Tag: Bahlil Lahadalia

  • Prabowo Makan Siang dengan JK Bahas Serapan Gabah dan Stok Pangan Jelang Ramadan

    Prabowo Makan Siang dengan JK Bahas Serapan Gabah dan Stok Pangan Jelang Ramadan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto makan siang bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai isu strategis, terutama terkait serapan gabah petani dan kesiapan stok pangan menjelang Ramadan.

    “Habis makan baru kita bicara serius,” ujar Prabowo mengawali pertemuan tersebut.

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang turut hadir dalam pertemuan itu, mengungkapkan JK memberikan masukan berharga terkait tata kelola pertanian nasional.

    “Pak JK banyak pengalaman, beliau memberi masukan tentang bagaimana menyerap gabah dengan baik, belajar dari program Revolusi Hijau dan bimbingan massal (Bimas) pada masa lalu,” ujar Amran.

    Revolusi Hijau dan Bimas adalah program penting dalam sejarah pertanian Indonesia yang pernah berhasil meningkatkan produktivitas pangan. JK menilai prinsip-prinsip dari program tersebut masih relevan untuk diterapkan saat ini.

    Selain serapan gabah, pertemuan Presiden Prabowo dengan JK juga membahas persiapan stok pangan menjelang Ramadan. Amran memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman.

    “Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, daging, dan beras tetap stabil. Saat ini, Bulog memiliki cadangan beras sebanyak 2 juta ton, yang siap untuk memenuhi kebutuhan selama bulan suci Ramadan,” jelasnya.

    Dengan ketersediaan stok tersebut, pemerintah optimistis harga pangan tetap stabil dan tidak terjadi kelangkaan selama bulan puasa. Selain Prabowo dan JK, makan siang ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara.

    Mereka antara lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla menyoroti dua isu utama, yaitu optimalisasi serapan gabah untuk mendukung kesejahteraan petani dan kesiapan stok pangan menjelang Ramadan, dengan cadangan beras 2 juta ton di Bulog.

    Masukan dari JK diharapkan bisa membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan pertanian yang lebih efektif.

  • Bahlil Ungkap 3 Arahan Prabowo, Subsidi Tepat Sasaran hingga Penuhi Kebutuhan Masyarakat

    Bahlil Ungkap 3 Arahan Prabowo, Subsidi Tepat Sasaran hingga Penuhi Kebutuhan Masyarakat

    loading…

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat arahan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025.

    “Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami atas arahan Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    “Yang kedua di tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden,” sambungnya.

    Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. “Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.

    Bahlil mengungkapkan reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, terutama karena skema yang ada saat ini sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan. Bahlil pun menegaskan subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

    “Diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu, dibeli sampai harga Rp25.000 per tabung. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang,” kata Bahlil.

    Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan penataan subsidi harus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kebocoran di tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan menaikkan status mereka menjadi sub pangkalan yang lebih mudah diawasi.

    “Nah, dengan mereka menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan. Supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya,” ungkapnya.

    Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil memastikan pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Bahlil juga memastikan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh sub pangkalan.

    “Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran,” tandasnya.

    (cip)

  • Kembali Izinkan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg Jadi Bukti Prabowo Respons Keluhan Masyarakat

    Kembali Izinkan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg Jadi Bukti Prabowo Respons Keluhan Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas elpiji (LPG) bersubsidi 3 kg.

    Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, langkah yang diambil Presiden Prabowo di tengah polemik elpiji 3 kg sudah tepat. Keputusan ini juga menunjukkan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat.

    “Antrean panjang terjadi di berbagai daerah dan kebijakan sebelumnya justru menimbulkan keresahan serta protes karena semakin mempersulit masyarakat. Ini menunjukkan presiden selalu memberikan perhatian langsung terhadap keluhan rakyat,” ujar Iwan kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Menurut Iwan, upaya pemerintah dalam mengontrol distribusi elpiji 3 kg subsidi sebenarnya bertujuan baik, yaitu untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Ke depan, ia menyarankan agar pemerintah melakukan uji coba sebelum menerapkan kebijakan baru secara luas. Selain itu, edukasi kepada pengecer dan masyarakat terkait subsidi tepat sasaran juga perlu dilakukan.

    “Pemerintah bisa melakukan sosialisasi mengenai sistem pendaftaran menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau aplikasi pendukung lainnya agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak yang kontraproduktif,” pungkas Iwan dalam menanggapi penjualan elpiji 3 kg.
     

  • Prabowo Bertemu Penggagas LPG 3 Kg – Page 3

    Prabowo Bertemu Penggagas LPG 3 Kg – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menjamu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 4 Februari 2025. Dalam pertemuan tersebut, mereka mendiskusikan berbagai isu, termasuk kedaulatan pangan dan masalah terkait LPG 3 kilogram yang saat ini menjadi sorotan di masyarakat.

    untuk diketahui, JK adalah tokoh yang menggagas LPG 3 Kg. Pada 2007, Jusuf Kalla meluncurkan konversi minyak tanah ke LPG 3 kg. Sebanyak 20 juta keluarga miskin menjadi target program ini selama tiga tahun.

    Pada kesempatan itu, hadir pula Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pertemuan berlangsung dengan suasana santai sambil menikmati makan siang bersama.

    Bahlil menyatakan, “Berbagai diskusi yang dilakukan untuk bagaimana menyampaikan tentang sumbang saran dalam kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan juga bagaimana tentang perekonomian kita dan Alhamdulillah hasilnya bagus,” setelah pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

    Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani isu-isu penting yang dihadapi saat ini.

    JK juga mengungkapkan bahwa subsidi gas 3 kg belum mengalami perubahan sejak 2004. Menurut Bahlil, saat ini nilai tukar dollar Amerika terhadap rupiah telah melonjak, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

    Dia menambahkan, “Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih Rp8 ribu, sekarang sudah Rp16 ribu. Artinya subsidi kita sekarang masih sama dengan tahun 2024 atau 2025 yang lalu.” Pernyataan ini menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan subsidi dengan kondisi ekonomi yang berubah.

    Bahlil juga menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan subsidi sebesar Rp87 triliun untuk masyarakat dalam program LPG 3 Kg. Dengan adanya subsidi tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh gas elpiji 3 kilogram dengan harga yang lebih terjangkau.

  • Bahlil Bilang Harga LPG 3 Kg Seharusnya Rp15 Ribu, Agen Mengaku Membeli Rp16 Ribu di Pertamina

    Bahlil Bilang Harga LPG 3 Kg Seharusnya Rp15 Ribu, Agen Mengaku Membeli Rp16 Ribu di Pertamina

    Kata Ahmad, ia sejauh ini masih menjual ke masyarakat seharga Rp18,500. Sebab, belum ada informasi perubahan harga dari pihak Pertamina.

    “Kalau di sini harganya Rp18.500 yang 3 Kg. Dari dulu harganya begini, kecuali di Pertamina ada juga jual sama tabungnya,” Ahmad menuturkan.

    Per 1 Februari kemarin, Ahmad mengaku memang ada informasi mengenai larangan memberikan suplai ke pengecer. Hal itu sebelum adanya informasi terbaru dari pemerintah pusat.

    “Iye, tidak bisa memang kalau dari WA-nya Pertamina, tapi sekarang saya tidak tahu bisa atau tidak,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa harga eceran gas LPG 3 kg seharusnya hanya Rp15 ribu per tabung.

    Hal ini berdasarkan perhitungan subsidi pemerintah yang mencapai Rp36 ribu per tabung.

    “Artinya satu tabung itu harusnya cuma Rp15 ribu, karena subsidi negara per tabung itu Rp36 ribu,” ujar Bahlil saat meninjau pasokan LPG 3 kg di salah satu pangkalan di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Menurutnya, jika ada kenaikan harga di tingkat pengecer, seharusnya tidak melebihi Rp18 ribu hingga Rp19 ribu per tabung.

    “(Subsidi) sekitar Rp12 ribu sampai Rp13 ribu. Agen ke pangkalan itu (jual) Rp16 ribu. Sampai ke pengecer harusnya Rp19 ribu maksimal. Rp18 ribu sampai Rp19 ribu (paling mahal),” jelasnya.

    Namun, Bahlil menyayangkan kondisi di lapangan di mana harga gas bersubsidi itu bisa melambung hingga Rp26 ribu per tabung.

    Sebagai langkah antisipasi, pemerintah akan melakukan penataan ulang distribusi LPG 3 kg agar lebih terpantau dan terkontrol.

  • Ramai SPBU Shell Tak Jual BBM Lagi, Manajemen Akhirnya Buka Suara – Page 3

    Ramai SPBU Shell Tak Jual BBM Lagi, Manajemen Akhirnya Buka Suara – Page 3

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyoroti kekosongan stok BBM di sejumlah SPBU Shell Indonesia. Menurutnya, kondisi ini terjadi akibat keterlambatan proses impor BBM yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

    Bahlil menjelaskan bahwa Shell Indonesia sebenarnya telah mendapatkan izin impor BBM sejak Januari 2025. Namun, kemungkinan ada kendala teknis yang menyebabkan penyaluran BBM ke SPBU menjadi terhambat.

    Ia juga menegaskan bahwa masalah kelangkaan BBM di SPBU Shell merupakan persoalan internal perusahaan, mengingat pemerintah hanya memiliki kendali atas distribusi BBM yang disalurkan oleh PT Pertamina (Persero).

    “Pemerintah tidak bisa ikut campur dalam masalah ini karena distribusi BBM swasta bukan dalam kewenangan kami. Kami hanya bertanggung jawab atas distribusi BBM yang dikelola Pertamina,” ujarnya.

     

  • Bahlil Lahadalia Bantah Gas 3 Kg Langka, Rocky Gerung: Tak Usah Dibantah, Selesaikan Saja Masalahnya

    Bahlil Lahadalia Bantah Gas 3 Kg Langka, Rocky Gerung: Tak Usah Dibantah, Selesaikan Saja Masalahnya

    TRIBUNJAKARTA.COM – Di tengah polemik gas 3 kg yang sulit dijangkau rakyat, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia membantah bahwa ketersediaan gas bersubsidi tersebut di pasaran langka. 

    Namun, Pengamat politik, Rocky Gerung, menilai sebaliknya. 

    Ia mengatakan Bahlil tak perlu membantah terkait kelangkaan gas 3 kg. 

    Bahlil hanya perlu menyelesaikan masalah polemik itu. 

    “Faktual memang ada kelangkaan, kan laporan dari on the spot, laporan dari Jawa Barat, di Serang itu kan jelas memang di beberapa daerah itu langka. Jadi, enggak usah dibantah oleh Pak Bahlil, selesaikan aja masalah itu,” ujar Rocky dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official yang tayang pada Selasa (4/2/2025). 

    Kelangkaan gas elpiiji 3 kg bersubsidi menimbulkan keresahan sosial. 

    Pemerintah, kata Rocky, harus mendudukkan persoalan secara detail. 

    “Ini kan jadi semacam peristiwa yang akan numpang di dalam peristiwa itu (kelangkaan gas 3 kg), yaitu ketidakbecusan pemerintah numpang dalam peristiwa itu, kecurigaan pada kongkalikong numpang dalam peristiwa itu, tuduhan bahwa ada penimbunan numpang dalam peristiwa itu. Kan semua itu menimbulkan keresahan sosial,” katanya. 

    Rocky mengkhawatirkan kondisi rakyat, terutama kaum emak-emak yang kesulitan memperoleh gas 3 kg. 

    Pemandangan antrean rakyat membeli gas 3 kg belakangan ini yang terjadi di banyak daerah menandakan peradaban yang tidak pancasilais. 

    “Kalau keresahan sosial itu sudah tiba di ubun-ubun emak-emak, enggak ada urusan lagi dengan penjelasan argumentatif dari pemerintah. Jadi kepastian atau secara psikologis emak-emak atau ibu-ibu ruma tangga sebut saja keluarga miskin yang harusnya diberi kesempatan pertama itu akhirnya kita lihat antre panjang ratusan meter kan bukan peradaban pancasilais,” pungkasnya. 

    Persoalan sulitnya beli gas 3 kg

    Dikutip dari Kompas.com, pemerintah melakukan penataan distribusi elpiji 3 kilogram (kg) dengan memutuskan untuk menghapus pengecer, alias warung kelontong, yang tidak bisa lagi menjual elpiji subsidi.

    Kebijakan ini berlaku mulai 1 Februari 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa selama ini tahapan distribusi elpiji subsidi dilakukan dari PT Pertamina (Persero) ke agen, lalu ke pangkalan, dan barulah ke pengecer.

    Namun, kebijakan terbaru memutuskan untuk menghentikan distribusi ke pengecer, melainkan pembelian harus dilakukan langsung oleh masyarakat ke pangkalan resmi Pertamina.

    Sayangnya, sebaran pangkalan Pertamina tidak sebanyak pengecer.

    Kondisi berkurangnya akses untuk membeli elpiji 3 kg inilah yang membuat masyarakat mengeluh terjadi kelangkaan.

    Menurut Bahlil, pada dasarnya pemerintah tidak melakukan pembatasan kuota atau pengurangan subsidi untuk elpiji 3 kg.

    Bahkan, volume impor elpiji juga tetap sama dalam beberapa bulan terakhir.

    Hanya saja, diakuinya kebijakan penataan distribusi ini membuat masyarakat harus melakukan pembelian langsung ke pangkalan.

    Ia pun membantah terjadinya kelangkaan elpiji 3 kg. “Barang enggak ada langka, saya jamin.

    Saya jamin enggak ada langka, cuma persoalannya dari 100 meter (jarak dengan pengecer), sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya (ke pangkalan),” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Menurut dia, penataan distribusi ini perlu dilakukan, sebab berdasarkan laporan yang diterimanya, justru terjadi permainan harga elpiji subsidi di tingkat pengecer.

    Masyarakat yang membeli elpiji 3 kilogram di pengecer dikenai harga yang lebih mahal dari yang ditetapkan pemerintah.

    “Selama ini kan Pertamina menyuplai ke agen, agen menyuplai ke pangkalan, pangkalan menyuplai ke pengecer. Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga,” katanya.

    Dia juga mengaku menerima laporan bahwa penyaluran elpiji subsidi tidak sepenuhnya tepat sasaran.

    Malahan, ada kelompok tertentu yang membeli elpiji 3 kg dalam jumlah tidak wajar untuk memainkan harga.

    “Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli elpiji 3 kg dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan,” ucap Bahlil.

    Ia menuturkan bahwa dengan penataan ulang ini, maka akan menertibkan penyaluran elpiji subsidi.

    Sebab, harga jual di pangkalan resmi Pertamina sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, serta data pembelian pun bisa tercatat lebih rapi.

    Meski memutuskan untuk menghapus pengecer, pemerintah memberi peluang untuk pengecer mendaftar menjadi subpangkalan resmi Pertamina 3 kg agar tetap bisa menjual elpiji subsidi.

    Menurut Bahlil, dengan membuat status pengecer menjadi bagian dari jaringan distribusi resmi Pertamina, maka harga elpiji subsidi di pasaran akan lebih terkontrol.

    “Jadi ini tujuannya agar elpiji 3 kg yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol, karena itu akan lewat aplikasi. Agar betul-betul masyarakat bisa mendapatkan elpiji 3 kg dengan baik dan harganya terjangkau,” paparnya dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (3/2/2025).

    Ia pun menyebut bahwa pengecer yang dinilai bagus dalam melakukan distribusi elpiji subsidi, memungkinkan untuk segera diberikan izin sementara menjadi subpangkalan tanpa dikenakan biaya seperti yang disyaratkan.

    “Kalau memang pengecer-pengecer yang sekarang sudah bagus-bagus, sudah, kita kasih dulu izin sementara untuk naikkan dia sebagai subpangkalan. Tanpa biaya. Tak usah ada biaya-biaya,” ucapnya.

    Bahlil menyebutkan, subsidi yang diberikan oleh pemerintah per tabung gas sangat besar.

    Namun, ditemukan masalah terkait permainan harga di pengecer. 

    Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan aturan pembelian elpiji 3 kilogram hanya di pangkalan resmi.

    “Kami tidak bermaksud membuat masyarakat kita seolah-olah merasa sulit mendapat elpiji,” kata dia seperti dikutip dari Tribun-video.

    Terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan bahwa dengan menjadi subpangkalan, pengecer tetap dapat membeli elpiji 3 kg dari pangkalan resmi Pertamina untuk dijual ke konsumen.

    Ia menuturkan bahwa kebijakan menjadikan pengecer sebagai subpangkalan ini bertujuan menjaga ketersediaan elpiji subsidi bagi masyarakat yang berhak serta meningkatkan kontrol distribusi.

    “Secara sistem, pengecer telah terdaftar dalam Merchant Applications Pertamina (MAP),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

    Pertamina mencatat bahwa dari total hampir 63 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terdaftar dalam sistem MAP, terdapat 375.000 NIK pengecer yang terdaftar.

    Menurutnya, dengan skema pengecer mendaftar jadi subpangkalan sehingga bisa membeli elpiji 3 kg dari pangkalan untuk dipasarkan ke konsumen, diharapkan dapat menjaga kelancaran distribusi elpiji tabung melon tersebut.

    “Dengan adanya skema ini, diharapkan layanan kepada masyarakat tetap terjaga, sekaligus meningkatkan pengawasan pemerintah melalui Pertamina terhadap distribusi dan konsumen elpiji 3 kg,” jelasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Harga Tidak Boleh Lebih dari Rp 19.000

    Harga Tidak Boleh Lebih dari Rp 19.000

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memantau penjualan gas LPG atau elpiji 3 kg di pangkalan di daerah Cibodas Kota Tangerang. Bahlil ingin memastikan harga gas bersubsidi itu terkontrol dengan baik.

    “Agar harganya tidak dinaikkan semau-maunya. Kalau harganya dinaikan Rp 25,000, Rp 30.000 per tabung itu kan kasihan (masyarakat). Sementara LPG 3 kg itu kan subsidinya yang paling tinggi,” ujar Bahlil di lokasi pangkalan gas LPG, Selasa (4/2/2025).

    Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada Bahlil untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG atau elpiji 3 kg per hari ini.

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Dasco, setelah berkomunikasi dengan presiden pada Senin malam terkait dengan perubahan pola distribusi gas subsidi atau gas melon.

    Bahlil mengatakan, penjualan gas elpiji 3 kg kembali diaktifkan di tingkat pengecer. Namun, harga tidak boleh melebihi Rp 19.000.

    “Harga kita minta tidak boleh lebih dari Rp 19.000, maksimal Rp 19.000, dan penjualan di tingkat pengecer kita aktifkan mulai hari ini,” jelasnya.

    Kementerian ESDM akan menindaklanjuti proses administrasi agar pengecer elpiji 3 kg, yang nantinya dijadikan sebagai subpangkalan. Hal ini dilakukan agar harga elpiji 3 kg yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal.

  • Imbas Kekacauan Kebijakan Elpiji 3 Kg, PB PMII Sarankan Bahlil Mundur

    Imbas Kekacauan Kebijakan Elpiji 3 Kg, PB PMII Sarankan Bahlil Mundur

    loading…

    Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi Ramadhan menyarankan Menteri Bahlil mundur imbas kekacauan kebijakan melarang pengecer menjual elpiji 3 kg. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diminta mengevaluasi Bahlil Lahadalia sebagai menteri ESDM. Bahlil juga disarankan mundur dari jabatannya. Hal ini sebagai buntut larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kg telah menyengsarakan rakyat.

    Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi Ramadhan mengatakan, aturan penjualan elpiji 3 kg yang dikeluarkan Bahlil tersebut telah membuat salah satu warga Tangerang Selatan meninggal dunia. Korban meninggal usai ikut antrean panjang untuk mendapatkan gas elpiji.

    Baca Juga

    “Kebijakan jika dilakukan ugal-ugalan tanpa kajian yang matang serta tanpa kordinasi dulu dengan presiden, maka korbannya adalah rakyat. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab setelah warga tanggerang selatan meninggal gara-gara kebijakannya. Harusnya Bahlil kalau tau malu, mundur saja,” katanya kepada awak media di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Mahasiswa magister Analisis Kebijakan Publik Universitas Indonesia ini menegaskan dampak kebijakan Bahlil ini bisa membuat jalur ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM semakin sulit. Misalnya emak-emak kesulitan memasak di dapur karena gasnya sulit didapat, kemudian pedagang kaki lima dan pelaku UMKM yang dagangannya semakin mahal dengan alasan gas sulit didapatkan.

    Baca Juga

    “Artinya karena kebijakan keliru yang dikeluarkan Menteri Bahlil tersebut mempersulit hidup masyarakat kecil dan berdampak terhadap terhadap ekonomi masyarakat dan harga-harga di pedagang UMKM. Mereka mesti mencari Gas LPG 3 kg lebih jauh daripada biasanya dan menambah pengeluaran. Seharusnya pemerintah itu melindungi dan membuat hidup masyarakat sejahtera, bukan dengan membuat kebijakan yang membuat masyarakat panik,” tegasnya.

    (poe)

  • Beraninya Bapak-bapak Ini Semprot Bahlil di Depan Warga,Kini Sang Menteri Mendadak Dipanggil Prabowo

    Beraninya Bapak-bapak Ini Semprot Bahlil di Depan Warga,Kini Sang Menteri Mendadak Dipanggil Prabowo

    TRIBUNJAKARTA.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendadak jadi perbincangan usai disemprot bapak-bapak saat meninjau pangkalan gas elpiji 3 kg di wilayah Tangerang, pada Selasa (4/2/2025).

    Bapak-bapak pemberani itu menyampaikan unek-uneknya kepada Menteri Bahlil di depan orang banyak.

    Diketahui, bapak bernama Effendi itu menyampaikan keresahannya karena kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kilogram.

    Peristiwa tersebut terjadi saat Effendi tengah sibuk mengantre membeli gas elpiji 3 Kg di Pangkalan Gas LPG 3 kg Budi Setiawan di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten.

    Effendi langsung menghampiri Bahlil dan kemudian menyampaikan keluhannya sulit mendapatkan gas elpiji 3 kg.

    “Bapak punya alat untuk bertindak, bukan rakyat yang dikorbankan,” ucap Effendi dikutip TribunJakarta dari tayangan video yang beredar.

    “Iya,” kata Bahlil sambil tersenyum.

    “Itu yang pertama yang kedua kalau kami disuruh antre di subpangkalan, persyaratannya apa?,” tanya Effendi.

    PESTA GAY DI JAKSEL – Polisi menemukan fakta baru dari pengungkapan kasus pesta seks Gay di Jaksel. Di lokasi ada temuan barang tak terduga yang dipakai 56 peserta. Ada juga yang berperan laki-laki dan pura-pura wanita.

    “Enggak ada persyaratan,” jawab Bahlil.

    “Satu KTP, KTP itu privasi,” kata Effendi.

    “Saya pikir bapak sekarang ambil dulu, bapak antre, penjelasan negera begitu, kita pengen bapak dapat harga yang baik, tidak ada kelangkaan,” respon Bahlil.

    Dengan nada sedikit emosi, pria tersebut menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah sangat menyengsarakan warga menengah ke bawah.

    PRIA PROTES KE MENTERI BAHLIL – Bapak-bapak pemberani bernama Effendi menyampaikan unek-uneknya kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pada Selasa (4/2/2025). (TribunTangerang/Gilbert Sem Sandro)

    “Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demi antre gas doang,” ujar Effendi di hadapan Bahlil.

    “Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar pak, butuh makan, butuh kehidupan pak, loginya berjalan dong pak,” imbuhnya.

    Amarah warga tersebutcoba diredakan oleh sejumlah pengawal Bahlil agar tidak kembali lagi membentak Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

    “Iya iya, udah sabar pak sabar, tenang,” ucap sejumlah pengawal Bahlil berpakaian safari.

    Sebelum menjawab luapan emosi masyarakat itu, Bahlil pun meminta pria tersebut untuk diam dan mendengarkan dirinya berbicara.

    “Iya, iya udah ya pak, oke, kita mengurusi banyak orang dan bapak juga,” kata Bahlil.

    Setelah itu Bahlil pun tersenyum dan berbalik badan untuk menemui sejumlah awak media yang telah menunggu sejak pagi tadi.

    Menteri Bahlil Dipanggil ke Istana

    Menteri Bahlil Lahadalia. (Dennis Destriyawan/Tribunnews.com)

    Setelah geger peristiwa tersebut, kabar terbaru menyebutkan kini Bahlil Lahadalia dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (4/2/2025) siang.

    Pemanggilan Bahlil tersebut terjadi di tengah polemik gas elpiji 3 kilogram (kg).

    Saat ditanya apakah pemanggilan itu terkait dengan masalah elpiji 3 kg, Bahlil memilih untuk tidak memberikan jawaban.

    Bahlil menyebut kedatangannya ke Istana untuk melaporkan masalah pekerjaan yang tengah ditangani.

    Bahlil mengatakan dirinya akan melaporkan hasil sidak ke pengecer LPG 3 kg pagi tadi.

    “Saya baru mau rapat dengan bapak presiden,” ujar Bahlil kepada wartawan di Istana, Selasa (4/2/2025).

    “Saya tadi sidak kan ya turun ke lapangan untuk mengecek tentang kondisi terakhir Alhamdulillah semua sudah mulai melakukan perbaikan yang cukup bagus dan kondisinya tidak seperti kemarin,” tambahnya.

    Bahlil tidak menjawab saat ditanya apakah pemanggilan tersebut terkait masalah gas elpiji 3 kg atau bukan. 

    Ia hanya mengatakan bahwa kedatangannya ke Istana untuk melaporkan masalah pekerjaan.

    “Pekerjaan lah,” katanya.

    Bahlil lalu menceritakan apa tindakan yang dilakukan pemerintah terkait masalah kelangkaan elpiji 3 kg. 

    Ia mengklaim berdasarkan hasil sidak di sejumlah tempat, masalah kelangkaan elpiji 3 Kg sudah membaik.

    Sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan per 1 Februari 2025, gas elpiji 3 kg tidak lagi dijual di pengecer.

    ATURAN BARU PENJUALAN GAS – Pekerja agen gas elpiji 3 kg di Jalan Warakas Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara memindahkan tabung gas elpiji 3 kilogram ke truk bak terbuka, Senin (3/2/2025). Kebijakan terbaru pemerintah yang melarang gas elpiji 3 kilogram dijual pengecer menuai keluhan dari masyarakat. (Gerald Leonardo Agustino/TribunJakarta.com)

    Di sisi lain, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah telah memutuskan pengecer bisa kembali menjual gas elpiji 3 Kg pada hari ini, Selasa, (4/2/2025).

    Masyarakat bisa membeli elpiji 3 kg di pangkalan resmi Pertamina. Para pengecer yang ingin menjual elpiji subsidi wajib mendaftar sebagai sub pangkalan.

    “Hari ini para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat,” kata Hasan.

    Menurut Hasan, sejalan dengan kembali dibolehkannya menjual elpiji 3 Kg, para pengecer diminta untuk mendaftar sebagai sub-Pangkalan ke Pangkalan resmi Pertamina. 

    Tujuannya agar distribusi dapat terkontrol dan memastikan penyaluran elpiji 3 Kg yang merupakan gas subsidi tepat sasaran.

    “Bersamaan dengan itu,  para pengecer diminta mendaftarkan di aplikasi MAP agar terdaftar sebagai sub pangkalan resmi. Pertamina akan mendorong para pengecer mendaftar sebagai sub pangkalan resmi guna melindungi rakyat sebagai konsumen terakhir,” katanya.

    Menurutnya dengan terdaftar resmi di aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP), maka harga di tingkat konsumen akan terjaga. Tidak ada lagi pengecer yang menjual gas subsidi di atas harga eceran tertinggi.

    “Dengan terdaftar resmi di aplikasi MAP sebagai sub pangkalan, maka harga di tingkat konsumen bisa terjaga. Begitu pula distribusi gas elpiji 3kg bisa disalurkan ke tangan rakyat yang benar-benar berhak mendapatkannya,” pungkasnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya