Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Gimana Nasib Subsidi Konversi Motor Listrik di Indonesia?

    Gimana Nasib Subsidi Konversi Motor Listrik di Indonesia?

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap nasib subsidi konversi motor listrik di Indonesia. Mereka mengaku masih merumuskan aturan terkait dan hitung-hitungan dana.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, pihaknya perlu merevisi lebih dulu Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023 soal bantuan pemerintah atas konversi roda dua jadi listrik berbasis baterai.

    “Itu baru ada perubahan Permen-nya. Kan waktu itu Permen-nya hanya sampai 2024, nah kita harus revisi peraturan menterinya,” ujar Eniya saat ditemui di Karawang, Jawa Barat, Selasa (11/2).

    Subsidi konversi motor listrik. Foto: Antara Foto/Sulthony Hasanuddin

    Eniya menjelaskan, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia setuju untuk melanjutkan subsidi konversi motor listrik. Namun, pihaknya masih menghitung seberapa besar biaya yang dibutuhkan.

    “Pak menteri sih setuju untuk melanjutkan. Tetapi nanti dananya yang harus dipikirkan,” ungkapnya.

    Ketika ditanya mengenai bocoran skema subsidi, Eniya belum bisa mengungkapnya. Sebab, semuanya masih dalam perumusan bersama.

    “Nah itu nanti yang akan dibahas juga bagaimana skemanya dan jumlahnya. Tetapi sekarang belum ada putusan. Timeline-nya juga belum ada,” kata dia.

    Kementerian ESDM mencatat, realisasi konversi motor listrik selama 2024 tembus sekitar 1.500 unit. Catatan tersebut naik 10 kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu yang hanya 145 unit.

    Teknisi mengkonversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi sepeda motor listrik di Bengkel Elders Garage, Pancoran, Jakarta, Jumat (2/8/2024). Kementerian ESDM membuka layanan gratis bagi 500 sepeda motor BBM milik warga bertempat tinggal di Jabodetabek untuk dikonversi menjadi sepeda motor listrik dengan biaya Rp16 juta per unit, tidak termasuk biaya cek fisik, biaya perubahan surat kendaraan, dan biaya rekondisi kendaraan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Berbeda dengan pembelian unit baru, konversi motor listrik mendapat subsidi Rp 10 juta dari pemerintah. Nominal tersebut umumnya separuh lebih dari ongkos konversi secara keseluruhan.

    Pekan lalu, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah soal nasib subsidi konversi di Tanah Air. Menurut informasi yang mereka dapat, bantuan itu kemungkinan besar akan lanjut tahun ini.

    “Konversi saya denger dari Kementerian ESDM bahwa tahun ini tetap dapat bantuan dari pemerintah. Tapi rencananya berapa? Saya akan coba komunikasi,” kata Budi Setiyadi selaku Ketua Umum AISMOLI.

    (sfn/dry)

  • Dirjen Migas Dinonaktifkan Meski Belum Sebulan Menjabat, Ada Apa?

    Dirjen Migas Dinonaktifkan Meski Belum Sebulan Menjabat, Ada Apa?

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membenarkan penonaktifan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Achmad Muchtasyar yang berlaku sejak Senin 10 Februari 2025.

    “Iya, penonaktifan (Dirjen Migas Achmad Muchtasyar) per kemarin sore (Senin, 10 Februari 2025),” kata Wamen ESDM ditemui seusai Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR RI di Jakarta, Selasa dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Dia mengatakan bahwa pengambilan keputusan tersebut setelah adanya evaluasi internal yang dilakukan oleh pihak Kementerian ESDM.

    “Untuk Dirjen Migas, ini kita lagi evaluasi internal, ya tentu dengan adanya proses evaluasi internal, itu nanti akan dilihat ya bagaimana proses hukum yang berjalan,” ujarnya.

    Wamen ESDM mengungkapkan bahwa proses evaluasi tengah berlangsung dan akan melibatkan peninjauan secara independen terhadap aspek hukum yang terkait dengan jabatan tersebut.

    “Jadi itu untuk kita lebih independen, untuk melihat itu proses hukum,” kata dia.
    Namun, Yuliot tidak menjelaskan lebih banyak mengenai masalah atau isu yang akhirnya menyebabkan penonaktifan Achmad Muchtasyar dari posisinya.

    “Ini permasalahan lagi dalam evaluasi,” tutur Yuliot singkat.

    Diketahui, Achmad Muchtasyar sebagai Dirjen Migas Kementerian ESDM dilantik pada Kamis, 16 Januari 2025 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Artinya, belum genap satu bulan Achmad Muchtasyar menjabat sebagai Dirjen.

    “Ya (Dirjen Migas menjabat) kurang sebulan,” kata Wamen ESDM sembari meninggalkan awak media yang melakukan door stop.

    Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin, 10 Februari 2025.

    Kejagung Menggeledah Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM

    Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan bahwa tindakan penggeledahan di Gedung Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena adanya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

    “Penggeledahan ini dilakukan terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.

    Harli mengungkapkan penggeledahan dilakukan pada Senin sekitar pukul 11.00 WIB hingga pukul 18.40 WIB yang merupakan salah satu tahapan dari penyidikan umum terkait kasus ini.

    “Ini masih proses penyidikan yang masih mengumpulkan berbagai bukti-bukti dan salah satunya tentu melalui upaya penggeledahan pada siang hingga sore hari yang dilakukan oleh penyidik,” ujarnya.

    Harli mengatakan bahwa dalam prosesnya, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah tiga ruangan, yaitu ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Migas, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Ditjen Migas, dan Sekretaris Ditjen Migas.

    Dari hasil penyidikan ditemukan sejumlah barang bukti berupa lima kardus berisi dokumen, barang bukti elektronik berupa ponsel sebanyak 15 unit, satu unit laptop serta empat soft file.

    “Setelah barang-barang tersebut ditemukan, dikumpulkan, maka oleh penyidik juga pada saat yang sama dilakukan penyitaan,” ucapnya.

    Kemudian, nantinya barang bukti yang disita tersebut akan didalami untuk membuat terang dugaan tindak pidana korupsi ini.

    “Tentunya diharapkan bahwa dengan proses penyidikan ini, akan menjadi terang dari tindak pidana yang sedang disidik, sesuai dengan aturan yang ada, dan menemukan tersangkanya,” ucapnya.***(Siti Riyani Novrianti_UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Blak-blakan Bahlil soal Maju Mundur Izin Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport

    Blak-blakan Bahlil soal Maju Mundur Izin Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan lobi-lobi PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga.

    Pasalnya, hingga saat ini belum ada keputusan pasti terkait izin ekspor yang telah berakhir pada 1 Januari 2025 itu. 

    Menurutnya, pemerintah masih menantikan keseriusan Freeport dalam mempercepat perbaikan smelter konsentrat tembaga di Gresik, Jawa Timur yang mengalami kebakaran pada bagian pengolahan asam sulfatnya.

    “Tapi, saya sudah kasih tahu sama Dirut Freeport Tony Wenas, sahabat saya. Tony, kita dulu ini kawan. Saya ini kuliah dulu di Beasiswa dari Freeport, sekalipun cuma 3 semester. Jadi gaya-gaya Freeport ini dari saya masih kuliah, dari belum lahir sampai saya sudah jadi Menteri. Kok belum ada perubahan, masih ‘gaya’ lama terus,” ujar Bahlil di Mandiri Investment Forum, Selasa (11/2/2025). 

    Bahlil menuturkan bahwa pemerintah akan memberikan izin perpanjangan ekspor konsentrat apabila Freeport dapat menyelesaikan perbaikan pabrik dengan cepat. Pemerintah juga meminta tanggal pasti kapan perbaikan tersebut rampung. 

    Apabila perbaikan telah selesai dengan waktu dijanjikan, dirinya akan segera melaporkan dalam rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Perekonomian, Kementerian Teknis dan Presiden Prabowo Subianto secara langsung. 

    “Jadi saya bilang sama dia, boleh saya kasih izin, tetapi you harus take care, kapan perbaikan ini selesai. Supaya kita fair. Karena di Amman Mineral, di apa namanya, NTB, itu sudah berjalan. Jadi konsentrat gak ada lagi yang kita ekspor,” terangnya. 

    Sebelumnya, Bahlil meminta PTFI untuk mempercepat perbaikan smelter yang mengalami kebakaran, dari target semula pada Agustus 2025 menjadi Mei atau Juni mendatang. 

    “Kemarin saya sudah rapat sama Freeport, saya minta untuk dipercepat, awalnya itu kan mereka bikin di bulan 8 [Agustus], tapi sekarang kita tarik dia mungkin selesainya di Mei-Juni ya,” ujarnya, beberapa waktu lalu. 

    Diberitakan sebelumnya, Freeport-McMoRan Inc (FCX) berharap PT Freeport Indonesia dapat kembali mengekspor konsentrat tembaga pada kuartal I/2025. 

    Mengutip Laporan FCX Kuartal IV dan Akhir Tahun 2024, Kamis (30/1/2025), FCX menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) mengenai keadaan kahar, Freeport Indonesia (PTFI) telah meminta persetujuan dari pemerintah Indonesia untuk mengizinkan ekspor konsentrat tembaga pada 2025 hingga smelter tembaga barunya di Gresik, Jawa Timur rampung diperbaiki dan dapat berproduksi sekala penuh. 

    Menurut President & Chief Executive Officer FCX Kathleen Quirk, pemerintah Indonesia memberi sinyal positif akan memperpanjang relaksasi izin ekspor konsentrat Freeport Indonesia sambil meminta Freeport untuk mempercepat perbaikan smelter.

    “Mereka [pemerintah Indonesia] telah mengunjungi lokasi smelter dan mereka telah mengindikasikan dukungan untuk mengizinkan kami melanjutkan ekspor pada 2025,” ujar Kathleen dalam Earnings Conference Call Q4 2024.

    Saat ini, kata Kathleen, Freeport masih menunggu revisi aturan terkait ekspor mineral mentah. Peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini melarang ekspor konsentrat tembaga per 1 Januari 2025.

  • Pesan Khusus Bahlil buat Freeport Kalau Mau Dapat Izin Ekspor Konsentrat

    Pesan Khusus Bahlil buat Freeport Kalau Mau Dapat Izin Ekspor Konsentrat

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberikan izin ekspor konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia (PTFPI). Izin ekspor Freeport telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin ekspor tergantung pada penyelesaian perbaikan smelter Freeport di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur, yang dilanda kebakaran beberapa waktu lalu.

    Menurut Bahlil izin ekspor akan diberikan apabila Freeport bisa memastikan kapan perbaikan smelter tersebut rampung.

    “Di Freeport ada sedikit masalah, smelter mereka yang sudah jadi kurang lebih sekitar US$ 3 miliar kemudian kebakaran di satu rantai yang namanya asam sulfat,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    “Mereka lagi mengajukan ke saya untuk memperpanjang ekspor konsentrat. Jadi saya bilang sama dia, boleh saya kasih izin tetapi you harus take care kapan perbaikan ini selesai, supaya kita fair. Karena di Amman (Amman mineral), di NTB itu sudah berjalan (penghentian ekspor). Jadi konsentrat nggak ada lagi yang kita ekspor,” sambung mantan menteri Investasi itu.

    Sebelumnya, PT Freeport Indonesia (PTFI) mengaku sedang mengajukan izin relaksasi ekspor konsentrat tembaga yang telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menghentikan sementara seluruh operasional produksi katoda tembaga di Smelter.

    “Masih full berhenti. Kalau lagi perbaikan kan nggak mungkin produksi karena itu kan Capture CO2,” ungkap Tony di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (3/1).

    Di tempat yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi menjelaskan bahwa berdasarkan laporan PTFI usai insiden kebakaran, smelter PTFI baru bisa memulai produksinya kembali di Juli 2025.

    “Katanya masih enam bulan lagi ya, pokoknya selesai. Awal ramp-up. Pokoknya semester I selesai,” ujarnya.

    (hns/hns)

  • Kementerian ESDM Tetap Berjalan Normal setelah Kantor Dirjen Migas Digeledah Kejagung

    Kementerian ESDM Tetap Berjalan Normal setelah Kantor Dirjen Migas Digeledah Kejagung

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan aktivitas di kementeriannya tetap berjalan normal seusai penggeledahan kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (10/2/2025).

    “Dari kementerian tetap berjalan normal. Kami tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan,” ujar Yuliot kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Yuliot menegaskan Kementerian ESDM menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap bekerja sama dengan Kejagung dalam penyelidikan lebih lanjut. “Kami mengikuti proses hukum yang berlaku, dan semua pihak yang diperiksa akan bersikap kooperatif,” jelasnya.

    Selain itu, Kementerian ESDM telah melakukan evaluasi internal terhadap dirjen migas. Bahkan, Achmad Muchtasyar telah dinonaktifkan dari jabatannya sejak Senin (10/2/2025).

    “Kami tengah melakukan evaluasi internal agar lebih independen dalam menghadapi proses hukum,” tambah Yuliot terkait aktivitas Kementerian ESDM seusai penggeledahan kantor dirjen migas oleh Kejagung.

    Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklarifikasi penonaktifan Achmad Muchtasyar dari jabatannya sebagai dirjen migas tidak terkait dengan penggeledahan Kejagung.

    “Rotasi atau pergantian pejabat eselon I adalah hal yang biasa dalam organisasi. Itu bagian dari konsolidasi institusi,” ujar Bahlil saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Bahlil menegaskan penggeledahan Kejagung berkaitan dengan impor minyak mentah (crude oil) pada 2018-2019, sedangkan penonaktifan Achmad adalah urusan internal kementerian.

    “Saya dapat informasi penggeledahan ini terkait dengan impor crude pada 2018-2019, bukan terkait pergantian dirjen migas,” tegasnya terkait aktivitas Kementerian ESDM seusai penggeledahan kantor dirjen migas oleh Kejagung.

  • Bahlil Tahan Ekspor Listrik Bersih RI ke Singapura, Ini Alasannya

    Bahlil Tahan Ekspor Listrik Bersih RI ke Singapura, Ini Alasannya

     

    Bisnis.com, JAKARTA —  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap pihaknya masih menahan rencana ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura hingga mendapat kepastian akan keuntungan yang didapatkan Indonesia. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya telah bertemu dengan salah satu Menteri di Singapura dan memberikan syarat agar listrik hijau dari Kepulauan Riau dapat dialirkan ke negara tersebut. 

    “Jadi aku bilang sama dia [Menteri Singapura] begini, aku kirim kamu, oke, energi baru terbarukan dari Riau, Kepri, dia juga minta untuk CCS [carbon capture storage], supaya menangkap carbon capture dari industri Riau, oke, saya setuju juga. Tapi saya mau tanya, kamu kasih Indonesia apa?” kata Bahlil, Selasa (11/2/2025). 

    Bahlil menuturkan bahwa Indonesia akan mendukung dan terbuka untuk melakukan kerja sama dengan pihak manapun, asalkan dapat terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, dia pun menantikan tawaran menarik dari Singapura untuk Indonesia. 

    “Jangan kamu minta aja terus kamu gak pernah kasih tau, apa kamu kasih kita. Jadi jangan dibangun persepsi, bahwa seolah-olah gak kita dukung, bukan hanya dukung, gendong ini Singapura, kita gendong dia. Cuman pada saat kita gendong, kita belum lihat gelagatnya, untuk dia juga mengendong kita,” tuturnya. 

    Di samping itu, Bahlil juga mengaku telah mendapat desakan dari Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo untuk segera memberikan izin ekspor listrik bersih ke Singapura karena akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia. 

    “Saya bilang, Pak Darmo, membangun negara ini tidak hanya berbicara tentang bisnis. Kedaulatan dan maruah negara merah putih, juga harus kita pegang, supaya negara lain juga memperhitungkan kita bagian yang harus kita win-win,” jelasnya. 

    Terkait tenggat waktu ekspor listrik bersih dilakukan, Bahlil menyebut bahwa keputusan pemerintah akan tergantung pada proposal atau penawaran dari Singapura untuk Indonesia. 

    “Ya tergantung Bapak. Kalau Bapak sudah ada proposal untuk kasih apa Indonesia, kita akan cepat juga. Tapi jangan Bapak tanya terus tentang apa yang Bapak minta. Kita maunya fair. Supaya kita sama-sama jalan, kita sama-sama win-win, dan manfaatnya semuanya untuk kedua belah negara,” pungkasnya. 

    Sebagaimana diketahui, Indonesia telah memiliki kesepakatan kerja sama ekspor listrik hijau dan pengembangan industri panel surya dengan Singapura mencapai US$20 miliar atau setara dengan Rp308 triliun (asumsi kurs Rp15.423 per dolar AS).  

    Dalam agenda International Sustainability Forum (ISF) 2024, otoritas Singapura melalui Energy Market Authority (EMA) memberikan persetujuan bersyarat kepada dua perusahaan Singapura, Total Energies & RGE dan Shell Vena Energy Consorsium, untuk impor listrik rendah karbon dari Indonesia.   

    Sebelumnya, Singapura juga telah memberikan izin impor listrik dari Indonesia kepada lima perusahaan, yaitu Pacific Metcoal Solar Energy, Adaro Solar International, EDP Renewables APAC, Venda RE, dan Kepel Energy. 

    EMA menerbitkan lisensi bersyarat kepada kelima perusahaan tersebut sebagai pengakuan bahwa proyek-proyek ini berada dalam tahap pengembangan lanjutan. Kendati, Bahlil menilai belum ada kesepakatan hitam di atas putih.

  • Blok Masela Mangkrak, Bahlil Beri Surat Peringatan Pertama ke Inpex Jepang

    Blok Masela Mangkrak, Bahlil Beri Surat Peringatan Pertama ke Inpex Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA —  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengirimkan surat peringatan kepada pemegang hak konsesi lapangan gas besar di Indonesia yang tak kunjung melanjutkan produksi setelah selesai eksplorasi 26 tahun lalu. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya telah melayangkan surat peringatan pertama kepada pengelola Wilayah Kerja (WK) tersebut. Sebelumnya, Bahlil juga telah menyebut akan melakukan evaluasi terhadap hak konsesi Blok Masela yang saat ini dipegang Inpex Masela Ltd. 

    “Ini sekaligus sebagai pengumuman, ada satu WK yang 26 tahun sudah temukan salah satu gas terbesar, giant, tapi gak dinaikkan statusnya. Saya sudah bikin surat peringatan pertama, kedua, ga bisa lagi, saya cabut, ini gede dan ini pasti akan gempar,” ujar Bahlil di Mandiri Investment Forum (IMF) 2025, Selasa (11/2/2025). 

    Bahlil tampak geram dengan investor asal Jepang tersebut yang tak kunjung memberikan perkembangan signifikan. Padahal, Blok Masela merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Inpex telah mendapatkan hak konsesinya sejak 1998. 

    Untuk itu, setelah memberikan surat peringatan pertama, Bahlil tak segan memberikan surat peringatan kedua sekaligus mencabut izin pengelolaan lapangan gas di Laut Arafura itu.

    Kendati demikian, Bahlil tak mengungkap secara langsung perusahaan yang telah diberikan SP 1 dan ancaman pencabutan izin pengelolaan lapangan gas tersebut. 

    “Saya tidak perlu sampaikan perusahaan apa itu, biarkanlah Tuhan, saya, dia yang tahu. Kalau dia rasa pasti tahu betul itu kira-kira,” tuturnya. 

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto membenarkan bahwa perusahaan yang dimaksud Bahlil yaitu Inpex sebagai operator Blok Masela saat ini. 

    “Iya [Inpex]. Ya diharapkan bisa segera ada pembeli gasnya sehingga proyek bisa dimulai, tahun ini lah,” terangnya. 

  • Bahlil Mau Bentuk Badan Pengawas LPG 3 Kg

    Bahlil Mau Bentuk Badan Pengawas LPG 3 Kg

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperketat pengawasan penyaluran LPG 3 kg alias gas subsidi. Rencananya, pelaksanaan pengawasan ini akan dijalankan badan yang selama ini ada atau bikin baru.

    “Saya kan katakan bahwa harus ada lembaga yang mengawasi untuk LPG subsidi. Lembaga itu bisa BPH Migas atau lembaga lain, seperti lembaga ad hoc,” kata Bahlil saat ditemui wartawan usai acara Mandiri Investment Forum, Selasa (11/2/2025).

    Bahlil mengatakan lembaga pengawas LPG 3 kg ini masih dalam tahap pembahasan agar tidak memakan banyak anggaran, namun bisa berjalan efektif.

    “Nah, saya lagi merumuskan dengan tim mana yang lebih cocok agar tidak terjadi pemborosan anggaran tetapi subsidi dapat tetap sasaran, harus kita lakukan,” terangnya.

    Bahlil menambahkan badan pengawas LPG 3 kg perlu diadakan agar pendistribusian tabung gas melon subsidi di tengah masyarakat betul-betul tepat sasaran.

    “Karena subsidi itu untuk rakyat. Jadi harganya harus pas, volumenya harus pas, kemudian tidak boleh terjadi penyalahgunaan. Karena itu barang subsidi untuk rakyat,” tutur Bahlil.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut penyaluran LPG 3 kg bakal diawasi lebih ketat. Tugas tersebut akan diemban oleh badan pengawas, dalam hal ini BPH Migas.

    Menurut Yuliot, saat ini BPH Migas bertugas melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.

    “Jadi kita juga mau melihat itu dari sisi penugasan, kalau di regulasinya penugasan untuk pengawasan itu kan hanya minyak saja untuk di BPH Migas. Ya sementara kalau untuk pengawasan hanya melalui jaringan itu yang dilakukan pengawasan oleh BPH Migas,” ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    “Jadi ya kita juga kalau bisa diintegrasikan seluruh pengawasan itu dilakukan oleh BPH Migas,” sambung Yuliot.

    (hns/hns)

  • Bahlil Tuding IMF Bikin Indonesia Berbalik dari Produsen jadi Pengimpor Minyak

    Bahlil Tuding IMF Bikin Indonesia Berbalik dari Produsen jadi Pengimpor Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding International Monetary Fund (IMF) sebagai biang kerok di balik penurunan tren lifting minyak nasional yang terjadi setelah tahun 1996-1997 hingga saat ini.

    Kala itu, lifting minyak Indonesia mencapai 1,2 juta barel per day (mbopd) dengan konsumsi sebesar 500.000 – 600.000 bopd. Sementara itu, ekspor minyak nasional mencapai 1 juta mbopd. Total pendapatan RI pada 1997 bersumber dari migas sebesar 41,50%. 

    “Seiring waktu berjalan, banyak perubahan-perubahan yang kita lakukan termasuk rekomendasi IMF ketika kita mau dibantu waktu itu. Dokternya ini IMF, dokter ini ada salah-salah juga, ini saya buktikan dokter ini salah. Dia suruh kita untuk membuat, merubah undang-undang gas. Apa yang terjadi? Trend lifting kita pasca 1996-1997 itu menurun terus,” ujar Bahlil di Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, Selasa (11/2/2025). 

    Pada 2008, Bahlil menilai lifting minyak nasional mulai meningkat lantaran ditopang produksi dari lapangan Banyu Urip. Perbaikan terjadi hingga 2016, kendati demikian lifting minyak kembali ke angka 600.000 bopd dengan konsumsi 1,5 juta -1,6 juta bopd. 

    “Jadi kondisi tahun 1997 itu berbalik sekarang. Makanya impor kita, impor kita sekarang 1 juta barel per day. Karena kita hanya kapasitas kita 600.000 barel per day,” ujarnya. 

    Kendati demikian, Bahlil menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan lifting minyak nasional dapat mencapai 900.000 hingga 1 juta barel per hari (mbopd) pada periode 2028-2029. Sementara, lifitng minyak saat ini rata-rata 579,7 mbpod sepanjang tahun lalu.

    Target tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang yang dapat dioptimalkan, terlebih Indonesia saat ini memiliki potensi 7.000-8.000 sumur potensial yang dapat berproduksi. Hal ini disebut dapat mendorong arahan dari Prabowo. 

    “Presiden Prabowo menargetkan kami, dan beliau sudah canangkan agar di 2028-2029 lifting kita sudah harus mencapai 900.000 sampai 1 juta barel per day, ini tantangan, ini kerja keras,” terangnya. 

    Pihaknya tengah melakukan pendalaman untuk meningkatkan lifting minyak dari sumur-sumur yang potensial. Terlebih, dia juga mendorong baseline 301 sumur minyak yang telah selesai eksplorasi namun belum menerbitkan Plant of Development (PoD).