Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Jangan-jangan Ada yang Belum Dapat Gas

    Jangan-jangan Ada yang Belum Dapat Gas

    loading…

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan pidato saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025. Foto/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan pidato saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025. Dalam pidatonya, Bahlil sempat berkelakar saat mikrofon atau mik-nya mengalami gangguan.

    Adapun momen itu terjadi saat Bahlil sedang memaparkan poin-poin dari Munas Partai Golkar hingga terkait soliditas mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Rakernas itu turut dihadiri oleh seluruh petinggi dan jajaran Partai Golkar yang dilaksanakan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Saat menyampaikan poin, tiba-tiba terdengar suara atau gangguan pada mik-nya Bahlil. Lantas, kejadian itu membuat seluruh jajaran Partai Golkar terkejut.

    Kemudian, Bahlil pun merespons kejadian itu dengan melempar candaan terkait gas LPG 3 kilogram (kg).

    “Nah ini jangan-jangan ada yang belum dapat gas kali,” canda Bahlil yang disambut tawa oleh kader Golkar.

    “Setahu saya semua gas LPG-nya sudah dapat, Coba dicek biasanya kalau panitianya kayak begini Ini pasti aktivis KNI,” jelas dia.

    Sebagaimana diketahui, Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menuai kontroversi terkait kebijakannya mengenai penghapusan gas 3 kg.

    (rca)

  • Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran Mencuat, Bahlil Lahadalia: Itu Hak Prerogatif Bapak Presiden – Halaman all

    Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran Mencuat, Bahlil Lahadalia: Itu Hak Prerogatif Bapak Presiden – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi soal isu perombakan atau reshuffle kabinet di Kabinet Merah Putih yang mencuat akhir-akhir ini.

    Isu reshuffle kabinet ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang bakal menyingkirkan bawahannya yang dinilai masih ‘bandel’ dan tidak bekerja untuk rakyat.

    Terkait hal tersebut, Bahlil menyatakan, perombakan kabinet merupakan kewenangan presiden.

    Hal tersebut, disampaikan Bahlil ketika di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar ini, diketahui menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dibuka Sabtu, di Kantor DPP Golkar. 

    Dalam sesi tanya jawab dengan awak media, Bahlil mengatakan, ia tak ingin berbicara lebih jauh terkait isu perombakan kabinet Prabowo.

    “Udah itu kewenangan Bapak Presiden. Jangan kita terlalu merasa paling mengerti, hak prerogatif Bapak Presiden, yah,” jawabnya singkat, Sabtu.

    Dalam kesempatan berbeda, sejumlah menteri lainnya juga merespons isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran. 

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku belum mendengar informasi terkait adanya reshuffle kabinet.

    “Saya kok belum dengar ya,” kata Cak Imin usai menghadiri acara International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025) malam.

    Ketua Umum PKB itu menilai wajar jika Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja anak buahnya.

    Terlebih, jika ditemukan adanya menteri yang tak sejalan dengan visi-misi Prabowo. 

    “Sudah jelas-jelas Pak Prabowo pro rakyat kecil, pro APBN yang efisien, kalau sampai ada pejabat eselon satu yang tidak melaksanakan, pasti diganti,” jelas Cak Imin, dilansir WartakotaLive.com.

    Hal senada juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

    Prasetyo Hadi mengatakan, sejauh ini, ia belum pernah mendengar adanya kemungkinan reshuffle di Kabinet Merah Putih.

    “Hah reshuffle apa, enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum belum,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Menurutnya, saat ini seluruh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, masih bekerja.

    Begitu pun Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, yang mengatakan dirinya belum pernah mendengar ada isu reshuffle di kabinet.

    “Saya belum tahu malahan,” kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Kamis.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan sejatinya keputusan melakukan reshuffle adalah murni menjadi kewenangan mutlak Prabowo Subianto.

    Oleh sebab itu, menurutnya, seluruh menteri harus siap dengan apa pun keputusan Prabowo terhadap komposisi kabinet.

    “Ya itu kan hak nya prerogatif dari presiden ya, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi ya.”

    “Harus dihormati dan itu tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang di-reshuffle tentunya harus siap, itu adalah kewenangan penuh presiden,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Kamis.

    Kata Istana

    Terkait reshuffle ini, pihak Istana juga memberikan tanggapannya. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan siapa pun menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak seirama kebijakannya dengan Presiden Prabowo akan dievaluasi.

    Rupanya, hal ini sudah beberapa kali disinggung oleh Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan.

    “Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden,” kata Hasan di Kantornya, Jakarta, Minggu (7/2/2025).

    Hasan mengatakan, peringatan ini sudah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo.

    Karena itu, ia meminta jajaran kabinet merah putih untuk menyamakan langkahnya dengan kebijakan Prabowo.

    “Saya rasa bukan peringatan pertama, Presiden sudah berapa kali menyampaikan hal ini kan. Yang tidak mau ikut ya silahkan diluar.”

    “Yang mau ikut, samakan gerak langkah keinginannya bersama presiden,” jelasnya.

    Meski demikian, lanjut Hasan Naasbi, Presiden Prabowo yang dinilai paling tahu mengenai wacana reshuffle kabinetnya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih pasca-lewat 100 hari pemerintahannya. 

    Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

    Prabowo hanya mengatakan, masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Oleh karena itu, ia ingin menegakkan hal tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

    “Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” katanya. 

    Prabowo bakal menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

    “Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” jelasnya.

    Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan dirinya mendapat info bahwa ada menteri yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, Dasco tidak mengetahui evaluasi yang dilakukan presiden kepada menteri yang bersangkutan, cukup teguran atau ada reshuffle.

    “Jadi saya dapatkan informasi soal (menteri) yang tidak seirama. Ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden mempunyai kebijakan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Cak Imin Belum Dengar Soal Reshuffle Kabinet : ‘Pak Prabowo Pro Rakyat Kecil’

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Deni, Chaerul Umam, WartakotaLive.com)

  • ESDM Ungkap Nasib Proyek Pipa Gas Cisem Rp2,7 Triliun di Tengah Efisiensi Prabowo

    ESDM Ungkap Nasib Proyek Pipa Gas Cisem Rp2,7 Triliun di Tengah Efisiensi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan pemotongan anggaran untuk kementerian/lembaga tak berdampak pada pembangunan proyek infrastruktur pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II maupun Dumai-Sei Mangkei (Dusem).

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memotong anggaran belanja kementerian/lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total Rp306 triliun tahun ini.

    Menurut Yuliot, efisiensi anggaran yang tengah dijalankan oleh pemerintah itu tak akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur. Sebab, penghematan hanya dilakukan terhadap anggaran belanja kementerian/lembaga, termasuk Kementerian ESDM.

    Sementara, proyek pipa gas bumi Cisem Tahap II maupun Dumai-Sei Mangkei sebagian besar bakal berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM.

    “Rencana dari penerimaan negara bukan pajak itu sebagian bisa dimanfaatkan kembali. Jadi, untuk pemanfaatan itu adalah pembangunan infrastruktur,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/2/2025).

    Dia menuturkan, ketersediaan gas, terutama di Sumatera dan Batam sangat tinggi. Karenanya, harus ada percepatan proyek infrastruktur pipa supaya bisa gas termanfaatkan.

    Yuliot mengatakan sudah ada penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN untuk membangun pipa gas ruas Dumai-Sei Mangkei. Namun, proyek itu masih belum tereksekusi.

    “Kalau tidak dilakukan percepatan, biaya listrik yang ditanggung oleh industri kan semakin tinggi, jadi daya saing kita akan semakin tergerus,” sebut dia.

    Oleh karena itu, Yuliot mengatakan bahwa pemerintah bakal mempercepat proyek instalasi pipa gas bumi Dusem dan Cisem. Dengan begitu, ketersediaan gas di hulu bisa termanfaatkan secara optimal, terutama oleh sektor industri.

    “Jadi, pemerintah berusaha bagaimana percepatan pembangunan jaringan gas yang ada di Sumatra, termasuk aliran ke Batam. Untuk di Jawa juga sama, kita lakukan percepatan untuk Cisem,” tutur Yuliot.

    Pemerintah memulai proyek Pipa Gas Cisem Tahap II (Batang-Kandang Haur Timur) pada September 2024 lalu. Hal tersebut ditandai dengan pengelasan perdana (first welding) oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah.

    Penandatanganan kontrak Cisem II yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) itu telah dilakukan pada Agustus 2024. Adapun, kontrak senilai Rp2,8 triliun itu telah ditandatangani oleh pemenang lelang yaitu KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung. 

    Proyek tahap kedua Pipa Cisem yang sudah diresmikan itu bakal membentang sepanjang 245 km dari Batang hingga Kandang Haur Timur.

  • Mikrofon Mati di Pembukaan Rakernas Golkar, Bahlil: Jangan-jangan Ada yang Belum Dapat Gas – Page 3

    Mikrofon Mati di Pembukaan Rakernas Golkar, Bahlil: Jangan-jangan Ada yang Belum Dapat Gas – Page 3

    Menteri BUMN Bahlil Lahadalia beberapa hari terakhir sedang naik daun. Bukan karena prestasi yang membanggakan, melainkan kebijakannya yang membuat sengsara rakyat.

    Bahlil ujug-ujug bikin kebijakan melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg. Akibatnya kebijakan itu memicu kelangkaan stok gas elpiji 3 kg. Masyarakat pun kesulitan.

    Mereka terpaksa mengantre panjang di pangkalan gas hanya untuk mendapatkan satu tabung gas elpiji 3 kg. Bahkan ada seorang warga meninggal dunia karena kelelahan mengantre gas elpiji 3 kg.

    Bahkan viral seorang warga Tangerang meluapkan kekesalannya saat bertemu Bahlil. Reaksi amarah warga ini dianggap mewakili ekspresi rakyat kecil yang kesusahan akibat kebijakan Bahlil Lahadalia.

    Pria itu bernama Efendi. Dia menyampaikan protesnya secara langsung kepada Bahlil Lahadalia saat berkunjung ke agen gas di kawasan Cibodas, Tangerang, pada Selasa (4/2/2025).

    Sambil menenteng tabung gas kosong, Efendi dengan penuh emosi berbicara kepada Bahlil yang saat itu berdiri dengan pengawalan ketat. “Saya sekarang lagi masak, Pak, saya tinggal demi gas,” ujar Efendi emosi dengan nada bergetar.

    Bahlil tak banyak bicara saat menanggapi keluhan Efendi. Seolah ingin menenangkan dan menyudahi, Bahlil hanya mengucap, “iya, iya, iya.”

    Efendi terus menyampaikan keluhannya, menyoroti dampak kelangkaan gas terhadap kebutuhan rumah tangga.

    “Bukan masalah antre gasnya, anak kami lapar butuh makan, butuh kehidupan, pak,” ucap Efendi bergetar.

    Bahlil Kembali mencoba menenangkan suasana. “Oke, sudah Pak, ya,” ujar Bahlil.

    Masih tak puas, Efendi kembali menegaskan pentingnya logika dalam menangani permasalahan ini. “Logika berjalan dong, Pak,” ucap Efendi sambil menunjuk-nunjuk wajah Bahlil.

    “Iya iya, sudah Pak ya. Sudah Pak ya, sudah-sudah kita paham, Pak. Kita mengurus banyak orang dan bapak juga,” kata Bahlil sebelum akhirnya meninggalkan tempat tersebut.

  • Bahlil Minta Maaf Usai Kontroversi LPG 3 Kg: Jangankan Popularitas, Nyawa pun Saya Siap Berikan – Halaman all

    Bahlil Minta Maaf Usai Kontroversi LPG 3 Kg: Jangankan Popularitas, Nyawa pun Saya Siap Berikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia meminta maaf seusai kontroversi kebijakan pelarangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram. 

    Kebijakan itu langsung dicabut setelah membuat banyak antrean pembelian gas bersubsidi tersebut.

    Bahlil mengakui kebijakannya tersebut masih belum tepat sehingga menimbulkan masalah di masyarakat. 

    Kali ini, dia sudah membenahi dengan meningkatkan status pengecer menjadi sub pangkalan agar bisa menjual gas elpiji 3 Kg.

    “Kemarin ada sedikit yang kurang pas menurut saya dan saya sudah minta maaf kepada rakyat adalah sub pangkalan ini, pengecer ini tiba-tiba kita stop. Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan,” ujar Bahlil saat sambutan dalam Rakernas Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil menuturkan kebijakannya tersebut sejatinya diambil dengan tujuan baik. 

    Menurutnya, dia tidak mau adanya mark up dalam penjualan gas elpiji 3 Kg.

    Sebab, kata Bahlil, pemerintah sudah mensubsidi gas elpiji 3 Kg Rp 36.000 per tabungnya. 

    Dengan begitu, harga jual gas elpiji bersubsidi yang diterima masyarakat seharusnya maksimal Rp 19.000.

    Namun, Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut pihaknya masih banyak menerima harga jual gas elpiji 3 kg di masyarakat mencapai Rp 25.000 hingga Rp 30.000.

    “Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah ini kita biarkan? kalau memang kita konsen, Golkar sebagai bentuk daripada partai yang memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat, saya berpandangan ini harus kita luruskan yang bengkok,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, Bahlil menuturkan pihaknya tidak mau tinggal diam melihat masalah tersebut. 

    Dia mengakui kebijakannya yang diambil tersebut pun tidak populer di masyarakat.

    Akan tetapi, Bahlil mengklaim dirinya siap untuk mempertaruhkan reputasi dan nyawanya demi masyarakat dan negara.

    “Saya tahu ini adalah keputusan yang tidak populer bagi saya, tapi untuk memastikan hak-hak rakyat mendapat dari apa yang negara berikan maka jangankan popularitas nyawa pun saya siap berikan untuk rakyat bangsa dan negara,” tegasnya.

    Di sisi lain, Bahlil pun menyoroti adanya masalah gas elpiji 3 Kg yang dioplos ke tabung gas elpiji 12 Kg. Dia menuturkan masalah ini juga memunculkan potensi kebocoran harga.

    “Itu dioplos minta ampun. Gas 3 Kg diambil dioplos ke tabung 12 Kg kemudian dijual ke industri, itu rata-rata 5-10 persen bocornya. LPG itu coba cek benar nggak 3 Kg, ada yang cuma 2,5 Kg, ada yang cuma 2,4 Kg. Jadi ada 3 potensi kebocoran daripada LPG,” pungkasnya.

  • Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Menteri, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden Nasional 8 Februari 2025

    Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Menteri, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden Nasional 8 Februari 2025

    Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Menteri, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar,
    Bahlil Lahadalia
    , menegaskan,
    reshuffle
    atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
    Hal ini disampaikan Bahlil merespons isu Presiden Prabowo Subianto yang berencana melakukan perombakan kabinet terhadap para pembantunya yang tidak seirama.
    “Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
    Bahlil menilai tidak ada satu pun pihak yang bisa melampaui batas kewenangan untuk ikut campur dalam hak mutlak presiden untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya.
    “Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” ucapnya.
    Bahlil menegaskan, siapa pun yang ditunjuk menjadi pembantu Presiden harus ikut arahan Kepala Negara.
    Pasalnya, menteri merupakan pembantu Presiden untuk merealisasikan program dan arah kebijakan Kepala Negara.
    “Sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu Presiden,” kata Bahlil.
     
    “Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden,” imbuhnya.
    Isu
    reshuffle
    Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo semakin memanas sejak Rabu (5/2/2025).
    Isu
    reshuffle
    sendiri mulai diperbincangkan usai 100 hari pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Prabowo menegaskan bahwa dirinya tak segan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk kepentingan rakyat.
    Hal ini disampaikan saat Prabowo menghadiri puncak peringatan harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Prabowo.
    Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menilai bahwa pidato Presiden Prabowo merupakan sinyal akan adanya
    reshuffle kabinet
    .
    Menurut Dasco, pernyataan Prabowo juga bisa diartikan sebagai peringatan terhadap para menteri.
    Ia pun menilai semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.
    “Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    Dia menuturkan bahwa para menteri harus bisa mengimbangi kerja Prabowo dan membantu menunaikan janji kampanye Presiden.
    “Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari Presiden, tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Kontroversi Bahlil Lahadalia, dari Hapus Pengecer Gas 3 Kg hingga Lulus Doktor Kilat

    6 Kontroversi Bahlil Lahadalia, dari Hapus Pengecer Gas 3 Kg hingga Lulus Doktor Kilat

    loading…

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ini banyak disorot terkait kontroversi kebijakannya, salah satunya menghapus pengecer gas 3 kg. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat ini banyak disorot terkait kontroversi kebijakannya, salah satunya menghapus pengecer gas 3 kg.

    Kontroversi ini membuat Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar menjadi salah satu menteri Kabinet Merah Putih yang memiliki penilaian buruk.

    Jika melihat latar belakangnya sebenarnya Bahlil dikenal sebagai sosok cukup kontroversial. Berikut ini beberapa kontroversi Bahlil.

    6 Kontroversi Bahlil Lahadalia

    1. Menghapus Pengecer Gas 3 Kg

    Kontroversi Bahlil yang belum lama ini yakni menghapus pengecer gas 3 kg. Para pengecer dinilai telah menaikkan harga tabung melon seenaknya hingga masyarakat miskin tidak bisa menikmati harga yang seharusnya sudah disubsidi.

    Meskipun hal tersebut dinilai baik karena membuat pemerintah mudah dalam mengawasi harga gas di pasar, namun pengecer yang pada umumnya pedagang kecil harus kehilangan pendapatannya.

    Kebijakan ini juga membuat masyarakat harus mengantre panjang di pangkalan untuk mendapatkan gas 3 kg.

    2. Mengklaim Investasi Masuk IKN

    Pada akhir tahun 2023, Bahlil mengatakan ada beberapa negara yang akan menanamkan modal di IKN di antaranya Uni Emirat Arab (UEA), China, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa.

    “Saya nggak boleh ngomong angka pasti ya. Tapi kurang lebih Rp200-Rp300 triliun sudah ada yang masuk, sudah komitmen, dan sebagian sudah berjalan,” ujar Bahlil, Jumat, 2 Desember 2023.

    3. Menuding Ada Pihak Asing di Konflik Rempang

    Dalam konflik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Bahlil mengungkapkan ada pihak asing yang terlibat.

    “Saya tahu barang ini, siapa yang ikut main. Saya tahu kok siapa yang (terlibat) di luar negeri,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta, Senin, 25 September 2023.

    4. Dituding Rebut Kursi Kepemimpinan Golkar

    Bahlil terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi dalam Munas XI Golkar, Rabu, 21 Agustus 2024. Terpilihnya Bahlil sebagai Ketum Golkar dicurigai tidak lepas dari dukungan Istana.

    Pada momen ini, Airlangga Hartarto melemparkan sindiran. “Kursinya Pak Kapolri saja diambil sama Pak Bahlil,” ucapnya. Sontak, ucapan Airlangga disambut tawa oleh para menteri.

    5. Diduga Melakukan Jual Beli Izin Tambang

    Bahlil diduga tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha tambang ketika dia menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Di sisi lain, puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk wilayah konsesi yang berdekatan dengan konsesi PT Meta Mineral Pradana, dia cabut. Belakangan terungkap bahwa pemegang saham utama perusahaan tersebut adalah PT Papua Bersama Unggul, perusahaan milik Bahlil.

    6. Lulus Doktor Kilat

    Kasus ini berawal ketika Bahlil menjalani sidang doktor terbuka pada 16 Oktober 2024 lalu. Poster sidang terbuka itu beredar di media sosial dan langsung menjadi perbincangan panas.

    Warganet menyoroti durasi kuliah S3 Bahlil yang hanya menghabiskan waktu 1 tahun 8 bulan. Durasi 20 bulan untuk meraih gelar doktor dinilai tidak wajar. Pasalnya, gelar doktor normalnya bisa didapat setelah menjalani 3 tahun perkuliahan.

    Hal tersebut lantas membuat UI menangguhkan kelulusan Bahlil dari program Doktoral. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi 4 Organ Universitas Indonesia di Kampus UI Salemba pada Selasa, 11 November 2024.

    (jon)

  • Sosok Eks Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh di Mata Arcandra Tahar  – Halaman all

    Sosok Eks Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh di Mata Arcandra Tahar  – Halaman all

    Berita ini sudah mengalami ralat dari judul sebelumnya: “Sosok Eks Wamen ESDM Darwin Zahedy Saleh di Mata Arcandra Tahar” 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mendiang mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh dikenal sebagai orang yang baik.

    Hal itu berdasarkan pengakuan Wakil Menteri (Wamen) ESDM periode 2016 – 2019 Arcandra Tahar. 

    Ia mengenang momen ketika masih di kementerian, pernah mengundang para mantan menteri untuk meminta masukan soal kebijakan.

    “Pak Darwin orang baik. Selama saya berinteraksi sewaktu di kementerian, kita ada waktu-waktunya mengundang mantan menteri untuk silaturahmi, untuk minta masukan,” kata Arcandra ketika ditemui di rumah duka Darwin Zahedy Saleh, Bintaro, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2025).

    Ia ingat saat interaksi tersebut berlangsung, para mantan menteri memberikan masukan yang konstruktif dan baik, tak terkecuali mendiang Darwin.

    “Pak Darwin sering datang, kemudian mantan-mantan menteri lain, saat berinteraksi, sangat konstruktif dan baik,” ujar Arcandra.

    Arcandra yang juga pernah menjadi Menteri ESDM selama 20 hari itu mengaku telah mengetahui kabar duka ini sejak Jumat (7/2/2025) malam.

    EKS MENTERI ESDM MENINGGAL DUNIA – Karangan bunga dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di rumah duka eks Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Bintaro, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2025). Darwin tutup usia pada Jumat, 7 Februari 2024. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Sebagai informasi, mendiang Darwin Zahedy Saleh akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.

    Mendiang Darwin menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta pada usia 64 tahun, Jumat (7/2/2025), pukul 18.39 WIB.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnews, sebelum dimakamkan, upacara pelepasan jenazah akan dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sekira pukul 11.50 WIB.

    Kemudian, jenazah akan diberangkatkan ke masjid terdekat untuk disalatkan, lalu baru dibawa ke TMP Kalibata.

    Di TMP Kalibata, upacara pemakaman akan dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Mendiang Darwin merupakan Menteri ESDM di periode kepemimpinan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menjabat selama 2009 – 2011.

    Berdasarkan unggahan Kementerian ESDM di akun Instagram mereka, @kesdm, ekonom itu menghembuskan nafas terakhirnya di usia 64 tahun.

    “Segenap Keluarga Besar Kementerian ESDM turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Darwin Zahedy Saleh pada hari Jumat, 7 Februari 2025 pada usia 64 tahun,” tulis @kesdm dalam unggahannya.

    “Beliau adalah Menteri ESDM Republik Indonesia periode 2009-2011. Semoga amal ibadah Almarhum diterima oleh Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik dan mulia disisi-Nya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran,” tulis @kesdm.

    Mendiang Darwin Zahedy Saleh merupakan pria kelahiran Sapat, Indragiri Hilir, Riau, pada 29 Oktober 1960.

    Ia merupakan putra dari pasangan HM Saleh (almarhum) dan Hj. Raja Pujian S (almarhumah).

    Pada usia 10 tahun, ia pindah ke Jakarta dan menetap di kawasan Kemayoran.

    Ia menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) jurusan Ilmu Ekonomi.

    Lalu, Gelar S2 dalam bidang Administrasi Bisnis diperolehnya dari Middle Tennessee State University (MTSU), Tennessee, Amerika Serikat.

    Kemudian, ia meraih gelar doktor (S3) di bidang Manajemen dari Universitas Indonesia.

    Karier profesional Darwin dimulai sebagai dosen di FEUI sejak 1986.

    Selain mengajar, ia juga berkiprah di berbagai bidang seperti keuangan, perbankan, dan konsultan manajemen.

    Pada tahun 2009, ia dipercaya menjabat sebagai Menteri ESDM dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Setelah menyelesaikan masa jabatannya pada tahun 2011, mendiang Darwin kembali aktif di dunia akademis dan berbagai kegiatan lainnya.

    “Kepergian Dr. Darwin Zahedy Saleh meninggalkan kesan mendalam bagi banyak pihak. Beliau dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam bidang energi dan pendidikan. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” tulis keterangan resmi Kementerian ESDM.

  • Wacana Reshuffle Kabinet, Said PDIP Sebut Ada Menteri yang Bebani Prabowo – Page 3

    Wacana Reshuffle Kabinet, Said PDIP Sebut Ada Menteri yang Bebani Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal peluang perombakan atau reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan. Prabowo menegaskan tidak segan menyingkirkan menteri maupun jajaran kabinet yang tidak serius bekerja untuk kepentingan masyarakat.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai, menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak bisa mengikuti Prabowo, memang lebih baik diganti. Dia pun menyebut ada menteri yang membebani Prabowo dengan kebijakannya.

     

    “Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, presiden ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut,” kata dia di Jakarta, Jumat 7 Februari 2025.

    Lantas dia menyinggung kegaduhan yang disebabkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal larangan gas LPG 3 kilogram dilarang dijual pengecer, kemudian dibolehkan kembali oleh Prabowo.

     

    “Pastilah soal elpiji karena menimbulkan keriuhan kegaduhan kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya,” ungkap Said.

    “Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut hajat hidup orang banyak setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota. Bukan langsung begitu saja diterapkan pangkalan jadi TG sentral, itu bikin chaos di masyarakat bawah,” sambungnya.

    Kasus ini menjadi contoh bahwa masih ada menteri di kabinet Prabowo tertatih-tatih. Tidak bisa mengikuti kecepatan Prabowo bekerja.

    Namun, Said kembali menyerahkan kepada Presiden Prabowo soal reshuffle kabinet ini.

    “Jadi hemat saya, presiden sesungguhnya lebih tau mana yang layak di-reshuffle dan mana yang diteruskan, dan mana saya kementerian yang perlu digenjot, perlu effort, untuk mencapai Asta Cita sebagai mimpi presiden,” imbuhnya.

  • Partai Golkar Gelar Pembukaan Rakernas 2025 Hari Ini

    Partai Golkar Gelar Pembukaan Rakernas 2025 Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) menyelenggarakan acara pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Sabtu (8/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, pukul 08.30 WIB, para kader terlihat berdatangan dan mulai memadati area kantor. Sementara kegiatan pembukaan rakernas Golkar dijadwalkan akan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

    Rakernas Partai Golkar rencananya akan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Tema yang diusung adalah “Pemantapan Konsolidasi Organisasi Untuk Mensukseskan Agenda Politik Partai Golkar”.

    Selain para kader, pembukaan rakernas Golkar juga akan dihadiri oleh jajaran pengurus DPP Partai Golkar. Para ketua DPD Partai Golkar tingkat provinsi di seluruh Indonesia juga diundang untuk datang dalam acara ini.

    Adapun tokoh politik yang terpantau hadir dalam acara ini, yakni Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Menteri Komdigi Meutya Hafid, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Ketua DPD Partai Golkar Jakarta, Ahmed Zaki, Gubernur Lemhanas Ace Hasan, anggota komisi III DPR Bambang Soesatyo.

    Nantinya, ada serangkaian kegiatan paripurna yang akan dilaksanakan dalam pembukaan rakernas Partai Golkar 2025. Mulai dari pengesahan jadwal dan tata tertib rakernas Golkar, pemaparan dan pengesahan program prioritas 2024-2027, laporan daerah, hingga penutup oleh Ketua Umum.