Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Elpiji Selalu Jadi Beban Subsidi, Ekonom Sarankan Pemerintah Perluas Infrastruktur Jargas – Halaman all

    Elpiji Selalu Jadi Beban Subsidi, Ekonom Sarankan Pemerintah Perluas Infrastruktur Jargas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Upaya mempercepat perluasan dan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) perlu segera diwujudkan. Dalam jangka pendek, langkah ini akan membantu perekonomian negara akibat terus membengkaknya beban keuangan akibat ketergantungan elpiji impor yang konsumsinya terus bertambah.

    ”Secara policy, setuju untuk Jargas ini segera diakselerasi, terutama di kota-kota besar yang secara penduduknya banyak dan beragam tingkat ekonominya,” ucap Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya dikutip dari keterangan pers tertulis, Kamis, 13 Februari 2025.

    Secara realistis, Berly yang juga ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan Jargas tidak akan langsung menggantikan eksistensi elpiji. Akan tetapi penting untuk segera dijalankan peningkatan infrastrukturnya sehingga mengurangi ketergantungan terhadap elpiji yang bersumber dari impor.

    Jargas bisa mengoptimalkan sumber energi gas bumi di dalam negeri sehingga positif secara jangka panjang. Sekalipun biaya investasi di awal untuk pembangunan infrastrukturnya tidak murah.

    ”Investasi awal mahal artinya sebagai Capex (Capital expenditure/belanja modal) tapi nanti Opex (Operational expenditure/belanja operasional)nya rendah. Menghemat secara jangka panjang. Dalam 5 tahun sudah terlihat penghematannya,” jelasnya.

    Komitmen penuh dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperluas pemanfaatan Jargas supaya terjadi kesepahaman dan keselerasan dengan pemerintah daerah (Pemda). Perbedaan kebijakan di Pemda, menurutnya, kerap menjadi hambatan pembangun infrastruktur termasuk untuk energi.

    ”Yang belum saya lihat ini memang pemda atau pemerintah kota juga harus support. Ini yang seringkali jadi tantangan. Jadi planning-nya ini harus matang,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa ketergantungan terhadap elpiji impor merupakan salah satu permasalahan utama di sektor energi. Sebab kemampuan produksi elpiji di dalam negeri hanya 1,4 juta ton sedangkan konsumsinya mencapai 8 juta per ton per tahun. 

    Selisih yang jumlahnya sangat besar itu kemudian diatasi melalui impor. ”Impor kita sekitar 6 sampai 7 juta ton per tahun,” ujarnya di Kementerian ESDM, baru-baru ini.

    Program Jargas, lanjut Bahlil, akan dioptimalkan untuk menutupi gap antara kemampuan produksi dengan konsumsi elpiji itu. ”Setidaknya kita akan dorong pada gasifikasi untuk jargas. Jaringan gas kepada rumah rakyat,” tegasnya.

    Hal itu sejalan dengan upaya sebelumnya dimana Pemerintah berupaya meningkatkan pemanfaatan gas untuk dalam negeri sehingga pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, pembangunan Jargas termasuk salah satu proyek strategis nasional. 

    Jargas nantinya juga bermanfaat mengurangi defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp2,64 triliun per tahun.

    Hingga akhir 2024, menurut data ESDM, total Jargas telah mendekati 1 juta Sambungan Rumahtangga (SR).

    Dari angka tersebut, sebanyak lebih dari 820 ribu atau setara 84 ribu metrik ton LPG di antaranya dikelola oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai badan usaha yang mendapatkan penugasan pembangunan Jargas ke rumah tangga.

    Selain itu, Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto juga telah memberi arahan untuk mengurangi impor elpiji melalui pengembangan propana (C3) dan butana atau C4.(tribunnews/fin)

  • Ultimatum Prabowo, Rocky Gerung Bongkar Peran Raja Jawa yang Pernah Diungkap Bahlil

    Ultimatum Prabowo, Rocky Gerung Bongkar Peran Raja Jawa yang Pernah Diungkap Bahlil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya raja-raja kecil yang berupaya melawan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Prabowo bahkan tak segan menyebut oknum-oknum yang tidak setuju dengan kebijakan efisiensi anggaran merasa dirinya kebal hukum dan berusaha menjegal keputusannya untuk memperjuangkan kemakmuran rakyat.

    Menanggapi pernyataan Kepala Negara, Pengamat politik Rocky Gerung menyebut justru raja Jawa yang pernah diungkapkan Bahlil Lahadalia yang justru harus diwaspadai.

    “Bukan raja-raja kecil yang bermasalah, melainkan raja yang pernah disebut Bahlil sebagai raja Jawa,” kata Rocky Gerung dalam YouTube Rocky Gerung Official, dikutip pada Kamis (13/2/2025).

    Rocky Gerung secara blak-blakan menyebut nama Mulyono alias Jokowi sebagai raja besar yang merupakan masalah utama di Indonesia.

    “Netizen akan bilang bukan raja kecil, melainkan raja besar dan cuma satu. Siapa namanya? Mulyono,” ucap Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menilai pernyataan Prabowo tentang raja-raja kecil merupakan bentuk protes.

    “Kalau Pak Prabowo mengucapkan sedikit sindiran ada raja kecil yang menjadi persoalan di bangsa ini karena ingin menghalangi janji kampanye yang sudah dia buatkan, itu juga semacam protes dari Prabowo terhadap kepatuhan bupati-bupati,” ucap Rocky Gerung.

    “Itu pandangan netizen, pandangan warga negara, dan harus dihormati,” kata Rocky Gerung.

    Dosen Universitas Indonesia itu menganggap permintaan dari netizen dan masyarakat sangat wajar.

    “Banyak warga negara yang menganggap zaman Pak Jokowi, Indonesia berantakan,” tegasnya. (Pram/fajar)

  • Perluas Jargas, Saran Ekonomi ke Prabowo kurangi beban keuangan Negara akibat elpiji impor

    Perluas Jargas, Saran Ekonomi ke Prabowo kurangi beban keuangan Negara akibat elpiji impor

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Perluas Jargas, Saran Ekonomi ke Prabowo kurangi beban keuangan Negara akibat elpiji impor
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 18:49 WIB

    Elshinta.com – Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) perlu semakin ditingkatkan. Selain sebagai solusi mengurangi ketergantungan terhadap LPG (elpiji) juga mendorong terwujudnya Astacita presiden Prabowo di bidang energi.

    Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengungkapkan bahwa investasi negara dalam infrastruktur Jargas perlu ditingkatkan karena memiliki manfaat strategis. ”Karena dapat mengurangi ketergantungan pada LPG impor, menghemat subsidi, dan mendukung diversifikasi energi nasional,” tegasnya, kepada wartawan. 

    Selain investasi dari korporasi, pembangunan Jargas sejauh ini masih terbatas karena pendanaannya mayoritas berasal dari APBN dan beberapa wilayah saja yang telah memiliki infrastruktur. Padahal, Josua mengungkapkan, Jargas akan lebih ekonomis dibandingkan LPG.

    ”Dari segi biaya, Jargas lebih ekonomis dibanding LPG. Berdasarkan perhitungan dalam dokumen, gas bumi memiliki biaya per MMBTU lebih rendah daripada LPG dan minyak tanah, yang berarti pengalihan dari LPG ke Jargas akan menghemat pengeluaran subsidi negara,” terangnya.

    Empat hal menurut Josua perlu dilakukan dalam rangka akselerasi Jargas. Pertama, saat ini pemanfaatan gas bumi masih terbatas pada kota-kota tertentu seperti Palembang, Surabaya, Sidoarjo, Depok, Tarakan, dan beberapa wilayah lain. Perlu dilakukan perluasan infrastruktur ke wilayah perkotaan dan industri lain yang dekat dengan sumber gas yang akan menekan biaya investasi dan distribusi. 

    ”Kedua, pembangunan Jargas bisa dipercepat dengan skema Public-Private Partnership (PPP) mengingat keterbatasan APBN dalam membangun seluruh jaringan. Ketiga, Mengingat pengembangan jargas membutuhkan investasi tinggi, insentif berupa subsidi pembangunan infrastruktur atau pajak dapat mendorong minat investor,” ulasnya. 

    Keempat, lanjut Josua, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. ”Salah satu kendala dalam implementasi jargas adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat Jargas dibanding LPG. Oleh karena itu, kampanye masif diperlukan,” imbuhnya.

    Sejauh ini, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang mendapatkan penugasan pembangunan Jargas ke rumah tangga (Sambungan Rumahtangga/SR) merupakan salah satu pihak paling konsisten menambah jumlah SR. Total telah terdapat lebih dari 820 ribu pelanggan atau setara 84 ribu metrik ton LPG yang dikelola PGN tersebar di wilayah Jabodetabek, Cirebon, sejumlah kota di Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya.

    Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan Jargas sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memperkuat kedaulatan energi nasional.

    Terlebih, Bahlil menjelaskan, LPG dalam kondisi yang memerihatinkan seiring terus meningkatnya kebutuhan sehingga beban impor dan subsidi akan semakin membengkak. Konsumsi LPG nasional mencapai 8 juta ton per tahun sedangkan kapasitas produksi hanya mencapai 1,7 juta ton.

    ”Gas (LPG) itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton, selebihnya kita impor. Jadi impor kita 6 sampai 7 juta ton,” ungkap Bahlil.

    Dengan kondisi seperti itu, negara menggelontorkan dana subsidi gas untuk LPG mencapai sebesar Rp60 triliun sampai Rp80 triliun.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Disarankan Tingkatkan Pembangunan Jargas untuk Cegah Ketergantungan LPG Impor – Halaman all

    Pemerintah Disarankan Tingkatkan Pembangunan Jargas untuk Cegah Ketergantungan LPG Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) perlu ditingkatkan. 

    Hal itu selain sebagai solusi mengurangi ketergantungan terhadap LPG (elpiji) juga mendorong terwujudnya Astacita Presiden Prabowo Subianto di bidang energi.

    Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengungkapkan bahwa investasi negara dalam infrastruktur Jargas perlu ditingkatkan karena memiliki manfaat strategis. 

    “Karena dapat mengurangi ketergantungan pada LPG impor, menghemat subsidi, dan mendukung diversifikasi energi nasional,” kata dia dalam keterangannya, kepada wartawan Rabu (12/2/2025).

    Selain investasi dari korporasi, pembangunan Jargas sejauh ini masih terbatas karena pendanaannya mayoritas berasal dari APBN dan beberapa wilayah saja yang telah memiliki infrastruktur. 

    Padahal, Josua mengungkapkan, jargas akan lebih ekonomis dibandingkan LPG.

    ”Dari segi biaya, Jargas lebih ekonomis dibanding LPG. Berdasarkan perhitungan dalam dokumen, gas bumi memiliki biaya per MMBTU lebih rendah daripada LPG dan minyak tanah, yang berarti pengalihan dari LPG ke Jargas akan menghemat pengeluaran subsidi negara,” ucapnya.

    Empat hal menurut Josua perlu dilakukan dalam rangka akselerasi Jargas. 

    Pertama, saat ini pemanfaatan gas bumi masih terbatas pada kota-kota tertentu seperti Palembang, Surabaya, Sidoarjo, Depok, Tarakan, dan beberapa wilayah lain. 

    Menurutnya, perlu dilakukan perluasan infrastruktur ke wilayah perkotaan dan industri lain yang dekat dengan sumber gas guna menekan biaya investasi dan distribusi. 

    ”Kedua, pembangunan Jargas bisa dipercepat dengan skema Public-Private Partnership (PPP) mengingat keterbatasan APBN dalam membangun seluruh jaringan,” ujarnya.

    “Ketiga, Mengingat pengembangan jargas membutuhkan investasi tinggi, insentif berupa subsidi pembangunan infrastruktur atau pajak dapat mendorong minat investor,” imbuhnya.

    Keempat, lanjut Josua, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. 

    “Salah satu kendala dalam implementasi jargas adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat Jargas dibanding LPG. Oleh karena itu, kampanye masif diperlukan,” katanya.

    Sejauh ini, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang mendapatkan penugasan pembangunan Jargas ke rumah tangga (Sambungan Rumahtangga/SR) merupakan salah satu pihak paling konsisten menambah jumlah SR. 

    Adapun total telah terdapat lebih dari 820 ribu pelanggan atau setara 84 ribu metrik ton LPG yang dikelola PGN tersebar di wilayah Jabodetabek, Cirebon, sejumlah kota di Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya.
     
    Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan Jargas sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memperkuat kedaulatan energi nasional.

    Terlebih, Bahlil menjelaskan, LPG dalam kondisi yang memprihatinkan seiring terus meningkatnya kebutuhan sehingga beban impor dan subsidi akan semakin membengkak. Konsumsi LPG nasional mencapai 8 juta ton per tahun sedangkan kapasitas produksi hanya mencapai 1,7 juta ton.

    ”Gas (LPG) itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton, selebihnya kita impor. Jadi impor kita 6 sampai 7 juta ton,” ungkap Bahlil.

    Dengan kondisi seperti itu, negara menggelontorkan dana subsidi gas untuk LPG mencapai sebesar Rp60 triliun sampai Rp80 triliun.

  • Usulkan Indonesia Green Coal Index, Aspebindo Dukung Kebijakan HBA untuk Ekspor Batu Bara – Halaman all

    Usulkan Indonesia Green Coal Index, Aspebindo Dukung Kebijakan HBA untuk Ekspor Batu Bara – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menyambut positif rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia yang akan mewajibkan eksportir untuk menggunakan Harga Batubara Acuan (HBA) sebagai basis harga dalam transaksi ekspor. 

    Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho menyatakan, upaya ini akan meningkatkan kedaulatan Indonesia dalam menentukan harga batubara Indonesia di pasar internasional.

    “Dengan menggunakan HBA justru diharapkan dapat mencermintan cost penambangan di Indonesia yang semakin tinggi dikarenakan stripping ratio yang semakin besar dan biaya pembebasan lahan serta harga bbm yang juga semakin tinggi,” ujar Fathul dalam keterangannya, Rabu (12/2/2025).

    Dalam transaksi ekspor selama ini, para eksportir menggunakan acuan Indonesia Coal Index (ICI) untuk harga jual. 

    Namun, pembayaran royalti tetap mengacu terhadap HBA yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap bulannya.

    “Jadi sebenarnya para eksportir telah terbiasa menggunakan HBA sejak lama untuk perhitungan royalti, namun belum dipakai untuk perhitungan harga ekspor ke buyer luar negeri,” lanjut Fathul.

    Penggunaan HBA ke depannya sebagai acuan harga jual international untuk saat ini tidak terlalu berpotensi menimbulkan kerugian, karena disparitas harga di dalam HBA dan ICI tidak terlalu jauh. 

    Berbeda, ketika disparitasnya terlalu jauh, seperti yang terjadi di tahun 2022, dimana ICI jauh lebih tinggi dibandingkan HBA, maka saat itu ada potensi kerugian apabila menggunakan HBA.

    “Kami mengusulkan agar HBA diupdate setiap minggu sehingga dapat mengikuti fluktuasi cost penambangan dan juga harga kmoditas batubara dunia,” tutur Fathul.

    Aspebindo mengusulkan agar pemerintah merumuskan Harga Barubata Acuan (HBA) Hijau yaitu, berupa Indonesia Green Coal Index (IGCI). 

    “Pemerintah diharapkan dapat menysusun HBA Hijau, yaitu index harga batubara Indonesia yg memperhitungkan harga rata-rata gabungan batubara tambang utama di titik serah FOB vessel, royalti, dan carbon tax.”

    “Dengan 1 carbon tax dalam perhitungan harga batubara acuan, maka penambangan batubara juga turut melestarikan lingkungan dan sustainability industri batubara nasional tetap terjaga,” tutup Fathul.

     

  • Ketua umum parpol hadiri jamuan bersama Erdogan di Bogor

    Ketua umum parpol hadiri jamuan bersama Erdogan di Bogor

    Para Ketum Partai Koalisi diundang Presiden Prabowo pada acara jamuan santap siang Kenegaraan untuk menghormati Presiden Republik Turki Yang Mulia Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah ketua umum partai koalisi Presiden Prabowo Subianto turut hadir pada acara jamuan santap siang kenegaraan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan kehadiran para ketua umum partai politik itu merupakan undangan dari Presiden Prabowo untuk menghormati kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan.

    “Para Ketum Partai Koalisi diundang Presiden Prabowo pada acara jamuan santap siang Kenegaraan untuk menghormati Presiden Republik Turki Yang Mulia Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor,” kata Yusuf kepada ANTARA melalui pesan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

    Sejumlah ketum parpol yang hadir dalam jamuan kenegaraan itu sekaligus merupakan anggota Kabinet Merah Putih, yakni Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

    Selain itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu juga turut hadir dalam jamuan kenegaraan itu.

    Adapun usai jamuan kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Prabowo Subianto mengantarkan Presiden Erdogan ke Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, setelah rangkaian acara kunjungan kenegaraan ke Indonesia selesai.

    Prabowo dan Erdogan tiba hampir di waktu yang berdekatan sekitar pukul 18.20 WIB dan disambut oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres) yang memberikan penghormatan berupa hormat senjata untuk melepas kepergian Erdogan dan rombongan dari Indonesia.

    Tampak hadir para pejabat tinggi mendampingi Presiden Prabowo melepas rombongan Presiden Erdogan di antaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjaffrie Sjamsoedin, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama.

    Erdogan dan rombongan bertolak menuju destinasi berikutnya dengan pesawat kenegaraan Turki yang lepas landas pada pukul 18.51 WIB.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sandi Rahmat Mandela Jabat Wakil Ketua Umum PP AMPG, Pengurus Baru Siap Rekrut Dua Juta Kader Muda – Halaman all

    Sandi Rahmat Mandela Jabat Wakil Ketua Umum PP AMPG, Pengurus Baru Siap Rekrut Dua Juta Kader Muda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sandi Rahmat Mandela resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) periode 2024-2029 bersama ratusan pengurus lainnya.

    Pelantikan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia pada Selasa (11/2/2025).

    Dalam kepemimpinan baru ini, PP AMPG menegaskan komitmennya merekrut 2 juta kader muda di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi besar pemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2029.

    Ketua Umum PP AMPG, Said Aldi Ali Idrus, menyampaikan bahwa regenerasi kader muda
    menjadi agenda utama organisasi guna memastikan keberlanjutan kepemimpinan Golkar ke depan.

    “PP AMPG siap menjadi lokomotif kaderisasi pemuda Partai Golkar. Dengan target 2 juta kader baru, kami akan memperkuat basis pemilih muda dan memastikan Golkar tetap relevan di era politik mendatang,” ujar Said Aldi Ali Idrus.

    Sebagai organisasi sayap kepemudaan Partai Golkar, PP AMPG juga menegaskan
    komitmennya menjadi garda terdepan dalam mengawal visi besar kepemimpinan
    nasional, yaitu Asta Cita Prabowo-Gibran.

    Dalam berbagai program dan kebijakan, AMPG siap memastikan bahwa visi pembangunan nasional yang diusung Prabowo-Gibran dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

    Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam sambutannya menegaskan
    pentingnya peran AMPG dalam pemenangan Partai Golkar serta kontribusinya dalam menjaga keberlanjutan kepemimpinan nasional.

    “Golkar adalah partai besar yang selalu menjadi bagian dari perjalanan bangsa. AMPG sebagai kekuatan muda harus menjadi motor penggerak dalam memperluas jangkauan Golkar, merekrut kader-kader terbaik, dan memastikan Golkar tetap menjadi pilar utama dalam pemerintahan,” ujar Bahlil Lahadalia.

    Sebagai bagian dari pelantikan, PP AMPG juga menggelar aksi sosial nasional, termasuk
    pemberian makan bergizi gratis serta gerakan bersih-bersih rumah ibadah di berbagai daerah.

    Kegiatan ini mencerminkan komitmen AMPG untuk tidak hanya aktif dalam politik, tetapi juga hadir dalam kerja nyata bagi masyarakat.

    Dengan semangat baru dan kepemimpinan yang solid, PP AMPG optimistis dapat menjadi
    kekuatan utama dalam pemenangan Partai Golkar di Pemilu 2029, sekaligus memastikan
    keberlanjutan pembangunan nasional melalui Asta Cita Prabowo-Gibran.

  • Indonesia Harus Ambil kesempatan dari Kebijakan Ekonomi Donald Trump – Page 3

    Indonesia Harus Ambil kesempatan dari Kebijakan Ekonomi Donald Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait tarif impor untuk beberapa negara seperti China, Kanada, dan Meksiko, tengah jadi sorotan dunia saat ini. Beberapa negara melihat ini bukan ancaman tetapi justru peluang dari kebijakan Donald Trump tersebut.

    Ketua Dewan Pembina Indonesia Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menilai, imbas kebijakan Trump bisa dilihat dari beberapa sisi. Menurutnya, Indonesia bisa mengambil sudut pandang positif terhadapnya.

    “Untuk kita, kita harus melihat peluangnya. Misalnya contoh, kalau mereka enggak mau beli produk China, kalau produk Indonesia gimana?” kata Arsjad di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    “Dengan begitu, pengusaha China akan lebih banyak investasi di Indonesia. Kalau enggak, tidak bisa dia jualan,” dia menambahkan.

    Menurut dia, Indonesia harus bisa mengambil sisi positif dari kebijakan Trump, lantaran banyak potensi perdagangan yang bisa dikawal oleh Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia pun didorong untuk bisa bersinergi dengan negara tetangga dalam menyikapinya.

    “Di sisi ini juga yang penting, bicara mengenai, kenapa enggak Indonesia, kenapa enggak Asean, menjadi the supply chain,” ujar Arsjad.

    Sudut pandang terhadap kebijakan Donald Trump pun telah beberapa kali diutarakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Khususnya setelah Amerika Serikat memilih keluar dari Paris Agreement.

    Bahlil bilang, keputusan Trump hengkang dari Paris Agreement membuat batu bara kembali dibutuhkan. Utamanya sebagai sumber kelistrikan yang lebih hemat biaya dibanding energi baru terbarukan (EBT).

    “Kita pikir batu bara udah mau selesai, eh bernyawa lagi barang ini. Jadi bapak/ibu semua, memang batu bara ini jujur saya katakan harganya jauh lebih murah,” kata Bahlil di Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (11/2/2025) kemarin.

     

  • Tak Hanya Dirjen, Bahlil Juga Nonaktifkan Direktur Hilir Migas

    Tak Hanya Dirjen, Bahlil Juga Nonaktifkan Direktur Hilir Migas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan telah menonaktifkan Mustika Pertiwi dari jabatannya sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil bersamaan dengan penonaktifan Achmad Muchtasyar, sebagai Direktur Jenderal Migas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM.

    “Untuk Direktur Hilir Migas itu juga nanti akan dievaluasi. Nanti akan ada penunjukan Plt,” kata Yuliot ditemui di gedung DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia buka suara menyusul penonaktifan Achmad Muchtasyar sebagai Direktur Jenderal Migas (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Menurut Bahlil keputusan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi dari institusi. Adapun sembari menunggu proses yang sedang berjalan, status Achmad Muchtasyar sebagai Dirjen Migas masih non aktif.

    Sebagai gantinya, Bahlil menunjuk Tri Winarno yang merupakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Migas.

    “Saya katakan kalau yang mencopot itu kan harus dengan Kepres sambil berjalan nonaktif, sejak kemarin. PLH Dirjen migas adalah Dirjen Minerba Pak Tri Winarno,” kata Bahlil ditemui di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    (luc/luc)

  • Prabowo Sambut Erdogan di Istana Bogor dengan 75 Pasukan Berkuda

    Prabowo Sambut Erdogan di Istana Bogor dengan 75 Pasukan Berkuda

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki Racep Tayyib Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).

    Dalam sambutan tersebut, terlihat sebanyak 75 pasukan berkuda hingga anak-anak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta orang-orang berbaju adat menyambut kehadiran orang nomor satu dari Tanah Seribu Budaya itu.

    Tak hanya Prabowo, delegasi Indonesia juga ramai menyambut Erdogan. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Lalu, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Selain itu nampak juga, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    Kemudian, juga terlihat Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait hingga, Duta Besar RI untuk Republik Turki Achmad Rizal Purnama.

    Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana menyebut bahwa tata upacara dilakukan penyambutan kenegaraan.

    Dia menyebut bahwa setelah kedua pimpinan negara melakukan inspeksi pasukan, maka akan berlanjut dengan perkenalan masing-masing delegasi, pertemuan tatap muka yang dilanjut pertemuan bilateral membahas isu strategis.

    “Nanti akan juga ada penandatangan dokumen,” katanya kepada wartawan di Istana Bogor, Rabu (12/2/2025).

    Terakhir, akan ada keterangan pers yang disampaikan Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan dan jamuan santap siang kenegaraan di halaman Istana Kepresidenan Bogor.