Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Donald Trump Mulai Berhentikan Pegawai di Sejumlah Lembaga, Siapkan Pemangkasan Besar – Page 3

    Donald Trump Mulai Berhentikan Pegawai di Sejumlah Lembaga, Siapkan Pemangkasan Besar – Page 3

    Sebelumnya, kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait tarif impor untuk beberapa negara seperti China, Kanada, dan Meksiko, tengah jadi sorotan dunia saat ini. Beberapa negara melihat ini bukan ancaman tetapi justru peluang dari kebijakan Donald Trump tersebut.

    Ketua Dewan Pembina Indonesia Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menilai, imbas kebijakan Trump bisa dilihat dari beberapa sisi. Menurutnya, Indonesia bisa mengambil sudut pandang positif terhadapnya.

    “Untuk kita, kita harus melihat peluangnya. Misalnya contoh, kalau mereka enggak mau beli produk China, kalau produk Indonesia gimana?” kata Arsjad di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    “Dengan begitu, pengusaha China akan lebih banyak investasi di Indonesia. Kalau enggak, tidak bisa dia jualan,” dia menambahkan.

    Menurut dia, Indonesia harus bisa mengambil sisi positif dari kebijakan Trump, lantaran banyak potensi perdagangan yang bisa dikawal oleh Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia pun didorong untuk bisa bersinergi dengan negara tetangga dalam menyikapinya.

    “Di sisi ini juga yang penting, bicara mengenai, kenapa enggak Indonesia, kenapa enggak Asean, menjadi the supply chain,” ujar Arsjad.

    Sudut pandang terhadap kebijakan Donald Trump pun telah beberapa kali diutarakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Khususnya setelah Amerika Serikat memilih keluar dari Paris Agreement.

    Bahlil bilang, keputusan Trump hengkang dari Paris Agreement membuat batu bara kembali dibutuhkan. Utamanya sebagai sumber kelistrikan yang lebih hemat biaya dibanding energi baru terbarukan (EBT).

    “Kita pikir batu bara udah mau selesai, eh bernyawa lagi barang ini. Jadi bapak/ibu semua, memang batu bara ini jujur saya katakan harganya jauh lebih murah,” kata Bahlil di Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (11/2/2025) kemarin.

  • Para Tamu Silaturahmi KIM Mulai Berdatangan ke Rumah Prabowo

    Para Tamu Silaturahmi KIM Mulai Berdatangan ke Rumah Prabowo

    loading…

    Para tamu undangan Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). Foto/Raka Dwi Novianto

    BOGOR – Para tamu undangan Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Presiden Prabowo Subianto , Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). Pantauan SindoNews, spanduk bertuliskan Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju, serta spanduk bergambar Ketua Umum Gerindra Prabowo sudah terlihat dari kawasan Sentul menuju ke arah Hambalang.

    Mobil-mobil sudah memasuki kawasan dalam Padepokan Garuda Yaksa. Terlihat mobil pelat dinas DPR hingga pelat dinas Kabinet Merah Putih berkode RI masuk ke dalam.

    Salah satunya mobil berpelat RI 16 2 yang ditumpangi Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta. Anis pun menyempatkan untuk menyapa para wartawan yang hadir.

    Tampak juga bis dari Nasdem telah tiba dan langsung memasuki Garuda Yaksa. Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan semua pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari ini, Jumat (14/2/2025).

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji membenarkan kabar tersebut. Ia mengaku, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia turut diundang oleh Prabowo di Hambalang.

    “Kami diundang. Ketum Bahlil Insya Allah hadir,” kata Sarmuji saat dihubungi, Kamis (13/2/2025).

    Sarmuji menyampaikan, pertemuan dengan pimpinan parpol KIM Plus merupakan silaturahmi kebangsaan. “Acaranya silaturahmi kebangsaan,” tandasnya.

    (rca)

  • Kan Bukan Bagian KIM Plus

    Kan Bukan Bagian KIM Plus

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pimpinan partai politik (parpol) ke Hambalang, Bogor. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pimpinan partai politik (parpol) ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat, siang ini. Namun, PDI Perjuangan tak diundang dalam pertemuan tersebut.

    Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo tak mengundang PDI Perjuangan lantaran bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    “Ah, kan bukan, belum bagian dari KIM, belum, belum,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Prasetyo mengatakan, undangan Prabowo ke Hambalang diperuntukan hanya untuk pimpinan KIM Plus. “Yang hari ini KIM,” terang Prasetyo.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu mengatakan, pertemuan hari ini hanya sebatas silatutahmi setahun setelah Pilpres 2024. “Silaturahmi kan, silaturahmi KIM ini kan satu tahun setelah Pilpres,” terang Prasetyo.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengumpulkan seluruh pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025) siang.

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji membenarkan kabar tersebut. Sarmuji mengaku, pimpinan partainya, Bahlil Lahadalia turut diundang oleh Prabowo di Hambalang. “Kami diundang. Ketum Bahlil Insya Allah hadir,” kata Sarmuji, Kamis, 13 Februari 2025.

    Sarmuji menyampaikan, pertemuan dengan pimpinan partai KIM Plus merupakan silaturahmi kebangsaan belaka. “Acaranya silaturahmi kebangsaan,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menjelaskan, pertemuan itu dalam rangka merayakan HUT ke-17 Partai Gerindra. Untuk itu, Prabowo mengundang seluruh pimpinan partai KIM Plus.

    “Ulang tahun kan Gerindra. HUT Gerindra, ya semua kita diundang lah. Dan itu juga bagian dari konsolidasi lah ya,” kata Willy.

    (cip)

  • Hari Ini Presiden Prabowo Kumpul Bareng KIM Plus di Hambalang

    Hari Ini Presiden Prabowo Kumpul Bareng KIM Plus di Hambalang

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan semua pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari ini, Jumat (14/2/2025). Foto/Istimewa

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan semua pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari ini, Jumat (14/2/2025). Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji membenarkan kabar tersebut.

    Ia mengaku, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia turut diundang oleh Prabowo di Hambalang. “Kami diundang. Ketum Bahlil Insya Allah hadir,” kata Sarmuji saat dihubungi, Kamis (13/2/2025).

    Sarmuji menyampaikan, pertemuan dengan pimpinan parpol KIM Plus merupakan silaturahmi kebangsaan. “Acaranya silaturahmi kebangsaan,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menjelaskan, pertemuan itu dalam rangka merayakan HUT ke-17 Partai Gerindra. Untuk itu, ia menuturkan, Prabowo mengundang seluruh pimpinan partai KIM Plus.

    “Ulang tahun kan Gerindra. HUT Gerindra, ya semua kita diundanglah. Dan itu juga bagian dari konsolidasilah ya,” kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Saat disinggung perihal akan membahas evaluasi 100 hari kinerja pemerintah, ia membantah. Willy memastikan bahwa pertemuan pimpinan KIM Plus dengan Prabowo hanya merayakan HUT Partai Gerindra.

    “Nggak, besok enggak ada pembahasanlah (evaluasi kinerja pemerintah) ya. Saya pikir cuma selebrasi, silaturahmi itu yang menkadi agenda utama,” terang Willy.

    Apalagi, Willy menyampaikan, seluruh fraksi dan anggota DPR dan sejumlah organisasi masyarakat dan keagamaan turut diundang. “Nggak ada rapat apa-apa karena dari sekian banyak, ya DPR juga diundang, semua partai juga diundang, semua sahabat-sahaabt organisasi juga semua diundang,” tuturnya.

    Ketua Komisi XIII DPR RI ini menilai silaturahmi akan menjadi fondasi dasar berjalannya pemerintahan yang baik. “Ya kalau semakin sering kita ketemu, tentu ini menjadi modal besar, modal dasar yang cukup kokoh untuk pemerintahan bisa berjalan,” tandas Willy.

    (rca)

  • Prabowo Ungkap soal Raja Kecil, Bahlil Jelaskan Maksudnya

    Prabowo Ungkap soal Raja Kecil, Bahlil Jelaskan Maksudnya

    loading…

    Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). FOTO/FELLDY UTAMA

    JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai ada pesan tegas yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di balik pernyataannya soal raja kecil. Pernyataan Prabowo itu mengingatkan bahwa tidak boleh ada pihak yang menghambat kebijakan pemerintah.

    Bahlil mengatakan, setiap presiden mempunyai visi serta program yang harus diikuti dengan baik oleh para pembantu di kabinetnya.

    “Untuk menjalankan visi punya program itu, harus betul-betul patuh pada apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan, dalam hal ini presiden,” kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Menteri ESDM itu mengatakan bahwa tidak boleh ada pihak-pihak yang berniat menghambat dari kebijakan pemerintah. Pesan ini juga termasuk ditujukan kepada para menterinya di kabinet.

    “Kami ini kan pembantu itu kan adalah, pembantu presiden, menteri-menteri pembantu presiden,” ujarnya

    “Pembantu saja nggak boleh berbeda sama presiden, apalagi yang lain. Itu maksudnya,” tutur dia melanjutkan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025), mengungkapkan ada birokrat yang merasa menjadi raja kecil dan kebal hukum.

    Mulanya, Prabowo mengungkapkan bahwa tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil. Dia pun menegaskan tidak akan membiarkan rakyat Indonesia dibohongi lagi. Hal inilah yang membuatnya mengeluarkan instruksi untuk efisiensi atau penghematan anggaran negara.

  • Bahlil Tak Mau Salahkan Siapa-siapa soal Kisruh Elpiji 3 Kg

    Bahlil Tak Mau Salahkan Siapa-siapa soal Kisruh Elpiji 3 Kg

    Bahlil Tak Mau Salahkan Siapa-siapa soal Kisruh Elpiji 3 Kg
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    menyatakan tidak ingin menyalahkan pihak manapun terkait kisruh yang terjadi pada distribusi
    elpiji 3 kg
    .
    Menurutnya, persoalan elpiji 3 kg telah selesai dan telah dilaporkan kepada Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam acara perayaan Ulang Tahun ke-57 Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/2/2025).
    “Saya sudah melaporkan ini kepada Bapak Presiden, setelah semua sudah selesai, dan saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa,” ungkap Bahlil.
    Bahlil mengakui bahwa kebijakan melarang pengecer menjual elpiji subsidi merupakan keputusan yang tidak populer.
    Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh elpiji 3 kg dengan harga yang lebih terjangkau.
    “Ini risiko memang. Kalau saya mau santai-santai saja, bisa dilobi. Tapi, Golkar kan harus memperjuangkan apa yang menjadi hak daripada rakyat,” tutur dia.
    Oleh karena itu, Bahlil menekankan bahwa ia tidak akan menyalahkan siapapun atas kekacauan yang ditimbulkan oleh kebijakannya.
    Ia menegaskan komitmennya untuk memperbaiki situasi tersebut. 
    “Jadi, pemimpin itu harus ambil risiko. Jangan pemimpin yang tidak ambil risiko,” kata Bahlil.
    Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh anggota kabinet, termasuk dirinya, untuk memastikan bahwa semua dana negara yang dialokasikan untuk kepentingan rakyat, terutama subsidi, dapat tersalurkan dengan baik.
    “Bapak Presiden Prabowo itu lagi memerintahkan kepada hampir semua anggota kabinetnya, khususnya kepada saya, agar memastikan seluruh uang negara yang telah dialokasikan untuk kepentingan rakyat, apalagi subsidi, harus kita memastikan untuk semuanya sampai ke rakyat,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Prabowo turun tangan dalam membereskan kekisruhan gas elpiji 3 kg. Kekacauan terjadi buntut dari kebijakan Kementerian ESDM yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia.
    Pada Jumat (31/1/2025) lalu, Kementerian ESDM menyatakan penjualan elpiji 3 kg melalui pengecer tidak akan diperbolehkan lagi mulai 1 Februari 2025.
    Wamen ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
    “Jadi, pengecer kita jadikan pangkalan. Mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” ujar Yuliot.
    Usai kebijakan diberlakukan, kekacauan pun terjadi. Antrean dan kelangkaan gas elpiji subsidi terjadi di sana-sini.
    Bahkan, ada ibu-ibu lansia asal Pamulang, Tangerang Selatan yang meninggal karena diduga kelelahan usai mengantre LPG 3 kg.
    Bahlil pun mencoba mendatangi antrean di Pangkalan Gas LPG 3 kg di Kota Tangerang, Banten pada Selasa (4/2/2025) kemarin.
    Walhasil, Bahlil menjadi ‘bulan-bulanan’ warga yang marah karena mengantre gas elpiji subsidi.
    Salah satu warga, Effendi, meluapkan emosinya karena merasa kebijakan pemerintah semakin menyulitkan rakyat kecil.
    “Saya sekarang lagi masak, Pak, saya tinggal demi antre gas doang,” ujar Effendi di hadapan Bahlil.
    “Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar, Pak, butuh makan, butuh kehidupan, logikanya berjalan dong, Pak,” lanjutnya dengan nada geram.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil: Saya Satu-satunya Ketum Golkar yang Pernah Makan Beras Subsidi

    Bahlil: Saya Satu-satunya Ketum Golkar yang Pernah Makan Beras Subsidi

    Bahlil: Saya Satu-satunya Ketum Golkar yang Pernah Makan Beras Subsidi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    mengungkapkan bahwa dirinya adalah satu-satunya Ketua Umum
    Partai Golkar
    yang pernah merasakan makan
    beras subsidi
    .
    Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam acara Ulang Tahun ke-57 Fraksi Partai Golkar yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/2/2025).
    “Bapak, ibu semua, saya bersyukur, dalam perjuangan ini, saya mungkin satu-satunya ketua, saya adalah Ketua Umum Partai Golkar yang pernah merasakan makan beras subsidi,” ujar Bahlil.
    Bahlil mengenang pengalaman keluarganya yang mengambil jatah beras subsidi ketika mereka tinggal di Papua.
    Pada waktu itu, kata dia, orangtuanya merasa bahwa selisih harga Rp 5.000 sangat berarti, sehingga mereka terpaksa membeli beras subsidi.
    Dengan pengalaman tersebut, Bahlil menegaskan ketidaksetujuannya terhadap praktik penggelembungan harga LPG 3 kg yang sejatinya disubsidi.
    “Ada yang mengatakan kepada saya, ‘Rp 5.000 tidak apa-apa lebih mahal, yang penting barangnya ada di samping rumah’,” kata dia.
    Ia pun mempertanyakan pandangan tersebut.
    “Saya mau nanya, ‘yang benar?’. Kalau Anda punya saudara-saudara seperti ini, saya yakin, masih banyak saudara-saudara kita yang selisih Rp 2.000 saja, pasti membutuhkan,” sambung Bahlil.
    Lebih lanjut, Bahlil menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar semua
    subsidi tepat sasaran
    kepada rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Minta Maaf Usai Sebut PPPK Beban Negara, Taufan Pawe: Saya Keliru

    Minta Maaf Usai Sebut PPPK Beban Negara, Taufan Pawe: Saya Keliru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, akhirnya meminta maaf usai pernyataannya yang menyebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai “beban negara” menjadi bulan-bulanan publik.

    Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Taufan mengakui bahwa frasa yang ia gunakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (12/2/2025) tersebut adalah kekeliruan.

    Ia menyatakan kesiapannya menerima kritik sebagai bentuk pembelajaran.

    “Saya meminta maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat, khususnya honorer dan PPPK, atas pernyataan saya pada RDP Rabu kemarin, khususnya pada frasa ‘BEBAN NEGARA’ yang kemudian saya anggap keliru,” tulis Taufan, Kamis (13/2/2025).

    Ia mengaku mendapatkan banyak kritik dari masyarakat, baik melalui media sosial maupun pesan langsung via WhatsApp.

    Sebagai bentuk klarifikasi, Taufan juga membagikan poin-poin bahan rapat yang menurutnya dirangkum dari aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang ia kunjungi.

    Dalam dokumen itu, ia menyoroti berbagai permasalahan dalam penerimaan PPPK, seperti ketidakadilan dalam seleksi, dugaan pengangkatan berdasarkan “pesanan khusus,” hingga beban fiskal bagi daerah.

    Meski demikian, Taufan menegaskan bahwa permintaan maafnya adalah bentuk kesadaran dan pembelajaran pribadi.

    “Saya kembali memohon maaf atas statement saya, semoga menjadi pembelajaran bagi saya pribadi,” tutup anak buah Bahlil Lahadalia di Partai Golkar ini.

    Pernyataan Taufan sebelumnya menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk pegiat media sosial dan pengamat kebijakan publik.

  • Bahlil Ucapakan Selamat ke Prabowo yang Kembali Diamanati Jadi Ketum Gerindra

    Bahlil Ucapakan Selamat ke Prabowo yang Kembali Diamanati Jadi Ketum Gerindra

    Jakarta –

    Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Prabowo Subianto yang kembali diamanatkan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra hingga 2030. Bahlil menilai penetapan kembali Prabowo sebagai Ketum Gerindra adalah penghargaan yang luar biasa.

    “Saya ucapkan selamat dan penghargaan yang luar biasa atas terpilihnya Pak Presiden Prabowo untuk menjadi Ketua Umum Gerindra, sekaligus menjadi Ketua Dewan Pembina juga ya,” kata Bahlil di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Ia menyebut Prabowo sosok yang hebat. Ia berharap Gerindra dan Golkar bisa berjalan bersama-sama.

    “Hebat lah, pasti dong kita doakan Partai Gerindra sukses terus, maju terus, dan tentu bersama-sama Golkar maju terus,” katanya.

    Adapun partai Gerindra menggelar acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di kediaman sang Ketum, Prabowo Subianto, di Hambalang, Jawa Barat, hari ini. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membeberkan dinamika rapat memutuskan Rapimnas ini berubah menjadi Kongres Luar Biasa (KLB).

    “Yang pertama, menerima laporan pertanggungjawaban DPP Partai Gerindra periode 2020-2025. Laporan ini dinilai sangat memuaskan dalam hal prestasi politik, kepercayaan rakyat, hingga keuangan. Semua DPC dan DPD menerima laporan tersebut tanpa catatan,” kata Muzani.

    Muzani menuturkan, para kader mendorong Prabowo kembali menjabat sebagai ketum dan ketua dewan pembina partai. Prabowo disebut menerima aspirasi tersebut.

    “Yang kedua, menetapkan kembali Pak Prabowo sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025-2030. DPC dan DPD meminta agar Pak Prabowo kembali menjadi Ketua Umum. Ketika ditanya, beliau menyatakan bahwa jika itu adalah permintaan kader, maka beliau siap menerima,” kata dia.

    “Yang ketiga, menetapkan Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina. DPD dan DPC peserta Kongres meminta agar Pak Prabowo tetap menjadi Ketua Dewan Pembina, yang bertanggung jawab atas arah kebijakan partai. Pak Prabowo menyatakan kesediaannya,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Muzani menyebut kongres memandatkan Prabowo menjadi formatur tunggal, termasuk dalam menentukan kepengurusan baru.

    (dwr/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pengusaha Migas Berharap Pemangkasan Anggaran ESDM Tak Hambat Perizinan

    Pengusaha Migas Berharap Pemangkasan Anggaran ESDM Tak Hambat Perizinan

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengingatkan agar pemangkasan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak berimbas pada kinerja kementerian.

    Adapun, pagu anggaran Kementerian ESDM dipangkas sebesar Rp1,65 triliun atau 42,4% tahun ini. Dengan pemotongan tersebut, pagu anggaran kementerian itu 2025 tersisa Rp2,25 triliun, dari sebelumnya Rp3,91 triliun.

    Menurut Moshe, efisiensi anggaran sejatinya merupakan hal yang tak begitu mengkhawatirkan. Namun, dia meminta Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas tak menurunkan performa dalam bekerja.

    Pasalnya, performa Ditjen Migas dan dirjen migas lah yang malah akan memengaruhi masuknya investasi dan dukungan untuk pengusaha minyak dan gas. Apalagi, baru-baru ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru saja menonaktifkan Achmad Muchtasyar dari jabatannya sebagai dirjen migas. Imbas penonaktifan itu, Bahlil menunjuk Dirjen Minerba Tri Winarno menjadi Plh dirjen migas.

    “Yang jadi concern mungkin performa dirjen migas. Kalau bisa tetap dijaga dan misalkan perizinan tetap cepat, evaluasi tetap cepat, kalau ada masalah isu tetap sigap, itu yang kami harapkan walaupun ada pemangkasan anggaran,” tutur Moshe kepada Bisnis, Kamis (13/2/2025).

    Moshe pun menyebut pemangkasan anggaran Kementerian ESDM tak berpengaruh pada target produksi migas. Sebab, investasi berasal dan dana kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Oleh karena itu, dia mengingatkan agar Kementerian ESDM tetap memastikan iklim investasi di sektor migas tetap sehat. Pemangkasan anggaran, kata Moshe, bukan berarti mengurangi kinerja kementerian. Apalagi, pemerintah memiliki target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari pada 2030 mendatang.

    “Jadi kami tak masalah dengan efisiensi, tapi yang kami harapkan adalah kesigapan dari Ditjen Migas tetap harus aman, bisa mendukung kami secara penuh,” imbuh Moshe.

    Dia menambahkan bahwa pemangkasan anggaran seharusnya menjadi pelajaran untuk bekerja lebih efisien dan tetap mendukung produksi migas dan investasi.

    “Kita enggak boleh memperlihatkan performa kementerian justru menurun karena pemangkasan anggaran,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pemangkasan anggaran ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

    “Efisiensi di ESDM telah dilakukan penelaahan dan juga untuk acuan pelaksanaan Inpers sebesar Rp1,65 triliun, meliputi belanja sumber dana rupiah murni [RM] sebesar Rp1,3 triliun, belanja yang bersumber PNBP sebesar Rp139 miliar, belanja BLU [belanja layanan umum] Rp216 miliar,” tutur Yuliot dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Kendati demikian, dia memastikan program elektrifikasi bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetap dilaksanakan pada tahun ini. 

    Program elektrifikasi itu di antaranya, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sebanyak empat unit dengan nilai Rp25,2 miliar. Lalu, pembangunan sembilan unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan nilai Rp2 miliar dan empat kegiatan untuk PLTMH senilai Rp2,08 miliar.

    Yuliot menyebut, semua proyek di atas dilakukan dengan skema multiyears contract. Selain itu, masih ada pengajuan revisi top up anggaran dari PNBP penjualan hasil tambang (PHT) untuk pembangunan proyek Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II maupun Dumai-Sei Mangkei (Dusem). 

    “Masih terdapat kegiatan dalam proses pengajuan revisi top-up anggaran dari sumber dana PNBP PHT Minerba senilai Rp4,24 triliun yaitu untuk pembangunan pipa gas bumi Cisem Tahap II sebesar Rp1,79 trilliun dan Dusem sebesar Rp2,43 miliar dengan skema multi-years,” ucap Yuliot.