Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • 370 Ribu Pengecer Bakal jadi Sub Pangkalan, Stok LPG 3 Kg Aman? – Page 3

    370 Ribu Pengecer Bakal jadi Sub Pangkalan, Stok LPG 3 Kg Aman? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan memastikan stok LPG 3 kg untuk penyaluran di seluruh Indonesia aman. Kepastian itu diberikan setelah pemerintah memutuskan mengangkat sebanyak 370 ribu pengecer jadi sub pangkalan LPG 3 kg.

    Kendati begitu, Riva belum menyebut secara detil berapa kesiapan alokasi untuk penyaluran LPG 3 kg secara masif. “Stoknya aman. (Untuk seluruh Indonesia?) Alhamdulillah iya, dan Insya Allah iya,” ujarnya singkat kepada Liputan6.com di Kota Tangerang, Banten, Selasa (4/2/2025).

    Senada, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menilai, kehadiran pengecer yang naik kelas jadi sub pangkalan bakal membuat LPG 3 kg tak lagi langka di tengah masyarakat.

    “Sebenarnya kan karena sub pangkalan sudah ada, jadi ya harusnya aman,” kata Heppy kepada Liputan6.com di tempat yang sama.

    PT Pertamina Patra Niaga disebutnya bakal mendata seluruh pengecer yang ada untuk dinaikan status menjadi sub pangkalan.

    “Kalau pengecer kan ada 370 ribu. Itu nanti akan kita proses untuk menjadi sub pangkalan. Nanti kan kita dikasih waktu untuk bersosialisasi segala macam. Kan baru berjalan hari ini,” terang dia.

    Ikuti Arahan Prabowo

    Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menaikan status pengecer LPG 3 kg jadi sub pangkalan. Kebijakan ini dibuat setelah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Bahlil mengatakan, kenaikan status pengecer elpiji 3 kg menjadi sub pangkalan dilakukan mulai Selasa (4/2/2025) hari ini. Bahlil bilang, pihak pengecer pun tidak dikenai syarat apapun untuk bisa menjadi sub pangkalan.

    “Mulai hari ini, bapak berjualan enggak apa-apa. Karena dari pengecer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan. Enggak ada persyaratan,” ujar Bahlil.

     

  • Rencana Pemerintah Setop Ekspor LNG Dinilai akan Jamin Pasokan Energi Domestik – Halaman all

    Rencana Pemerintah Setop Ekspor LNG Dinilai akan Jamin Pasokan Energi Domestik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Rencana pemerintah menghentikan ekspor gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri disambut positif. Langkah ini dinilai akan memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan target swasembada energi sebagaimana program Astacita presiden Prabowo.

    ”Selama goodwill-nya kuat, (kebijakan stop ekspor LNG) bisa berjalan. Memang ini yang harus dilakukan sejak lama. Artinya kita penuhi kebutuhan dalam negeri, tingkatkan industri,” ucap pengamat energi Iwa Garniwa dalam keterangan tertulis dikutip Selasa, 4 Februari 2025.

    Dia mengatakan, salah satu dampak positif jika kebijakan ini diterapkan adalah menjaga ketersediaan energi di tengah menurunnya secara alami sumber gas bumi pipa dari sumur-sumur eksisting yang sudah berusia tua. Adapun secara jangka panjang, kebijakan yang berpihak terhadap kebutuhan dalam negeri ini akan membantu daya saing industri nasional sehingga bisa bersaing secara global.

    ”Jadi yang dijual (ekspor) dan menjadi pendapatan negara adalah hasil hilirisasinya. Hasil industri kita. Kalau hasilnya bisa menutupi kekurangan pendapatan negara akibat berhenti ekspor LNG sebelumnya, ini yang ideal,” ungkap Iwa yang kini menjabat sebagai profesor dan rektor di Institut Teknologi PLN ini.

    Menurut Iwa, kebutuhan energi terutama gas akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan industri yang semakin berkembang. Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan sumber energi dari dalam negeri, maka dampaknya terhadap sektor industri dan ekonomi juga akan sangat baik

    Rencana menghentikan ekspor LNG sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada kebutuhan dalam negeri disebut Iwa sebagai cerminan kemandirian energi. Terlebih dalam rangka mewujudkan swasembada energi yang dicanangkan pemerintahan Prabowo. ”Tentu bisa dan harus bisa karena kendali energi ada di tangan kita,” imbuhnya.

    Namun jika kebijakan penghentian ekspor ini tidak segera diputuskan, maka dampaknya juga akan sangat dirasakan oleh sektor industri dan ekonomi nasional.

    Pasalnya dengan adanya krisis pasokan gas bumi di dalam negeri, konsumen akan membayar harga gas semakin mahal.

    Selain volume yang akan diterima konsumen dan pelaku usaha berkurang, adanya pasokan dalam bentuk LNG menjadikan harga juga lebih tinggi dibandingkan sumber pasokan dari gas pipa.

    “Pemerintah tentunya sudah memahami situasi yang terjadi saat ini. Kebijakan yang tepat terkait gas bumi ini akan memastikan daya saing industri dan ekonomi kita terjaga secara berkelanjutan,” ujar Iwa.

    Sebelumnya, diberitakan bahwa pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana menunda ekspor sejumlah kargo LNG untuk memastikan pasokan dalam negeri yang semakin meningkat. Setidaknya untuk tahun 2025 dan kemungkinan sampai 2026.

    Mengutip laporan Bloomberg, Indonesia kemungkinan harus menahan sekitar 50 kargo LNG untuk dialokasikan bagi kebutuhan domestik. Berdasarkan data Ship-tracking, ekspor LNG Indonesia 2024 mencapai 300 kargo, menjadikannya sebagai eksportir LNG terbesar keenam di dunia.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan pemerintah berencana memprioritaskan gas domestik untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri yang terus meningkat. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi nasional.

    Kebutuhan gas nasional diproyeksikan mencapai 1.471 BBTUD (Billion British Thermal Unit per Day) pada 2025 dan meningkat hingga 2.659 BBTUD pada tahun 2034. “Orientasi kita sekarang harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, barulah kita akan membuka peluang untuk ekspor,” kata Bahlil.(tribunnews/fin)

  • Curhat Emak-emak Warga Jakarta Barat Susah Dapat Elpiji 3 Kg: Sampai Enggak Masak 3 Hari – Halaman all

    Curhat Emak-emak Warga Jakarta Barat Susah Dapat Elpiji 3 Kg: Sampai Enggak Masak 3 Hari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Husnul Khotimah, seorang ibu rumah tangga warga Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat terlihat senang setelah membeli gas elpiji 3 kilogram (kg) pada Senin (4/1/2025).

    Raut wajahnya tak bisa dibohongi lagi ketika dirinya membeli di pangkalan gas elpiji di sekitar rumahnya usai tutup beberapa hari belakangan.

    Husnul menceritakan dirinya hanya bisa pasrah ketika gas elpiji 3 kg tersebut sulit untuk didapat. 

    “Ya kemarin langka, saya tiga hari nggak masak. Jadi nyari ke mana-mana, sempat tiga hari nggak masak,” kata Husnul kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Usahanya untuk mendapatkan gas ini terus dilakukan. Dia berkeliling ke sejumlah warung kelontong yang menjadi pengecer gas yang kerap disebut gas melon itu.

    Namun, usahanya itu nampaknya tak berbuah hasil. Seluruh warung yang ia datangi tidak mempunyai stok gas tersebut.

    “Muter-muter, nyari. Nggak ada yang jual, nggak dapat satu pun. Saya ngider, ada 10 warung, gak dapat. Akhirnya saya pasrah tiga hari. Beli makan di luar,” tuturnya.

    Dia tak masalah soal pembatasan yang diberikan pemerintah yakni penunjukkan KTP untuk mendapatkan gas tersebut.

    Hal ini juga karena gas tersebut hanya dibutuhkan untuk keperluan rumah tangganya saja yakni menghabiskan waktu satu minggu per satu tabung gasnya.

    “Nggak masalah, saya mah nurut ajalah kebijakan pemerintah gimana. Saya kan punya dua, buat cadangan, kan bisa ngisi kalau satu kosong,” ucap dia.

    Ia berharap, pemerintah bisa mencari solusi di tengah kegelisahan masyarakat karena terbatasnya gas pasokan LPG subsidi. 

    Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia kembali mengaktifkan para pengecer gas elpiji 3 Kg setelah terjadinya polemik dalam beberapa hari terakhir. 

    Hal ini sesuai dengan intruksi Presiden RI Prabowo Subianto dengan tujuan agar elpiji tepat sasaran. 

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh indonesia, dengan nama sub-pangkalan,” kata Bahlil di pangkalan elpiji di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa (4/1/2025).

    Bahlil mengatakan pihaknya bekerja sama dengan PT Pertamina akan membekali para pengecer ini dengan sebuah aplikasi untuk memonitor penjualan elpiji khususnya ukuran 3 kg. 

    “Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” tuturnya. 

    Dalam hal ini, Bahlil berharap nantinya harga gas elpiji di para pengecer ini bisa stabil atau tidak ada lonjakan harga yang jauh dari agen maupun pangkalan. 

    “Sebenarnya rakyat itu mendapatkan harga LPG harusnya maksimal 19 ribu. Itu udah paling mahal itu. Karena harusnya itu negara itu mensubsidi itu sampai dengan 12 ribu. Jadi satu tabung itu negara kasih ke agen ya Pak ya, itu sekitar 12 ribu sampai 13 ribu,” tuturnya. 

    “Agen baru ke Pangkalan itu 16 ribu. Sampai ke Pengecer harusnya 19 ribu maksimal, 18 ribu, 19 ribu,” sambungnya.

     

     

  • JK Temui Prabowo di Istana, Bahas Ketahanan Pangan hingga Subsidi LPG

    JK Temui Prabowo di Istana, Bahas Ketahanan Pangan hingga Subsidi LPG

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025). FOTO/SETPRES

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025). JK memberikan masukan berdasarkan pengalamannya dalam mengelola ketahanan pangan nasional di masa lalu.

    “Pak JK memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas, memberi masukan. Dan itu adalah masukan yang baik untuk kami,” kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Di kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang hadir dalam pertemuan tersebut turut dibahas mengenai subsidi LPG. “Dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan. Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih Rp8.000, sekarang sudah Rp16.000,” kata Bahlil.

    Bahlil berharap dengan adanya subsidi Rp87 triliun masyarakat dapat membeli LPG dengan harga murah. “Nah karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar Rp87 triliun ini diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin,” kata Bahlil.

    “Jadi kita ini prinsipnya melakukan penataan agar subsidi niat pemerintah itu betul-betul terjadi di tingkat masyarakat dengan baik,” tambahnya.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    (abd)

  • ‘Anak Kami Lapar Pak!’ Ucap Bapak-bapak di Tangerang kepada Bahlil saat Antre Beli Gas 3 Kg

    ‘Anak Kami Lapar Pak!’ Ucap Bapak-bapak di Tangerang kepada Bahlil saat Antre Beli Gas 3 Kg

    TRIBUNJAKARTA.COM – Seorang bapak-bapak pemberani bernama Effendi menyampaikan unek-uneknya kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia.

    Peristiwa tersebut terjadi saat Effendi tengah sibuk mengantre untuk membeli gas melon atau gas LPG 3 Kg di Pangkalan Gas LPG 3 kg Budi Setiawan di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

    Di kesempatan yang sama, Bahlil tengah meninjau pangkalan gas tersebut.

    Berdasarkan pantauan TribunTangerang.com pada Selasa (4/2/2025), saat melakukan peninjauan Bahlil didampingi oleh Wali Kota Tangerang terpilih, Sachrudin dan jajaran Pemerintah Kota Tangerang.

    Setibanya di lokasi, Bahlil langsung masuk ke dalam pangkalan untuk berinteraksi dengan pemilik dan menanyakan stok ketersediaan gas yang disubsidi oleh pemerintah tersebut.

    Selanjutnya ia keluar untuk menemui ratusan masyarakat yang telah mengantre sejak pagi hari dan mendengar keluhan yang disampaikan saat berjuang mendapatkan gas untuk memasak itu.

    Momen tersebut juga dimanfaatkan oleh Effendi guna menyampaikan pendapatnya. 

    “Bapak punya alat untuk bertindak, bukan rakyat yang dikorbankan,” ucap Effendi.

    “Iya,” kata Bahlil sambil tersenyum.

    “Itu yang pertama yang kedua kalau kami disuruh antre di subpangkalan, persyaratannya apa?,” tanya Effendi.

    “Enggak ada persyaratan,” jawab Bahlil.

    “Satu KTP, KTP itu privasi,” kata Effendi.

    “Saya pikir bapak sekarang ambil dulu, bapak antre, penjelasan negera begitu, kita pengen bapak dapat harga yang baik, tidak ada kelangkaan,” respon Bahlil.

    Dengan nada sedikit emosi, pria tersebut menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah sangat menyengsarakan warga menengah ke bawah.

    “Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demi antre gas doang,” ujar Effendi di hadapan Bahlil.

    “Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar pak, butuh makan, butuh kehidupan pak, loginya berjalan dong pak,” imbuhnya.

    Amarah warga tersebutcoba diredakan oleh sejumlah pengawal Bahlil agar tidak kembali lagi membentak Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

    “Iya iya, udah sabar pak sabar, tenang,” ucap sejumlah pengawal Bahlil berpakaian safari.

    Sebelum menjawab luapan emosi masyarakat itu, Bahlil pun meminta pria tersebut untuk diam dan mendengarkan dirinya berbicara.

    “Iya, iya udah ya pak, oke, kita mengurusi banyak orang dan bapak juga,” kata Bahlil.

    Setelah itu Bahlil pun tersenyum dan berbalik badan untuk menemui sejumlah awak media yang telah menunggu sejak pagi tadi.

    Sebut Kebijakan Dibuat Sejak 2023

    Bahlil Lahadalia tengah mempertimbangkan agar setiap RW di Indonesia memiliki satu subpangkalan yang menjual elpiji 3 kilogram (kg). 

    Menurut Bahlil, hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan proses penjualan “gas melon” 3 kilogram agar tepat sasaran. 

    “Nah ini lagi kita mempertimbangkan juga agar RW ini bisa menjadi subpangkalan, karena yang tahu masyarakat di sekitarnya itu kan RW, ini lagi kami mempertimbangkan,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

    Bahlil kemudian menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan agar masyarakat dimudahkan dalam mengakses elpiji 3 kg. 

    Selain itu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar distribusi gas bersubsidi itu semakin tepat sasaran. 

    “Perintah bapak presiden kepada kami baik tadi malam maupun tadi pagi adalah memastikan agar subsidi tepat sasaran tetap jalan, namun masyarakat harus mendapat juga dengan cara mudah,” katanya. 

    Oleh karenanya, pemerintah kini menaikkan pengecer “gas melon” menjadi subpangkalan resmi Pertamina agar memudahkan akses penjualan ke masyarakat. 

    “Maka solusi yang kita bangun atas perintah bapak presiden, pengecer semua kita naik kelaskan menjadi subpangkalan,” kata Bahlil. 

    “Dengan harapan agar mereka juga dapat fasilitas IP supaya negara Pertamina bisa mengontrol harga jual di tingkat subpangkalan dan siapa saja,” imbuhnya. 

    Diketahui, awalnya pemerintah melarang pengecer “gas melon” untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025. 

    Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer. 

    Per tadi malam, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram. 

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. 

    Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan. 

    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya. 

    Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat. 

    Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg supaya harganya tidak melonjak. 

    “Tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya diselaraskan,” imbuh Dasco.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Pengecer Diganti Jadi Sub Pangkalan LPG, Bahlil: Tidak Dikenakan Biaya

    Pengecer Diganti Jadi Sub Pangkalan LPG, Bahlil: Tidak Dikenakan Biaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan proses pengubahan status pengecer menjadi sub-pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg tidak akan dikenakan biaya apapun.

    Keputusan ini akhirnya dibuat setelah kebijakan penghentian penjualan LPG 3 kg melalui pengecer berdampak pada antrean panjang warga di agen maupun pangkalan resmi LPG 3 kg. Kondisi ini pun terpantau sampai Istana hingga akhirnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg.

    Bahlil pun per hari ini, Selasa (04/02/2025), akhirnya mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg namun dengan nama baru yakni sub pangkalan dan juga disertai dengan sistem informasi teknologi (IT). Sub pangkalan yang akan dilengkapi dengan IT ini menurutnya tak lain agar penjualan LPG bersubsidi ini bisa terdata oleh Pertamina.

    “Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini. Mulai menjadi sub-pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT,” kata Bahlil saat melakukan sidak di Pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Bahlil pun menegaskan, proses “naik kelas” pengecer menjadi sub pangkalan ini tidak akan dikenakan biaya apapun.

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub-pangkalan. Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apapun,” tambahnya.

    Alasan dari fasilitas IT tersebut, kata Bahlil, tidak lain untuk bisa memastikan siapa saja masyarakat yang membeli LPG 3 kg sekaligus bisa mengontrol harga jual ‘gas melon’ di pasaran.

    “Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” imbuhnya.

    Di lain sisi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan lagi pengecer penjual LPG 3 kg.

    Dasco mengungkapkan, pengaktifan tersebut sambil menunggu para pengecer yang akan ditertibkan dengan diproses untuk menjadi sub pangkalan resmi.

    “Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial,” tulis dia dikutip dari akun X, Selasa (4/2/2025).

    Ia pun menekankan pentingnya mengatur pengecer sebagai agen sub pangkalan agar harga LPG yang dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal.

    “Kemudian memproses administrasi dan lain lain. Agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal,” kata dia.

    (wia)

  • Pengecer Boleh Jual LPG 3 Kg Lagi, Warga Tetap Beli Pakai KTP!

    Pengecer Boleh Jual LPG 3 Kg Lagi, Warga Tetap Beli Pakai KTP!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengecer kini sudah diperbolehkan untuk berjualan gas LPG 3 kilogram. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan syarat pembelian gas LPG 3 kilogram oleh masyarakat, wajib menunjukan KTP.

    “Kalau nggak pakai KTP mau pakai apa kalian mau (beli) LPG 3 kilogram ini,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025).

    Menurutnya hal yang tidak diinginkan jika ada oknum yang mengoplos gas LPG 3 kilogram ini, kemudian dijual ke Industri. Artinya subsidi yang diberikan untuk masyarakat miskin jadi tidak tepat sasaran.

    “Kami ingin yang disubsidi ini masyarakat yang belinya dengan harga yang terukur, terjangkau, sesuai dengan apa yang program pemerintah,” katanya.

    Namun, menurut Bahlil, meminta agar tidak saling tunjuk terkait salah siapa yang salah terkait polemik gas LPG yang terjadi saat ini. Menurutnya itu kesalahan yang dilakukan pihaknya.

    “Jadi nggak usah dipermasalahkan siapa-siapa, jadi kesalahan kami. Kalau itu ada salah kalau ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah,” katanya.

    Seperti diketahui pengecer juga sudah diperbolehkan berjualan LPG 3 kilogram, namun statusnya akan dinaikkan menjadi sub pangkalan.

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub-pangkalan. Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apapun,” ungkap Menteri Bahlil ditemui saat sidak pangkalan LPG 3 Kg di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Bahlil menegaskan, bahwa pengaktifan lagi pengecer LPG 3 Kg atas perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto. Ia bahkan, telah ditelepon langsung oleh Presiden Prabowo sejak pagi dan malam.

    (pgr/pgr)

  • Beli Gas LPG 3 Kg Dijamin Tak Antre Lagi Besok – Page 3

    Beli Gas LPG 3 Kg Dijamin Tak Antre Lagi Besok – Page 3

    Adapun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bakal menaikan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan. Kebijakan itu dilakukan sembari pemerintah melakukan penataan terhadap distribusi tabung gas melon subsidi.

    “Pengecer dinaikan statusnya menjadi sub pangkalan. Dan mereka menjalankan otoritasnya seperti biasa. (Berarti otomatis?) Otomatis, otomatis,” ujar Bahlil saat melakukan sidak di Pangkalan Budi Setiawan, Kota Tangerang, Banten, Selasa (4/2/2025).

    Instruksi itu diberikan agar tidak lagi terjadi kelangkaan stok LPG 3 kg di tengah masyarakat, plus adanya antrean mengular guna mengisi gas subsidi.

    “Nanti kita perlahan-lahan akan melakukan aturan yang baik. Dan lihat, LPG kan semuanya lengkap. Kita sudah perintahkan semua, jadi tidak ada kelangkaan,” kata Bahlil.

    Bahlil menargetkan, seluruh proses penataan skema baru penyaluran LPG 3 kg bisa rampung dalam pekan-pekan ini. “Ini sudah mulai (tertata). Kalau kita lihat kan trennya sudah turun. Antara kemarin dengan hari ini kan trennya turun,” imbuhnya.

    “Insya Allah (antrean sudah mulai berkurang, Insya Allah. Makanya saya hari ini berkantor di lapangan, ngecek langsung. Biar saya tidak hanya dengar dari staf, saya mengimbau,” sambung Bahlil.

     

  • VIDEO Bahlil Dipanggil Prabowo ke Istana, Pengecer Kini Kembali Diberi Izin Jual Elpiji 3 Kg – Halaman all

    VIDEO Bahlil Dipanggil Prabowo ke Istana, Pengecer Kini Kembali Diberi Izin Jual Elpiji 3 Kg – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (4/2/2025) siang.

    Pemanggilan Bahlil tersebut terjadi di tengah polemik mengenai perubahan aturan distribusi Liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) yang tengah berlangsung di pasaran.

    Saat ditanya apakah pemanggilan itu terkait dengan masalah elpiji 3 kg, Bahlil memilih untuk tidak memberikan jawaban.

    Dia hanya menyatakan kedatangannya ke Istana adalah untuk melaporkan masalah pekerjaan yang tengah ditangani.

    Sebagaimana diberitakan, perubahan aturan distribusi gas elpiji 3 kg menyebabkan antrean panjang di pangkalan-pangkalan gas resmi, karena gas melon kini tidak lagi dijual di warung-warung dekat rumah warga.

    Sejak 1 Februari 2025, pemerintah telah memberlakukan kebijakan baru yang melarang pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kg.

    Kebijakan ini berujung pada insiden tragis di Pamulang, Tangerang Selatan, di mana seorang lansia meninggal dunia setelah mengantre gas elpiji 3 kg di Jalan Beringin, Pamulang Barat, pada Senin (3/2/2025).

    Lansia yang meninggal tersebut bernama Yonih (62).

    Ia pingsan setelah menunggu antrean gas melon selama satu jam di pangkalan yang terletak 500 meter dari rumahnya.

    Setelah selesai mengantre, Yonih pulang dan beristirahat sejenak. Namun, ia tiba-tiba pingsan.

    Keluarga langsung membawanya ke Rumah Sakit Permata Pamulang untuk mendapatkan perawatan. Sayangnya, setibanya di rumah sakit, Yonih dinyatakan meninggal dunia.

    Ikuti Perintah Prabowo: Pengecer Bisa Kembali Jual Elpiji 3 Kg

    Menanggapi ramainya keluhan warga dan membludaknya antrean di pangkalan gas resmi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian ESDM, untuk mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kg.

    Saat meninjau pangkalan di Palmerah, Jakarta Barat, pada Selasa (4/2/2025) pagi, Bahlil mengaku bahwa pagi tadi ia ditelepon oleh Prabowo terkait masalah elpiji 3 kg.

    Setelah ditelepon Presiden Prabowo, Bahlil mengatakan aturan soal elpiji 3 kg diubah.

    Atas arahan Prabowo, pemerintah juga mengaktifkan kembali pengecer elpiji mulai hari ini.

    Pengecer akan diubah menjadi sub pangkalan dan dibekali sistem.

    Kementerian ESDM dan Pertamina akan membekali sub pangkalan elpiji dengan sistem agar penjualan elpiji 3 Kg terpantau.

    “Jadi, mulai hari ini, pengecer seluruh Indonesia dengan nama sub-pangkalan,” katanya ketika memberi keterangan pers usai meninjau pangkalan penjual elpiji 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Sub-pangkalan akan dibekali dengan aplikasi tersebut agar pemerintah tetap bisa mengontrol harga epliji 3 kg.

    Sebanyak 370 ribu pengecer akan diangkat menjadi sub-pangkalan, di mana oleh Pertamina telah dibuatkan aplikasi dan disampaikan kepada mereka agar bisa digunakan.

    “Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol, supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak terjadi lagi,” ujar Bahlil.

    Setelah meninjau pangkalan elpiji 3 Kg di Palmerah, pada siang harinya, Bahlil terlihat mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta.

    Bahlil lalu menceritakan apa tindakan yang dilakukan pemerintah terkait masalah kelangkaan LPG 3 Kg. 

    Bahlil mengklaim berdasarkan hasil sidak di sejumlah tempat, masalah kelangkaan LPG 3 Kg sudah membaik.

    “Saya tadi sidak kan ya turun ke lapangan untuk mengecek tentang kondisi terakhir Alhamdulillah semua sudah mulai melakukan perbaikan yang cukup bagus dan kondisinya tidak seperti kemarin,” jelasnya.

    Penjelasan Istana

    Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah telah memutuskan pengecer bisa kembali menjual gas elpiji 3 Kg pada hari ini, Selasa, (4/2/2025).

    Sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan per 1 Februari 2025, gas elpiji 3 kg tidak lagi dijual di pengecer.

    Masyarakat bisa membeli elpiji 3 kg di pangkalan resmi Pertamina. Para pengecer yang ingin menjual elpiji subsidi wajib mendaftar sebagai sub pangkalan.

    “Hari ini para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat,” kata Hasan.

    Menurut Hasan, sejalan dengan kembali dibolehkannya menjual elpiji 3 Kg, para pengecer diminta untuk mendaftar sebagai sub-Pangkalan ke Pangkalan resmi Pertamina. 

    Tujuannya agar distribusi dapat terkontrol dan memastikan penyaluran elpiji 3 Kg yang merupakan gas subsidi tepat sasaran.

    “Bersamaan dengan itu,  para pengecer diminta mendaftarkan di aplikasi MAP agar terdaftar sebagai sub pangkalan resmi. Pertamina akan mendorong para pengecer mendaftar sebagai sub pangkalan resmi guna melindungi rakyat sebagai konsumen terakhir,” katanya.

    Menurutnya dengan terdaftar resmi di aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP), maka harga di tingkat konsumen akan terjaga. Tidak ada lagi pengecer yang menjual gas subsidi di atas harga eceran tertinggi.

    “Dengan terdaftar resmi di aplikasi MAP sebagai sub pangkalan, maka harga di tingkat konsumen bisa terjaga. Begitu pula distribusi gas elpiji 3kg bisa disalurkan ke tangan rakyat yang benar-benar berhak mendapatkannya,” pungkasnya.

    Sebelumnya larangan para pengecer menjual elpiji 3 Kg membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

    Di beberapa walayah terjadi antrean panjang di Pangkalan resmi pertamina, karena warung warung pengecer tidak lagi menyediakan gas Melon tersebut.

    (Tribunnews/Taufik/Pramudhiaz/Apfia Tioconny Billy/Malau)

     

  • Jadi Sub Pangkalan, Pengecer Elpiji 3 Kg Diwajibkan Gunakan Aplikasi MAP Pertamina – Halaman all

    Jadi Sub Pangkalan, Pengecer Elpiji 3 Kg Diwajibkan Gunakan Aplikasi MAP Pertamina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Para pengecer elpiji 3 kilogram (kg) yang kini berstatus sub pangkalan diwajibkan mengunduh dan menggunakan aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP) milik Pertamina.

    Aplikasi tersebut sebelumnya sudah dipakai oleh para pangkalan yang menjual elpiji 3 kg. Kini, dengan para pengecer yang berstatus sub pangkalan, mereka diwajibkan melakukan hal serupa.

    Dengan aplikasi MAP, para pengecer diminta melaporkan transaksi penjualan elipiji 3 kg yang mereka lakukan.

    “Jadi kan itu MAP-nya kan sekarang sudah dipakai sama oleh pangkalan-pangkalan resmi kan. Ya itu nanti tinggal disosialisasikan ke sub pangkalan, download, nanti bisa report di situ,” kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Dengan diubahnya ketentuan pada hari ini, di mana masyarakat bisa kembali membeli elpiji 3 kg di pengecer, Fadjar berharap tidak ada “panic buying”. Masyarakat diimbau tidak panik dan membeli elpji 3 kg seperlunya saja.

    “Kami imbau juga masyarakat tidak perlu panik, jadi cukup beli seperlunya. Sub pangkalan juga yang baru mendapatkan kenaikan [statusnya dari pengecer] ini juga bisa membeli ya senormalnya saja seperti hari biasa,” ujar Fadjar.

    Sebelumnya di lokasi sama, ketika meninjau salah satu pangkalan di Palmerah, Jakarta Barat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa para sub pangkalan akan dibekali aplikasi dari Pertamina.

    Aplikasi yang ternyata MAP itu digunakan agar pemerintah tetap bisa mengontrol harga elpiji 3 kg di masyarakat.

    “Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol, supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak terjadi lagi,” kata Bahlil.

    Sebagai tambahan informasi, terdapat sekitar 370 ribu pengecer di seluruh Indonesia yang terdaftar di Pertamina, telah otomatis dijadikan sub pangkalan.

    Dengan status sebagai sub pangkalan, kini para pengecer bisa kembali menjual elpiji 3 kg.

    Langkah itu diambil Bahlil setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepadanya agar pengecer atau warung kelontong bisa kembali menjual elpiji 3 kg.

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku dua kali ditelepon Prabowo soal masalah elpiji 3 kg.

    Setelah ditelepon Prabowo, Bahlil mengatakan bahwa aturan soal elpiji 3 kg diubah.

    “Sekarang kita ubah aturannya, atas perintah Pak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan malam. Kami diarahkan, pertama memastikan elpiji ini harus tepat sasaran dan subsidi tepat sasaran, harganya harus terjangkau,” ujar Bahlil.