Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia Naik Belasan Miliar dalam 5 Tahun, Jadi Segini

    Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia Naik Belasan Miliar dalam 5 Tahun, Jadi Segini

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tercatat memiliki harta kekayaan terkini Rp310 miliar dalam situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Dalam LHKPN itu, harta kekayaan pria kelahiran Maluku tersebut mengalami kenaikan belasan miliar dalam lima tahun terakhir, mulai tahun 2019 hingga 2023.

    Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia

    1. Tanggal lapor: 31 Desember 2019

    Jabatan: Kepala BKPM
    Harta kekayaan: Rp295.149.680.731

    2. Tanggal lapor: 31 Desember 2020

    Jabatan: Kepala BKPM
    Harta kekayaan: Rp300.445.709.773

    3. Tanggal lapor: 31 Desember 2021

    Jabatan: Menteri Investasi/Kepala BKPM
    Harta kekayaan: Rp301.459.290.833

    4. Tanggal lapor: 31 Desember 2022

    Jabatan: Menteri Investasi/Kepala BKPM
    Harta kekayaan: Rp302.467.616.354

    5. Tanggal lapor: 31 Desember 2023

    Jabatan: Menteri Investasi/Kepala BKPM
    Harta kekayaan: Rp310.420.076.693

    Jika dihitung dari laporan di atas, maka harta kekayaan Bahlil Lahadalia naik menjadi Rp15.270.395.962 dalam lima tahun terakhir.

    Rincian Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia Terakhir

    Dalam LHKPN terakhir per tanggal lapor 31 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar itu memiliki aset tanah dan bangunan, alat transportasi, surat berharga, serta kas dan setara kas.

    Gelar doktor Bahlil Lahadalia dari Universitas Indonesia ditangguhkan.

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 291.617.305.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 717 m2/164.25 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 10.362.600.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 278 m2/400 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 4.671.250.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 1600 m2/1500 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 41.410.000.000

    4. Tanah Seluas 509 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 20.806.000.000

    5. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/300 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 5.221.700.000

    6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/300 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 5.221.700.000

    7. Tanah dan Bangunan Seluas 424 m2/1200 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 41.410.000.000

    8. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/1500 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 46.561.000.000

    9. Tanah Seluas 2490 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 1.560.450.000

    10. Tanah Seluas 939 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 1.060.500.000

    11. Tanah Seluas 2490 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 1.575.600.000

    12. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 782.750.000

    13. Tanah Seluas 1350 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 15.554.000.000

    14. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 31.108.000.000

    15. Tanah dan Bangunan Seluas 579 m2/800 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 41.410.000.000

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan pidato dalam peringatan puncak HUT ke-60 partai yang ia pimpin di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). Peringatan HUT partai berlambang pohon beringin tersebut membawa tema Golkar Solid Untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa. ANTARA FOTO

    16. Tanah dan Bangunan Seluas 750 m2/1200 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 10.403.000.000

    17. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/195 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 7.302.300.000

    18. Tanah Seluas 335 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 5.196.455.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 98.400.000

    1. MOBIL, TOYOTA HARIER Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 57.800.000

    2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 40.600.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —-

    D. SURAT BERHARGA Rp. 1.612.500.000

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.091.871.693

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Dalam laporan harta kekayaan terakhirnya itu, Bahlil Lahadalia tercatat punya harta Rp310.420.076.693, dan tidak memiliki utang.

    Diketahui, laporan harta kekayaan di atas saat dirinya masih menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM, belum ada LHKPN saat dirinya menjabat jabatan saat ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR Bakal Panggil Bahlil Imbas Kisruh Penyaluran LPG 3 Kg

    DPR Bakal Panggil Bahlil Imbas Kisruh Penyaluran LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan DPR akan segera mengagendakan pemanggilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Dia menjelaskan pemanggilan ini berkaitan dengan kebijakan larangan pengecer menjual gas elpiji atau LPG 3 Kg. Menurutnya, pemanggilan Bahlil akan dilakukan dengan cepat karena hal tersebut menyangkut banyak aspek.

    “Ya akan kita agendakan segera, kenapa? ini menyangkut banyak aspek memang di bidang energi, tata kelola pertambangan dan kita akan segera panggil apakah tata kelola tadi misalnya tentang gas sudah tuntas atau belum,” katanya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

    Legislator NasDem mengatakan wajib hukumnya bagi Komisi XII DPR RI sebagai wakil rakyat untuk turut andil dalam menyelesaikan segala masalah yang menyangkut hajat masyarakat.

    “Karena apa? Itu tadi, Komisi XII bukan sekadar komisi yang bertanggung jawab tentang legislasi, budgeting, dan controlling pengawasan, tetapi juga menyangkut tentang problem solving,” ucapnya.

    Di lain sisi, dia pun turut menyoroti persoalan tentang illegal mining yang akan terus dikawal oleh Komisi XII DPR RI, karena ini merupakan aset bangsa dan aset rakyat yang tak terbaharui akan segera habis.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Minta Maaf

    Sebagai informasi, teranyar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan gaduh mengenai kelangkaan dan larangan penjualan gas elpiji (LPG) oleh pengecer murni kesalahannya. 

    Bahlil meminta maaf dan berharap agar persoalan yang ramai menjadi bulan-bulanan masyarakat itu tak lagi diperpanjang. 

    “Sudahlah kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025).

    Kendati demikian, Bahlil menjelaskan kebijakan pelarangan penjualan gas elpiji 3 kg di eceran sudah mulai dipersiapkan sejak 2023. Hal ini didasari adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

    “Gini ini kan semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer,” terangnya. 

    Namun, Bahlil enggan mengungkit-ungkit permasalahan di tingkat pengecer. Bahlil lebih memilih fokus merapikan sistem distribusi gas elpiji 3 Kg agar tepat sasaran. 

  • Beli Gas Elpiji 3 Kg di Pengecer Wajib Pakai KTP, Ini Penjelasan Bahlil

    Beli Gas Elpiji 3 Kg di Pengecer Wajib Pakai KTP, Ini Penjelasan Bahlil

    Jakarta: Setelah ramai protes soal kelangkaan gas elpiji 3 Kg, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia akhirnya mengumumkan kalau pengecer kembali diperbolehkan menjual gas melon tersebut.

    Ia juga menegaskan mulai hari ini, Selasa, 4 Februari 2025, para pengecer otomatis menjadi sub penyalur resmi agar bisa menjual gas elpiji 3 kilogram (kg). 

    Meski begitu, Bahlil menegaskan pembelian elpiji 3 kilogram (kg) tetap harus menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Alasannya, ia tidak ingin elpiji 3 kg justru dibeli oleh pengoplos.

    Kalau enggak pakai KTP, mau pakai apa? Kalian mau elpiji 3 kilo ini dipakai, dioplos, baru dikasih ke industri, nanti subsidi kita ini bagaimana itu maksudnya, tapi kami juga ingin yang disubsidi ini masyarakat belinya dengan harga yang terukur, terjangkau sesuai dengan apa yang program pemerintah,” kata Bahlil, Selasa, 4 Februari 2025. 
     

    Lebih lanjut, Bahlil enggan memperpanjang pembahasan soal larangan penjualan elpiji 3 kg di tingkat pengecer. Ia mengakui persoalan ini murni menjadi kesalahan Kementerian ESDM.

    “Jadi enggak usah dipersalahkan siapa-siapa, jadi kesalahan kami kalau itu ada salah. Kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah,” ungkapnya.

    Aturan membeli gas elpiji 3 kg menggunakan KTP juga senada dengan kebijakan Pertamina terkait pengetatan penyaluran gas elpiji 3 kg. Hal ini bertujuan agar penyaluran gas elpiji 3 kg tepat sasaran.

    Jakarta: Setelah ramai protes soal kelangkaan gas elpiji 3 Kg, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia akhirnya mengumumkan kalau pengecer kembali diperbolehkan menjual gas melon tersebut.
     
    Ia juga menegaskan mulai hari ini, Selasa, 4 Februari 2025, para pengecer otomatis menjadi sub penyalur resmi agar bisa menjual gas elpiji 3 kilogram (kg). 
     
    Meski begitu, Bahlil menegaskan pembelian elpiji 3 kilogram (kg) tetap harus menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Alasannya, ia tidak ingin elpiji 3 kg justru dibeli oleh pengoplos.

    Kalau enggak pakai KTP, mau pakai apa? Kalian mau elpiji 3 kilo ini dipakai, dioplos, baru dikasih ke industri, nanti subsidi kita ini bagaimana itu maksudnya, tapi kami juga ingin yang disubsidi ini masyarakat belinya dengan harga yang terukur, terjangkau sesuai dengan apa yang program pemerintah,” kata Bahlil, Selasa, 4 Februari 2025. 
     

     
    Lebih lanjut, Bahlil enggan memperpanjang pembahasan soal larangan penjualan elpiji 3 kg di tingkat pengecer. Ia mengakui persoalan ini murni menjadi kesalahan Kementerian ESDM.
     
    “Jadi enggak usah dipersalahkan siapa-siapa, jadi kesalahan kami kalau itu ada salah. Kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah,” ungkapnya.
     
    Aturan membeli gas elpiji 3 kg menggunakan KTP juga senada dengan kebijakan Pertamina terkait pengetatan penyaluran gas elpiji 3 kg. Hal ini bertujuan agar penyaluran gas elpiji 3 kg tepat sasaran.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Warga Tangerang Keluhkan, Sulit Mendapatkan LPG 3 Kg

    Warga Tangerang Keluhkan, Sulit Mendapatkan LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah daerah di Indonesia sedang mengalami kesulitan dalam memperoleh tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg. Masyarakat mengeluhkan bahwa pemerintah membuat rakyat semakin sulit.

    Fenomena kelangkaan gas 3 kg ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang bergantung pada elpiji bersubsidi. Kondisi ini membuat warga kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari seperti memasak.

    Resni, 50 tahun mengaku terkejut karena sudah seminggu terakhir, kesulitan mencari gas di warung-warung terdekat. Menurutnya, pedagang sembako yang menjual gas dekat rumahnya sangat membantu dan memudahkan untuk membeli gas 3 kg.

    “Gas 3 kg sekarang ini langka dan sudah pernah beberapa kali juga begitu. Dulu beli di warung terdekat dengan kisaran Rp21.000, tetapi sekarang tambah mahal dan susah dicari,” keluh Resni (50) yang bekerja sebagai ibu rumah tangga di Tangerang saat ditemui Bisnis.com, Selasa (4/2/2025). 

    Kondisi serupa juga terjadi di Cirebon. Menurut Asep, 56 tahun mengatakan bahwa salah satu penyebab utama kelangkaan LPG 3 kg adalah distribusi yang tidak merata. Baginya, mencari agen resmi tabung gas 3 kg di Cirebon terbilang sulit. Akses informasi dan lokasi membuat harga LPG 3 kg semakin melonjak.

    “Saat ini harga di warung eceran berkisar Rp22.000 dan Rp18.000 di agen resmi. Namun, ketersediaan stock di warung eceran dan kesulitan akses agen resmi membuat banyak permintaan dari masyarakat,” ungkap Asep (56) selaku wirausahawan di Cirebon kepada bisnis pada Selasa (4/2/2025). 

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuat kebijakan yakni masyarakat yang ingin membeli gas 3 kg harus menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Dia mengklaim bahwa pembelian gas 3 kg tersebut menjadi cara agar subsidi gas tepat sasaran.

    Bahlil menyebut bahwa pembelian gas elpiji (LPG) 3 kg adalah cara paling efektif agar pendistribusian subsidi gas dapat tersalurkan secara tepat sasaran bagi masyarakat yang menjadi target pemerintah. Alasannya, hal tersebut bisa mencegah oknum melakukan tindak curang yakni mengoplos gas guna keuntungan pribadi.

    Masyarakat berharap agar pemerintah bisa mempermudah warga dan tidak membuat kebijakan aneh. Resni mengharapkan agar kebijakan pemerintah bisa memudahkan rakyat, bukan membuat semakin sulit.

    “Kalau pembelian gas 3 kg cuma boleh di agen, maka mohon untuk ditingkatkan jumlah stok barangnya. Karena harga gas di agen dan di warung masih terbilang mirip,” ungkap Resni.

    Kelangkaan LPG 3 kg tidak hanya terjadi di satu atau dua daerah saja, tetapi melanda berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa daerah yang mengalami masalah serupa antara lain Jakarta, Jawa Barat, sampai Sumatra.

    Warga juga mengeluhkan kesulitan untuk mendapatkan elpiji bersubsidi ini yang seharusnya dijual dengan harga yang lebih terjangkau. (Mianda Florentina)

  • Prabowo Makan Siang Bersama JK, ini yang Dibahas

    Prabowo Makan Siang Bersama JK, ini yang Dibahas

    Jakarta (beritajatim.com) — Presiden RI Prabowo Subianto makan siang bersama Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla. Dalam agenda makan siang tersebut sekaligus membahas berbagai isu strategis di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Kedatangan Jusuf Kalla di Istana siang itu disambut langsung oleh Prabowo. Turut mendampingi makan siang bersama Jusuf Kalla ini diantaranya Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. “Habis makan baru kita bicara serius,” kata Prabowo mengawali pertemuan itu.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan, Prabowo dengan Jusuf Kalla guna saling bertukar pikiran dan ide soal berbagai hal, salah satunya bagaimana penyerapan gabah yang baik dan benar untuk bangsa dan negara.

    “Ya Pak JK (Jusuf Kalla) memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan. Bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas memberi masukan dan itu adalah masukan yang baik untuk kami,” tutur Amran usai pertemuan.

    Lebih lanjut, Amran juga memaparkan bahwa kedua tokoh membahas soal isu pangan jelang bulan Ramadhan yang akan berlangsung bulan depan agar dapat terjaga.

    “Yang kedua adalah persiapan menghadapi Ramadan. Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, kemudian daging, beras Insya Allah aman, stok kita banyak, ada 2 juta ton di bulog, ini kita siapkan. Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadan nanti, kami yakin pangan relatif stabil,” kata Amran. [kun]

  • Dasco: Larangan Jual LPG 3 Kg di Eceran Bukan Kebijakan Prabowo

    Dasco: Larangan Jual LPG 3 Kg di Eceran Bukan Kebijakan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa larangan untuk menjual dan mendistribusikan gas elpiji (LPG) 3 kg di level pengecer bukanlah inisiatif Presiden Prabowo Subianto. 

    Dasco mengaskan bahwa kebijakan tersebut bukan dari presiden. Presiden Prabowo, kata Dasco, justru menginstruksikan agar penjualan gas kembali berjalan seperti semula di agen atau pengecer.

    “Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Ketua Harian Partai Gerindra itu menyebut bahwa Kepala Negara telah menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 kilogram (Kg) per hari ini.

    Hal itu disampaikan olehnya setelah berkomunikasi dengan presiden pada Senin malam terkait dengan perubahan pola distribusi gas subisidi atau gas melon. 

    “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini, mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco

    Setelah itu, Kementerian ESDM diminta untuk memproses administrasi agar pengecer nantinya dijadikan sebagai sub-pangkalan supaya harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal.

    “Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” imbuhnya. 

  • 5 Tahun Terakhir, Pemerintah Habiskan Rp355,3 Triliun Buat Subsidi LPG 3 Kg

    5 Tahun Terakhir, Pemerintah Habiskan Rp355,3 Triliun Buat Subsidi LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pelarangan pengecer menjual LPG 3 Kg menuai polemik. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan. Dia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, membatalkan kebijakan pelarangan tersebut. 

    Bahlil sendiri mengungkapkan kebijakan itu bermula menemukan ada pihak yang memborong LPG 3 kg dan menjualnya tak sesuai harga eceran tertinggi [HET] sekitar Rp18.000 per tabung.

    “Sudah volume [pembeliannya]-nya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan, jika distribusi LPG 3 kg hanya lewat pangkalan dan agen, pemerintah bisa mengontrolnya.

    Dia mencontohkan, jika agen atau pangkalan menjual LPG melebihi HET, maka pemerintah bisa mencabut izinnya. “Bahwa beli di pangkalan karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya,” jelas Bahlil.

    Di sisi lain, Bahlil juga membuka kesempatan bagi pengecer atau warung untuk menjadi agen resmi. Adapun, syaratnya warung harus memiliki nomor induk berusaha.

    Bagi pengecer yang belum memiliki nomor induk berusaha, dia menyarankan untuk mendaftar dan membuatnya. Sementara, cara pembuatannya dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/ OSS).

    “Saya sudah meminta agar pengecer-pengecer yang sudah memenuhi syarat, itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kontrol harganya karena kalau tidak ini bisa berpotensi menyalahgunakan,” jelas Bahlil.

    Anggaran Subsidi Jebol? 

    Pagu subsidi LPG 3 Kg memakan ruang yang cukup besar dalam postur anggaran subsidi. Pada tahun 2024 lalu, misalnya, realisasi subsidi khusus LPG 3 Kg mencapai Rp80,2 triliun untuk 40,3 juta pengguna. 

    Jumlah anggaran subsidi LPG 3 Kg dipicu oleh besarnya biaya yang mesti ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. Sekadar catatan, data Kementerian Keuangan, memaparkan bahwa nilai keekonomian LPG 3 Kg senilai Rp42.750.

    Sementara itu, angka yang ditanggung pemerintah sebesar 30.000 atau sekitar 70% jika mengacu data Kemenkeu. Itu artinya, beban pengeluaran yang harus dikeluarkan masyarakat setelah dikurangi subsidi dari pemerintah untuk membeli LPG 3 Kg senilai Rp12.750 per tabung. 

    Adapun dengan total realisasi tersebut, anggaran subsidi LPG 3 Kg mencakup 71,6% dari outlook subsidi BBM dan LPG 3 Kg pada tahun 2024 yang mencapai Rp122 triliun. Sementara itu jika dibandingkan dengan realisasi subsidi LPG 3 Kg tahun sebelumnya yang senilai Rp74,3 triliun, terjadi kenaikan sebesar baik 8%.

    Dalam catatan Bisnis, selama 5 tahun terakhir tren realisasi subsidi LPG 3 Kg cenderung fluktuatif. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP audited realisasi subsidi LPG 3 Kg pada tahun 2020 tercatat mencapai Rp32,8 triliun. Angka itu naik lebih dari dua kali lipat pada tahun 2021 menjadi Rp67,6 triliun.

    Rekor kenaikan subsidi LPG 3 Kg terjadi pada tahun 2022 lalu atau pada masa pemulihan pasca pandemi Covid-19. Realisasi subsidi energi tercatat mencapai Rp100,4 triliun. Angka itu turun pada tahun 2023 sebesar Rp74,3 triliun. Namun kembali naik pada tahun 2024 menjadi 80,2 triliun (unaudited).

    Adapun pada tahun 2025 pagu subsidi energi tahun 2025, direncanakan sebesar Rp197,75 triliun atau 11,34% lebih tinggi dari realisasi tahun 2024 (unaudited).

    Menariknya, tahun 2025 berbeda dengan tahun 2024. Pasalnya, pagu anggaran subsidi terbesar adalah subsidi listrik sebesar Rp89,76 triliun. Selanjutnya, pagu anggaran subsidi LPG senilai Rp82,9 triliun, dan subsidi BBM Rp12,67 triliun.

  • Ekspor Batu Bara Dibatasi, Surplus Domestik Bakal Diapakan? – Page 3

    Ekspor Batu Bara Dibatasi, Surplus Domestik Bakal Diapakan? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira mempertanyakan rencana pemerintah yang berencana membatasi ekspor batu bara Indonesia. 

    Lantaran, ia menilai produksi batu bara sudah lebih tinggi dari kebutuhan dalam negeri. Sehingga surplus produksi dalam negeri tersebut bakal sia-sia jika tidak disetor ke pasar global, dan membuat negara berpotensi kehilangan penerimaan. 

    “Kalau untuk batu bara enggak ada masalah dalam negeri, terpenuhi (kebutuhan stoknya), luar biasa di-support,” kata Anggawira kepada Liputan6.com, Selasa (4/2/2025).

    Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut mengatakan, sejauh ini pemerintah belum memberikan pengetatan ekspor batu bara kepada pengusaha tambang. 

    Merujuk kebijakan yang sudah ada, ia menyebut alokasi ekspor suatu komoditas bakal diperketat jika kebutuhan dalam negeri tidak bisa dipenuhi. Sementara untuk batu bara, tingkat produksinya kini lebih tinggi empat kali dari jumlah kebutuhan dalam negeri.

    “Praktiknya dalam negeri aman-aman saja. Karena produksi batu bara kita surplus. Kecuali kita minus, kayak minyak bumi. Atau misal kayak LNG, kita kebutuhannya naik, jadi prioritasnya dalam negeri. Jadi enggak apple to apple (jika ekspor batu bara kena pembatasan),” bebernya.

    “Tapi kalau batu bara antara kebutuhan domestik sama eks produksi jauh. Kebutuhan domestik kita 200 ribuan (ton), total produksi kita hampir 800 ribu (ton). Jadi masih surplus jauh sekali,” ujar Anggawira. 

    Ingin Dongkrak Harga Batu Bara Indonesia

    Adapun wanti-wanti pembatasan ekspor batu bara Indonesia dikoarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Lantaran harga batu bara Indonesia terus mendapat tekanan di pasar global, padahal berkontribusi sangat besar untuk kebutuhan dunia. 

     

     

     

  • Komisi XII Sebut Bahlil Tak Koordinasikan Aturan Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg ke DPR

    Komisi XII Sebut Bahlil Tak Koordinasikan Aturan Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg ke DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XII DPR mengungkapkan pihaknya tak menerima informasi apapun dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia terkait kebijakan larangan penjualan gas LPG 3 kilogram (kg) oleh pengecer.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Komisi XII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

    “Kalau dikatakan sejujur-jujurnya kami tidak diinformasikan soal kebijakan tentang akan menghapus pengecer tanpa ada formula yang untuk mengganti,” ujarnya.

    Saat mengetahui itu pun, Sugeng menuturkan pihaknya meminta kepada pemerintah untuk segera ada solusinya dan diketahui solusi itu adalah sub pangkalan.

    “Tetapi itu lah nasi telah menjadi bubur,” katanya.

    Dilanjutkan Sugeng, dirinya mengatakan soal evaluasi Menteri ESDM bukanlah ranah DPR, melainkan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, yang jelas dia mengemukakan bahwa DPR mengkritik keras menteri bilamana memunculkan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    “Itu harus melalui mitigasi yang cermat, harus melalui pendekatan-pendekatan sosialisasi yang tuntas supaya betul-betul bisa dipahami secara tuntas di masyarakat dan bisa dilaksanakn dengan sangat-sangat baik,” ucapnya.

    Di lain sisi, Legislator Nasdem ini mengapresiasi kesigapan langkah Presiden Prabowo yang dinilai cepat mengatasi hal ini, sehingga bisa meredam kepanikan masyarakat.

    “Jadi sekali lagi kita terima kasih kepada presiden yang cepat sekali memutuskan, sehingga tidak menimbulkan seperti tadi panik di situasi masyarakat,” pungkasnya.

  • Prabowo Makan Siang dengan JK Bahas Serapan Gabah dan Stok Pangan Jelang Ramadan

    Prabowo Makan Siang dengan JK Bahas Serapan Gabah dan Stok Pangan Jelang Ramadan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto makan siang bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai isu strategis, terutama terkait serapan gabah petani dan kesiapan stok pangan menjelang Ramadan.

    “Habis makan baru kita bicara serius,” ujar Prabowo mengawali pertemuan tersebut.

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang turut hadir dalam pertemuan itu, mengungkapkan JK memberikan masukan berharga terkait tata kelola pertanian nasional.

    “Pak JK banyak pengalaman, beliau memberi masukan tentang bagaimana menyerap gabah dengan baik, belajar dari program Revolusi Hijau dan bimbingan massal (Bimas) pada masa lalu,” ujar Amran.

    Revolusi Hijau dan Bimas adalah program penting dalam sejarah pertanian Indonesia yang pernah berhasil meningkatkan produktivitas pangan. JK menilai prinsip-prinsip dari program tersebut masih relevan untuk diterapkan saat ini.

    Selain serapan gabah, pertemuan Presiden Prabowo dengan JK juga membahas persiapan stok pangan menjelang Ramadan. Amran memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman.

    “Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, daging, dan beras tetap stabil. Saat ini, Bulog memiliki cadangan beras sebanyak 2 juta ton, yang siap untuk memenuhi kebutuhan selama bulan suci Ramadan,” jelasnya.

    Dengan ketersediaan stok tersebut, pemerintah optimistis harga pangan tetap stabil dan tidak terjadi kelangkaan selama bulan puasa. Selain Prabowo dan JK, makan siang ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara.

    Mereka antara lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla menyoroti dua isu utama, yaitu optimalisasi serapan gabah untuk mendukung kesejahteraan petani dan kesiapan stok pangan menjelang Ramadan, dengan cadangan beras 2 juta ton di Bulog.

    Masukan dari JK diharapkan bisa membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan pertanian yang lebih efektif.