Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Prabowo Makan Siang Bersama JK, ini yang Dibahas

    Prabowo Makan Siang Bersama JK, ini yang Dibahas

    Jakarta (beritajatim.com) — Presiden RI Prabowo Subianto makan siang bersama Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla. Dalam agenda makan siang tersebut sekaligus membahas berbagai isu strategis di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Kedatangan Jusuf Kalla di Istana siang itu disambut langsung oleh Prabowo. Turut mendampingi makan siang bersama Jusuf Kalla ini diantaranya Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. “Habis makan baru kita bicara serius,” kata Prabowo mengawali pertemuan itu.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan, Prabowo dengan Jusuf Kalla guna saling bertukar pikiran dan ide soal berbagai hal, salah satunya bagaimana penyerapan gabah yang baik dan benar untuk bangsa dan negara.

    “Ya Pak JK (Jusuf Kalla) memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan. Bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas memberi masukan dan itu adalah masukan yang baik untuk kami,” tutur Amran usai pertemuan.

    Lebih lanjut, Amran juga memaparkan bahwa kedua tokoh membahas soal isu pangan jelang bulan Ramadhan yang akan berlangsung bulan depan agar dapat terjaga.

    “Yang kedua adalah persiapan menghadapi Ramadan. Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, kemudian daging, beras Insya Allah aman, stok kita banyak, ada 2 juta ton di bulog, ini kita siapkan. Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadan nanti, kami yakin pangan relatif stabil,” kata Amran. [kun]

  • Dasco: Larangan Jual LPG 3 Kg di Eceran Bukan Kebijakan Prabowo

    Dasco: Larangan Jual LPG 3 Kg di Eceran Bukan Kebijakan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa larangan untuk menjual dan mendistribusikan gas elpiji (LPG) 3 kg di level pengecer bukanlah inisiatif Presiden Prabowo Subianto. 

    Dasco mengaskan bahwa kebijakan tersebut bukan dari presiden. Presiden Prabowo, kata Dasco, justru menginstruksikan agar penjualan gas kembali berjalan seperti semula di agen atau pengecer.

    “Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Ketua Harian Partai Gerindra itu menyebut bahwa Kepala Negara telah menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 kilogram (Kg) per hari ini.

    Hal itu disampaikan olehnya setelah berkomunikasi dengan presiden pada Senin malam terkait dengan perubahan pola distribusi gas subisidi atau gas melon. 

    “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini, mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco

    Setelah itu, Kementerian ESDM diminta untuk memproses administrasi agar pengecer nantinya dijadikan sebagai sub-pangkalan supaya harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal.

    “Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” imbuhnya. 

  • 5 Tahun Terakhir, Pemerintah Habiskan Rp355,3 Triliun Buat Subsidi LPG 3 Kg

    5 Tahun Terakhir, Pemerintah Habiskan Rp355,3 Triliun Buat Subsidi LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pelarangan pengecer menjual LPG 3 Kg menuai polemik. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan. Dia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, membatalkan kebijakan pelarangan tersebut. 

    Bahlil sendiri mengungkapkan kebijakan itu bermula menemukan ada pihak yang memborong LPG 3 kg dan menjualnya tak sesuai harga eceran tertinggi [HET] sekitar Rp18.000 per tabung.

    “Sudah volume [pembeliannya]-nya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan, jika distribusi LPG 3 kg hanya lewat pangkalan dan agen, pemerintah bisa mengontrolnya.

    Dia mencontohkan, jika agen atau pangkalan menjual LPG melebihi HET, maka pemerintah bisa mencabut izinnya. “Bahwa beli di pangkalan karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya,” jelas Bahlil.

    Di sisi lain, Bahlil juga membuka kesempatan bagi pengecer atau warung untuk menjadi agen resmi. Adapun, syaratnya warung harus memiliki nomor induk berusaha.

    Bagi pengecer yang belum memiliki nomor induk berusaha, dia menyarankan untuk mendaftar dan membuatnya. Sementara, cara pembuatannya dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/ OSS).

    “Saya sudah meminta agar pengecer-pengecer yang sudah memenuhi syarat, itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kontrol harganya karena kalau tidak ini bisa berpotensi menyalahgunakan,” jelas Bahlil.

    Anggaran Subsidi Jebol? 

    Pagu subsidi LPG 3 Kg memakan ruang yang cukup besar dalam postur anggaran subsidi. Pada tahun 2024 lalu, misalnya, realisasi subsidi khusus LPG 3 Kg mencapai Rp80,2 triliun untuk 40,3 juta pengguna. 

    Jumlah anggaran subsidi LPG 3 Kg dipicu oleh besarnya biaya yang mesti ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. Sekadar catatan, data Kementerian Keuangan, memaparkan bahwa nilai keekonomian LPG 3 Kg senilai Rp42.750.

    Sementara itu, angka yang ditanggung pemerintah sebesar 30.000 atau sekitar 70% jika mengacu data Kemenkeu. Itu artinya, beban pengeluaran yang harus dikeluarkan masyarakat setelah dikurangi subsidi dari pemerintah untuk membeli LPG 3 Kg senilai Rp12.750 per tabung. 

    Adapun dengan total realisasi tersebut, anggaran subsidi LPG 3 Kg mencakup 71,6% dari outlook subsidi BBM dan LPG 3 Kg pada tahun 2024 yang mencapai Rp122 triliun. Sementara itu jika dibandingkan dengan realisasi subsidi LPG 3 Kg tahun sebelumnya yang senilai Rp74,3 triliun, terjadi kenaikan sebesar baik 8%.

    Dalam catatan Bisnis, selama 5 tahun terakhir tren realisasi subsidi LPG 3 Kg cenderung fluktuatif. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP audited realisasi subsidi LPG 3 Kg pada tahun 2020 tercatat mencapai Rp32,8 triliun. Angka itu naik lebih dari dua kali lipat pada tahun 2021 menjadi Rp67,6 triliun.

    Rekor kenaikan subsidi LPG 3 Kg terjadi pada tahun 2022 lalu atau pada masa pemulihan pasca pandemi Covid-19. Realisasi subsidi energi tercatat mencapai Rp100,4 triliun. Angka itu turun pada tahun 2023 sebesar Rp74,3 triliun. Namun kembali naik pada tahun 2024 menjadi 80,2 triliun (unaudited).

    Adapun pada tahun 2025 pagu subsidi energi tahun 2025, direncanakan sebesar Rp197,75 triliun atau 11,34% lebih tinggi dari realisasi tahun 2024 (unaudited).

    Menariknya, tahun 2025 berbeda dengan tahun 2024. Pasalnya, pagu anggaran subsidi terbesar adalah subsidi listrik sebesar Rp89,76 triliun. Selanjutnya, pagu anggaran subsidi LPG senilai Rp82,9 triliun, dan subsidi BBM Rp12,67 triliun.

  • Ekspor Batu Bara Dibatasi, Surplus Domestik Bakal Diapakan? – Page 3

    Ekspor Batu Bara Dibatasi, Surplus Domestik Bakal Diapakan? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira mempertanyakan rencana pemerintah yang berencana membatasi ekspor batu bara Indonesia. 

    Lantaran, ia menilai produksi batu bara sudah lebih tinggi dari kebutuhan dalam negeri. Sehingga surplus produksi dalam negeri tersebut bakal sia-sia jika tidak disetor ke pasar global, dan membuat negara berpotensi kehilangan penerimaan. 

    “Kalau untuk batu bara enggak ada masalah dalam negeri, terpenuhi (kebutuhan stoknya), luar biasa di-support,” kata Anggawira kepada Liputan6.com, Selasa (4/2/2025).

    Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut mengatakan, sejauh ini pemerintah belum memberikan pengetatan ekspor batu bara kepada pengusaha tambang. 

    Merujuk kebijakan yang sudah ada, ia menyebut alokasi ekspor suatu komoditas bakal diperketat jika kebutuhan dalam negeri tidak bisa dipenuhi. Sementara untuk batu bara, tingkat produksinya kini lebih tinggi empat kali dari jumlah kebutuhan dalam negeri.

    “Praktiknya dalam negeri aman-aman saja. Karena produksi batu bara kita surplus. Kecuali kita minus, kayak minyak bumi. Atau misal kayak LNG, kita kebutuhannya naik, jadi prioritasnya dalam negeri. Jadi enggak apple to apple (jika ekspor batu bara kena pembatasan),” bebernya.

    “Tapi kalau batu bara antara kebutuhan domestik sama eks produksi jauh. Kebutuhan domestik kita 200 ribuan (ton), total produksi kita hampir 800 ribu (ton). Jadi masih surplus jauh sekali,” ujar Anggawira. 

    Ingin Dongkrak Harga Batu Bara Indonesia

    Adapun wanti-wanti pembatasan ekspor batu bara Indonesia dikoarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Lantaran harga batu bara Indonesia terus mendapat tekanan di pasar global, padahal berkontribusi sangat besar untuk kebutuhan dunia. 

     

     

     

  • Komisi XII Sebut Bahlil Tak Koordinasikan Aturan Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg ke DPR

    Komisi XII Sebut Bahlil Tak Koordinasikan Aturan Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg ke DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XII DPR mengungkapkan pihaknya tak menerima informasi apapun dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia terkait kebijakan larangan penjualan gas LPG 3 kilogram (kg) oleh pengecer.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Komisi XII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

    “Kalau dikatakan sejujur-jujurnya kami tidak diinformasikan soal kebijakan tentang akan menghapus pengecer tanpa ada formula yang untuk mengganti,” ujarnya.

    Saat mengetahui itu pun, Sugeng menuturkan pihaknya meminta kepada pemerintah untuk segera ada solusinya dan diketahui solusi itu adalah sub pangkalan.

    “Tetapi itu lah nasi telah menjadi bubur,” katanya.

    Dilanjutkan Sugeng, dirinya mengatakan soal evaluasi Menteri ESDM bukanlah ranah DPR, melainkan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, yang jelas dia mengemukakan bahwa DPR mengkritik keras menteri bilamana memunculkan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    “Itu harus melalui mitigasi yang cermat, harus melalui pendekatan-pendekatan sosialisasi yang tuntas supaya betul-betul bisa dipahami secara tuntas di masyarakat dan bisa dilaksanakn dengan sangat-sangat baik,” ucapnya.

    Di lain sisi, Legislator Nasdem ini mengapresiasi kesigapan langkah Presiden Prabowo yang dinilai cepat mengatasi hal ini, sehingga bisa meredam kepanikan masyarakat.

    “Jadi sekali lagi kita terima kasih kepada presiden yang cepat sekali memutuskan, sehingga tidak menimbulkan seperti tadi panik di situasi masyarakat,” pungkasnya.

  • Prabowo Makan Siang dengan JK Bahas Serapan Gabah dan Stok Pangan Jelang Ramadan

    Prabowo Makan Siang dengan JK Bahas Serapan Gabah dan Stok Pangan Jelang Ramadan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto makan siang bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai isu strategis, terutama terkait serapan gabah petani dan kesiapan stok pangan menjelang Ramadan.

    “Habis makan baru kita bicara serius,” ujar Prabowo mengawali pertemuan tersebut.

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang turut hadir dalam pertemuan itu, mengungkapkan JK memberikan masukan berharga terkait tata kelola pertanian nasional.

    “Pak JK banyak pengalaman, beliau memberi masukan tentang bagaimana menyerap gabah dengan baik, belajar dari program Revolusi Hijau dan bimbingan massal (Bimas) pada masa lalu,” ujar Amran.

    Revolusi Hijau dan Bimas adalah program penting dalam sejarah pertanian Indonesia yang pernah berhasil meningkatkan produktivitas pangan. JK menilai prinsip-prinsip dari program tersebut masih relevan untuk diterapkan saat ini.

    Selain serapan gabah, pertemuan Presiden Prabowo dengan JK juga membahas persiapan stok pangan menjelang Ramadan. Amran memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman.

    “Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, daging, dan beras tetap stabil. Saat ini, Bulog memiliki cadangan beras sebanyak 2 juta ton, yang siap untuk memenuhi kebutuhan selama bulan suci Ramadan,” jelasnya.

    Dengan ketersediaan stok tersebut, pemerintah optimistis harga pangan tetap stabil dan tidak terjadi kelangkaan selama bulan puasa. Selain Prabowo dan JK, makan siang ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara.

    Mereka antara lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla menyoroti dua isu utama, yaitu optimalisasi serapan gabah untuk mendukung kesejahteraan petani dan kesiapan stok pangan menjelang Ramadan, dengan cadangan beras 2 juta ton di Bulog.

    Masukan dari JK diharapkan bisa membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan pertanian yang lebih efektif.

  • Bahlil Ungkap 3 Arahan Prabowo, Subsidi Tepat Sasaran hingga Penuhi Kebutuhan Masyarakat

    Bahlil Ungkap 3 Arahan Prabowo, Subsidi Tepat Sasaran hingga Penuhi Kebutuhan Masyarakat

    loading…

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat arahan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025.

    “Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami atas arahan Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    “Yang kedua di tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden,” sambungnya.

    Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. “Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.

    Bahlil mengungkapkan reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, terutama karena skema yang ada saat ini sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan. Bahlil pun menegaskan subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

    “Diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu, dibeli sampai harga Rp25.000 per tabung. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang,” kata Bahlil.

    Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan penataan subsidi harus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kebocoran di tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan menaikkan status mereka menjadi sub pangkalan yang lebih mudah diawasi.

    “Nah, dengan mereka menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan. Supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya,” ungkapnya.

    Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil memastikan pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Bahlil juga memastikan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh sub pangkalan.

    “Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran,” tandasnya.

    (cip)

  • Kembali Izinkan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg Jadi Bukti Prabowo Respons Keluhan Masyarakat

    Kembali Izinkan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg Jadi Bukti Prabowo Respons Keluhan Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas elpiji (LPG) bersubsidi 3 kg.

    Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, langkah yang diambil Presiden Prabowo di tengah polemik elpiji 3 kg sudah tepat. Keputusan ini juga menunjukkan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat.

    “Antrean panjang terjadi di berbagai daerah dan kebijakan sebelumnya justru menimbulkan keresahan serta protes karena semakin mempersulit masyarakat. Ini menunjukkan presiden selalu memberikan perhatian langsung terhadap keluhan rakyat,” ujar Iwan kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Menurut Iwan, upaya pemerintah dalam mengontrol distribusi elpiji 3 kg subsidi sebenarnya bertujuan baik, yaitu untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Ke depan, ia menyarankan agar pemerintah melakukan uji coba sebelum menerapkan kebijakan baru secara luas. Selain itu, edukasi kepada pengecer dan masyarakat terkait subsidi tepat sasaran juga perlu dilakukan.

    “Pemerintah bisa melakukan sosialisasi mengenai sistem pendaftaran menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau aplikasi pendukung lainnya agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak yang kontraproduktif,” pungkas Iwan dalam menanggapi penjualan elpiji 3 kg.
     

  • Prabowo Bertemu Penggagas LPG 3 Kg – Page 3

    Prabowo Bertemu Penggagas LPG 3 Kg – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menjamu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 4 Februari 2025. Dalam pertemuan tersebut, mereka mendiskusikan berbagai isu, termasuk kedaulatan pangan dan masalah terkait LPG 3 kilogram yang saat ini menjadi sorotan di masyarakat.

    untuk diketahui, JK adalah tokoh yang menggagas LPG 3 Kg. Pada 2007, Jusuf Kalla meluncurkan konversi minyak tanah ke LPG 3 kg. Sebanyak 20 juta keluarga miskin menjadi target program ini selama tiga tahun.

    Pada kesempatan itu, hadir pula Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pertemuan berlangsung dengan suasana santai sambil menikmati makan siang bersama.

    Bahlil menyatakan, “Berbagai diskusi yang dilakukan untuk bagaimana menyampaikan tentang sumbang saran dalam kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan juga bagaimana tentang perekonomian kita dan Alhamdulillah hasilnya bagus,” setelah pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

    Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani isu-isu penting yang dihadapi saat ini.

    JK juga mengungkapkan bahwa subsidi gas 3 kg belum mengalami perubahan sejak 2004. Menurut Bahlil, saat ini nilai tukar dollar Amerika terhadap rupiah telah melonjak, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

    Dia menambahkan, “Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih Rp8 ribu, sekarang sudah Rp16 ribu. Artinya subsidi kita sekarang masih sama dengan tahun 2024 atau 2025 yang lalu.” Pernyataan ini menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan subsidi dengan kondisi ekonomi yang berubah.

    Bahlil juga menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan subsidi sebesar Rp87 triliun untuk masyarakat dalam program LPG 3 Kg. Dengan adanya subsidi tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh gas elpiji 3 kilogram dengan harga yang lebih terjangkau.

  • Bahlil Bilang Harga LPG 3 Kg Seharusnya Rp15 Ribu, Agen Mengaku Membeli Rp16 Ribu di Pertamina

    Bahlil Bilang Harga LPG 3 Kg Seharusnya Rp15 Ribu, Agen Mengaku Membeli Rp16 Ribu di Pertamina

    Kata Ahmad, ia sejauh ini masih menjual ke masyarakat seharga Rp18,500. Sebab, belum ada informasi perubahan harga dari pihak Pertamina.

    “Kalau di sini harganya Rp18.500 yang 3 Kg. Dari dulu harganya begini, kecuali di Pertamina ada juga jual sama tabungnya,” Ahmad menuturkan.

    Per 1 Februari kemarin, Ahmad mengaku memang ada informasi mengenai larangan memberikan suplai ke pengecer. Hal itu sebelum adanya informasi terbaru dari pemerintah pusat.

    “Iye, tidak bisa memang kalau dari WA-nya Pertamina, tapi sekarang saya tidak tahu bisa atau tidak,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa harga eceran gas LPG 3 kg seharusnya hanya Rp15 ribu per tabung.

    Hal ini berdasarkan perhitungan subsidi pemerintah yang mencapai Rp36 ribu per tabung.

    “Artinya satu tabung itu harusnya cuma Rp15 ribu, karena subsidi negara per tabung itu Rp36 ribu,” ujar Bahlil saat meninjau pasokan LPG 3 kg di salah satu pangkalan di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Menurutnya, jika ada kenaikan harga di tingkat pengecer, seharusnya tidak melebihi Rp18 ribu hingga Rp19 ribu per tabung.

    “(Subsidi) sekitar Rp12 ribu sampai Rp13 ribu. Agen ke pangkalan itu (jual) Rp16 ribu. Sampai ke pengecer harusnya Rp19 ribu maksimal. Rp18 ribu sampai Rp19 ribu (paling mahal),” jelasnya.

    Namun, Bahlil menyayangkan kondisi di lapangan di mana harga gas bersubsidi itu bisa melambung hingga Rp26 ribu per tabung.

    Sebagai langkah antisipasi, pemerintah akan melakukan penataan ulang distribusi LPG 3 kg agar lebih terpantau dan terkontrol.