Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • PLTU Batu Bara RI Ini Bakal ‘Disuntik Mati’ 7 Tahun Lebih Cepat!

    PLTU Batu Bara RI Ini Bakal ‘Disuntik Mati’ 7 Tahun Lebih Cepat!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program pensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

    Salah satunya melalui PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 Mega Watt (MW), yang akan dipensiunkan pada 2035 mendatang atau lebih cepat 7 tahun dari rencana awal 2042. Sebagai gantinya, pemerintah bakal menyiapkan sejumlah pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

    “Jadi, sebagai bentuk komitmen kami mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1 660 MW. Jadi kita pensiun dini-kan tujuh tahun sebelum masa pensiun, kita tarik,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers dikutip Rabu (5/2/2025).

    Menurut Bahlil komitmen pemensiunan PLTU Cirebon-1 dapat terealisasi seiring dengan adanya pembiayaan yang berasal dari Asian Development Bank (ADB).

    “Jadi ini sebagai komitmen kita nih. Kenapa kita lakukan seperti ini? Karena ada yang membiayai, dan setelah kita hitung secara ekonomis, memungkinkan,” kata dia.

    Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, terdapat empat pembangkit EBT yang disiapkan untuk menggantikan PLTU Cirebon-1. Rinciannya yakni pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 346 MW, PLTS + BESS 770 MW, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) berkapasitas 1.000 MW, dan PLTSa sebesar 12 MW.

    Setidaknya, terdapat manfaat ekonomi yang dihasilkan seiring dengan adanya pensiun dini PLTU Cirebon-1 ini. Diantaranya yakni membuka 39.707 lapangan kerja dengan potensi investasi US$ 198 juta.

    Seperti diketahui, rencana pemerintah Indonesia merealisasikan program penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 lebih cepat dari rencana awal, alias pensiun dini sudah di depan mata.

    Hal ini menyusul tercapainya kesepakatan antara Asian Development Bank (ADB) dengan pemerintah Indonesia dibawah naungan program Energy Transition Mechanism (ETM) untuk program pensiun dini PLTU Cirebon-1.

    Penandatanganan yang tidak mengikat tersebut diteken di sela acara COP28 di Dubai (3/12) antara PT PLN (Persero), PT Cirebon Electric Power (CEP) sebagai Independent Power Producer (IPP) dan Indonesia Investment Authority (INA).

    Di dalam kesepakatan ini PLTU Cirebon-1 akan mengakhiri operasionalnya pada Desember 2035 atau tujuh tahun lebih cepat dari jadwal sebelumnya yakni Juli 2042. Adapun transaksi akan dirampungkan pada paruh pertama 2024.

    (pgr/pgr)

  • Stok Elpiji 3Kg di Surabaya Masih Langka, Pengecer Kebingungan

    Stok Elpiji 3Kg di Surabaya Masih Langka, Pengecer Kebingungan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengecer gas elpiji 3 kilogram di Surabaya kebingungan dengan perubahan aturan penjualan gas subsidi yang terjadi terus-menerus, sementara kelangkaan tabung gas hijau melon itu masih terjadi dan menjadi masalah, Rabu (5/1/2025).

    Mulai awal Februari 2025, pemerintah melarang penjualan gas elpiji subsidi 3 kg di pengecer dan masyarakat hanya dapat membelinya di pangkalan resmi Pertamina sesuai HET, sehingga megakibatkan antrean panjang pembeli di tempat pangkalan.

    Kebijakan tersebut kemudian ditolak oleh banyak pihak, dan untuk mengubah aturan baru tersebut; pemerintah melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia berencana akan mengalihkan pengecer elpiji 3 kg, ke status yang ia sebut sub-pangkalan.

    Dan selain itu, pihak sub-pangkalan akan dibekali aplikasi yang bernama MerchantApps Pangkalan Pertamina.

    Menanggapi hal itu, salah seorang pengecer elpiji 3 kg di Jalan Ngagel Madya Baru, Ahmad Bashori (30 tahun) mengatakan, masih bingung peraturan mana yang harus ia ikuti. Kata dia, gas elpiji 3 kg di toko kelontong miliknya saja langka dan selalu kehabisan stok.

    “Ya bingung, masih belum tahu seperti apa. Tapi senangnya itu sekarang sudah tidak dilarang lagi kita untuk jualan. Soalnya warga sini juga banyak yang cari elpiji 3 kg,” kata Ahmad Bashori ditemui beritajatim.com, Rabu (5/2/2025).

    Ahmad Bashori juga menyampaikan, kalau pihak agen dan pangkalan sampai hari ini belum dapat mengirim stok elpiji 3 kg sesuai permintaan, dan hanya mengirim separuh dari jumlah pengiriman normal.

    “Sekarang ada tapi memang stoknya gak banyak, belum normal seperti hari hari biasanya,” ujarnya.

    Hal yang sama juga dirasakan oleh Sumiati (36) pengecer dari Warung Madura di Jalan Juwingan, Surabaya. Dia khawatir, kalau dengan aturan baru itu ia tidak mengikutinya dan hanya menyusahkan dirinya.

    “Saya gak paham caranya kalau teknologi seperti itu. Pegang handphone (hp) saja jarang. Kemarin memang sepat distop pengirimannya, tapi hari ini mulai dikirim lagi gas elpiji 3 kg, tapi separuh dari pesanan,” jelasnya.

    Dari situ, pengecer berharap mereka bisa kembali menjual elpiji 3 kg seperti sedia kala, dengan stok pengiriman yang normal dan aturan yang mudah.

    “Ya pengen kayak dulu aja, seperti biasanya bisa jual gas elpiji 3 kg. Kalau aturannya berubah saya takut gak bisa jualan, dan kehilangan pelanggan,” ucap dia. (rma/ted)

  • Curhat Pengecer LPG 3 Kg di Lebak, Bingung Urus Berkas Jadi Sub Pangkalan

    Curhat Pengecer LPG 3 Kg di Lebak, Bingung Urus Berkas Jadi Sub Pangkalan

    Lebak –

    Pengecer di Kabupaten Lebak, Banten, mengaku bingung mengurus berkas untuk menjadi sub pangkalan. Aturan ini harus mereka penuhi jika ingin menjual gas LPG 3 Kg atau gas melon.

    “Belum jualan lagi, diminta mengurus surat-surat dulu. Sementara kita bingung ngurusnya gimana,” kata pemilik warung bernama Suryanti ditemui di Rangkasbitung, Rabu (5/2/2025).

    Suryanti belum bisa menjual gas melon karena belum terdaftar sebagai sub pangkalan. Dia masih mencari tahu cara menjadi sub pangkalan agar bisa menjual gas melon.

    “Sudah tahu kalau bisa jualan lagi tapi tadi, kita diminta buat surat. Suami masih cari-cari informasi,” tuturnya.

    Pemilik warung lain di Jalan Siliwangi, Rangkasbitung, bernama Ocah juga sudah mengetahui aturan baru ini. Namun, dia belum mendapat detail cara penjualannya.

    “Baru tahu di media saja, katanya bakal jadi sub pangkalan, tapi belum tahu mekanisme jualnya seperti apa,” ujar Ocah.

    Ocah saat ini masih belum menjual gas melon di warung. Selain karena sedang mengurus berkas, dia juga menunggu stok gas di pangkalan.

    “Masih nunggu, belum ada pemberitahuan kapan ada gas nya lagi,” tuturnya.

    Sementara itu, pangkalan resmi Abdul Jamal di Leuwi Kaum, Muti mengaku belum menjual gas melon ke pengecer. Hal ini karena belum ada pengecer yang tercatat sebagai sub pangkalan.

    “Belum, saya belum jual ke pengecer karena mereka belum jadi sub pangkalan,” kata Muti.

    Muti mengaku sudah banyak pengecer yang menanyakan cara menjadi sub pangkalan agar bisa menjual gas melon. Salah satu syaratnya ialah memiliki nomor induk berusaha (NIB).

    “Saya baru bisa jawab (ke pengecer) harus ada NIB, baru itu yang saya tahu, detailnya bagaimana saya juga masih cari informasi,” tuturnya.

    Untuk diketahui, Kementerian ESDM sempat memutuskan pengecer tidak boleh menjual LPG 3 kilogram (kg) mulai Sabtu 1 Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung pada Jumat 31 Januari 2025.

    Namun, implementasi di lapangan membuat masyarakat resah dan malah kesulitan mendapatkan gas 3 kg tersebut. Antrean masyarakat di berbagai pangkalan mengular.

    Baru sekitar tiga hari kebijakan itu berlaku, Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Prabowo pun memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaktifkan kembali pengecer untuk menjual LPG 3 Kg.

    “Ada keinginan dari Kementerian ESDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (4/2).

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pertamina siap jalankan instruksi soal pengecer elpiji subsidi

    Pertamina siap jalankan instruksi soal pengecer elpiji subsidi

    Arsip foto – Petugas melayani pembelian LPG subsidi ukuran tiga kilogram di salah satu gerai di Denpasar, Bali, Senin (3/2/2025) ANTARA/HO-Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus

    Pertamina siap jalankan instruksi soal pengecer elpiji subsidi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 16:59 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina Patra Niaga siap menjalankan instruksi pemerintah terkait pengecer agar dapat berjualan kembali elpiji subsidi ukuran tiga kilogram.

    “Kami siap melaksanakan kebijakan distribusi energi bersubsidi sesuai dengan yang diamanahkan oleh pemerintah,” kata Manajer Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Selasa.

    Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar pengecer dapat berjualan elpiji melon itu per hari ini.

    Instruksi itu disampaikan melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah berkomunikasi dengan Kepala Negara pada Senin (3/1) malam terkait dengan perubahan pola distribusi tabung gas subsidi itu.

    “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini, mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco sebelum menghadiri Rapat Paripurna di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa.

    Ia menambahkan Kementerian ESDM diminta untuk memproses administrasi pengecer ke depan dijadikan sebagai sub-pangkalan agar harga jual ke masyarakat tidak terlalu mahal.

    “Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” ucapnya.

    Adapun BUMN bidang minyak dan gas bumi itu mengawasi distribusi dari agen hingga pangkalan dan tidak mencakup pengecer.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM menetapkan pembelian liquefied petroleum gas (LPG) subsidi ukuran 3 kg mulai 1 Februari 2025 sepenuhnya hanya dilayani di pangkalan resmi dan tidak ada lagi di pengecer.

    Kebijakan itu dilakukan untuk memberikan kepastian harga kepada konsumen sesuai HET di tingkat pangkalan yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing wilayah.

    Adapun harga LPG subsidi ukuran tiga kilogram di tingkat pengecer itu bervariasi di Bali mulai Rp23 ribu-25 ribu per tabung atau melampaui harga eceran tertinggi (HET).

    Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan HET LPG subsidi ukuran 3 kilogram di pangkalan mencapai Rp18 ribu per tabung sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 63 tahun 2022.

    Namun, perubahan pola pembelian itu menimbulkan persoalan di masyarakat yakni terjadinya pasokan yang terbatas dan menimbulkan antrean panjang di sejumlah pangkalan.

    Ia mencatat berdasarkan data per Januari 2025, jumlah pangkalan di Bali mencapai 5.335 unit atau diperkirakan setiap desa di Pulau Dewata ada tujuh unit pangkalan.

    Masyarakat dapat mengetahui lokasi pangkalan melalui tautan berikut https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau melalui layanan informasi pada saluran telepon 135.

    Sumber : Antara

  • Kritik Cara Bahlil Salurkan Subsidi untuk LPG 3 Kg, Prastowo: Warga Jadi Kelinci Percobaan Menteri Tidak Kredibel

    Kritik Cara Bahlil Salurkan Subsidi untuk LPG 3 Kg, Prastowo: Warga Jadi Kelinci Percobaan Menteri Tidak Kredibel

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Ekonomi, Prastowo Yustinus mengatakan subsidi tepat sasaran bagus. Tapi ka mengkritik cara pemerintah dalam menyalurkan subsidi elpiji 3 kilogram (Kg).

    “Subsidi tepat sasaran itu bagus Pak, tapi nggak gini juga caranya,” kata Prastowo dikutip dari unggahannya di X, Rabu (5/2/2025).

    Ia menyoroti cara kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pasalnya, kebijakannya lebih dulu dibuat baru dirapatkan.

    “Setelah bikin warga miskin kelimpungan mencari satu tabung elpiji, baru akan dirapatkan,” ujar Prastowo.

    Eks Staf Khusus Menteri Keuangan itu mengatakan, harusnya sosialisasi dilakukan di awal. Lalu diterapkan secara nasional.

    “Memang seharusnya sosialisasi lebih awal, siapkan skema yg baik, uji coba yang layak, baru terapkan secara nasional,” ucap Prastowo.

    Kebijakan yang dilakukan Bahlil, dinilainya seperti menjadikan warga kelinci percobaan.

    “Kasihan warga jadi kelinci percobaan kebijakan Menteri yang tidak kredibel. Semoga Pak @prabowo segera mengambil langkah tegas dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengizinkan kembali pengecer menjual LPG 3 Kg.

    Kebijakan Bahlil telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat hingga seorang lansia meninggal dunia saat antre LPG 3 kg di Pamulang, Tangerang Selatan.

    Keputusan Presiden Prabowo mengizinkan kembali para pengecer menjual LPG 3 Kg diungkap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia juga menuliskan keputusan itu di akun pribadi media sosial X @bang_dasco.

  • Warga Marah ke Bahlil, DPRD Kota Tangerang: Itu Reaksi yang Mewakili Semua Masyarakat – Page 3

    Warga Marah ke Bahlil, DPRD Kota Tangerang: Itu Reaksi yang Mewakili Semua Masyarakat – Page 3

    Seorang warga Tangerang meluapkan kekesalannya atas kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di warung-warung saat bertemu Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Pria yang mengaku bernama Efendi itu menyampaikan protesnya secara langsung kepada Bahlil dalam kunjungan ke agen gas di kawasan Cibodas, Tangerang, pada Selasa (4/2/2025).

    Sambil menenteng tabung gas kosong, Efendi dengan penuh emosi berbicara kepada Bahlil yang saat itu berdiri dengan pengawalan ketat. “Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demi gas,” ujarnya dengan nada penuh tekanan.

    Bahlil pun menanggapi keluhan tersebut dengan sigap. “Iya, iya, iya,” jawabnya menenangkan.

    Namun, Efendi terus menyampaikan keluhannya, menyoroti dampak kelangkaan gas terhadap kebutuhan rumah tangga.

    “Bukan masalah antre gasnya, anak kami lapar butuh makan, butuh kehidupan pak,” katanya dengan nada protes.

    Bahlil mencoba menenangkan suasana. “Oke, sudah pak ya,” ujarnya.

    Namun, Efendi kembali menegaskan pentingnya logika dalam menangani permasalahan ini. “Logika berjalan dong pak,” serunya sambiul menunjuk-nunjuk wajah Bahlil.

    “Iya, iya sudah pak ya. Sudah pak ya, sudah-sudah kita paham pak. Kita mengurus banyak orang dan bapak juga,” kata Bahlil sebelum akhirnya meninggalkan tempat tersebut.

  • Tak Ada Lagi Antrean Pengguna Elpiji 3 Kg di Sejumlah Pangkalan Jakbar dan Jaksel – Halaman all

    Tak Ada Lagi Antrean Pengguna Elpiji 3 Kg di Sejumlah Pangkalan Jakbar dan Jaksel – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Antrean konsumen elpiji 3 kg mulai tak terlihat di pangkalan gas khususnya di kawasan Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Barat (Jakbar) pada Rabu (5/9/2025).

    Pantauan Tribunnews.com, di kawasan pangkalan toko Kevin Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, terlihat sudah tidak ada masyarakat yang mengantre untuk mendapat gas.

    Pangkalan itu diketahui menjadi tempat yang dikunjungi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia pada Selasa (4/1/2025) kemarin.

    Terlihat stok elpiji 3 kg masih cukup banyak bertumpuk di dalam sebuah ruko. 

    Satu mobil pikap yang membawa elpiji terlihat menambah stok di pangkalan tersebut.

    “Udah enggak ada antrean sekarang. Ini lihat udah sepi,” kata Hari, pemilik pangkalan gas toko Kevin kepada Tribunnnews.com siang ini.

    Hari mengatakan sudah ada beberapa pemilik warung kelontong yang mulai menjual gas elpiji 3 kg tersebut setelah sebelumnya sudah diaktifkan kembali pemerintah.

    “Iya kemarin kan udah dibuat itu buat pengecer sub pangkalan,” tuturnya.

    Hal yang sama terdapat di pangkalan gas toko Nanda yang terletak di Jalan Inspeksi I, Palmerah, Jakarta Barat.

    Hanya beberapa orang yang membeli elpiji 3 kg secara bergantian dengan harga Rp18 ribu.

    Nampak  elipiji 3 kg yang bertumpuk dj bagian dalam toko tersebut. 

    Maryam, salah satu pembeli gas di toko tersebut mengatakan memilih membeli gas di pangkalan karena harga yang lebih terjangkau.

    “Kemaren susah dapatnya. Ini beli di sini tuh sekarang Rp18 ribu. Kalau di warung Rp25 ribu,” tuturnya.

    Selain itu, beberapa pangkalan di kawasan Mampang Prapatan dan Cipete, Jakarta Selatan pun sudah tak ada antrean pembeli.

    Nampak toko yang dijadikan pangkalan gas tersebut hanya melayani beberapa masyarakat yang membeli gas.

    Diperbolehkan Lagi

    Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia kembali memperbolehkan para pengecer menjual gas elpiji 3 Kg setelah terjadinya polemik dalam beberapa hari terakhir. 

    Hal ini sesuai dengan intruksi Presiden RI Prabowo Subianto dengan tujuan agar elpiji tepat sasaran. 

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh indonesia, dengan nama sub-pangkalan,” kata Bahlil di pangkalan elpiji di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa (4/1/2025).

    Bahlil mengatakan pihaknya bekerja sama dengan PT Pertamina akan membekali para pengecer ini dengan sebuah aplikasi untuk memonitor penjualan elpiji khususnya ukuran 3 kg. 

    “Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” tuturnya. 

    Dalam hal ini, Bahlil berharap nantinya harga gas elpiji di para pengecer ini bisa stabil atau tidak ada lonjakan harga yang jauh dari agen maupun pangkalan. 

    “Sebenarnya rakyat itu mendapatkan harga LPG harusnya maksimal 19 ribu. Itu udah paling mahal itu. Karena harusnya itu negara itu mensubsidi itu sampai dengan 12 ribu. Jadi satu tabung itu negara kasih ke agen ya Pak ya, itu sekitar 12 ribu sampai 13 ribu,” tuturnya. 

    “Agen baru ke Pangkalan itu 16 ribu. Sampai ke Pengecer harusnya 19 ribu maksimal, 18 ribu, 19 ribu,” sambungnya.

     

  • 4 Ini Mekanisme Harga Gas yang Seharusnya: Pertamina ke Agen Rp 12.750, Dijual ke Pangkalan Rp 15.000 lalu ke Masyarakat Rp 18.000 Regional

    4 Ini Mekanisme Harga Gas yang Seharusnya: Pertamina ke Agen Rp 12.750, Dijual ke Pangkalan Rp 15.000 lalu ke Masyarakat Rp 18.000 Regional

    Ini Mekanisme Harga Gas yang Seharusnya: Pertamina ke Agen Rp 12.750, Dijual ke Pangkalan Rp 15.000 lalu ke Masyarakat Rp 18.000
    Editor
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan mekanisme harga yang seharusnya diterapkan dalam distribusi gas elpiji 3 kilogram untuk mencegah lonjakan harga di pasaran.
    Bahlil mengunjungi sejumlah daerah, termasuk Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (5/2/2025), guna memastikan harga jual elpiji sesuai dengan kebijakan pemerintah.
    Saat meninjau pangkalan elpiji milik Yusmaniar di Jalan Tengku Bey, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, ia menemukan harga jual elpiji di pangkalan sebesar Rp 18.000 per tabung.
    “Saya lihat di pangkalan ini, harga elpiji Rp 18.000, dan itu rakyat beli. Inilah yang diinginkan pemerintah. Harga untuk masyarakat harus di bawah Rp 20.000,” ujar Bahlil saat diwawancarai wartawan usai sidak.
    Namun, pengecekan di pengecer warung menunjukkan harga jual gas elpiji 3 kilogram mencapai Rp 22.000 per tabung. Pengecer mengaku mendapatkan gas dari pangkalan dengan harga Rp 20.000 per tabung.
    Bahlil menegaskan bahwa praktik seperti ini tidak sesuai aturan dan harus ditertibkan.
    “Ada pengecer yang menjual Rp 22.000, mendapat gas dari pangkalan lain. Ini yang tidak boleh terjadi. Kita akan melakukan penataan terhadap pangkalan yang bermain seperti ini,” kata dia.
    Ia merinci skema harga yang seharusnya diterapkan. Agen memperoleh gas dari Pertamina Patraniaga dengan harga Rp 12.750, kemudian menjual ke pangkalan dengan harga Rp 15.000, dan pangkalan menjual ke masyarakat dengan harga Rp 18.000.
    “Rantai distribusi ini harus sesuai. Dari agen ke pangkalan, dan dari pangkalan ke masyarakat. Tidak boleh ada permainan harga di tengahnya, apalagi yang merugikan rakyat. Saya tidak rela masyarakat harus beli Rp 22.000.”
    Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan penataan harga jual elpiji 3 kilogram dan membentuk badan khusus untuk melakukan pengawasan serta penertiban.
    “Jika ada pangkalan yang melanggar, kami tindak. Cabut izin pangkalannya,” tegas Bahlil.
    Penulis: Kontributor Riau, Idon Tanjung
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buruh Geruduk Kantor ESDM Demo LPG 3 Kg, Tuntut Bahlil Dipecat

    Buruh Geruduk Kantor ESDM Demo LPG 3 Kg, Tuntut Bahlil Dipecat

    Bisnis.com, JAKARTA – Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggeruduk Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (5/2/2025). Mereka ingin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dipecat lantaran dinilai tak becus mengendalikan kelangkaan LPG 3 kilogram (kg).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, para buruh bersama Partai Buruh telah memadati area depan Kantor Kementerian ESDM. Mereka membawa bendera partai dan membentangkan spanduk bertuliskan ‘Ketersediaan Gas LPG 3 Kg untuk Rakyat Tidak Boleh Langka’.

    Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa merespons kelangkaan gas melon imbas kebijakan wajib beli di pangkalan dan agen resmi PT Pertamina (Persero).

    “Kalau Pak Bahlil tidak bisa bekerja, pecat Bahlil. Partai Buruh merekomendasikan pecat Bahlil untuk di-reshuffle,” ucap Said di sela-sela aksi.

    Said menilai kebijakan melarang penjualan LPG 3 di pengecer bertentangan dengan titah Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo berulang kali mengingatkan agar tidak menyakiti hati rakyat.

    Oleh karena itu, Said menyebut kebijakan itu tak pantas. Terlebih, kebijakan itu membuat rakyat harus susah payah mencari LPG di pangkalan resmi. Tak hanya itu, kata Said, stok LPG 3 kg di pangkalan pun nyatanya tak tersedia.

    “Padahal Presiden sudah mengulang-ulang, jangan sakiti rakyat, layani rakyat. Begitu LPG hilang di tingkat pengecer, bagaimana mungkin orang berjalan mencari LPG hampir berjam-jam,” tutur Said.

    Secara keseluruhan, aksi buruh memiliki tiga tuntutan. Pertama, ketersediaan gas LPG 3 kg untuk rakyat harus terjamin dan tidak boleh langka. 

    Kedua, pemerintah harus mengembalikan sistem penjualan LPG 3 kg ke tingkat eceran/warung seperti kondisi sebelumnya. Ketiga, menteri ESDM harus dipecat karena kebijakan yang menyusahkan rakyat kecil. 

    Sebelumnya, pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg di pengecer per 1 Februari 2025. Oleh karena itu, masyarakat hanya bisa membeli LPG di pangkalan maupun agen resmi.

    Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, regulasi baru itu tentu memiliki risiko. Adapun, salah satunya terkait hambatan distribusi.

    Pada praktiknya, kebijakan itu menuai kritik dari masyarakat. Sebab, masyarakat harus antre di pangkalan atau agen resmi PT Pertamina (Persero).

    Merespons hal itu, pemerintah akhirnya menaikkan status lebih dari 370.000 pengecer yang telah terdaftar pada Merchant Applications Pertamina (MAP) sebagai sub-pangkalan LPG 3 kg mulai Selasa (4/2/2025). Bahlil memastikan dengan kebijakan baru ini, kini pengecer yang telah terdaftar bisa menjual LPG 3 kg secara sah.

    “Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini, mulai menjadi sub-pangkalan,” kata Bahlil.

  • Islah Bahrawi Peringati Prabowo: Sejarah Mencatat, Pemerintah Sekuat Apapun Selalu Kewalahan Hadapi Perlawanan Rakyat

    Islah Bahrawi Peringati Prabowo: Sejarah Mencatat, Pemerintah Sekuat Apapun Selalu Kewalahan Hadapi Perlawanan Rakyat

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi memperingatkan Presiden Prabowo Subianto. Agar tak percaya dengan semua kebijakan menterinya.

    “Hati-hati pak @prabowo, jangan percaya begitu saja dengan kebijakan menteri, terutama menyangkut kebutuhan rakyat yang paling mendasar,” kata Islah dikutip dari unggahannya di X, Rabu (5/2/2025).

    Ia mengungkit, sejumlah pemerintahan kewalahan menghadapi rakyat. Terutama ketika menyangkut urusan perut.

    “Sejarah mencatat, pemerintahan sekuat apapun selalu kewalahan menghadapi perlawanan rakyat ketika urusan perut dihambat oleh berbelitnya birokrasi,” terang Islah.

    Hal tersebut, menanggapi kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Terkait elpiji 3 kilogaram (Kg).

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengizinkan kembali pengecer menjual LPG 3 Kg.

    Kebijakan Bahlil telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat hingga seorang lansia meninggal dunia saat antre LPG 3 kg di Pamulang, Tangerang Selatan.

    Keputusan Presiden Prabowo mengizinkan kembali para pengecer menjual LPG 3 Kg diungkap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia juga menuliskan keputusan itu di akun pribadi media sosial X @bang_dasco.

    “Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 Kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial.” tulisnya.
    (Arya/Fajar)