Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Agen minta petugas harus pantau stok elpiji 3 kg sekaligus beri solusi

    Agen minta petugas harus pantau stok elpiji 3 kg sekaligus beri solusi

    Kalau bisa dari kecamatan benar-benar memantau jangan cuman ABS (asal bapak senang) aja

    Jakarta (ANTARA) – Agen resmi elpiji di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur meminta agar petugas dari kecamatan tak hanya sekedar memantau dan mendata stok elpiji 3 kg saja, tetapi perlu adanya tindakan dan solusi.

    “Orang kecamatan memang sebulan sekali turun ke lapangan, tapi gitu doang, cek-cek stok doang, udah gitu enggak ada tindak lanjutnya, enggak ada apa-apanya. Harusnya kan dikasih solusi, jangan sekedar lihat-lihat,” kata pemilik agen Muhammad Luthfi (55) saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Menurut Luthfi, pihak kecamatan harus bisa mendata dengan benar stok yang ada di setiap pangkalan dan agen saat turun langsung ke lapangan melihat keresahan masyarakat akibat kelangkaan elpiji 3 kg.

    “Kalau bisa dari kecamatan benar-benar memantau jangan cuman ABS (asal bapak senang) aja. Bikin laporan data yang benar, terus langsung cari solusi bagaimana baiknya,” ujar Luthfi.

    Selain itu, Luthfi menilai adanya permainan dibalik kelangkaan tabung elpiji 3 kg ini. Luthfi juga mengaku pembeliannya di agen pusat menjadi terbatas sejak awal Februari 2025.

    “Kemarin itu kita juga dikurangi jatahnya. Dari agen pusatnya saya yang di Buaran, beli dulu. Iya dibatasin, dikurang-kurangin. Kadang-kadang kemarin dikasih 40 tabung, biasanya bisa sampai 70 tabung,” ujar Luthfi.

    Harga elpiji 3 kg yang diterima Luthfi di agen pusat juga mengalami sedikit kenaikan, dari yang biasanya Rp15.000 menjadi Rp15.400. Meskipun kenaikannya kecil, kata Luthfi, itu mempengaruhi keuntungan yang didapat.

    Lebih lanjut, Luthfi mengaku pembeli gas di agennya itu mayoritas merupakan warung yang nantinya akan kembali dijual.

    “Dinaikkan alasannya administrasi, mau bagaimana lagi sudah aturan agen. Naik dikit juga lumayan berharga. Kalau dijual ke warung Rp17.500, saya lihat kondisi juga. Kalau Rp20.000 paling ke pengecer. Kita kan enggak bisa menaikkan harga begitu saja,” ucap Luthfi.

    Meskipun Luthfi juga menjual barang lainnya seperti galon air mineral, minyak, dan warung sembako, bagi Luthfi elpiji 3 kg ini menjadi salah satu barang yang ramai pembeli dan perputaran uangnya lebih cepat.

    “Elpiji 3 kg ini kan ramai pembeli, perputarannya juga lebih cepat meskipun untungnya Rp1.000-1.500 atau kadang Rp600 perak jadi lebih cepat, banyak peminat,” kata Luthfi.

    Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penyalahgunaan distribusi elpiji tabung 3 kilogram bersubsidi yang dilakukan oknum pengecer menjadi bahan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2023.

    Menurut Bahlil, kebijakan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram atau gas melon ini telah dikaji secara mendalam.

    “Semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK, bahwa ada penyalahgunaannya dari oknum-oknum pengecer,” kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Bahlil mengakui bahwa dampak dari kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer memang merupakan tanggung jawab pemerintah.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Antrean LPG 3 Kg Sebabkan Jatuhnya Korban Jiwa, Prabowo Ditantang Adili Bahlil

    Antrean LPG 3 Kg Sebabkan Jatuhnya Korban Jiwa, Prabowo Ditantang Adili Bahlil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Stefan Antonio, secara tegas mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Seperti diketahui, aturan Bahlil soal pengecer dilarang jual tabung gas elpiji 3 kilogram, diduga menjadi sebab hilangnya nyawa seorang nenek.

    “Pak Prabowo masalah hilang nyawa, seorang nenek imbas kebijakan Bahlil ini gimana?,” ujar Stefan di akun media sosial X @StefanAntonio_18, Selasa (4/1/2025).

    Stefan langsung menantang Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil sikap terhadap peristiwa tersebut.

    “Dan masihkah juga anda memakai pembantu anda ini menjadi Menteri?,” cetusnya.

    Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pembantu Presiden tersebut berpotensi berakibat fatal, bahkan merenggut nyawa rakyat yang seharusnya dilindungi.

    “Haruskah ada permaafan, bahkan ketika seorang rakyat anda harus meregang nyawa akibat dari keputusan pembantu anda?,” timpalnya.

    Stefan juga mempertanyakan apakah seharusnya ada permaafan terhadap kebijakan yang telah mengorbankan nyawa warga negara.

    Lebih lanjut, ia menuntut pertanggungjawaban baik dari Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM maupun dari Presiden Prabowo yang memiliki kewenangan atas keputusan-keputusan yang diambil oleh para pembantunya

    “Tidak adakah pertanggung jawaban adakah pertanggung jawaban anda dan pembantu anda tersebut?,” imbuhnya.

    Stefan juga secara langsung menantang Presiden Prabowo untuk menilai kembali keputusan-keputusan yang melibatkan Bahlil, terutama terkait dengan kebijakan yang menyebabkan korban jiwa.

  • Apresiasi Pemerintah, Asosiasi Dorong Perbaikan Bertahap Distribusi Elpiji 3 Kg

    Apresiasi Pemerintah, Asosiasi Dorong Perbaikan Bertahap Distribusi Elpiji 3 Kg

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) mengapresiasi langkah sigap Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons keluhan masyarakat dengan mengadaptasi kebijakan distribusi LPG atau elpiji 3 kilogram (kg). Aspebindo pun mendorong perbaikan bertahap dalam distribusi elpiji 3 Kg.

    Menurut Sekjen Aspebindo I Made Nugraha Jaya Wardana, upaya perbaikan bertahap diperlukan untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan transparan tanpa mengganggu akses masyarakat terhadap elpiji bersubsidi.

    “Penataan supply chain LPG 3 kg perlu dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu stabilitas pasokan bagi masyarakat. Kami mendukung kebijakan yang bertujuan memastikan distribusi lebih tertata, tetapi perlu diterapkan dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi di lapangan,” ujar Made kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil, kata Made, telah menunjukkan kesigapan dalam mengadaptasi kebijakan agar tetap berpihak pada masyarakat. Pasalnya, pemerintah langsung membatalkan keputusan pelarangan distribusi pengecer menjual elpiji 3 kg dan menjadikan pengecer sebagai subpangkalan.

    Menurut Made, pemerintah sangat responsif dalam menyikapi dinamika distribusi LPG, terutama dengan mempertimbangkan dampak bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.

    “Kami melihat bahwa pemerintah telah mengambil langkah tepat dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara bertahap. Ini penting agar perbaikan sistem distribusi LPG tidak menimbulkan hambatan bagi masyarakat yang bergantung pada LPG bersubsidi,” jelas Made.

    Hanya saja, kata Made, Aspebindo memandang perlunya perbaikan distribusi elpiji 3 kg secara bertahap. Hal itu untuk memastikan produk bersubsidi itu tepat sasaran sehingga benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

    Aspebindo, kata dia, siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal perbaikan sistem distribusi LPG.

    “Kolaborasi yang baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat akan memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik. Kami mendukung penuh perbaikan distribusi elpiji 3 kg yang tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” pungkas Made.
     

  • IRT di Palmerah mengaku sudah keliling tiga hari cari elpiji 3 kg

    IRT di Palmerah mengaku sudah keliling tiga hari cari elpiji 3 kg

    sempat tiga hari enggak masak

    Jakarta (ANTARA) – Khusnul Khotimah seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat mengaku sudah berkeliling Jakarta selama tiga hari mencari elpiji 3 kilogram.

    “Ya kemarin langka. Jadi cari kemana-mana, sempat tiga hari enggak masak. Mutar-mutar, nyari, enggak ada yang jual, enggak dapat satu pun,” ucap Khusnul di Jakarta, Selasa, berkeluh kesah.

    Khusnul menyebut pangkalan gas yang menjadi langganan bersama warga lainnya sudah tiga hari ini tutup.

    “Saya memang mengandalkan di sini tapi, karena kemarin enggak ada. Saya ke warung Madura ada 10 warung, enggak dapat. Akhirnya saya pasrah tiga hari beli makan di luar,” ucap Khusnul.

    Khusnul mengaku menemukan elpiji 3 kilogram tetapi harganya menjadi Rp20-22 ribu per tabungnya.

    “Enggak antri. Kalau di sini biasanya Rp18 ribu. Tempat lain kan Rp20-22 ribu kalau di warung biasa,” ungkap Khusnul.

    Khusnul tidak keberatan jika harus ke tempat tersebut untuk membeli elpiji 3 kilogram dengan menunjukkan KTP.

    “Enggak, saya nurut sajalah kebijakan pemerintah bagaimana. Saya kan punya dua elpiji 3 kilogram buat cadangan, kan bisa ngisi kalau satu kosong,” imbuh Khusnul.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan masyarakat perlu membawa KTP bila ingin membeli elpiji 3 kg di pengecer, yang kini bernama sub-pangkalan.

    “Harus (pakai KTP), karena kalau tidak pakai KTP gimana kita bisa tahu? Jangan sampai satu orang tanpa KTP bisa beli 20 tabung,” ucap Bahlil setelah melakukan sidak pangkalan elpiji 3 kg di wilayah Palmerah, Jakarta Barat pada hari ini.

    Bahlil menyampaikan penggunaan KTP untuk pembelian elpiji 3 kg di pengecer bertujuan untuk mendata dan memastikan bahwa subsidi gas yang disalurkan tepat sasaran, sebagaimana keinginan pemerintah.

    Para pengecer yang kini berubah nama menjadi sub-pangkalan, kata Bahlil, dibekali aplikasi Pertamina yang bernama MerchantApps Pangkalan Pertamina.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertamina Dukung Pemerintah dalam Penataan Penyaluran LPG Subsidi

    Pertamina Dukung Pemerintah dalam Penataan Penyaluran LPG Subsidi

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) mendukung kebijakan pemerintah dalam menata penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg bersubsidi dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG subsidi lebih terkendali, tepat sasaran, dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

    Sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan ini, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan turut mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Pangkalan LPG di Jakarta dan Tangerang.

    Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah mengalokasikan subsidi LPG sebesar Rp 87 triliun per tahun, dengan subsidi Rp 36 ribu per tabung. Pemerintah menerapkan kebijakan baru guna menata proses distribusi LPG 3 Kg agar lebih terkendali dan tepat sasaran, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pengecer yang ada akan difungsikan menjadi sub pangkalan. Tujuannya adalah untuk memastikan siapa yang membeli, berapa jumlahnya, dan berapa harganya dapat dikontrol dengan lebih baik. Dengan demikian, potensi penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan subsidi ini bisa dicegah,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

    Sementara itu, Simon Aloysius Mantiri menegaskan Pertamina telah mendaftarkan 375 ribu pengecer dan secara otomatis mengubah status mereka menjadi sub pangkalan LPG 3 Kg.

    “Kami telah mengubah kategori pengecer menjadi sub pangkalan. Dengan demikian, mulai hari ini, sesuai arahan Pak Menteri, masyarakat dapat kembali membeli LPG seperti biasa langsung dari sub pangkalan,” ujar Simon.

    Selain inspeksi di Jakarta dan Tangerang, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga melakukan sidak serupa di wilayah Bogor, didampingi oleh Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, serta Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Logowo Putra.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama antara pemerintah dan Pertamina dalam memastikan penyaluran LPG 3 Kg berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang berhak.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 kg, sambil melakukan penataan pengecer jadi sub pangkalan secara bertahap untuk kemudahan masyarakat.

    (akn/ega)

  • Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia Naik Belasan Miliar dalam 5 Tahun, Jadi Segini

    Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia Naik Belasan Miliar dalam 5 Tahun, Jadi Segini

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tercatat memiliki harta kekayaan terkini Rp310 miliar dalam situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Dalam LHKPN itu, harta kekayaan pria kelahiran Maluku tersebut mengalami kenaikan belasan miliar dalam lima tahun terakhir, mulai tahun 2019 hingga 2023.

    Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia

    1. Tanggal lapor: 31 Desember 2019

    Jabatan: Kepala BKPM
    Harta kekayaan: Rp295.149.680.731

    2. Tanggal lapor: 31 Desember 2020

    Jabatan: Kepala BKPM
    Harta kekayaan: Rp300.445.709.773

    3. Tanggal lapor: 31 Desember 2021

    Jabatan: Menteri Investasi/Kepala BKPM
    Harta kekayaan: Rp301.459.290.833

    4. Tanggal lapor: 31 Desember 2022

    Jabatan: Menteri Investasi/Kepala BKPM
    Harta kekayaan: Rp302.467.616.354

    5. Tanggal lapor: 31 Desember 2023

    Jabatan: Menteri Investasi/Kepala BKPM
    Harta kekayaan: Rp310.420.076.693

    Jika dihitung dari laporan di atas, maka harta kekayaan Bahlil Lahadalia naik menjadi Rp15.270.395.962 dalam lima tahun terakhir.

    Rincian Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia Terakhir

    Dalam LHKPN terakhir per tanggal lapor 31 Desember 2023, Ketua Umum Partai Golkar itu memiliki aset tanah dan bangunan, alat transportasi, surat berharga, serta kas dan setara kas.

    Gelar doktor Bahlil Lahadalia dari Universitas Indonesia ditangguhkan.

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 291.617.305.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 717 m2/164.25 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 10.362.600.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 278 m2/400 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 4.671.250.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 1600 m2/1500 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 41.410.000.000

    4. Tanah Seluas 509 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 20.806.000.000

    5. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/300 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 5.221.700.000

    6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/300 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 5.221.700.000

    7. Tanah dan Bangunan Seluas 424 m2/1200 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 41.410.000.000

    8. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/1500 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 46.561.000.000

    9. Tanah Seluas 2490 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 1.560.450.000

    10. Tanah Seluas 939 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 1.060.500.000

    11. Tanah Seluas 2490 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 1.575.600.000

    12. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 782.750.000

    13. Tanah Seluas 1350 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 15.554.000.000

    14. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 31.108.000.000

    15. Tanah dan Bangunan Seluas 579 m2/800 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 41.410.000.000

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan pidato dalam peringatan puncak HUT ke-60 partai yang ia pimpin di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). Peringatan HUT partai berlambang pohon beringin tersebut membawa tema Golkar Solid Untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa. ANTARA FOTO

    16. Tanah dan Bangunan Seluas 750 m2/1200 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 10.403.000.000

    17. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/195 m2 di KAB / KOTA JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 7.302.300.000

    18. Tanah Seluas 335 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 5.196.455.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 98.400.000

    1. MOBIL, TOYOTA HARIER Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 57.800.000

    2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 40.600.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —-

    D. SURAT BERHARGA Rp. 1.612.500.000

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.091.871.693

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Dalam laporan harta kekayaan terakhirnya itu, Bahlil Lahadalia tercatat punya harta Rp310.420.076.693, dan tidak memiliki utang.

    Diketahui, laporan harta kekayaan di atas saat dirinya masih menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM, belum ada LHKPN saat dirinya menjabat jabatan saat ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR Bakal Panggil Bahlil Imbas Kisruh Penyaluran LPG 3 Kg

    DPR Bakal Panggil Bahlil Imbas Kisruh Penyaluran LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan DPR akan segera mengagendakan pemanggilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Dia menjelaskan pemanggilan ini berkaitan dengan kebijakan larangan pengecer menjual gas elpiji atau LPG 3 Kg. Menurutnya, pemanggilan Bahlil akan dilakukan dengan cepat karena hal tersebut menyangkut banyak aspek.

    “Ya akan kita agendakan segera, kenapa? ini menyangkut banyak aspek memang di bidang energi, tata kelola pertambangan dan kita akan segera panggil apakah tata kelola tadi misalnya tentang gas sudah tuntas atau belum,” katanya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

    Legislator NasDem mengatakan wajib hukumnya bagi Komisi XII DPR RI sebagai wakil rakyat untuk turut andil dalam menyelesaikan segala masalah yang menyangkut hajat masyarakat.

    “Karena apa? Itu tadi, Komisi XII bukan sekadar komisi yang bertanggung jawab tentang legislasi, budgeting, dan controlling pengawasan, tetapi juga menyangkut tentang problem solving,” ucapnya.

    Di lain sisi, dia pun turut menyoroti persoalan tentang illegal mining yang akan terus dikawal oleh Komisi XII DPR RI, karena ini merupakan aset bangsa dan aset rakyat yang tak terbaharui akan segera habis.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Minta Maaf

    Sebagai informasi, teranyar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan gaduh mengenai kelangkaan dan larangan penjualan gas elpiji (LPG) oleh pengecer murni kesalahannya. 

    Bahlil meminta maaf dan berharap agar persoalan yang ramai menjadi bulan-bulanan masyarakat itu tak lagi diperpanjang. 

    “Sudahlah kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025).

    Kendati demikian, Bahlil menjelaskan kebijakan pelarangan penjualan gas elpiji 3 kg di eceran sudah mulai dipersiapkan sejak 2023. Hal ini didasari adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

    “Gini ini kan semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer,” terangnya. 

    Namun, Bahlil enggan mengungkit-ungkit permasalahan di tingkat pengecer. Bahlil lebih memilih fokus merapikan sistem distribusi gas elpiji 3 Kg agar tepat sasaran. 

  • Beli Gas Elpiji 3 Kg di Pengecer Wajib Pakai KTP, Ini Penjelasan Bahlil

    Beli Gas Elpiji 3 Kg di Pengecer Wajib Pakai KTP, Ini Penjelasan Bahlil

    Jakarta: Setelah ramai protes soal kelangkaan gas elpiji 3 Kg, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia akhirnya mengumumkan kalau pengecer kembali diperbolehkan menjual gas melon tersebut.

    Ia juga menegaskan mulai hari ini, Selasa, 4 Februari 2025, para pengecer otomatis menjadi sub penyalur resmi agar bisa menjual gas elpiji 3 kilogram (kg). 

    Meski begitu, Bahlil menegaskan pembelian elpiji 3 kilogram (kg) tetap harus menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Alasannya, ia tidak ingin elpiji 3 kg justru dibeli oleh pengoplos.

    Kalau enggak pakai KTP, mau pakai apa? Kalian mau elpiji 3 kilo ini dipakai, dioplos, baru dikasih ke industri, nanti subsidi kita ini bagaimana itu maksudnya, tapi kami juga ingin yang disubsidi ini masyarakat belinya dengan harga yang terukur, terjangkau sesuai dengan apa yang program pemerintah,” kata Bahlil, Selasa, 4 Februari 2025. 
     

    Lebih lanjut, Bahlil enggan memperpanjang pembahasan soal larangan penjualan elpiji 3 kg di tingkat pengecer. Ia mengakui persoalan ini murni menjadi kesalahan Kementerian ESDM.

    “Jadi enggak usah dipersalahkan siapa-siapa, jadi kesalahan kami kalau itu ada salah. Kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah,” ungkapnya.

    Aturan membeli gas elpiji 3 kg menggunakan KTP juga senada dengan kebijakan Pertamina terkait pengetatan penyaluran gas elpiji 3 kg. Hal ini bertujuan agar penyaluran gas elpiji 3 kg tepat sasaran.

    Jakarta: Setelah ramai protes soal kelangkaan gas elpiji 3 Kg, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia akhirnya mengumumkan kalau pengecer kembali diperbolehkan menjual gas melon tersebut.
     
    Ia juga menegaskan mulai hari ini, Selasa, 4 Februari 2025, para pengecer otomatis menjadi sub penyalur resmi agar bisa menjual gas elpiji 3 kilogram (kg). 
     
    Meski begitu, Bahlil menegaskan pembelian elpiji 3 kilogram (kg) tetap harus menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Alasannya, ia tidak ingin elpiji 3 kg justru dibeli oleh pengoplos.

    Kalau enggak pakai KTP, mau pakai apa? Kalian mau elpiji 3 kilo ini dipakai, dioplos, baru dikasih ke industri, nanti subsidi kita ini bagaimana itu maksudnya, tapi kami juga ingin yang disubsidi ini masyarakat belinya dengan harga yang terukur, terjangkau sesuai dengan apa yang program pemerintah,” kata Bahlil, Selasa, 4 Februari 2025. 
     

     
    Lebih lanjut, Bahlil enggan memperpanjang pembahasan soal larangan penjualan elpiji 3 kg di tingkat pengecer. Ia mengakui persoalan ini murni menjadi kesalahan Kementerian ESDM.
     
    “Jadi enggak usah dipersalahkan siapa-siapa, jadi kesalahan kami kalau itu ada salah. Kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah,” ungkapnya.
     
    Aturan membeli gas elpiji 3 kg menggunakan KTP juga senada dengan kebijakan Pertamina terkait pengetatan penyaluran gas elpiji 3 kg. Hal ini bertujuan agar penyaluran gas elpiji 3 kg tepat sasaran.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Warga Tangerang Keluhkan, Sulit Mendapatkan LPG 3 Kg

    Warga Tangerang Keluhkan, Sulit Mendapatkan LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah daerah di Indonesia sedang mengalami kesulitan dalam memperoleh tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg. Masyarakat mengeluhkan bahwa pemerintah membuat rakyat semakin sulit.

    Fenomena kelangkaan gas 3 kg ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang bergantung pada elpiji bersubsidi. Kondisi ini membuat warga kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari seperti memasak.

    Resni, 50 tahun mengaku terkejut karena sudah seminggu terakhir, kesulitan mencari gas di warung-warung terdekat. Menurutnya, pedagang sembako yang menjual gas dekat rumahnya sangat membantu dan memudahkan untuk membeli gas 3 kg.

    “Gas 3 kg sekarang ini langka dan sudah pernah beberapa kali juga begitu. Dulu beli di warung terdekat dengan kisaran Rp21.000, tetapi sekarang tambah mahal dan susah dicari,” keluh Resni (50) yang bekerja sebagai ibu rumah tangga di Tangerang saat ditemui Bisnis.com, Selasa (4/2/2025). 

    Kondisi serupa juga terjadi di Cirebon. Menurut Asep, 56 tahun mengatakan bahwa salah satu penyebab utama kelangkaan LPG 3 kg adalah distribusi yang tidak merata. Baginya, mencari agen resmi tabung gas 3 kg di Cirebon terbilang sulit. Akses informasi dan lokasi membuat harga LPG 3 kg semakin melonjak.

    “Saat ini harga di warung eceran berkisar Rp22.000 dan Rp18.000 di agen resmi. Namun, ketersediaan stock di warung eceran dan kesulitan akses agen resmi membuat banyak permintaan dari masyarakat,” ungkap Asep (56) selaku wirausahawan di Cirebon kepada bisnis pada Selasa (4/2/2025). 

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuat kebijakan yakni masyarakat yang ingin membeli gas 3 kg harus menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Dia mengklaim bahwa pembelian gas 3 kg tersebut menjadi cara agar subsidi gas tepat sasaran.

    Bahlil menyebut bahwa pembelian gas elpiji (LPG) 3 kg adalah cara paling efektif agar pendistribusian subsidi gas dapat tersalurkan secara tepat sasaran bagi masyarakat yang menjadi target pemerintah. Alasannya, hal tersebut bisa mencegah oknum melakukan tindak curang yakni mengoplos gas guna keuntungan pribadi.

    Masyarakat berharap agar pemerintah bisa mempermudah warga dan tidak membuat kebijakan aneh. Resni mengharapkan agar kebijakan pemerintah bisa memudahkan rakyat, bukan membuat semakin sulit.

    “Kalau pembelian gas 3 kg cuma boleh di agen, maka mohon untuk ditingkatkan jumlah stok barangnya. Karena harga gas di agen dan di warung masih terbilang mirip,” ungkap Resni.

    Kelangkaan LPG 3 kg tidak hanya terjadi di satu atau dua daerah saja, tetapi melanda berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa daerah yang mengalami masalah serupa antara lain Jakarta, Jawa Barat, sampai Sumatra.

    Warga juga mengeluhkan kesulitan untuk mendapatkan elpiji bersubsidi ini yang seharusnya dijual dengan harga yang lebih terjangkau. (Mianda Florentina)

  • Prabowo Makan Siang Bersama JK, ini yang Dibahas

    Prabowo Makan Siang Bersama JK, ini yang Dibahas

    Jakarta (beritajatim.com) — Presiden RI Prabowo Subianto makan siang bersama Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla. Dalam agenda makan siang tersebut sekaligus membahas berbagai isu strategis di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Kedatangan Jusuf Kalla di Istana siang itu disambut langsung oleh Prabowo. Turut mendampingi makan siang bersama Jusuf Kalla ini diantaranya Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. “Habis makan baru kita bicara serius,” kata Prabowo mengawali pertemuan itu.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan, Prabowo dengan Jusuf Kalla guna saling bertukar pikiran dan ide soal berbagai hal, salah satunya bagaimana penyerapan gabah yang baik dan benar untuk bangsa dan negara.

    “Ya Pak JK (Jusuf Kalla) memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan. Bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas memberi masukan dan itu adalah masukan yang baik untuk kami,” tutur Amran usai pertemuan.

    Lebih lanjut, Amran juga memaparkan bahwa kedua tokoh membahas soal isu pangan jelang bulan Ramadhan yang akan berlangsung bulan depan agar dapat terjaga.

    “Yang kedua adalah persiapan menghadapi Ramadan. Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, kemudian daging, beras Insya Allah aman, stok kita banyak, ada 2 juta ton di bulog, ini kita siapkan. Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadan nanti, kami yakin pangan relatif stabil,” kata Amran. [kun]