Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Ikut "Outbond" Golkar Sampai Selesai, Bahlil: Pemimpin Jangan Cuma Suruh-suruh Pasukan Nasional 1 Februari 2025

    Ikut "Outbond" Golkar Sampai Selesai, Bahlil: Pemimpin Jangan Cuma Suruh-suruh Pasukan Nasional 1 Februari 2025

    Ikut “Outbond” Golkar Sampai Selesai, Bahlil: Pemimpin Jangan Cuma Suruh-suruh Pasukan
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    Partai Golkar

    Bahlil Lahadalia
    mengatakan dirinya senang karena semua pengurus DPP Golkar berkumpul untuk mengikuti orientasi dan
    outbond
    di Bogor, Jawa Barat.
    Bahlil mengatakan, kegiatan ini penting untuk mensolidkan kepengurusan yang baru.
    “Di sinilah kita menyatukan pikiran, menyatukan pendapat, dan berdiskusi dalam rangka bagaimana membawa partai ini ke depan lebih baik,” ujar Bahlil, saat ditemui di Bogor, Sabtu (1/2/2025).
    Bahlil mengatakan, dirinya pun akan ikut kegiatan
    outbond
    di
    outdoor
    pada Minggu (2/2/2025) besok sampai selesai.
    Menurutnya, seorang pemimpin tidak boleh hanya menyuruh-nyuruh pasukannya saja.
    Dia mengaku terinspirasi oleh Presiden
    Prabowo Subianto
    yang mengajak seluruh menterinya retreat di Akmil, Magelang, beberapa bulan silam.
    “Ya kalau jadi pemimpin itu jangan hanya suruh pasukannya yang melakukan, komandannya enggak ikut, enggak boleh. Saya terilhami dengan apa yang dilakukan di Magelang oleh Bapak Presiden Prabowo dalam melakukan retret bagi semua anggota kabinet. Dan ini juga yang saya pakai di Golkar untuk kita
    outbond
    ,” ujar dia.
    Bahlil menekankan Golkar mendukung penuh pemerintahan Prabowo. Menurut dia, kader Golkar harus bisa
    survive
    dalam mengimplementasikan program prioritas Prabowo.
    “Solid. Harus solid. Enggak ada partai yang kuat tanpa solid. Dan partai yang kuat salah satu syaratnya itu adalah harus solid. Solid itulah kata kunci untuk mencapai kesuksesan,” imbuh Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jamin Harga Lebih Murah, Pertamina Imbau Masyarakat Beli LPG 3 Kg di Pangkalan Resmi

    Jamin Harga Lebih Murah, Pertamina Imbau Masyarakat Beli LPG 3 Kg di Pangkalan Resmi

    PIKIRAN RAKYAT – Gaduh pernyataan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang menyebut harga LPG 3 kg di pangkalan resmi Rp12.750 per tabung, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari pun angkat bicara. Ia mengimbau supaya masyarakat untuk membeli LPG 3 kg langsung ke pangkalan resmi.

    Ia mengatakan, hal itu karena untuk mendapatkan harga jual LPG 3 kg yang sesuai tertera dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yang sebagaimana ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

    Dia menjelaskan, pembelian di pangkalan resmi LPG 3 kg pastinya akan lebih murah harganya dibandingkan beli di pengecer atau retail.

    Heppy juga menuturkan bahwa para pengecer juga bisa menjadi pangkalan resmi setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

    Pernyataan tersebut diyakini merespons terkait Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melakukan rencana mengubah pengecer LPG 3 kg menjadi pangkalan resmi mulai 1 Februari 2025.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung meminta supaya para pengecer untuk mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi LPG 3 kg. Adapun tenggat waktu transisi dari pengecer menjadi pangkalan resmi yang disediakan yakni satu bulan lamanya.

    Dengan adanya regulasi tersebut, pada Maret 2025 yang akan datang, tidak ada lagi pengecer LPG 3 kg di lingkungan masyarakat.

    Wamen ESDM menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya guna mencegah adanya harga LPG 3 kg yang lebih mahal daripada HET yang ditetapkan oleh masing-masing Pemda.

    Selain itu juga, distribusi LPG 3 kg pun menjadi lebih mudah tercatat, hal itu membuat pemerintah bisa mengetahui kebutuhan masyarakat.

    “Prinsip Pertamina Patra Niaga akan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait distribusi LPG 3 kg,” kata Heppy, dilansir Pikiran-rakyat.com dari Antara, Sabtu, 1 Februari 2025.

    Heppy kemudian menjelaskan bahwa Pertamina Patra Niaga sudah menyediakan akses untuk memudahkan masyarakat mencari pangkalan terdekat, yaitu dengan mengakses situs https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg.

    Masyarakat juga bisa meminta informasi lebih lengkapnya dengan menghubungi call centre Pertamina Patra Niaga, yakni dengan nomor 135.

    Pada sebelum, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan untuk sekarang tidak ada kenaikan harga LPG kemasan 3 kg atau gas bersubsidi di pangkalan resmi perusahaan seluruh Indonesia.

    Jika nantinya ada harga LPG 3 kg yang mahal, imbuhnya, kemungkinan lantaran masyarakat membelinya di luar pangkalan resmi atau di pengecer.

    Di lain sisi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan untuk sekarang pemerintah sedang menerapkan pembatasan pembelian gas LPG 3 kg. Pembatasan tersebut dalam rangka menata ulang pembelian LPG bersubsidi dengan kemasan 3 kg.

    Dengan itu, pemerintah dapat memastikan untuk distribusi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran. Bahlil pun mengingatkan bahwa LPG 3 kg ini merupakan salah satu bentuk subsidi energi dari pemerintah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ikut "Outbond" Golkar Sampai Selesai, Bahlil: Pemimpin Jangan Cuma Suruh-suruh Pasukan Nasional 1 Februari 2025

    Bahlil ke Pengecer Elpiji 3 Kg: Jangan Naikkan Harga Semau-maunya Nasional 1 Februari 2025

    Bahlil ke Pengecer Elpiji 3 Kg: Jangan Naikkan Harga Semau-maunya
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    meminta kepada para pengecer elpiji 3 kilogram (kg) untuk tidak menaikkan harga jual semau mereka.
    Hal tersebut disampaikan Bahlil saat merespons perihal pemerintah yang tidak membolehkan pengecer berjualan
    elpiji 3 kg
    lagi.
    “Tidak boleh ada oknum yang menaikan harga elpiji 3 kg. Harga elpiji itu kan Rp 4.000 lebih, maksimal Rp 5.000, Rp 6.000,” ujar Bahlil saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).
    “Tapi, kalau ada yang menaikannya, berarti kan kita harus mengelolanya dong? Memang sekarang di bagian pengecer itu lagi dikelola dengan baik agar apa? Jangan naikkan harga mau-maunya,” katanya lagi.
    Bahlil pun meminta kepada masyarakat untuk tidak membeli elpiji 3 kg dalam jumlah banyak sekaligus.
    Menurut dia, jika ada orang yang membeli elpiji 3 kg sampai 30 hingga 40 tabung maka pasti ada maksud lain, bukan kebutuhan rumah tangga.
    “Mungkin yang mengatakan bahwa langka itu adalah bagi yang membeli banyak. Tapi kalau hanya untuk insya allah konsumsinya, saya pikir, konsumsi rumah tangga
    clear
    kok,” ujarnya.
    Sebagaimana diketahui,
    Penjualan elpiji 3 kg
    melalui pengecer tidak akan diperbolehkan lagi mulai 1 Februari 2025.
    Wakil
    Menteri ESDM
    Yuliot Tanjung mengatakan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
    “Jadi, pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” ujar Yuliot di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
    Pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
    “Nomor induk perusahaan diterbitkan melalui OSS. Kalau pengecer ingin jadi pangkalan, perseorangan pun boleh daftar,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Gelar Orientasi-Outbond Pengurus DPP, Terinspirasi Retreat Prabowo

    Golkar Gelar Orientasi-Outbond Pengurus DPP, Terinspirasi Retreat Prabowo

    Jakarta –

    Partai Golkar menggelar kegiatan orientasi dan outbond Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan memberikan pengarahan dalam acara tersebut.

    Sekjen DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menerangkan kegiatan orientasi ini turut mengundang senior-senior partai. Sarmuji mengatakan para senior akan memberikan materi terkait wawasan ideologi partai.

    “Ya acara ini orientasi dan outbond ya. Orientasi itu kita akan mendengarkan beberapa masukan, baik dari senior yang sudah lama di Golkar supaya kita bisa tidak terlepas jejak politik partai Golkar sejak dulu. Karena itu ada Pak Freddy Latumahina, Pak Idrus Marham, nanti memberikan materi sebagai narasumber terutama tentang wawasan ideologi Partai Golkar,” kata Sarmuji di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).

    Sarmuji menyebut panitia turut mengundang Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi sebagai salah satu narasumber. Dia mengatakan Hasan Nasbi diminta untuk memberi materi terkait prospek politik 2025-2029.

    “Hasan Nasbi kita minta untuk memberi materi tentang prospek politik 2025-2029, terutama kaitannya dengan pencapaian Asta Cita Pak Prabowo-Gibran. Pak Hasan Nasbi adalah orang yang sehari-hari menggawangi komunikasi politik presiden. Tentu beliau cukup tahu banyak detail bagaimana Asta Cita bisa dicapai dan bagaimana Partai Golkar bisa mendukung pencapaian Asta Cita tersebut,” terang Sarmuji.

    Sarmuji menerangkan kegiatan ini terinspirasi dari Retreat yang diadakan Presiden Prabowo Subianto untuk Kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu. Kegiatan outbound ini diyakini dapat meningkatkan soliditas pengurus baru selama lima tahun ke depan.

    “Outbound ini semacam Retreat yang sempat di Magelang, kita akan berusaha melalui pelatihan-pelatihan, permainan-permainan untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun soliditas di antara para pengurus. Ini sangat penting karena ini adalah pengurus baru, mengawali langkah kepengurusan dalam waktu lima tahun ke depan,” ungkap Sarmuji.

    (eva/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Transisi Energi Butuh Dana Besar Bos!

    Transisi Energi Butuh Dana Besar Bos!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi keras hasil survei yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) yang mengkritik kinerja 100 hari pertama para menteri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam survei tersebut, Bahlil mendapat salah satu skor terendah, terutama dalam kebijakan energi dan lingkungan. Namun, ia menilai kritik tersebut tidak berdasar karena transisi energi dari batu bara membutuhkan anggaran yang besar.

    Celios baru-baru ini merilis hasil survei yang menilai kinerja para menteri dalam 100 hari pertama kabinet Merah Putih. Bahlil termasuk di antara menteri yang dipertahankan dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi), tetapi dalam survei tersebut, ia menempati posisi ketiga terendah dalam kinerja keseluruhan.

    Dalam aspek kebijakan energi dan lingkungan, Bahlil bahkan berada di peringkat kedua terbawah, hanya sedikit lebih baik dari Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri HAM Natalius Pigai yang mendapat skor terendah.

    Laporan Celios menyebutkan salah satu alasan buruknya penilaian terhadap Bahlil adalah ketidakjelasan arah kebijakan pensiun dini pembangkit listrik batu bara, meskipun G-20 telah menyerukan transisi energi selama kepemimpinan Brasil pada 2024. Namun, Bahlil menolak keras penilaian tersebut.

    “Survei itu menulis bahwa kementerian saya belum menentukan arah kebijakan transisi ke energi terbarukan. Saya bertanya-tanya, ini (survei) pesanan asing kah? Ini era kolonial baru di bangsa ini?” ujar Bahlil dalam acara Beritasatu Economic Outlook 2025 di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    “Masa kita disuruh paksa untuk mempensiunkan PLTU-PLTU itu? Siapa yang membiayai? Dijanji ada lembaga donor yang membiayai. Mana ada? Sampai sekarang belum ada,” tambahnya.

    Bahlil menegaskan Indonesia tetap berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara, tetapi hanya jika ada pendanaan yang memadai. Ia menolak anggapan bahwa negara harus mengalokasikan APBN untuk pensiun dini pembangkit batu bara, mengingat kebutuhan energi domestik yang masih tinggi.

    “Masa kita harus memaksa dana APBN atau PLN membuat bon baru lagi untuk membiayai? Kita mau, tetapi ada uangnya. Kalau enggak ada duitnya, sorry bos. Kita harus memproteksi kebutuhan energi dalam negeri dulu. Jadi harus fair,” tambahnya.

    Saat ini, 67% listrik Indonesia masih berasal dari batu bara, meskipun pemerintah tengah mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya dan hidro. Untuk mengurangi emisi karbon tanpa mengorbankan pasokan listrik nasional, Bahlil mengungkapkan bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan teknologi penangkapan karbon (carbon capture technology) sebagai solusi jangka menengah. Namun, ia mengakui biaya penerapan teknologi ini masih dalam tahap perhitungan.

    Pada 2022, saat menjadi ketua G-20, Indonesia berhasil mendapatkan skema pendanaan iklim senilai $20 miliar melalui Just Energy Transition Partnership (JETP). Dari jumlah tersebut, US$ 10 miliar berasal dari dana publik yang dikumpulkan oleh negara maju melalui International Partners Group (IPG), yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Sisanya berasal dari lembaga keuangan internasional, dengan tambahan US$ 1,5 miliar dari IPG.

    Namun, hingga kini, menurut Bahlil, dana tersebut belum benar-benar dikucurkan untuk pensiun dini pembangkit batu bara di Indonesia.

    Sementara itu, Deputi Menteri ESDM Eniya Listiani Dewi menambahkan Indonesia masih dalam tahap evaluasi untuk menentukan apakah benar-benar perlu menghentikan pembangkit batu bara seperti yang diminta dalam skema JETP.

    Salah satu negara pendonor dalam JETP adalah Norwegia, yang menjanjikan US$ 250 juta melalui dana investasi iklimnya. Tahun lalu, Norwegian Climate Investment Fund mengalokasikan US$ 29,6 juta untuk proyek energi terbarukan di Indonesia, termasuk panel surya atap, kombinasi tenaga surya dan baterai, serta proyek tenaga air. Selain itu, Asian Development Bank (ADB) juga telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan sebesar US$ 500 juta untuk mendukung transisi energi Indonesia.

  • Hashim nilai Paris Agreement tidak adil untuk Indonesia

    Hashim nilai Paris Agreement tidak adil untuk Indonesia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Hashim nilai Paris Agreement tidak adil untuk Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo menyoroti Amerika Serikat yang menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement setelah Donald Trump resmi menjadi Presiden AS, dan Hashim  menilai perjanjian itu tidak adil untuk Indonesia.

    “Kalau Amerika Serikat tidak mau menuruti perjanjian internasional (Paris Agreement), kenapa negara seperti Indonesia harus mematuhi (Paris Agreement)?” ujar Hashim dalam acara bertajuk “ESG Sustainable Forum 2025” dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

    Hashim membandingkan emisi karbon antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Amerika Serikat menghasilkan kurang lebih 13 ton karbon per kapita per tahun. Sedangkan, Indonesia menghasilkan 3 ton karbon per kapita per tahun.

    Menurut Hashim, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencemaran di AS yang lebih besar dibanding Indonesia, bahkan salah satu negara pencemar terbesar di dunia.

    “Ini adalah masalah keadilan. Indonesia 3 ton, Amerika 13 ton, dan Indonesia yang disuruh menutup pusat-pusat tenaga listrik, tenaga uap untuk dikurangi. Rasa keadilannya di mana?” ucap Utusan Presiden di Bidang Iklim tersebut.

    Oleh karena itu, Hashim menyampaikan Indonesia masih mempelajari lebih lanjut dampak dari keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement. Yang jelas, lanjut dia, masa depan penuh dengan ketidakpastian, utamanya soal transisi energi.

    Implikasinya, Indonesia harus merencanakan program pembangunan dengan situasi yang penuh dengan ketidakpastian.

    “Indonesia selalu mau menjadi anak baik, the good boy. Tapi, the big boys (anak-anak besar), belum tentu jadi good boy juga, kan?” kata Hashim.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement membuat Indonesia dilema dalam mengembangkan energi baru dan energi terbarukan.

    Bahlil menyoroti tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan energi baru terbarukan apabila dibandingkan dengan menggunakan energi fosil di Indonesia.

    Dengan keluarnya Amerika Serikat sebagai salah satu inisiator dari Paris Agreement dan surutnya lembaga pembiayaan untuk proyek-proyek energi terbarukan, Bahlil mempertimbangkan ulang nasib pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia.

    Meskipun demikian, untuk saat ini, Bahlil menyatakan Indonesia masih berkomitmen mengembangkan energi baru dan energi terbarukan sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial dalam rangka menjaga kualitas udara.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (28/1) memastikan bahwa Amerika Serikat (AS) telah secara resmi memberi tahu mengenai pengunduran dirinya dari Perjanjian Iklim Paris.

    Perjanjian Paris tentang perubahan iklim diadopsi pada 2015 oleh 195 anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

    Tujuannya adalah untuk membatasi peningkatan suhu rata-rata global hingga jauh di bawah dua derajat Celsius di atas tingkat praindustri, dan sebaiknya mendekati 1,5 derajat Celsius.

    Sumber : Antara

  • Ratas dengan Menteri Soal Lahan Sawit, Prabowo Beri Tugas ke Satgas Bentukan Jokowi

    Ratas dengan Menteri Soal Lahan Sawit, Prabowo Beri Tugas ke Satgas Bentukan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memutuskan beberapa kebijakan soal penataan laahan perkebunan sawit, yang akan segera diimplementasikan guna memastikan pengelolaan lahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Hal itu mengemuka dalam rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/1/2025).

    Adapun, salah satu keputusan utama dalam rapat ini adalah langkah-langkah penertiban yang akan dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Satgas akan bertindak sesuai regulasi yang telah ditetapkan, memastikan kepatuhan terhadap aturan yang mengatur pemanfaatan lahan.

    “Selain itu, pemerintah juga akan menyesuaikan kebijakan terhadap lahan-lahan yang telah dimanfaatkan untuk perkebunan sawit. Penyesuaian ini akan dilakukan dengan tetap berpegang pada regulasi yang berlaku guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” demikian bunyi keterangan resmi Sekretariat Presiden. 

    Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menegakkan aturan, sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. 

    Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan, kebijakan terkait sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan nasional dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dia berpesan agar proses penataan lahan ini dijalankan dengan pendekatan yang terukur dan sistematis.

    “Keputusan yang telah disepakati dalam rapat ini akan ditindaklanjuti dan diawasi langsung oleh Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, para anggota Satgas juga akan menjalankan tugas sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan, memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” demikian bunyi keterangan resmi Sekretariat Presiden. 

    Pemerintah pun disebut berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan lahan. 

    Langkah-langkah yang diambil diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan serta mendorong tata kelola perkebunan yang lebih tertib dan berorientasi pada kepentingan nasional.

    Dalam catatan Bisnis.com, Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi dibentuk pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) atau tepatnya melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.1/2022 pada 20 Januari 2022. 

    Saat itu, kepemimpinan satgas diberikan kepada Bahlil Lahadalia yang menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM sebelum digeser ke pos Menteri ESDM. 

    Beberapa wewenang satgas itu meliputi pencabutan sejumlah izin seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Penggunaan Kawasan Hutan (IPKH), dan Hak Guna Usaha (HGU)/Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

    Sementara itu, belum lama ini Prabowo dalam rapat paripurna Kabinet Merah Putih mengungkap telah memerintahkan unsur penegak hukum dan keamanan untuk menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan pertanahan hingga kehutanan.

    Pada rapat kabinet paripurna, Rabu (22/1/2025), Prabowo menyebut telah memutuskan pemberian wewenang kepda Kaporli, Jaksa Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahkan hingga Panglima TNI untuk menegakkan hukum aturan bagi para perusahaan pelanggar aturan-aturan tersebut.

    “Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi, tidak ada yang memiliki perlakuan khusus,” ujar Prabowo kepada Kabinet Merah Putih.

    Prabowo menekankan bahwa bagi para perusahaan yang sudah diberikan kesempatan untuk melakukan kewajibannya kepada negara atas penggunaan lahan dan lain-lain, namun tidak mematuhi kewajiban tersebut, maka akan dicabut izinnya.

    “Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewenangannya. Mencabut izin dan mengusai kembali lahan-lahan tersebut apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya,” pesannya.

  • Pemerintah Siapkan 50 Proyek Hilirisasi hingga 2040

    Pemerintah Siapkan 50 Proyek Hilirisasi hingga 2040

    Jakarta CNBC Indonesia – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan 50 proyek hilirisasi. Hal tersebut ia sampaikan usai Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional di Kementerian ESDM. Menurut dia, proyek hilirisasi ini akan menjadi bagian dari peta jalan hilirisasi nasional yang mencakup berbagai sektor strategis.

    “Peta jalan hilirisasi ini kan ada 8 bidang di peta jalan hilirisasi. Ini kita akan tambah lagi. Jadi nanti mungkin itu ada 50 proyek hilirisasi yang kita akan siapkan. Itu yang siap kita tawarkan kepada investor,” kata Yuliot ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (31/1/2025).

    Adapun, saat ditanya terkait sektor prioritas yang akan dikembangkan, Yuliot mengindikasikan bahwa proyek-proyek ini masih dalam tahap penyusunan dan akan diumumkan setelah kajian dilakukan. “Ya, ini masih kita mintakan,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah bakal menggenjot program hilirisasi terhadap 28 komoditas di berbagai sektor.

    Ia pun memproyeksikan, kebutuhan investasi untuk merealisasikan program tersebut hingga tahun 2040 mencapai US$ 618 miliar atau Rp 10.028 triliun (asumsi kurs Rp 16.227 per US$).

    “Kami menghitung dari 28 komoditas itu sebesar US$ 618 miliar sampai dengan 2040,” ujar Bahlil dalam acara Beritasatu Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

    Bahlil memerinci, hilirisasi ini mencakup sektor kehutanan, pertanian, perikanan, minyak dan gas bumi, serta mineral dan batu bara. Menurut dia, hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga di atas 5 persen, bahkan mencapai 7-8 persen.

    “Banyak orang bertanya kepada saya apa cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saya bilang harus ada triggernya. Salah satu trigger pertumbuhan ekonomi kita adalah pohon industri hilirisasi karena itu adalah persoalan penciptaan nilai tambah,” katanya.

    Di samping itu, Bahlil membeberkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi melalui Keputusan Presiden (Keppres). Ia pun ditunjuk sebagai Ketua Satgas untuk mengarahkan kebijakan hilirisasi ke depan.

    (hsy/hsy)

  • Kenapa Gas LPG 3 Kg Langka, Penjual: Stok yang Diberikan Terbatas

    Kenapa Gas LPG 3 Kg Langka, Penjual: Stok yang Diberikan Terbatas

    Jakarta, Beritasatu.com – Penjual gas LPG 3 kilogram mengaku banyak masyarakat dari kalangan ekonomi ke atas atau orang kaya yang membeli gas melon bersubsidi tersebut.

    Pemilik pangkalan gas LPG 3 kilogram Merry (56) mengatakan, gas melon subsidi 3 kilogram seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Namun, dalam praktiknya, ternyata banyak dibeli oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas.

    “Saya enggak bisa nahan, karena ada tetangga yang kaya juga beli yang 3 kilogram. Kalau enggak dikasih bagaimana? Kalau dikasih yang orang-orang kecil enggak kebagian,” kata Merry kepada Beritasatu.com, Jumat, (31/1/2025).

    Sebelumnya, Merry mengaku gas LPG 3 kilogram langka dalam sepekan terakhir. Gas subsidi itu mengalami kelangkaan di sejumlah wilayah, termasuk di Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

    Merry menambahkan, kelangkaan ini karena stok yang diberikan agen terbatas, kemudian diperparah oleh masa libur panjang Isra Mikraj dan Imlek, yang menghambat proses pendistribusian gas ke pangkalan-pangkalan

    “Kelangkaannya seminggu lebih karena ada tanggal merah atau Imlek kemarin,” kata Merry.

    Karena stok gas LPG 3 kilogram yang langka, Ia pun terpaksa menjual elpiji 3 kilogram lebih mahal dengan harga Rp 17.000 per tabung, melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang seharusnya, yakni Rp 16.000 per tabung.

    Meski demikian, Merry bilang masih banyak pembeli yang setiap hari datang ke pangkalannya untuk membeli, walaupun berakhir kecewa karena barang yang mereka inginkan langka.

    Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kelangkaan gas elpiji atau LPG 3 kilogram yang terjadi di Jakarta. Menurutnya, pemerintah hanya melakukan pembatasan pembelian LPG oleh konsumen.

    “Langka sih enggak. Saya pastikan enggak ada (kelangkaan). Namun, memang setiap (pembelian gas LPG) rumah tangga dibatasi,” ujar Bahlil setelah menghadiri Beritasatu Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (30/2/2025).

    Ketua Umum Partai Golkar itu memberi contoh, yakni satu rumah tangga membutuhkan 10 tabung LPG 3 kilogram per bulan.

    Namun, konsumen memborong sebanyak 30-40 tabung gas LPG 3 kilogram per bulan, maka perlu adanya pembatasan pembelian agar tidak terjadi kelangkaan.

  • Gas LPG 3 Kilogram Langka di Jakarta, Harga Jual di Pangkalan Melebihi HET

    Gas LPG 3 Kilogram Langka di Jakarta, Harga Jual di Pangkalan Melebihi HET

    Jakarta, Beritasatu.com  – Dalam sepekan terakhir, gas elpiji atau LPG 3 kilogram mengalami kelangkaan di sejumlah wilayah, termasuk di Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com di salah satu pangkalan elpiji 3 kilogram, stok gas melon subsidi itu sudah langka sejak seminggu terakhir.

    Pemilik pangkalan gas LPG 3 kilogram Merry (56) mengatakan, kelangkaan ini karena stok yang diberikan agen terbatas, kemudian diperparah oleh masa libur panjang Isra Mikraj dan Imlek, yang menghambat proses pendistribusian gas ke pangkalan-pangkalan

    “Kelangkaannya seminggu lebih karena ada tanggal merah atau Imlek kemarin,” kata Merry kepada Beritasatu.com, Jumat, (31/1/2025).

    Merry menjelaskan, setiap minggu seharusnya sebanyak 1.500 tabung gas elpiji disuplai ke dari agen ke pangkalan miliknya. Namun, sepekan terakhir hanya 600-700 tabung saja yang disuplai, sehingga tak cukup memenuhi kebutuhan pelanggan.

    Karena stok gas LPG 3 kilogram yang langka, Ia pun terpaksa menjual elpiji 3 kilogram lebih mahal dengan harga Rp 17.000 per tabung, melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang seharusnya, yakni Rp 16.000 per tabung.

    Meski demikian, Merry bilang masih banyak pembeli yang setiap hari datang ke pangkalannya untuk membeli, walapun berakhir kecewa karena barang yang mereka inginkan langka.

    Pasalnya, yang membeli di pangkalannya bukan hanya dari Jakarta Selatan saja, melainkan dari Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.

    Merry menambahkan, dalam praktiknya gas melon subsidi 3 kilogram yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, ternyata banyak dibeli oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas.

    “Saya enggak bisa nahan, karena ada tetangga yang kaya juga beli yang 3 kilogram. Kalau enggak dikasih bagaimana? Kalau dikasih yang orang-orang kecil enggak kebagian,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kelangkaan gas elpiji atau LPG 3 kilogram yang terjadi di Jakarta. Menurutnya, pemerintah hanya melakukan pembatasan pembelian LPG oleh konsumen.

    “Langka sih enggak. Saya pastikan enggak ada (kelangkaan). Namun, memang setiap (pembelian gas LPG) rumah tangga dibatasi,” ujar Bahlil setelah menghadiri Beritasatu Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (30/2/2025).

    Ketua Umum Partai Golkar itu memberi contoh, yakni satu rumah tangga membutuhkan 10 tabung LPG 3 kilogram per bulan.

    Namun, konsumen memborong sebanyak 30-40 tabung LPG 3 kilogram per bulan, maka perlu adanya pembatasan pembelian agar tidak terjadi kelangkaan.

    Bahkan, Bahlil mengira ada maksud lain yang dilakukan konsumen ketika memborong LPG 3 kg secara tidak wajar.

    “Kalau beli banyak itu ada maksud lain. Nah ini yang kita tata supaya LPG ini betul-betul tepat sasaran,” tambahnya.

    Bahlil meminta agar pembelian gas LPG 3 kilogram untuk konsumen yang berhak menerima subsidi dari pemerintah. Dia menyebut, anggaran LPG 3 kg tersebut sejatinya telah mencapai lebih dari Rp 80 triliun.