Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Blok Masela Mangkrak, Bahlil Beri Surat Peringatan Pertama ke Inpex Jepang

    Blok Masela Mangkrak, Bahlil Beri Surat Peringatan Pertama ke Inpex Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA —  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengirimkan surat peringatan kepada pemegang hak konsesi lapangan gas besar di Indonesia yang tak kunjung melanjutkan produksi setelah selesai eksplorasi 26 tahun lalu. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya telah melayangkan surat peringatan pertama kepada pengelola Wilayah Kerja (WK) tersebut. Sebelumnya, Bahlil juga telah menyebut akan melakukan evaluasi terhadap hak konsesi Blok Masela yang saat ini dipegang Inpex Masela Ltd. 

    “Ini sekaligus sebagai pengumuman, ada satu WK yang 26 tahun sudah temukan salah satu gas terbesar, giant, tapi gak dinaikkan statusnya. Saya sudah bikin surat peringatan pertama, kedua, ga bisa lagi, saya cabut, ini gede dan ini pasti akan gempar,” ujar Bahlil di Mandiri Investment Forum (IMF) 2025, Selasa (11/2/2025). 

    Bahlil tampak geram dengan investor asal Jepang tersebut yang tak kunjung memberikan perkembangan signifikan. Padahal, Blok Masela merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Inpex telah mendapatkan hak konsesinya sejak 1998. 

    Untuk itu, setelah memberikan surat peringatan pertama, Bahlil tak segan memberikan surat peringatan kedua sekaligus mencabut izin pengelolaan lapangan gas di Laut Arafura itu.

    Kendati demikian, Bahlil tak mengungkap secara langsung perusahaan yang telah diberikan SP 1 dan ancaman pencabutan izin pengelolaan lapangan gas tersebut. 

    “Saya tidak perlu sampaikan perusahaan apa itu, biarkanlah Tuhan, saya, dia yang tahu. Kalau dia rasa pasti tahu betul itu kira-kira,” tuturnya. 

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto membenarkan bahwa perusahaan yang dimaksud Bahlil yaitu Inpex sebagai operator Blok Masela saat ini. 

    “Iya [Inpex]. Ya diharapkan bisa segera ada pembeli gasnya sehingga proyek bisa dimulai, tahun ini lah,” terangnya. 

  • Bahlil Mau Bentuk Badan Pengawas LPG 3 Kg

    Bahlil Mau Bentuk Badan Pengawas LPG 3 Kg

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperketat pengawasan penyaluran LPG 3 kg alias gas subsidi. Rencananya, pelaksanaan pengawasan ini akan dijalankan badan yang selama ini ada atau bikin baru.

    “Saya kan katakan bahwa harus ada lembaga yang mengawasi untuk LPG subsidi. Lembaga itu bisa BPH Migas atau lembaga lain, seperti lembaga ad hoc,” kata Bahlil saat ditemui wartawan usai acara Mandiri Investment Forum, Selasa (11/2/2025).

    Bahlil mengatakan lembaga pengawas LPG 3 kg ini masih dalam tahap pembahasan agar tidak memakan banyak anggaran, namun bisa berjalan efektif.

    “Nah, saya lagi merumuskan dengan tim mana yang lebih cocok agar tidak terjadi pemborosan anggaran tetapi subsidi dapat tetap sasaran, harus kita lakukan,” terangnya.

    Bahlil menambahkan badan pengawas LPG 3 kg perlu diadakan agar pendistribusian tabung gas melon subsidi di tengah masyarakat betul-betul tepat sasaran.

    “Karena subsidi itu untuk rakyat. Jadi harganya harus pas, volumenya harus pas, kemudian tidak boleh terjadi penyalahgunaan. Karena itu barang subsidi untuk rakyat,” tutur Bahlil.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut penyaluran LPG 3 kg bakal diawasi lebih ketat. Tugas tersebut akan diemban oleh badan pengawas, dalam hal ini BPH Migas.

    Menurut Yuliot, saat ini BPH Migas bertugas melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.

    “Jadi kita juga mau melihat itu dari sisi penugasan, kalau di regulasinya penugasan untuk pengawasan itu kan hanya minyak saja untuk di BPH Migas. Ya sementara kalau untuk pengawasan hanya melalui jaringan itu yang dilakukan pengawasan oleh BPH Migas,” ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    “Jadi ya kita juga kalau bisa diintegrasikan seluruh pengawasan itu dilakukan oleh BPH Migas,” sambung Yuliot.

    (hns/hns)

  • Bahlil Tuding IMF Bikin Indonesia Berbalik dari Produsen jadi Pengimpor Minyak

    Bahlil Tuding IMF Bikin Indonesia Berbalik dari Produsen jadi Pengimpor Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding International Monetary Fund (IMF) sebagai biang kerok di balik penurunan tren lifting minyak nasional yang terjadi setelah tahun 1996-1997 hingga saat ini.

    Kala itu, lifting minyak Indonesia mencapai 1,2 juta barel per day (mbopd) dengan konsumsi sebesar 500.000 – 600.000 bopd. Sementara itu, ekspor minyak nasional mencapai 1 juta mbopd. Total pendapatan RI pada 1997 bersumber dari migas sebesar 41,50%. 

    “Seiring waktu berjalan, banyak perubahan-perubahan yang kita lakukan termasuk rekomendasi IMF ketika kita mau dibantu waktu itu. Dokternya ini IMF, dokter ini ada salah-salah juga, ini saya buktikan dokter ini salah. Dia suruh kita untuk membuat, merubah undang-undang gas. Apa yang terjadi? Trend lifting kita pasca 1996-1997 itu menurun terus,” ujar Bahlil di Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, Selasa (11/2/2025). 

    Pada 2008, Bahlil menilai lifting minyak nasional mulai meningkat lantaran ditopang produksi dari lapangan Banyu Urip. Perbaikan terjadi hingga 2016, kendati demikian lifting minyak kembali ke angka 600.000 bopd dengan konsumsi 1,5 juta -1,6 juta bopd. 

    “Jadi kondisi tahun 1997 itu berbalik sekarang. Makanya impor kita, impor kita sekarang 1 juta barel per day. Karena kita hanya kapasitas kita 600.000 barel per day,” ujarnya. 

    Kendati demikian, Bahlil menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan lifting minyak nasional dapat mencapai 900.000 hingga 1 juta barel per hari (mbopd) pada periode 2028-2029. Sementara, lifitng minyak saat ini rata-rata 579,7 mbpod sepanjang tahun lalu.

    Target tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang yang dapat dioptimalkan, terlebih Indonesia saat ini memiliki potensi 7.000-8.000 sumur potensial yang dapat berproduksi. Hal ini disebut dapat mendorong arahan dari Prabowo. 

    “Presiden Prabowo menargetkan kami, dan beliau sudah canangkan agar di 2028-2029 lifting kita sudah harus mencapai 900.000 sampai 1 juta barel per day, ini tantangan, ini kerja keras,” terangnya. 

    Pihaknya tengah melakukan pendalaman untuk meningkatkan lifting minyak dari sumur-sumur yang potensial. Terlebih, dia juga mendorong baseline 301 sumur minyak yang telah selesai eksplorasi namun belum menerbitkan Plant of Development (PoD). 

  • Bahlil Pastikan RI Tak Keluar dari Paris Agreement, tapi…

    Bahlil Pastikan RI Tak Keluar dari Paris Agreement, tapi…

    Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia tak akan mengikuti jejak Amerika Serikat (AS) keluar dari perjanjian iklim Paris atau Paris Agreement. Pihaknya tengah memetakan bagaimana operasi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tetap berjalan, mengingat harganya yang murah.

    “Oh nggak ada, kita masih tetap komitmen kok (Paris Agreement). Tapi kita lihat skala prioritas untuk lihat keuangan negara dan biaya listrik kita. Jadi PLTU saya lihat masih salah satu hal yang harus kita pertimbangkan karena biayanya cuma 5-6 sen. Kalau kita pakai energi baru-baru kan di atas 10 sen,” kata Bahlil ditemui usai acara Mandiri Investment Forum (MIF) Indonesia 2025 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Menurutnya selisih harga itu perlu dipikirkan karena jika diakumulasi setahun, maka pengeluarannya dapat membengkak.

    “Bahkan selisinya kalau kita pakai antara batubara dan gas, selisi per 1 GW per tahun Rp 5-6 triliun. Jadi Rp 5-6 triliun ini siapa yang menanggung? Negara? Subsidi lagi. Atau rakyat? Membeli rakyat. Saya kan harus berpikir mendahulukan kepentingan rakyat dong,” tambahnya.

    Menurutnya, jika negara maju seperti Amerika Serikat (AS) saja keluar dari Paris Agreement, maka untuk Indonesia juga jangan dipaksakan. Meski begitu, pihaknya tetap berkomitmen untuk menggunakan energi hijau

    “Kalau Amerika aja keluar dari Paris Agreement, masa kita harus dipaksa-paksa terus? Tapi kita setuju loh untuk memakai energi baru-baru kan dengan cara tetap PLTU tapi kita blending. Blending dengan gas, kemudian matahari, atau kita lagi mendesain untuk menangkap carbon capture-nya, sehingga batubaranya itu batubara bersih,” terangnya.

    Bahlil juga memastikan Indonesia tetap akan melakukan pensiun dini PLTU. Salah satunya yang akan dilakukan untuk mempensiunkan PLTU Cirebon-1 kapasitas sebesar 660 megawatt (mw). Langkah ini menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menekan emisi rumah kaca.

    “Pasti waktunya untuk pensiun. Karena kan 600 MW yang kita lakukan di Cirebon,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Donald Trump Cabut dari Paris Agreement, Indonesia Untung? – Page 3

    Donald Trump Cabut dari Paris Agreement, Indonesia Untung? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengapresiasi kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang memilih keluar dari Paris Agreement.

    Menurut dia, keputusan Trump hengkang dari Paris Agreement membuat batu bara kembali dibutuhkan. Utamanya sebagai sumber kelistrikan yang lebih hemat biaya dibanding energi baru terbarukan (EBT).

    “Kita pikir batu bara udah mau selesai, eh bernyawa lagi barang ini. Jadi bapak/ibu semua, memang batu bara ini jujur saya katakan harganya jauh lebih murah,” kata Bahlil di Mandiri Investment Forum 2025 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Bahlil menilai, kebijakan Trump itu pun turut mengubah skema pemakaian energi di industri global. Yang tadinya banyak berpaku pemakaian energi hijau, kini energi fosil perlahan mulai kembali mendapat tempat.

    “Di awal-awal hampir seluruh dunia berbicara tentang green energy. Industri yang berorientasi terhadap green energy dan green industry, untuk melahirkan produk yang bersih. Tapi begitu pak Trump jadi Presiden Amerika, ubah jalur ini semua, bubar jalan,” ungkapnya.

    Pengaruh ke Indonesia

    Tak hanya secara global, Bahlil menyebut keputusan Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump juga turut berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Khususnya dalam pemyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

    “Tadinya, dalam RUPTL 2025-2034, saya tidak lagi menyusun batu bara. Tapi dengan keluarnya Amerika dari komitmen Paris Agreement, ya Amerika aja keluar kok, dia yang buat. Apalagi Indonesia, dia cuman ikut-ikut ini,” beber Bahlil.

     

  • Bahlil Masih Tahan Izin Ekspor Listrik ke Singapura, Ini Alasannya

    Bahlil Masih Tahan Izin Ekspor Listrik ke Singapura, Ini Alasannya

    Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku masih menahan izin ekspor listrik bersih hasil energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura. Bahlil mengatakan, Negeri Singa itu belum memberikan imbal balik kepada RI atas rencana pemberian izin ekspor tersebut.

    “Kemarin Menterinya sudah ketemu sama saya, Menteri Singapura, sudah ketemu sama saya di kantor. Saya bilang saya akan kirim kamu (buka ekspor listrik),” kata Bahlil dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    “Aku bilang sama dia begini, aku kirim kamu energi baru terbarukan dari Kepulauan Riau oke, dia juga minta untuk CCS, supaya menangkap carbon capture dari industri Riau, oke saya setuju juga. Tapi saya mau tanya, kamu kasih Indonesia apa? Jangan kamu minta saja terus, kamu nggak pernah kasih tau apa kamu kasih kita,” terangnya.

    Meski begitu Bahlil tidak menjelaskan lebih jauh terkait kira-kira apa yang bisa diberikan Singapura kepada Indonesia sebagai imbal balik pembukaan keran ekspor energi bersih ini. Namun yang pasti ia hanya berharap kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

    “Jadi jangan dibangun persepsi bahwa seolah-olah nggak kita dukung. Bukan hanya dukung, gendong ini Singapura, kita gendong dia. Cuman pada saat kita gendong, kita belum lihat gelagatnya untuk dia juga mengendong kita,” ujarnya.

    “Kita maunya fair. Supaya kita sama-sama jalan, kita sama-sama win-win, dan manfaatnya semuanya untuk kedua belah negara,” tambah Bahlil.

    Sebagai informasi sebelumnya dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Singapura Lawrence Wong pada November 2024 kemarin, kedua pemimpin negara ini sempat membahas kelanjutan proyek ekspor listrik ikut dibahas. Dalam kesempatan itu keduanya sepakat rencana ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura harus dilanjutkan. Prabowo menekankan kerja sama ini menggunakan teknologi energi rendah karbon.

    “Mengenai teknologi energi rendah karbon kami bahas proyek kerja sama yang berjalan termasuk interkoneksi listrik lintas batas,” beber Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024) yang lalu.

    Namun, akhir September lalu, Bahlil pernah mengatakan pihaknya masih mengkaji rencana ekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura. Menurutnya kebutuhan EBT dalam negeri saja belum tercukupi.

    “Terkait dengan ekspor listrik, kami lagi mengkaji dari Kementerian ESDM, karena memang seluruh perangkat regulasinya ada di Kementerian ESDM. Kami akan memberikan, tetapi kami akan mementingkan nasional interest. Kalau di republik belum cukup, belum paten, ya kenapa harus dikirim keluar?” kata dia dalam acara Green Initiative Converence di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024) yang lalu.

    (acd/acd)

  • Resmi Dinonaktifkan, Kementerian ESDM Evaluasi Dirjen Migas Achmad Muchtasyar

    Resmi Dinonaktifkan, Kementerian ESDM Evaluasi Dirjen Migas Achmad Muchtasyar

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengakui pihaknya telah menonaktifkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Achmad Muchtasyar pada Senin (10/2/2025) sore.

    Kendati demikian, Yuliot belum bisa menjelaskan alasan dibalik penonaktifan tersebut. Hal ini karena permasalahannya masih dalam tahap evaluasi oleh Kementerian ESDM. 

    “Permasalahannya lagi dalam evaluasi. Penonaktifan per kemarin sore. Iya sudah [dinonaktifkan], jadi kurang sebulan [menjabatnya],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Dilanjutkan dia, Kementerian ESDM terkhusus Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) tengah melakukan evaluasi internal.

    “Tentu dengan adanya proses evaluasi internal juga nanti akan dilihat bagaimana proses hukum yang berjalan, jadi kita lebih independen untuk melihat ke proses hukum,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan kabar penonaktifan Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Achmad Muchtasyar yang baru dilantik pada 16 Januari 2025. 

    Bahlil mengatakan langkah tersebut merupakan hal yang lumrah dan bagian dari penyesuaian internal. Kendati demikian, Bahlil tak mengamini penonaktifan tersebut disebabkan kegaduhan LPG 3 kg beberapa waktu lalu atau terkait kasus penggeledahan Direktorat Jenderal Migas oleh Kejaksaan Agung pada Senin (10/2/2025).  

    “Itu biasa, bagian dari konsolidasi dari institusi. Kalau kemarin saya dapat informasi penggeledahan itu terkait impor crude [minyak mentah] tahun 2018-2019, persoalan pergantian itu urusan internal,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Bahlil menuturkan, saat ini Achmad Muchtasyar baru dinonaktifkan dan jabatannya akan dicopot resmi apabila Keputusan Presiden (Kepres) telah diterbitkan.

    “Saya katakan kalau yang mencopot itu kan harus dengan Kepres, sambil berjalan nonaktif, sejak kemarin. Plh dirjen migas adalah Dirjen Minerba, Pak Tri Winarno,” tuturnya.

  • Bahlil Sebut Danantara Bakal Danai Proyek-proyek Hilirisasi

    Bahlil Sebut Danantara Bakal Danai Proyek-proyek Hilirisasi

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang masih digodok pemerintah akan mendanai proyek-proyek terkait hilirisasi.

    “Pak Presiden Prabowo lewat Danantara-nya, sudah menyampaikan kepada kami, proyek-proyek strategis yang memiliki nilai tambah dan yang market-nya captive itu semuanya akan dibiayai Danantara,” kata Bahlil dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    “Kalau tidak salah, Bank Mandiri adalah bagian yang nanti masuk di Danantara yang akan membiayai proyek-proyek hilirisasi dan ini saya kasih kepada para investor,” sambungnya.

    Lebih lanjut Bahlil menjelaskan pemerintah berencana mengguyur dana investasi hingga US$ 618 miliar atau setara dengan Rp 10.124,69 triliun (kurs Rp 16.383/dolar AS) untuk program-program terkait hilirisasi hingga 2040 mendatang. Dari jumlah itu, 90% di antaranya akan digunakan untuk hilirisasi sektor tambang.

    “Kita sampai dengan 2040 dulu dalam program kami roadmap, tapi kemudian dikoreksi oleh Bapak Presiden Prabowo, kita total investasi dari 28 komoditas itu ada kurang lebih sekitar US$ 618 miliar,” jelasnya.

    “Tapi yang saya mau sampaikan adalah dari total US$ 618 miliar dari 28 komoditas, 91%-nya ada di Kementerian ESDM, 91%. Termasuk membangun ekosistem daripada baterai mobil,” tambah Bahlil.

    Dalam paparannya, dana investasi sebesar ini akan meningkatkan PDB hingga US$ 235,9 miliar (Rp 3.864,74 triliun) dan ekspor US$ 857,9 miliar (Rp 14.054,97 triliun). Di luar itu ada juga peluang penciptaan lapangan kerja hingga 3.016.179 orang.

    (fdl/fdl)

  • DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Bahlil dan Mensesneg dalam Rapat Revisi UU Minerba  – Halaman all

    DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Bahlil dan Mensesneg dalam Rapat Revisi UU Minerba  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PDIP, I Nyoman Parta, mempersoalkan ketidakhadiran Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat pembahasan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

    Rapat tersebut berlangsung di ruangan Baleg DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Hadir dalam rapat tersebut perwakilan pemerintah di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.

    Nyoman mengatakan, ketidakhadiran dua menteri tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan dalam pembahasan revisi undang-undang.

    “Kalau bapak mengundang menteri, menterinya yang harus hadir. Harusnya menteri yang hadir. Itu kebiasaan saya dulu di Komisi VI. Kalau Menterinya enggak datang kita enggak jadi rapat,” kata Nyoman dalam rapat.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan, dalam surat presiden (Surpres) dikatakan bahwa menteri tidak diharuskan hadir bersamaan untuk mewakili pemerintah.

    “Di dalam Supres; satu, bahwa menteri itu boleh sendiri-sendiri atau bersama-sama, itu pemerintah,” ujar Supratman.

    Selain itu, kata Supratman, DPR periode sebelumnya memutuskan bahwa rapat boleh diwakili oleh wakil menteri. 

    “Jadi sejak periode yang lalu, menteri tidak mutlak harus datang. Tetapi wakil menteri pun boleh mewakili menteri untuk hadir dalam rapat kerja,” tuturnya.

    Hal senada disampaikan anggota Baleg DPR Fraksi Demokrat, Benny Harman. Dia mengatakan, kehadiran salah satu perwakilan pemerintah sudah cukup untuk mewakili Presiden dalam rapat tersebut.

    “Jadi tidak wajib tiga-tiganya datang. Salah satu saja datang, itu sudah cukup itu mewakili presiden. Bahwa menteri ndak datang yang lain-lain itu ya mungkin beliau ndak menganggap penting ini, ndak masalah,” tegasnya.

  • Minyak Mentah KKKS Bakal Diserap ke Dalam Negeri, Ini Kata Pertamina

    Minyak Mentah KKKS Bakal Diserap ke Dalam Negeri, Ini Kata Pertamina

    Bali, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Minyak (ESDM) mendorong supaya hasil produksi minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam negeri bisa diprioritaskan untuk kebutuhan domestik. Hal ini disambut baik oleh PT Pertamina (Persero).

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik dengan adanya rencana dari pemerintah itu. Sejatinya, seluruh minyak hasil produksi dari Subholding Upstream Pertamina, yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE) diserap untuk kilang miliknya yang ada di dalam negeri.

    “Kalau dari KKKS kami menyambut baik, kami akan meng-upgrade kilang-kilang kita untuk bisa menerima segala jenis crude, untuk lebih fleksibel,” terang Fadjar dalam Media Gathering Subholding Upstream, di Bali, Selasa (11/2/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, bahwa pihaknya akan mengalihkan seluruh minyak mentah yang merupakan bagian negara, yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor, agar dapat diproses di kilang dalam negeri.

    “Sebagian kan minyak kita yang bagus itu kan dikirim ke luar negeri. Padahal kita itu import crude. Saya katakan, saya laporan kepada Pak Presiden. Kalau ada minyak yang bagus kemudian kita kirim ke luar negeri baru kita beli lagi dari luar negeri masuk ke dalam. Ya ngapain? Olah aja dalam negeri,” ujar Bahlil ditemui di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Di sisi lain, ia menyebut bahwa Pertamina saat ini juga telah bersedia untuk menyerap minyak mentah tersebut dengan menyesuaikan desain kilangnya. Terutama agar dapat mengolah minyak mentah yang selama ini diekspor.

    “Jadi kebetulan sekarang Pertamina sudah mau membeli itu dengan mendesain pabriknya. Jadi apa namanya, refinery nya sudah didesain untuk kemudian bisa membeli crude yang selama ini kita ekspor,” katanya.

    Meski begitu, Bahlil belum dapat memastikan seberapa besar proporsi minyak mentah yang akan dialokasikan untuk domestik. Pasalnya, pihaknya masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

    “Saya nanti cek. Yang jelas beli semua,” ujarnya.

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang dalam negeri. Adapun, kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai kini mampu mengolah minyak mentah dengan spesifikasi beragam, termasuk jenis minyak mentah yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi standar.

    Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan kilang baru seperti Kilang Tuban dan Balongan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dalam beberapa tahun ke depan.

    Perkiraan ekspor minyak mentah tahun ini sekitar 28 juta barel. Sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalkan untuk menambah pasokan kilang minyak dalam negeri.

    Untuk itu, Kementerian ESDM meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), KKKS, maupun PT Pertamina (Persero) untuk mengimplementasikan hal tersebut.

    “Kami dorong SKK Migas, KKKS, dan Pertamina agar minyak mentah domestik memberikan nilai tambah dalam negeri sehingga turut mengurangi impor,” kata Bahlil.

    (miq/miq)