Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Ketua AMPG Bela Bahlil Soal Kisruh LPG 3 Kg: Ada yang Tidak Senang

    Ketua AMPG Bela Bahlil Soal Kisruh LPG 3 Kg: Ada yang Tidak Senang

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Said Aldi Al Idrus menyebut banyak isu yang dimunculkan oleh pihak yang tidak senang dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Padahal, menurutnya, seharusnya rakyat akan senang jika gas LGP 3 kg ini memiliki harga eceran tertinggi (HET) yang jelas.

    “Bagi yang tidak senang, mungkin banyak isu-isu yang dimunculkan. Kami yakin dan percaya rakyat akan senang apabila gas punya HET yang jelas, tidak mahal,” ujarnya seusai menghadiri acara AMPG di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Dia menuturkan bahwa, semua menteri dari Partai Golkar di Kabinet Merah Putih itu tentunya memiliki keinginan agar rakyat tak terbebani dengan harga gas yang mahal seperti saat ini.

    “Harga HET gas itu hanya Rp12.750, tapi sampai ke bawah itu Rp25.000. Nah ini bagaimana pemerintah akan memutus mafia-mafia gas ini,” tuturnya.

    Di lain sisi, dia turut memamerkan banyaknya menteri dari Partai Golkar yang kini berada di Kabinet Merah Putih dan menurutnya hingga sejauh ini sudah banyak hal yang dibuat oleh kader-kader Golkar untuk Indonesia.

    “Termasuk kemarin ada judi online, kita bersama dengan Menteri Komdigi, Ibu Menutya Hafid sama-sama konsentrasi untuk memberantas itu agar anak-anak muda kita, generasi yang akan datang bebas dari judol,” terangnya.

  • Sampai Kapan Diskon Tarif Listrik 50 Persen Berlaku? Ini Batas Waktunya

    Sampai Kapan Diskon Tarif Listrik 50 Persen Berlaku? Ini Batas Waktunya

    Jakarta: Pemerintah memberikan diskon 50 persen untuk tarif listrik pelanggan dengan daya hingga 2.200 Volt Ampere (VA) pada periode Januari dan Februari 2025. Bagi masyarakat penting untuk mengetahui batas waktu diskon ini berlaku.

    Pemberian diskon tarif listrik 50 persen ini adalah untuk membantu masyarakat dan meningkatkan daya beli. Diskon ini diberikan untuk pelanggan dengan daya
    450 VA, 900 VA, 1.300 VA, hingga 2.200 VA. 

    Pelanggan pascabayar akan merasakan manfaat ini melalui tagihan yang lebih ringan di bulan berikutnya. Sedangkan pelanggan prabayar langsung mendapatkan potongan saat membeli token listrik.
    Diskon Tarif Listrik 50 Persen Sampai Kapan?
    Seperti diketahui program ini hanya berlaku dua bulan, yakni pada Januari dan Februari Program ini juga tidak akan diperpanjang.  
     
    “2 bulan saja (tidak diperpanjang),” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan, Rabu, 23 Januari 2025.
     

     

    Cara mendapatkan diskon token listrik 50%
    Bagi pelanggan prabayar berikut langkah-langkah pembelian token listrik dengan diskon 50 persen melalui aplikasi PLN Mobile seperti dikutip dari laman resmi PLN:

    Pilih ID Pelanggan atau Nomor Meter.
    Masuk ke aplikasi PLN Mobile dan pilih menu “Kelistrikan”.
    Pilih ID Pelanggan/No Meter untuk pembelian token.
    Pilih Nominal Token.
    Pilih opsi pembelian token di menu “BELI TOKEN”.
    Tentukan nominal token, lalu tekan “LANJUTKAN PEMBAYARAN”.
    Lakukan Pembayaran.
    Pilih metode pembayaran yang tersedia, kemudian tekan “BAYAR”.
    Selesaikan pembayaran sesuai batas waktu yang diberikan.
    Terima Notifikasi.
    Setelah pembayaran berhasil, pelanggan akan menerima notifikasi berisi detail transaksi dan kode token yang bisa langsung digunakan.

    Jakarta: Pemerintah memberikan diskon 50 persen untuk tarif listrik pelanggan dengan daya hingga 2.200 Volt Ampere (VA) pada periode Januari dan Februari 2025. Bagi masyarakat penting untuk mengetahui batas waktu diskon ini berlaku.
     
    Pemberian diskon tarif listrik 50 persen ini adalah untuk membantu masyarakat dan meningkatkan daya beli. Diskon ini diberikan untuk pelanggan dengan daya
    450 VA, 900 VA, 1.300 VA, hingga 2.200 VA. 
     
    Pelanggan pascabayar akan merasakan manfaat ini melalui tagihan yang lebih ringan di bulan berikutnya. Sedangkan pelanggan prabayar langsung mendapatkan potongan saat membeli token listrik.
    Diskon Tarif Listrik 50 Persen Sampai Kapan?
    Seperti diketahui program ini hanya berlaku dua bulan, yakni pada Januari dan Februari Program ini juga tidak akan diperpanjang.  
     
    “2 bulan saja (tidak diperpanjang),” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan, Rabu, 23 Januari 2025.
     

     

    Cara mendapatkan diskon token listrik 50%
    Bagi pelanggan prabayar berikut langkah-langkah pembelian token listrik dengan diskon 50 persen melalui aplikasi PLN Mobile seperti dikutip dari laman resmi PLN:

    Pilih ID Pelanggan atau Nomor Meter.
    Masuk ke aplikasi PLN Mobile dan pilih menu “Kelistrikan”.
    Pilih ID Pelanggan/No Meter untuk pembelian token.
    Pilih Nominal Token.
    Pilih opsi pembelian token di menu “BELI TOKEN”.
    Tentukan nominal token, lalu tekan “LANJUTKAN PEMBAYARAN”.
    Lakukan Pembayaran.
    Pilih metode pembayaran yang tersedia, kemudian tekan “BAYAR”.
    Selesaikan pembayaran sesuai batas waktu yang diberikan.
    Terima Notifikasi.
    Setelah pembayaran berhasil, pelanggan akan menerima notifikasi berisi detail transaksi dan kode token yang bisa langsung digunakan.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Bahlil Disebut Representasi Negara dalam Keberpihakan Ekonomi Rakyat

    Bahlil Disebut Representasi Negara dalam Keberpihakan Ekonomi Rakyat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tokoh muda Maluku, Subhan Pattimahu, angkat bicara terkait kebijakan yang diambil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terkait distribusi LPG 3 kg. Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah dalam menertibkan distribusi LPG 3 kg merupakan bagian dari tugas negara dalam memastikan kebijakan energi berjalan dengan baik dan berpihak pada rakyat.

    “Pengelolaan sumber daya alam sebagai kekayaan negara memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kenaikan harga LPG 3 kg di tingkat eceran seringkali dipengaruhi oleh praktik korupsi yang perlu ditertibkan. Kami yakin kebijakan yang diambil ini bukan keputusan tiba-tiba, melainkan berdasarkan pengawasan lapangan yang telah dilakukan dalam waktu lama,” ujar Pattimahu, dikutip Jumat (7/2/2025)

    Ia menambahkan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2023 juga menjadi dasar kebijakan ini. Menurutnya, masyarakat sebenarnya tidak puas dengan harga eceran yang tinggi, namun tetap membeli LPG karena sudah menjadi kebutuhan pokok.

    Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan distribusi LPG 3 kg dapat berlangsung secara adil, merata, dan terjangkau.

    “Negara harus hadir untuk memberikan solusi terbaik, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menunjukkan keberpihakan ekonomi terhadap rakyat. Dari sisi sosial, masyarakat tentu akan tetap mencari gas ini meskipun harga naik. Jangan sampai negara kalah oleh pengusaha nakal dalam pengendalian harga LPG 3 kg,” tegas Pattimahu.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa subsidi untuk LPG 3 kg sudah mencapai Rp87 triliun per tahun. Oleh karena itu, pengawasan distribusi harus diperketat agar subsidi benar-benar tepat sasaran.

    “Kami mendukung jika status pedagang pengecer dinaikkan menjadi sub-pangkalan dan didorong ke arah digitalisasi. Dengan begitu, harga jual bisa lebih terkontrol dan distribusi lebih merata, dari pusat hingga daerah,” tutup Ketua KNPI Maluku tiga Periode dan sekarang Wakil Ketua Umum DPP KNPI tersebut.

    Dia berharap, dengan kebijakan yang lebih transparan dan pengawasan ketat, harga gas bersubsidi tetap terkendali. Sehingga masyarakat tetap bisa menikmati energi dengan harga yang wajar.

    (dpu/dpu)

  • Bahlil Disudutkan, Partai Golkar Pasang Badan: Semua Kebijakan Harus Seizin Presiden

    Bahlil Disudutkan, Partai Golkar Pasang Badan: Semua Kebijakan Harus Seizin Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hubungan antara Partai Golkar dan Gerindra di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai mengalami gesekan.

    Polemik kebijakan larangan pengecer menjual LPG 3 kg menjadi pemantik perbedaan pandangan antara dua partai besar yang berada dalam satu koalisi.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berasal dari Presiden Prabowo.

    Ia menekankan bahwa kebijakan itu dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

    “Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden, Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Sejumlah pihak menilai, pernyataan ini mengindikasikan bahwa Prabowo ingin menjaga citranya dengan melepaskan tanggung jawab dari kebijakan yang menuai kritik publik tersebut.

    Dasco juga menegaskan bahwa saat ini Prabowo telah memerintahkan agar kebijakan itu dibatalkan dan pengecer bisa kembali berjualan seperti biasa.

    Namun, pernyataan Gerindra tersebut tidak diterima begitu saja oleh Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, justru menilai tidak mungkin ada kebijakan yang diambil seorang menteri tanpa sepengetahuan Presiden.

    “Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin,” tegas Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

  • Reshuffle Kabinet di Depan Mata? Golkar dan Gerindra Beda Sikap

    Reshuffle Kabinet di Depan Mata? Golkar dan Gerindra Beda Sikap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menegaskan komitmennya untuk menindak tegas menteri yang dinilai tidak bekerja demi kepentingan rakyat. 

    Ancaman ini menuai respons berbeda dari dua partai koalisinya, Golkar dan Gerindra, yang masing-masing memiliki pandangan tersendiri terkait kebijakan tersebut.  

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. 

    Ia menyatakan bahwa hanya Presiden yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet. Menurutnya, banyak kader Golkar termasuk Ketum Bahlil Lahadalia berada di Kabinet Merah Putih.

    “Ketum itu adalah kader terbaik partai. Makanya karena dia terbaik, dipilih jadi ketua umum,” kata Doli

    Selain itu, Doli menyebut bahwa reshuffle kabinet adalah kewenangan mutlak Presiden, dan partai politik koalisi pemerintah tidak bisa menekan atau memberikan desakan apapun terkait hal tersebut

    “Masing-masing partai tentu memberikan kader terbaiknya, apalagi Golkar. Kami punya delapan kader terbaik, termasuk Ketua Umum kami,” ujar Doli.

    Di sisi lain, Partai Gerindra, yang dipimpin langsung oleh Prabowo, lebih menekankan pentingnya kerja keras dan kesungguhan para menteri dalam mendukung kebijakan presiden. 

    Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra, menegaskan bahwa terdapat setidaknya satu menteri yang dianggap kurang mendukung agenda presiden.

    “Kita harus siap dengan kemungkinan adanya pergantian menteri yang tidak mampu mendukung agenda presiden secara konsisten,” ujar Sufmi Dasco.

  • Tugas Baru BPH Migas: Pelototi Penyaluran LPG 3 Kg – Page 3

    Tugas Baru BPH Migas: Pelototi Penyaluran LPG 3 Kg – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan kabar terbaru mengenai pengawasan penyaluran LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi. Nantinya, tugas itu akan diemban oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

    Dia menerangkan, saat ini pengawasan BBM subsidi dan jaringan gas (jargas) berada di BPH Migas. Nantinya, pengawasan soal penyaluran LPG 3 Kg juga akan diintegrasikan di badan tersebut.

    “Ya sementara kalau untuk pengawasan hanya melalui jaringan itu yang dilakukan pengawasan oleh BPH Migas. Jadi ya kita juga kalau bisa diintegrasikan seluruh pengawasan itu dilakukan oleh BPH Migas. Jadi mungkin maksud dari Pak Menteri seperti itu,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dia menilai, penambahan tugas ke BPH Migas itu bisa dilakukan. Pasalnya, badan usaha yang menyalurkan LPG 3 kg itu sama dengan penyalur BBM Subsidi, yakni PT Pertamina (Persero).

    “Jadi kita akan mengefektifkan, jadi tugas yang ada di lingkungan kementerian ESDM dan juga ini pengawasan itu bisa dilakukan sekaligus karena badan usaha yang diawasi itu pada umumnya sama. Jadi baik yang mendistribusikan minyak maupun yang mendistribusikan gas,” tuturnya.

    Asal tahu saja, rencana pembentukan badan pengawas LPG 3 kg sebelumnya diungkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ini jadi upaya untuk menyalurkan ‘gas melon’ itu tepat sasaran.

    Terkait skema pelaporannya, Yuliot menyebut prosesnya akan sama seperti laporan penyalur BBM subsidi. Pada konteks ini, Pertamina ataupun badan usaha lain yang mendapat mandat penyaluran akan melaporkannya ke BPH Migas.

    “Ya strukturnya untuk pelaporan seperti di minyak itu kan seluruh badan usaha penyalur minyak itu kan harus melaporkan kepada BPH Migas. Jadi nanti juga ia menyalurkan untuk LPG itu apa saja badan usahanya itu juga akan membuatkan laporan kepada badan pengawas,” tuturnya.

    Yuliot menegaskan, pihaknya akan merubah regulasi soal tugas BPH Migas. Terutama nantinya akan memuat soal pengawasan penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi.

    “Dalam hal ini kita akan mengubah regulasi terlebih dulu menambahkan beban kerja untuk BPH Migas,” pungkas dia.

     

  • Dukung Kebijakan Bahlil Soal Tata Kelola Gas Elpiji 3 Kg, HMI: Tujuannya Baik

    Dukung Kebijakan Bahlil Soal Tata Kelola Gas Elpiji 3 Kg, HMI: Tujuannya Baik

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendukung kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait tata kelola penjualan liquified petroleum gas (LPG) atau gas elpiji 3 kg dengan mengubah status pengecer menjadi subpangkalan.

    Menurut Wasekjen Bidang ESDM PB HMI Munawir, terdapat tujuan baik dalam larangan jual-beli gas melon secara eceran di warung atau yang saat ini disebut subpangkalan. Salah satunya, distribusi yang lebih baik dengan harga yang sesuai.

    “Tujuannya baik. Anggaran subsidi LPG pada 2025 mencapai Rp 87 triliun, seharusnya harga di masyarakat hanya Rp 5.000 per kilogram. Artinya harga per tabungnya Rp 15.000, tetapi ada yang jual Rp 25.000 sampai Rp 30.000 sehingga pemerintah menganggap LPG subsidi 3 kg tidak tepat sasaran,” ujar Munawir kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

    Munawir menilai, sebagian masyarakat belum melihat tujuan baik di balik langka penataan distribusi gas elpiji 3 kg tersebut. Padahal, kata dia, pemerintah ingin membuat masyarakat menikmati gas elpiji bersubsidi dengan harga sebenarnya.

    “Maka dari itu mari kita memberikan edukasi yang baik ke masyarakat,” ajak Mantan Ketua HMI Cabang Kolaka ini.

    Munawir mengungkapkan, selama ini ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari harga subsidi. Karena itu, kata dia, pemerintah melalui Kementerian ESDM berupaya menghentikan oknum-oknum yang bermain gas elpiji bersubsidi sehingga masyarakat memperoleh hak yang sebenarnya.

    “Inilah yang dimaksud akan ada penertiban dan pengaturan soal tata kelola LPG 3 kg agar lebih transparan, efektif dan efisien serta tepat sasaran sehingga seluruh masyarakat terlayani dengan baik,” tandas Munawir.

    Lebih lanjut, Munawir mengatakan, kendala selama ini adalah pengawasan yang tidak optimal baik aspek distribusi, disparitas harga dan pemberian izin lokasi baik agen hingga pangkalan.

    “Sekali kami tegaskan bahwa bidang ESDM PB HMI mendukung penuh Kebijakan baru pemerintah melalui Kementerian ESDM demi kesejahteraan masyarakat dan membasmi mafia-mafia LPG subsidi, gas melon tersebut,” pungkas Munawir.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga yang sama saat membeli langsung di pangkalan.

    Saat meneken aturan itu, Bahlil mengatakan bahwa pelarangan dilakukan untuk mencegah permainan harga di level pengecer. Kebijakan tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan mengubah status pengecer menjadi subpangkalan.

    Bahlil mengumumkan bahwa seluruh pengecer gas elpiji 3 kg di Indonesia sekitar 375.000 akan dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi gas elpiji bersubsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau.

  • Presiden Prabowo Tak Berani Copot Bahlil? Alasannya Sederhana versi Ferdinand Hutahaean

    Presiden Prabowo Tak Berani Copot Bahlil? Alasannya Sederhana versi Ferdinand Hutahaean

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut tak akan berani mencopot Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM.

    Hal itu kata dia selama Bahlil masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    “Presiden tidak mungkin berani mencopot Bahlil sepanjang Bahlil masih sebagai Ketua Umum Golkar,” kata Ferdinand dalam akun X, pribadinya, Jumat, (7/2/2025).

    Ferdinand juga menyatakan bahwa Bahlil bukan pilihan presiden tapi pilihan Ketua Umum Partai Golkar yang juga dijabat Bahlil.

    Golkar merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), pendukung Prabowo – Gibran saat Pilpres 2024.

    “Menteri dari Partai Koalisi itu bukan pilihan Presiden tapi pilihan Ketua Umum,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Bahlil akhir-akhir ini menjadi sorotan usai kebijakannya soal LPG 3 Kg menuai kontroversi.

    Bahlil meniadakan pengecer LPG 3 Kg yang mulai berlaku 1 Februari 2025 lalu. Namun karena banyak yang menolak, Presiden Prabowo lalu mencabut kebijakan itu.

    Bahkan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco menyebut kebijakan tersebut bukan dari Presiden Jokowi.

    Hal ini pun membuat publik menduga ada miskomunikasi antara Presiden dengan menteri. Nama Bahlil pun kini terseret dalam deretan menteri yang disebut terancam di reshuffle. (*)

  • Sejumlah Warung di Jakarta Mulai Jual LPG 3 Kg, Harga Rp20.000 per Tabung

    Sejumlah Warung di Jakarta Mulai Jual LPG 3 Kg, Harga Rp20.000 per Tabung

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pengecer atau warung kelontong di Jakarta mulai menjual LPG 3 kilogram (kg) sejak statusnya naik menjadi sub-pangkalan.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Jumat (7/2/2025), warung kelontong di bilangan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sudah menjajakan kembali gas melon subsidi tersebut. 

    Sang pemilik warung bernama Tati mengatakan dirinya mukai menjual LPG 3 kg sejak hari ini. Dia juga mengaku telah diberi stiker sebagai tanda sub-pengecer dari PT Pertamina (Persero).

    “Regional Jawa Bagian Barat Sub Pangkalan LPG 3 kg” demikian tertulis dalam stiker berukuran 30 cm itu.

    Tati mengatakan dirinya mendapat jatah 10 tabung per hari. Adapun harga yang dijual ke masyarakat adalah Rp20.000 per tabung. Menurutnya, harga itu malah baik dari sebelumnya Rp19.000 per tabung.

    “Kadang kalau enggak ada LPG [warung] gak rame, sekarang rame. Di data 10 tabung, [harga] malah naik dari Rp19.000 jadi Rp20.000,” ucap Tati.

    Sementara itu, pengecer di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan, mengaku sudah mendapat izin berjualan LPG 3 kg kembali. Namun, dia masih menunggu stok dari agen Pertamina.

    Alhasil, saat ini hanya stok tabung kosong yang tertata rapi di bagian depan warung.

    “Insyaallah [sudah jualan LPG 3 kg lagi]. Kan di pangkalan bukan satu warung saja [yang harus dipenuhi stoknya], jadi giliran. Mungkin hari ini [stok datang], perjanjiannya kan kemarin sore,” kata Adi, si pemilik warung.

    Dia pun mengaku bakal menjual gas melon itu seharga Rp20.000 per tabung. Adapun harga membeli dari agen adalah Rp18.000 per tabung.

    Artinya, Adi hanya mengambil untung Rp2.000 per tabung dari yang dia jual ke masyarakat.

    “Kemarin saya kan kasian sama pelanggan saya. Untung ga seberapa, cuma kalau muter bisa ngumpulin sedikit-sedikit,” tutur Adi.

    Pemerintah resmi meningkatkan status pengecer menjadi sub-pangkalan resmi LPG 3 kilogram (kg) mulai Selasa (4/2/2025). 

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan memfasilitasi sistem IT bagi para pengecer yang menjadi sub-pangkalan. Hal ini dilakukan demi mengontrol harga.

    Menurut Bahlil, salah satu alasan pemerintah sebelumnya melarang penjualan LPG 3 kg di pengecer karena ada permainan harga. Dia mengklaim ada pihak yang memborong LPG 3 kg dan menjualnya dengan harga mencapai Rp26.000 per tabung.

    Padahal, masyarakat seharusnya mendapatkan harga LPG paling mahal sekitar Rp19.000 per tabung. Bahlil menyebut, harga LPG 3 kg setelah subsidi dari pemerintah adalah Rp12.000 per tabung. Sementara itu, harga sampai di pangkalan resmi hanya mencapai Rp16.000 per tabung.

    “Agen baru ke pangkalan itu Rp16.000 sampai ke pengecer harusnya Rp19.000 maksimal, Rp18.000, Rp19.000. Tapi kalau Rp26.000 berarti kan ada yang keliru,” kata Bahlil.

    Bahlil pun mengingatkan agar kelak sub-pangkalan pun tak menjual LPG lebih dari harga tersebut. Menurutnya, akan ada sanksi tersendiri jika sub-pangkalan memainkan harga.

    “Andaikan pun ada yang mungkin tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal. Ya nggak boleh dong, harus dikasih sanksi. Jangan harga dibuat mau-maunya, enggak boleh,” ucap Bahlil.

  • Marak Spanduk ‘Bahlil No, Gas 3 Kg Yes’, Saatnya Prabowo Copot Bahlil!

    Marak Spanduk ‘Bahlil No, Gas 3 Kg Yes’, Saatnya Prabowo Copot Bahlil!

    GELORA.CO -Maraknya spanduk bergambar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan tulisan “Bahlil No Gas 3 Kg Yes” di sejumlah titik di Jakarta, mengindikasikan kekecewaan rakyat kepada sang menteri.

    Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, spanduk-spanduk tersebut tentu bentuk protes keras dari rakyat terhadap Bahlil.

    “Protes itu sebagai wujud kekecewaan atas kebijakan Bahlil mengenai gas 3 kg yang telah membuat rakyat harus antri untuk mendapatkan gas tersebut. Bahkan ada rakyat yang meninggal,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Kamis, 6 Februari 2025.

    “Kebijakan tersebut dinilai sangat tidak pro rakyat. Kebijakan itu jauh dari keinginan untuk melayani rakyat,” imbuhnya menegaskan.

    Tak hanya itu, Jamiluddin berpandangan bahwa kebijakan Bahlil juga tidak sejalan dengan spirit yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintahannya sangat pro rakyat. Bahkan Prabowo menegaskan akan menindak menterinya yang tidak pro rakyat.

    “Karena itu, saatnya Prabowo mereshuffle Bahlil. Sebab kebijakan Bahlil dinilai tidak sejalan dengan kebijakan Prabowo. Jadi, Prabowo sangat logis bila mencopot Bahlil. Sebab, Bahlil hanya membebani Prabowo saja,” tegasnya.

    Baru-baru ini, muncul spanduk-spanduk bergambar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia Bahlil Lahadalia di sejumlah tempat di sejumlah titik di Jakarta.

    Spanduk bernada protes itu muncul setelah ada kebijakan kontroversial Kementerian ESDM terkait larangan pengecer menjual gas LPG 3 kilogram. Buntut kebijakan ini mengakibatkan antrean panjang pembelian LPG 3 kg di sejumlah daerah, bahkan sampai menelan korban jiwa.