuti Arahan Prabowo

    Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menaikan status pengecer LPG 3 kg jadi sub pangkalan. Kebijakan ini dibuat setelah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Bahlil mengatakan, kenaikan status pengecer elpiji 3 kg menjadi sub pangkalan dilakukan mulai Selasa (4/2/2025) hari ini. Bahlil bilang, pihak pengecer pun tidak dikenai syarat apapun untuk bisa menjadi sub pangkalan.

    “Mulai hari ini, bapak berjualan enggak apa-apa. Karena dari pengecer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan. Enggak ada persyaratan,” ujar Bahlil.

     

  • Rencana Pemerintah Setop Ekspor LNG Dinilai akan Jamin Pasokan Energi Domestik – Halaman all

    Rencana Pemerintah Setop Ekspor LNG Dinilai akan Jamin Pasokan Energi Domestik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Rencana pemerintah menghentikan ekspor gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri disambut positif. Langkah ini dinilai akan memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan target swasembada energi sebagaimana program Astacita presiden Prabowo.

    ”Selama goodwill-nya kuat, (kebijakan stop ekspor LNG) bisa berjalan. Memang ini yang harus dilakukan sejak lama. Artinya kita penuhi kebutuhan dalam negeri, tingkatkan industri,” ucap pengamat energi Iwa Garniwa dalam keterangan tertulis dikutip Selasa, 4 Februari 2025.

    Dia mengatakan, salah satu dampak positif jika kebijakan ini diterapkan adalah menjaga ketersediaan energi di tengah menurunnya secara alami sumber gas bumi pipa dari sumur-sumur eksisting yang sudah berusia tua. Adapun secara jangka panjang, kebijakan yang berpihak terhadap kebutuhan dalam negeri ini akan membantu daya saing industri nasional sehingga bisa bersaing secara global.

    ”Jadi yang dijual (ekspor) dan menjadi pendapatan negara adalah hasil hilirisasinya. Hasil industri kita. Kalau hasilnya bisa menutupi kekurangan pendapatan negara akibat berhenti ekspor LNG sebelumnya, ini yang ideal,” ungkap Iwa yang kini menjabat sebagai profesor dan rektor di Institut Teknologi PLN ini.

    Menurut Iwa, kebutuhan energi terutama gas akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan industri yang semakin berkembang. Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan sumber energi dari dalam negeri, maka dampaknya terhadap sektor industri dan ekonomi juga akan sangat baik

    Rencana menghentikan ekspor LNG sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada kebutuhan dalam negeri disebut Iwa sebagai cerminan kemandirian energi. Terlebih dalam rangka mewujudkan swasembada energi yang dicanangkan pemerintahan Prabowo. ”Tentu bisa dan harus bisa karena kendali energi ada di tangan kita,” imbuhnya.

    Namun jika kebijakan penghentian ekspor ini tidak segera diputuskan, maka dampaknya juga akan sangat dirasakan oleh sektor industri dan ekonomi nasional.

    Pasalnya dengan adanya krisis pasokan gas bumi di dalam negeri, konsumen akan membayar harga gas semakin mahal.

    Selain volume yang akan diterima konsumen dan pelaku usaha berkurang, adanya pasokan dalam bentuk LNG menjadikan harga juga lebih tinggi dibandingkan sumber pasokan dari gas pipa.

    “Pemerintah tentunya sudah memahami situasi yang terjadi saat ini. Kebijakan yang tepat terkait gas bumi ini akan memastikan daya saing industri dan ekonomi kita terjaga secara berkelanjutan,” ujar Iwa.

    Sebelumnya, diberitakan bahwa pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana menunda ekspor sejumlah kargo LNG untuk memastikan pasokan dalam negeri yang semakin meningkat. Setidaknya untuk tahun 2025 dan kemungkinan sampai 2026.

    Mengutip laporan Bloomberg, Indonesia kemungkinan harus menahan sekitar 50 kargo LNG untuk dialokasikan bagi kebutuhan domestik. Berdasarkan data Ship-tracking, ekspor LNG Indonesia 2024 mencapai 300 kargo, menjadikannya sebagai eksportir LNG terbesar keenam di dunia.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan pemerintah berencana memprioritaskan gas domestik untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri yang terus meningkat. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi nasional.

    Kebutuhan gas nasional diproyeksikan mencapai 1.471 BBTUD (Billion British Thermal Unit per Day) pada 2025 dan meningkat hingga 2.659 BBTUD pada tahun 2034. “Orientasi kita sekarang harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, barulah kita akan membuka peluang untuk ekspor,” kata Bahlil.(tribunnews/fin)

  • Curhat Emak-emak Warga Jakarta Barat Susah Dapat Elpiji 3 Kg: Sampai Enggak Masak 3 Hari – Halaman all

    Curhat Emak-emak Warga Jakarta Barat Susah Dapat Elpiji 3 Kg: Sampai Enggak Masak 3 Hari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Husnul Khotimah, seorang ibu rumah tangga warga Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat terlihat senang setelah membeli gas elpiji 3 kilogram (kg) pada Senin (4/1/2025).

    Raut wajahnya tak bisa dibohongi lagi ketika dirinya membeli di pangkalan gas elpiji di sekitar rumahnya usai tutup beberapa hari belakangan.

    Husnul menceritakan dirinya hanya bisa pasrah ketika gas elpiji 3 kg tersebut sulit untuk didapat. 

    “Ya kemarin langka, saya tiga hari nggak masak. Jadi nyari ke mana-mana, sempat tiga hari nggak masak,” kata Husnul kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Usahanya untuk mendapatkan gas ini terus dilakukan. Dia berkeliling ke sejumlah warung kelontong yang menjadi pengecer gas yang kerap disebut gas melon itu.

    Namun, usahanya itu nampaknya tak berbuah hasil. Seluruh warung yang ia datangi tidak mempunyai stok gas tersebut.

    “Muter-muter, nyari. Nggak ada yang jual, nggak dapat satu pun. Saya ngider, ada 10 warung, gak dapat. Akhirnya saya pasrah tiga hari. Beli makan di luar,” tuturnya.

    Dia tak masalah soal pembatasan yang diberikan pemerintah yakni penunjukkan KTP untuk mendapatkan gas tersebut.

    Hal ini juga karena gas tersebut hanya dibutuhkan untuk keperluan rumah tangganya saja yakni menghabiskan waktu satu minggu per satu tabung gasnya.

    “Nggak masalah, saya mah nurut ajalah kebijakan pemerintah gimana. Saya kan punya dua, buat cadangan, kan bisa ngisi kalau satu kosong,” ucap dia.

    Ia berharap, pemerintah bisa mencari solusi di tengah kegelisahan masyarakat karena terbatasnya gas pasokan LPG subsidi. 

    Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia kembali mengaktifkan para pengecer gas elpiji 3 Kg setelah terjadinya polemik dalam beberapa hari terakhir. 

    Hal ini sesuai dengan intruksi Presiden RI Prabowo Subianto dengan tujuan agar elpiji tepat sasaran. 

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh indonesia, dengan nama sub-pangkalan,” kata Bahlil di pangkalan elpiji di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa (4/1/2025).

    Bahlil mengatakan pihaknya bekerja sama dengan PT Pertamina akan membekali para pengecer ini dengan sebuah aplikasi untuk memonitor penjualan elpiji khususnya ukuran 3 kg. 

    “Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” tuturnya. 

    Dalam hal ini, Bahlil berharap nantinya harga gas elpiji di para pengecer ini bisa stabil atau tidak ada lonjakan harga yang jauh dari agen maupun pangkalan. 

    “Sebenarnya rakyat itu mendapatkan harga LPG harusnya maksimal 19 ribu. Itu udah paling mahal itu. Karena harusnya itu negara itu mensubsidi itu sampai dengan 12 ribu. Jadi satu tabung itu negara kasih ke agen ya Pak ya, itu sekitar 12 ribu sampai 13 ribu,” tuturnya. 

    “Agen baru ke Pangkalan itu 16 ribu. Sampai ke Pengecer harusnya 19 ribu maksimal, 18 ribu, 19 ribu,” sambungnya.

     

     

  • JK Temui Prabowo di Istana, Bahas Ketahanan Pangan hingga Subsidi LPG

    JK Temui Prabowo di Istana, Bahas Ketahanan Pangan hingga Subsidi LPG

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025). FOTO/SETPRES

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025). JK memberikan masukan berdasarkan pengalamannya dalam mengelola ketahanan pangan nasional di masa lalu.

    “Pak JK memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas, memberi masukan. Dan itu adalah masukan yang baik untuk kami,” kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Di kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang hadir dalam pertemuan tersebut turut dibahas mengenai subsidi LPG. “Dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan. Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih Rp8.000, sekarang sudah Rp16.000,” kata Bahlil.

    Bahlil berharap dengan adanya subsidi Rp87 triliun masyarakat dapat membeli LPG dengan harga murah. “Nah karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar Rp87 triliun ini diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin,” kata Bahlil.

    “Jadi kita ini prinsipnya melakukan penataan agar subsidi niat pemerintah itu betul-betul terjadi di tingkat masyarakat dengan baik,” tambahnya.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    (abd)

  • ‘Anak Kami Lapar Pak!’ Ucap Bapak-bapak di Tangerang kepada Bahlil saat Antre Beli Gas 3 Kg

    ‘Anak Kami Lapar Pak!’ Ucap Bapak-bapak di Tangerang kepada Bahlil saat Antre Beli Gas 3 Kg

    TRIBUNJAKARTA.COM – Seorang bapak-bapak pemberani bernama Effendi menyampaikan unek-uneknya kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia.

    Peristiwa tersebut terjadi saat Effendi tengah sibuk mengantre untuk membeli gas melon atau gas LPG 3 Kg di Pangkalan Gas LPG 3 kg Budi Setiawan di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

    Di kesempatan yang sama, Bahlil tengah meninjau pangkalan gas tersebut.

    Berdasarkan pantauan TribunTangerang.com pada Selasa (4/2/2025), saat melakukan peninjauan Bahlil didampingi oleh Wali Kota Tangerang terpilih, Sachrudin dan jajaran Pemerintah Kota Tangerang.

    Setibanya di lokasi, Bahlil langsung masuk ke dalam pangkalan untuk berinteraksi dengan pemilik dan menanyakan stok ketersediaan gas yang disubsidi oleh pemerintah tersebut.

    Selanjutnya ia keluar untuk menemui ratusan masyarakat yang telah mengantre sejak pagi hari dan mendengar keluhan yang disampaikan saat berjuang mendapatkan gas untuk memasak itu.

    Momen tersebut juga dimanfaatkan oleh Effendi guna menyampaikan pendapatnya. 

    “Bapak punya alat untuk bertindak, bukan rakyat yang dikorbankan,” ucap Effendi.

    “Iya,” kata Bahlil sambil tersenyum.

    “Itu yang pertama yang kedua kalau kami disuruh antre di subpangkalan, persyaratannya apa?,” tanya Effendi.

    “Enggak ada persyaratan,” jawab Bahlil.

    “Satu KTP, KTP itu privasi,” kata Effendi.

    “Saya pikir bapak sekarang ambil dulu, bapak antre, penjelasan negera begitu, kita pengen bapak dapat harga yang baik, tidak ada kelangkaan,” respon Bahlil.

    Dengan nada sedikit emosi, pria tersebut menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah sangat menyengsarakan warga menengah ke bawah.

    “Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demi antre gas doang,” ujar Effendi di hadapan Bahlil.

    “Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar pak, butuh makan, butuh kehidupan pak, loginya berjalan dong pak,” imbuhnya.

    Amarah warga tersebutcoba diredakan oleh sejumlah pengawal Bahlil agar tidak kembali lagi membentak Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

    “Iya iya, udah sabar pak sabar, tenang,” ucap sejumlah pengawal Bahlil berpakaian safari.

    Sebelum menjawab luapan emosi masyarakat itu, Bahlil pun meminta pria tersebut untuk diam dan mendengarkan dirinya berbicara.

    “Iya, iya udah ya pak, oke, kita mengurusi banyak orang dan bapak juga,” kata Bahlil.

    Setelah itu Bahlil pun tersenyum dan berbalik badan untuk menemui sejumlah awak media yang telah menunggu sejak pagi tadi.

    Sebut Kebijakan Dibuat Sejak 2023

    Bahlil Lahadalia tengah mempertimbangkan agar setiap RW di Indonesia memiliki satu subpangkalan yang menjual elpiji 3 kilogram (kg). 

    Menurut Bahlil, hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan proses penjualan “gas melon” 3 kilogram agar tepat sasaran. 

    “Nah ini lagi kita mempertimbangkan juga agar RW ini bisa menjadi subpangkalan, karena yang tahu masyarakat di sekitarnya itu kan RW, ini lagi kami mempertimbangkan,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

    Bahlil kemudian menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan agar masyarakat dimudahkan dalam mengakses elpiji 3 kg. 

    Selain itu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar distribusi gas bersubsidi itu semakin tepat sasaran. 

    “Perintah bapak presiden kepada kami baik tadi malam maupun tadi pagi adalah memastikan agar subsidi tepat sasaran tetap jalan, namun masyarakat harus mendapat juga dengan cara mudah,” katanya. 

    Oleh karenanya, pemerintah kini menaikkan pengecer “gas melon” menjadi subpangkalan resmi Pertamina agar memudahkan akses penjualan ke masyarakat. 

    “Maka solusi yang kita bangun atas perintah bapak presiden, pengecer semua kita naik kelaskan menjadi subpangkalan,” kata Bahlil. 

    “Dengan harapan agar mereka juga dapat fasilitas IP supaya negara Pertamina bisa mengontrol harga jual di tingkat subpangkalan dan siapa saja,” imbuhnya. 

    Diketahui, awalnya pemerintah melarang pengecer “gas melon” untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025. 

    Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer. 

    Per tadi malam, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram. 

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. 

    Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan. 

    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya. 

    Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat. 

    Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg supaya harganya tidak melonjak. 

    “Tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya diselaraskan,” imbuh Dasco.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Pengecer Diganti Jadi Sub Pangkalan LPG, Bahlil: Tidak Dikenakan Biaya

    Pengecer Diganti Jadi Sub Pangkalan LPG, Bahlil: Tidak Dikenakan Biaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan proses pengubahan status pengecer menjadi sub-pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg tidak akan dikenakan biaya apapun.

    Keputusan ini akhirnya dibuat setelah kebijakan penghentian penjualan LPG 3 kg melalui pengecer berdampak pada antrean panjang warga di agen maupun pangkalan resmi LPG 3 kg. Kondisi ini pun terpantau sampai Istana hingga akhirnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg.

    Bahlil pun per hari ini, Selasa (04/02/2025), akhirnya mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg namun dengan nama baru yakni sub pangkalan dan juga disertai dengan sistem informasi teknologi (IT). Sub pangkalan yang akan dilengkapi dengan IT ini menurutnya tak lain agar penjualan LPG bersubsidi ini bisa terdata oleh Pertamina.

    “Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini. Mulai menjadi sub-pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT,” kata Bahlil saat melakukan sidak di Pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Bahlil pun menegaskan, proses “naik kelas” pengecer menjadi sub pangkalan ini tidak akan dikenakan biaya apapun.

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub-pangkalan. Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apapun,” tambahnya.

    Alasan dari fasilitas IT tersebut, kata Bahlil, tidak lain untuk bisa memastikan siapa saja masyarakat yang membeli LPG 3 kg sekaligus bisa mengontrol harga jual ‘gas melon’ di pasaran.

    “Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” imbuhnya.

    Di lain sisi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan lagi pengecer penjual LPG 3 kg.

    Dasco mengungkapkan, pengaktifan tersebut sambil menunggu para pengecer yang akan ditertibkan dengan diproses untuk menjadi sub pangkalan resmi.

    “Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial,” tulis dia dikutip dari akun X, Selasa (4/2/2025).

    Ia pun menekankan pentingnya mengatur pengecer sebagai agen sub pangkalan agar harga LPG yang dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal.

    “Kemudian memproses administrasi dan lain lain. Agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal,” kata dia.

    (wia)