Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Komisi VII: Lebih baik buat aturan HET LPG 3 kg yang dijual pengecer

    Komisi VII: Lebih baik buat aturan HET LPG 3 kg yang dijual pengecer

    Kebijakan semula yang melarang pengecer berjualan LPG 3 kg sebagai kebijakan prematur.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menilai alih-alih kebijakan larangan pengecer berjualan liquified petroleum gas (elpiji) atau LPG 3 kilogram diberlakukan, lebih baik dibuat aturan menyangkut harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg yang dijual oleh pengecer.

    “Saya kira kalau mau ngatur tentang pengecer, saya kira bagus ya. Pengecer ini juga harus diatur seperti pangkalan. Kalau pangkalan sudah ada HET-nya. Misalnya Rp18 ribu, pengecer diatur juga kira-kira berapa dijual di pengecer maksimal gitu ‘kan. Apakah Rp18 ribu atau Rp19 ribu atau Rp20 ribu ‘kan, diatur juga,” kata Hatta di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, kebijakan pengecer dapat berjualan LPG 3 kg dengan HET yang ditentukan sepatutnya dilakukan agar distribusi gas melon tersebut merata di Tanah Air.

    “Pengecer diberikan kewenangan juga untuk pangkalan membantu untuk menyalurkan ke pengecer supaya bisa terdistribusi di seluruh daerah gitu ‘kan. Semua toko bisa punya gitu, tetapi resmi gitu ‘kan, enggak gelap. HET yang ditetapkan juga harus ada,” ujarnya.

    Untuk itu, dia memandang bahwa kebijakan semula yang melarang pengecer berjualan LPG 3 kg sebagai kebijakan prematur.

    “Saya lihat ini ‘kan keputusan ini kurang matang ya. Keputusan yang diambil dengan tidak melalui prosedur yang panjang gitu ‘kan, mencari informasi dahulu di tengah masyarakat dan sebagainya. Saya kira keputusan ini, saya kira prematur,” tuturnya.

    Wakil rakyat ini menilai kebijakan tersebut kurang melalui sosialisasi sebelum penerapan hingga akhirnya menuai polemik di tengah masyarakat.

    “Jangan sampai menjadi polemik lagi seperti ini. Orang harus antre, UMKM harus tutup dan sebagainya. Efek domino dari kebijakan yang tidak pro pada masyarakat kecil ini, ini dampaknya bahaya,” ucapnya.

    Seharusnya, lanjut dia, dampak dari penerapan kebijakan itu diantisipasi sebelumnya. Pasalnya, kebijakan yang bertujuan baik untuk mengendalikan harga jual LPG 3 kg di pasaran justru menjadi tidak efisien ketika di tengah masyarakat.

    “Jangan maksudnya baik supaya harga LPG itu murah beli di pangkalan, tetapi ternyata masyarakat disuruh antre berjam-jam. Itu enggak murah juga mereka enggak kerja enggak efektif. Kehilangan waktunya untuk bekerja, yang punya usaha sampai menutup usahanya karena kosong dan sebagainya,” paparnya.

    Muhammad Hatta lantas berkata, “Bahkan ada masyarakat yang nenek-nenek yang meninggal dan sebagainya di Tangsel (Tangerang Selatan) itu ‘kan itu enggak sehat sama sekali.”

    Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa kebijakan yang melarang pengecer berjualan LPG 3 kg sudah sepatutnya dikaji ulang, dan melibatkan partisipasi masyarakat terlebih dahulu sebelum penerapan kebijakan tersebut.

    “Saya kira itu enggak baguslah. Keputusan ini harus dikaji ulang. Semua harus didengarkan sebelum mengambil keputusan seperti ini,” urainya.

    Menyusul transisi kebijakan teranyar pemerintah yang mengaktifkan kembali pengecer berjualan LPG 3 kg per hari ini, dia meyakini stok ketersediaan LPG 3 kg pun aman di pasaran.

    “Saya kira ini enggak langka, cuma cara pengaturannya enggak beres. ‘Kan menteri sudah mengatakan bahwa barang ini ada, dan memang betul ada di agen dan di pangkalan kok ada, tetapi memang sosialisasi (kebijakan sebelumnya) tentang ini yang di pangkalan mendadak, di pangkalan langsung ini membuat orang itu jadi enggak siap gitu ‘kan sehingga terjadi seakan-akan terjadi kelangkaan,” kata dia.

    Sebelumnya pada hari Sabtu (1/2), Pemerintah menerapkan kebijakan baru untuk memastikan distribusi subsidi energi berjalan lebih tepat sasaran. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa agen resmi Pertamina tidak lagi diperbolehkan menjual elpiji 3 kg kepada pengecer.

    Pengecer elpiji bersubsidi ukuran 3 kg wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan komoditas produk Pertamina itu untuk memperbaiki sistem distribusi agar lebih terkontrol dan tepat guna.

    Namun, per hari ini Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan LPG 3 kg.

    “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini, mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cara Beli Gas LPG Lewat Aplikasi MyPertamina, Tak Perlu Antre!

    Cara Beli Gas LPG Lewat Aplikasi MyPertamina, Tak Perlu Antre!

    Bisnis.com, JAKARTA – Cara beli gas LPG melalui MyPertamina sangat mudah dilakukan. Cara ini bisa mempermudah masyarakat ketika hendak membeli gas LPG.

    Sebagaimana diketahui, polemik gas LPG masih terus berlanjut. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang pengecer menjual gas LPG 3 Kg.

    Mengacu pada hal tersebut, masyarakat harus membeli gas ke pangkalan resmi. Ini membuat sejumlah masyarakat mengantre untuk mendapatkan gas LPG di beberapa kota di Indonesia.

    Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 kg.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa instruksi ini dilakukan sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial.

    “[Pemerintah ingin] memproses administrasi dan lain-lain, agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal,” ujar Dasco kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Membeli gas melalui MyPertamina

    Pertamina sendiri telah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak membeli gas LPG secara online melalui MyPertamina.

    Akan tetapi, pembelian gas melalui MyPertamina ini hanya berlaku untuk gas 5,5 kg dan 12 kg.

    Sebelum memesan, masyarakat diharuskan untuk membuat akun MyPertamina dengan memasukan data diri seperti alamat email, nomor handphone, hingga nama lengkap.

    Untuk membeli gas LPG melalui MyPertamina, caranya adalah sebagai berikut:

    ⁠Buka website pds.mypertamina.id atau aplikasi MyPertamina
    Login dengan akun yang sudah dimiliki
    ⁠Masukan alamat rumah (bagi pengguna baru)
    ⁠Pilih gas yang akan dibeli
    ⁠Setelah dipilih, lanjut melakukan proses pembayaran.
    Gas siap diantar kerumah selama kurir pengantar tersedia.

    Syarat dan ketentuan…

  • Bahlil Sebut Niat Pemerintah Baik, Tingkatkan Status Pengecer LPG 3 Kg Jadi Sub Pangkalan agar Tepat Sasaran

    Bahlil Sebut Niat Pemerintah Baik, Tingkatkan Status Pengecer LPG 3 Kg Jadi Sub Pangkalan agar Tepat Sasaran

    PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengecer sebagai sub pangkalan tetap bisa melakukan pembelian LPG 3 kg di pangkalan. Hal ini dilakukan dalam rangka menata pendistribusian agar lebih tepat sasaran.

    “Secara sistem, pengecer telah terdaftar dalam Merchant Applications Pertamina (MAP),” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari di Jakarta, Selasa dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Tujuan dari kebijakan tersebut yakni untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak dan meningkatkan pengawasan distribusi.

    Saat ini, jumlah yang sudah terdaftar dalam sistem MAP sebanyak 63 juta nomor induk kependudukan (NIK), dengan rincian rumah tangga 53,7 juta, usaha mikro 8,6 juta, petani/nelayan sasaran 50 ribu, dan pengecer 375 ribu NIK.

    “Dengan adanya skema ini, diharapkan layanan kepada masyarakat tetap terjaga, sekaligus meningkatkan pengawasan pemerintah melalui Pertamina terhadap distribusi dan konsumen LPG 3 kg,” ujar Heppy.

    Dalam hal ini, pemerintah juga menegaskan jumlah pasokan LPG 3 kg tidak berubah dan tetap sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Tujuan penataan pendistribusian agar subsidi sesuai sasaran, bukan untuk mengurangi pasokan bagi masyarakat.

    Kementerian ESDM Tingkatkan Status Pengecer LPG 3 kg Jadi Sub Pangkalan

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan meningkatkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan LPG 3 kg.

    Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan mudah dan niat pemerintah juga berjalan baik. Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa penataan tersebut dilakukan agar distribusi LPG 3 kg tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan.

    “Tadi kita habis rapat dengan Komisi XII DPR RI, salah satu materinya adalah bagaimana mencari solusi terbaik. Sebelum rapat saya katakan bahwa tujuan dalam rangka penataan ini sebenarnya bagus agar LPG 3 kg ini tepat sasaran, sebenarnya niatnya di situ, dan subsidi LPG kita Rp87 triliun per tahun,” katanya.

    Bahlil kembali menekankan stok LPG tidak ada masalah dan dalam kondisi lengkap.

    “Cuma selama ini yang terdaftar itu dari agen sampai ke pangkalan, di sini harganya masih oke. Karena subsidi kita itu Rp12.000/kg, berarti kalau satu tabung kali tiga berarti Rp36.000. Itu negara mensubsidi. Makanya harga ke masyarakat itu harusnya Rp15 ribu hingga Rp16 ribu sudah sangat bagus, karena itu kan cuma Rp4.000 lebih dan ditambah profit Rp2.000 saya pikir sudah bagus,” ujar Bahlil.

    Namun, apa yang terjadi di lapangan yaitu pada tingkat pengecer harga LPG 3 kg melebihi batas tersebut.

    “Kalau pengawasannya pakai IT, makanya harga di pangkalan itu kan tidak ada kenaikan sama sekali. Yang selalu berbeda itu ketika sampai di pengecer. Tapi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, ini semua punya kontribusi jadi sekarang kita memperbaiki saja,” kata Bahlil.***(Siti Riyani Novrianti_UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Link Resmi Cek Pangkalan LPG 3 Kg Terdekat, Jangan Keliru!

    Link Resmi Cek Pangkalan LPG 3 Kg Terdekat, Jangan Keliru!

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memang sudah mencabut aturan larangan pengecer gas LPG 3 Kg sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 kg.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa instruksi ini dilakukan sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial.

    “[Pemerintah ingin] memproses administrasi dan lain-lain, agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal,” ujar Dasco kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Sebelumnya, dilaporkan bahwa Bahlil melarang pengecer menjual gas LPG 3Kg. Jika masyarakat hendak membeli tabung melon, maka mereka harus melalui pangkalan resmi.

    Dengan dicabutnya larangan ini, maka masyarakat saat ini sudah bisa membeli gas LPG 3 Kg di pengecer.

    Namun jika Anda ingin membelinya di pangkalan, maka Anda bisa cek lokasi pangkalan resmi gas LPG 3 Kg di seluruh Indonesia dengan cara berikut ini.

    Cara Cek Lokasi Pangkalan Agen LPG 3 Kg Terdekat:

    Buka laman https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg
    Klik tanda panah pada kolom Lokasi Pangkalan Terdekat
    Cari lokasi pangkalan terdekat dari lokasi Anda yang muncul
    Klik Rute untuk mengetahui lokasi tepat

    Berikut Cara Memesan Gas dari Aplikasi MyPertamina:

    ⁠Buka website pds.mypertamina.id atau aplikasi MyPertamina
    Login dengan akun yang sudah dimiliki
    ⁠Masukan alamat rumah (bagi pengguna baru)
    ⁠Pilih gas yang akan dibeli
    ⁠Setelah dipilih, lanjut melakukan proses pembayaran.
    Gas siap diantar kerumah selama kurir pengantar tersedia.

    Itulah link resmi cek pangkalan gas LPG 3 Kg terdekat.

  • Bahlil Minta Maaf Ada Warga Meninggal saat Antre LPG 3 Kg

    Bahlil Minta Maaf Ada Warga Meninggal saat Antre LPG 3 Kg

    loading…

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta maaf atas adanya warga yang meninggal dunia saat mengantre membeli tabung gas elpiji 3 kilogram. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta maaf atas adanya warga yang meninggal dunia saat mengantre membeli tabung gas elpiji 3 kilogram. Bahlil mengungkapkan, langkah penertiban ini dilakukan semata-mata untuk penataan distribusi yang lebih baik.

    “Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan,” kata Bahlil usai meninjau langsung di pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Bahlil menegaskan, penataan pembelian tabung gas elpiji 3 kilogram tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi gas tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. “Yang kita lakukan untuk kita ingin rakyat kita mendapatkan elpiji dengan baik dan gampang,” jelas dia.

    Sebelumnya, seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) tewas mendadak diduga akibat kelelahan, saat antre membeli gas elpiji 3 Kg di Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

    Berdasarkan unggahan akun Instagram @viralciledug, disebutkan bahwa ibu tersebut meninggal dunia setelah antre selama berjam-jam sejak pagi pada Senin 3 Februari 2025.

    “Dia nyari gas muter dari pagi ga dapat, dia antre di agen berjam-jam,” bunyi keterangan unggahan akun instagram tersebut.

    Berdasarkan informasi, sebelum meninggal, korban terlihat sedang duduk di rumah setelah capek memburu gas melon tersebut. “Sempat dibawa ke RS buat mastiin ternyata (korban) memang sudah meninggal,” katanya.

    (cip)

  • Pengekspor Pupuk Tak Kebagian HGBT, Bagaimana Nasib Eksportir Lain?

    Pengekspor Pupuk Tak Kebagian HGBT, Bagaimana Nasib Eksportir Lain?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pengecualian industri berorientasi ekspor dari daftar penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) hanya berlaku bagi industri pupuk. Sementara itu, tujuh industri lainnya yang membidik pasar ekspor tetap dapat memanfaatkan gas murah tersebut. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, harga gas murah untuk industri merupakan salah satu upaya untuk memikat investasi masuk ke Indonesia. 

    Hal ini pun disambut baik oleh sejumlah perusahaan asing seperti PT KCC Glass Indonesia, produsen kaca asal Korea Selatan yang resmi beroperasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah pada Oktober 2024. Proyek yang menelan investasi sekitar Rp12 triliun ini diproyeksikan akan menjadi perusahaan kaca terbesar se-Asia Tenggara.

    “Yang saya maksudkan tadi itu yang ekspor itu yang berbentuk pupuk. Tapi kalau KCC Glass itu sudah masuk dalam tujuh perusahaan [industri] itu,” kata Bahlil, dikutip Selasa (4/2/2025). 

    Adapun, investasi dari pabrik KCC Glass akan menghasilkan produk kaca yang 80% dari produknya akan diekspor ke berbagai negara. Sementara itu, sekitar 20% produk KCC Glass didistribusikan untuk lokal.

    Untuk itu, dia menegaskan kembali bahwa HGBT tidak diperuntukkan bagi industri pupuk yang berorientasi ekspor guna memprioritaskan pasokan dalam negeri. 

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar itu  mengatakan, dalam rapat terbatas antarkementerian, HGBT rencananya akan dipatok US$6,5 per MMBtu untuk bahan baku industri berorientasi domestik, serta harga maksimal US$7 per MMBtu untuk penerima manfaat gas lainnya.

    “Tapi tidak berlaku untuk bahan baku hasil hilirisasi yang untuk ekspor, nggak berlaku. Contoh Pupuk Kaltim, dia mengelola pupuk tapi orientasinya ekspor, itu kita tidak kasih,” ujar Bahlil dalam konferensi pers Kinerja Sektor ESDM 2024, Senin (3/2/2025).

    Dalam catatan Kementerian ESDM, pemanfaatan gas bumi sebanyak 67% digunakan untuk domestik dengan volume mencapai 3.881 million British thermal unit per day (MMBtud), sedangkan 33% untuk ekspor dengan volume 1.905 MMBtud. 

    “Totalnya 40% itu untuk industri sebesar 1.473 MMBtud, ini pemanfaatannya, pupuk 690 MMBtud atau 19%, kelistrikan 19% atau 707 MMBtud, domestik LNG 19% atau 695 MMBtud, domestik LPG 77 MMBtud atau 2%, dan gas 15,48 MMBtud atau 1%,” tuturnya. 

  • Pengecer di Seluruh Indonesia Sudah Bisa Jual Gas Elpiji 3 Kg Lagi, Begini Caranya – Halaman all

    Pengecer di Seluruh Indonesia Sudah Bisa Jual Gas Elpiji 3 Kg Lagi, Begini Caranya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pengecer bisa kembali menjual gas elpiji 3 kilogram (kg).

    Hal tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Kini, pengecer elpiji 3 kg di seluruh Indonesia itu bisa kembali aktif menjual dengan nama sub-pangkalan.

    “Jadi, mulai hari ini, pengecer seluruh Indonesia dengan nama sub-pangkalan,” katanya ketika memberi keterangan pers usai meninjau pangkalan penjual elpiji 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Caranya nanti, para sub-pangkalan itu akan dibekali oleh Kementerian ESDM dan Pertamina dengan aplikasi yang tidak dikenakan biaya.

    Pembekalan aplikasi itu bertujuan agar pemerintah tetap bisa mengontrol harga penjualan elpiji 3 kg tersebut.

    Selain itu, agar pemberian gas bersubsidi itu juga tepat sasaran.

    Untuk para pengecer elpiji 3 kg yang belum terdaftar sebagai sub-pangkalan, akan dibantu pendaftarannya.

    Bahlil memastikan, pengecer yang ingin mendaftar menjadi sub-pangkalan penjual elpiji 3 kg tidak dikenakan biaya, alias gratis.

    “Proses mereka (pengecer) menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka menjadi UMKM,” ucap Bahlil, dilansir Kompas.com.

    Sejauh ini, total ada 370 ribu pengecer yang akan diangkat menjadi sub-pangkalan.

    “Kriterianya yang sudah beroperasi semuanya kita angkat jadi sub-pangkalan sambil kita lihat ke depan,” kata Bahlil.

    “Andai kalau ada yang tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal, harus dikasih sanksi, jangan harga dibuat semau-maunya,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.

    Pertamina juga telah membuatkan aplikasinya dan akan disampaikan kepada mereka agar bisa digunakan.

    “Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol.”

    “Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak terjadi lagi,” ujar Bahlil.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa 370 ribu pengecer tersebut telah otomatis terdaftar menjadi sub-pangkalan.

    “Otomatis kemarin kategorinya sudah kami ubah menjadi sub-pangkalan. Jadi hari ini seperti arahan pak menteri, sudah bisa seperti biasa, bisa membeli langsung dari pangkalan,” kata Simon.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa kebijakan menjual elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan, sebenarnya untuk membenahi harga di pengecer agar tidak mahal.

    Nantinya, pengecer elpiji akan menjadi sub-pangkalan, dengan aturan agar harga elpiji 3 kg tidak mahal.

    “Pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

    “Jadi, pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” imbuhnya.

    Diketahui, pemerintah melarang pengecer menjual elpiji 3 kg per 1 Februari 2025. Kini elpiji 3 kg hanya dijual melalui pangkalan.

    Akibat kebijakan ini, sejumlah warga di beberapa lokasi di Jakarta mengalami antrean panjang demi mendapatkan elpiji 3 kg di pangkalan resmi.

    Alasan Kebijakan 

    Sebelumnya, mengenai alasan di balik kebijakan yang mewajibkan pembelian elpiji 3 kg hanya di pangkalan resmi Pertamina, Bahlil menjelaskan hal ini untuk mengatasi masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran.

    Selain itu, juga untuk menertibkan permainan harga yang membuat elpiji kerap dijual lebih mahal dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan.

    Bahlil juga menjelaskan, seharusnya setelah disubsidi oleh pemerintah, harga elpiji 3 kg di pangkalan resmi berkisar antara Rp15.000 hingga Rp18.000 per tabung.

    Harga tersebut setara dengan harga per kilogram yang seharusnya antara Rp5.000 hingga Rp6.000.

    Namun, laporan yang diterima oleh Kementerian ESDM menunjukkan adanya permainan harga.

    “Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur saja,” katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Selain itu, Bahlil menyebutkan ada kelompok tertentu yang membeli Elpiji dalam jumlah yang tidak wajar, sehingga menyebabkan harga naik dan distribusi menjadi tidak tepat sasaran.

    “Ya mohon maaf tidak termasuk curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli elpiji dengan jumlah yang tidak wajar.”

    “Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan,” ujar Bahlil.

    Karena hal tersebut, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memberlakukan aturan yang mewajibkan pembelian elpiji 3 kg hanya di pangkalan resmi Pertamina.

    Dengan cara ini, maka pemerintah dapat mengontrol harga dan memastikan harga yang berlaku sesuai HET.

    “Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya,” ucap Bahlil.

    Bahlil juga mengungkapkan permainan harga ini biasanya terjadi di tingkat pengecer.

    Oleh karena itu, kebijakan ini bertujuan untuk menertibkan distribusi dan memastikan elpiji 3 kg hanya bisa dibeli di pangkalan resmi, bukan di pengecer.

    Lebih lanjut, terkait dengan jarak pangkalan resmi yang mungkin lebih jauh dari lokasi pembeli dibanding ke pengecer, Bahlil memahami kesulitan yang mungkin timbul.

    “Sekarang saya dapat memahami. Contoh di Jakarta Timur di tempat saya tinggal. Pengecer itu biasanya cuman 100 meter saya bisa dapat elpiji di pengecer itu,” tutur Bahlil.

    “Sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 meter atau 1 kilo. Kadang-kadang tempatnya pun belum tahu karena di pangkalan itu. Ini yang membuat sekarang ada sedikit peralihan,” lanjutnya.

    Bahlil lantas mengimbau agar pengecer dapat meningkatkan status mereka menjadi pangkalan resmi.

    Dengan begitu, pemerintah dapat mengontrol harga dan memastikan bahwa elpiji 3 kg dijual sesuai HET yang ditetapkan.

    “Ini transisi aja sebenarnya. Saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini.”

    “Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung,” pungkas Bahlil.

    (Tribunnews.com/Rifqah/Endrapta Ibrahim/Chaerul Umam/Fersianus Waku) (Kompas.com)

  • Bahlil Sebut Pengecer Jadi Sub Pangkalan Agar Pemerintah Bisa Kontrol Harga LPG 3 Kg

    Bahlil Sebut Pengecer Jadi Sub Pangkalan Agar Pemerintah Bisa Kontrol Harga LPG 3 Kg

    loading…

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan perubahan status pengecer menjadi sub pangkalan agar pemerintah bisa mengontrol harga LPG 3 Kg. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Pemerintah merespons cepat persoalan kebijakan penjualan LPG 3 Kg alias gas melon kepada masyarakat. Hal ini menyusul kelangkaan gas bersubsidi tersebut di masyarakat.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah bakal menggelar rapat untuk membahas kebijakan penjualan gas LPG 3 Kg tersebut.

    Bahkan, menurut Bahlil, rapat tersebut akan membahas secara spesifik teknis bagaimana pengecer gas 3 Kg bakal diubah menjadi sub pangkalan. “Ini lagi mau rapat lagi saya malam ini, malam ini saya rapat, saya putuskan,” ungkapnya, Selasa (4/2/2025).

    Nantinya, Bahlil menyampaikan, pangkalan akan menjual gas kepada pengecer yang ditingkatkan statusnya menjadi sub pangkalan. Hal itu, akan membuat masyarakat tetap bisa membeli gas LPG 3 Kg langsung dari pengecer.

    Sehingga, kebijakan yang sebelumnya melarang pengecer menjual gas kepada masyarakat akan berubah. Bahlil menjelaskan, pengubahan status pengecer ini dilakukan supaya pemerintah dapat tetap mengontrol harga gas LPG 3 Kg yang mendapatkan subsidi.

    “Kalau pangkalan ya itu kan mendistribusikan pengecer, kalau pengecer kan langsung kepada konsumen, nah pengecer ini yang akan kita tingkatkan menjadi sub pangkalan, tapi kita lagi bahas teknisnya ya,” ujarnya.

    Sekadar informasi, dalam rapat kerja dengan Komisi XII yang diikuti Bahlil, sejumlah anggota DPR meminta pemerintah untuk segera mencabut kebijakan soal pengecer yang tidak boleh lagi menjual gas LPG 3 kg kepada masyarakat.

    (cip)

  • Dasco: Presiden instruksikan aktifkan kembali pengecer jual LPG 3 kg

    Dasco: Presiden instruksikan aktifkan kembali pengecer jual LPG 3 kg

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas LPG 3 kilogram (kg) per hari ini.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah berkomunikasi dengan Presiden pada Senin (3/1) malam terkait dengan perubahan pola distribusi gas subisidi 3 kg atau “gas melon”.

    “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini, mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco kepada wartawan sebelum menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Setelah itu, lanjut dia, Kementerian ESDM diminta untuk memproses administrasi agar pengecer nantinya dijadikan sebagai sub-pangkalan agar harga LPG yang dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal.

    “Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan.”

    Dasco juga menegaskan bahwa kebijakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg tersebut bukan dari Presiden Prabowo. Untuk itu, Presiden menginstruksikan agar penjualan gas kembali berjalan seperti semula, baik di agen ataupun pengecer.

    “Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” tuturnya.

    Dia pun menegaskan bahwa stok ketersedian gas LPG 3 kg tidak langka di pasaran.

    “Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Mau Atur Harga Gas 3 Kg di Pengecer

    Prabowo Mau Atur Harga Gas 3 Kg di Pengecer

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto akan membuat harga patokan untuk LPG 3 Kg di level pengecer. Langkah ini dilakukan agar harga kebutuhan pokok itu tidak terlalu mahal.

    Keputusan ini seiring dengan diperbolehkannya lagi pengecer untuk menjual LPG 3 Kg mulai hari ini. Rencananya pengecer akan dibuat menjadi sub pangkalan.

    “Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung DPR RI, Selasa (4/2/2025).

    Melihat kondisi pembelian LPG 3 Kg di lapangan, Prabowo pun telah menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer menjual LPG 3 Kg mulai hari ini.

    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” terangnya.

    Terkait isu kelangkaan stok LPG 3 kg, Dasco memastikan pasokan dalam keadaan aman. “Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka,” pungkasnya.

    (ada/rrd)