Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Pengusaha Minta Harga DMO Batu Bara Naik, ESDM Matangkan Skema MIP

    Pengusaha Minta Harga DMO Batu Bara Naik, ESDM Matangkan Skema MIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mematangkan skema pungut salur dana kompensasi domestic market obligation (DMO) batu bara lewat format mitra instansi pengelola (MIP). Hal ini tak lepas dari adanya permintaan pengusaha batu bara yang menginginkan harga DMO naik. 

    Adapun, perusahaan tambang saat ini diwajibkan untuk memasok batu bara minimal 25% dari total produksi ke dalam negeri. Harga DMO dipatok sebesar US$70 per metrik ton untuk ketenagalistrikan dan US$90 per metrik ton untuk bahan baku industri.

    Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) ESDM Tri Winarno mengaku pihaknya saat ini masih membahas permintaan kenaikan harga batu bara untuk DMO.

    “Tapi untuk DMO itu akan ada aturan terkait gimana DMO yang pas, kira-kira gitu lah,” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (5/2/2025).

    Menurutnya, permintaan pengusaha terkait penyesuaian harga DMO itu akan difasilitasi lewat format mitra instansi pengelola (MIP). Di sisi lain, skema tersebut hingga saat ini belum diberlakukan.

    Tri pun mengatakan pembentukan MIP segera dilakukan. Saat ini, pihaknya masih akan melakukan pembahasan.

    “Ini akan dilakukan pembahasan, dalam waktu dekat,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa perusahaan batu bara sebenarnya bersedia untuk memasok batu bara ke PT PLN (Persero). Namun, yang menjadi masalah adalah harga DMO batu bara untuk PLN berada di bawah harga pasar. 

    “Begitu masuk di PLN dihargai di bawah harga pasar. Makanya dibutuhkan satu lembaga mediasi untuk menghimpun antara dana ekspor selisih dengan yang masok DMO agar harganya seimbang,” ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (3/2/2025).

    Bahlil menegaskan, hingga saat ini, pemerintah belum menaikkan harga DMO lantaran ingin menjaga keberlangsungan PLN.

    “Justru saya melindungi PLN, maka sekalipun pengusaha batu bara meminta naik harga, kami belum naikkan. Kalau nggak, PLN lewat itu,” kata

    Adapun, Kementeiran ESDM tengah menggodok skema pungut salur dana kompensasi DMO batu bara lewat format MIP. Dalam menjalankan skema tersebut, Kementerian ESDM telah menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

    Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI). 

    Dalam pelaksanaan skema pungut salur dana kompensasi batu bara (DKB) ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) membayar dana kompensasi ke pengelola DKB. 

    Nantinya, pengelola DKB menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang melakukan kontrak atau transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional, dan imbal jasa (fee), serta dana cadangan.

    Adapun, sistem eDKB akan diintegrasikan dengan sistem ePNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.

  • Pengamat Ungkap Plus Minus HBA jadi Harga Acuan Ekspor Batu Bara

    Pengamat Ungkap Plus Minus HBA jadi Harga Acuan Ekspor Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat menilai wacana mewajibkan para eksportir menjual batu bara menggunakan harga batu bara acuan (HBA) dapat memberikan dampak positif. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, kebijakan tersebut dapat menempatkan Indonesia di posisi strategis secara global.

    “Kebijakan ekspor dengan HBA semangatnya bagus dan bisa menempatkan posisi Indonesia dalam pasar global lebih strategis,” kata Bisman kepada Bisnis, Rabu (5/2/2025).

    Menurutnya, indeks HBA sebenarnya relatif baik dan dalam banyak kesempatan tidak jauh dengan harga pasar global. Namun, aturan HBA tersebut hanya bisa punya daya paksa kepada pelaku dalam negeri selaku penjual/eksportir.

    Dengan kata lain, kebijakan itu tidak bisa memaksa pasar luar dan negara lain. Bisman menuturkan akan percuma saja bila Indonesia pakai HBA kalau barangnya malah tak diminati pasar global.

    Namun, kata dia, kalau sebagai upaya menaikkan bargaining position Indonesia dalam perdagangan global atau sebagai acuan dasar itu bisa saja. 

    “Walaupun keputusan dan deal harga berakhir bergantung pada indeks pasar global dan kesepakatan penjual dan pembeli,” imbuh Bisman.

    Oleh karena itu, Bisman mengingatkan pemerintah harus menetapkan HBA yang akurat. Apalagi, perdagangan global ditentukan oleh hukum pasar, yaitu mana yang paling menguntungkan dan deal kesepakatan antara penjual dan pembeli.

    “Yang utama adalah penetapan HBA harus akurat serta terkini dan menghormati mekanisme business to business atau jual beli berdasarkan kesepakatan bisnis,” ucap Bisman.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mewajibkan para eksportir menjual batu bara Indonesia sesuai dengan HBA yang dipatok pemerintah.

    Dia pun mengaku pemerintah kini tengah menggodok kebijakan ini yang rencananya akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM.

    “Saya lagi memerintahkan Dirjen [Minerba] untuk hitung betul HBA kita dibandingkan ICI [Indonesia Coal Index], ICI lebih rendah dari HBA. Saya umumkan hari ini, tidak dalam waktu lama lagi, kami akan mempertimbangkan untuk membuat keputusan menteri agar HBA itulah yang dipakai untuk transaksi di pasar global,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/2/2025).

  • Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Bikin Rakyat Menderita, Kebijakan Bahlil Disebut Salah Kaprah

    Kelangkaan Gas LPG 3 Kg Bikin Rakyat Menderita, Kebijakan Bahlil Disebut Salah Kaprah

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat politik atau Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengkritik Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia atas insiden kelangkaan gas LPG 3 kg di Indonesia secara tiba-tiba. Dia menduga ada pembangkangan politik terhadap Presiden Prabowo.

    “Jangan-jangan ini ada unsur kesengajaan dari Bahlil sendiri. Kebijakannya memang jauh dari slogan dan visi Prabowo yang peduli rakyat terhadap rakyat kecil,” ucap Jerry kepada Pikiran-Rakyat.com pada Rabu 5 Februari 2025.

    Terlebih Jerry menilai, sejak menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil sebagai salah satu menteri sudah merasa di atas angin.

    Untuk itu Jerry menyarankan Partai Golkar mengevaluasi kepemimpinanya. Begitu pula kalau sudah tidak berkompeten menjadi Menteri ESDM.

    “Jangan membuat gaduh dengan kebijakan yang membuat gaduh sampai ada yang meninggal dunia lantaran antre berjam-jam,” katanya.

    Muncul Penghianat dalam Kabinet

    Selain itu Jerry memprediksi bakal muncul penghianatan dalam kabinet Pemerintahan Prabowo. Ia secara gamblang menyebut seperti Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi; Ketua Jokowi Mania; Imanu Ebenhaezer; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno hingga Bahlil.

    “Bisa saja menteri-menteri kaki tangan Jokowi akan membuat kebijakan di luar kemauan Presiden Prabowo. Dan saya yakin akan muncul penghianat dalam kabinet Prabowo khususnya dari kaki-tangan Jokowi,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi VI dukung Presiden naikkan status pengecer jadi sub-pangkalan

    Komisi VI dukung Presiden naikkan status pengecer jadi sub-pangkalan

    Arsip foto – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

    Komisi VI dukung Presiden naikkan status pengecer jadi sub-pangkalan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 11:43 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menaikkan status pengecer menjadi sub-pangkalan dalam penjualan liquified petroleum gas (elpiji) atau LPG 3 kilogram.

    “Dan juga mendukung langkah Presiden Prabowo menaikkan kelas pengecer menjadi sub-pangkalan, ini menunjukkan keberpihakan pemerintah baik kepada masyarakat yang membutuhkan LPG 3 kg,” kata Andre dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia juga menilai instruksi Prabowo yang bertujuan menekan harga LPG 3 kg itu sebagai bentuk keberpihakan terhadap rakyat dan mendengarkan aspirasi publik.

    “Masyarakat bisa mendapatkan harga dengan murah termasuk kepada UMKM pedagang kecil yang menjual LPG 3 kg, ini menunjukkan keberpihakan yang jelas oleh Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo mendengarkan masukan dari masyarakat,” ucapnya.

    Untuk itu, dia mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang mengaktifkan kembali kebijakan pengecer dapat berjualan LPG 3 kilogram sebagai langkah tepat dalam menyelesaikan polemik gas di masyarakat yang terjadi beberapa hari terakhir.

    “Intinya kami Komisi VI DPR mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dengan mengizinkan kembali pengecer untuk berjualan gas LPG 3 kg,” ujar dia.

    Sebelumnya, Selasa (4/2), Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan LPG 3 kg.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah berkomunikasi dengan Presiden pada Senin (3/1) malam terkait dengan perubahan pola distribusi gas subisidi 3 kg atau “gas melon”.

    “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini, mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco kepada wartawan sebelum menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Kementerian ESDM bersama Pertamina kemudian melakukan tata kelola para pengecer LPG 3 kg statusnya kini diubah menjadi sub-pangkalan sehingga dapat kembali berjualan kebutuhan rumah tangga tersebut.

    Sub-pangkalan dinilai menjadi solusi untuk mengatur distribusi LPG 3 kg bisa dijual dengan harga yang tepat ke masyarakat sesuai juga dengan pemberian subsidi dari Pemerintah.

    Kebijakan itu diambil setelah sebelumnya aturan mengenai pelarangan pengecer menjual LPG 3 kg diberlakukan dan penjualan gas tersebut hanya boleh dilakukan di pangkalan pada 1 Februari 2025.

    Sumber : Antara

  • Ini Respon Komeng Soal Gas 3 Kg

    Ini Respon Komeng Soal Gas 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Alfiansyah Bustami Alias Komeng merespon soal langkanya gas LPG 3 kg yang tengah ramai saat ini. 

    Komeng menuturkan bahwa gas memang perlu dibatasi. Namun, dia menuturkan hal ini sambil bergurau. 

    “Ya kalau gas harus dibatasi. Kalau enggak dibatasi, ngebut terus,” tutur Komeng sembari tersenyum, saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025). 

    Lanjutnya, Komeng mengatakan bahwa penyesuaian terbaru soal larangan gas LPG 3 kg yang dijual eceran mengalami sedikit dinamika. 

    “Ya biasalah, kalau ada penyesuaian kan, ada dinamika-dinamika kecil. Tapi kan semuanya sudah balik lagi,” kata Komeng.

    Lanjutnya, ia juga menyetujui bahwa kebijakan yang diambil oleh  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terburu-buru. 

    “Iya, mungkin. Kan kata Presiden juga kayak seperti tidak diskusi,” jelasnya. 

    Meski demikian, dia menjelaskan bahwa berbagai permasalahan tersebut telah selesai.

  • Menteri ESDM minta Pertamina Hulu Rokan tingkatkan produksi

    Menteri ESDM minta Pertamina Hulu Rokan tingkatkan produksi

    Target ‘lifting’ kita harus naik, tentunya dalam rangka menjaga marwah dan kedaulatan negara dalam konteks energi

    Pekanbaru (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan peninjauan ke wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Duri, Bengkalis Provinsi Riau dan meminta perusahaan itu meningkatkan produksi guna menjaga ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

    “Di sini adalah salah satu pusat sumber minyak yang dimiliki PHR. Target ‘lifting’ kita harus naik, tentunya dalam rangka menjaga marwah dan kedaulatan negara dalam konteks energi dan ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai anak-anak yang dilahirkan dari Ibu Pertiwi Indonesia,” kata Bahlil di Duri, Bengkalis, Rabu.

    Dalam kunjungannya Menteri Bahlil melihat langsung area operasi di lapangan Duri didampingi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto.

    Bahlil mengapresiasi penerapan metode “Enhanced Oil Recovery” (EOR) dengan metode “steamflood” yang diterapkan oleh PHR dalam upaya meningkatkan produksi.

    Sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan energi, Bahlil menegaskan pemerintah akan terus memberikan dukungan dan motivasi kepada PHR untuk terus semangat dalam upaya meningkatkan produksi.

    “Saya yakin Pertamina mampu melakukan ini karena lifting kita itu adalah produk dari Pertamina dan dari 60 persen tersebut 25-30 persen berasal dari PHR. Semangat terus, ibu pertiwi menanti pengabdian kita untuk menjaga marwah negara dalam rangka memberikan pelayanan kepada rakyat dan bangsa,” tukasnya.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto juga mengapresiasi upaya PHR dalam mengoptimalkan potensi di WK Rokan melalui teknologi EOR. Injeksi uap pertama di lapangan NDDA14 menjadi langkah maju yang signifikan di awal tahun dalam meningkatkan produksi nasional.

    “Tentunya ini menjadi kabar baik bagi industri hulu migas Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan perusahaan dalam meningkatkan produksi minyak dan memperpanjang usia produksi lapangan-lapangan minyak di Indonesia. Diharapkan metode ini akan terus berjalan lancar dengan tetap mengedepankan kinerja andal dan selamat,” ujarnya.

    Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan mengatakan proyek “steamflood” di lapangan NDD A14 ini merupakan bagian dari strategi PHR untuk mengoptimalkan potensi reservoir minyak di Blok Rokan melalui teknologi EOR.

    Dengan menginjeksikan uap ke dalam reservoir, viskositas minyak akan berkurang sehingga lebih mudah mengalir dan dapat diproduksikan.

    “Pencapaian proyek NDD Area 14 ini merupakan hasil kerja keras segenap pekerja PHR yang terus berinovasi dalam meningkatkan produksi. Semoga proyek steamflood ini akan memberikan dampak positif dalam upaya kita untuk terus menjaga ketahanan energi nasional,” tutur Ruby.

    Lapangan NDD A14 merupakan pengembangan area steamflood baru setelah alih kelola WK Rokan oleh Pertamina. Adapun proyek pengembangan lapangan NDD A14 stage-1 ini meliputi pemboran sebanyak 68 sumur, di mana sebanyak 47 sumur produksi (producer), 15 sumur steam injector dan 6 sumur observasi dengan estimasi cadangan total proyek sebesar 6,74 MMBO (juta barel minyak).

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil pastikan UMKM tetap dapat LPG 3 kg dengan harga terjangkau

    Bahlil pastikan UMKM tetap dapat LPG 3 kg dengan harga terjangkau

    kebijakan mengenai pengecer tidak dibatalkan, melainkan ditata ulang dengan menaikkan status pengecer menjadi subpangkalan

    Pekanbaru (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tetap dapat membeli Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg dengan harga terjangkau.

    Bahlil dalam pernyataannya usai inspeksi mendadak di salah satu Pangkalan LPG di Pekanbaru, Riau, Rabu, menegaskan bahwa subsidi LPG yang diberikan pemerintah bertujuan agar harga di masyarakat tidak melebihi harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

    Kendati begitu, perlakuan UMKM untuk mendapatkan LPG 3 kg akan berbeda dengan rumah tangga biasa, mengingat punya peran dan skala yang berbeda dari sisi perekonomian.

    “Untuk saudara-saudara saya UMKM, tetap kita harus kasih. Jadi nanti kita akan buat juga aturan mainnya. Memang mereka diberikan berbeda dengan konsumsi rumah tangga biasa,” katanya.

    Sebagai langkah pengawasan, lanjut dia, Kementerian ESDM berencana membentuk badan khusus untuk mengawasi distribusi dan penyaluran LPG 3 kg. Hal itu seperti yang telah dilakukan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    “Kami jujur dari Kementerian ESDM yang diberikan tugas kepada Pertamina Patra Niaga, ini sekarang lagi berkoordinasi. Saya akan membentuk badan khusus untuk melakukan penataan, supaya rakyat benar-benar dapat harganya yang pas, terjangkau, sesuai dengan pemerintah,” jelas Bahlil.

    Sebagai tindak lanjut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait kembalinya penjualan tabung LPG 3 kg di subpangkalan, Bahlil menemukan harga di salah satu pangkalan LPG 3 jg di Pekanbaru telah sesuai ketentuan pemerintah.

    “Alhamdulillah, hari ini saya di Riau di pangkalan ini bagus sekali. Harganya Rp18.000. Rp18.000 itu rakyat beli langsung. Ini yang pemerintah mau seperti ini. Jadi harga masyarakat itu harus dapat dengan harga di bawah Rp20.000,” ungkapnya.

    Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan mengenai pengecer tidak dibatalkan, melainkan ditata ulang dengan menaikkan status pengecer menjadi subpangkalan. Langkah ini bertujuan agar transaksi dapat dikontrol melalui sistem digital yang telah disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

    “Dengan pengecer naik menjadi subpangkalan, itu sudah akan dimasukkan aplikasinya. Supaya kita tahu dia jual ke siapa, harganya berapa, supaya tidak ada mark up dan dijual oplosan. Itu maksudnya,” jelasnya.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sidak Pangkalan LPG 3 Kg di Pekanbaru, Bahlil Kasih Perlakuan Khusus untuk UMKM – Page 3

    Sidak Pangkalan LPG 3 Kg di Pekanbaru, Bahlil Kasih Perlakuan Khusus untuk UMKM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Program swasembada energi tidak lepas dari pemakaian gas bumi untuk produk semisal LPG 3 kg bersubsidi. Namun, peredaran tabung gas melon hijau sempat langka akibat kebijakan pemerintah yang sempat menyetop distribusi ke tingkat pengecer. 

    Situasi itu membuat Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, agar seluruh pengecer dinaikan menjadi sub pangkalan, untuk bisa kembali berjualan LPG 3 kg pada Selasa, 4 Februari 2025.

    Setelah menjalankan instruksi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lanjut melanjutkan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG 3 kg di Kota Pekanbaru, Riau. Usai sehari sebelumnya mengunjungi beberapa titik pangkalan di Kota Jakarta, Tangerang dan Depok.

    Dalam kunjungannya ke salah satu pangkalan di Pekanbaru, Bahlil memastikan golongan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap dapat membeli tabung LPG 3 kg dengan harga terjangkau.

    Ia menegaskan, subsidi LPG yang diberikan pemerintah bertujuan agar harga di masyarakat tidak melebihi harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Kendati begitu, perlakuan UMKM untuk mendapatkan LPG 3 kg akan berbeda dengan rumah tangga biasa, mengingat punya peran dan skala yang berbeda dari sisi perekonomian.

    “Untuk saudara-saudara saya UMKM, tetap kita harus kasih. Jadi nanti kita akan buat juga aturan mainnya. Memang mereka diberikan berbeda dengan konsumsi rumah tangga biasa,” ujar Bahlil di salah satu pangkalan LPG di Pekanbaru, Riau, Rabu (5/2/2025) 

    “Karena pasti mereka mau jual bakso, mau jual mie goreng, mau jual pisang goreng, atau goreng-gorengan. Ini kita harus melakukan berbeda. Dan saya mendukung UMKM harus diberikan berbeda dengan masyarakat biasa,” dia menegaskan. 

    Sebagai langkah pengawasan, Kementerian ESDM berencana membentuk badan khusus untuk mengawasi distribusi dan penyaluran LPG 3 kg, seperti yang telah dilakukan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    “Kami jujur dari Kementerian ESDM yang diberikan tugas kepada Pertamina Patra Niaga, ini sekarang lagi berkoordinasi. Saya akan membentuk badan khusus untuk melakukan penataan, supaya rakyat benar-benar dapat harganya yang pas, terjangkau, sesuai dengan pemerintah,” jelas Bahlil.

     

  • Tabung LPG 3 Kg Masih Seret, Waspada Muncul Penjarahan – Page 3

    Tabung LPG 3 Kg Masih Seret, Waspada Muncul Penjarahan – Page 3

    Adapun pada Selasa (4/2/2025), kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke dua pangkalan LPG 3 kg di Kota Tangerang turut diwarnai aksi protes dari warga.

    Sembari menenteng tabung gas LPG 3 kg kosong, seorang pria paruh baya bernama Effendi datang mendekati Bahlil dan rombongan, saat berada di Pangkalan Budi Setiawan, Kota Tangerang, Banten.

    Meskipun sempat dihadang petugas keamanan, Effendi mengamuk di depan Bahlil lantaran kesulitan mencari tabung gas LPG 3 kg selama dua pekan. Ia juga protes akibat harga jualnya yang melonjak di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh dapur kami harus ngebul. Kami jualan harus jalan, dan jangan dimiskinkan kami,” seru Effendi tepat di hadapan Bahlil.

    Mendengar keluhan tersebut, Bahlil menceritakan bahwa dirinya juga sudah mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, untuk menaikan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan. Ia berjanji penyaluran tabung gas melon bakal lebih terkontrol, sehingga tidak terjadi lagi kekosongan atau kelangkaan stok.

    Tak puas dengan jawaban itu, Effendi meminta tanggung jawab pemerintah guna menindaki oknum pemain LPG 3 kg. Menurutnya, pemerintah seharusnya punya kuasa penuh untuk membela kepentingan rakyat.

    “Saya pakai akal sehat, kalau memang ada yang nakal menimbun atau mengurangi si gas, bapak punya senjata. Bapak punya alat untuk bertindak. Bukan rakyat yang dikorbankan,” ucap dia.

  • Menteri ESDM sidak ke pangkalan LPG di Pekanbaru Riau

    Menteri ESDM sidak ke pangkalan LPG di Pekanbaru Riau

    Pemerintah mau yang seperti ini, masyarakat harus dapat dengan harga di bawah Rp20 ribu.

    Pekanbaru, (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu pangkalan Liquified Petroleum Gas LPG 3 Kilogram di Jalan Tengku Bey, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu.

    Bahlil Lahadalia mengatakan kedatangannya bertujuan memastikan distribusi dan harga LPG bersubsidi tetap terkendali serta berjalan sesuai kebijakan pemerintah. Hal ini juga dalam menjalankan instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait kembalinya penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg di pengecer,

    “Kami ingin memastikan tidak ada permainan harga. Semua pangkalan wajib menjual LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Bahlil, di hadapan pemilik pangkalan dan warga yang tengah mengantre.

    Bersama jajaran perwakilan Pertamina, Bahlil menuju pangkalan milik Yusmaniar untuk melihat kondisi di lapangan. Bahlil memuji pangkalan tersebut, karena menjual dengan harga Rp18 ribu langsung kepada masyarakat.

    “Pemerintah mau yang seperti ini, masyarakat harus dapat dengan harga di bawah Rp20 ribu,” ujarnya pula.

    Namun begitu, kata Bahlil, ada temuan di sekitar lokasi sidak pengecer atau yang akan menjadi subpangkalan membeli dengan harga Rp20 ribu dari pangkalan lain. Kemudian pengecer itu menjual Rp22 ribu kepada masyarakat.

    Hal seperti itulah, ujarnya pula, tidak dibolehkan sehingga perlu dilakukan penataan terhadap pangkalan itu. Pasalnya dari Pertamina memberikan harga Rp12.750 ke agen, lalu ke pangkalan sekitar Rp15 ribu, dan ke masyarakat Rp18 ribu atau Rp19 ribu.

    “Kalau rakyat sudah di atas 20 ribu, ini yang tidak dibolehkan karena subsidi negara sudah Rp87 triliun. Harapannya agar rakyat membeli di bawah Rp20 ribu, tapi masih ada di atas Rp20 ribu,” ujarnya lagi.

    Bahlil menyatakan akan terus melakukan pemantauan di berbagai daerah guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif tanpa merugikan masyarakat. “Kami akan mengevaluasi penerapan kebijakan ini di lapangan. Jika ada kendala, tentu akan kami cari solusi terbaik,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025