Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Bau ‘Minyak Mentah’ di Balik Penggeledahan Kantor Ditjen Migas ESDM

    Bau ‘Minyak Mentah’ di Balik Penggeledahan Kantor Ditjen Migas ESDM

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah tiga ruangan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi alias Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

    Penggeledahan ruangan Ditien Migas itu terkait dengan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023.

    Dalam catatan Bisnis, penggeledahan dilakukan pada Senin (10/2/2025) sekitar pukul 11.00 WIB. Aksi penegakan hukum itu rampung pukul 18.40 WIB. 

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan kasus ini bermula saat pemerintah mengeluarkan Permen ESDM No.42/2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

    “Dengan tujuan PT Pertamina diwajibkan untuk mencari minyak yang diproduksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) swasta,” ujarnya, Senin (10/2/2025).

    Dia menuturkan dalam kebijakan minyak ini bagian dari KKKS swasta wajib ditawarkan kepada PT Pertamina (Persero). Namun, jika penawaran tersebut ditolak Pertamina, maka penolakan tersebut bisa digunakan oleh KKKS swasta untuk mengajukan rekomendasi ekspor. 

    Adapun dalam pelaksanaannya sub holding Pertamina yakni PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) justru diduga menghindari kesepakatan.

    “Dalam pelaksanaannya, KKKS swasta dan Pertamina, dalam hal ini ISC dan atau PT KPI, berusaha untuk menghindari kesepakatan pada waktu penawaran yang dilakukan dengan berbagai cara,” katanya. 

    Selanjutnya, pada periode tersebut juga terdapat minyak mentah dan kondensat bagian negara (MMKBN) yang diekspor karena terjadi pengurangan kapasitas intake produksi kilang dengan dalih Covid-19.

    Pada periode yang sama, Pertamina justru malah melakukan impor minyak mentah untuk memenuhi intake produksi kilang.

    “Perbuatan menjual MMKBN tersebut mengakibatkan minyak mentah yang dapat diolah, dikilang, harus digantikan dengan minyak mentah impor. Yang merupakan kebiasaan PT Pertamina yang tidak dapat lepas dari impor minyak mentah. Saya kira itu singkatnya,” tuturnya. 

    Barang Bukti Disita

    Harli mengatakan ruangan yang digeledah Kejagung antara lain, ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu, kemudian yang kedua di ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hilir dan di ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas.

    Dia menambahkan, dari tiga ruangan yang digeledah itu telah disita lima dus dokumen, barang bukti elektronik berupa handphone sebanyak 15 unit dan ada satu unit laptop dan empat soft file. 

    “Nah, sekarang barang-barang tersebut sedang dalam perjalanan dan tentu akan dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya dalam rangka membuat terang dari tindak pidananya,” imbuhnya.

    Harli juga mengungkapkan bahwa pengusutan perkara ini masih merupakan proses penyidikan umum, yang artinya masih dalam proses pengumpulan alat bukti.

    “Jadi harus kita pahami bahwa ini masih proses penyidikan yang masih mengumpulkan berbagai bukti-bukti dan salah satunya tentu melalui upaya penggeledahan,” jelas Harli.

    Kementerian ESDM Berbicara 

    Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal penggeledahan kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (10/2/2025) siang. 

    Kementerian ESDM menyatakan menghormati setiap proses penegakan hukum yang dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    Menurut Kementerian yang dipimpin Bahlil Lahadalia itu, penggeledahan oleh Kejagung dalam rangka mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan.

    “Kementerian ESDM menyatakan menghormati apa yang dilakukan oleh aparat hukum dan siap untuk bekerja sama dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Chrisnawan Anditya melalui keterangan resmi.

  • Jokowi dan Oligarki Mulai Tekan Prabowo

    Jokowi dan Oligarki Mulai Tekan Prabowo

    Oleh: Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla*

    KETEGANGAN antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo semakin terasa. Kelompok loyalis Jokowi dalam kabinet Koalisi Indonesia Maju (KIM) disebut mulai mengganggu jalannya pemerintahan dengan membangun komunikasi intens melalui Grup WhatsApp KIM dan pertemuan rahasia.

    Kekecewaan kelompok Jokowi dan oligarki dipicu oleh langkah Prabowo yang dinilai tidak mematuhi kesepakatan tertutup, termasuk perjanjian yang diduga dibuat di tenda camping IKN dan dalam pertemuan di Solo pada 13 Oktober 2024.

    Sejumlah kebijakan Presiden Prabowo dianggap sebagai sinyal pembangkangan terhadap kepentingan Jokowi dan oligarki, antara lain; Penundaan Pemindahan ASN ke IKN, Instruksi Penghematan Anggaran, Narasi Kedaulatan Rakyat dalam Pidato Presiden dan Kesepakatan dengan Malaysia Menghambat Dominasi OBOR China.

     

    Pemerintah menunda tanpa batas waktu pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagaimana tertuang dalam surat resmi Kementerian PANRB pada 24 Januari 2025. Hal ini berpotensi membuat proyek IKN mangkrak dan membuka peluang pembatalan UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN serta UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Jika terjadi, kekuasaan Gibran Rakabuming Raka atas kawasan aglomerasi Jabodetabekpunjur pun bisa terganggu.

    Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja negara dalam APBN dan APBD. Kebijakan ini diperkirakan akan mengguncang program kementerian yang selama ini berada di bawah kendali oligarki.

    Pidato-pidato Prabowo yang menegaskan bahwa pejabat negara harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kelompok tertentu, dipandang sebagai upaya mengurangi pengaruh Jokowi dan oligarki dalam pemerintahan.

    Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, pada 27 Januari 2025, Prabowo dan Anwar sepakat untuk membatasi pengaruh ekonomi dan politik China melalui program OBOR (One Belt One Road), yang dinilai dapat mengancam kepentingan pribumi di kedua negara.

    Loyalis Jokowi yang masih bercokol di kabinet disebut mulai merancang perlawanan terhadap kebijakan Prabowo. Sabotase politik dan ekonomi diprediksi akan meningkat, dengan gas LPG 3 kg yang sempat dihentikan peredarannya oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai langkah uji coba.

    Situasi ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Prabowo. Jika ia dianggap lemah, tekanan dari Jokowi dan oligarki bisa semakin agresif. Namun, jika Prabowo mampu menunjukkan kekuatan dan strategi yang sulit diprediksi, maka lawan politiknya kemungkinan besar akan mundur.

    Perseteruan ini bukan sekadar rivalitas politik, tetapi pertarungan kepentingan antara pemerintahan baru dan warisan rezim sebelumnya. 

    *(Penulis adalah Ketua Presidium Pejuang Bela Negara)

  • Ini Sebabnya MUI Haramkan Orang Kaya Isi Pertalite

    Ini Sebabnya MUI Haramkan Orang Kaya Isi Pertalite

    Jakarta –

    MUI Haramkan orang kaya beli Pertalite. Ini alasannya.

    Bahan bakar bersubsidi jenis Pertalite tak diperuntukkan bagi semua orang. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan penggunaan Pertalite buat orang kaya. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda menegaskan, dalam hukum Islam, penggunaan BBM bersubsidi oleh orang kaya yang tidak berhak adalah haram.

    Bukan tanpa alasan, Miftah mengurai orang kaya tidak seharusnya mengkonsumsi BBM yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Kiai Miftah juga mengingatkan subsidi adalah amanah dari pemerintah untuk rakyat yang membutuhkan seperti transportasi umum, nelayan, dan masyarakat menengah ke bawah. Menggunakan subsidi tanpa hak dapat dianggap sebagai penyelewengan atau khianat.

    “Orang kaya yang menggunakan subsidi berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya, yang dalam Islam tergolong perbuatan zalim,” jelas Kiai Miftah.

    Tindakan orang kaya yang menggunakan subsidi dapat dikenakan hukum ghasab. Yaitu mengambil atau memakai sesuatu yang bukan haknya tanpa izin.

    “Orang kaya yang memakai subsidi merampas hak fakir miskin, sehingga perbuatannya termasuk dosa besar,” jelasnya.

    Pertalite yang sejak tahun 2022 ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Pertalite menggantikan bensin RON 88 atau Premium yang sebelumnya menjadi JBKP. Penggunaan Pertalite pun bakal dibatasi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Desember 2024 menjelaskan bahwa BBM RON 90 keluaran Pertamina itu hanya akan diberikan kepada yang berhak.

    “Karena kita kan ingin memberikan ini kan kepada yang berhak. Nggak enak dong pelat hitam dapat (subsidi), ternyata yang diurus bukan angkutan umum, dia angkutan tambang dia, atau angkutan sawit dia, atau angkutan barang pabrik dia. Masa dikasih Solar pakai, atau kasih minyak subsidi,” ujar Bahlil.

    Pembatasan BBM subsidi untuk kendaraan sudah dibahas sejak tahun 2022. Namun hingga pemerintahan berganti, keputusan belum juga bulat. Pemerintah masih melakukan Perpres no.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

    Di sisi lain, pengguna BBM subsidi jenis Pertalite dan solar sudah diminta untuk mendaftarkan kendaraannya ke laman myPertamina. Lewat pendaftaran tersebut, konsumen akan mendapatkan QR Code yang digunakan untuk transaksi beli Pertalite dan solar di SPBU.

    (dry/din)

  • Lindungi Industri Nasional, Bahlil Siapkan Kepmen yang Wajibkan Eksportir Batu Bara Gunakan HBA

    Lindungi Industri Nasional, Bahlil Siapkan Kepmen yang Wajibkan Eksportir Batu Bara Gunakan HBA

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia segera membuat aturan baru soal harga ekspor batu bara. Menurut Bahlil, eksportir batu bara nantinya wajib menggunakan HBA (harga batu bara acuan) sebagai patokan saat menjualnya ke luar negeri.

    Bahlil menegaskan aturan yang akan dituangkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM tersebut, dibuat untuk mendorong agar industri batu bara dalam negeri bisa lebih kompetitif. Pasalnya, selama ini, eksportir menggunakan harga batu bara dunia yang cenderung murah.

    “Tidak dalam waktu lama lagi, kami akan mempertimbangkan untuk membuat Keputusan Menteri agar harga HBA itulah yang dipakai untuk transaksi di pasar global,” ujar Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Dikutip dari laman minerba.esdm.go.id, HBA pada Januari 2025 ditetapkan US$ 124.01 per ton, lebih tinggi ketimbang patokan harga batu bara dunia. Misalnya, acuan Newcastle pada Januari 2025 mencapai US$ 116,79 per ton. Ada margin atau perbedaan antara HBA dengan Newcastle sebesar US$ 7,5 hingga US$ 29 per ton.

    Bahlil berharap, seluruh eksportir batu bara nasional mengikuti kebijakan tersebut. Bagi yang melanggar, kata dia, Kementerian ESDM tidak segan-segan untuk mencabut perizinan ekspornya.

    “Kalau tidak mau, kita ambil izin ekspornya. Kira-kira begitu. Masak harga batu bara negara kita dibuat lebih murah ketimbang negara lain. Masak harga batu bara kita, ditentukan negara lain,” tandas dia.

    Selama ini, harga batu bara di Indonesia mengacu kepada sejumlah indeks. Salah satunya adalah Indonesia Coal Index (ICI). Bahlil mencatat Indonesia sendiri mengekspor batu bara sebanyak 555 juta ton sepanjang 2024. Jumlah tersebut meningkat setiap tahunnya.

    Total penggunaan batu bara dunia, mencapai 8-8,5 miliar ton. Namun, yang beredar di pasar global hanya 1,5 miliar ton. Artinya, masih ada defisit alias kekurangan yang cukup besar, antara 7-7,5 miliar ton.

    Mencermati data ini, Bahlil mengaku tahu persis bahwa Indonesia seharusnya bisa mengeruk untung besar. Salah satu caranya adalah Indonesia harus menjadi negara penentu harga batu bara dunia.

    “Jadi batu bara kita ini, betul-betul berdampak masif dan terstruktur. Misalnya kita buat pengetatan ekspor. Namun, sampai sekarang, kan belum. Kalau harga kita ditekan terus, tidak menutup kemungkinan kita berpikir lain,” pungkas Bahlil.

  • Direktur Hilir Migas ESDM Dikabarkan Dicopot Buntut Kasus LPG 3 Kg

    Direktur Hilir Migas ESDM Dikabarkan Dicopot Buntut Kasus LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan bakal mencopot pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

    Berdasarkan informasi yang diterima dari sumber Bisnis, Senin (10/2/2025), pejabat tinggi tersebut adalah direktur pembinaan usaha hilir migas yang saat ini dijabat oleh Mustika Pertiwi.

    Bisnis pun lantas mengonfirmasi lebih lanjut terkait kabar tersebut kepada Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya. Dia tak membantah ataupun membenarkan kabar pencopotan Mustika.

    Chrisnawan hanya meminta Bisnis untuk menunggu kabar lebih lanjut.

    “Ditunggu saja ya beritanya,” katanya kepada Bisnis, Senin (10/2/2025) malam.

    Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, pencopotan Mustika tersebut tak lepas dari kasus kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg ke pengecer yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat belakangan ini.

    Larangan penjualan LPG 3 kg ke pengecer tersebut didasarkan pada surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. B-570/MG.05/DJM/2025 tanggal 20 Januari 2025. Dalam surat itu, terhitung 1 Februari 2025, pangkalan wajib mendistribusikan 100% LPG 3 kg ke konsumen akhir yaitu, rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran.

    Atas dasar ketentuan tersebut, pangkalan tidak lagi diizinkan untuk mendistribusikan LPG 3 kg ke pengecer.

    Kebijakan itu pun menjadi polemik di masyarakat. Alhasil, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberi arahan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas melon subsidi tersebut.

    Oleh karena itu, pemerintah menjadikan lebih dari 370.000 pengecer sebagai sub-pangkalan LPG 3 kg mulai Selasa (4/2/2025). Artinya, pengecer saat ini diperbolehkan kembali untuk menjual gas melon.

    “Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini, mulai menjadi sub-pangkalan,” kata Bahlil.

    Bahlil mengatakan, peningkatan status pengecer menjadi sub-pangkalan itu tidak akan dipungut biaya. Selain itu, pengecer juga tak perlu mendaftar lagi. Sebab, pengecer yang diangkat menjadi sub-pangkalan itu adalah yang telah terdaftar di Merchant Applications Pertamina (MAP) Pertamina.

    Ketua umum Golkar itu juga mengatakan, pemerintah akan memfasilitasi sistem digital bagi para pengecer yang menjadi sub-pangkalan. Hal ini dilakukan untuk mengontrol penjualan dan harga LPG 3 kg.

    “Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT. Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol,” jelas Bahlil.

  • Bahlil Minta Kader Golkar Tingkatkan Kualitas Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bahlil Minta Kader Golkar Tingkatkan Kualitas Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta kader-kader partai baik yang duduk di lembaga eksekutif maupun legislatif di pemerintah pusat dan daerah, untuk meningkatkan kualitas dukungan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Bahlil Lahadlia mengimbau agar kader Golkar tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Ketua umum memberikan arahan dukungan yang kita berikan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan adalah bagaimana meningkatkan kualitas dukungan. Kalau 100 hari kemarin dengan prestasi seperti itu kita harus tingkatkan kualitas. Bagaimana caranya dukungan yang kita berikan adalah dukungan konseptual dalam bentuk program-program nyata sebagai implementasi dari Asta Cita itu,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Bahlil, kata Idrus, sudah menegaskan, dukungan Golkar untuk Prabowo-Gibran sudah final hingga tuntas masa pemerintahan. Menurut dia, dukungan Golkar tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi, tetapi ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing kader.

    “Sesuai arahan Ketum Bahlil bahwa apa pun yang kita lakukan ke depan dalam rangka mendukung pemerintahan ini harus all out. Persoalan organisasi itu sudah selesai dan tidak ada perdebatan lagi, tidak ada diskusi. Karena ini sudah menjadi keputusan Munas 2024, mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo-Gibran 2024-2029. Ini berarti ini sudah tuntas,” tegas Idrus.

    Bahlil, kata Idrus, juga memastikan semua menteri dan wakil menteri dari Partai Golkar yang berada di dalam Kabinet Merah Putih telah bekerja secara optimal dan baik. Dia optimistis para kader Partai Golkar yang duduk di pemerintahan mengedepankan konsep kekaryaan dalam membantu pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Kemarin itu kan ada pernyataan ketua umum bahwa ya selama ini kader-kader Golkar yang ada di kabinet ini adalah baik-baik saja. Dalam arti berarti prestasinya ada. Berarti sudah melaksanakan apa instruksi ketua umum bahwa kita mengedepankan konsep,” kata Idrus.
     

  • Rakernas Golkar Hasilkan Konsolidasi Menuju Pemilu, AMPI Siap Bergerak

    Rakernas Golkar Hasilkan Konsolidasi Menuju Pemilu, AMPI Siap Bergerak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Partai Golkar yang baru saja digelar menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi partai ke depan.

    Plt. Sekretaris Jenderal DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Rizky Maulana, mengapresiasi jalannya Rakernas yang berlangsung lancar dan menghasilkan berbagai keputusan strategis bagi Partai Golkar.

    “Rakernas DPP Partai Golkar kemarin telah menghasilkan keputusan-keputusan yang menurut saya sangat strategis untuk memperkuat konsolidasi partai ke depan. Saya berharap program-program yang dirancang mampu meningkatkan elektabilitas serta memperkokoh basis Partai Golkar,” ujar Rizky pada keterangan tertulis yang diterima redaksi fajar.co.id di Jakarta, Senin (10/2/2024).

    Sebagai organisasi pemuda yang lahir dari Partai Golkar, DPP AMPI merasa memiliki tanggung jawab untuk mengawal setiap kebijakan strategis yang telah diputuskan dalam Rakernas.

    Rizky menegaskan bahwa arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk menjadikan Golkar sebagai partai pemenang pada Pemilu mendatang merupakan langkah visioner yang harus didukung penuh oleh seluruh kader, termasuk AMPI.

    “Bagi saya, agenda konsolidasi AMPI harus tetap linier dengan keputusan Partai Golkar. Oleh karena itu, DPP AMPI akan segera menyelaraskan arahan Ketua Umum Partai Golkar ke dalam agenda nasional AMPI, termasuk dalam merekrut dan menyiapkan kepemimpinan muda bagi masa depan Partai Golkar,” tegasnya.

    Terkait dinamika politik nasional yang berkembang, Rizky meyakini bahwa agenda yang dijalankan kader-kader Partai Golkar, baik di eksekutif maupun legislatif, bertujuan untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa.

  • Penyaluran Gas HGBT Masih di Bawah 80 Persen

    Penyaluran Gas HGBT Masih di Bawah 80 Persen

    Jakarta, FORTUNE – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan penyaluran gas dengan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) belum lagi optimal.

    Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyatakan di hadapan Komisi XII DPR (10/2) bahwa rata-rata penyerapan gas HGBT masih berada di bawah 80 persen dari total yang dialokasikan.

    Selain itu, BPH Migas menemukan beberapa penyimpangan dalam distribusi gas, termasuk ketidaksesuaian spesifikasi gas yang disalurkan dengan yang telah diperjanjikan.

    Dalam inspeksi di beberapa lokasi, ditemukan adanya kebocoran pada instalasi gas untuk konsumen tertentu, seperti yang terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara. BPH Migas segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan melaporkannya kepada Ditjen Migas.

    Sebagai bagian dari upaya pengawasan, BPH Migas melakukan verifikasi terhadap laporan badan usaha terkait volume distribusi, jumlah konsumen, spesifikasi gas bumi, serta legalitas dan kesesuaian dengan ketetapan harga.

    Selain itu, BPH Migas juga memastikan kesesuaian sarana dan fasilitas yang digunakan, kepatuhan terhadap ketetapan tarif, serta penerapan akses yang telah diatur.

    Lebih lanjut, BPH Migas turut melakukan verifikasi nilai aset dasar serta biaya operasional dan pemeliharaan.

    Perpanjangan kebijakan HGBT

    Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan HGBT dengan harga gas yang dibagi menjadi dua jenis. Pertama, untuk PLN sebesar US$7 per MMBtu dan untuk bahan baku industri US$6,5 per MMBtu, termasuk pupuk subsidi dan tujuh subsektor industri lainnya.

    Selain pupuk, yang menerima harga gas murah industri, yaitu sektor petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan HGBT tidak akan diberikan untuk industri pupuk berorientasi ekspor. 

    Selain itu, usulan dari Kementerian Perindustrian untuk memperluas sektor penerima HGBT belum dapat diakomodasi.

    Menurut Bahlil, pemerintah harus berhati-hati agar kebijakan ini tetap berkelanjutan dan tidak mengganggu stabilitas pasokan gas nasional.

    Bahlil juga mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan durasi baru bagi kebijakan HGBT. Kebijakan tersebut kemungkinan akan diperpanjang hingga lima tahun ke depan, dengan evaluasi dilakukan setiap tahun.

  • Ketua Komisi XII DPR Minta Pertamina Gencar Lakukan Sosialisasi Pentingnya Subpangkalan Elpiji 3 Kg

    Ketua Komisi XII DPR Minta Pertamina Gencar Lakukan Sosialisasi Pentingnya Subpangkalan Elpiji 3 Kg

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya meminta Pertamina gencar melakukan sosialisasi kepada para pengecer gas LPG atau elpiji 3 kilogram (kg) yang akan menjadi subpangkalan dalam mata rantai distribusi gas elpiji.

    Menurut Bambang, sosialisasi ini penting agar para pengecer dan juga masyarakat mengerti maksud subpangkalan dan tujuan menjadikan pengecer sebagai subpangkalan gas elpiji 3 kg.

    “Pertamina Patra Niaga harus gencar melakukan sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada pengecer agar mereka dan masyarakat semakin paham tujuan dari penataan yang ingin dilakukan oleh menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia ini, terutama dalam pembentukan sub pangkalan,” ujar Bambang di sela-sela kegiatan inspeksi ke agen dan pangkalan gas elpiji di wilayah Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Minggu (9/2/2025).

    Bambang mengatakan kunjungan dan inspeksi di Kota Pangkalpinang merupakan bentuk fungsi pengawasan Komisi XII DPR dalam memastikan distribusi gas elpiji 3 kg dan memantau harga jual ke masyarakat.

    “Secara distribusi berjalan dengan lancar dan harga yang dibeli masyarakat di pangkalan juga sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan,” kata Bambang.

    Bambang menerangkan maksud pembentukan subpangkalan agar mendekatkan titik-titik penjualan yang resmi kepada masyarakat. Tujuannya, kata dia, masyarakat bisa mendapatkan gas elpiji 3 kg dengan mudah dan harga yang terjangkau.

    “Pembentukan subpangkalan dimaksudkan untuk mendekatkan titik-titik penjualan yang resmi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan gas LPG 3 jg secara mudah dengan harga yang sewajarnya sebagai barang subsidi,” jelas Bambang.

    Dalam inspeksi di Kota Pangkalpinang, Bambang didampingi oleh petinggi PT Pertamina Parta Niaga, seperti Drestanto Nandiwardhana selaku region manager retail sales Sumbagsel dan Andrew Wisnuwardhana sebagai sales area manager wilayah Babel.

    Selain itu, tampak hadir Wakil Ketua I DPRD Babel Eddy Iskandar, anggota DPRD Kota Pangkalpinang Zupriadi dan Feri Sardani, dan Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Sofi.

    Drestanto Nandiwardhana selaku region manager retail sales Pertamina Patra Niaga Sumbagsel (Sumatera Bagian Selatan) menyampaikan, pasokan gas elpiji 3 kg di Sumbagsel aman. Sumbagsel ini mencakup lima provinsi, yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung.

    “Secara umum kondisi distribusi elpiji 3 Kg se-Sumbagsel dalam kondisi terjaga, tidak terjadi lonjakan permintaan maupun antrean di masyarakat,” kata Drestanto terkait sosialisasi pentingnya subpangkalan elpiji 3 kg.

  • Subsidi Gas Melon Berpotensi Tak Tepat Sasaran, Ada Celah untuk Manipulasi Harga!

    Subsidi Gas Melon Berpotensi Tak Tepat Sasaran, Ada Celah untuk Manipulasi Harga!

    JABAR EKSPRES – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa subsidi gas LPG 3 Kg berpotensi tidak tepat sasaran, dengan kerugian yang bisa mencapai angka yang sangat besar.

    Bahlil menyatakan bahwa pemerintah selama ini telah memberikan subsidi pada tiga jenis energi utama untuk masyarakat Indonesia: BBM, listrik, dan gas LPG.

    Untuk subsidi gas LPG, anggaran yang digelontorkan setiap tahun mencapai Rp 87 triliun.

    “Perintah Presiden Prabowo ke semua orang di kabinet adalah memastikan uang negara satu sen pun harus pasti sampai ke masyarakat. Penggunaannya harus tepat sasaran sampai ke rakyat. Apalagi LPG ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Bahlil baru-baru ini.

    BACA JUGA: Meski Kebijakan Dibatalkan, Pengecer Keluhkan Penjualan LPG 3 Kg Masih Dibatasi

    Di awal masa jabatannya, Bahlil menerima laporan dari aparat hukum dan KPK bahwa program subsidi LPG rawan disalahgunakan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian besar.

    Untuk itu, perlu ada perbaikan dalam distribusi dan harga yang lebih transparan.

    Bahlil menjelaskan, subsidi Rp 36.000 yang diberikan pemerintah membuat harga gas melon per tabung hanya Rp 12.000.

    Dengan harga ini, Pertamina mengirim gas ke agen dengan harga Rp 12.750, dan harga dari agen ke pangkalan seharusnya tidak lebih dari Rp 15.000.

    BACA JUGA: Eddy Soeparno Usulkan Substitusi LPG 3 Kg untuk Efisiensi Energi dan Pengurangan Beban APBN

    Namun, kendala muncul dari pangkalan ke pengecer, yang tidak terpantau oleh sistem atau aplikasi. Seharusnya harga di level pengecer berkisar antara Rp 18.000 hingga Rp 19.000, tetapi kenyataannya ada yang membeli dengan harga mencapai Rp 25.000 hingga Rp 30.000.

    Bahlil mengidentifikasi tiga celah yang memungkinkan oknum memanipulasi harga gas LPG. Salah satunya penentuan harga dari pangkalan ke pengecer tidak terpantau.

    Jika kerugian akibat ketidaktepatan distribusi ini diperkirakan mencapai 25-30 persen, maka nilai kerugiannya bisa mencapai Rp 25 hingga Rp 26 triliun.

    “Bayangkan. Inilah, dalam rangka implementasi apa yang diarahkan oleh Presiden Prabowo, memastikan yang dikeluarkan pemerintah harus tepat sasaran. Itu niatnya,” pungkas Bahlil.