Jokowi-Gibran Hadiri HUT Ke-17 Partai Gerindra, Kompak Pakai Kemeja Putih
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
Jokowi
) dan Wakil Presiden RI
Gibran
Rakabuming Raka menghadiri puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke17 Partai
Gerindra
di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
Pantauan di lokasi, Jokowi dan Gibran hadir mengenakan kemeja putih. Mereka tampak kompak mengenakan baju yang sama dengan Presiden RI sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra
Prabowo
Subianto.
Tampak Prabowo dan Gibran duduk di sebelah sisi kanan dan kiri Prabowo.
Selain itu, hadir juga jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan petinggi-petinggi partai politik (parpol).
Hadir di lokasi Menteri ESDM sekaligus Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia; Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketun PAN Zulkifli Hasan; Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar.
Lalu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga dua politikus PDI-P Said Abdullah dan Olly Dondokambey.
Diketahui Partai Gerindra menginjak usia 17 tahun pada 6 Februari 2025. Namun, puncak perayaannya digelar hari ini.
Sebelumnya, Gerindra telah menggelar Rapimnas yang menunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
Partai Gerindra mengundang sejumlah pejabat termasuk seluruh presiden terdahulu. Bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri juga diundang. Namun, Megawati belum terkonfirmasi kehadirannya dalam acara ini.
“Semua pimpinan partai politik, apalagi ketua umum, akan kami undang. Insya Allah,” kata Muzani.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Bahlil Lahadalia
-

Ada Efisiensi, Kelanjutan Program Konversi Motor Listrik Masih dalam Pembahasan – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berbagai strategi dilakukan pemerintah sebagai upaya mengurangi emisi, satu diantaranya ialah program konversi motor listrik.
Program konversi motor listrik dimulai pada tahun 2023.
Dimana pada tahun tersebut capaian konversi motor listrik sebanyak 145 unit.
Berlanjut pada tahun 2024, program konversi mengalami peningkatan capaian, sekitar 1.300 unit.
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan adanya kelanjutan dari program tersebut. Hanya saja untuk anggaran masih dalam pembahasan dalam lingkup ESDM.
“Kalau Pak Menteri bilang ada, tetapi anggaranya yang baru kita diskusikan ditambah bada efisiensi ,” kata Eniya di acara Toyota Beyond Zero: Mobilitas untuk Netralitas Karbon di Gambir Expo, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Anggaran yang masih belum dapat dipastikan tersebut, lantaran adanya kebijakan efisien anggaran di Kementerian dan Lembaga.
Oleh karenanya Eniya menyebut, soal anggaran konversi motor listrik tahun 2025 masih belum dapat disampaikan kepada publik.
Namun, pihaknya telah memberikan penawaran kepada perusahaan-perusahaan untuk ikut serta dalam program konversi motor sebagai wadah CSR.
“Karena sekarang sudah bergerak (program konversi), kendaraan motor bensin yang kendaraanya Bapak Ibu semua kemarin dikasih insentif Rp 10 juta plus dana CSR dari perusahaan sekitar Rp 5 jutaan, itulah untuk beli baterainya. Jadi ada tambahan insentif 15 juta,” ujar Eniya.
Diketahui program ini menjadi salah satu yang diharapkan dapat mempercepat ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai menuju emisi nol karbon.
-

Nasib Blok Masela, SKK Migas Beri Titah ke Inpex & Pupuk Indonesia
Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong nota kesepahaman yang telah diteken antara Inpex Corporation dan PT Pupuk Indonesia berlanjut ke tahap Head of Agreement (HOA).
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, status kerja sama antara kedua belah pihak masih di tahap Memorandum of Understanding (MOU). Menurutnya, hal tersebut membuat kesepakatan Inpex dan Pupuk Indonesia belum begitu mengikat untuk jual beli gas bumi.
Djoko menilai dengan adanya HOA, tahun ini sudah ada kepastian buyer gas dari Blok Masela yang dikelola oleh Inpex Corporation.
“Saya kan sudah minta untuk menjadi minimum HOA, pabrik pupuk sudah minta alokasi untuk Masela, pabrik pupuk BUMN,” ucap Djoko di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Selain itu, Djoko juga meminta agar wilayah kerja (WK) migas lain pun terus didorong supaya sesegera mungkin mencari buyer. Dengan begitu, pengembangan bisa dilakukan dengan cepat.
“Inpex harus segera memasarkan gasnya, sebagaimana juga Eni di Geng North dan blok-blok lain juga, WK Andaman, sekarang Mubadala sedang marketing gasnya,” katanya.
Penandatanganan MOU antara Inpex dan Pupuk Indonesia sendiri sudah dilaksanakan pada Februari 2020 lalu. Bukan hanya Pupuk Indonesia, Inpex juga meneken MOU serupa dengan PT PLN (Persero).
Di sisi lain, lambatnya progres pengembangan Blok Masela yang terletak di Kepulauan Tanimbar, Maluku, itu beberapa kali menjadi perhatian khusus bagi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Dia bahkan mengirimkan surat peringatan kepada pemegang hak konsesi lapangan gas besar di Indonesia yang tak kunjung melanjutkan produksi setelah selesai eksplorasi 26 tahun lalu.
Bahlil juga akan melakukan evaluasi terhadap hak konsesi Blok Masela yang saat ini dipegang Inpex Masela Ltd.
“Ini sekaligus sebagai pengumuman, ada satu WK yang 26 tahun sudah temukan salah satu gas terbesar, giant, tapi gak dinaikkan statusnya. Saya sudah bikin surat peringatan pertama, kedua, ga bisa lagi, saya cabut, ini gede dan ini pasti akan gempar,” ujar Bahlil di Mandiri Investment Forum (IMF) 2025, Selasa (11/2/2025).
Bahlil tampak geram dengan investor asal Jepang tersebut yang tak kunjung memberikan perkembangan signifikan. Padahal, Blok Masela merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Inpex telah mendapatkan hak konsesinya sejak 1998.
Untuk itu, setelah memberikan surat peringatan pertama, Bahlil tak segan memberikan surat peringatan kedua sekaligus mencabut izin pengelolaan lapangan gas di Laut Arafura itu.
Kendati demikian, Bahlil tak mengungkap secara langsung perusahaan yang telah diberikan SP 1 dan ancaman pencabutan izin pengelolaan lapangan gas tersebut.
“Saya tidak perlu sampaikan perusahaan apa itu, biarkanlah Tuhan, saya, dia yang tahu. Kalau dia rasa pasti tahu betul itu kira-kira,” tuturnya.
/data/photo/2025/02/15/67affa47518b3.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)





