Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Larangan pengecer jual LPG 3 kg untuk kendalikan harga

    Larangan pengecer jual LPG 3 kg untuk kendalikan harga

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menteri ESDM: Larangan pengecer jual LPG 3 kg untuk kendalikan harga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Februari 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan larangan pengecer untuk menjual LPG 3 kg bertujuan untuk mengendalikan harga jual di masyarakat, agar tidak ada yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kami bisa tahu siapa pemainnya,” ucap Bahlil dalam konferensi pers bertajuk “Capaian Sektor ESDM Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025” di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Bahlil menyampaikan bahwa munculnya regulasi tersebut dilatarbelakangi oleh laporan yang diterima oleh Kementerian ESDM terkait penyaluran LPG 3 kg (gas melon) yang tidak tepat sasaran, mengingat gas melon tersebut merupakan subsidi dari pemerintah.

    Selain adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran, Bahlil juga menyampaikan terdapat temuan ihwal banyaknya pengecer yang menjual gas melon di atas HET yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya juga naik. Sudah volume yang tidak wajar, harganya pun dimainkan,” ucap Bahlil.

    Penjualan gas melon di atas HET dinilai merugikan bagi masyarakat dan harga gas melon pun seolah-olah mengalami peningkatan.

    Berangkat dari permasalahan tersebutlah, Kementerian ESDM mewajibkan para pengecer mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi. Dengan demikian, tidak ada lagi LPG 3 kg yang dijual di pengecer.

    “Saya sudah meminta agar pengecer-pengecer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kendalikan harganya. Karena kalau tidak (dikendalikan), ini bisa berpotensi penyalahgunaan,” ucap Bahlil.

    Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung meminta para pengecer untuk mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi.

    Adapun waktu transisi dari pengecer menjadi pangkalan resmi yang disediakan adalah satu bulan.

    Yuliot menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk mencegah harga LPG 3 kg yang lebih mahal daripada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

    Selain itu, distribusi LPG 3 kg pun menjadi lebih tercatat, sehingga pemerintah bisa mengetahui berapa kebutuhan masyarakat.

    Menindaklanjuti kebijakan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg langsung ke pangkalan resmi untuk mendapatkan harga jual yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), sebagaimana yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.

    “Prinsip Pertamina Patra Niaga akan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait distribusi LPG 3 kg,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari.

    Sumber : Antara

  • Bahlil Sebut Harga LPG 3 Kg di Masyarakat Harusnya Rp 15-16 Ribu

    Bahlil Sebut Harga LPG 3 Kg di Masyarakat Harusnya Rp 15-16 Ribu

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan pengecer dilarang menjual gas LPG 3 kilogram diambil agar subsidi lebih tepat sasaran. Bahlil pun menyoroti harga gas LPG 3 kilogram di pengecer yang bisa sampai di atas Rp 20 ribu.

  • Kritisi Kebijakan Baru Gas PLG 3 Kg, Rieke Diah Pitaloka: Berjarak dengan Realitas Hidup Rakyat – Halaman all

    Kritisi Kebijakan Baru Gas PLG 3 Kg, Rieke Diah Pitaloka: Berjarak dengan Realitas Hidup Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mengkritisi kebijakan Pemerintah berkait pendistribusian LPG tabung 3 kg di tengah masyarakat.

    Sebagimana diketahui, sejak 1 Februari 2025, pemerintah memberlakukan kebijakan baru yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg.

    Menurut Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, pengecer yang ingin tetap berjualan elpiji bersubsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.

    Namun, fakta di lapangan membuat masyarakat panik. Mereka kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg karena tak lagi dijual eceran di warung-warung.

    Mereka harus antre lama di pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.

    Seperti dikutip pada postingan Instagramnya @riekediahp, Rieke melihat kebijakan yang menyangkut hajat orang banyak tersebut terkesan terburu-buru.

    Ia pun spill Surat Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : B-570/MG.05/DJM/2025, berkait Penyesuaian Ketentuan Pendistribusian LPG Tabung 3 kg di Subpenyalur.

    Tertera surat yang ditujukan ke Direktur Pertamina tersebut bertanggal 20 Januari 2025 dan kebijakan mulai diberlakukan 1 Februari 2025.

    Artinya hanya ada waktu 12 hari persiapan sebelum aturan diberlakukan.

    “Kebijakan menyangkut hajat hidup rakyat tak bisa serta merta, akibatnya berjarak dengan realitas hidup rakyat,” demikian kritik Rieke.

    Dijelaskannya, bahwa persoalan subsidi tidak tepat sasaran sebaiknya dikaji, dirumuskan dan diputuskan secara komprehensif, tak bisa ditakar hanya akibat distribusi di pasok akhir. 

    “Saran saja, sebaiknya keputusan Dirjen Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi  dikaji ulang.”

    “Saran saja, segera terbitkan Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram,” demikian saran Rieke.

    Berikut isi lengkap surat Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : B-570/MG.05/DJM/2025, berkait Penyesuaian Ketentuan Pendistribusian LPG Tabung 3 kg di Subpenyalur.

    Yang terhormat, 

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
    di Jakarta

    Dalam rangka pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum
    Gas Tabung 3 Kilogram (LPG Tabung 3 Kg) yang lebih tepat sasaran dan menyusuli
    surat kami nomor B-8736/MG.05/DJM/2024 tanggal 8 September 2024 perihal
    Penyesuaian Ketentuan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg ke Pengecer, dengan ini kami
    sampaikan hal-hal sebagai berikut:

    1. Merujuk pada permintaan Saudara dalam rapat bersama Bapak Menteri ESDM
    tanggal 7 September 2024 bahwa seluruh pengecer yang tercatat dalam Merchant
    Apps Pangkalan Pertamina (MAP) akan diangkat menjadi Subpenyalur sampai
    dengan tanggal 30 November 2024.

    2. Laporan perkembangan pengangkatan pengecer menjadi Subpenyalur dari
    PT Pertamina Patra Niaga bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
    sebanyak 299 pengecer sudah menjadi Subpenyalur, 1.260 pengecer dalam proses
    pengangkatan menjadi Subpenyalur, dan 310.545 pengecer tidak bersedia menjadi
    Subpenyalur (realisasi pengangkatan pengecer menjadi Subpenyalur sebesar 0,5 persen
    dari total pengecer pada MAP sebanyak 374.867).

    3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ketentuan pendistribusian LPG Tabung
    3 Kg di Subpenyalur wajib disesuaikan dari yang semula dapat mendistribusikan
    paling banyak 10?ri alokasi harian/penerimaan Subpenyalur ke pengecer (paling
    sedikit 90% langsung ke konsumen akhir) menjadi 100% pendistribusian langsung ke
    konsumen akhir (tidak ada lagi pengecer) terhitung mulai tanggal
    1 Februari 2025, dengan pertimbangan antara lain agar pencatatan Merchant Apps
    Pangkalan Pertamina (MAP) sesuai dengan kondisi riil konsumen LPG Tabung 3 Kg,
    mengendalikan HET LPG Tabung 3 Kg sampai ke konsumen akhir, dan kecukupan
    kuota LPG Tabung 3 Kg yang sudah ditetapkan dalam APBN tahun 2025 sebesar
    8,17 juta MT.

    4. Selanjutnya, agar PT Pertamina (Persero) mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg sampai
    ke konsumen akhir lebih tepat sasaran. 

    Alasan Pemerintah

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tidak ada masalah dengan stok LPG.

    Kuota maupun subsidinya normal dan tidak dibatasi. 

    Namun, pemerintah sengaja menghentikan distribusi LPG 3 Kg untuk pengecer dan menyarankan masyarakat membeli di pangkalan resmi Pertamina yang ditetapkan.

    Hal itu dilakukan, menurut Bahlil, untuk mencegah permainan harga.

    “Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur saja,” kata Bahlil saat jumpa pers, Senin (3/2/2025).

    Sementara itu, dalam rapat kerja Komisi XII bersama Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025), Bahlil mengatakan Pemerintah ingin mengubah para pengecer gas LPG menjadi sub pangkalan.

    Selama ini, lanjut dia, pengawasan distribusi gas melon itu hanya bisa dikontrol secara teknologi sampai pangkalan.

    “Berapa yang dijual harganya berapa itu masih clear. Karena diingat bahwa per kilogram LPG itu subsidi kita kurang lebih Rp12 ribu satu tabung kilogram LPG itu minimal subsidi kita Rp36 ribu rupiah ini biar kita tahu betul,” kata dia.

    “Dan harga yang ke masyarakat itu paling besar sekitar lima ribu rupiah, tetapi apa yang terjadi harganya bapak ibu tahu semua ada yang sesuai ada yang harganya sampai di atas Rp20 ribu. Padahal negara mengalokasikan ini untuk masyarakat,” ujar Ketum Golkar itu.

    Bahlil dan tim di Kementerian ESDM tengah mendorong agar para pengecer gas dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan.

    “Tadinya (status) mereka menjadi pangkalan tetapi syaratnya terlalu besar yang disyaratkan oleh Pertamina. Maka tadi rapat di kantor ini juga dengan rekan Pertamina dalam kurun waktu beberapa menit sebelum kita rapat, kita buat kesimpulan agar pengecer ini menjadi subpangkalan,” kata Bahlil.

    “Tujuannya agar LPG yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol karena itu lewat aplikasi agar betul-betul masyarakat mendapat LPG dengan baik dan kemudian dengan harga terjangkau,” tandasnya.

  • Teriakan Emak-emak Soal Kelangkaan Elpiji 3 Kg, ‘Pak Prabowo Tolong’, Menteri ESDM: Nggak Langka

    Teriakan Emak-emak Soal Kelangkaan Elpiji 3 Kg, ‘Pak Prabowo Tolong’, Menteri ESDM: Nggak Langka

    TRIBUNJATIM.COM – Kelangkaan elpiji 3 Kg di beberapa daerah di Indonesia, kini jadi sorotan publik. 

    Hal ini, menyusul menyusul kebijakan pemerintah soal gas elpji 3 Kg hanya dipasok ke pangkalan gas resmi Pertamina saja.

    Artinya pengecer seperti warung dan toko kelontong tidak diperbolehkan lagi berjualan elpji 3 Kg.

    Hari ini, Senin (3/2/2025), curhatan warga terutama emak-emak yang kesusahan mendapatkan elpiji 3 Kg pun viral di media sosial. 

    Bahkan ada yang sampai teriak minta tolong Presiden Prabowo Subianto. 

    Salah satunya ibu Barkah, Warga Kampung Cipasung, Desa Sukarendah, Kecamatan Warung gunung, Lebak, Banten itu mengaku susah mendapatkan gas elpji 3 Kg di wilayahnya.

    Padahal diakui Barkah, ia sudah berjalan kaki sembari berkeliling warung dan agen gas.

    Namun Barkah tak berhasil membeli elpji 3 Kg seharga Rp25 ribu itu.

    Alhasil, Barkah pun terpaksa menggunakan kayu bakar agar bisa memasak untuk anak-anaknya.

    “Udah nyari ke warung-warung enggak ada. Terus nyari ke agen enggak ada, sampai ke warung gunung, jauh teuing. Pokoknya mah segala masak di kayu bakar sekarang,” ungkap Barkah dikutip TribunnewsBogor.com dari youtube tv one news.

    Kendati telah menemukan solusi yakni masak pakai kayu bakar, Barkah tetap merasa kesulitan.

    Sebab diakui Barkah, kayu bakar tidak sepraktis gas elpji.

    Karenanya Barkah berharap agar ia bisa kembali dimudahkan membeli elpji seperti dulu.

    “Dimudahkan lah gas ada lagi. Terus kan saya (punya) anak sekolah, kalau nyari kayu kan repot, kalau ada gas gampang tinggal jetrek aja,” pungkas Barkah.

    SUSAH DAPAT elpji: Tangkapan layar emak-emak curhat di televisi lantaran susah dapat elpji 3 Kg, Senin (3/2/2025). Viral curhatan emak-emak susah dapat elpji 3 Kg hingga terpaksa beralih ke kayu bakar (kanan) sampai mengamuk di agen gas (kiri) lalu minta bantuan Presiden Prabowo. (kolase Youtube Kompas TV dan tv one news)

    Emak-emak mengamuk

    Lain Barkah lain pula emak-emak di Tangerang Selatan.

    Seorang ibu bernama Erna Lizar tampak mengamuk saat kesulitan mendapatkan elpji 3 Kg.

    Erna rupanya tak kuasa menahan amarah saat tak berhasil membeli gas padahal sudah antre di pangkalan gas sejak pagi hari.

    “Aku dari jam 7 udah antre di sini. Katanya suruh ada pon, aku enggak punya. Suruh bawa KTP, udah bawa KTP, malah diduluin ada surat begini. Siapa yang enggak kesal?” kata Erna Lizar dilansir dari Kompas TV.

    Diakui Erna, emosinya memuncak saat melihat ada warga yang diberikan gas padahal baru datang di siang hari.

    “Dia datangnya siang malah itu diduluin, siapa yang enggak kesal. Emosinya gede,” imbuh Erna.

    Tak cuma Erna, emak-emak di pangkalan SPBU Kedoya, Jakarta Barat bernama Yani juga ikut kesal atas kelangkaan elpji 3 Kg.

    Antre sejak lama, Yani kecewa karena tidak berhasil mendapatkan gas.

    Sembari curhat di depan awak media, Yani pun meminta tolong kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Penginnya sih pemerintah yang benar lah. Pak Prabowo tolong dengar kami, kami kan rakyat yang kayak gini,” kata Yani.

    Diungkap Yani, ia tidak mempedulikan harga elpji, yang penting dirinya mudah mendapatkan elpji untuk kehidupan sehari-hari.

    “Kalau kami belinya (gas) di Pertamina, sedangkan di Pertamina seperti ini buat kami. Bagaimana? Lebih murah tapi kalau misalnya enggak dapat buat apa kita? kita sekarang mau masak enggak ada,” ujar Yani.

    “Jelas kecewa saya, pak Prabowo, tolong didengar rakyat, kita jauh loh pak ini ngambil dari tadi,” sambungnya.

    ELPIJI 3 KG – Tabung gas elpji berukuran 3 kg ditata di agen gas Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Kamis (23/1/2020). Kini, pembelian elpiji 3 diwajibkan menunjukkan KTP. (KOMPAS.com/M ZAENUDDIN)

    Kata Menteri ESDM

    Sementara itu, ramainya aksi protes dari emak-emak soal kelangkaan elpji 3 Kg belakagnan dikaitkan dengan pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Dalam pernyataannya hari ini, Bahlil menjamin tidak akan ada kelangkaan elpji.

    Sebab kata Bahlil, pihaknya tengah mengatur strategi agar tidak ada lagi permainan harga terkait gas elpji.

    “Mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini.

    Barang enggak ada langka, saya jamin, enggak ada langka. Cuma persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya, mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah. Kita cari formulasi, tujuannya ini diberikan ke saudara kita yang berhak,” ungkap. Bahlil.

    “Elpji tidak ada kuota yang dibatasi. Impor kita sama, bulan lalu dan bulan sekarang atau 3-4 bulan lalu sama aja.

    Subsidinya pun tidak ada yang dipangkas, tetap sama. 

    Hal baru itu, selama ini kan Pertamina menyuplai ke agen, agen menyuplai ke pangkalan, pangkalan menyuplai ke pengecer. Laporan yang masuk ke kami itu ada yang memainkan harga,” sambungnya.

    Berita Viral lainnya

  • Serba-serbi Sulitnya Beli Gas ‘Melon’ 3 Kg: Agen Kerepotan, Keluhan Warga sampai Duka Nenek Yonih

    Serba-serbi Sulitnya Beli Gas ‘Melon’ 3 Kg: Agen Kerepotan, Keluhan Warga sampai Duka Nenek Yonih

    TRIBUNJAKARTA.COM – Terhitung per 1 Februari 2025, warga tak lagi dapat membeli gas elpiji 3 kg di tingkat pengecer. 

    Gas elpiji hanya bisa didapatkan di pangkalan resmi Pertamina. 

    Aturan ini berimbas kepada sulitnya warga di berbagai wilayah di Indonesia untuk mendapatkan gas bersubsidi tersebut. 

    Lantas, bagaimana cerita warga Jakarta terkait dengan kejadian tersebut?

    Berikut sederet serba-serbi saat gas elpiji di pasaran mendadak sulit ditemukan. 

    1. Keluh kesah warga

    Sulitnya mendapatkan ‘gas melon’ secara eceran dialami oleh sebagian warga Jakarta. 

    Dewi, mengaku kerepotan membeli 3 kg elpiji untuk keperluan sehari-hari ataupun usaha jajanan pasar sejak tiga hari yang lalu. 

    Sebab, di kompleks rumahnya tidak ada pengantar gas keliling. 

    “Adanya pengecer dekat rumah. (Dulu) cukup jalan kaki. Tapi sekarang, katanya harus ke agen kalau mau beli gas melon (gas elpiji 3 kg),” ujar warga Pancoran, Jakarta Selatan tersebut pada Senin (3/1/2025) seperti dikutip Kompas.id. 

    Meski harga di tingkat agen lebih murah ketimbang pengecer, tetapi letak agen lebih jauh dari kompleks rumah Dian sehingga dia mesti menggunakan sepeda motor. 

    Ia pun akhirnya terpaksa membeli gas melon minimal empat tabung atau beli gas pink (5,5 kg) sebagai cadangan. 

    Harga elpiji 3 kg di agen Rp 17 ribu per tabung, sementara pengecer menjualnya Rp 20 ribu per tabung. 

    Aan Sanewi (47), mengatakan hal senada dengan Dian. 

    Ketersediaan gas 3 kg di pengecer kini langka. 

    “Kadang dapat satu, kadang engga kebagian. Harus keliling cari ke warung-warung terdekat,” ujar warga Tanah Abang, Jakarta Pusat tersebut. 

    Harga elpiji 3 Kg di warung terdekat Rp 25 ribu sementara pengecer keliling menjualnya Rp 28 ribu per tabung.

    Ia bersiasat membeli 2-3 elpiji 3 kg dalam sekali jalan. Hal itu dilakukan agar tidak perlu bolak-balik ke warung terdekat. 

    2. Agen kerepotan

    Dwi (58), pemilik agen resmi gas elpiji di Jakarta Selatan mengaku kerepotan jika masyarakat hanya bisa membeli gas elpiji 3 kilogram (kg) di pangkalan resmi.

    Pasalnya, Dwi tidak terbiasa menjual gas elpiji 3 kg ke perorangan.

    “Agak merepotkan, kan kita pangkalan. Kita harus menyiapkan segala macem hal yang receh-receh gini,” kata Dwi saat ditemui di rumahnya, Senin (3/2/2025).

    Dwi mencontohkan, warga banyak yang membeli satu gas elpiji 3 kg dan memberikan uang sebesar Rp 100.000. Padahal, satu gas elpiji 3 kg harganya hanya kisaran Rp 20.000.

    Akibatnya, Dwi kerepotan mencari uang kembalian untuk pembeli.

    Selain itu, Dwi harus mengantarkan tabung gas elpiji itu ke rumah-rumah warga. Sebab, tidak semua warga bisa menjangkau pangkalan miliknya.  

    “Buat saya sebagai pangkalan, keuntungan enggak ada, justru capek kitanya. Kita harus melayani satu-satu,” tambah dia.

    Belum lagi, tidak setiap hari gas elpiji dipasok ke pangkalan milik Dwi.

    Sehingga dia harus menjelaskan kepada warga saat gas tidak tersedia. 

    Menurut Dwi, penjualan gas elpiji harus dibantu pengecer-pengecer kecil supaya lebih dekat ke warga.

    “Kalau pengecer sebenarnya lebih membantu karena di rumah-rumah, mereka lebih dekat dan prinsipnya adalah gas ini sebaiknya lebih dekat dengan warga,” kata dia.

    3. Duka nenek Yonih

    Kelangkaan gas elpiji 3 kg membawa duka bagi warga di Pamulang, Tangerang Selatan. 

    Seorang perempuan paruh baya, Yonih (62), meninggal dunia setelah mengantre membeli gas elpiji 3 kilogram pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 12.30 WIB.

    Adik korban, Rohaya (51), bercerita, pada Senin pagi sang kakak masih beraktivitas seperti biasa, termasuk membuka warung dan menyiapkan lontong untuk berdagang.

    “Tadi pagi saya masih ketemu, dia bilang mau antre gas. Saya sempat bilang nanti juga dianterin, tapi dia tetap berangkat. Biasanya antre di warung agen depan, ternyata dia pergi ke tempat yang lebih jauh,” ujar Rohaya saat ditemui Kompas.com di Jalan Beringin I RT 01/07 Pamulang Barat, Tangsel, Senin.  

    Rohaya mengatakan, Yonih berangkat dari rumah sekitar pukul 11.00 WIB dengan membawa dua tabung gas kosong.

    Lansia perempuan itu berjalan kaki seorang diri untuk membeli gas elpiji di agen yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah. 

    Setelah mengantre selama kurang lebih satu jam, Yonih berhasil mendapat gas elpiji dan kembali ke rumah berjalan kaki.

    Namun, dalam perjalanan pulang, Yonih sempat duduk di dekat tempat laundry untuk beristirahat.

    “Nah yang punya laundry di depan jalan ke rumah manggilin emak (panggilan korban) untuk duduk istirahat. Sehabis itu, emak dijemputlah sama menantunya,” kata Rohaya.

    Rohaya panik melihat sang kakak yang tiba-tiba lemah tak berdaya sesampainya di rumah.

    Dia sempat mengajak Yonih bicara, namun sang kakak sama sekali tak merespons dan kemudian pingsan. “Sesampai di rumah langsung pingsan.

    Dia sempat mengucapkan ‘Allahu Akbar’ dua kali, tapi setelah itu tidak merespons (pingsan),” kata Rohaya.

    Keluarga langsung membawa Yonih ke Rumah Sakit Permata.

    Tetapi, setibanya di rumah sakit, nyawa Yonih tidak tertolong.

    Lebih lanjut, Rohaya menyebut, Yonih tidak memiliki riwayat penyakit serius dan selama ini dikenal sebagai sehat serta pekerja keras.

    Yonih bekerja keras lantaran sedang menabung untuk beribadah umrah. 

    “Dia orangnya rajin, enggak mau diam. Saya sudah bilang enggak usah capek-capek, jualan sembako saja.

    Tapi dia tetap semangat cari tambahan, katanya buat umrah,” ungkap Rohaya.

    Jenazah Yonih dimakamkan pada Senin sekitar pukul 15.30 WIB. Pihak keluarga pun masih berduka atas kepergian Yonih.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah adanya kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg), terlebih di wilayah Jakarta.

    Menurutnya, keluhan masyarakat yang sulit mendapatkan elpiji subsidi karena ada peralihan penjualan menjadi hanya di tingkat pangkalan, tidak lagi tersedia di pengecer atau warung kelontong.

    Di sisi lain, titik-titik pangkalan tidak sebanyak pengecer, sehingga masyarakat merasa sulit mendapatkan elpiji 3 kg di lokasi terdekat.

    Bahlil juga mengklaim, pemerintah tidak melakukan pembatasan kuota atau pengurangan subsidi elpiji 3 kg.

    Begitu pula dengan volume impor elpiji, juga tetap sama dalam beberapa bulan terakhir.

    “Elpiji ini tidak ada kuota yang dibatasi. Impor kita sama. Bulan lalu dan bulan sekarang, atau 3-4 bulan lalu, sama aja, enggak ada. Subsidinya pun nggak ada yang dipangkas, tetap sama,” ucapnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Respons Menteri Bahlil Lahadalia Soal Gas 3 Kg Langka

    Respons Menteri Bahlil Lahadalia Soal Gas 3 Kg Langka

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan stok Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) tidak langka dan bukan menjadi masalah dalam pendistribusian.

    “Stok LPG sendiri enggak ada masalah, semuanya lengkap. Namun, selama ini yang terdaftar itu dari agen sampai ke pangkalan,” ujar Menteri Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Hal tersebut diungkap Bahlil Lahadalia setelah menghadiri rapat kerja (raker) terkait Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) bersama Komisi XII DPR RI. Salah satu materi pembahasannya adalah mencari solusi terbaik supaya subsidi LPG 3 Kg bisa tepat sasaran.

    Pasalnya, pemerintah menggelontorkan dana untuk subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp 87 triliun per tahun. Namun, masyarakat masih mendapatkan harga relatif mahal dan tidak terkontrol dari pengecer yang menjualnya.

    Subsidi yang diberikan pemerintah adalah Rp 12.000 setiap kilo atau Rp 36.000 per tabungnya. Masyarakat seharusnya bisa mendapatkan harga sekitar Rp 15.000 hingga Rp 16.000 per kilo, tetapi yang terjadi harganya seringkali pengecer mematok harga di atas batas normal.

    “Kita pengin subsidi pemerintah ini betul-betul tepat sasaran. Nah sekarang bagaimana caranya pengecer bisa mendapatkan fasilitas (sub-pangkalan),” imbuhnya.

    Menteri ESDM berencana untuk menaikkan status pengecer menjadi sub-pangkalan supaya harga dan target konsumen bisa terkontrol oleh pemerintah. Rencana tersebut disusun agar distribusi LPG 3 Kg bisa berjalan dengan baik.

    Nantinya, status pengecer akan dinaikkan menjadi sub-pangkalan melalui persyaratan yang tidak susah. Fasilitas yang akan diberikan kepada sub-pangkalan diharapkan bisa membuat persoalan distribusi tabung gas subsidi ini tertata kembali.

    “Namun, tidak boleh kita menyalahkan siapa-siapa, semua punya kontribusi. Sekarang kita mau perbaiki saja,” tegas Bahlil.

  • Menteri Bahlil Lahadalia Tentukan Status Pengecer LPG 3 Kg ke Sub-Pangkalan Malam Ini

    Menteri Bahlil Lahadalia Tentukan Status Pengecer LPG 3 Kg ke Sub-Pangkalan Malam Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mengubah status pengecer Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) menjadi sub-pangkalan, keputusan itu akan ditentukan setelah rapat malam ini bersama PT Pertamina (Persero), Senin (3/2/2025).

    Hal tersebut diungkap Bahlil seusai menghadiri rapat kerja (raker) terkait Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) bersama Komisi XII DPR RI. Ia ingin memutuskan kebijakan setelah membahas teknis transisi pengecer ke sub-pangkalan.

    “Ini mau rapat lagi malam ini. Malam ini saya rapat, saya putuskan,” ujar Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Dia menjelaskan, salah satu yang dibahas dalam raker bersama Komisi XII adalah penataan kembali distribusi LPG 3 Kg. Pemerintah ingin tabung gas subsidi yang biasa disebut melon itu bisa tepat sasaran dengan harga yang terjangkau.

    Menteri ESDM sedang mencari opsi atau solusi terbaik dalam pendistribusian LPG 3 Kg melalui penataan ulang. Melalui kenaikan status pengecer menjadi sub-pangkalan memungkinkan harga tabung gas melon dapat dikontrol oleh pemerintah.

    Bahlil Lahadalia menerangkan perbedaan dari pangkalan dan pengecer, yakni ada pada target pembelinya. Pangkalan akan mendistribusikan LPG 3 Kg kepada pengecer dengan harga yang terpantau, sedangkan pengecer akan menjual kepada konsumen dengan harga yang relatif mahal.

    Nantinya, teknis dari masa transisi dari status pengecer ke sub-pangkalan akan diputuskan setelah rapat bersama PT Pertamina. Bahlil menjanjikan keputusan akan diambil setelah rapat.

    “Kita lagi membahas teknisnya ya,” pungkas Menteri Bahlil Lahadalia yang menyebut akan memutuskan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub-pangkalan pada malam ini.

  • Polisi turunkan satgas untuk cegah penjualan gas LPG secara eceran

    Polisi turunkan satgas untuk cegah penjualan gas LPG secara eceran

    Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menurunkan Satgas Gakkum Penyalahgunaan Distribusi BBM dan Gas Bersubsidi (Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya) untuk melakukan sejumlah langkah

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menurunkan Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Penyalahgunaan Distribusi BBM dan Gas Bersubsidi Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk mencegah penjualan gas elpiji 3 kilogram secara eceran.

    “Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menurunkan Satgas Gakkum Penyalahgunaan Distribusi BBM dan Gas Bersubsidi (Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya) untuk melakukan sejumlah langkah,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Ade Ary menjelaskan langkah pertama, yaitu melakukan koordinasi dengan Pertamina dan pemangku kepentingan (stakehokder) untuk memastikan ketersediaan stok elpiji bersubsidi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

    “Kedua, mengawasi dan menangani distribusi elpiji bersubsidi, agar tepat sasaran dan tidak terganggu distribusinya, ” katanya.

    Kemudian yang ketiga melakukan penegakan hukum secara tegas, profesional, dan proporsional apabila ditemukan penyimpangan dan penyalahgunaan elpiji bersubsidi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

    Ade Ary juga menjelaskan Polda Metro Jaya terus berupaya meningkatkan perlindungan dan meningkatkan kehadiran di tengah-tengah masyarakat.

    “Apabila ada hal-hal yang terjadi, mohon masyarakat bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Kami, Polda Metro Jaya, terus akan membangun komunikasi dengan seluruh stakeholder,” katanya.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan larangan pengecer untuk menjual elpiji 3 kg bertujuan untuk mengendalikan harga jual di masyarakat, agar tidak ada yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kami bisa tahu siapa pemainnya,” ucap Bahlil dalam konferensi pers bertajuk “Capaian Sektor ESDM Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025” di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Bahlil menyampaikan munculnya regulasi tersebut dilatarbelakangi oleh laporan yang diterima oleh Kementerian ESDM terkait penyaluran elpiji 3 kg (gas melon) yang tidak tepat sasaran, mengingat gas melon tersebut merupakan subsidi dari pemerintah.

    Selain adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran, Bahlil juga menyampaikan terdapat temuan banyaknya pengecer yang menjual gas melon di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil Geram WNA China Maling Emas 774 Kg Divonis Bebas, Janji Kasasi

    Bahlil Geram WNA China Maling Emas 774 Kg Divonis Bebas, Janji Kasasi

    Jakarta –

    Vonis bebas terhadap Warga Negara (WN) China Yu Hao terkait kasus pencurian 774 kg emas dan 937 Kg perak dari tambang di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi sorotan DPR. Yu Hao divonis bebas setelah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak.

    Dalam catatan detikcom, Kementerian ESDM menyebut nilai kerugian akibat pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat mencapai Rp 1,02 triliun. Kerugian tersebut berasal dari cadangan emas yang hilang sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg.

    Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Nasdem, Gulam Mohamad Sharon menilai vonis tersebut tidak adil mengingat besarnya jumlah pencurian emas yang dilakukan. Ia juga membandingkan vonis hukum terhadap rakyat kecil yang tetap berjalan.

    “Terkait emas untuk di Kalbar, kurang adil juga, kurang fair, 774 kg divonis bebas sedangkan masyarakat yang menambah peti itu bisa dihukum 2 tahun Pak Menteri,” ujar Sharon dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Komisi XII DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Protes juga muncul dari Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rokhmat Ardiyan yang menilai bebasnya pelaku sudah kelewat batas. Ia minta yang bersangkutan dihukum seadil-adilnya.

    “Kami minta tegakkan hukum yang seadil-adilnya untuk pemain tambang ilegal, itu amanat Pak Presiden jangan sampai negara ini bocor terus menerus, apalagi ada pemain emas yang dihukum bebas. Ini sudah kelewat batas, ini harus diusut tuntas, ini merugikan negara,” sebut Rokhmat.

    Merespons itu, Bahlil mengaku tidak suka dengan vonis bebas tersebut, apalagi Kementerian ESDM terlibat langsung dalam pengungkapan kasusnya.

    “Menyangkut dengan vonis bebas saya pun nggak suka dengernya, saya kaget juga kenapa bisa divonis bebas. Karena yang nangkap itu kan waktu itu Pak Inspektur,” ujar Bahlil.

    Bahlil menjelaskan kasus terjadi di lokasi tambang emas yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP), namun bukan untuk ditambang oleh terdakwa. Yang bersangkutan sebenarnya bisa dihukum maksimal 5 tahun sesuai perundang-undangan.

    “Ternyata setelah saya baca undang-undang memang tuntutan maksimalnya itu 5 tahun, Jadi tidak ada by design karena undang-undangnya mengatakan bahwa tuntutan itu maksimal 5 tahun,” imbuhnya.

    Dengan putusan bebas itu Bahlil menegaskan pihaknya bakal mengajukan kasasi. Ia menegaskan kasus seperti itu tidak boleh ditolerir karena terbukti melakukan pelanggaran hukum.

    “Jadi kami sekarang naik kasasi, kami naik kasasi, bukan didiamkan barang ini. Saya juga kaget karena ini marwah negara,” tegasnya.

    (ily/hns)

  • Viral Peredaran LPG 3 Kg Pink Nonsubsidi, Bos Pertamina Bilang Begini

    Viral Peredaran LPG 3 Kg Pink Nonsubsidi, Bos Pertamina Bilang Begini

    Jakarta –

    Munculnya Bright Gas 3 kg atau LPG pink menjadi buah bibir di tengah transisi pengecer ke pangkalan. Foto LPG 3 kg nonsubsidi itu beredar luas di media sosial.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri pun buka suara. Ia menegaskan pertamina hanya menjual LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg untuk kategori nonsubsidi.

    “Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa pada saat ini Pertamina hanya menjual untuk yang nonsubsidi hanya kemasan 5,5 kilo dan 12 kilo. Jadi tidak ada 3 kilogram yang berwarna pink yang nonsubsidi,” ujar Simon dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Simon menjelaskan produk tersebut memang pernah beredar tahun 2018 sebanyak 2 ribu tabung dan selama 6 bulan. Peredarannya pun terbatas hanya di wilayah Jakarta dan Surabaya.

    “Itu pernah ada pada tahun 2018 ketika sedang melakukan uji pasar dan itu juga hanya dilakukan selama 6 bulan yaitu 2 ribu tabung di Jakarta dan seribu tabung di Surabaya untuk melihat pasar kepada kalangan menengah yang tentunya tidak disubsidi dan mendapatkan ukuran yang jauh lebih kecil,” tambah Simon.

    Oleh karena itu ia menegaskan peredaran produk tersebut adalah hoakas. “Namun itu adalah tahun 2018 sehingga kami sampaikan berita itu adalah berita hoaks,” tegas dia.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan produk tersebut diluncurkan tahun 2018. Meskipun saat ini barang itu dianggap seolah-olah beredar di masyarakat.

    Bahlil lalu menuding ada pihak yang tidak nyaman dengan pilihan pemerintah menata ulang pendistribusian LPG 3 kg. Padahal ia menegaskan pemerintah tetap memperhatikan nasib pengecer.

    “Memang Pertamina nggak pernah mengeluarkan, itu 2018 tapi ini kan di seolah-olah bahwa ada nah jawabannya seperti apa. Memang ada yang tidak nyaman ketika kita mau tertibkan proses untuk pendistribusian daripada pengecer, tapi kita sayangi, kita hormati pengecer dan pasti kita akan memberikan yang terbaik untuk rakyat,” tutup Bahlil.

    (ily/hns)