Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Pemerintah Siapkan 50 Proyek Hilirisasi hingga 2040

    Pemerintah Siapkan 50 Proyek Hilirisasi hingga 2040

    Jakarta CNBC Indonesia – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan 50 proyek hilirisasi. Hal tersebut ia sampaikan usai Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional di Kementerian ESDM. Menurut dia, proyek hilirisasi ini akan menjadi bagian dari peta jalan hilirisasi nasional yang mencakup berbagai sektor strategis.

    “Peta jalan hilirisasi ini kan ada 8 bidang di peta jalan hilirisasi. Ini kita akan tambah lagi. Jadi nanti mungkin itu ada 50 proyek hilirisasi yang kita akan siapkan. Itu yang siap kita tawarkan kepada investor,” kata Yuliot ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (31/1/2025).

    Adapun, saat ditanya terkait sektor prioritas yang akan dikembangkan, Yuliot mengindikasikan bahwa proyek-proyek ini masih dalam tahap penyusunan dan akan diumumkan setelah kajian dilakukan. “Ya, ini masih kita mintakan,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah bakal menggenjot program hilirisasi terhadap 28 komoditas di berbagai sektor.

    Ia pun memproyeksikan, kebutuhan investasi untuk merealisasikan program tersebut hingga tahun 2040 mencapai US$ 618 miliar atau Rp 10.028 triliun (asumsi kurs Rp 16.227 per US$).

    “Kami menghitung dari 28 komoditas itu sebesar US$ 618 miliar sampai dengan 2040,” ujar Bahlil dalam acara Beritasatu Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

    Bahlil memerinci, hilirisasi ini mencakup sektor kehutanan, pertanian, perikanan, minyak dan gas bumi, serta mineral dan batu bara. Menurut dia, hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga di atas 5 persen, bahkan mencapai 7-8 persen.

    “Banyak orang bertanya kepada saya apa cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saya bilang harus ada triggernya. Salah satu trigger pertumbuhan ekonomi kita adalah pohon industri hilirisasi karena itu adalah persoalan penciptaan nilai tambah,” katanya.

    Di samping itu, Bahlil membeberkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi melalui Keputusan Presiden (Keppres). Ia pun ditunjuk sebagai Ketua Satgas untuk mengarahkan kebijakan hilirisasi ke depan.

    (hsy/hsy)

  • Kenapa Gas LPG 3 Kg Langka, Penjual: Stok yang Diberikan Terbatas

    Kenapa Gas LPG 3 Kg Langka, Penjual: Stok yang Diberikan Terbatas

    Jakarta, Beritasatu.com – Penjual gas LPG 3 kilogram mengaku banyak masyarakat dari kalangan ekonomi ke atas atau orang kaya yang membeli gas melon bersubsidi tersebut.

    Pemilik pangkalan gas LPG 3 kilogram Merry (56) mengatakan, gas melon subsidi 3 kilogram seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Namun, dalam praktiknya, ternyata banyak dibeli oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas.

    “Saya enggak bisa nahan, karena ada tetangga yang kaya juga beli yang 3 kilogram. Kalau enggak dikasih bagaimana? Kalau dikasih yang orang-orang kecil enggak kebagian,” kata Merry kepada Beritasatu.com, Jumat, (31/1/2025).

    Sebelumnya, Merry mengaku gas LPG 3 kilogram langka dalam sepekan terakhir. Gas subsidi itu mengalami kelangkaan di sejumlah wilayah, termasuk di Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

    Merry menambahkan, kelangkaan ini karena stok yang diberikan agen terbatas, kemudian diperparah oleh masa libur panjang Isra Mikraj dan Imlek, yang menghambat proses pendistribusian gas ke pangkalan-pangkalan

    “Kelangkaannya seminggu lebih karena ada tanggal merah atau Imlek kemarin,” kata Merry.

    Karena stok gas LPG 3 kilogram yang langka, Ia pun terpaksa menjual elpiji 3 kilogram lebih mahal dengan harga Rp 17.000 per tabung, melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang seharusnya, yakni Rp 16.000 per tabung.

    Meski demikian, Merry bilang masih banyak pembeli yang setiap hari datang ke pangkalannya untuk membeli, walaupun berakhir kecewa karena barang yang mereka inginkan langka.

    Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kelangkaan gas elpiji atau LPG 3 kilogram yang terjadi di Jakarta. Menurutnya, pemerintah hanya melakukan pembatasan pembelian LPG oleh konsumen.

    “Langka sih enggak. Saya pastikan enggak ada (kelangkaan). Namun, memang setiap (pembelian gas LPG) rumah tangga dibatasi,” ujar Bahlil setelah menghadiri Beritasatu Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (30/2/2025).

    Ketua Umum Partai Golkar itu memberi contoh, yakni satu rumah tangga membutuhkan 10 tabung LPG 3 kilogram per bulan.

    Namun, konsumen memborong sebanyak 30-40 tabung gas LPG 3 kilogram per bulan, maka perlu adanya pembatasan pembelian agar tidak terjadi kelangkaan.

  • Gas LPG 3 Kilogram Langka di Jakarta, Harga Jual di Pangkalan Melebihi HET

    Gas LPG 3 Kilogram Langka di Jakarta, Harga Jual di Pangkalan Melebihi HET

    Jakarta, Beritasatu.com  – Dalam sepekan terakhir, gas elpiji atau LPG 3 kilogram mengalami kelangkaan di sejumlah wilayah, termasuk di Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com di salah satu pangkalan elpiji 3 kilogram, stok gas melon subsidi itu sudah langka sejak seminggu terakhir.

    Pemilik pangkalan gas LPG 3 kilogram Merry (56) mengatakan, kelangkaan ini karena stok yang diberikan agen terbatas, kemudian diperparah oleh masa libur panjang Isra Mikraj dan Imlek, yang menghambat proses pendistribusian gas ke pangkalan-pangkalan

    “Kelangkaannya seminggu lebih karena ada tanggal merah atau Imlek kemarin,” kata Merry kepada Beritasatu.com, Jumat, (31/1/2025).

    Merry menjelaskan, setiap minggu seharusnya sebanyak 1.500 tabung gas elpiji disuplai ke dari agen ke pangkalan miliknya. Namun, sepekan terakhir hanya 600-700 tabung saja yang disuplai, sehingga tak cukup memenuhi kebutuhan pelanggan.

    Karena stok gas LPG 3 kilogram yang langka, Ia pun terpaksa menjual elpiji 3 kilogram lebih mahal dengan harga Rp 17.000 per tabung, melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang seharusnya, yakni Rp 16.000 per tabung.

    Meski demikian, Merry bilang masih banyak pembeli yang setiap hari datang ke pangkalannya untuk membeli, walapun berakhir kecewa karena barang yang mereka inginkan langka.

    Pasalnya, yang membeli di pangkalannya bukan hanya dari Jakarta Selatan saja, melainkan dari Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.

    Merry menambahkan, dalam praktiknya gas melon subsidi 3 kilogram yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, ternyata banyak dibeli oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas.

    “Saya enggak bisa nahan, karena ada tetangga yang kaya juga beli yang 3 kilogram. Kalau enggak dikasih bagaimana? Kalau dikasih yang orang-orang kecil enggak kebagian,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kelangkaan gas elpiji atau LPG 3 kilogram yang terjadi di Jakarta. Menurutnya, pemerintah hanya melakukan pembatasan pembelian LPG oleh konsumen.

    “Langka sih enggak. Saya pastikan enggak ada (kelangkaan). Namun, memang setiap (pembelian gas LPG) rumah tangga dibatasi,” ujar Bahlil setelah menghadiri Beritasatu Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (30/2/2025).

    Ketua Umum Partai Golkar itu memberi contoh, yakni satu rumah tangga membutuhkan 10 tabung LPG 3 kilogram per bulan.

    Namun, konsumen memborong sebanyak 30-40 tabung LPG 3 kilogram per bulan, maka perlu adanya pembatasan pembelian agar tidak terjadi kelangkaan.

    Bahkan, Bahlil mengira ada maksud lain yang dilakukan konsumen ketika memborong LPG 3 kg secara tidak wajar.

    “Kalau beli banyak itu ada maksud lain. Nah ini yang kita tata supaya LPG ini betul-betul tepat sasaran,” tambahnya.

    Bahlil meminta agar pembelian gas LPG 3 kilogram untuk konsumen yang berhak menerima subsidi dari pemerintah. Dia menyebut, anggaran LPG 3 kg tersebut sejatinya telah mencapai lebih dari Rp 80 triliun.

  • Ekspor Minyak Mentah Dipangkas, Tapi LNG Tetap Jalan – Page 3

    Ekspor Minyak Mentah Dipangkas, Tapi LNG Tetap Jalan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah berkomitmen meningkatkan produksi bahan bakar minyak (BBM) nasional. Dengan cara mengendalikan ekspor minyak mentah (crude oil) agar bisa dimaksimalkan oleh kilang minyak dalam negeri.

    Namun, ketentuan itu tidak berlaku bagi ekspor gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) yang sudah terkontrak. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung.

    “Enggak (berlaku untuk ekspor LNG), kalau kita ini kan ada kontrak dengan negara atau buyer di luar. Kita harus memenuhi kontrak. Jadi enggak bisa kita memutuskan kontrak begitu saja,” ujar dia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Kendati begitu, pemerintah akan kembali menghitung berapa kebutuhan gas alam cair dalam negeri, dengan alokasi ekspor yang sudah terkontrak.

    “Jadi kalau memang ada kebutuhan, nanti kita akan lihat alokasi di dalam negeri, mana yang bisa kita alokasikan untuk dalam negeri, mana yang untuk kontrak,” imbuh Yuliot.

    Saat ditanya apakah kontrak penjualan ekspor yang sudah habis bakal diperpanjang, Kementerian ESDM bakal melakukan evaluasi lebih lanjut.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah bagian negara yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor, agar diproses di kilang dalam negeri.

    Selain itu, minyak mentah bagian kontraktor yang tidak sesuai spesifikasi juga diminta untuk diolah dan dicampur. Sehingga memenuhi standar yang diperlukan untuk konsumsi kilang domestik. Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat tercapainya tujuan swasembada energi.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah meminta kilang-kilang dalam negeri untuk memanfaatkan semua crude, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi. Sehingga ekspor crude semakin menurun,” kata Bahlil di Jakarta beberapa waktu lalu.

     

  • Hasil Survei Sebut 6 Menteri Kabinet Merah Putih Dinilai Berhasil di 100 Hari Kerja

    Hasil Survei Sebut 6 Menteri Kabinet Merah Putih Dinilai Berhasil di 100 Hari Kerja

    loading…

    Direktur Riset Index Politica Fadhly mengatakan, publik menyebut enam menteri Kabinet Merah Putih dinilai berhasil menjalankan tugasnya dalam 100 hari kerja. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Lembaga survei Indexpolica merilis hasil surveinya terkait dengan 100 hari kerja Menteri Kabinet Merah Putih . Hasilnya, publik menilai sejumlah menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil.

    “Top of mind menteri pilihan responden yang dianggap bekerja keras dalam kurun 100 hari dipemerintahan Prabowo-Gibran adalah tertinggi Menteri Agama Nasaruddin Umar, dengan 25,6%, beliau dipilih karena telah berhasil menurunkan harga ongkos naik haji,”kata Direktur Riset Index Politica Fadhly di Jakarta, Jumat (31/1/2025)

    Kemudian, di posisi kedua Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan angka 21,2%. Bahlil, dianggap berhasil menghemat APBN dalam program biodiesel b40 yang menghemat biaya impor solar sebesar Rp147,5 triliun.

    “Di posisi ketiga 19,7% yakni Letjen (Purn) Sjafri Sjamsoeddin Menteri Pertahanan (Menhan). Menhan dipilih karena dianggap berhasil dalam program tranfer teknologi alutsista yakni frigate Merah Putih, drone anka, dan kapal selam Scorpene Evolved,” tuturnya.

    Baca Juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Posisi keempat pilihan responden 16,8% jatuh pada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Fadhly mengatakan, Nusron dipilih karena dianggap berani dan tegas atas kasus pagar laut di Tanggerang. “Berani mencabut SHGB dan SHM perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut,” katanya.

    Di posisi kelima, kata dia, pilihan responden sebesar 5,5% jatuh kepada Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ketum PAN itu terpilih karena dianggap berhasil dengan program tolak impor beras, garam, dan jagung.

    “Terakhir, nomor urut enam sekitar 1,8% dr, Ir Andi Amran Sulaiman. Beliau Menteri Pertanian dianggap berhasil dan cakap dalam program jangka panjang swasembada pangan,” katanya.

    Dalam survei ini, responden menyatakan kepuasan atas pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 87,9% karena dianggap sudah langsung bekerja sesuai tupoksi masing masing kementerian dan lembaga negara, sisanya 12,1% kurang puas.

  • Bahlil Tegaskan Minyak Mentah RI Bakal Diserap Untuk Dalam Negeri

    Bahlil Tegaskan Minyak Mentah RI Bakal Diserap Untuk Dalam Negeri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mendorong agar hasil produksi minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam negeri, dapat diprioritaskan untuk kebutuhan domestik.

    Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengalihkan seluruh minyak mentah yang merupakan bagian negara, yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor, agar dapat diproses di kilang dalam negeri.

    “Sebagian kan minyak kita yang bagus itu kan dikirim ke luar negeri. Padahal kita itu import crude. Saya katakan, saya laporan kepada Pak Presiden. Kalau ada minyak yang bagus kemudian kita kirim ke luar negeri baru kita beli lagi dari luar negeri masuk ke dalam. Ya ngapain? Olah aja dalam negeri,” ujar Bahlil ditemui di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Di sisi lain, ia menyebut bahwa Pertamina saat ini juga telah bersedia untuk menyerap minyak mentah tersebut dengan menyesuaikan desain kilangnya. Terutama agar dapat mengolah minyak mentah yang selama ini diekspor.

    “Jadi kebetulan sekarang Pertamina sudah mau membeli itu dengan mendesain pabriknya. Jadi apa namanya, refinery nya sudah didesain untuk kemudian bisa membeli crude yang selama ini kita ekspor,” katanya.

    Meski begitu, Bahlil belum dapat memastikan seberapa besar proporsi minyak mentah yang akan dialokasikan untuk domestik. Pasalnya, pihaknya masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut. “Saya nanti cek. Yang jelas beli semua,” ujarnya.

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang dalam negeri.

    Adapun, kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai kini mampu mengolah minyak mentah dengan spesifikasi beragam, termasuk jenis minyak mentah yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi standar.

    Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan kilang baru seperti Kilang Tuban dan Balongan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dalam beberapa tahun ke depan.

    Perkiraan ekspor minyak mentah tahun ini sekitar 28 juta barel. Sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalkan untuk menambah pasokan kilang minyak dalam negeri.

    Untuk itu, Kementerian ESDM meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), maupun PT Pertamina (Persero) untuk mengimplementasikan hal tersebut. “Kami dorong SKK Migas, KKKS, dan Pertamina agar minyak mentah domestik memberikan nilai tambah dalam negeri sehingga turut mengurangi impor,” kata Bahlil.

    (pgr/pgr)

  • Masela Terkatung-Katung, dari Era Habibie hingga Prabowo

    Masela Terkatung-Katung, dari Era Habibie hingga Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengultimatum operator Blok Masela, Inpex Masela Ltd. untuk segera melakukan persiapan produksi lapangan gas di Laut Arafura itu.

    Bahlil mewanti-wanti bahwa pemerintah tak segan untuk mengevaluasi hak konsesi atas Blok Masela, bila produksi gas tak juga segera dilakukan. Pasalnya, proyek strategis nasional (PSN) itu mangkrak selama 26 tahun terakhir. Sejak diberikan hak konsesi pada 1998, Inpex tak kunjung melakukan produksi Blok Masela.

    “Barang ini sudah dipegang konsesinya, nggak dijalankan. Aku sudah bilang, sudah bikin surat, ‘Kamu [operator] tahun ini nggak melakukan pekerjaan untuk produksi, ya mohon maaf atas nama undang-undang tidak menutup kemungkinan kita akan evaluasi untuk kebaikan inevstor, rakyat, bangsa, dan negara’,” kata Bahlil di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Menurut Bahlil, ketegasan pemerintah diperlukan agar kepentingan negara dapat tercapai. Apalagi, Indonesia tengah berupaya untuk meningkatkan produksi migas nasional.

    “Jangan pengusaha mengendalikan negara. Tapi negara yang harus mengendalikan pengusaha, dengan catatan negara juga gak boleh zalim untuk pengusaha, harus equal treatment,” tuturnya.

    Lika-liku Blok Masela Era Habibie hingga Prabowo

    Inpex, perusahaan energi asal Jepang, mengantongi hak pengelolaan Blok Masela di era pemerintahan Presiden BJ Habibie atau tepatnya pada 16 November 1998 untuk jangka waktu 30 tahun dan telah mendapatkan kompensasi waktu 7 tahun, serta perpanjangan 20 tahun belakangan. Dengan demikian, kontrak blok migas tersebut bakal berakhir pada 15 November 2055.

    Persetujuan rencana pengembangan (plan of development/PoD) I Blok Masela diperoleh 12 tahun kemudian, yakni pada 6 Desember 2010.

    Berbagai dinamika mengiringi pengembangan Blok Masela selama lebih dari 2 dekade ini, membuat target produksi proyek ini terus molor.

    Awalnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pengembangan kilang gas alam cair (LNG) Blok Masela direncanakan di laut (offshore) atau dengan skema floating LNG (terapung). Seiring penemuan cadangan gas baru, Inpex kemudian mengajukan rencana peningkatan kapasitas kilang dari 2,5 metrik ton menjadi 7,5 metrik ton LNG per tahun sehingga mengharuskan adanya revisi rencana pengembangan atau PoD.

    Revisi PoD itu belum selesai hingga akhir masa pemerintahan SBY, yang kemudian diajukan lagi saat pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, revisi tersebut malah memunculkan perdebatan panjang. Kala itu, Menko Kemaritiman Rizal Ramli mempersoalkan rencana pembangunan kilang LNG terapung (FLNG). Menurutnya, lebih baik membangun kilang LNG darat di Pulau Aru, Kepulauan Maluku. Investasi kilang LNG onshore diklaim lebih murah dibanding FLNG, yakni US$19,3 miliar dibanding US$14,6 miliar-15 miliar.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said saat itu berpandangan bahwa proyek Blok Masela lebih efisien apabila digarap dengan FLNG. SKK Migas pun cenderung sependapat tentang penggunaan FLNG.

  • Menteri Bahlil Mau Setop Ekspor Minyak Mentah Jatah Negara, Ini Kata Pengamat – Halaman all

    Menteri Bahlil Mau Setop Ekspor Minyak Mentah Jatah Negara, Ini Kata Pengamat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah bagian negara yang sebelumnya direncanakan diekspor agar diolah di kilang dalam negeri.

    Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) menyambut baik kebijakan tersebut.

    Langkah ini dinilai sebagai strategi tepat untuk menekan neraca transaksi berjalan dan mewujudkan kemandirian energi nasional.

    Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dapat menjamin pasokan minyak mentah dalam negeri, khususnya bagi kilang Pertamina.

    Ia turut menekankan kesepakatan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, untuk meninjau ulang Pedoman Tata Kerja (PTK) Nomor 065/SKKMA0000/2017/SO, agar pasokan bagi kilang Pertamina semakin aman.

    “Kami menilai kebijakan Menteri ESDM sejalan dengan upaya kemandirian energi nasional. Selain itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto juga sudah sepakat dengan usulan kami untuk mengevaluasi PTK 065-2017, kami apresiasi,” ujar Yusri, Kamis (30/1/2025),

    CERI turut mempertanyakan dasar hukum PTK 065/2017 yang dianggap lemah. Aturan itu berpotensi bertentangan dengan Surat Menteri ESDM Nomor 5543/13/MEN.M/2014 yang menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola minyak mentah/kondensat bagian negara, juga SK Kepala SKK Migas Nomor KEP-0131/SKKO0000/2015/S2 yang menunjuk Pertamina sebagai penjual minyak mentah/kondensat bagian negara.

    “Penerbitan PTK 065-2017 menimbulkan pertanyaan, apakah tujuannya justru menggeser peran Pertamina ke KKKS asing atau swasta?” kata Yusri.

    Ia juga menyoroti minimnya aturan tentang mekanisme tender, karena pada poin 2.2.2, dijelaskan penjualan minyak mentah dan kondensat bagian negara bisa dilakukan oleh badan usaha lain, sementara minyak milik KKKS dikelola secara internal.

    Menurut Yusri, hal ini membuka peluang transaksi tanpa tender yang transparan.

    “Jika KKKS tak mau menender, maka mereka bisa langsung menjual. Ini bisa berpotensi terjadi hengki pengki yang mengorbankan penerimaan negara dan jaminan pasokan dalam negeri,” ucapnya.

    CERI menilai istilah seperti *Election in Kind* dan *Election Not To Take in Kind* (ENTIK) dalam regulasi ini justru berpotensi membingungkan, seolah-olah kebijakan diatur dengan baik, padahal bisa merugikan kepentingan nasional.

    Oleh sebab itu, Yusri menyatakan pihaknya siap menggugat PTK 065/2017 agar disempurnakan dan benar-benar menguntungkan kemandirian energi nasional.

    Dengan adanya revisi, diharapkan seluruh pihak terkait, termasuk SKK Migas dan Pertamina, dapat bersinergi mendukung kebijakan larangan ekspor minyak mentah dan kondensat, demi memastikan pasokan stabil bagi kilang domestik dan mempercepat tercapainya kemandirian energi nasional.

    Arahan Presiden

    Menteril Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah bagian negara yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor agar diolah di kilang dalam negeri.

    Minyak mentah bagian kontraktor yang tidak sesuai spesifikasi juga akan diproses dan dicampur agar memenuhi standar untuk konsumsi kilang domestik.

    Bahlil mengatakan, kebijakan ini bertujuan mempercepat swasembada energi.

    Optimalisasi pengolahan di kilang lokal diharapkan dapat meningkatkan produksi bahan bakar minyak (BBM) nasional.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah meminta kilang dalam negeri memanfaatkan semua crude, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi.”

    “Dengan begitu, ekspor crude akan terus menurun,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/1/2025).

  • Bahlil Tegaskan Minyak Mentah RI Bakal Diserap Untuk Dalam Negeri

    Ini 3 Jurus Bahlil Katrol Naik Produksi Minyak RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto menargetkan produksi minyak mentah domestik dapat mencapai 900 ribu hingga 1 juta barel per hari (bph) pada 2028-2029.

    Guna mencapai target tersebut, setidaknya terdapat tiga strategi utama yang akan dilakukan oleh pemerintah.

    “Ada 3 konsep,” ucap Bahlil dalam acara Beritasatu Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

    Pertama, yakni pemanfaatan sumur idle alias nganggur, pemerintah akan mengaktifkan kembali sumur-sumur minyak yang tidak produktif agar dapat kembali berproduksi.

    Kedua, optimalisasi sumur eksisting dengan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR). Teknologi EOR sendiri diharapkan dapat meningkatkan produksi dari sumur-sumur yang sudah beroperasi.

    Ketiga, mendorong sejumlah proyek lapangan minyak yang telah selesai eksplorasi untuk mendapatkan persetujuan Plan of Development (PoD).

    Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan kondisi terkini terkait produksi minyak terangkut (lifting) dan konsumsinya di Indonesia. Dia menyebut, impor minyak RI kini telah mencapai 1 juta barel per hari (bph).

    Pasalnya, konsumsi minyak di Indonesia saat ini telah tembus 1,6 juta barel per hari. Sementara, lifting minyak nasional berkisar di level 600 ribu bph.

    Artinya, dengan angka lifting yang jauh di bawah konsumsi tersebut, Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta bph untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

    “Jadi kita impor kurang lebih sekitar 1 juta barel per hari, dengan kita mengalokasikan uang kurang lebih sekitar Rp 500 triliun devisa kita hilang per tahun untuk membeli minyak,” ujar Bahlil dalam acara perayaan HUT ke-65 Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) di Jakarta, dikutip Minggu (19/1/2025).

    (wia)

  • 3 Topik Utama Beritasatu Economic Outlook 2025 Merupakan Prioritas Presiden Prabowo

    3 Topik Utama Beritasatu Economic Outlook 2025 Merupakan Prioritas Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – B-Universe menggelar Beritasatu Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta Selatan pada Kamis (30/1/2025) mengangkat tema “Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru”.

    Beritasatu Economic Outlook 2025 menghadirkan pembuat kebijakan dan para ahli ekonomi terkemuka untuk dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai lanskap ekonomi Indonesia pada 2025. Forum ini dibagi ke dalam tiga sesi dengan menghadirkan sembilan panelis.

    Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita mengungkapkan tiga tema utama yang diangkat dalam setiap sesi merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mengkaselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Waktu kami menetapkan tiga topik utama ini memang menjadi prioritas dari Bapak Presiden Prabowo,” ujar Enggartiasto seusai menghadiri Beritasatu Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (30/2/2025).

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut menjadi keynote speech, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. 

    Beritasatu Economic Outlook 2025 sesi satu mengangkat tema “Mengejar Akselerasi Green Energy untuk Mewujudkan Ekonomi Hijau”. Tema ini diangkat untuk dapat mengetahui perkembangan ekonomi hijau di berbagai sektor di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan serta potensi kendala yang dihadapi.

    Sesi dua usung tema “Digital Economy: Mendorong Inovasi Teknologi untuk Akselerasi Transformasi Digital”. Sesi ini dihadirkan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam akselerasi transformasi digital di Indonesia dan mendorong adopsi teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

    Sedangkan, sesi tiga Beritasatu Economic Outlook 2025 akan mengangkat tema “Membangun Kemandirian Pangan: Solusi untuk Tantangan Global”. Tujuan sesi ini yaitu untuk mengeksplorasi tantangan utama dalam mewujudkan kemandirian pangan, baik dari aspek produksi, distribusi, maupun konsumsi, serta memahami dampaknya terhadap stabilitas pangan nasional dan global.

    Enggar, sapaan akrabnya, membeberkan peran B-Universe sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia, selain menjadi media penyalur informasi terkini dan akurat.

    Setiap media yang bernaung di bawah B-Universe memiliki klaster yang berbeda-beda. Ada jaringan televisi BTV berisi entertainment dan sisanya 30-40% news. Sementara untuk news ada di stasiun BeritaSatu, ekonomi ada di Investor Daily, dan artikel berbahasa Inggris ada di Jakarta Globe.

    “Jadi rangkaian kegiatan yang akan dilakukan yang bukan saja hanya ada di media televisi dan media cetak, tetapi dengan event-event seperti Beritasatu Economic Outlook 2025 ini dan berbagai kegiatan lainnya ini akan lebih memperkaya dan kita mengundang semua media silahkan liput,” tandas Enggar.