Tag: Bahlil Lahadalia

Komitmen Iklim RI Pasca AS Mundur dari Perjanjian Paris

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS), negeri itu secara resmi menarik diri dari Perjanjian Paris, sebuah kesepakatan penting dalam mengatasi krisis iklim.

Perjanjian Paris adalah sebuah perjanjian internasional yang mengamanatkan agar negara-negara mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), penyebab krisis iklim. Dengan menjalankan perjanjian itu diharapkan suhu di bumi bisa ditekan maksimal pada angka 2,0 derajat Celsius.

Menurut data World Population Review, pada 2023 negara AS masuk dalam lima besar negara pengemisi GRK terbesar di dunia. Negara itu merupakan pengemisi terbesar kedua setelah China. Mundurnya AS dari Perjanjian Paris adalah sinyal buruk bagi penanganan krisis iklim. Langkah mundur AS dalam mengatasi krisis iklim bukan tidak mungkin akan diikuti negara-negara pengimisi GRK terbesar lainnya.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap bencana iklim adalah salah satu negara yang paling dirugikan jika negara-negara di dunia gagal mengatasi krisis iklim. Tak heran Indonesia termasuk negara yang sudah meratifiakasi Perjanjian Paris melalui Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change.

Sebagai negara yang rentan menjadi korban krisis iklim dan juga telah meratifikasi Perjanjian Paris, seharusnya menjadi bagian dari negara yang menentang langkah AS yang membahayakan kehidupan di bumi itu. Namun, alih-alih menentang kebijakan Trump yang membahayakan iklim, Indonesia nampaknya justru memberikan sinyal untuk mengikuti langkah Donald Trump, mengesampingkan Perjanjian Paris yang sudah diratifikasi melalui UU itu.

Sinyal buruk komitmen iklim Indonesia itu datang dari Utusan Khusus Indonesia untuk Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang juga adik kandung Presiden Prabowo Subianto. Di acara ESG Sustainable Forum, akhir Januari lalu, ia mengungkapkan bahwa Perjanjian Paris tidak lagi relevan bagi Indonesia.

Sinyal buruk terkait komitmen iklim Indonesia itu diperkuat oleh pernyataan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkannya untuk melakukan kedaulatan energi, bukan mengganti semua energi ke energi terbarukan.

Sejatinya, sinyal bahwa Indonesia makin lemah komitmen iklimnya sudah mulai muncul sejak pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia ke-8. Saat pidato pelantikannya Prabowo Subianto mengungkapkan jargon kedaulatan energi. Ia menamakannya dengan swasembada energi. Dalam pidato pelantikannya, Prabowo Subianto mengatakan bahwa swasembada energi yang ia gagas mendasarkan pada batubara dan biofuel. Inilah sebuah sinyal awal bahwa Indonesia tidak menjadikan persoalan krisis iklim dan lingkungan hidup sebagai arus utama dalam pembangunan.

Agenda iklim dan lingkungan hidup ditempatkan di bawah agenda ekonomi elite. Dengan kata lain, agenda itu sewaktu-waktu akan disingkirkan bila menganggu agenda ekonomi elite. Sebaliknya, agenda iklim dan lingkungan hidup akan didukung bila selaras dengan agenda ekonomi elite.

Kedaulatan energi yang digagas Prabowo Subianto yang berbasiskan biofuel yang berasal dari sawit, singkong dan tebu misalnya, berpotensi merusak alam dengan alih fungsi hutan menjadi kebun sawit secara ugal-ugalan. Sinyal untuk melakukan alih fungsi hutan menjadi kebun sawit secara ugal-ugalan itu juga diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada akhir tahun 2024 lalu. Di acara itu, ia berpidato bahwa Indonesia akan terus memperluas lahan sawit tanpa harus takut deforestasi.

Di tataran operasional, pidato Presiden Prabowo itu diperkuat dengan pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintahan Prabowo Subianto akan membuka lahan hutan cadangan seluas hampir 2 kali lipat Pulau Jawa untuk sumber ketahanan pangan dan energi.

Dalam gagasan kedaulatan energi, Prabowo Subianto juga mendasarkan pada batubara. Dari kacamata lingkungan hidup, batubara ini memiliki daya rusak sejak dari hulu (pertambangan) hingga di hilirnya (pembakarannya). Di hulu, lokasi pertambangannya, batubara menyebabkan pencemaran air, udara dan tanah. Sementara di hilirnya, pembakaran batubara, juga menyebabkan polusi udara dan emisi GRK.

Meskipun terbukti menyebabkan kerusakan alam, baik di hulu dan hilirnya, elite politik di Indonesia tetap menjadikan batubara sebagai primadona. Bahkan elite politik, tanpa merasa berdosa terhadap alam, justru memperluas aktor-aktor pertambangan dengan cara membagi-bagi tambang batubara ke ormas keagamaan dan perguruan tinggi.

Batubara memang masih menjadi sumber energi dominan di Indonesia. Data dari Kementerian ESDM mengungkapkan dalam penyediaan bauran energi di Indonesia, komposisi batubara masih sebesar 39,69 persen, minyak bumi 29,91 persen, gas alam sebesar 17,11 persen, dan energi terbarukan hanya sebesar 13,29%. Dari data ini terlihat bahwa elite politik Indonesia sedang mengalami kecanduan batubara.

Seperti halnya sesorang yang kecanduan narkoba, elite politik lupa bahwa batubara adalah energi kotor yang cepat atau lambat akan habis. Data Kementerian ESDM menyebutkan bahwa jika rata-rata produksi batubara sebesar 600 juta ton per tahun dan tidak ada temuan baru, maka batubara Indonesia akan habis pada 2086.

Tanpa ada upaya mengecilkan porsi batubara dalam bauran energi nasional, sudah dapat dibayangkan bahwa di 2086, Indonesia akan gelap gulita. Apakah situasi seperti ini yang dimaksudkan dari kedaulatan energi?

Kedaulatan energi hanya akan menjadi sekedar jargon kosong bahkan nasionalisme palsu bila itu dilakukan dengan cara bunuh diri ekologi. Resiko ekologi dan sosialnya terlalu besar untuk mencapai kedaulatan energi yang berbasiskan biofuel dan batubara. Kini sinyal buruk komitemen iklim Indonesia, kian jelas. Pertanyaannya kemudian adalah siapa yang diuntungkan dari buruknya komitmen iklim Indonesia itu?

Jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya sudah jelas, mereka para pengusaha di industri batu bara dan fosil yang akan diuntungkan. Dalam konteks Indonesia, pebisnis di sektor energi fosil seringkali berada di lingkar kekuasaan politik. Sehingga publik sulit untuk membedakan apakah ia seorang pejabat publik atau pebisnis energi fosil.

Komitmen iklim pemerintah Indonesia yang sejak awal tidak begitu kuat, kini makin melemah pasca Donald Trump membawa AS mundur dari Perjanjian Paris. Publik, sebagai pembayar pajak, harus bersuara agar pemerintah tetap melaksanakan UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change. Publik harus mencegah pemerintah mengikuti AS yang mengabaikan Perjanjian Paris.

10/02/2025 08:50
Bahlil Klaim Siap Pertaruhkan Nyawa Demi Rakyat, Said Didu: Percaya? Sambil Cium Tangan Fufufafa

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa dirinya ingin menyerahkan nyawanya demi rakyat mendapatkan komentar miring.

Bagaimana tidak, Bahlil dikenal sebagai sosok Menteri yang banyak membuat kebijakan tapi tidak pro terhadap rakyat kecil.

Sampai-sampai, beberapa tokoh nasional meragukan pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar tersebut. Tidak terkecuali Said Didu.

Said Didu menyinggung sikap berbeda yang diperlihatkan Bahlil ketika bersalaman dengan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Percaya? Sambil cium tangan Fufufafa di depan Presiden Prabowo?,” kata Said Didu di X @msaid_didu (9/2/2025).

Sekadar diketahui, Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, mendadak menyemprot perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, saat berinteraksi dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam sebuah momen, Gatot mencermati bagaimana Bahlil bersikap biasa saja ketika bersalaman dengan Prabowo.

“Ketika pak Prabowo dan mas Gibran jalan, menyalami para Menteri. Ketika Bahlil salaman dengan pak Prabowo, biasa aja,” ujar Gatot dikutip dari unggahan akun Instagram @anakabahsedunia (7/2/2025).

Namun, ketika giliran Gibran, Bahlil justru mencium tangan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.

“Tapi begitu Gibran lewat, dia cium tangannya Gibran,” cetusnya.

Gatot pun memberikan analisisnya mengenai hal tersebut. Ia menilai bahwa gestur Bahlil mencium tangan Gibran bukan sekadar bentuk penghormatan, melainkan menunjukkan adanya kekuatan besar di balik sosok Wapres termuda itu.

09/02/2025 20:38
Viral Foto Kaesang Pakai Kaos Adili Jokowi, Preciosa Kanti: Menantang Presiden Prabowo?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Foto Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, tengah mengenakan kaos putih bertuliskan ‘Adili Jokowi’ mendadak menjadi sorotan publik.

Salah satu akun di platform X, Preciosa Kanti, turut menanggapi foto tersebut dengan nada menantang.

“Sepakat! Mengapa kita harus menunggu? Ini seperti menantang Presiden Prabowo, beranikah kamu?,” ujar Preciosa (9/2/2025).

Ia bahkan kembali menegaskan tantangannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti isu tersebut.

“Memang. Jadi, Tuan Presiden, beranikah Anda?,” lanjutnya.

Selain itu, akun tersebut juga menyindir Kaesang sebagai “seorang anak yang senang membully seorang Jenderal”, tanpa menyebut secara spesifik siapa yang dimaksud.

Foto Kaesang dengan kaos bertuliskan “Adili Jokowi” ini telah memicu berbagai spekulasi dan perdebatan di media sosial.

Belum diketahui kapan dan dalam konteks apa foto tersebut diambil. Namun, publik kini menantikan tanggapan dari pihak terkait, termasuk Kaesang sendiri.

Sebelumnya, nama Jokowi kembali disenggol terkait isu gas elpiji 3 Kilogram. Ia dicurigai menyusun framing agar kasus pagar laut tenggelam.

Pengamat ekonomi dan politik, Anthony Budiawan mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait tabung gas elpiji 3 kilogram patut dicurigai.

Ia menduga kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi Jokowi dari sorotan negatif yang semakin tajam.

“Patut diduga, kebijakan gas elpiji 3 kg yang menyengsarakan rakyat ini untuk pengalihan isu sertifikat laut ilegal, yang sudah membuat panik Jokowi dan kroninya,” ujar Anthony kepada fajar.co.id pada Selasa (4/2/2025).

09/02/2025 20:30
Bahlil Tegaskan Penataan Distribusi Gas 3 Kg untuk Cegah Kebocoran Subsidi Negara Rp 26 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan distribusi gas elpiji 3 kilogram yang tidak tepat sasaran selama ini, berpotensi menimbulkan kerugian sampai Rp 26 triliun dari total subsidi negara.

Karena itulah, Bahlil menegaskan, kementeriannya harus mengambil kebijakan pembelian gas 3 kg harus melalui pangkalan atau subpangkalan supaya subsidi negara tepat sasaran.

Menurutnya setiap tahun negara menyubsidi gas elpiji 3 kg sebesar Rp 87 triliun.

“Jika kita asumsikan loss-nya total ada 25-30%, kali Rp 87 triliun, itu sama dengan Rp 25 triliun hingga Rp 26 triliun,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).

Bahlil menjelaskan bahwa negara selama ini telah menyubsidi tiga kebutuhan energi untuk rakyat Indonesia, yakni BBM, listrik, dan gas elpiji. Untuk gas elpiji sendiri, dalam satu tahun negara mensubsidi hingga Rp 87 triliun.

“Perintah Presiden Prabowo ke semua orang di kabinet adalah memastikan uang negara satu sen pun harus pasti sampai ke masyarakat. Penggunaannya harus tepat sasaran sampai ke rakyat. Apalagi elpiji ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar ketua umum Golkar inil.

Saat awal menjabat sebagai menteri, Bahlil mengaku mendapat sejumlah laporan dari aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa program subsidi gas elpiji 3 kg rentan terjadi kerugian jika tidak dilakukan penataan distribusi dan harga yang lebih jelas.

Dengan subsidi negara sebesar Rp 36.000 per tabung, kata Bahlil, maka harga gas elpiji 3 kg per tabung itu menjadi Rp 12.000. Dengan harga awal tersebut, Pertamina membawa gas elpiji itu ke agen dengan harga Rp 12.750. Selanjutnya, kata Bahlil, dari agen ke pangkalan, harga per tabung seharusnya maksimal hanya Rp15.000.

Selama ini, kata Bahlil, pemerintah bisa memantau langsung proses distribusi dari agen ke pangkalan karena memang terlacak oleh aplikasi. Hal tersebut berarti sudah tertata dengan baik oleh sistem.

“Nah, dari pangkalan ke pengecer ini yang enggak ada sistem, enggak ada aplikasi yang bisa memantau. Yang terjadi, seharusnya rakyat maksimal membeli satu tabung seharga Rp 18.000 sampai Rp 19.000. Tetapi fakta di lapangan, ada yang beli sampai Rp 25.000 atau Rp 30.000,” kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan ada tiga titik celah di mana oknum bisa melakukan cawe-cawe permainan gas elpiji 3 kg. Salah satunya dengan penentuan harga dari pangkalan ke pengecer yang tidak terpantau.

“Jika kita asumsikan loss-nya total ada 25-30%, kali Rp 87 triliun, itu sama dengan Rp 25 triliun hingga Rp 26 triliun. Bayangkan. Inilah, dalam rangka implementasi apa yang diarahkan oleh Presiden Prabowo, memastikan yang dikeluarkan pemerintah harus tepat sasaran. Itu niatnya,” ujar Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai saat membeli langsung di pangkalan. Saat meneken aturan itu, Bahlil mengatakan bahwa pelarangan dilakukan untuk mencegah permainan harga di level pengecer.

Kebijakan tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan mengubah status pengecer menjadi subpangkalan. Bahlil mengumumkan seluruh pengecer elpiji 3 Kg di Indonesia sebanyak 375 ribu akan dinaikkan statusnya menjadi subpangkalan.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi gas elpiji 3 kg bersubsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau.

09/02/2025 15:24
3 Respons Mayor Teddy soal Prabowo Pindah ke IKN Tahun 2028 Nasional

Respons Mayor Teddy soal Prabowo Pindah ke IKN Tahun 2028
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Kabinet Mayor
Teddy Indra Wijaya
mengatakan, pemerintah menargetkan pembangunan gedung eksekutif, yudikatif, dan legislatif di
Ibu Kota Nusantara
(IKN) akan selesai pada tahun 2028.
Hal tersebut Teddy sampaikan saat ditanya perihal rencana Prabowo akan pindah ke IKN pada 2028, sebagaimana yang disebutkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
“Target selesai eksekutif, yudikatif, legislatif (tahun 2028),” ujar Teddy kepada
Kompas.com
, Minggu (9/2/2025).
Teddy enggan membeberkan apakah itu artinya Presiden
Prabowo Subianto
akan berpindah kantor ke IKN pada 2028.
Dia hanya menyebut bahwa pada intinya, IKN ditargetkan rampung pada 2028.
“Intinya fokusnya di situ,” ujar Teddy.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengatakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN akan dilakukan pada 2028, sebagaimana target Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Bahlil saat ditanya awak media perihal anggaran pembangunan IKN yang diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang, tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru di IKN, sudah pindah,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/02/2025 13:52
Kala Bahlil Yakin Kader Golkar Tak Akan Direshuffle Prabowo, Klaim Golkar Selalu Jadi Garda Terdepan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto tak akan mereshuffle menteri yang berasal dari Golkar.

Pasalnya menurut Bahlil, selama ini Golkar selalu menjadi garda terdepan bersama partai koalisi lain seperti Gerindra.

Terlebih Golkar juga disebut Bahlil selalu mendukung arah kebijakan pemerintah.

“Kami yakin, insya Allah Golkar baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” kata Bahlil dilansir Kompas.com, Minggu (9/2/2025).

Bahlil menjelaskan, dalam Kabinet Merah Putih, terdapat delapan orang menteri dan tiga wakil menteri yang berasal dari Golkar.

Kemudian di luar jabatan menteri dan wakil menteri, ada juga yang menjabat sebagai Gubernur Lemhanas, yakni Ace Hasan Syadzily.

Menteri ESDM itu meyakini, Presiden Prabowo pasti mengetahui tentang kualitas menteri yang berasal dari Golkar.

Tak hanya itu, Bahlil juga menyebut kader Golkar ini adalah kader pemimpin bangsa.

“Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” imbuh Bahlil.

Meski demikian, Bahlil menyadari bahwa reshuffle kabinet ini adalah wewenang Prabowo sebagai presiden.

Untuk itu Bahlil meminta publik agar tidak terlalu mencampuri hal yang menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo.

“Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” tutur Bahlil.

Kata Istana soal Isu Reshuffle

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan, siapa pun menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak seirama kebijakannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto akan dievaluasi.

Hal tersebut sekaligus menanggapi menguatnya wacana reshuffle kabinet merah putih. Rencana ini sudah beberapa kali disinggung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan.

“Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden,” ujar Hasan di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Hasan menuturkan peringatan ini sudah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo.

Karena itu, dia meminta jajaran kabinet merah putih untuk menyamakan langkahnya dengan kebijakan Prabowo.

“Saya rasa bukan peringatan pertama, Presiden sudah berapa kali menyampaikan hal ini kan. Yang tidak mau ikut ya silahkan diluar. Yang mau ikut, samakan gerak langkah keinginannya bersama presiden,” jelasnya.

Namun begitu, kata Hasan, Presiden Prabowo yang dianggap paling tahu mengenai wacana reshuffle kabinet merah putih tersebut. Sebaliknya, kabar yang beredar di media sosial hanya bersifat spekulatif.

“Yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya itu betul-betul hanya presiden yang tahu,” ungkapnya.

“Yang di luar ini kan cuman menerka-nerka aja. Kita juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya kita tidak punya informasi soal itu. Itu betul-betul kewenangannya presiden,” tutupnya.

Prabowo Bicara Peluang Reshuffle

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih pasca lewat 100 hari pemerintahannya. Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

Prabowo hanya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Karena itu, dirinya ingin menegakkan hal tersebut.

“Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat.

“Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” jelasnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.

“Mau lebih jelas lagi? hahaha,” tukasnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Igman Ibrahim)(Kompas.com/Fabian Januarius Kuwado)

Baca berita lainnya terkait Reshuffle Kabinet.

09/02/2025 12:27
Kelakar Bahlil soal Gas Saat Mik Berdengung di Rakernas Golkar

Jakarta –

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat melempar candaan soal gas LPG dalam Rakernas Golkar. Hal itu terjadi saat mik tiba-tiba berdengung saat dia berpidato.

Momen itu terjadi saat Bahlil sedang menjelaskan hasil Munas Partai Golkar hingga terkait soliditas mendukung penuh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Rakernas itu dihadiri oleh seluruh petinggi dan jajaran Partai Golkar yang dilaksanakan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Lalu, kemudian tiba-tiba terdengar bunyi seperti dengung gangguan saat Bahlil bicara. Jajaran yang hadir pun mendadak kaget.

Beberapa di antara mereka ada yang penasaran dengan berdiri dan melihat langsung ke arah Bahlil. Menanggapi peristiwa tak terduga itu, Bahlil melontarkan candaan soal gas LPG 3 kg.

“Jangan-jangan belum ada yang dapat gas mungkin ya,” kata Bahlil disambut tawa kader yang hadir.

“Ini jangan-jangan belum selesai, jangan-jangan ada yang belum dapat gas kali. Coba dicek biasanya kalau panitianya kayak begini, ini pasti aktivis KNI,” lanjutnya sambil tertawa.

Bahlil Minta Maaf soal LPG

Bahlil Lahadalia (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)

Menteri ESDM itu mengatakan sudah meminta maaf kepada rakyat atas polemik larangan pengecer menjual elpiji 3 kg. Bahlil mengakui kebijakannya tersebut belum tepat sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

“Kemarin ada sedikit yang kurang pas menurut saya dan saya sudah minta maaf kepada rakyat, adalah sub-pangkalan ini, pengecer ini tiba-tiba kita setop. Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap, kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan,” kata Bahlil.

Ia menuturkan kebijakannya tersebut diambil dengan tujuan baik. Bahlil mengaku tak ingin ada markup dalam penjualan elpiji 3 kg.

Sebab, kata Bahlil, pemerintah sudah menyubsidi elpiji 3 kg Rp 36 ribu per tabungnya. Dengan begitu, harga jual elpiji bersubsidi yang diterima masyarakat seharusnya maksimal Rp 19 ribu.

Namun Bahlil menyebut pihaknya masih banyak menerima harga jual elpiji 3 kg di masyarakat mencapai Rp 25-30 ribu.

“Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah ini kita biarkan? Kalau memang kita concern, Golkar sebagai bentuk daripada partai yang memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat, saya berpandangan ini harus kita luruskan yang bengkok,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Bahlil dan jajarannya tidak mau tinggal diam melihat masalah tersebut. Dia mengakui kebijakan yang sempat diambil tersebut tidak populer di masyarakat.

Namun Bahlil mengklaim siap mempertaruhkan reputasi dan nyawanya demi masyarakat dan negara.

“Saya tahu ini adalah keputusan yang tidak populer bagi saya, tapi untuk memastikan hak-hak rakyat mendapat dari apa yang negara berikan, maka jangankan popularitas, nyawa pun saya siap berikan untuk rakyat bangsa dan negara,” ucapnya.

Di sisi lain, Bahlil menyoroti adanya masalah elpiji 3 kg yang dioplos ke tabung gas elpiji 12 kg. Dia menuturkan masalah ini juga memunculkan potensi kebocoran harga.

“Itu dioplos minta ampun. Gas 3 kg diambil, dioplos ke tabung 12 kg, kemudian dijual ke industri, itu rata-rata 5-10 persen bocornya. Elpiji itu coba cek benar nggak 3 kg, ada yang cuma 2,5 kg, ada yang cuma 2,4 kg. Jadi ada tiga potensi kebocoran elpiji,” pungkasnya.

Sentil Ketua Komisi XII DPR saat Pidato

Balil Lahadalia (Foto: Brigitta Belia/detikcom)

Dalam pidatonya itu, Bahlil sempat menyentil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya terkait polemik kebijakan LPG 3 kg. Ia pun mengibaratkan saat ini tengah menguji loyalitas anak buahnya di Golkar.

Adapun Bambang Patijaya merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang bertugas di komisi yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

“Ketua Komisi XII ada? Bapak sebagai Ketua Komisi XII yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini: hati-hati, ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini memasuki karam,” kata Bahlil.

Bahlil tak menjelaskan secara rinci maksud pernyataannya tersebut. Namun dia mengatakan momentum tersebut jadi kesempatan bagi seorang nakhoda untuk menguji anak buah kapal.

“Justru di sinilah nakhoda kapal melihat ABK dan penumpang kapal, siapa yang bersama-sama saya. Saya ingin mengetahuinya saja. Justru di momentum seperti ini, ini juga dalam strata itu ada instrumen menguji, mana ABK dan penumpang kapal yang taat pada tujuan kapal dan mana yang memang lihat kapal miring meloncat atau mendorong-dorong kapal agar segera terbalik,” jelasnya.

Bahlil mengaku nakhoda satu ini sudah sering bermain di ombak-ombak. Sehingga Bahlil tak masalah dengan hal sedang dihadapi.

“Cuma nakhoda yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Jadi insyaallah no problem. Nggak ada masalah, saya pikir,” ujarnya.

Halaman 2 dari 3

(lir/ygs)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

09/02/2025 09:02
Sinyal Reshuffle Prabowo, Bagaimana Menteri dan Parpol Bersuara? Nasional 9 Februari 2025

Sinyal Reshuffle Prabowo, Bagaimana Menteri dan Parpol Bersuara?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah menteri dan elite partai politik angkat bicara terkait wacana perombakan atau
reshuffle kabinet
yang berhembus usai 100 hari pemerintahan Presiden
Prabowo Subianto
-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wacana ini mencuat usai Prabowo mewanti-wanti jajaran di pemerintahannya untuk patuh pada arahannya demi kesejahteraan rakyat, pada saat berpidato dalam Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) lalu.
Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan segan menindak siapa pun yang tidak mau patuh dan mengikuti arahannya dalam membangun bangsa.
“Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” ujar Prabowo.
Pernyataan Prabowo ini kemudian mendapat tanggapan yang beragam dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih, apa saja:
Menko PM: Saya kok belum dengar ya?
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai wajar apabila Prabowo melempar sinyal reshuffle kabinet agar menteri-menterinya bekerja lebih baik.
Sebab, menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini, evaluasi perlu dilakukan setiap saat. Apalagi Prabowo sudah memperingatkan agar para menteri menjalankan visi dan misinya.
“Saya kok belum dengar ya? Tapi ya wajar sih, setiap saat evaluasi itu perlu. Bahkan Pak Prabowo sudah memberikan peringatan, terutama kepada birokrat level atas yang tidak menjalankan visi dan misi beliau,” ujar Cak Imin di JCC Senayan, Jumat (7/2/2025).
Menteri Perumahan: Harus siap dong
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku siap menghadapi kemungkinan reshuffle setelah 100 hari pemerintahan Prabowo.
Sebagai pembantu presiden, dirinya harus siap menjalankan tugas dan menghadapi kemungkinan dicopot dari jabatannya.
“Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap,” kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
Menteri PU: Saya ini cuma ‘batur’
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menanggapi santai isu reshuffle yang saat ini tengah berhembus.
“Bagi saya, saya ini batur, pembantu. Kan pembantu itu kan tidak kontrak kerjanya,” ungkap Dody saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2025).
Sebagai bawahan, ia akan mengikuti semua keputusan yang diambil oleh atasannya. Baik soal tugas dan pekerjaan, maupun soal reshuffle.
Posisinya sebagai menteri di kabinet pun, menurutnya, berbeda dengan posisinya bila menjadi pegawai yang memiliki kontrak kerja yang jelas.
Mensesneg: Hah reshuffle apa?
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan belum ada rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Prabowo.
“Hah? Reshuffle apa? Enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum, belum,” ujar Prasetyo.
Prasetyo mengatakan, saat ini kabinet Prabowo masih terus bekerja. Meski begitu, pakta integritas yang ditandatangani masing-masing menteri akan dievaluasi terus.
“Belum, lagi kerja, lagi kerja,” katanya.

Tak hanya jajaran menteri yang bersuara. Sejumlah politikus partai politik pun memiliki pandangan yang beragam.
Golkar yakin selamat dari reshuffle
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meyakini bahwa kader Golkar yang saat ini duduk di pemerintahan, tidak akan direshuffle oleh Prabowo.
“Kami yakin, insya Allah Golkar baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” ujar Bahlil saat konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini menyebut, saat ini ada 14 kader Golkar yang duduk di pemerintahan. Delapan di antaranya merupakan menteri, termasuk dirinya, tiga lainnya wakil menteri.
“Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” lanjut Bahlil.
Meski begitu, Bahlil juga mengingatkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
“Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” ucapnya.
PDIP perkirakan reshuffle 3-4 bulan lagi
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menduga Prabowo akan melakukan reshuffle atau perombakan terhadap menterinya 3-4 bulan lagi.
Said meyakini, 100 hari adalah waktu yang cukup bagi Prabowo menilai kinerja para menterinya.
“100 hari sebenarnya bagi Presiden sudah cukup. Namun nampaknya Bapak Presiden kita akan melihat, katakanlah, 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya, untuk dilakukan reshuffle,” ujar Said.
Said mengatakan, jika melihat capaian 100 hari pemerintahan Prabowo, sebenarnya kinerja mereka luar biasa karena kepuasan publik mencapai di atas 80 persen.
Hanya saja, Said tetap berharap Presiden bisa mengevaluasi menterinya yang masih tertatih-tatih.
“Ada yang gagap untuk mengikuti irama Presiden yang begitu cepat. Bahkan ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga, Presiden, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut,” jelasnya.
Gerindra dukung Prabowo reshuffle
Partai Gerindra selaku partai besutan Prabowo mendukung langkah kepala negara untuk melakukan reshuffle.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Prabowo memiliki pandangan dan berhak menentukan langkah yang dianggap perlu untuk menjaga efektivitas pemerintahan.
“Kami sepenuhnya percaya, Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitas pemerintahan ini,” kata Muzani.
Terlebih, kata Muzani, Prabowo memiliki wewenang sepenuhnya untuk menentukan parameter dan penilaian dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
Muzani mengatakan, reshuffle adalah hak sepenuhnya alias hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi.
Namun, Muzani mengaku belum tahu kapan reshuffle bakal dilakukan.
“Beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi, kapan, kami terus terang belum tahu. Siapa, apalagi,” ujar dia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan hanya Prabowo yang mengetahui perihal kapan akan dilakukan
reshuffle
kabinet.
Menurutnya,
reshuffle
menteri merupakan kewenangan dari Prabowo seorang.
“Yang paling tahu soal
reshuffle
itu di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu,” ujar Hasan.
Hasan menjelaskan, jika ada isu mengenai siapa menteri yang terkena
reshuffle
, maka mereka hanya menerka-nerka saja.
Dia menyebut Istana saja tidak punya informasi yang cukup mengenai siapa menteri yang bakal dicopot dan kapan waktu
reshuffle
-nya.
“Itu betul-betul kewenangannya Presiden,” ucapnya.
Sementara itu, terkait Prabowo yang memberi peringatan keras kepada jajarannya beberapa hari lalu, Hasan menyebut peringatan itu disampaikan kepada seluruh jajarannya, bukan orang tertentu.
Dia menyebut Prabowo ingin para menterinya murni bekerja demi kepentingan rakyat tanpa ada kepentingan lain yang dibawa.
“Jadi, siapapun itu, yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini,” imbuh Hasan.
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga meyakini Prabowo tidak akan melakukan
reshuffle
dalam waktu dekat.
Jamiluddin menyebut Prabowo hanya memberi peringatan kepada menteri yang kinerjanya rendah dan kurang loyal.
”
Warning
itu kemungkinan akan diwujudkan bila dalam satu tahun nanti tidak ada perubahan,” ujar Jamiluddin kepada
Kompas.com
, Minggu (9/2/2025).
Menurut Jamiluddin, Prabowo tidak akan melakukan reshuffle demi menjaga stabilitas politik.
Sebab, dia menilai, menteri-menteri yang berkinerja rendah merupakan ketum partai besar.
“Bahlil misalnya, bila di-
reshuffle
saat ini tentu dapat mengganggu stabilitas kabinet. Sebab, bila Bahlil di-
reshuffle
, bisa saja ia menarik menterinya dari kabinet. Hal ini tentu dapat mengacaukan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo,” jelasnya.
“Prabowo yang menganut politik akomodatif tentu tak menginginkan terjadi kekacauaan di kabinetnya. Karena itu, Prabowo akan mempertahankan para menterinya yang ada saat ini,” sambung Jamiluddin.
Dengan demikian, Jamiluddin menyebut Prabowo akan memberi kesempatan kepada para menterinya memperbaiki kinerja mereka untuk saat ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/02/2025 07:02
Bahlil Yakin Kadernya Tidak Kena Reshuffle, Sebut Prabowo Tahu Kualitas Kader Golkar

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal bakal merombak komposisi menteri atau reshuffle kabinet setelah 100 hari pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala Negara mengaku tidak segan mengganti menteri yang dinilai tak bisa bekerja untuk rakyat.

Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Sehingga, apa pun keputusan Prabowo harus sepenuhnya diterima dengan lapang dada.

“Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh bapak presiden. Karena itu adalah hak progratif Presiden. Semuanya diserahkan kepada pak presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan, karena itu kewenangan mutlak bapak presiden,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari 2025.

Bahlil menuturkan, sudah seharusnya menteri-menteri di Kabinet Merah Putih menjalankan tugas yang diperintahkan Prabowo. Menurutnya, setiap menteri harus mampu menterjemahkan arah program kebijakan Prabowo.

“Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada bapak presiden,” ujarnya.

Yakin Tak Ada Kader Golkar Terkena Reshuffle

Bahlil yang juga menjabat ketum Partai Golkar meyakini kader-kader Golkar yang berada di Kabinet Merah Putih dapat bekerja dengan baik sehingga tidak akan terkena reshuffle. Dia juga yakin Prabowo mengetahui kualitas setiap kadernya lantaran Partai Golkar adalah partai politik pencetak pemimpin bangsa.

“Anggota kabinet Golkar ini ada sekitar 8 menteri, 3 wamen, 1 gubernur lemhanas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” tutur Bahlil.

“Biarkan jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif bapak presiden,” ujarnya menambahkan.

Dengan demikian, Bahlil optimistis tidak akan ada kader Golkar di pemerintahan Prabowo-Gibran yang terkena kebijakan politik perombakan kabinet. Apalagi, kata dia, Golkar berdiri di garda terdepan dalam mendukung arah kebijakan Prabowo.

“Kami yakin Golkar Insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerinda, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” ucapnya.

Sebagai informasi, kader Golkar yang duduk di pemerintahan adalah Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

Kader partai berlambang pohon beringin lainnya, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

09/02/2025 01:48
Bahlil pastikan ibu kota pindah ke IKN pada 2028

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Bahlil pastikan ibu kota pindah ke IKN pada 2028
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Sabtu, 08 Februari 2025 – 16:39 WIB

Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028, walaupun saat ini ada isu anggaran pembangunan IKN diblokir.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut tetap menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Tentunya, kata dia, tahapan proses penyelesaian pembangunan IKN masih terus berjalan.

“Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” kata Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu.

Namun, dia pun tidak bisa berkomentar lebih jauh dan mendalami soal pembangunan IKN. Sehingga, menurut dia, tidak semua ketua umum partai politik mengerti soal pembangunan calon ibu kota yang berada di Kalimantan Timur itu.

“Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Nggak juga,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

“Beda lah, beda,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah yang ditemui di Jakarta, Jumat (7/2).

Menurut dia, pemblokiran tersebut merupakan mekanisme umum yang biasa dilakukan di awal tahun, serta memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional.

Sumber : Antara

09/02/2025 01:06