Tag: Bahlil Lahadalia

Ketum Golkar Bahlil Tegaskan Ibu Kota Pindah ke IKN pada 2028

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua umum (ketum) DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan ibu kota negara Indonesia akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028 mendatang, meskipun saat ini ada isu terkait pemblokiran anggaran pembangunan IKN.

Bahlil menjelaskan, pemindahan ibu kota tetap menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, proses pembangunan IKN masih terus berjalan dan menjadi tugas Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu ada di Kementerian PU,” ujar Bahlil seusai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

Namun, Bahlil mengaku tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pembangunan IKN lantaran tidak semua ketua umum partai politik memiliki pemahaman mendalam tentang proyek ibu kota yang terletak di Kalimantan Timur tersebut.

“Jangan menganggap bahwa karena ketua umum partai, semua pasti tahu. Tidak juga,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran pembangunan IKN tidak terkait dengan upaya efisiensi anggaran, seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025.

Bahlil Lahadalia menegaskan ibu kota dipastikan pindah ke IKN pada 2028 mendatang, meskipun saat ini beredar isu terkait pemblokiran anggaran pembangunan wilayah tersebut.

08/02/2025 15:46
Menteri ESDM Bahlil Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Prabowo – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle di Kabinet Merah Putih.

Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menyingkirkan menteri yang dianggap tidak bekerja untuk rakyat.

Bahlil Lahadalia, yang juga merupakan Ketua Umum Golkar itu, mengungkapkan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Dalam sesi tanya jawab dengan awak media setelah membuka Rapat Kerja Nasional Golkar pada Sabtu (8/2/2025), Bahlil mengatakan, ia tak ingin berbicara lebih jauh terkait isu perombakan kabinet Prabowo.

“Udah itu kewenangan Bapak Presiden.”

“Jangan kita terlalu merasa paling mengerti, hak prerogatif Bapak Presiden, yah,” jawabnya singkat, di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.

Respons Menteri Lain

Beberapa menteri lainnya juga memberikan tanggapan terkait isu reshuffle ini.

Muhaimin Iskandar

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengaku belum mendengar informasi terkait reshuffle kabinet.

“Saya kok belum dengar ya,” kata Cak Imin usai menghadiri acara International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025) malam.

Ia menilai wajar jika Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja menterinya.

Prasetyo Hadi

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga menyatakan belum mendengar adanya kemungkinan reshuffle.

“Hah reshuffle apa, enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum belum,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Sugiono

Menteri Luar Negeri, Sugiono, menambahkan, ia juga belum mengetahui adanya isu reshuffle di kabinet.

Menurutnya, saat ini seluruh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, masih bekerja.

Begitu pun Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, yang mengatakan dirinya belum pernah mendengar ada isu reshuffle di kabinet.

“Saya belum tahu malahan,” kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Kamis.

Maruarar Sirait

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa keputusan reshuffle adalah hak prerogatif presiden.

“Ya itu kan hak nya prerogatif dari presiden ya, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi ya.”

“Harus dihormati dan itu tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang di-reshuffle tentunya harus siap, itu adalah kewenangan penuh presiden,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Kamis.

Tanggapan Istana

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan menteri yang tidak seirama dengan kebijakan Presiden Prabowo akan dievaluasi.

“Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden,” kata Hasan di Kantornya, Jakarta, Minggu (7/2/2025).

Hasan mengatakan, peringatan ini sudah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo.

Karena itu, ia meminta jajaran kabinet merah putih untuk menyamakan langkahnya dengan kebijakan Prabowo.

Pernyataan Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih pasca-lewat 100 hari pemerintahannya.

Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

Prabowo hanya mengatakan, masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Oleh karena itu, ia ingin menegakkan hal tersebut.

“Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” kata Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo bakal menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat.

“Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” jelasnya.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

08/02/2025 15:45
Bahlil Tegaskan Partai Golkar Garda Terdepan Dukung Presiden Prabowo

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan Partai Golkar akan tetap menjadi garda terdepan dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan ini disampaikan Bahlil saat membuka rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025. Ia menyerukan kepada seluruh kader untuk bersatu dalam satu komando guna mendukung berbagai program strategis pemerintah.

“Positioning Partai Golkar adalah selalu berada di garda terdepan dalam mendukung program pemerintahan,” tegas Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Komitmen Golkar yang menegaskan posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang digelar pada 20-21 Agustus 2024. Dalam Munas tersebut, Bahlil terpilih sebagai ketua umum DPP Partai Golkar.

Saat ini, Partai Golkar mendukung program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo sebagai strategi menuju Indonesia Emas 2045. Ada empat program prioritas yang menjadi fokus utama, yaitu kedaulatan energi, kedaulatan pangan, hilirisasi industri, dan makan bergizi gratis.

Selain itu, Bahlil mengungkapkan Partai Golkar akan merumuskan strategi politik yang lebih efisien dan demokratis selama periode pemerintahan 2024-2029.

“Kami akan merancang mekanisme politik yang lebih baik, lebih demokratis, dengan biaya yang tidak mahal tetapi tetap melibatkan masyarakat tanpa mengurangi substansi nilai-nilai demokrasi itu sendiri,” tutupnya terkait posisi Partai Golkar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

08/02/2025 15:36
Bahlil di Rakernas Golkar `sentil` Ketua Komisi XII soal polemik LPG

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat berpidato dalam Rakernas Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.

Bahlil di Rakernas Golkar `sentil` Ketua Komisi XII soal polemik LPG
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Sabtu, 08 Februari 2025 – 13:59 WIB

Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia “menyentil” Ketua Komisi XII DPR RI terkait polemik kebijakan LPG 3 kilogram saat menyampaikan pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025.

Adapun Ketua Komisi XII DPR RI merupakan Bambang Patijaya selaku anggota dari Fraksi Partai Golkar DPR RI, yang bertugas di komisi yang membidangi energi dan sumber daya mineral. Terkait itu, Bahlil mengibaratkan saat ini tengah menguji loyalitas anak buah.

“Ketua Komisi XII ada? Bapak sebagai Ketua Komisi XII yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini; hati-hati, Ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini memasuki karam,” kata Bahlil saat berpidato di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu.

Dia pun tak menjelaskan secara rinci maksud pernyataannya tersebut. Namun dia mengatakan bahwa momentum tersebut jadi kesempatan bagi seorang “nakhoda” untuk menguji “anak buah kapal”.

Di momen tersebut, menurut dia, ada “anak buah kapal” yang taat kepada tujuan “kapal” dan ada yang meloncat karena perahu sedang miring. Bahkan, kata dia, ada yang mendorong-dorong agar “kapal” segera terbalik.

“Cuma nakhoda yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Jadi insyaallah, no problem. Nggak ada masalah, saya pikir,” kata dia.

Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil mengatakan bahwa pengaturan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi yang sebelumnya melarang penjualan di tingkat pengecer, dilakukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran kepada rakyat.

Menurut dia, hal itu juga merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto demi mengefisienkan penyaluran subsidi. Namun, dia pun meminta maaf kepada masyarakat karena mengeluarkan kebijakan yang tiba-tiba.

“Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap, kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan,” kata dia.

Sumber : Antara

08/02/2025 15:20
Bahlil Sentil Ketua Komisi XII DPR soal Polemik Gas 3 Kg, Singgung Ujian Nakhoda buat ABK Nasional 8 Februari 2025

Bahlil Sentil Ketua Komisi XII DPR soal Polemik Gas 3 Kg, Singgung Ujian Nakhoda buat ABK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyentil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya terkait polemik kebijakan pengaturan penjualan gas 3 kilogram.
Sentilan ini disampaikan Bahlil saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
Adapun Bambang merupakan kader Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
“Ketua Komisi XII ada? Bapak sebagai Ketua Komisi XII yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini,” kata Bahlil.
Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu tidak menjelaskan secara rinci maksud dari pernyataan yang dia lontarkan.
Namun, ia mengatakan bahwa polemik kebijakan penjualan gas 3 kg seolah menjadi kesempatan bagi nakhoda untuk menguji ABK atau anak buah kapal.
“Hati-hati, ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini memasuki karam, justru di sinilah nakhoda kapal melihat ABK dan penumpang kapal siapa yang bersama-sama saya, saya ingin mau tahu saja,” kata Bahlil.
“Cuma nakhoda yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Jadi insya Allah,
no problem
. Enggak ada masalah saya pikir,” ucapnya
Dalam kesempatan ini, Bahlil juga menjelaskan bahwa tak ada lagi larangan penjualan gas 3 kg oleh pengecer.
Katanya, pengaturan penjualan gas bersubsidi itu dilakukan untuk memastikan pembeli “gas melon” tersebut tepat sasaran.
“Sekarang kita ubah bertahap, kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan,” kata Bahlil.
Sebelumnya, pemerintah sempat melarang penjualan elpiji 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari 2025.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
Pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kondisi ini mengakibatkan elpiji 3 kg menjadi langka di pasaran.
Terbaru, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
“Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/02/2025 14:59
Target Presiden, 2028 Pindah ke IKN

loading…

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa target pemindahan ibu kota ke IKN masih tetap 2028. FOTO/DOK.SINDOnews

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir Menteri Keuangan. Menurut Bahlil, target Prabowo memindahkan ibu kota ke IKN belum berubah yakni pada 2028 mendatang.

“Menyangkut dengan IKN, IKN ini setahu kami sampai sekarang tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke Ibu Kota Baru di IKN, sudah pindah,” kata Bahlil kepada wartawan, Sabtu (8/2/2025).

Dia menuturkan, pembangunan IKN juga disebut akan terus berjalan. Namun, dia tidak merinci progress dari pembangunan IKN yang anggarannya sedang diblokir tersebut.

“Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” katanya.

“Jadi kami enggak bisa juga kalau mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti. Nggak juga. Nah, ya gitu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab hingga saat ini anggaran Kementerian PU masih banyak yang diblokir oleh Kementerian Keuangan.

Dody menjelaskan hal ini berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.

“Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada,” kata Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (5/2/2025).

08/02/2025 14:54
Setelah Kisruh Elpiji 3 Kg Makan Korban, Bahlil Lahadalia Ngaku Sudah Minta Maaf ke Rakyat

loading…

Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sudah meminta maaf kepada rakyat atas polemik larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (kg). Foto/Riyan Rizki Roshali

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sudah meminta maaf kepada rakyat atas polemik larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram (kg). Diketahui, kebijakan Bahlil tersebut makan korban.

Seorang nenek bernama Yonih (62) meninggal dunia usai mengantre beli isi tabung gas elpiji 3 kilogram di Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kemudian, Tri lestari (50), warga Desa/Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah meninggal dunia usai terlindas truk di jalan antara Gubug-Godong, Grobogan, Selasa (4/2/2025).

Ibu paruh baya ini meninggal saat hendak ke pangkalan membeli gas 3 kg bersubsidi. Hingga hari ini, masih terdapat antrean panjang warga untuk membeli gas elpiji 3 kg di pangkalan beberapa daerah.

“Kemarin ada sedikit yang kurang pas menurut saya dan saya sudah minta maaf kepada rakyat adalah subpangkalan ini, pengecer ini tiba-tiba kita setop. Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Sabtu (8/2/2025).

Ia menjelaskan, kebijakannya tersebut diambil dengan tujuan baik. Menurutnya, dia tidak mau adanya mark up dalam penjualan gas elpiji 3 kg.

Bahlil menjelaskan, pemerintah sudah mensubsidi gas elpiji 3 kg Rp36.000 per tabungnya. Dengan begitu, harga jual gas elpiji bersubsidi yang diterima masyarakat seharusnya maksimal Rp19.000.

Namun, dia menyebut pihaknya masih banyak menerima harga jual gas elpiji 3 kg di masyarakat mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000.

08/02/2025 14:23
Mantan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh Dimakamkan di Kalibata, Bahlil Hadir

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengantarkan jenazah mantan menteri ESDM periode 2009-2011, Darwin Zahedy Saleh ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2025).

Darwin sendiri tutup usia pada Jumat (7/2/2025) pukul 18.39 WIB di Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta pada usia 64 tahun.

Berdasarkan pantauan Bisnis, jenazah Darwin tiba di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata pukul 13.30 WIB. Jenazah dimakamkan dengan upacara militer.

Tampak Bahlil beserta iring-iringan keluarga mengikuti pengantaran jenazah menuju liang lahat. Bahlil juga ditemani oleh Sekretaris Jenderal ESDM Dadan Kusdiana dan Dirjen Minerba Tri Winarno.

Kementerian ESDM mengungkapkan, kepergian Darwin meninggalkan kesan mendalam bagi banyak pihak. Darwin dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam bidang energi dan pendidikan.

“Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” kata Kementerian ESDM melalui keterangan resmi.

Darwin lahir di Sapat, Indragiri Hilir, Riau, pada 29 Oktober 1960. Dia adalah putra dari pasangan HM Saleh (almarhum) dan Hj. Raja Pujian S (almarhumah). Pada usia 10 tahun, Darwin pindah ke Jakarta dan menetap di kawasan Kemayoran.

Darwin menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) jurusan Ilmu Ekonomi. Gelar S2 dalam bidang Administrasi Bisnis diperolehnya dari Middle Tennessee State University (MTSU), Tennessee, Amerika Serikat.

Kemudian, Darwin meraih gelar doktor (S3) di bidang Manajemen dari Universitas Indonesia. Karier profesional Darwin dimulai sebagai dosen di FEUI sejak 1986.

Selain mengajar, dia juga berkiprah di berbagai bidang seperti keuangan, perbankan, dan konsultan manajemen. Pada 2009, dia dipercaya menjabat sebagai Menteri ESDM dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden SBY.

Setelah menyelesaikan masa jabatannya pada 2011, Darwin kembali aktif di dunia akademis dan berbagai kegiatan lainnya.

08/02/2025 14:03
Isu Reshuffle Mencuat, Bahlil Lahadalia Pede Posisinya Aman di Kabinet Prabowo-Gibran

loading…

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia percaya diri alias pede posisi dirinya serta sejumlah kader partai berlambang pohon beringin itu di Kabinet Merah Putih aman di tengah isu reshuffle yang mencuat. Foto/Riyan Rizki Roshali

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia percaya diri alias pede posisi dirinya serta sejumlah kader partai berlambang pohon beringin itu di Kabinet Merah Putih aman di tengah isu reshuffle yang mencuat setelah 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo Subianto . Sebab, kata Bahlil, Presiden Prabowo tahu kualitas dari kader Partai Golkar.

Hal itu disampaikan Bahlil menanggapi isu Presiden Prabowo Subianto yang berencana melakukan perombakan di kabinet. “DPP Partai Golkar, karena kami anggota kabinet kan di Golkar ini ada sekitar delapan menteri, tiga wamen, satu gubernur Lemhannas. Kami yakin dan percaya bahwa presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Bahlil mengatakan, Golkar merupakan partai yang menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan pemerintah. “Kami yakin Golkar, Insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerinda, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” jelas dia.

Ia menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. “Menyangkut dengan apa yang ditanyakan tentang hak prerogatif presiden. Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden,” kata Bahlil.

Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM mengaku menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada presiden. Menurutnya, seorang menteri tidak boleh berkomentar melampaui batas kewenangannya.

“Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan,” ujar dia.

Sebelumnya, Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia layak di-reshuffle Prabowo.

08/02/2025 13:40
Bahlil Klaim Distribusi Gas 3 Kg ke Pengecer Aman Nasional 8 Februari 2025

Bahlil Klaim Distribusi Gas 3 Kg ke Pengecer Aman
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengeklaim, stok elpiji 3 kilogram sudah distribusikan ke berbagai wilayah dan tidak lagi terbatas dijual di pangkalan.
Bahlil mengatakan, pangkalan sudah mengirimkan gas 3 kg ke subpangkalan atau pengecer.
“Saya dapat memastikan bahwa elpiji itu tidak ada lagi menyangkut dengan tidak sampai di tingkat pengecer atau subpangkalan. Semuanya sudah masuk,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
Namun, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu bilang, pemerintah tidak bisa memastikan stok elpiji 12 kilogram.
“Kalau elpiji 12 kilogram itu adalah industri, bukan domain pemerintah. Yang kita itu hanya menjaga elpiji 3 kilogram,” kata Bahlil.
“Dan hari ini sudah selesai, dari kemarin kok. Sudah aman,” klaim dia.
Sebelumnya pemerintah sempat melarang penjualan gas elpiji 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari 2025.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
Pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kondisi ini menyebabkan gas elpiji 3 kg menjadi langka di pasaran.
Terbaru, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
“Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/02/2025 13:33