Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Ramai SPBU Shell Tak Jual BBM Lagi, Manajemen Akhirnya Buka Suara – Page 3

    Ramai SPBU Shell Tak Jual BBM Lagi, Manajemen Akhirnya Buka Suara – Page 3

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyoroti kekosongan stok BBM di sejumlah SPBU Shell Indonesia. Menurutnya, kondisi ini terjadi akibat keterlambatan proses impor BBM yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

    Bahlil menjelaskan bahwa Shell Indonesia sebenarnya telah mendapatkan izin impor BBM sejak Januari 2025. Namun, kemungkinan ada kendala teknis yang menyebabkan penyaluran BBM ke SPBU menjadi terhambat.

    Ia juga menegaskan bahwa masalah kelangkaan BBM di SPBU Shell merupakan persoalan internal perusahaan, mengingat pemerintah hanya memiliki kendali atas distribusi BBM yang disalurkan oleh PT Pertamina (Persero).

    “Pemerintah tidak bisa ikut campur dalam masalah ini karena distribusi BBM swasta bukan dalam kewenangan kami. Kami hanya bertanggung jawab atas distribusi BBM yang dikelola Pertamina,” ujarnya.

     

  • Bahlil Lahadalia Bantah Gas 3 Kg Langka, Rocky Gerung: Tak Usah Dibantah, Selesaikan Saja Masalahnya

    Bahlil Lahadalia Bantah Gas 3 Kg Langka, Rocky Gerung: Tak Usah Dibantah, Selesaikan Saja Masalahnya

    TRIBUNJAKARTA.COM – Di tengah polemik gas 3 kg yang sulit dijangkau rakyat, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia membantah bahwa ketersediaan gas bersubsidi tersebut di pasaran langka. 

    Namun, Pengamat politik, Rocky Gerung, menilai sebaliknya. 

    Ia mengatakan Bahlil tak perlu membantah terkait kelangkaan gas 3 kg. 

    Bahlil hanya perlu menyelesaikan masalah polemik itu. 

    “Faktual memang ada kelangkaan, kan laporan dari on the spot, laporan dari Jawa Barat, di Serang itu kan jelas memang di beberapa daerah itu langka. Jadi, enggak usah dibantah oleh Pak Bahlil, selesaikan aja masalah itu,” ujar Rocky dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official yang tayang pada Selasa (4/2/2025). 

    Kelangkaan gas elpiiji 3 kg bersubsidi menimbulkan keresahan sosial. 

    Pemerintah, kata Rocky, harus mendudukkan persoalan secara detail. 

    “Ini kan jadi semacam peristiwa yang akan numpang di dalam peristiwa itu (kelangkaan gas 3 kg), yaitu ketidakbecusan pemerintah numpang dalam peristiwa itu, kecurigaan pada kongkalikong numpang dalam peristiwa itu, tuduhan bahwa ada penimbunan numpang dalam peristiwa itu. Kan semua itu menimbulkan keresahan sosial,” katanya. 

    Rocky mengkhawatirkan kondisi rakyat, terutama kaum emak-emak yang kesulitan memperoleh gas 3 kg. 

    Pemandangan antrean rakyat membeli gas 3 kg belakangan ini yang terjadi di banyak daerah menandakan peradaban yang tidak pancasilais. 

    “Kalau keresahan sosial itu sudah tiba di ubun-ubun emak-emak, enggak ada urusan lagi dengan penjelasan argumentatif dari pemerintah. Jadi kepastian atau secara psikologis emak-emak atau ibu-ibu ruma tangga sebut saja keluarga miskin yang harusnya diberi kesempatan pertama itu akhirnya kita lihat antre panjang ratusan meter kan bukan peradaban pancasilais,” pungkasnya. 

    Persoalan sulitnya beli gas 3 kg

    Dikutip dari Kompas.com, pemerintah melakukan penataan distribusi elpiji 3 kilogram (kg) dengan memutuskan untuk menghapus pengecer, alias warung kelontong, yang tidak bisa lagi menjual elpiji subsidi.

    Kebijakan ini berlaku mulai 1 Februari 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa selama ini tahapan distribusi elpiji subsidi dilakukan dari PT Pertamina (Persero) ke agen, lalu ke pangkalan, dan barulah ke pengecer.

    Namun, kebijakan terbaru memutuskan untuk menghentikan distribusi ke pengecer, melainkan pembelian harus dilakukan langsung oleh masyarakat ke pangkalan resmi Pertamina.

    Sayangnya, sebaran pangkalan Pertamina tidak sebanyak pengecer.

    Kondisi berkurangnya akses untuk membeli elpiji 3 kg inilah yang membuat masyarakat mengeluh terjadi kelangkaan.

    Menurut Bahlil, pada dasarnya pemerintah tidak melakukan pembatasan kuota atau pengurangan subsidi untuk elpiji 3 kg.

    Bahkan, volume impor elpiji juga tetap sama dalam beberapa bulan terakhir.

    Hanya saja, diakuinya kebijakan penataan distribusi ini membuat masyarakat harus melakukan pembelian langsung ke pangkalan.

    Ia pun membantah terjadinya kelangkaan elpiji 3 kg. “Barang enggak ada langka, saya jamin.

    Saya jamin enggak ada langka, cuma persoalannya dari 100 meter (jarak dengan pengecer), sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya (ke pangkalan),” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Menurut dia, penataan distribusi ini perlu dilakukan, sebab berdasarkan laporan yang diterimanya, justru terjadi permainan harga elpiji subsidi di tingkat pengecer.

    Masyarakat yang membeli elpiji 3 kilogram di pengecer dikenai harga yang lebih mahal dari yang ditetapkan pemerintah.

    “Selama ini kan Pertamina menyuplai ke agen, agen menyuplai ke pangkalan, pangkalan menyuplai ke pengecer. Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga,” katanya.

    Dia juga mengaku menerima laporan bahwa penyaluran elpiji subsidi tidak sepenuhnya tepat sasaran.

    Malahan, ada kelompok tertentu yang membeli elpiji 3 kg dalam jumlah tidak wajar untuk memainkan harga.

    “Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli elpiji 3 kg dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan,” ucap Bahlil.

    Ia menuturkan bahwa dengan penataan ulang ini, maka akan menertibkan penyaluran elpiji subsidi.

    Sebab, harga jual di pangkalan resmi Pertamina sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, serta data pembelian pun bisa tercatat lebih rapi.

    Meski memutuskan untuk menghapus pengecer, pemerintah memberi peluang untuk pengecer mendaftar menjadi subpangkalan resmi Pertamina 3 kg agar tetap bisa menjual elpiji subsidi.

    Menurut Bahlil, dengan membuat status pengecer menjadi bagian dari jaringan distribusi resmi Pertamina, maka harga elpiji subsidi di pasaran akan lebih terkontrol.

    “Jadi ini tujuannya agar elpiji 3 kg yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol, karena itu akan lewat aplikasi. Agar betul-betul masyarakat bisa mendapatkan elpiji 3 kg dengan baik dan harganya terjangkau,” paparnya dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (3/2/2025).

    Ia pun menyebut bahwa pengecer yang dinilai bagus dalam melakukan distribusi elpiji subsidi, memungkinkan untuk segera diberikan izin sementara menjadi subpangkalan tanpa dikenakan biaya seperti yang disyaratkan.

    “Kalau memang pengecer-pengecer yang sekarang sudah bagus-bagus, sudah, kita kasih dulu izin sementara untuk naikkan dia sebagai subpangkalan. Tanpa biaya. Tak usah ada biaya-biaya,” ucapnya.

    Bahlil menyebutkan, subsidi yang diberikan oleh pemerintah per tabung gas sangat besar.

    Namun, ditemukan masalah terkait permainan harga di pengecer. 

    Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan aturan pembelian elpiji 3 kilogram hanya di pangkalan resmi.

    “Kami tidak bermaksud membuat masyarakat kita seolah-olah merasa sulit mendapat elpiji,” kata dia seperti dikutip dari Tribun-video.

    Terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan bahwa dengan menjadi subpangkalan, pengecer tetap dapat membeli elpiji 3 kg dari pangkalan resmi Pertamina untuk dijual ke konsumen.

    Ia menuturkan bahwa kebijakan menjadikan pengecer sebagai subpangkalan ini bertujuan menjaga ketersediaan elpiji subsidi bagi masyarakat yang berhak serta meningkatkan kontrol distribusi.

    “Secara sistem, pengecer telah terdaftar dalam Merchant Applications Pertamina (MAP),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

    Pertamina mencatat bahwa dari total hampir 63 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terdaftar dalam sistem MAP, terdapat 375.000 NIK pengecer yang terdaftar.

    Menurutnya, dengan skema pengecer mendaftar jadi subpangkalan sehingga bisa membeli elpiji 3 kg dari pangkalan untuk dipasarkan ke konsumen, diharapkan dapat menjaga kelancaran distribusi elpiji tabung melon tersebut.

    “Dengan adanya skema ini, diharapkan layanan kepada masyarakat tetap terjaga, sekaligus meningkatkan pengawasan pemerintah melalui Pertamina terhadap distribusi dan konsumen elpiji 3 kg,” jelasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Harga Tidak Boleh Lebih dari Rp 19.000

    Harga Tidak Boleh Lebih dari Rp 19.000

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memantau penjualan gas LPG atau elpiji 3 kg di pangkalan di daerah Cibodas Kota Tangerang. Bahlil ingin memastikan harga gas bersubsidi itu terkontrol dengan baik.

    “Agar harganya tidak dinaikkan semau-maunya. Kalau harganya dinaikan Rp 25,000, Rp 30.000 per tabung itu kan kasihan (masyarakat). Sementara LPG 3 kg itu kan subsidinya yang paling tinggi,” ujar Bahlil di lokasi pangkalan gas LPG, Selasa (4/2/2025).

    Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada Bahlil untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG atau elpiji 3 kg per hari ini.

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Dasco, setelah berkomunikasi dengan presiden pada Senin malam terkait dengan perubahan pola distribusi gas subsidi atau gas melon.

    Bahlil mengatakan, penjualan gas elpiji 3 kg kembali diaktifkan di tingkat pengecer. Namun, harga tidak boleh melebihi Rp 19.000.

    “Harga kita minta tidak boleh lebih dari Rp 19.000, maksimal Rp 19.000, dan penjualan di tingkat pengecer kita aktifkan mulai hari ini,” jelasnya.

    Kementerian ESDM akan menindaklanjuti proses administrasi agar pengecer elpiji 3 kg, yang nantinya dijadikan sebagai subpangkalan. Hal ini dilakukan agar harga elpiji 3 kg yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal.

  • Imbas Kekacauan Kebijakan Elpiji 3 Kg, PB PMII Sarankan Bahlil Mundur

    Imbas Kekacauan Kebijakan Elpiji 3 Kg, PB PMII Sarankan Bahlil Mundur

    loading…

    Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi Ramadhan menyarankan Menteri Bahlil mundur imbas kekacauan kebijakan melarang pengecer menjual elpiji 3 kg. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diminta mengevaluasi Bahlil Lahadalia sebagai menteri ESDM. Bahlil juga disarankan mundur dari jabatannya. Hal ini sebagai buntut larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kg telah menyengsarakan rakyat.

    Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi Ramadhan mengatakan, aturan penjualan elpiji 3 kg yang dikeluarkan Bahlil tersebut telah membuat salah satu warga Tangerang Selatan meninggal dunia. Korban meninggal usai ikut antrean panjang untuk mendapatkan gas elpiji.

    Baca Juga

    “Kebijakan jika dilakukan ugal-ugalan tanpa kajian yang matang serta tanpa kordinasi dulu dengan presiden, maka korbannya adalah rakyat. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab setelah warga tanggerang selatan meninggal gara-gara kebijakannya. Harusnya Bahlil kalau tau malu, mundur saja,” katanya kepada awak media di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Mahasiswa magister Analisis Kebijakan Publik Universitas Indonesia ini menegaskan dampak kebijakan Bahlil ini bisa membuat jalur ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM semakin sulit. Misalnya emak-emak kesulitan memasak di dapur karena gasnya sulit didapat, kemudian pedagang kaki lima dan pelaku UMKM yang dagangannya semakin mahal dengan alasan gas sulit didapatkan.

    Baca Juga

    “Artinya karena kebijakan keliru yang dikeluarkan Menteri Bahlil tersebut mempersulit hidup masyarakat kecil dan berdampak terhadap terhadap ekonomi masyarakat dan harga-harga di pedagang UMKM. Mereka mesti mencari Gas LPG 3 kg lebih jauh daripada biasanya dan menambah pengeluaran. Seharusnya pemerintah itu melindungi dan membuat hidup masyarakat sejahtera, bukan dengan membuat kebijakan yang membuat masyarakat panik,” tegasnya.

    (poe)

  • Beraninya Bapak-bapak Ini Semprot Bahlil di Depan Warga,Kini Sang Menteri Mendadak Dipanggil Prabowo

    Beraninya Bapak-bapak Ini Semprot Bahlil di Depan Warga,Kini Sang Menteri Mendadak Dipanggil Prabowo

    TRIBUNJAKARTA.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendadak jadi perbincangan usai disemprot bapak-bapak saat meninjau pangkalan gas elpiji 3 kg di wilayah Tangerang, pada Selasa (4/2/2025).

    Bapak-bapak pemberani itu menyampaikan unek-uneknya kepada Menteri Bahlil di depan orang banyak.

    Diketahui, bapak bernama Effendi itu menyampaikan keresahannya karena kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kilogram.

    Peristiwa tersebut terjadi saat Effendi tengah sibuk mengantre membeli gas elpiji 3 Kg di Pangkalan Gas LPG 3 kg Budi Setiawan di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten.

    Effendi langsung menghampiri Bahlil dan kemudian menyampaikan keluhannya sulit mendapatkan gas elpiji 3 kg.

    “Bapak punya alat untuk bertindak, bukan rakyat yang dikorbankan,” ucap Effendi dikutip TribunJakarta dari tayangan video yang beredar.

    “Iya,” kata Bahlil sambil tersenyum.

    “Itu yang pertama yang kedua kalau kami disuruh antre di subpangkalan, persyaratannya apa?,” tanya Effendi.

    PESTA GAY DI JAKSEL – Polisi menemukan fakta baru dari pengungkapan kasus pesta seks Gay di Jaksel. Di lokasi ada temuan barang tak terduga yang dipakai 56 peserta. Ada juga yang berperan laki-laki dan pura-pura wanita.

    “Enggak ada persyaratan,” jawab Bahlil.

    “Satu KTP, KTP itu privasi,” kata Effendi.

    “Saya pikir bapak sekarang ambil dulu, bapak antre, penjelasan negera begitu, kita pengen bapak dapat harga yang baik, tidak ada kelangkaan,” respon Bahlil.

    Dengan nada sedikit emosi, pria tersebut menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah sangat menyengsarakan warga menengah ke bawah.

    PRIA PROTES KE MENTERI BAHLIL – Bapak-bapak pemberani bernama Effendi menyampaikan unek-uneknya kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pada Selasa (4/2/2025). (TribunTangerang/Gilbert Sem Sandro)

    “Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demi antre gas doang,” ujar Effendi di hadapan Bahlil.

    “Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar pak, butuh makan, butuh kehidupan pak, loginya berjalan dong pak,” imbuhnya.

    Amarah warga tersebutcoba diredakan oleh sejumlah pengawal Bahlil agar tidak kembali lagi membentak Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

    “Iya iya, udah sabar pak sabar, tenang,” ucap sejumlah pengawal Bahlil berpakaian safari.

    Sebelum menjawab luapan emosi masyarakat itu, Bahlil pun meminta pria tersebut untuk diam dan mendengarkan dirinya berbicara.

    “Iya, iya udah ya pak, oke, kita mengurusi banyak orang dan bapak juga,” kata Bahlil.

    Setelah itu Bahlil pun tersenyum dan berbalik badan untuk menemui sejumlah awak media yang telah menunggu sejak pagi tadi.

    Menteri Bahlil Dipanggil ke Istana

    Menteri Bahlil Lahadalia. (Dennis Destriyawan/Tribunnews.com)

    Setelah geger peristiwa tersebut, kabar terbaru menyebutkan kini Bahlil Lahadalia dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (4/2/2025) siang.

    Pemanggilan Bahlil tersebut terjadi di tengah polemik gas elpiji 3 kilogram (kg).

    Saat ditanya apakah pemanggilan itu terkait dengan masalah elpiji 3 kg, Bahlil memilih untuk tidak memberikan jawaban.

    Bahlil menyebut kedatangannya ke Istana untuk melaporkan masalah pekerjaan yang tengah ditangani.

    Bahlil mengatakan dirinya akan melaporkan hasil sidak ke pengecer LPG 3 kg pagi tadi.

    “Saya baru mau rapat dengan bapak presiden,” ujar Bahlil kepada wartawan di Istana, Selasa (4/2/2025).

    “Saya tadi sidak kan ya turun ke lapangan untuk mengecek tentang kondisi terakhir Alhamdulillah semua sudah mulai melakukan perbaikan yang cukup bagus dan kondisinya tidak seperti kemarin,” tambahnya.

    Bahlil tidak menjawab saat ditanya apakah pemanggilan tersebut terkait masalah gas elpiji 3 kg atau bukan. 

    Ia hanya mengatakan bahwa kedatangannya ke Istana untuk melaporkan masalah pekerjaan.

    “Pekerjaan lah,” katanya.

    Bahlil lalu menceritakan apa tindakan yang dilakukan pemerintah terkait masalah kelangkaan elpiji 3 kg. 

    Ia mengklaim berdasarkan hasil sidak di sejumlah tempat, masalah kelangkaan elpiji 3 Kg sudah membaik.

    Sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan per 1 Februari 2025, gas elpiji 3 kg tidak lagi dijual di pengecer.

    ATURAN BARU PENJUALAN GAS – Pekerja agen gas elpiji 3 kg di Jalan Warakas Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara memindahkan tabung gas elpiji 3 kilogram ke truk bak terbuka, Senin (3/2/2025). Kebijakan terbaru pemerintah yang melarang gas elpiji 3 kilogram dijual pengecer menuai keluhan dari masyarakat. (Gerald Leonardo Agustino/TribunJakarta.com)

    Di sisi lain, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah telah memutuskan pengecer bisa kembali menjual gas elpiji 3 Kg pada hari ini, Selasa, (4/2/2025).

    Masyarakat bisa membeli elpiji 3 kg di pangkalan resmi Pertamina. Para pengecer yang ingin menjual elpiji subsidi wajib mendaftar sebagai sub pangkalan.

    “Hari ini para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat,” kata Hasan.

    Menurut Hasan, sejalan dengan kembali dibolehkannya menjual elpiji 3 Kg, para pengecer diminta untuk mendaftar sebagai sub-Pangkalan ke Pangkalan resmi Pertamina. 

    Tujuannya agar distribusi dapat terkontrol dan memastikan penyaluran elpiji 3 Kg yang merupakan gas subsidi tepat sasaran.

    “Bersamaan dengan itu,  para pengecer diminta mendaftarkan di aplikasi MAP agar terdaftar sebagai sub pangkalan resmi. Pertamina akan mendorong para pengecer mendaftar sebagai sub pangkalan resmi guna melindungi rakyat sebagai konsumen terakhir,” katanya.

    Menurutnya dengan terdaftar resmi di aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP), maka harga di tingkat konsumen akan terjaga. Tidak ada lagi pengecer yang menjual gas subsidi di atas harga eceran tertinggi.

    “Dengan terdaftar resmi di aplikasi MAP sebagai sub pangkalan, maka harga di tingkat konsumen bisa terjaga. Begitu pula distribusi gas elpiji 3kg bisa disalurkan ke tangan rakyat yang benar-benar berhak mendapatkannya,” pungkasnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Blunder Pemerintah di Kebijakan LPG 3 Kg – Page 3

    Blunder Pemerintah di Kebijakan LPG 3 Kg – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Larangan Penjualan LPG 3 Kg di Pengecer Tuai Kritikan TajamPada 1 Februari 2025, pemerintah resmi melarang penjualan Liquefied Petroleum Gas atau LPG 3 Kg di pengecer, sehingga distribusi hanya diperbolehkan melalui pangkalan atau penyalur resmi Pertamina.

    Kebijakan ini, yang diputuskan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi.

    Menurut Fahmy, kebijakan ini merupakan sebuah “blunder” karena berpotensi mematikan usaha kecil dan menyulitkan konsumen.

    “Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merupakan kebijakan blunder karena mematikan usaha kecil, menyusahkan konsumen, dan melanggar komitmen Presiden Prabowo yang berpihak pada rakyat kecil,” ujar Fahmy kepada Liputan6.com, Selasa (4/2/2025).

    Sebagian besar pengecer LPG 3 Kg adalah pengusaha kecil dan warung-warung yang mengandalkan penjualan gas elpiji sebagai sumber penghidupan mereka. Larangan ini berisiko membuat mereka kehilangan pendapatan dan berujung pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.

    Pengusaha Kecil Terancam Kehilangan Mata Pencaharian

    Fahmy menegaskan bahwa pengecer LPG 3 Kg merupakan bagian dari pengusaha kecil yang sangat bergantung pada sektor ini untuk bertahan hidup. Mereka tidak hanya menjual barang, tetapi juga berperan penting dalam distribusi energi rumah tangga bagi masyarakat miskin.

    Menurutnya, dengan kebijakan baru ini, pengecer harus mengubah status mereka menjadi pangkalan atau penyalur resmi Pertamina agar bisa tetap menjual LPG 3 Kg. Namun, untuk menjadi pangkalan, dibutuhkan modal besar guna membeli LPG dalam jumlah banyak, sesuatu yang sulit dipenuhi oleh pengusaha kecil yang memiliki keterbatasan modal.

    “Mustahil bagi pengusaha kecil untuk beralih menjadi pangkalan atau penyalur resmi Pertamina karena modal yang dibutuhkan tidak kecil untuk membeli LPG dalam jumlah besar,” jelasnya.

    Kebijakan ini tidak hanya menyulitkan pengecer LPG 3 kg, tetapi juga berdampak lebih besar pada konsumen, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi rendah.

     

  • Antrean Panjang Berakhir! Prabowo Kembali Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg

    Antrean Panjang Berakhir! Prabowo Kembali Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian ESDM untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas 3 Kg. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Setelah sempat terjadi kelangkaan LPG 3 Kg yang memicu antrean panjang di berbagai daerah, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas bersubsidi tersebut.

    Keputusan ini diambil setelah aturan yang melarang pengecer menjual LPG 3 Kg diberlakukan pada 1 Februari 2025 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan distribusi LPG lebih tertata dan tepat sasaran. Namun, efeknya justru memicu kepanikan di tengah masyarakat hingga membuat mereka mengantre panjang berjam-jam di pangkalan resmi demi mendapatkan LPG 3 Kg.

    Menanggapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo bergerak cepat resmi mencabut larangan pengecer menjual LPG 3 Kg hari ini.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, kebijakan larangan pengecer bukan berasal dari Presiden Prabowo, sehingga pencabutan aturan ini merupakan langkah untuk mengatasi kegelisahan masyarakat.

    Ekonom dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dr. Hendry Cahyono, S.E., M.E., menilai keputusan Presiden Prabowo ini berdampak positif bagi masyarakat. Hendry menyebut LPG 3 Kg merupakan kebutuhan dasar rumah tangga yang belum memiliki substitusi yang terjangkau. Larangan pengecer sebelumnya dinilai justru mempersulit akses masyarakat terhadap LPG.

    “Tentu kebijakan diizinkannya kembali pengecer menjual LPG 3 kg bersubsidi berdampak pada masyarakat. Mereka tidak perlu lagi antre panjang di pangkalan, yang sebelumnya sangat menyulitkan. Gas LPG ini adalah kebutuhan utama rumah tangga yang belum memiliki substitusi murah,” ujar Hendry Cahyono kepada SindoNews, Selasa (4/2/2025).

    Meski demikian, Hendry menyoroti perbedaan harga yang terjadi di pasaran. Harga resmi LPG 3 Kg seharusnya berkisar Rp12.700 hingga Rp15.000, namun di lapangan sering dijual dengan harga Rp18.000 hingga Rp22.000. Hendry menegaskan perbedaan harga ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah agar kebijakan distribusi LPG lebih efektif tanpa merugikan masyarakat.

    Selain memperbolehkan pengecer menjual LPG, Hendry juga menyarankan agar pemerintah mulai mengembangkan infrastruktur jaringan gas rumah tangga sebagai alternatif distribusi yang lebih efisien. Menurutnya, jika jaringan gas tersedia hingga ke rumah tangga, masyarakat tidak perlu lagi antre untuk membeli LPG.

    “Pemerintah bisa mulai menggalakkan pembangunan jaringan pipa gas LPG bersubsidi. Dengan begitu, jika ingin memangkas rantai distribusi, masyarakat tidak harus mengantre di pangkalan karena sudah memiliki akses langsung melalui jaringan pipa,” jelasnya.

    Dengan pencabutan larangan pengecer, kini masyarakat dapat kembali membeli LPG 3 Kg di warung atau toko pengecer terdekat tanpa harus mengantre di pangkalan resmi. Langkah cepat Presiden Prabowo ini diharapkan mampu menormalkan kembali distribusi LPG dan mencegah kelangkaan yang dapat mengganggu aktivitas rumah tangga di berbagai daerah.

    (cip)

  • Wow! Pengecer LPG 3 Kg Kini Ada 370.000, Semuanya Jadi Sub Pangkalan

    Wow! Pengecer LPG 3 Kg Kini Ada 370.000, Semuanya Jadi Sub Pangkalan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan sampai saat ini sudah terdapat 370 ribu pengecer Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilo gram (kg) yang statusnya akan diubah menjadi sub-pangkalan.

    Dengan status yang berubah menjadi sub pangkalan, maka menurutnya pihaknya dan Pertamina akan melengkapi sub pangkalan ini dengan sistem informasi teknologi. Dampaknya, penjualan LPG 3 kg hingga tingkat sub pangkalan tetap terdata oleh Pertamina.

    “Sekarang begini, ada sekitar 370 ribu supplier sekarang. Ini semuanya kita angkat sebagai sub pangkalan. Kriterianya yang sudah beroperasi kita angkat semua jadi sub pangkalan. Sambil kita lihat ke depan,” jelasnya saat melakukan sidak di pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Dia menjelaskan, langkah tersebut diambil tidak lain untuk memastikan penyaluran LPG 3 kg bisa tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan.

    “Ini dalam rangka memastikan bahwa pangkalan-sub-pangkalan menjalankan apa yang menjadi misi pemerintah untuk rakyat harus mendapat harga LPG 3 kg dengan harga yang terjangkau,” imbuhnya.

    “Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” imbuhnya.

    Selain itu, Bahlil mengatakan dengan status sub-pangkalan, diharapkan bisa meminimalisasi praktik culas dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

    Tidak main-main, Bahlil menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi bagi oknum-oknum yang dimaksud.

    “Andaikan pun ada yang mungkin tidak mengikuti, contoh dia (oknum) jual harganya mahal. Ya nggak boleh dong, harus dikasih sanksi. Jangan harga dibuat mau-maunya, nggak boleh,” tandasnya.

    Seperti diketahui, per 1 Februari 2025 pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg melalui pengecer. Warga hanya bisa membeli LPG bersubsidi ini di tingkat pangkalan atau pun agen resmi LPG 3 kg Pertamina.

    Namun sayangnya, kurangnya sosialisasi atas kebijakan ini alhasil menimbulkan kekhawatiran warga atas ketersediaan LPG bersubsidi tersebut. Imbasnya, antrean panjang di agen maupun pangkalan resmi LPG Pertamina mulai terlihat sejak Sabtu, 1 Februari 2025 lalu. Antrean panjang juga masih terlihat hingga Selasa pagi (04/02/2025).

    Kondisi ini pun terpantau sampai Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto akhirnya memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer-pengecer LPG 3 kg.

    “Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini. Mulai menjadi sub-pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT. Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan dari para subsidi ini tidak lagi terjadi,” ungkap Bahlil, Selasa (4/2/2025).

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub-pangkalan. Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apapun,” ujarnya.

    (wia)

  • 5 Kontroversi Bahlil Lahadalia, Bukan Cuma Larang Gas LPG 3 Kg Dijual Eceran

    5 Kontroversi Bahlil Lahadalia, Bukan Cuma Larang Gas LPG 3 Kg Dijual Eceran

    PIKIRAN RAKYAT – Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tengah menjadi sorotan pasca melarang gas LPG 3 kg dijual pengecer lantaran adanya penyalahgunaan distribusi.

    Hal ini dilakukan pemerintah demi mengendalikan harga jual gas LPG 3 kg di masyarakat yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK, bahwa ada penyalahgunaannya dari oknum-oknum pengecer,” kata Bahlil dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Namun kini, pria kelahiran Maluku itu mengatakan jika pengecer bisa kembali menjual gas melon, namun berganti nama menjadi subpangkalan yang dibekali aplikasi MerchantApps Pangkalan Pertamina.

    Sebagaimana diketahui, bukan kali ini saja Bahlil Lahadalia menuai kontroversi. Berikut ini daftar kontroversi mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM tersebut:

    1. Diduga Minum Miras

    Sempat beredar sebuah foto di media sosial X (dulunya Twitter) diduga Bahlil Lahadalia sedang tumpang kaki dan duduk di sebelah meja berisi Wishkey Habiki 21 Year Old seharga Rp38 juta.

    Menanggapi hal itu, Koordinator Kader Muda Partai Golkar, Lisman Hasibuan meminta Bareskrim Polri menyelidiki pihak yang menyebarkan foto tersebut.

    Potret Bahlil Lahadaila di samping minuman keras yang viral di mdia sosial.

    “Indikasinya ada pihak-pihak dari internal juga yang tidak ingin solidaritas Partai Golkar ini solid dan tidak ingin Partai Golkar ini besar serta ingin merusak nama baik ketua umum Partai Golkar yang terpilih, yaitu Pak Bahlil.

    “Itu yang kami sayangkan, dan kami minta Bareskrim untuk mengusut tuntas masalah ini,” ucapnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    2. Dituding Depak Airlangga Hartarto

    Bahlil Lahadalia pernah dituding merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar dari Airlangga Hartarto, dan diduga mendapatkan dukungan dari Istana.

    Airlangga pun mengundurkan diri pada Sabtu, 10 Agustus 2024, sementara Bahlil terpilih secara aklamasi dalam Munas XI Golkar pada Rabu, 21 Agustus 2024 usai mendapat dukungan dari 38 dewan pimpinan daerah I.

    3. Gelar Doktor Kilat

    Pria 48 tahun tersebut sempat menjadi sorotan saat menyelesaikan studi S3 di Universitas Indonesia dan meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024 lalu.

    Hal ini mengundang pertanyaan lantaran Bahlil Lahadalia hanya menyelesaikan studi dengan predikat cumlaude hanya dalam durasi 1 tahun 8 bulan saja.

    Bahlil Lahadalia mendapat gelar Doktor Kajian Stratejik dan Global dari UI, simak profil singkat program studi tersebut. Kolase foto Instagram @bahlillahadalia

    Netizen pun ramai-ramai membuat petisi agar rektor UI mengkaji ulang gelar doktor tersebut lantaran program doktor memerlukan waktu yang lebih panjang.

    4. Terseret Isu Jual-Beli Izin Tambang

    Mantan Ketua Umum HIPMI tersebut sempat terseret isu jual-beli izin tambang, di mana ia disebut tebang pilih dalam membatalkan dan mencabut izin usaha tambang.

    Bahlil Lahadalia sempat merespon tudingan tersebut dengan mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan pencatutan nama dirinya dalam isu tersebut.

    “Saya datang ke Bareskrim Polri untuk memenuhi komitmen saya dalam rangka meluruskan berita yang terindikasi bahwa di kementerian saya ada yang mencatut nama saya lewat proses perizinan pemulihan IUP,” ungkapnya.

    5. Singgung ‘Raja Jawa’

    Bapak lima anak itu juga pernah menyinggung sosok ‘Raja Jawa’ saat dirinya berpidato usai melenggang menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada 21 Agustus 2024 lalu.

    Dalam pernyataannya, Bahlil Lahadalia meminta semua pihak untuk berhati-hati dan jangan bermain-main dengan sosok tersebut lantaran bakal celaka.

    Bahlil Lahadalia (tengah) terpilih jadi Ketua Umum Golkar periode 2024-2029.

    “Kita harus lebih paten lagi. Soalnya, Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita,” ujar Bahlil dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

    Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi saat itu enggan menanggapi soal ‘Raja Jawa’

    Ia bahkan membiarkan masyarakat menafsirkan masing-masing soal siapa sosok ‘Raja Jawa’ yang dimaksud oleh Bahlil Lahadalia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 370 Ribu Pengecer Bakal jadi Sub Pangkalan, Stok LPG 3 Kg Aman? – Page 3

    370 Ribu Pengecer Bakal jadi Sub Pangkalan, Stok LPG 3 Kg Aman? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan memastikan stok LPG 3 kg untuk penyaluran di seluruh Indonesia aman. Kepastian itu diberikan setelah pemerintah memutuskan mengangkat sebanyak 370 ribu pengecer jadi sub pangkalan LPG 3 kg.

    Kendati begitu, Riva belum menyebut secara detil berapa kesiapan alokasi untuk penyaluran LPG 3 kg secara masif. “Stoknya aman. (Untuk seluruh Indonesia?) Alhamdulillah iya, dan Insya Allah iya,” ujarnya singkat kepada Liputan6.com di Kota Tangerang, Banten, Selasa (4/2/2025).

    Senada, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menilai, kehadiran pengecer yang naik kelas jadi sub pangkalan bakal membuat LPG 3 kg tak lagi langka di tengah masyarakat.

    “Sebenarnya kan karena sub pangkalan sudah ada, jadi ya harusnya aman,” kata Heppy kepada Liputan6.com di tempat yang sama.

    PT Pertamina Patra Niaga disebutnya bakal mendata seluruh pengecer yang ada untuk dinaikan status menjadi sub pangkalan.

    “Kalau pengecer kan ada 370 ribu. Itu nanti akan kita proses untuk menjadi sub pangkalan. Nanti kan kita dikasih waktu untuk bersosialisasi segala macam. Kan baru berjalan hari ini,” terang dia.

    Ikuti Arahan Prabowo

    Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menaikan status pengecer LPG 3 kg jadi sub pangkalan. Kebijakan ini dibuat setelah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    Bahlil mengatakan, kenaikan status pengecer elpiji 3 kg menjadi sub pangkalan dilakukan mulai Selasa (4/2/2025) hari ini. Bahlil bilang, pihak pengecer pun tidak dikenai syarat apapun untuk bisa menjadi sub pangkalan.

    “Mulai hari ini, bapak berjualan enggak apa-apa. Karena dari pengecer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan. Enggak ada persyaratan,” ujar Bahlil.