Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Stok BBM di SPBU Shell Kosong, Bahlil Sebut Gara-Gara Impor Tersendat – Page 3

    Stok BBM di SPBU Shell Kosong, Bahlil Sebut Gara-Gara Impor Tersendat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara soal kekosongan stok BBM di beberapa SPBU Shell Indonesia. Itu terjadi lantaran proses impor BBM dari badan usaha bersangkutan tersendat.

    Bahlil mengatakan, Shell Indonesia sudah mengantongi izin impor BBM sejak Januari 2025 lalu. Namun, ia memperkirakan ada kendala teknis yang membuat penyaluran bahan bakar dari SPBU Shell Indonesia terhambat.

    “Shell enggak ada persiapan, izin impornya kan sudah dikasih. Izin impornya sudah selesai, mungkin teknis aja ya,” kata Bahlil di Kantor ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Menurut dia, kekosongan stok BBM di SPBU jadi persoalan internal Shell Indonesia yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Lantaran pemerintah hanya bisa mengendalikan distribusi BBM yang disalurkan oleh PT Pertamina (Persero).

    Ia lantas menduga, banyak SPBU swasta yang saat ini tak bisa menjual BBM karena pengiriman impor oleh kapal yang masih dalam perjalanan.

    “Cuma memang ada perusahaan-perusahaan swasta mungkin yang dimaksud ini ada yang kapalnya belum tiba. Ini kan persoalan kapal saja,” ujar Bahlil.

    Pengakuan Shell Indonesia

    Adapun Shell Indonesia telah mengakui adanya kendala dalam pendistribusian BBM di SPBU miliknya. Pernyataan itu dikeluarkan usai mendapati ramainya keluhan di sosial media, terkait kosongnya pasokan BBM pada SPBU swasta.

    “Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa saat ini terdapat kendala dalam pengadaan dan penyaluran produk bahan bakar minyak (BBM),” ujar President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian dalam pesan tertulis kepada Liputan6.com beberapa waktu lalu.

     

  • Bahlil Jamin LPG 3 Kg Tak Langka Lagi jika Pengecer Hilang – Page 3

    Bahlil Jamin LPG 3 Kg Tak Langka Lagi jika Pengecer Hilang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berasumsi, kelangkaan LPG 3 kg tidak akan terjadi lagi jika pihak pengecer tak resmi sudah tidak berjualan produk itu lagi.

    Adapun mulai 1 Februari 2025, Kementerian ESDM memutuskan untuk membatasi penjualan LPG 3 kg di pangkalan resmi milik Pertamina. Pihak pengecer semisal warung kelontong tetap bisa berjualan tabung gas melon subsidi, asalkan sudah terdaftar sebagai pangkalan resmi.

    Bahlil tak memungkiri adanya kelangkaan stok LPG 3 kg di tengah masyarakat. Namun, menurut dia itu merupakan hal yang wajar selama masa peralihan untuk skema distribusi baru.

    “Sekarang saya dapat memahami. Contoh di Jakarta Timur, di tempat saya tinggal. Pengecer itu biasanya cuman 100 meter saya bisa dapat LPG di pengencer itu. Sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 (meter) atau 1 kilometer,” ungkapnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Ke depan, Bahlil telah membuat keputusan agar pihak pengecer yang sudah memenuhi syarat biar dinaikan statusnya menjadi pangkalan.

    “Supaya apa? Dia bisa kita kontrol harganya, karena kalau tidak ini bisa berpotensi menyalahgunakan. Ini transisi aja sebenarny,” imbuh dia.

    Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun telah meminta Bahlil untuk memperhatikan soal pendistribusian LPG 3 kg ini.

    Ia diberi perintah untuk melakukan pengecekan secara langsung. Bahlil lantas berjanji, stok LPG 3 kg tak lagi langka jika persoalan terkait pengecer tak resmi ini sudah terselesaikan.

    “Kami selesaikan ini. Barang enggak ada langka, saya jamin. Saya jamin nggak ada langka,” tegas Bahlil.

    “Cuma persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambahin. Kita cari formulasi lah. Supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak,” ungkapnya.

     

  • Siap-siap! Warung Pengecer Harus Keluar Modal Kalau Mau Jadi Agen Resmi Elpiji 3 Kilogram

    Siap-siap! Warung Pengecer Harus Keluar Modal Kalau Mau Jadi Agen Resmi Elpiji 3 Kilogram

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan perubahan sistem distribusi penjualan LPG atau elpiji 3 kilogram. Nantinya, hanya agen resmi terdaftar di Pertamina yang berhak menjual barang subsidi tersebut.

    Artinya, warung pengecer yang tak terdaftar, tidak boleh lagi menjual elpiji 3 kilogram.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, para warung pengecer ini sebenarnya bisa saja menjual elpiji 3 kilogram. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, sepert mendaftarkan diri menjadi agen resmi yang terdaftar dan hal ini juga memerlukan biaya tambahan.

    “Bisnis menguasai hajat hidup orang banyak enggak pakai modal? Sorry ye,” ungkap Bahlil singkat di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Achmad Muchtasyar menyampaikan, perihal besaran biaya untuk jadi pengecer elpiji 3 kilogram sedang dikaji oleh pemerintah. Pengkajian ini dilakukan agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu memberatkan pengusaha.

    “Ada biaya-biaya, tetapi kan lagi dikaji supaya tidak mahal,” ungkap Achmad.

    Achmad menjelaskan, yang terjadi saat ini adalah adanya pembenahan sistem dalam distribusi, sehingga elpiji 3 kilogram disebut-sebut sedang langka.

    Ia membeberkan, sebelumnya para pengecer atau warung kelontong cukup banyak yang menjual barang subsidi tersebut. Namun, sayangnya harga elpiji 3 kilogram dijual dengan harga yang cukup tinggi, yakni kisaran Rp 23.000 hingga Rp 30.000 per tabung.

    Padahal, harga tersebut dinilai lebih tinggi dari harga yang dijual di agen resmi yang terdaftar di PT Pertamina.

    Menurut Achmad, tingginya harga elpiji 3 kilogram dikarenakan terlalu panjangnya rantai distribusi, serta ada oknum yang menjual barang tersebut yang di atas harga umum.

    Oleh karenanya, dengan adanya pembenahan ekosistem rantai distribusi ini, maka harga elpiji 3 kilogram diharapkan dapat dikendalikan oleh badan usaha PT Pertamina.

    “Pengecer kan statusnya ilegal. Di situ lah pintu masuk orang bisa gunakan elpiji 3 kilogram sehingga tak tepat sasaran. Kemudian harga, ada yang jual Rp 30.000 dan enggak sesuai dengan seharusnya,” pungkasnya.

  • Ini Alasan Elpiji 3 Kg Tak Lagi Dijual di Pengecer

    Ini Alasan Elpiji 3 Kg Tak Lagi Dijual di Pengecer

    Pemerintah resmi menghentikan penjualan gas elpiji 3 kilogram (kg) melalui pengecer per 1 Februari 2025. Pembeli kini tidak bisa mendapatkannya melalui pengecer lagi. 

    Sejalan dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, pemerintah juga mengimbau pengecer untuk mendaftarkan diri menjadi pangkalan. Masyarakat juga diimbau untuk melakukan pembelian gas elpiji 3 kg melalui pangkalan.

    Kebijakan tersebut tentu banyak menuai respon masyarakat. Tidak jarang ada yang mempertanyakan alasan dibalik pemberlakuan kebijakan tersebut.

    Lantas apa alasan elpiji 3 kg tidak lagi dijual di pengecer? Temukan jawabannya di bawah ini.

    Upaya menata ulang distribusi

    Dilansir sejumlah sumber, salah satu alasan elpiji 3 kg tidak lagi dijual di pengecer adalah pemerintah tengah mengupayakan menata ulang distribusinya.

    Pembatasan pembelian gas melon menjadi langkah mewujudkan tata kelola penyediaan yang lebih tertata rapi. 

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menerapkan pembatasan pembelian gas elpiji 3 kg yang merupakan gas subsidi.

    Langkah tersebut diambil guna mengatur tata kelola pendistribusiannya hingga sampai ke tangan konsumen. 

    Hal tersebut juga berkaitan dengan memastikan tidak ada oknum tertentu yang menaikan harga elpiji 3 kg semaunya.

    Mencegah harga gas elpiji lebih mahal

    Di sisi lain, penghentian pembelian gas melon lewat pengecer juga bertujuan untuk mencegah harga lebih mahal. 

    Yuliot Tanjung selaku Wakil Menteri ESDM menyampaikan bahwa tindakan ini dilakukan untuk mencegah harga gas elpiji 3 kg yang lebih mahal daripada harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan setiap daerah.

    Ia juga menegaskan bahwa pembatasan pembelian gas elpiji 3 kg merupakan usaha pemerintah untuk memastikan kebutuhan gas masyarakat tetap terpenuhi.

    Artinya, gas elpiji 3 kg tetap bisa diakses oleh masyarakat dengan harga yang wajar dan telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Distribusi gas elpiji yang dikelola dengan rapi juga membantu pemerintah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.

    “Kalau lebih tercatat berapa kebutuhan distribusi, ya, kami siapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, tidak terjadi oversuplai atau penggunaan elpiji yang tidak tetap,” ungkap Yuliot dikutip dari antaranews.com, Senin (3/2).

    Penyaluran gas subsidi tepat sasaran

    Merealisasikan penyaluran gas subsidi tepat sasaran juga menjadi alasan elpiji 3 kg tidak lagi dijual di pengecer. Harapannya, penataan distribusi gas melon yang tengah diupayakan ini diterima oleh kalangan masyarakat yang berhak.

    Kebijakan terbaru satu ini dilakukan untuk memastikan distribusi gas elpiji 3 kg bisa lebih tetap sasaran dari sebelumnya. Dengan begitu, masyarakat yang berhak atas gas subsidi bisa dijangkau lebih baik.

    Meskipun begitu, Sofyano Zakaria selaku Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai kebijakan pemerintah ini tidak menjamin beban subsidi elpiji pasti berkurang.

    “Jika kebijakan tersebut dimaksudkan agar penyaluran LPG subsidi tepat sasaran, maka seharusnya dilakukan dengan membuat peraturan yang tegas atas siapa yang berhak atas LPG bersubsidi, bukan hanya mengalihkan pengecer menjadi pangkalan resmi LPG subsidi,” ungkap Sofyano, Senin (3/2) dikutip dari antaranews.com.

    Menurutnya, persoalan pemerintah bukan distribusi elpiji subsidi dan harga eceran, tetapi pada meningkatkan beban subsidi. Hal tersebut berkaitan dengan meningkatkan kuota atas kebutuhan gas elpiji 3 kg.

    Sofyano merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Pengguna Usaha Mikro yang Boleh Menggunakan LPG 3 kg.

    “Oleh karenanya, hal utama yang harusnya dibenahi pemerintah adalah justru merevisi Perpres 104 Tahun 2007 khususnya terkait siapa pengguna yang berhak dan juga pengawasannya di lapangan,” jelas Sofyano.

    Demikian sederet alasan elpiji 3 kg tak lagi dijual di pengecer yang efektif berlaku per 1 Februari 2025.

  • PD Minta LPG 3 Kg di Pangkalan Dikaji Ulang: Yang Salah Bukan Penyaluran

    PD Minta LPG 3 Kg di Pangkalan Dikaji Ulang: Yang Salah Bukan Penyaluran

    Jakarta –

    Ketua DPP Partai Demokrat sekaligus anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menyoroti distribusi LPG 3 Kg mesti melalui pangkalan. Herman mengatakan aturan itu perlu dikaji ulang lantaran bisa menyulitkan masyarakat yang kesehariannya tak terlepas dengan produk ini.

    “Menurut saya ini harus dikaji ulang. Karena yang salah kan bukan persoalan penyaluran sampai tingkat penerima dikarenakan oleh aturannya. Misalkan aturannya harus sampai tingkat pangkalan, bukan,” kata Herman kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Herman mengatakan alasan pemerintah meniadakan LPG 3 Kg di pengecer lantaran harga yang dipatok tak sesuai. Menurutnya hal itu mesti ditertibkan, bukan justru menghilangkan eceran LPG di warung-warung.

    “Tetapi ini kan oleh pelanggarannya. Misalkan sudah ditetapkan harga eceran tertinggi (HET). Sekarang berapa? Rp 18.000 ya? Ya Rp 18.000 misalkan harga eceran tertingginya. Nah kemudian ditemukan harga tersebut naik di tingkat pengecer toko atau warung menjadi harga Rp 25 ribu,” ujar Herman.

    “Ya jelas memang melanggar terhadap harga eceran tertinggi. Justru ini yang harus ditertibkan. Bukan ditertibkan barang itu disalurkan melalui warungnya. Karena ini merupakan subordinasi dari pangkalan,” lanjutnya.

    Herman mengatakan wajar bila masyarakat menyebut ada kelangkaan LPG 3 Kg lantaran mesti disalurkan melalui pangkalan. Herman meminta pemerintah untuk mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat di daerah.

    “Maka itu ya, saat ini berita di berbagai tempat ada kelangkaan-kelangkaan ya pasti langka, karena dengan pelarangan terhadap penjualan gas LPG yang ada di warung-warung, toko-toko sebagai subordinasi dari pangkalan, ini juga pada akhirnya semua tidak bisa menyalurkan,” ucap Herman.

    “Oleh karena itu, ya pasti langka. Nah bukan masalah langka gas melonnya, tapi langka di warung-warungnya. Sehingga mereka harus membeli ke pangkalan. Namun demikian tentu harus dipertimbangkan oleh pemerintah, bukan hanya persoalan ketersediaan tapi juga keterjangkauan,” tambahnya.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan tidak ada kelangkaan tabung gas LPG 3 kg. Sebab, Bahlil menyebut kebutuhan terhadap gas LPG 3 kg tahun 2024 dengan 2025 sama.

    “Kelangkaan daripada LPG itu sebenarnya enggak ada, enggak ada. Kenapa? Karena semua kebutuhan dari tahun 2024 ke 2025, volumenya sama, dan kami siapkan sekarang,” kata Bahlil kepada wartawan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2).

    Bahlil menjelaskan yang terjadi saat ini bukanlah kelangkaan, tapi proses perubahan dari pengecer menjadi pangkalan. Menurutnya, pemerintah telah menganalisa dan menunjukkan bahwa masih terjadi kenaikan di tingkat pengecer yang memberatkan masyarakat.

    Dia mengatakan saat ini pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan supaya masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai jika membeli langsung di pangkalan.

    “Itulah kemudian kami berpikir bahwa harus masyarakat kita bagaimana mensosialisasikan ini, untuk ngambilnya jangan di pengecer, tapi di pangkalan. Supaya apa? Harganya tidak mahal, harganya sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah,” ucapnya.

    (dwr/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pengamat Minta Presiden Prabowo Tegur Bahlil karena Batasi Pengecer Jual Gas LPG 3 Kg

    Pengamat Minta Presiden Prabowo Tegur Bahlil karena Batasi Pengecer Jual Gas LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom UGM, Dr. Fahmy Radhi, MBA mengatakan bahwa larangan pengecer menjual gas LPG 3 Kg yang digagas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hanya akan menyusahkan rakyat kecil.

    Menurutnya, kebijakan ini justru berpotensi mematikan pedagang kecil lantaran menyusahkan konsumen untuk mendapatkan LPG 3 Kg.

    Selain itu, kebijakan Bahlil ini disebut berbanding terbalik dengan komitmen Presiden Prabowo yang ingin berpihak pada rakyat kecil.

    “Selama ini pengecer merupakan pedagang dan warung-warung kecil untuk mengais pendapatan dengan berjualan LPG 3 Kg. Larangan bagi pengecer menjual LPG 3 Kg mematikan usaha mereka,” ujarnya, di Kampus UGM, Senin, 3 Februari 2025, seperti dilansir dari laman resmi UGM.

    Fahmin mengatakan bahwa pelarangan tersebut bisa berdampak bagi wirausaha akar rumput. Mereka bisa saja kehilangan pendapatan.

    Efek buruknya, mereka kembali menjadi pengangguran dan terperosok menjadi rakyat miskin.

    Mengacu pada alasan ini, ia meminta Presiden Prabowo menegur kebijakan yang dibuat oleh Bahlil tersebut.

    “Kebijakan melarang pengecer menjual LPG 3 harus dibatalkan. Prabowo harus menegur Bahlil atas kebijakan blunder tersebut agar kebijakan serupa tidak terulang kembali,” ia menambahkan.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah telah membuat kebijakan bahwa penjualan gas LPG 3 kg resmi dilarang dilakukan melalui pengecer atau warung per 1 Februari 2025.

    Nantinya, pembelian gas melon harus dilakukan langsung ke pangkalan resmi.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima harga resmi sesuai ketetapan pemerintah.

    “Ini kita kan lagi menata. Ini kan bagaimana harga yang diterima oleh masyarakat bisa sesuai dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Di sisi lain, pemerintah juga membuka kesempatan bagi warung dan perseorangan untuk menjadi pangkalan resmi gas LPG 3 Kg.

  • Prabowo dan Gibran Perintahkan Bahlil Cek Langsung Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di Sejumlah Daerah

    Prabowo dan Gibran Perintahkan Bahlil Cek Langsung Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di Sejumlah Daerah

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengecek langsung penyebab kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) di berbagai daerah.

    Hal itu diungkapkan Bahlil saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kelangkaan gas elpiji 3 kg dalam konferensi pers membahas capaian sektor ESDM di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    “Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung,” kata Bahlil.

    Gas 3 kg langka di sejumlah daerah setelah Kementerian ESDM memberlakukan kebijakan melarang pengecer termasuk warung untuk menjual elpiji 3 kilogram mulai 1 Februari 2025.

    Pemerintah hanya membolehkan gas 3 kg dijual oleh pangkalan atau distributor resmi.

    Bahlil meminta masyarakat memberi waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kementerian ESDM sedang mencari formulasi hal dikeluhkan masyarakat itu. 

    “Bapak, ibu, saudara-saudara saya di mana pun berada, tolong kasih kami waktu sedikit saja, kami selesaikan ini,” ujarnya. 

    Bahlil menegaskan stok gas 3 kg tersedia atau tidak langka. “Barang enggak ada langka, saya jamin,” ujarnya. 

    Menurutnya masalah sekarang adalah gas 3 kg yang biasa bisa dibeli di warung-warung pengecer, sudah tidak ada lagi, sehingga untuk membelinya mungkin harus menempuh perjalanan lebih jauh ke pangkalan.

    “Mungkin biaya transportasi sedikit yang harus ditambah,” ujar Bahlil menanggapi pemberitaan gas 3 kg langka.

  • Bahlil Buka Opsi Batasi Ekspor Batu Bara & Eksportir Wajib Jual Sesuai HBA

    Bahlil Buka Opsi Batasi Ekspor Batu Bara & Eksportir Wajib Jual Sesuai HBA

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka opsi untuk membatasi ekspor batu bara. Hal ini dilakukan demi menjaga harga emas hitam di tingkat global.

    Dia menjelaskan, sepanjang 2024, batu bara yang beredar di pasar global mencapai 2,5 miliar ton. Sementara itu, ekspor batu bara dari Indonesia mencapai 555 juta ton. Menurutnya, dengan angka itu, kontribusi pasokan batu bara RI ke pasar global mencapai 30% hingga 35%. Artinya, Indonesia memiliki peran signifikan.

    Kendati demikian, dia menilai harga batu bara RI masih terbilang rendah. Oleh karena itu, Bahlil pun membuka opsi untuk melarang ekspor emas hitam itu.

    “Jadi batu bara kita betul-betul berdampak sistemik, masif, dan terstruktur kalau kita membuat kebijakan pengetatan ekspor. Namun sampai saat ini belum. Tapi kalau harga kita ditekan terus, tak menutup kemungkinan kita berpikir lain,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi batu bara nasional sepanjang 2024 mencapai 836 juta ton, melebihi target yang dipatok 710 juta ton. Realisasi produksi batu bara 2024 itu pun lebih besar dibanding 2023 yang sebesar 775 juta ton.

    Lebih terperinci, dari total produksi emas hitam pada 2024 itu, untuk ekspor mencapai 555 juta ton, sementara untuk domestic market obligation (DMO) sebesar 233 juta ton, dan tersedia stok sebesar 48 juta ton.

    Eksportir Wajib Jual Pakai HBA

    Selain itu, Bahlil juga berencana mewajibkan para eksportir menjual batu bara Indonesia sesuai dengan harga batu bara acuan (HBA) yang dipatok pemerintah. Bahlil pun mengaku pemerintah kini tengah menggodok kebijakan ini yang rencananya akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM.

    “Saya lagi memerintahkan Dirjen [Minerba] untuk hitung betul HBA kita dibandingkan ICE [ICE Newcastle]. Saya umumkan hari ini, tidak dalam waktu lama lagi, kami akan mempertimbangkan untuk membuat keputusan menteri agar HBA itulah yang dipakai untuk transaksi di pasar global,” ujar Bahlil.  

    Bahlil bahkan mengultimatum tidak akan mengeluarkan izin ekspor jika perusahaan batu bara tak mau mengikuti aturan tersebut.

    “Kalau perusahaan tak mau menerapkan, kami punya cara agar mereka ikut. Kalau perlu kita nggak keluarkan izin ekspor. Masa harga batu bara kita dibuat lebih murah, masa harga batu bara kita ditentukan negara tetangga. Jadi negara kita harus berdaulat menentukan harga sendiri,” tegas Bahlil.

    Berdasarkan catatan Bisnis, HBA pada Januari 2025 mengalami kenaikan untuk sebagian besar jenis kalori. HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR pada Januari 2025 naik 1,22% menjadi US$124,01 per ton. Pada bulan sebelumnya, harga batu bara kalori ini berada di level US$122,51 per ton.

    Selanjutnya, HBA dengan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR dipatok senilai US$83,95 per ton, naik 2,89% dibandingkan bulan lalu seharga US$81,59 per ton.

    Tak ketinggalan, HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR juga naik ke level US$52,75 per ton atau menguat 1,87% dibandingkan harga acuan bulan sebelumnya di angka US$51,78 per ton.

    Sementara itu, batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR kembali melemah ke level US$34,7 per ton. Harga acuan itu turun 1,64% dari posisi bulan sebelumnya di angka US$35,28 per ton.

  • Investasi Sektor Energi & Sumber Daya Mineral Tembus Rp531,7 Triliun di 2024

    Investasi Sektor Energi & Sumber Daya Mineral Tembus Rp531,7 Triliun di 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi investasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mencapai US$32,3 miliar atau setara Rp531,7 triliun (asumsi kurs Rp16.461 per dolar AS) sepanjang 2024.

    “Realisasi investasi di sektor ESDM. Kalau kita lihat realisasi investasi kita pada 2024 sebear US$32,3 miliar,” ucap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi investasi sektor ESDM pada 2023 yang mencapai US$29,9 miliar atau Rp492,2 triliun.

    Lebih terperinci, capaian investasi sektor ESDM pada 2024 terdiri atas sektor minyak dan gas (migas) sebesar US$17,5 miliar, mineral dan batu bara (minerba) US$7,7 miliar, energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) US$1,8 miliar, dan listrik US$5,3 miliar.

    Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp269,6 triliun sepanjang 2024. Angka ini mencapai 115% dari target yang sebesar Rp234,2 triliun.

    “Target PNBP kita di 2024 sebesar Rp234,2 triliun. Namun, realisasinya mencapai Rp269,6 triliun. Artinya, terjadi kenaikan signifikan,” kata Bahlil.

    Adapun, realisasi PNBP 2024 terdiri atas Rp110,9 triliun dari sektor migas, Rp140,5 triliun dari minerba, Rp2,8 triliun dari EBTKE, dan Rp15,4 triliun dari lainnya.

    Namun, realisasi PNBP 2024 lebih rendah dibanding 2023 yang mencapai Rp299,5 triliun. Menurut Bahlil, penurunan PNPB 2024 dibanding 2023 terjadi lantaran harga batu bara global yang turun. 

    “Ini terjadi penurunan di sektor mineral dan batu bara. Kenapa turun? Karena harga global lagi turun. Tapi kita bersyukur walaupun lagi turun tapi target PNBP masih bisa tumbuh,” tuturnya.

  • Elpiji 3 Kg Langka, Pengamat: Kebijakan Bahlil Menyusahkan Konsumen – Halaman all

    Elpiji 3 Kg Langka, Pengamat: Kebijakan Bahlil Menyusahkan Konsumen – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kebijakan pemerintah melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (Kg), merupakan kebijakan blunder. 

    Kini, penjualan elpiji 3 Kg hanya boleh dilakukan di pangkalan atau penyalur resmi Pertamina.

    Pengecer yang ingin tetap menjual elpiji 3 Kg harus mengubah dari pengecer menjadi pangkalan atau penyalur resmi Pertamina, yang diberi waktu 1 bulan untuk pengubahan tersebut.

    “Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut merupakan kebijakan blunder lantaran mematikan pengusaha akar rumput, menyusahkan konsumen, dan melabrak komitmen Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil,” ujar Fahmy saat dihubungi Tribunnews, Senin (3/2/2025).

    Selama ini, ucap Fahmy, pengecer merupakan pengusaha akar rumput dan warung-warung kecil untuk mengkais pendapat dengan berjualan elpiji 3 Kg. Larangan bagi pengecer menjual elpiji 3 Kg mematikan usaha mereka. 

    “Dampaknya, pengusaha akar rumput kehilangan pendapatan, kembali menjadi pengangguran dan terperosok menjadi rakyat miskin,” ujar Fahmy

    Sebab, lanjut dia, mustahil bagi pengusaha akar rumput untuk mengubah menjadi pangkalan atau pengecer resmi Pertamina karena dibutuhkan modal yang tidak kecil untuk membayar pembelian elpiji 3 Kg dalam jumlah besar.

    “Kebijakan Bahlil juga menyusahkan bagi konsumen, yang kebanyakan rakyat miskin,  untuk membeli kebutuhan elpiji 3 kg di pangkalan yang jauh dari tempat tinggalnya,” kata Fahmy.

    Kebijakan larangan pengecer menjual elpiji 3 Kg melabrak komitmen Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil, baik pengusaha akar rumput maupun konsumen rakyat miskin. 

    “Berhubung kebijakan Bahlil itu mematikan pengusaha akar rumput, menyusahkan konsumen rakyat miskin, dan bertentangan dengan komitmen Prabowo, maka kebijakan pemerintah melarang pengecer menjual elpiji 3 kg harus dibatalkan,” tuturnya.