Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Menteri ESDM minta Pertamina Hulu Rokan tingkatkan produksi

    Menteri ESDM minta Pertamina Hulu Rokan tingkatkan produksi

    Target ‘lifting’ kita harus naik, tentunya dalam rangka menjaga marwah dan kedaulatan negara dalam konteks energi

    Pekanbaru (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan peninjauan ke wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Duri, Bengkalis Provinsi Riau dan meminta perusahaan itu meningkatkan produksi guna menjaga ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

    “Di sini adalah salah satu pusat sumber minyak yang dimiliki PHR. Target ‘lifting’ kita harus naik, tentunya dalam rangka menjaga marwah dan kedaulatan negara dalam konteks energi dan ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai anak-anak yang dilahirkan dari Ibu Pertiwi Indonesia,” kata Bahlil di Duri, Bengkalis, Rabu.

    Dalam kunjungannya Menteri Bahlil melihat langsung area operasi di lapangan Duri didampingi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto.

    Bahlil mengapresiasi penerapan metode “Enhanced Oil Recovery” (EOR) dengan metode “steamflood” yang diterapkan oleh PHR dalam upaya meningkatkan produksi.

    Sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan energi, Bahlil menegaskan pemerintah akan terus memberikan dukungan dan motivasi kepada PHR untuk terus semangat dalam upaya meningkatkan produksi.

    “Saya yakin Pertamina mampu melakukan ini karena lifting kita itu adalah produk dari Pertamina dan dari 60 persen tersebut 25-30 persen berasal dari PHR. Semangat terus, ibu pertiwi menanti pengabdian kita untuk menjaga marwah negara dalam rangka memberikan pelayanan kepada rakyat dan bangsa,” tukasnya.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto juga mengapresiasi upaya PHR dalam mengoptimalkan potensi di WK Rokan melalui teknologi EOR. Injeksi uap pertama di lapangan NDDA14 menjadi langkah maju yang signifikan di awal tahun dalam meningkatkan produksi nasional.

    “Tentunya ini menjadi kabar baik bagi industri hulu migas Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan perusahaan dalam meningkatkan produksi minyak dan memperpanjang usia produksi lapangan-lapangan minyak di Indonesia. Diharapkan metode ini akan terus berjalan lancar dengan tetap mengedepankan kinerja andal dan selamat,” ujarnya.

    Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan mengatakan proyek “steamflood” di lapangan NDD A14 ini merupakan bagian dari strategi PHR untuk mengoptimalkan potensi reservoir minyak di Blok Rokan melalui teknologi EOR.

    Dengan menginjeksikan uap ke dalam reservoir, viskositas minyak akan berkurang sehingga lebih mudah mengalir dan dapat diproduksikan.

    “Pencapaian proyek NDD Area 14 ini merupakan hasil kerja keras segenap pekerja PHR yang terus berinovasi dalam meningkatkan produksi. Semoga proyek steamflood ini akan memberikan dampak positif dalam upaya kita untuk terus menjaga ketahanan energi nasional,” tutur Ruby.

    Lapangan NDD A14 merupakan pengembangan area steamflood baru setelah alih kelola WK Rokan oleh Pertamina. Adapun proyek pengembangan lapangan NDD A14 stage-1 ini meliputi pemboran sebanyak 68 sumur, di mana sebanyak 47 sumur produksi (producer), 15 sumur steam injector dan 6 sumur observasi dengan estimasi cadangan total proyek sebesar 6,74 MMBO (juta barel minyak).

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil pastikan UMKM tetap dapat LPG 3 kg dengan harga terjangkau

    Bahlil pastikan UMKM tetap dapat LPG 3 kg dengan harga terjangkau

    kebijakan mengenai pengecer tidak dibatalkan, melainkan ditata ulang dengan menaikkan status pengecer menjadi subpangkalan

    Pekanbaru (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tetap dapat membeli Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg dengan harga terjangkau.

    Bahlil dalam pernyataannya usai inspeksi mendadak di salah satu Pangkalan LPG di Pekanbaru, Riau, Rabu, menegaskan bahwa subsidi LPG yang diberikan pemerintah bertujuan agar harga di masyarakat tidak melebihi harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

    Kendati begitu, perlakuan UMKM untuk mendapatkan LPG 3 kg akan berbeda dengan rumah tangga biasa, mengingat punya peran dan skala yang berbeda dari sisi perekonomian.

    “Untuk saudara-saudara saya UMKM, tetap kita harus kasih. Jadi nanti kita akan buat juga aturan mainnya. Memang mereka diberikan berbeda dengan konsumsi rumah tangga biasa,” katanya.

    Sebagai langkah pengawasan, lanjut dia, Kementerian ESDM berencana membentuk badan khusus untuk mengawasi distribusi dan penyaluran LPG 3 kg. Hal itu seperti yang telah dilakukan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    “Kami jujur dari Kementerian ESDM yang diberikan tugas kepada Pertamina Patra Niaga, ini sekarang lagi berkoordinasi. Saya akan membentuk badan khusus untuk melakukan penataan, supaya rakyat benar-benar dapat harganya yang pas, terjangkau, sesuai dengan pemerintah,” jelas Bahlil.

    Sebagai tindak lanjut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait kembalinya penjualan tabung LPG 3 kg di subpangkalan, Bahlil menemukan harga di salah satu pangkalan LPG 3 jg di Pekanbaru telah sesuai ketentuan pemerintah.

    “Alhamdulillah, hari ini saya di Riau di pangkalan ini bagus sekali. Harganya Rp18.000. Rp18.000 itu rakyat beli langsung. Ini yang pemerintah mau seperti ini. Jadi harga masyarakat itu harus dapat dengan harga di bawah Rp20.000,” ungkapnya.

    Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan mengenai pengecer tidak dibatalkan, melainkan ditata ulang dengan menaikkan status pengecer menjadi subpangkalan. Langkah ini bertujuan agar transaksi dapat dikontrol melalui sistem digital yang telah disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

    “Dengan pengecer naik menjadi subpangkalan, itu sudah akan dimasukkan aplikasinya. Supaya kita tahu dia jual ke siapa, harganya berapa, supaya tidak ada mark up dan dijual oplosan. Itu maksudnya,” jelasnya.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sidak Pangkalan LPG 3 Kg di Pekanbaru, Bahlil Kasih Perlakuan Khusus untuk UMKM – Page 3

    Sidak Pangkalan LPG 3 Kg di Pekanbaru, Bahlil Kasih Perlakuan Khusus untuk UMKM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Program swasembada energi tidak lepas dari pemakaian gas bumi untuk produk semisal LPG 3 kg bersubsidi. Namun, peredaran tabung gas melon hijau sempat langka akibat kebijakan pemerintah yang sempat menyetop distribusi ke tingkat pengecer. 

    Situasi itu membuat Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, agar seluruh pengecer dinaikan menjadi sub pangkalan, untuk bisa kembali berjualan LPG 3 kg pada Selasa, 4 Februari 2025.

    Setelah menjalankan instruksi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lanjut melanjutkan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG 3 kg di Kota Pekanbaru, Riau. Usai sehari sebelumnya mengunjungi beberapa titik pangkalan di Kota Jakarta, Tangerang dan Depok.

    Dalam kunjungannya ke salah satu pangkalan di Pekanbaru, Bahlil memastikan golongan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap dapat membeli tabung LPG 3 kg dengan harga terjangkau.

    Ia menegaskan, subsidi LPG yang diberikan pemerintah bertujuan agar harga di masyarakat tidak melebihi harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Kendati begitu, perlakuan UMKM untuk mendapatkan LPG 3 kg akan berbeda dengan rumah tangga biasa, mengingat punya peran dan skala yang berbeda dari sisi perekonomian.

    “Untuk saudara-saudara saya UMKM, tetap kita harus kasih. Jadi nanti kita akan buat juga aturan mainnya. Memang mereka diberikan berbeda dengan konsumsi rumah tangga biasa,” ujar Bahlil di salah satu pangkalan LPG di Pekanbaru, Riau, Rabu (5/2/2025) 

    “Karena pasti mereka mau jual bakso, mau jual mie goreng, mau jual pisang goreng, atau goreng-gorengan. Ini kita harus melakukan berbeda. Dan saya mendukung UMKM harus diberikan berbeda dengan masyarakat biasa,” dia menegaskan. 

    Sebagai langkah pengawasan, Kementerian ESDM berencana membentuk badan khusus untuk mengawasi distribusi dan penyaluran LPG 3 kg, seperti yang telah dilakukan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    “Kami jujur dari Kementerian ESDM yang diberikan tugas kepada Pertamina Patra Niaga, ini sekarang lagi berkoordinasi. Saya akan membentuk badan khusus untuk melakukan penataan, supaya rakyat benar-benar dapat harganya yang pas, terjangkau, sesuai dengan pemerintah,” jelas Bahlil.

     

  • Tabung LPG 3 Kg Masih Seret, Waspada Muncul Penjarahan – Page 3

    Tabung LPG 3 Kg Masih Seret, Waspada Muncul Penjarahan – Page 3

    Adapun pada Selasa (4/2/2025), kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke dua pangkalan LPG 3 kg di Kota Tangerang turut diwarnai aksi protes dari warga.

    Sembari menenteng tabung gas LPG 3 kg kosong, seorang pria paruh baya bernama Effendi datang mendekati Bahlil dan rombongan, saat berada di Pangkalan Budi Setiawan, Kota Tangerang, Banten.

    Meskipun sempat dihadang petugas keamanan, Effendi mengamuk di depan Bahlil lantaran kesulitan mencari tabung gas LPG 3 kg selama dua pekan. Ia juga protes akibat harga jualnya yang melonjak di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh dapur kami harus ngebul. Kami jualan harus jalan, dan jangan dimiskinkan kami,” seru Effendi tepat di hadapan Bahlil.

    Mendengar keluhan tersebut, Bahlil menceritakan bahwa dirinya juga sudah mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, untuk menaikan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan. Ia berjanji penyaluran tabung gas melon bakal lebih terkontrol, sehingga tidak terjadi lagi kekosongan atau kelangkaan stok.

    Tak puas dengan jawaban itu, Effendi meminta tanggung jawab pemerintah guna menindaki oknum pemain LPG 3 kg. Menurutnya, pemerintah seharusnya punya kuasa penuh untuk membela kepentingan rakyat.

    “Saya pakai akal sehat, kalau memang ada yang nakal menimbun atau mengurangi si gas, bapak punya senjata. Bapak punya alat untuk bertindak. Bukan rakyat yang dikorbankan,” ucap dia.

  • Menteri ESDM sidak ke pangkalan LPG di Pekanbaru Riau

    Menteri ESDM sidak ke pangkalan LPG di Pekanbaru Riau

    Pemerintah mau yang seperti ini, masyarakat harus dapat dengan harga di bawah Rp20 ribu.

    Pekanbaru, (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu pangkalan Liquified Petroleum Gas LPG 3 Kilogram di Jalan Tengku Bey, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu.

    Bahlil Lahadalia mengatakan kedatangannya bertujuan memastikan distribusi dan harga LPG bersubsidi tetap terkendali serta berjalan sesuai kebijakan pemerintah. Hal ini juga dalam menjalankan instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait kembalinya penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg di pengecer,

    “Kami ingin memastikan tidak ada permainan harga. Semua pangkalan wajib menjual LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Bahlil, di hadapan pemilik pangkalan dan warga yang tengah mengantre.

    Bersama jajaran perwakilan Pertamina, Bahlil menuju pangkalan milik Yusmaniar untuk melihat kondisi di lapangan. Bahlil memuji pangkalan tersebut, karena menjual dengan harga Rp18 ribu langsung kepada masyarakat.

    “Pemerintah mau yang seperti ini, masyarakat harus dapat dengan harga di bawah Rp20 ribu,” ujarnya pula.

    Namun begitu, kata Bahlil, ada temuan di sekitar lokasi sidak pengecer atau yang akan menjadi subpangkalan membeli dengan harga Rp20 ribu dari pangkalan lain. Kemudian pengecer itu menjual Rp22 ribu kepada masyarakat.

    Hal seperti itulah, ujarnya pula, tidak dibolehkan sehingga perlu dilakukan penataan terhadap pangkalan itu. Pasalnya dari Pertamina memberikan harga Rp12.750 ke agen, lalu ke pangkalan sekitar Rp15 ribu, dan ke masyarakat Rp18 ribu atau Rp19 ribu.

    “Kalau rakyat sudah di atas 20 ribu, ini yang tidak dibolehkan karena subsidi negara sudah Rp87 triliun. Harapannya agar rakyat membeli di bawah Rp20 ribu, tapi masih ada di atas Rp20 ribu,” ujarnya lagi.

    Bahlil menyatakan akan terus melakukan pemantauan di berbagai daerah guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif tanpa merugikan masyarakat. “Kami akan mengevaluasi penerapan kebijakan ini di lapangan. Jika ada kendala, tentu akan kami cari solusi terbaik,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • PLTU Batu Bara RI Ini Bakal ‘Disuntik Mati’ 7 Tahun Lebih Cepat!

    PLTU Batu Bara RI Ini Bakal ‘Disuntik Mati’ 7 Tahun Lebih Cepat!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program pensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

    Salah satunya melalui PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 Mega Watt (MW), yang akan dipensiunkan pada 2035 mendatang atau lebih cepat 7 tahun dari rencana awal 2042. Sebagai gantinya, pemerintah bakal menyiapkan sejumlah pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

    “Jadi, sebagai bentuk komitmen kami mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1 660 MW. Jadi kita pensiun dini-kan tujuh tahun sebelum masa pensiun, kita tarik,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers dikutip Rabu (5/2/2025).

    Menurut Bahlil komitmen pemensiunan PLTU Cirebon-1 dapat terealisasi seiring dengan adanya pembiayaan yang berasal dari Asian Development Bank (ADB).

    “Jadi ini sebagai komitmen kita nih. Kenapa kita lakukan seperti ini? Karena ada yang membiayai, dan setelah kita hitung secara ekonomis, memungkinkan,” kata dia.

    Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, terdapat empat pembangkit EBT yang disiapkan untuk menggantikan PLTU Cirebon-1. Rinciannya yakni pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 346 MW, PLTS + BESS 770 MW, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) berkapasitas 1.000 MW, dan PLTSa sebesar 12 MW.

    Setidaknya, terdapat manfaat ekonomi yang dihasilkan seiring dengan adanya pensiun dini PLTU Cirebon-1 ini. Diantaranya yakni membuka 39.707 lapangan kerja dengan potensi investasi US$ 198 juta.

    Seperti diketahui, rencana pemerintah Indonesia merealisasikan program penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 lebih cepat dari rencana awal, alias pensiun dini sudah di depan mata.

    Hal ini menyusul tercapainya kesepakatan antara Asian Development Bank (ADB) dengan pemerintah Indonesia dibawah naungan program Energy Transition Mechanism (ETM) untuk program pensiun dini PLTU Cirebon-1.

    Penandatanganan yang tidak mengikat tersebut diteken di sela acara COP28 di Dubai (3/12) antara PT PLN (Persero), PT Cirebon Electric Power (CEP) sebagai Independent Power Producer (IPP) dan Indonesia Investment Authority (INA).

    Di dalam kesepakatan ini PLTU Cirebon-1 akan mengakhiri operasionalnya pada Desember 2035 atau tujuh tahun lebih cepat dari jadwal sebelumnya yakni Juli 2042. Adapun transaksi akan dirampungkan pada paruh pertama 2024.

    (pgr/pgr)

  • Stok Elpiji 3Kg di Surabaya Masih Langka, Pengecer Kebingungan

    Stok Elpiji 3Kg di Surabaya Masih Langka, Pengecer Kebingungan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengecer gas elpiji 3 kilogram di Surabaya kebingungan dengan perubahan aturan penjualan gas subsidi yang terjadi terus-menerus, sementara kelangkaan tabung gas hijau melon itu masih terjadi dan menjadi masalah, Rabu (5/1/2025).

    Mulai awal Februari 2025, pemerintah melarang penjualan gas elpiji subsidi 3 kg di pengecer dan masyarakat hanya dapat membelinya di pangkalan resmi Pertamina sesuai HET, sehingga megakibatkan antrean panjang pembeli di tempat pangkalan.

    Kebijakan tersebut kemudian ditolak oleh banyak pihak, dan untuk mengubah aturan baru tersebut; pemerintah melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia berencana akan mengalihkan pengecer elpiji 3 kg, ke status yang ia sebut sub-pangkalan.

    Dan selain itu, pihak sub-pangkalan akan dibekali aplikasi yang bernama MerchantApps Pangkalan Pertamina.

    Menanggapi hal itu, salah seorang pengecer elpiji 3 kg di Jalan Ngagel Madya Baru, Ahmad Bashori (30 tahun) mengatakan, masih bingung peraturan mana yang harus ia ikuti. Kata dia, gas elpiji 3 kg di toko kelontong miliknya saja langka dan selalu kehabisan stok.

    “Ya bingung, masih belum tahu seperti apa. Tapi senangnya itu sekarang sudah tidak dilarang lagi kita untuk jualan. Soalnya warga sini juga banyak yang cari elpiji 3 kg,” kata Ahmad Bashori ditemui beritajatim.com, Rabu (5/2/2025).

    Ahmad Bashori juga menyampaikan, kalau pihak agen dan pangkalan sampai hari ini belum dapat mengirim stok elpiji 3 kg sesuai permintaan, dan hanya mengirim separuh dari jumlah pengiriman normal.

    “Sekarang ada tapi memang stoknya gak banyak, belum normal seperti hari hari biasanya,” ujarnya.

    Hal yang sama juga dirasakan oleh Sumiati (36) pengecer dari Warung Madura di Jalan Juwingan, Surabaya. Dia khawatir, kalau dengan aturan baru itu ia tidak mengikutinya dan hanya menyusahkan dirinya.

    “Saya gak paham caranya kalau teknologi seperti itu. Pegang handphone (hp) saja jarang. Kemarin memang sepat distop pengirimannya, tapi hari ini mulai dikirim lagi gas elpiji 3 kg, tapi separuh dari pesanan,” jelasnya.

    Dari situ, pengecer berharap mereka bisa kembali menjual elpiji 3 kg seperti sedia kala, dengan stok pengiriman yang normal dan aturan yang mudah.

    “Ya pengen kayak dulu aja, seperti biasanya bisa jual gas elpiji 3 kg. Kalau aturannya berubah saya takut gak bisa jualan, dan kehilangan pelanggan,” ucap dia. (rma/ted)

  • Curhat Pengecer LPG 3 Kg di Lebak, Bingung Urus Berkas Jadi Sub Pangkalan

    Curhat Pengecer LPG 3 Kg di Lebak, Bingung Urus Berkas Jadi Sub Pangkalan

    Lebak –

    Pengecer di Kabupaten Lebak, Banten, mengaku bingung mengurus berkas untuk menjadi sub pangkalan. Aturan ini harus mereka penuhi jika ingin menjual gas LPG 3 Kg atau gas melon.

    “Belum jualan lagi, diminta mengurus surat-surat dulu. Sementara kita bingung ngurusnya gimana,” kata pemilik warung bernama Suryanti ditemui di Rangkasbitung, Rabu (5/2/2025).

    Suryanti belum bisa menjual gas melon karena belum terdaftar sebagai sub pangkalan. Dia masih mencari tahu cara menjadi sub pangkalan agar bisa menjual gas melon.

    “Sudah tahu kalau bisa jualan lagi tapi tadi, kita diminta buat surat. Suami masih cari-cari informasi,” tuturnya.

    Pemilik warung lain di Jalan Siliwangi, Rangkasbitung, bernama Ocah juga sudah mengetahui aturan baru ini. Namun, dia belum mendapat detail cara penjualannya.

    “Baru tahu di media saja, katanya bakal jadi sub pangkalan, tapi belum tahu mekanisme jualnya seperti apa,” ujar Ocah.

    Ocah saat ini masih belum menjual gas melon di warung. Selain karena sedang mengurus berkas, dia juga menunggu stok gas di pangkalan.

    “Masih nunggu, belum ada pemberitahuan kapan ada gas nya lagi,” tuturnya.

    Sementara itu, pangkalan resmi Abdul Jamal di Leuwi Kaum, Muti mengaku belum menjual gas melon ke pengecer. Hal ini karena belum ada pengecer yang tercatat sebagai sub pangkalan.

    “Belum, saya belum jual ke pengecer karena mereka belum jadi sub pangkalan,” kata Muti.

    Muti mengaku sudah banyak pengecer yang menanyakan cara menjadi sub pangkalan agar bisa menjual gas melon. Salah satu syaratnya ialah memiliki nomor induk berusaha (NIB).

    “Saya baru bisa jawab (ke pengecer) harus ada NIB, baru itu yang saya tahu, detailnya bagaimana saya juga masih cari informasi,” tuturnya.

    Untuk diketahui, Kementerian ESDM sempat memutuskan pengecer tidak boleh menjual LPG 3 kilogram (kg) mulai Sabtu 1 Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung pada Jumat 31 Januari 2025.

    Namun, implementasi di lapangan membuat masyarakat resah dan malah kesulitan mendapatkan gas 3 kg tersebut. Antrean masyarakat di berbagai pangkalan mengular.

    Baru sekitar tiga hari kebijakan itu berlaku, Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Prabowo pun memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaktifkan kembali pengecer untuk menjual LPG 3 Kg.

    “Ada keinginan dari Kementerian ESDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (4/2).

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pertamina siap jalankan instruksi soal pengecer elpiji subsidi

    Pertamina siap jalankan instruksi soal pengecer elpiji subsidi

    Arsip foto – Petugas melayani pembelian LPG subsidi ukuran tiga kilogram di salah satu gerai di Denpasar, Bali, Senin (3/2/2025) ANTARA/HO-Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus

    Pertamina siap jalankan instruksi soal pengecer elpiji subsidi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 16:59 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina Patra Niaga siap menjalankan instruksi pemerintah terkait pengecer agar dapat berjualan kembali elpiji subsidi ukuran tiga kilogram.

    “Kami siap melaksanakan kebijakan distribusi energi bersubsidi sesuai dengan yang diamanahkan oleh pemerintah,” kata Manajer Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Selasa.

    Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar pengecer dapat berjualan elpiji melon itu per hari ini.

    Instruksi itu disampaikan melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah berkomunikasi dengan Kepala Negara pada Senin (3/1) malam terkait dengan perubahan pola distribusi tabung gas subsidi itu.

    “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini, mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco sebelum menghadiri Rapat Paripurna di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa.

    Ia menambahkan Kementerian ESDM diminta untuk memproses administrasi pengecer ke depan dijadikan sebagai sub-pangkalan agar harga jual ke masyarakat tidak terlalu mahal.

    “Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” ucapnya.

    Adapun BUMN bidang minyak dan gas bumi itu mengawasi distribusi dari agen hingga pangkalan dan tidak mencakup pengecer.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM menetapkan pembelian liquefied petroleum gas (LPG) subsidi ukuran 3 kg mulai 1 Februari 2025 sepenuhnya hanya dilayani di pangkalan resmi dan tidak ada lagi di pengecer.

    Kebijakan itu dilakukan untuk memberikan kepastian harga kepada konsumen sesuai HET di tingkat pangkalan yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing wilayah.

    Adapun harga LPG subsidi ukuran tiga kilogram di tingkat pengecer itu bervariasi di Bali mulai Rp23 ribu-25 ribu per tabung atau melampaui harga eceran tertinggi (HET).

    Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan HET LPG subsidi ukuran 3 kilogram di pangkalan mencapai Rp18 ribu per tabung sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 63 tahun 2022.

    Namun, perubahan pola pembelian itu menimbulkan persoalan di masyarakat yakni terjadinya pasokan yang terbatas dan menimbulkan antrean panjang di sejumlah pangkalan.

    Ia mencatat berdasarkan data per Januari 2025, jumlah pangkalan di Bali mencapai 5.335 unit atau diperkirakan setiap desa di Pulau Dewata ada tujuh unit pangkalan.

    Masyarakat dapat mengetahui lokasi pangkalan melalui tautan berikut https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau melalui layanan informasi pada saluran telepon 135.

    Sumber : Antara

  • Kritik Cara Bahlil Salurkan Subsidi untuk LPG 3 Kg, Prastowo: Warga Jadi Kelinci Percobaan Menteri Tidak Kredibel

    Kritik Cara Bahlil Salurkan Subsidi untuk LPG 3 Kg, Prastowo: Warga Jadi Kelinci Percobaan Menteri Tidak Kredibel

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Ekonomi, Prastowo Yustinus mengatakan subsidi tepat sasaran bagus. Tapi ka mengkritik cara pemerintah dalam menyalurkan subsidi elpiji 3 kilogram (Kg).

    “Subsidi tepat sasaran itu bagus Pak, tapi nggak gini juga caranya,” kata Prastowo dikutip dari unggahannya di X, Rabu (5/2/2025).

    Ia menyoroti cara kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pasalnya, kebijakannya lebih dulu dibuat baru dirapatkan.

    “Setelah bikin warga miskin kelimpungan mencari satu tabung elpiji, baru akan dirapatkan,” ujar Prastowo.

    Eks Staf Khusus Menteri Keuangan itu mengatakan, harusnya sosialisasi dilakukan di awal. Lalu diterapkan secara nasional.

    “Memang seharusnya sosialisasi lebih awal, siapkan skema yg baik, uji coba yang layak, baru terapkan secara nasional,” ucap Prastowo.

    Kebijakan yang dilakukan Bahlil, dinilainya seperti menjadikan warga kelinci percobaan.

    “Kasihan warga jadi kelinci percobaan kebijakan Menteri yang tidak kredibel. Semoga Pak @prabowo segera mengambil langkah tegas dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengizinkan kembali pengecer menjual LPG 3 Kg.

    Kebijakan Bahlil telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat hingga seorang lansia meninggal dunia saat antre LPG 3 kg di Pamulang, Tangerang Selatan.

    Keputusan Presiden Prabowo mengizinkan kembali para pengecer menjual LPG 3 Kg diungkap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia juga menuliskan keputusan itu di akun pribadi media sosial X @bang_dasco.