Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • 9 JK Singgung Subsidi Elpiji 3 Kg yang Begitu-begitu Saja… Nasional

    9 JK Singgung Subsidi Elpiji 3 Kg yang Begitu-begitu Saja… Nasional

    JK Singgung Subsidi Elpiji 3 Kg yang Begitu-begitu Saja…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Republik Indonesia (RI)
    Prabowo Subianto
    melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI
    Jusuf Kalla
    (JK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    Pertemuan keduanya digelar secara tertutup dengan diawali makan siang, sekaligus membahas berbagai isu strategis.
    Dalam acara makan siang ini, JK didampingi oleh anaknya yang juga CEO Kalla Grup, Solihin Kalla.
    Sementara itu, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    “Habis makan baru kita bicara serius,” kata Prabowo mengawali pertemuan itu, dikutip dari keterangan tertulis.
    Dilihat dari video yang dibagikan Tim Media Prabowo, tampak Prabowo menyambut kedatangan JK dengan hangat.
    Prabowo juga turut mengenalkan para pembantunya yang hadir kepada JK.
    Prabowo lalu duduk berhadapan dengan JK, sedangkan para pendamping duduk berderet di samping kedua tokoh tersebut.
    Pertemuan itu terlihat hangat, Prabowo, JK, serta tokoh-tokoh lainnya tampak mengumbar senyum dan beberapa kali melontarkan tawa.
    Prabowo dan anak buahnya juga terlihat mengantar JK dan Solihin meninggalkan Istana selepas pertemuan.
    Selepas pertemuan, Bahlil mengungkapkan, pembicaraan kedua tokoh Selasa kemarin membahas sejumlah hal, termasuk soal kebijakan elpiji.
    Menurut Bahlil, JK menyinggung soal subsidi elpiji yang tak berubah dari tahun ke tahun.
    “Ya, Pak JK ngomong tentang elpiji bahwa elpiji ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi Wakil Presiden di tahun periode pertama dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan,” ujar Bahlil kepada awak media, Selasa.
    Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan bahwa nilai subsidi elpiji selama 20 tahun terakhir masih belum berubah.
    “Bayangkan, sudah 20 tahun subsidi elpiji ini belum ada perubahan, di saat itu kurs dollar kata Pak JK masih Rp 8.000, sekarang sudah Rp 16.000,” ucapnya.
    Dalam pertemuan itu, menurut Bahlil, JK menilai penataan penjualan elpiji sebagai hal penting.
    Hal ini diungkapkannya usai ditanya awak media yang menanyakan soal respons JK terkait polemik penjualan elpiji.
    “Ya, Pak JK menyampaikan bahwa penataan itu penting. Penataan itu penting,” ungkap Bahlil singkat.
    Sebagai informasi, penjualan elpiji 3 kilogram (kg) sedang menjadi sorotan lantaran Kementerian ESDM sempat tidak mengizinkan pengecer untuk menjual elpiji per 1 Februari 2025.
    Teranyar, Presiden Prabowo Subianto meralat aturan itu dan kembali mengizinkan pengecer menjual  elpiji 3 kilogram.
    Bahlil menjelaskan, kebijakan awal yang tidak mengizinkan pengecer menjual elpiji 3 kilogram dilakukan agar distribusi “gas melon” tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan.
    Dia lantas menjelaskan alur distribusi elpiji.
    Biasanya,
    elpiji 3 kg
    dijual dari Pertamina ke agen berkisar Rp 12.000-Rp 13.000.
    Kemudian, harga elpiji dari agen ke pangkalan naik menjadi kisaran Rp 17.000.
    Menurutnya, distribusi dan kenaikan harga itu dapat dikendalikan oleh Pertamina.
    “Dari agen ke pangkalan harganya itu kurang lebih sekitar Rp 16.000 atau Rp 17.000. Nah, sekarang itu masih bisa dikendalikan oleh Pertamina, masih bisa dipantau,” katanya.
    Sementara harga elpiji dari pangkalan ke pengecer itu, kata Bahlil, sulit dikendalikan Pertamina.
    Oleh karenanya, ada pengecer yang menjual elpiji hingga Rp 30.000 hingga mengoplosnya untuk disalurkan ke industri.
    “Dari pangkalan ke pengecer, itu di situ yang susah Pertamina kendalikan, enggak ada instrumennya dan itulah harganya terjadi sampai dengan di atas Rp 20.000. Bahkan ada yang Rp 30.000, kadang-kadang bahkan ada yang dioplos,” katanya.
    Atas pertimbangan distribusi ini, Bahlil awalnya ingin tidak mengizinkan pengecer menjual elpiji 3 kilogram.
    Namun, dikarenakan ada atensi dari Presiden RI Prabowo Subianto, pengecer tetap diizinkan menjual elpiji dengan dijadikan subpangkalan.
    Diharapkan harga elpiji tetap terkontrol karena dapat diawasi Pertamina.
    Nantinya, subpangkalan juga akan difasilitasi dengan teknologi untuk melakukan pengawasan distribusi.
    “Nah, dengan mereka menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT,” ucapnya.
    “Kan ada IT Pertamina mengontrol pangkalan, itu kan ada IT-nya, ada teknologinya. Nah, IT-nya ini yang akan ditempatkan langsung oleh Pertamina. Nah, tidak ada biaya yang dikeluarkan sedikit pun oleh subpangkalan,” sambung Bahlil.
    Selain membahas soal elpiji, Prabowo dan JK juga membahas isu lain.
    JK disebut memberikan saran dalam hal kedaulatan pangan dan energi.
    Sayangnya, Bahlil tak mengungkap rincian saran yang diberikan JK.
    “Menyampaikan tentang sumbang saran dalam kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan juga bagaimana tentang perekonomian kita, dan alhamdulillah hasilnya bagus,” tutur Bahlil.
    Pertemuan tersebut juga membahas strategi pemerintah dalam mengamankan produksi beras nasional yang meningkat tajam.
    Pemerintah juga akan memastikan stabilitas harga beras menjelang bulan Ramadhan.
    Senada, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap ada saran dari JK terkait pengelolaan ketahanan pangan nasional.
    Secara spesifik, saran dimaksud mencakup soal kebijakan serap gabah hingga revolusi hijau.
    Amran menilai masukan dari JK sangat baik untuk pemerintah.
    “Bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas memberi masukan dan itu adalah masukan yang baik untuk kami,” ungkap Amran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Bantah soal Gas Pink Bakal Gantikan Elpiji Subsidi

    Bahlil Bantah soal Gas Pink Bakal Gantikan Elpiji Subsidi

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah adanya penjualan elpiji 3 kilogram (kg) nonsubsidi berwarna pink alias Bright Gas di tengah kondisi kelangkaan elpiji 3 kg bersubsidi.

    Menurut Bahlil, Bright Gas 3 kg pernah dijual oleh PT Pertamina (Persero) pada 2018 lalu, namun saat ini produk itu tak lagi diedarkan.

    “Menyangkut elpiji 3 kg (warna pink), memang Pertamina tidak pernah mengeluarkan, itu di tahun 2018, tapi ini seolah-olah ada (di masa sekarang),” ujar Bahlil yang dikutip Selasa, 4 Februari.

    Dikatakan Bahlil, dengan beredar informasi yang tidak benar tersebut, justru menandakan bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang dengan upaya pemerintah menertibkan distribusi elpiji 3 kg subsidi agar tepat sasaran.

    “Bahwa ada yang tidak nyaman kalo kita mau tertibkan proses utk pendistibusan dari pengecer, tapi sayangnya kita hormati pengecer, dan kita berikan yang terbaik untuk masyarakat,” sambung Bahlil.

    Hal ini dipertegas dengan pernyataan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri yang menyebut, saat ini Pertamina hanya menjual elpiji non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg.

    “Jadi tidak ada 3 kg yang berwarna pink yang nonsubsidi,” kata di pada kesempatan yang sama.

    Simon menerangkan, sejatinya tabung gas ini memang pernah dijual pada tahun 2018 gas 3 dengan tujuan melakukan uji pasar.

    Adapun penjualan gas ini hanya dilakukan selama 6 bulan dengan 2.000 tabung yang diedarkan di Jakarta dan 1.000 tabung di Surabaya.

    Uji coba tersebut pun untuk melihat minat kalangan menengah yang memang seharusnya bukan pengguna elpiji subsidi.

    “Namun itu pada tahun 2018, sehingga kami sampaikan berita itu adalah berita hoaks,” kata Simon.

    Simon juga mengancam akan menindak tegas jika ditemukan ada praktik untuk mencari keuntungan.

    “Untuk itu apabila ada kegiatan atau praktik-praktik yang berlangsung di Pertamina, yang tentunya mencari keuntungan dengan harus membayar dengan biaya-biaya tertentu, mohon untuk dilaporkan agar kita sikat habis,” tegasnya.

  • Instruksi Prabowo ke Bahlil Soal Pengecer Boleh Jual Elpiji 3 Kilogram Dinilai Sebagai Langkah Tepat – Halaman all

    Instruksi Prabowo ke Bahlil Soal Pengecer Boleh Jual Elpiji 3 Kilogram Dinilai Sebagai Langkah Tepat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Langkah pemerintah yang kembali mengaktifkan pengecer elpiji 3 kilogram untuk berjualan kembali dinilai sebagai keputusan tepat.

    Ketua Umum Relawan Jokowi Prabowo Gibran (ReJO Pro Gibran) HM Darmizal mengatakan keputusan Presiden Prabowo melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad soal polemik gas elpiji 3 kilogram merupakan respons cepat dari keadaan yang ada.

    “Sejak kemarin polemik larangan pengecer elpiji 3 kilogram dilarang berjualan sudah sangat meresahkan masyarakat. Hari ini terjawab sudah,” kata Darmizal kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Menurut Darmizal, langkah yang diambil pemerintah mengaktifkan kembali pengecer elpiji 3 kilogram  untuk berjualan sangat tepat dan sangat membantu masyarakat kecil dalam berbagai aktivitasnya. 

    Gas melon, dikatakan Darmizal, masih menjadi bagian utama dari rantai pasok kehidupan masyarakat luas di Indonesia.

    “Jika langkah tersebut tak diambil dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita khawatir akan mengganggu perekonomian rakyat yang diyakini berdampak langsung pada jalannya pemerintahan Prabowo Gibran ke depan,” kata dia.

    Darmizal menyarankan para pembantu Presiden Prabowo harus punya sikap keberpihakan dan sense of crisis untuk merasakan kehidupan keseharian rakyat semesta. 

    Dalam pengambilan keputusan, dia mengatakan tentu saja terlebih dahulu diharuskan berkoordinasi dengan Presiden jika akan mengeluarkan suatu kebijakan yang sangat strategis seperti kebijakan distribusi gas elpiji 3 kilogram ini.

    “Saya curiga, untuk kebijakan ini, tidak ada koordinasi, sehingga begini akibatnya. Presiden yang terkena imbasnya. Alhamdulillah Presiden Prabowo bergerak cepat, tangkas dan bijak dalam menjawab kehendak rakyatnya. Terimakasih Presiden,” ujar Darmizal.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian ESDM, untuk mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kilogram. 

    Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Dasco menyebut hal itu berdasarkan komunikasi dengan Presiden Prabowo.

    “Setelah komunikasi dengan presiden, presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco.

    Dasco menyebut kebijakan menjual elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan, sebenarnya untuk membenahi harga di pengecer agar tidak mahal.

    Nantinya, pengecer akan menjadi sub-pangkalan, dengan aturan agar harga elpiji 3kg tidak mahal.

    “Pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

    “Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” imbuhnya.

    Diketahui, pemerintah sebelumnya melarang pengecer menjual elpiji 3 kilogram per 1 Februari 2025. 

    Akibat kebijakan ini, sejumlah warga di beberapa lokasi di Jakarta mengalami antrean panjang demi mendapatkan elpiji 3 kilogram di pangkalan resmi.

    Buntut kisrut tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

    Bahlil dan Presiden Prabowo melakukan pertemuan selama 2 jam.

    Setelah dipanggil Presiden Prabowo, Bahlil berbicara adanya oknum yang menyalahgunakan elpiji 3 kilogram.

    Mereka diduga menyalahgunakan elpiji bersubsidi untuk kepentingan pribadi.

    “Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan? Masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? kalau saya sih itu aja,” ujar Bahlil.

    Karena itu, kata Bahlil, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi untuk memastikan elpiji 3 kilogram tepat sasaran menyasar kalangan masyarakat miskin.

    “Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas arahan bapak presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” jelasnya.

    Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar tata kelola penyaluran gas elpiji 3 kilogram harus baik. 

    Lalu, Bahlil mengaku dirinya juga diminta untuk segera memenuhi kebutuhan elpiji 3 kilogram untuk masyarakat.

    Selain itu, akses terhadap penjualan gas tidak boleh jauh dari masyarakat.

    “Jadi harus dapat jangan jauh-jauh, kata bapak Presiden, makanya kita ubah dari yang tadinya pengecer itu yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengecer dengan mengubah nama menjadi subpangkalan dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa pantau pengendalian harga berapa yang dia jual, dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan,” katanya.

  • Kisah Pengecer Gas Melon di Surabaya Setelah Kebijakan Baru, Sembunyikan Stok demi Pelanggan Setia Surabaya 4 Februari 2025

    Kisah Pengecer Gas Melon di Surabaya Setelah Kebijakan Baru, Sembunyikan Stok demi Pelanggan Setia Surabaya 4 Februari 2025

    Kisah Pengecer Gas Melon di Surabaya Setelah Kebijakan Baru, Sembunyikan Stok demi Pelanggan Setia
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Nur (33), seorang pengecer gas LPG 3 kilogram di kawasan Manukan, Surabaya, mengaku hanya mendapatkan jatah empat tabung gas dari agennya pada Selasa (4/2/2025).
    Dalam situasi tersebut, ia terpaksa menyembunyikan stok gas melon yang dimilikinya.
    “Saya kan punya banyak gas, tapi cuma dikasih segitu. Itu pun saya sembunyikan, untuk langganan saya,” ungkap Nur kepada Kompas.com.
    Tindakan Nur menyembunyikan gas melon bukan tanpa alasan. Ia melakukan hal ini demi mengamankan pasokan bagi pelanggan setianya.
    “Jadi kalau misal yang beli orang lain, saya bilang kosong. Tapi, kalau langganan saya, saya kasih. Rahasia sebenarnya,” tambahnya.
    Strategi Nur ini dibenarkan oleh Ima (23), salah satu pelanggan tetapnya. Warga Manukan ini mengaku mengalami kesulitan dalam mendapatkan gas melon sebelumnya.
    “Kemarin saya keliling memang nggak ada. Kosong di daerah sini,” kata Ima.
    Ima merasa beruntung karena statusnya sebagai pelanggan tetap.
    “Hari ini saya datang lagi ke toko Mbak Nur. Dari depan gasnya kosong semua. Tapi Mbak Nur bilang kalau yang beli saya dikasih, soalnya langganan,” ujarnya.
    Situasi serupa juga dialami oleh Sulistiyani (38), yang akrab disapa Bu Lis. Ia mengaku harus berkeliling mencari gas melon bersama anaknya.
    “Kemarin juga muter-muter saya. Hampir semua kosong,” tuturnya.
    Kelangkaan gas melon
    ini terjadi menyusul kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melarang pengecer menjual LPG 3 kilogram.
    Namun, pada hari ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan kebijakan baru yang memperbolehkan pengecer kembali menjual gas melon.
    Para pengecer akan diangkat menjadi subpangkalan.
    “Jadi mulai hari ini pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama subpangkalan,” kata Bahlil saat meninjau pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat.
    Perubahan kebijakan ini merupakan respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
    Pemerintah berencana memfasilitasi para pengecer dengan aplikasi untuk mengontrol penjualan
    elpiji 3 kg
    agar tepat sasaran.
    “Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun. Bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka menjadi UMKM,” ujar Bahlil.
    Di Manukan, Bu Lis menyambut positif kebijakan baru ini. “Ya susah juga kalau pedagang eceran nggak boleh, dan izinnya ribet,” ujarnya.
    Ia berharap situasi segera membaik. “Beberapa toko eceran ngisi lagi hari ini, cuma dibatasi. Semoga ya lekas membaik, kasian pedagang sama yang beli,” pungkasnya.
    Berdasarkan data Kementerian ESDM, tercatat ada 370.000 supplier
    elpiji 3 Kg
    di seluruh Indonesia yang akan diangkat menjadi subpangkalan.
    Mereka akan diawasi ketat terkait harga jual.
    “Kriterianya yang sudah beroperasi semuanya kita angkat jadi subpangkalan sambil kita lihat ke depan.” 
    “Andai kalau ada yang tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal, harus dikasih sanksi, jangan harga dibuat semau-maunya,” tegas Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Simak, Panduan Membeli Gas Elpiji 3 Kg Pakai KTP

    Simak, Panduan Membeli Gas Elpiji 3 Kg Pakai KTP

    Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya mengumumkan kalau pengecer kembali diperbolehkan menjual gas elpiji 3 kg.

    Ia juga menegaskan mulai hari ini, Selasa, 4 Februari 2025, para pengecer otomatis menjadi sub penyalur resmi agar bisa menjual gas elpiji 3 kilogram (kg). 

    Meski begitu, Bahlil menegaskan pembelian elpiji 3 kilogram (kg) tetap harus menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

    “Kalau enggak pakai KTP, mau pakai apa? Kalian mau elpiji 3 kilo ini dipakai, dioplos, baru dikasih ke industri, nanti subsidi kita ini bagaimana itu maksudnya, tapi kami juga ingin yang disubsidi ini masyarakat belinya dengan harga yang terukur, terjangkau sesuai dengan apa yang program pemerintah,” kata Bahlil, Selasa, 4 Februari 2025.
     

     
    Aturan membeli gas elpiji 3 kg menggunakan KTP juga senada dengan kebijakan Pertamina terkait pengetatan penyaluran gas elpiji 3 kg. Hal ini bertujuan agar penyaluran gas elpiji 3 kg tepat sasaran.
    Cara beli gas elpiji 3 kg pakai KTP:

    1. Mendatangi langsung pengecer, pangkalan, atau subpenyalur resmi Pertamina.
    2. Menunjukkan NIK KTP saat membeli.
    3. NIK diinput dan akan tercatat secara digital melalui aplikasi Merchant Apss Pertamina (MAP).
    4. Jika KTP sudah terdaftar, transaksi bisa langsung dilakukan.
    5. Jika KTP belum terdaftar, lakukan pendaftaran dengan bantuan sub penyalur dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK).
    4. Satu NIK hanya untuk satu tabung.

    “Prinsip Pertamina Patra Niaga akan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait distribusi elpiji 3 kg,” ujar Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dalam keterangan resminya. 

    Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya mengumumkan kalau pengecer kembali diperbolehkan menjual gas elpiji 3 kg.
     
    Ia juga menegaskan mulai hari ini, Selasa, 4 Februari 2025, para pengecer otomatis menjadi sub penyalur resmi agar bisa menjual gas elpiji 3 kilogram (kg). 
     
    Meski begitu, Bahlil menegaskan pembelian elpiji 3 kilogram (kg) tetap harus menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

    “Kalau enggak pakai KTP, mau pakai apa? Kalian mau elpiji 3 kilo ini dipakai, dioplos, baru dikasih ke industri, nanti subsidi kita ini bagaimana itu maksudnya, tapi kami juga ingin yang disubsidi ini masyarakat belinya dengan harga yang terukur, terjangkau sesuai dengan apa yang program pemerintah,” kata Bahlil, Selasa, 4 Februari 2025.
     

     
    Aturan membeli gas elpiji 3 kg menggunakan KTP juga senada dengan kebijakan Pertamina terkait pengetatan penyaluran gas elpiji 3 kg. Hal ini bertujuan agar penyaluran gas elpiji 3 kg tepat sasaran.

    Cara beli gas elpiji 3 kg pakai KTP:

    1. Mendatangi langsung pengecer, pangkalan, atau subpenyalur resmi Pertamina.
    2. Menunjukkan NIK KTP saat membeli.
    3. NIK diinput dan akan tercatat secara digital melalui aplikasi Merchant Apss Pertamina (MAP).
    4. Jika KTP sudah terdaftar, transaksi bisa langsung dilakukan.
    5. Jika KTP belum terdaftar, lakukan pendaftaran dengan bantuan sub penyalur dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK).
    4. Satu NIK hanya untuk satu tabung.
     
    “Prinsip Pertamina Patra Niaga akan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait distribusi elpiji 3 kg,” ujar Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dalam keterangan resminya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Jungkir balik ESDM menjaga subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran

    Jungkir balik ESDM menjaga subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi sorotan publik dalam sepekan ini, sebab kebijakan berupa larangan pengecer menjual LPG 3 kg langsung memengaruhi masyarakat di tingkat akar rumput.

    Meski Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berulang kali berusaha meluruskan bahwa kebijakan tersebut lahir untuk menjaga harga jual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran, protes masyarakat tak dapat dihindari.

    Imbas dari larangan itu adalah panjangnya antrean pembeli LPG 3 kg di pangkalan-pangkalan resmi Pertamina. Keluhan dan kritik menyertai kebijakan yang baru berlaku pada 1 Februari 2025 itu.

    Respons cepat pemerintah adalah mengubah kebijakan yang waktu berlakunya jauh lebih cepat dari umur jagung itu. Per Selasa (4/2), pengecer kembali diberi izin untuk menjual LPG 3 kg dengan status barunya sebagai subpangkalan.

    Berbagai elemen masyarakat, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menilai kebijakan larangan bagi pengecer untuk menjual LPG 3 kg terlalu mendadak diterapkan dan tidak tersosialisasikan dengan baik.

    Padahal, keinginan pemerintah untuk menata penyaluran “gas melon” bukanlah hal yang baru.

    Pada awal 2024, Tutuka Ariadji ketika masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung Gas 3 kg agar subsidi LPG tepat sasaran.

    Keinginan tersebut selaras dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2023 ihwal penyalahgunaan subsidi LPG 3 kg. Namun, hingga 2024 berakhir, hilal revisi peraturan soal distribusi subsidi LPG 3 kg belum muncul.

    Halaman berikut: Apa yang menyebabkan larangan dadakan bagi pengecer untuk menjual LPG 3 kg?

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Video: LPG 3Kg Dijual Lagi di Pengecer – Trump Tunda Perang Dagang

    Video: LPG 3Kg Dijual Lagi di Pengecer – Trump Tunda Perang Dagang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer LPG 3Kg. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda perang dagangnya dengan Kanada dan Meksiko. Hal ini dilakukan usai Trump berbicara dengan para pemimpin kedua negara tersebut, pada senin 3 Februari waktu setempat.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, (Selasa, 04/02/2025).

  • Pangkalan di Kemanggisan nyatakan warga yang tak kebagian gas sedikit

    Pangkalan di Kemanggisan nyatakan warga yang tak kebagian gas sedikit

    Aman sampai saat ini.  Sudah mulai sedikit yang datang ke sini

    Jakarta (ANTARA) – Hari selaku pemilik pangkalan gas di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat menyatakan warga yang tidak kebagian gas elpiji 3 kg di lapaknya hanya sedikit.

    Hal itu disampaikan Hari menyusul fenomena kelangkaan tabung gas yang viral di media sosial beberapa waktu belakangan.

    “Aman sampai saat ini. Sudah mulai sedikit yang datang ke sini (dalam kondisi kesediaan tabung gas) habis. Jadi enggak sampai 20-30 orang yang enggak kebagian. Paling tersisa dua atau tiga orang saja,” ucap Hari kepada wartawan di Jakarta, Selasa, setelah pangkalannya dikunjungi Menteri Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Hari menyebut biaya isi ulang satu tabung gas 3 kilogram sebesar Rp16 ribu, meskipun warga sekitar mengaku harga yang dipatok Hari Rp18 ribu.

    “Enggak di sini tetap Rp16 ribu, karena dia (warga yang menyebut harga di pangkalan Hari Rp18 ribu) mungkin bukan (isi ulang) di sini,” tutur Hari.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penyalahgunaan distribusi elpiji 3 kilogram bersubsidi yang dilakukan oknum pengecer merupakan bahan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2023.

    Menurut Bahlil, kebijakan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram atau gas melon ini telah dikaji secara mendalam.

    “Semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK, bahwa ada penyalahgunaannya dari oknum-oknum pengecer,” kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Bahlil mengaku dampak dari kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer memang tanggung jawab pemerintah.

    Kebijakan larangan pengecer untuk menjual elpiji 3 kilogram awalnya bertujuan mengendalikan harga jual di masyarakat agar tidak ada yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Menghantui Warga Jabodetabek

    Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Menghantui Warga Jabodetabek

    Bisnis.com, JAKARTA – Kelangkaan gas elpiji 3 kg menjadi masalah serius di sejumlah wilayah Jabodetabek sejak pekan lalu. Beberapa warga mengeluhkan sulitnya memperoleh pasokan gas yang biasa mereka beli dengan harga terjangkau, sementara harga di pengecer meningkat pesat.

    Ieie (33), seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, mengungkapkan bahwa meskipun ada agen gas terdekat, dia sering kali tidak mendapatkan bagian.

    “Saya sering kali harus antre, kadang-kadang saya suruh anak saya, tetapi mereka nggak kuat. Bahkan setelah antre berjam-jam, belum tentu dapat juga,” ungkap Ieie, yang mengaku tinggal bersama suami dan dua anak, Selasa (4/2/2025).

    Dia menambahkan, meskipun stok gas langka, dia lebih memilih membeli dari warung atau agen yang biasa menjual dengan harga lebih stabil, meski terkadang jauh lebih mahal. “Lebih baik ada stok di warung, jadi kalau habis bisa cepat dapat. Jaraknya juga nggak terlalu jauh,” jelasnya.

    Ieie berharap agar pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini dan memastikan distribusi LPG 3 kg kembali lancar.

    “Harusnya semua orang bisa beli dengan harga yang sama, jangan sampai ada aturan yang malah memberatkan masyarakat kecil seperti kami,” tambahnya, mengingat kelangkaan ini sudah mulai membuat kesulitan bagi banyak keluarga.

    Di sisi lain, Toni (41), seorang pedagang gorengan, mengungkapkan bahwa meskipun ia masih bisa mendapatkan pasokan gas, harga yang harus dibayar telah melonjak drastis. “Dulu gas 3 kg saya beli di harga Rp16.000, kemudian naik jadi Rp20.000, dan terakhir Rp23.000 per tabung,” katanya.

    Meskipun harga naik, Toni tetap menganggap penting untuk menjaga pasokan gas, agar usahanya bisa terus berjalan. “Yang penting saya ada stok. Kalau nggak ada, usaha bisa terganggu,” ujarnya, seraya berharap harga bisa segera stabil.

    Sementara itu, Tuti, seorang agen gas yang sudah berjualan resmi selama tiga tahun, enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kelangkaan tersebut. Saat ditemui, Tuti menyatakan bahwa dirinya sudah dibriefing oleh pihak agen untuk tidak memberikan wawancara terkait masalah ini.

    “Saya hanya mengikuti arahan dari pihak agen. Jika ada wawancara, harus laporkan lampiran izin ke Humas Pertamina,” ujarnya.

    Untuk merespon masalah ini, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menggelar sidak ke Pangkalan LPG 3 kg Toko Kevin Alesandro, Palmerah, Jakarta Barat. Dalam sidak tersebut, Bahlil didampingi oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Achmad Mukhtasyar, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan. 

    Bahlil mengungkapkan, sebanyak 370 ribu supplier LPG akan diangkat menjadi sub-pangkalan untuk memperlancar distribusi.

    “Kriterianya seperti apa? Sekarang kita sedang berupaya agar distribusi lebih merata dan tidak ada kekurangan pasokan di masyarakat,” jelas Bahlil dalam sidak tersebut.

    Pemerintah berharap langkah ini dapat mengatasi kelangkaan gas 3 kg yang sudah mengganggu kelangsungan usaha dan kehidupan masyarakat.

  • Bahlil Ungkap Saran JK ke Prabowo soal Penataan Distribusi LPG 3 Kg

    Bahlil Ungkap Saran JK ke Prabowo soal Penataan Distribusi LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (4/2/2025). Salah satu topik yang dibahas terkait dengan tata kelola dan penataan distribusi LPG 3 kg yang tengah menjadi sorotan publik.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, JK menceritakan bahwa kebijakan subsidi LPG sudah berjalan sejak dirinya menjadi Wapres pada 2000, saat periode pertama bersama dengan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kebijakan subsidi LPG tersebut belum ada perubahan hingga periode Presiden Prabowo Subianto.

    “Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih Rp8.000 dan sekarang sudah Rp16.000. Artinya, subsidi sekarang masih sama dengan tahun-tahun lalu,” ujar Bahlil kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025).

    Untuk itu, menurutnya, perlu dilakukan penataan ulang distribusi LPG 3 kg sehingga subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

    “Diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga Rp25.000 per tabung. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang,” katanya.

    Padahal, menurut kalkulasi Kementerian ESDM, masyarakat harusnya dapat membeli LPG 3 kg dengan harga maksimal di bawah Rp20.000.

    Bahlil menuturkan, JK pun memahami bahwa prinsipnya pemerintah ingin melakukan penataan agar penyaluran subsidi LPG ke masyarakat dapat tepat sasaran. JK juga menilai penataan distribusi gas menjadi sangat penting sehingga keputusan pemerintah untuk meningkatkan status pengecer menjadi sub-pangkalan LPG 3 kg dinilai sebagai salah satu langkah yang tepat.

    Sebelumnya, pemerintah melarang pengecer atau warung menjual LPG 3 kg per 1 Februari 2025. Namun, kebijakan ini mendapat keluhan masyarakat yang harus antre dan menempuh jarak jauh untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi.

    Sebagai respons, pemerintah pun kini mengubah status pengecer yang telah terdaftar di Pertamina menjadi sub-pangkalan LPG 3 kg sehingga dapat kembali menjual LPG bersubsidi tersebut.