Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Jungkir balik ESDM menjaga subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran

    Jungkir balik ESDM menjaga subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi sorotan publik dalam sepekan ini, sebab kebijakan berupa larangan pengecer menjual LPG 3 kg langsung memengaruhi masyarakat di tingkat akar rumput.

    Meski Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berulang kali berusaha meluruskan bahwa kebijakan tersebut lahir untuk menjaga harga jual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran, protes masyarakat tak dapat dihindari.

    Imbas dari larangan itu adalah panjangnya antrean pembeli LPG 3 kg di pangkalan-pangkalan resmi Pertamina. Keluhan dan kritik menyertai kebijakan yang baru berlaku pada 1 Februari 2025 itu.

    Respons cepat pemerintah adalah mengubah kebijakan yang waktu berlakunya jauh lebih cepat dari umur jagung itu. Per Selasa (4/2), pengecer kembali diberi izin untuk menjual LPG 3 kg dengan status barunya sebagai subpangkalan.

    Berbagai elemen masyarakat, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menilai kebijakan larangan bagi pengecer untuk menjual LPG 3 kg terlalu mendadak diterapkan dan tidak tersosialisasikan dengan baik.

    Padahal, keinginan pemerintah untuk menata penyaluran “gas melon” bukanlah hal yang baru.

    Pada awal 2024, Tutuka Ariadji ketika masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung Gas 3 kg agar subsidi LPG tepat sasaran.

    Keinginan tersebut selaras dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2023 ihwal penyalahgunaan subsidi LPG 3 kg. Namun, hingga 2024 berakhir, hilal revisi peraturan soal distribusi subsidi LPG 3 kg belum muncul.

    Halaman berikut: Apa yang menyebabkan larangan dadakan bagi pengecer untuk menjual LPG 3 kg?

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Video: LPG 3Kg Dijual Lagi di Pengecer – Trump Tunda Perang Dagang

    Video: LPG 3Kg Dijual Lagi di Pengecer – Trump Tunda Perang Dagang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer LPG 3Kg. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda perang dagangnya dengan Kanada dan Meksiko. Hal ini dilakukan usai Trump berbicara dengan para pemimpin kedua negara tersebut, pada senin 3 Februari waktu setempat.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, (Selasa, 04/02/2025).

  • Pangkalan di Kemanggisan nyatakan warga yang tak kebagian gas sedikit

    Pangkalan di Kemanggisan nyatakan warga yang tak kebagian gas sedikit

    Aman sampai saat ini.  Sudah mulai sedikit yang datang ke sini

    Jakarta (ANTARA) – Hari selaku pemilik pangkalan gas di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat menyatakan warga yang tidak kebagian gas elpiji 3 kg di lapaknya hanya sedikit.

    Hal itu disampaikan Hari menyusul fenomena kelangkaan tabung gas yang viral di media sosial beberapa waktu belakangan.

    “Aman sampai saat ini. Sudah mulai sedikit yang datang ke sini (dalam kondisi kesediaan tabung gas) habis. Jadi enggak sampai 20-30 orang yang enggak kebagian. Paling tersisa dua atau tiga orang saja,” ucap Hari kepada wartawan di Jakarta, Selasa, setelah pangkalannya dikunjungi Menteri Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Hari menyebut biaya isi ulang satu tabung gas 3 kilogram sebesar Rp16 ribu, meskipun warga sekitar mengaku harga yang dipatok Hari Rp18 ribu.

    “Enggak di sini tetap Rp16 ribu, karena dia (warga yang menyebut harga di pangkalan Hari Rp18 ribu) mungkin bukan (isi ulang) di sini,” tutur Hari.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penyalahgunaan distribusi elpiji 3 kilogram bersubsidi yang dilakukan oknum pengecer merupakan bahan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2023.

    Menurut Bahlil, kebijakan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram atau gas melon ini telah dikaji secara mendalam.

    “Semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK, bahwa ada penyalahgunaannya dari oknum-oknum pengecer,” kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Bahlil mengaku dampak dari kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer memang tanggung jawab pemerintah.

    Kebijakan larangan pengecer untuk menjual elpiji 3 kilogram awalnya bertujuan mengendalikan harga jual di masyarakat agar tidak ada yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Menghantui Warga Jabodetabek

    Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Menghantui Warga Jabodetabek

    Bisnis.com, JAKARTA – Kelangkaan gas elpiji 3 kg menjadi masalah serius di sejumlah wilayah Jabodetabek sejak pekan lalu. Beberapa warga mengeluhkan sulitnya memperoleh pasokan gas yang biasa mereka beli dengan harga terjangkau, sementara harga di pengecer meningkat pesat.

    Ieie (33), seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, mengungkapkan bahwa meskipun ada agen gas terdekat, dia sering kali tidak mendapatkan bagian.

    “Saya sering kali harus antre, kadang-kadang saya suruh anak saya, tetapi mereka nggak kuat. Bahkan setelah antre berjam-jam, belum tentu dapat juga,” ungkap Ieie, yang mengaku tinggal bersama suami dan dua anak, Selasa (4/2/2025).

    Dia menambahkan, meskipun stok gas langka, dia lebih memilih membeli dari warung atau agen yang biasa menjual dengan harga lebih stabil, meski terkadang jauh lebih mahal. “Lebih baik ada stok di warung, jadi kalau habis bisa cepat dapat. Jaraknya juga nggak terlalu jauh,” jelasnya.

    Ieie berharap agar pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini dan memastikan distribusi LPG 3 kg kembali lancar.

    “Harusnya semua orang bisa beli dengan harga yang sama, jangan sampai ada aturan yang malah memberatkan masyarakat kecil seperti kami,” tambahnya, mengingat kelangkaan ini sudah mulai membuat kesulitan bagi banyak keluarga.

    Di sisi lain, Toni (41), seorang pedagang gorengan, mengungkapkan bahwa meskipun ia masih bisa mendapatkan pasokan gas, harga yang harus dibayar telah melonjak drastis. “Dulu gas 3 kg saya beli di harga Rp16.000, kemudian naik jadi Rp20.000, dan terakhir Rp23.000 per tabung,” katanya.

    Meskipun harga naik, Toni tetap menganggap penting untuk menjaga pasokan gas, agar usahanya bisa terus berjalan. “Yang penting saya ada stok. Kalau nggak ada, usaha bisa terganggu,” ujarnya, seraya berharap harga bisa segera stabil.

    Sementara itu, Tuti, seorang agen gas yang sudah berjualan resmi selama tiga tahun, enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kelangkaan tersebut. Saat ditemui, Tuti menyatakan bahwa dirinya sudah dibriefing oleh pihak agen untuk tidak memberikan wawancara terkait masalah ini.

    “Saya hanya mengikuti arahan dari pihak agen. Jika ada wawancara, harus laporkan lampiran izin ke Humas Pertamina,” ujarnya.

    Untuk merespon masalah ini, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menggelar sidak ke Pangkalan LPG 3 kg Toko Kevin Alesandro, Palmerah, Jakarta Barat. Dalam sidak tersebut, Bahlil didampingi oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Achmad Mukhtasyar, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan. 

    Bahlil mengungkapkan, sebanyak 370 ribu supplier LPG akan diangkat menjadi sub-pangkalan untuk memperlancar distribusi.

    “Kriterianya seperti apa? Sekarang kita sedang berupaya agar distribusi lebih merata dan tidak ada kekurangan pasokan di masyarakat,” jelas Bahlil dalam sidak tersebut.

    Pemerintah berharap langkah ini dapat mengatasi kelangkaan gas 3 kg yang sudah mengganggu kelangsungan usaha dan kehidupan masyarakat.

  • Bahlil Ungkap Saran JK ke Prabowo soal Penataan Distribusi LPG 3 Kg

    Bahlil Ungkap Saran JK ke Prabowo soal Penataan Distribusi LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (4/2/2025). Salah satu topik yang dibahas terkait dengan tata kelola dan penataan distribusi LPG 3 kg yang tengah menjadi sorotan publik.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, JK menceritakan bahwa kebijakan subsidi LPG sudah berjalan sejak dirinya menjadi Wapres pada 2000, saat periode pertama bersama dengan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kebijakan subsidi LPG tersebut belum ada perubahan hingga periode Presiden Prabowo Subianto.

    “Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih Rp8.000 dan sekarang sudah Rp16.000. Artinya, subsidi sekarang masih sama dengan tahun-tahun lalu,” ujar Bahlil kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025).

    Untuk itu, menurutnya, perlu dilakukan penataan ulang distribusi LPG 3 kg sehingga subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

    “Diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga Rp25.000 per tabung. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang,” katanya.

    Padahal, menurut kalkulasi Kementerian ESDM, masyarakat harusnya dapat membeli LPG 3 kg dengan harga maksimal di bawah Rp20.000.

    Bahlil menuturkan, JK pun memahami bahwa prinsipnya pemerintah ingin melakukan penataan agar penyaluran subsidi LPG ke masyarakat dapat tepat sasaran. JK juga menilai penataan distribusi gas menjadi sangat penting sehingga keputusan pemerintah untuk meningkatkan status pengecer menjadi sub-pangkalan LPG 3 kg dinilai sebagai salah satu langkah yang tepat.

    Sebelumnya, pemerintah melarang pengecer atau warung menjual LPG 3 kg per 1 Februari 2025. Namun, kebijakan ini mendapat keluhan masyarakat yang harus antre dan menempuh jarak jauh untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi.

    Sebagai respons, pemerintah pun kini mengubah status pengecer yang telah terdaftar di Pertamina menjadi sub-pangkalan LPG 3 kg sehingga dapat kembali menjual LPG bersubsidi tersebut.

  • Agen minta petugas harus pantau stok elpiji 3 kg sekaligus beri solusi

    Agen minta petugas harus pantau stok elpiji 3 kg sekaligus beri solusi

    Kalau bisa dari kecamatan benar-benar memantau jangan cuman ABS (asal bapak senang) aja

    Jakarta (ANTARA) – Agen resmi elpiji di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur meminta agar petugas dari kecamatan tak hanya sekedar memantau dan mendata stok elpiji 3 kg saja, tetapi perlu adanya tindakan dan solusi.

    “Orang kecamatan memang sebulan sekali turun ke lapangan, tapi gitu doang, cek-cek stok doang, udah gitu enggak ada tindak lanjutnya, enggak ada apa-apanya. Harusnya kan dikasih solusi, jangan sekedar lihat-lihat,” kata pemilik agen Muhammad Luthfi (55) saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Menurut Luthfi, pihak kecamatan harus bisa mendata dengan benar stok yang ada di setiap pangkalan dan agen saat turun langsung ke lapangan melihat keresahan masyarakat akibat kelangkaan elpiji 3 kg.

    “Kalau bisa dari kecamatan benar-benar memantau jangan cuman ABS (asal bapak senang) aja. Bikin laporan data yang benar, terus langsung cari solusi bagaimana baiknya,” ujar Luthfi.

    Selain itu, Luthfi menilai adanya permainan dibalik kelangkaan tabung elpiji 3 kg ini. Luthfi juga mengaku pembeliannya di agen pusat menjadi terbatas sejak awal Februari 2025.

    “Kemarin itu kita juga dikurangi jatahnya. Dari agen pusatnya saya yang di Buaran, beli dulu. Iya dibatasin, dikurang-kurangin. Kadang-kadang kemarin dikasih 40 tabung, biasanya bisa sampai 70 tabung,” ujar Luthfi.

    Harga elpiji 3 kg yang diterima Luthfi di agen pusat juga mengalami sedikit kenaikan, dari yang biasanya Rp15.000 menjadi Rp15.400. Meskipun kenaikannya kecil, kata Luthfi, itu mempengaruhi keuntungan yang didapat.

    Lebih lanjut, Luthfi mengaku pembeli gas di agennya itu mayoritas merupakan warung yang nantinya akan kembali dijual.

    “Dinaikkan alasannya administrasi, mau bagaimana lagi sudah aturan agen. Naik dikit juga lumayan berharga. Kalau dijual ke warung Rp17.500, saya lihat kondisi juga. Kalau Rp20.000 paling ke pengecer. Kita kan enggak bisa menaikkan harga begitu saja,” ucap Luthfi.

    Meskipun Luthfi juga menjual barang lainnya seperti galon air mineral, minyak, dan warung sembako, bagi Luthfi elpiji 3 kg ini menjadi salah satu barang yang ramai pembeli dan perputaran uangnya lebih cepat.

    “Elpiji 3 kg ini kan ramai pembeli, perputarannya juga lebih cepat meskipun untungnya Rp1.000-1.500 atau kadang Rp600 perak jadi lebih cepat, banyak peminat,” kata Luthfi.

    Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penyalahgunaan distribusi elpiji tabung 3 kilogram bersubsidi yang dilakukan oknum pengecer menjadi bahan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2023.

    Menurut Bahlil, kebijakan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram atau gas melon ini telah dikaji secara mendalam.

    “Semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK, bahwa ada penyalahgunaannya dari oknum-oknum pengecer,” kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Bahlil mengakui bahwa dampak dari kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer memang merupakan tanggung jawab pemerintah.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Antrean LPG 3 Kg Sebabkan Jatuhnya Korban Jiwa, Prabowo Ditantang Adili Bahlil

    Antrean LPG 3 Kg Sebabkan Jatuhnya Korban Jiwa, Prabowo Ditantang Adili Bahlil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Stefan Antonio, secara tegas mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Seperti diketahui, aturan Bahlil soal pengecer dilarang jual tabung gas elpiji 3 kilogram, diduga menjadi sebab hilangnya nyawa seorang nenek.

    “Pak Prabowo masalah hilang nyawa, seorang nenek imbas kebijakan Bahlil ini gimana?,” ujar Stefan di akun media sosial X @StefanAntonio_18, Selasa (4/1/2025).

    Stefan langsung menantang Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil sikap terhadap peristiwa tersebut.

    “Dan masihkah juga anda memakai pembantu anda ini menjadi Menteri?,” cetusnya.

    Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pembantu Presiden tersebut berpotensi berakibat fatal, bahkan merenggut nyawa rakyat yang seharusnya dilindungi.

    “Haruskah ada permaafan, bahkan ketika seorang rakyat anda harus meregang nyawa akibat dari keputusan pembantu anda?,” timpalnya.

    Stefan juga mempertanyakan apakah seharusnya ada permaafan terhadap kebijakan yang telah mengorbankan nyawa warga negara.

    Lebih lanjut, ia menuntut pertanggungjawaban baik dari Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM maupun dari Presiden Prabowo yang memiliki kewenangan atas keputusan-keputusan yang diambil oleh para pembantunya

    “Tidak adakah pertanggung jawaban adakah pertanggung jawaban anda dan pembantu anda tersebut?,” imbuhnya.

    Stefan juga secara langsung menantang Presiden Prabowo untuk menilai kembali keputusan-keputusan yang melibatkan Bahlil, terutama terkait dengan kebijakan yang menyebabkan korban jiwa.

  • Apresiasi Pemerintah, Asosiasi Dorong Perbaikan Bertahap Distribusi Elpiji 3 Kg

    Apresiasi Pemerintah, Asosiasi Dorong Perbaikan Bertahap Distribusi Elpiji 3 Kg

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) mengapresiasi langkah sigap Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons keluhan masyarakat dengan mengadaptasi kebijakan distribusi LPG atau elpiji 3 kilogram (kg). Aspebindo pun mendorong perbaikan bertahap dalam distribusi elpiji 3 Kg.

    Menurut Sekjen Aspebindo I Made Nugraha Jaya Wardana, upaya perbaikan bertahap diperlukan untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan transparan tanpa mengganggu akses masyarakat terhadap elpiji bersubsidi.

    “Penataan supply chain LPG 3 kg perlu dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu stabilitas pasokan bagi masyarakat. Kami mendukung kebijakan yang bertujuan memastikan distribusi lebih tertata, tetapi perlu diterapkan dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi di lapangan,” ujar Made kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil, kata Made, telah menunjukkan kesigapan dalam mengadaptasi kebijakan agar tetap berpihak pada masyarakat. Pasalnya, pemerintah langsung membatalkan keputusan pelarangan distribusi pengecer menjual elpiji 3 kg dan menjadikan pengecer sebagai subpangkalan.

    Menurut Made, pemerintah sangat responsif dalam menyikapi dinamika distribusi LPG, terutama dengan mempertimbangkan dampak bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.

    “Kami melihat bahwa pemerintah telah mengambil langkah tepat dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara bertahap. Ini penting agar perbaikan sistem distribusi LPG tidak menimbulkan hambatan bagi masyarakat yang bergantung pada LPG bersubsidi,” jelas Made.

    Hanya saja, kata Made, Aspebindo memandang perlunya perbaikan distribusi elpiji 3 kg secara bertahap. Hal itu untuk memastikan produk bersubsidi itu tepat sasaran sehingga benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

    Aspebindo, kata dia, siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal perbaikan sistem distribusi LPG.

    “Kolaborasi yang baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat akan memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik. Kami mendukung penuh perbaikan distribusi elpiji 3 kg yang tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” pungkas Made.
     

  • IRT di Palmerah mengaku sudah keliling tiga hari cari elpiji 3 kg

    IRT di Palmerah mengaku sudah keliling tiga hari cari elpiji 3 kg

    sempat tiga hari enggak masak

    Jakarta (ANTARA) – Khusnul Khotimah seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat mengaku sudah berkeliling Jakarta selama tiga hari mencari elpiji 3 kilogram.

    “Ya kemarin langka. Jadi cari kemana-mana, sempat tiga hari enggak masak. Mutar-mutar, nyari, enggak ada yang jual, enggak dapat satu pun,” ucap Khusnul di Jakarta, Selasa, berkeluh kesah.

    Khusnul menyebut pangkalan gas yang menjadi langganan bersama warga lainnya sudah tiga hari ini tutup.

    “Saya memang mengandalkan di sini tapi, karena kemarin enggak ada. Saya ke warung Madura ada 10 warung, enggak dapat. Akhirnya saya pasrah tiga hari beli makan di luar,” ucap Khusnul.

    Khusnul mengaku menemukan elpiji 3 kilogram tetapi harganya menjadi Rp20-22 ribu per tabungnya.

    “Enggak antri. Kalau di sini biasanya Rp18 ribu. Tempat lain kan Rp20-22 ribu kalau di warung biasa,” ungkap Khusnul.

    Khusnul tidak keberatan jika harus ke tempat tersebut untuk membeli elpiji 3 kilogram dengan menunjukkan KTP.

    “Enggak, saya nurut sajalah kebijakan pemerintah bagaimana. Saya kan punya dua elpiji 3 kilogram buat cadangan, kan bisa ngisi kalau satu kosong,” imbuh Khusnul.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan masyarakat perlu membawa KTP bila ingin membeli elpiji 3 kg di pengecer, yang kini bernama sub-pangkalan.

    “Harus (pakai KTP), karena kalau tidak pakai KTP gimana kita bisa tahu? Jangan sampai satu orang tanpa KTP bisa beli 20 tabung,” ucap Bahlil setelah melakukan sidak pangkalan elpiji 3 kg di wilayah Palmerah, Jakarta Barat pada hari ini.

    Bahlil menyampaikan penggunaan KTP untuk pembelian elpiji 3 kg di pengecer bertujuan untuk mendata dan memastikan bahwa subsidi gas yang disalurkan tepat sasaran, sebagaimana keinginan pemerintah.

    Para pengecer yang kini berubah nama menjadi sub-pangkalan, kata Bahlil, dibekali aplikasi Pertamina yang bernama MerchantApps Pangkalan Pertamina.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertamina Dukung Pemerintah dalam Penataan Penyaluran LPG Subsidi

    Pertamina Dukung Pemerintah dalam Penataan Penyaluran LPG Subsidi

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) mendukung kebijakan pemerintah dalam menata penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg bersubsidi dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG subsidi lebih terkendali, tepat sasaran, dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

    Sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan ini, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan turut mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Pangkalan LPG di Jakarta dan Tangerang.

    Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah mengalokasikan subsidi LPG sebesar Rp 87 triliun per tahun, dengan subsidi Rp 36 ribu per tabung. Pemerintah menerapkan kebijakan baru guna menata proses distribusi LPG 3 Kg agar lebih terkendali dan tepat sasaran, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pengecer yang ada akan difungsikan menjadi sub pangkalan. Tujuannya adalah untuk memastikan siapa yang membeli, berapa jumlahnya, dan berapa harganya dapat dikontrol dengan lebih baik. Dengan demikian, potensi penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan subsidi ini bisa dicegah,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

    Sementara itu, Simon Aloysius Mantiri menegaskan Pertamina telah mendaftarkan 375 ribu pengecer dan secara otomatis mengubah status mereka menjadi sub pangkalan LPG 3 Kg.

    “Kami telah mengubah kategori pengecer menjadi sub pangkalan. Dengan demikian, mulai hari ini, sesuai arahan Pak Menteri, masyarakat dapat kembali membeli LPG seperti biasa langsung dari sub pangkalan,” ujar Simon.

    Selain inspeksi di Jakarta dan Tangerang, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga melakukan sidak serupa di wilayah Bogor, didampingi oleh Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, serta Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Logowo Putra.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama antara pemerintah dan Pertamina dalam memastikan penyaluran LPG 3 Kg berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang berhak.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 kg, sambil melakukan penataan pengecer jadi sub pangkalan secara bertahap untuk kemudahan masyarakat.

    (akn/ega)