Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Legislator desak Pemprov DKI gelar operasi pasar stabilkan stok elpiji

    Legislator desak Pemprov DKI gelar operasi pasar stabilkan stok elpiji

    Saya mendesak Disnakertransgi DKI segera menggelar operasi pasar sebagai langkah nyata dalam mencegah kelangkaan, menstabilkan pasokan serta harga elpiji 3 kg ini

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mendesak Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar operasi pasar guna menstabilkan pasokan elpiji 3 kilogram (kg).

    “Saya mendesak Disnakertransgi DKI segera menggelar operasi pasar sebagai langkah nyata dalam mencegah kelangkaan, menstabilkan pasokan serta harga elpiji 3 kg ini,” kata Kenneth di Jakarta, Sabtu.

    Kenneth menduga ada sejumlah oknum nakal yang bermain seperti melakukan penimbunan dan pengoplosan, permainan harga oleh pengecer dan distribusi tidak tepat sasaran sehingga terjadi kelangkaan stok gas 3 kg terjadi.

    Padahal, sudah jelas Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengatasi persoalan kelangkaan gas melon ini.

    Maka itu, pria akrab disapa Kent meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan Pertamina dan Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menggelar operasi pasar guna menstabilkan pasokan dan harga elpiji 3 kg.

    “Pemda Jakarta harus bekerjasama dengan Pertamina hingga UMKM, serta melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying dan membeli elpiji sesuai kebutuhan, sehingga pasokan gas ini bisa terjaga,” ujarnya.

    Lalu, Kent menyatakan sepakat dengan pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa haram hukumnya bagi orang kaya yang menggunakan gas elpiji 3 kg dan pertalite bersubsidi. Karena kedua barang bersubsidi itu hanya diperuntukkan untuk golongan warga yang tak mampu.

    Pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi untuk kelompok tertentu yakni, transportasi umum dan para nelayan. Sementara pertalite untuk masyarakat menengah ke bawah.

    Elpiji 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah hanya untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan dan petani miskin.

    Selain itu, dia juga meminta kepada penegak hukum agar memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan penyelewengan serta menimbun elpiji kg untuk membuat efek jera kepada pelaku.

    Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, sebagaimana diubah dalam Pasal 55 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

    Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

    GELORA.CO -Sikap Partai Golkar yang membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia soal pembatasan penjualan LPG 3 kg bisa merusak iklim Kabinet Merah Putih.

    Pengamat politik Rocky Gerung mencermati sudah ada sikap bertolak belakang antara elite Golkar dan Gerindra terkait polemik LPG 3 kg. Sebut saja Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang mengklaim larangan penjualan LPG 3 kg bukan kebijakan Presiden Prabowo.

    Sementara Waketum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia lebih memilih membela Bahlil dengan dalih larangan menjual LPG 3 kg bagi pedagang eceran demi membereskan sengkarut distribusi gas subsidi.

    “Pak Doli menganggap bahwa pasti Presiden tahu (kebijakan Bahlil), kita mau lihat konsekuensi dari cara berpikir itu. Mesti ada mitigasi, Dasco dari Gerindra tentu menganggap bahwa bukan itu yang dimaksud instruksi Presiden,” kata Rocky dikutip dari podcast YouTube Hersubeno Arief, Sabtu, 8 Februari 2025.

    Dari fenomena politik itu, Rocky khawatir Kabinet Merah Putih pecah karena ada konflik yang muncul antara dua parpol besar pendukung Prabowo-Gibran.

    “Kita pantau isunya itu seolah-olah membuat Golkar dan Gerindra berselisih di dalam (Kabinet) soal kebijakan. Yang terjadi adalah kebijakan Bahlil tidak menyelesaikan masalah,” jelas Rocky.

    Lebih lanjut, Rocky memandang permasalahan gas LPG 3 kg tidak bisa langsung diarahkan kepada Presiden Prabowo seolah-olah kesalahan kebijakan langsung bersumber dari presiden.

    “Kebijakan itu dibuat demikian cepat, itu artinya tidak ada semacam modeling dari pihak (Kementerian) ESDM, tidak ada upaya memantau bahwa skala problem yang sangat bersifat nasional ini mesti ada kebijakan mitigasi. Saya kira itu soal utamanya,” tutup Rocky. 

  • Bahlil Kantongi Sejumlah Rekomendasi Rakernas Golkar 2025 untuk Penguatan Partai

    Bahlil Kantongi Sejumlah Rekomendasi Rakernas Golkar 2025 untuk Penguatan Partai

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025). Rakernas menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk program prioritas Golkar 2025-2027.

    “Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai melakukan rakernas dan rekomendasi-rekomendasinya pun sudah ada,” ujar Bahlil kepada awak media seusai menutup Rakernas Golkar 2025.

    Dari hasil rakernas, Bahlil menuturkan langkah pertama yang akan dilakukan adalah konsolidasi internal Golkar melalui musyawarah daerah (musda) yang akan dilaksanakan setelah Lebaran 2025.

    “Kita melakukan proses konsolidasi dengan melakukan musda-musda. Pasca-Lebaran, semuanya kita akan melakukan musda dan saya akan turun sendiri ke provinsi,” tuturnya.

    Selain itu, Bahlil juga menekankan pentingnya memperkuat seluruh badan partai, baik dari segi organisasi maupun sayap-sayap partai, guna meningkatkan sinergi dalam menjalankan agenda strategis Partai Golkar.

    “Kita menyinergikan antara semua kekuatan yang ada pada Partai Golkar, baik organisasi yang mendirikan, didirikan, maupun sayap. Untuk kita berkolaborasi. Saya pikir itu ya,” jelasnya.

    Rakernas Partai Golkar 2025 menjadi langkah konkret dalam menerjemahkan hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) XI Golkar pada 20-21 Agustus 2024. 

    Bahlil berkomitmen untuk menjalankan seluruh program hasil Munas XI Golkar yang akan disosialisasikan hingga tingkat provinsi guna memastikan pelaksanaannya berjalan efektif.

    Dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, Partai Golkar juga menegaskan komitmennya dalam menyukseskan Asta Cita, program strategis nasional yang berfokus pada empat prioritas utama, yakni kedaulatan energi, kedaulatan pangan, hilirisasi industri, dan program makan bergizi gratis.

  • Nyawa pun Siap Saya Berikan untuk Rakyat

    Nyawa pun Siap Saya Berikan untuk Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keputusannya menata distribusi gas elpiji 3 kilogram agar tidak ada lagi permainan harga di tingkat pengecer, bukan kebijakan populer. 

    Namun, ketua umum Partai Golkar itu mengaku hal tersebut harus dilakukan agar masyarakat bisa membeli gas melon lebih murah sesuai harga ditetapkan pemerintah.

    “Saya tahu ini adalah keputusan yang tidak populer bagi saya. Tetapi untuk memastikan hak-hak rakyat mendapat apa yang negara berikan, jangankan popularitas, nyawa pun siap saya berikan untuk rakyat, bangsa, dan negara,” kata Bahlil dalam sambutannya pada pembukaan Rakernas Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil mengatakan kebijakan tersebut untuk memastikan penyaluran gas 3 kg tepat sasaran dan mencegah adanya permainan harga di tingkat agen pengecer. 

    Menurut Bahlil pemerintah telah mensubsidi gas elpiji 3 kg senilai Rp 36.000 per tabung, sehingga masyarakat harusnya bisa mendapatkan gas melon itu maksimal seharga Rp 19.000 per tabung.

    Bahlil mengatakan selama ini pihaknya menemukan masih banyak masyarakat yang membeli gas elpiji 3 kg di atas harga resmi, yakni Rp 20.000 bahkan Rp 30.000 per tabung.

    Bahlil menegaskan hal itu sekarang tidak boleh dibiarkan lagi, sehingga pihaknya sedang menata distribus gas 3 kg agar tetap sasaran melalui penjualan hanya dibolehkan di tingkat pangkalan dan subpangkalan resmi.

    Jika ada pangkalan yang menjual gas 3 kg di atas harga eceran tertinggi, maka izin pangkalannya akan dicabut.

  • Minta Maaf atas Stop Distribusi LPG 3 Kg kepada Pengecer, Bahlil Janji Benahi Sistem

    Minta Maaf atas Stop Distribusi LPG 3 Kg kepada Pengecer, Bahlil Janji Benahi Sistem

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat setelah sempat menghentikan distribusi LPG 3 kilogram (kg) kepada pengecer.

    “Kemarin ada kebijakan yang kurang pas menurut saya dan saya sudah minta maaf kepada rakyat, yaitu penghentian distribusi LPG 3 kg kepada pengecer secara tiba-tiba,” ujar Bahlil dalam Pembukaan Rakernas Partai Golkar 2025 di kantor DPP Partai Golkar, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil menegaskan penataan distribusi LPG 3 kg akan terus dilakukan agar lebih tertib dan bisa diawasi dengan baik. Dia berharap ke depan distribusi LPG subsidi berjalan transparan.

    “Dari agen ke pangkalan bisa dipantau lewat aplikasi, tetapi dari pangkalan ke pengecer sulit dikontrol, baik dari sisi harga maupun konsumennya,” jelas Bahlil Lahadia terkait distribusi LPG 3 kg.

    Bahlil juga mengungkapkan selama ini harga LPG subsidi sering melambung di pengecer, bahkan ditemukan kasus penyalahgunaan seperti pengoplosan.

    “Kami ingin membereskan permainan harga dan penyalahgunaan LPG subsidi. Oleh karena itu, pengecer akan ditata menjadi subpangkalan yang lebih terkontrol,” tambahnya.

    Setelah distribusi kembali diizinkan, Bahlil memastikan pengecer akan tetap ditata menjadi bagian dari subpangkalan untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

    “Tujuannya agar hak-hak rakyat dalam mendapatkan LPG subsidi tetap terjaga dengan harga yang wajar,” pungkas Bahlil Lahadia terkait distribusi LPG 3 kg.

  • Ada pihak ingin adu domba Golkar-Gerindra terkait isu LPG 3 kg

    Ada pihak ingin adu domba Golkar-Gerindra terkait isu LPG 3 kg

    Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (13/8/2024). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Golkar: Ada pihak ingin adu domba Golkar-Gerindra terkait isu LPG 3 kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 08 Februari 2025 – 08:48 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai bahwa ada pihak yang ingin mengadu domba Partai Golkar dengan Partai Gerindra terkait munculnya polemik penyaluran LPG 3 kilogram kepada masyarakat.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa sejauh ini hubungan partai berlambang pohon beringin dengan partai berlambang kepala garuda itu tetap harmonis dan solid. Menurut dia, upaya adu domba itu akan berakhir sia-sia.

    “Apapun usaha mereka untuk mengadu domba, apalagi mau memecah antara Gerindra dengan Golkar, saya punya keyakinan, itu tidak mungkin dilakukan dan pasti orang itu kecewa,” kata Idrus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Seperti diketahui Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bertugas untuk mengatur subsidi LPG 3 kg agar lebih efisien.

    Namun kebijakan itu sempat menimbulkan polemik, hingga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa kebijakan itu bukan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

    Idrus menekankan bahwa hubungan Bahlil dan Dasco tetap harmonis walaupun kebijakan terkait LPG 3 kg itu menuai sorotan publik. Kedua tokoh itu, kata dia, tetap memiliki hubungan yang cair dan produktif.

    Selain itu, menurut dia, Bahlil memiliki karakter kepemimpinan yang sesuai dengan kriteria Presiden Prabowo Subianto, yakni berani menghadapi persoalan dan bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil.

    Karena, kata dia, Bahlil bersikap tak cuci tangan dalam polemik elpiji 3 kg. Bahkan, Bahlil langsung menemui rakyat dan pasang badan terhadap kebijakan yang diputuskan.

    “Nah, ini juga ciri karakter yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo, kan, begitu,” katanya.

    Saat ini, pemerintah tetap menginstruksikan agar LPG 3 kg tetap bisa dijual di tingkat pengecer walaupun sebelumnya sempat dilarang.

    Sumber : Antara

  • Ramai Isu Pemblokiran Anggaran Pembangunan IKN, Bahlil Katakan Ibu Kota RI Akan Pindah Tahun 2028

    Ramai Isu Pemblokiran Anggaran Pembangunan IKN, Bahlil Katakan Ibu Kota RI Akan Pindah Tahun 2028

    PIKIRAN RAKYAT – Di tengah ramai isu pemblokiran anggaran pembangun Ibu Kota Nusantara (IKN), Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke IKN pada tahun 2028.

    Dia menyebutkan hal itu akan tetap menjadi target Presiden Prabowo Subianto, dengan proses pembangunan IKN yang masih terus berjalan. 

    “Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” kata Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2025.

    Namun, Bahlil tidak bisa berkomentar banyak dan mendalami soal pembangunan IKN. Menurutnya, tidak semua ketua umum partai politik memahami soal pembangunan calon ibu kota di Kalimantan Timur tersebut.

    “Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Nggak juga,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi juga buka suara terkait pemblokiran anggaran IKN, dia menyatakan tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN.

    “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian,” kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025.

    Kata Hasan, semua komitmen pembangunan tentang IKN di bawah pimpinan Presiden Prabowo masih terus berjalan dengan tujuan awalnya. Hasan menekankan meskipun efisiensi anggaran di 2025 diberlakukan, hal itu tidak menghambat terhadap komitmen pembangunan IKN.

    Hal ini berdasarkan pada pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahwa anggaran pembangunan IKN selama lima tahun ke depan dipastikan tersedia sebesar Rp48 triliun.

    Tambah Hasan, sejumlah dana itu disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, serta gedung legislatif.

    “Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” kata Hasan.

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan bahwa pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    “Beda lah, beda,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah yang ditemui di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025.

    Menurutnya, pemblokiran tersebut merupakan mekanisme umum di awal tahun yang biasa dilakukan, serta memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional.***(Siti Riyani Novrianti)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tak Kapok dengan Geger Gas 3 Kg, Bahlil Segera Tertibkan Solar Bersubsidi Industri: Siap Ribut Lagi

    Tak Kapok dengan Geger Gas 3 Kg, Bahlil Segera Tertibkan Solar Bersubsidi Industri: Siap Ribut Lagi

    loading…

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barar, Sabtu (8/2/2025). FOTO/RIYAN RIZKI ROSHALI

    JAKARTA – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana menertibkan penyaluran BBM bersubsidi jenis solar. Penertiban pemakaian solar bersubsidi dilakukan khusus bagi industri.

    Rencana itu diungkapkan Bahlil saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barar, Sabtu (8/2/2025).

    “Habis ini saya tertibkan lagi Bapak-Ibu semua, saya tertibkan lagi adalah BBM solar subsidi dipakai untuk industri,” kata Bahlil dalam sambutannya.

    Bahlil memperkirakan, kebijakan menertibkan pemakaian solar akan menimbulkan polemik seperti gas elpiji 3 kilogram (Kg). Namun, ia siap dengan polemik yang akan terjadi.

    “Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi, tetapi nggak apa-apa. Kita sebagai orang timur, sekali layar berkembang, pantang surut untuk balik. Ini untuk kebaikan rakyat Bapak-Ibu semua,” terang Bahlil.

    Ketua Umum Partai Golkar itu mengajak para kadernya mendukung kebijakan tersebut. Menurut dia, pengaturan ulang subsidi di bidang energi menjadi upaya penting untuk menjamin hak-hak rakyat.

    “Dan inilah kesempatan kita Partai Golkar untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak rakyat yang sesungguhnya itu,” ujarnya.

    “Sudah tentu dalam implementasinya 100% tidak ada yang cukup. Mana ada program dari publik dunia yang 100% cukup,” kata Bahlil.

    (abd)

  • Nakhoda Melihat Siapa ABK yang Bersama Saya

    Nakhoda Melihat Siapa ABK yang Bersama Saya

    loading…

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025). FOTO/RIYAN RIZKI ROSHALI

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyenggol Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya terkait polemik kebijakan penjualan gas LPG 3 kilogram (kg). Bambang merupakan kader Golkar yang memimpin komisi energi dan sumber daya mineral.

    “Ketua Komisi XII ada? Bapak sebagai Ketua Komisi XII yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini,” kata Bahlil saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil yang merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu tak menjelaskan secara rinci maksud dari pernyataannya itu. Ia menyinggung bahwa polemik gas 3 kilogram ini diibaratkan nakhoda untuk menguji anak buah kapal (ABK).

    “Hati-hati ini ibaratkan sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini masuk karam, justru di sinilah nakhoda kapal melihat ABK dan penumpang kapal siapa yang bersama-sama saya, saya ingin mau tahu saja,” ujar Bahlil.

    “Cuma nakhoda yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Jadi insyaAllah, no problem. Enggak ada masalah saya pikir,” sambung dia.

    Di sisi lain, ia menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi larangan terkait penjualan gas 3 kg oleh pengecer. Ia menyebut, pengaturan itu dilakukan untuk memastikan penjualan tersebut tepat sasaran.

    “Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap kita lakukan penataan, agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan,” katanya.

    (abd)

  • Distribusi LPG 3 Kg kepada Pengecer dan Subpangkalan Sudah Normal

    Distribusi LPG 3 Kg kepada Pengecer dan Subpangkalan Sudah Normal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan distribusi LPG 3 kilogram (kg) telah kembali normal dan sudah masuk ke pengecer serta subpangkalan.

    “Saya pastikan LPG subsidi sudah sampai ke tingkat pengecer atau subpangkalan, tidak ada lagi kendala distribusi,” ujar Bahlil kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil mengungkapkan pihaknya membentuk posko pemantauan distribusi LPG 3 kg guna memastikan kelancaran suplai.

    “Kami menerima laporan distribusi LPG setiap dua jam sekali. Berdasarkan pemantauan ini, masalah distribusi sudah teratasi dan kembali normal,” jelasnya terkait distribusi LPG 3 kg kepada pengecer dan subpangkalan sudah normal.

    Bahlil juga menegaskan pelarangan pendistribusian oleh pengecer yang sebelumnya sempat terjadi sudah tidak lagi menjadi masalah. “Pendistribusian LPG 3 kg sudah kembali aman sejak kemarin,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Bahlil menanggapi laporan kelangkaan LPG 12 kg yang beredar di masyarakat. Ia menegaskan LPG 12 kg bukan termasuk kategori subsidi sehingga bukan tanggung jawab pemerintah.

    “LPG 12 kilogram itu untuk industri, jadi bukan domain pemerintah,” tegasnya terkait distribusi LPG 3 kg kepada pengecer dan subpangkalan sudah normal.